12

Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Download PDF Report

Upload
others
View
22
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Page 2: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Page 3: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Page 4: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Page 5: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Page 6: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Page 7: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Page 8: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Page 9: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Page 10: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Page 11: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

Page 12: Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07

- 1 - SALINAN · 2014-09-11 · 30. Penghapusan Piutang/Tagihan Negara adalah penghapusan suatu piutang/ tagihan negara dari administrasi piutang dan dilakukan karena piutang/tagihan

- 1 - SALINAN · 2014-09-11 · 30. Penghapusan Piutang/Tagihan Negara adalah penghapusan suatu piutang/ tagihan negara dari administrasi piutang dan dilakukan karena piutang/tagihan

Documents

Sistem Akuntansi Piutang...Sistem Akuntansi Piutang 08.indd 101 24/01/2017 14:49:06 102 Akuntansi Pemerintahan Daerah Piutang merupakan salah satu dari sudut pandang potensi pemanfaatannya

Sistem Akuntansi Piutang...Sistem Akuntansi Piutang 08.indd 101 24/01/2017 14:49:06 102 Akuntansi Pemerintahan Daerah Piutang merupakan salah satu dari sudut pandang potensi pemanfaatannya

Documents

PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN DAERAH … · dokumen lengkap dan jelas. Pihak yang terkait dalam hal ini antara lain : 1) Kepala Sub Bagian Umum, menanda terima , mencatat

PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN DAERAH … · dokumen lengkap dan jelas. Pihak yang terkait dalam hal ini antara lain : 1) Kepala Sub Bagian Umum, menanda terima , mencatat

Documents

bakeuda.pangkalpinangkota.go.idbakeuda.pangkalpinangkota.go.id/downloadArea/LAKIP2020.docx · Web viewSeksi Piutang dan Pelaporan Pajak Daerah oleh seorang Kepala Seksi Piutang dan

bakeuda.pangkalpinangkota.go.idbakeuda.pangkalpinangkota.go.id/downloadArea/LAKIP2020.docx · Web viewSeksi Piutang dan Pelaporan Pajak Daerah oleh seorang Kepala Seksi Piutang dan

Documents

BUPATI SINJAI, - jdih.sinjaikab.go.idjdih.sinjaikab.go.id/.../2018/02/...PENYISIHAN-DAN-PENGHAPUSAN-PIUTANG.pdfTATA CARA PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

BUPATI SINJAI, - jdih.sinjaikab.go.idjdih.sinjaikab.go.id/.../2018/02/...PENYISIHAN-DAN-PENGHAPUSAN-PIUTANG.pdfTATA CARA PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Documents

fileKetua Panja RUU Akuntan Publik 2009-2010 Ketua Panja RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah 201 1 -sekarang Ketua Panja suku Bunga Komisi Xl DPR 2010-2012 Dosen Pasca Sarjana Universitas

fileKetua Panja RUU Akuntan Publik 2009-2010 Ketua Panja RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah 201 1 -sekarang Ketua Panja suku Bunga Komisi Xl DPR 2010-2012 Dosen Pasca Sarjana Universitas

Documents

LAPORAN IMPLEMENTASI PUG - djkn.kemenkeu.go.id PUG... · berupa Rumah Negara/ Mess Pegawai/ Rumah Susun. 5. Pengelolaan Kekayaan Negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan

LAPORAN IMPLEMENTASI PUG - djkn.kemenkeu.go.id PUG... · berupa Rumah Negara/ Mess Pegawai/ Rumah Susun. 5. Pengelolaan Kekayaan Negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan

Documents

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 83 …kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/07/Perda-No.6-Tahun-2010... · Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 83 …kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/07/Perda-No.6-Tahun-2010... · Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents

PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PERUSAHAAN BUMN: …

PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PERUSAHAAN BUMN: …

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Documents

Keuangan Negara & Daerah ( Endang )

Keuangan Negara & Daerah ( Endang )

Education

Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Documents

eksekusi piutang negara terhadap obyek hak tanggungan

eksekusi piutang negara terhadap obyek hak tanggungan

Documents

4. Penyisihan Piutang pada Pemerintah Daerah

4. Penyisihan Piutang pada Pemerintah Daerah

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1004-2015.pdf · Penyelesaian Piutang Negara pada masing-masing Pemerintah Daerah. Dalam LHE Komite

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1004-2015.pdf · Penyelesaian Piutang Negara pada masing-masing Pemerintah Daerah. Dalam LHE Komite

Documents

eksekusi hak tanggungan sebagai pelunasan piutang negara dari

eksekusi hak tanggungan sebagai pelunasan piutang negara dari

Documents

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI · Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik lndonesia

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI · Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik lndonesia

Documents

Hukum Administrasi Negara-daerah

Hukum Administrasi Negara-daerah

Documents

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PELUNASAN … · Penggolongan Kredit Bermasalah ... Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian piutang negara ... 2.1. Penyerahan Piutang Negara

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PELUNASAN … · Penggolongan Kredit Bermasalah ... Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian piutang negara ... 2.1. Penyerahan Piutang Negara

Documents

PERBENDAHARAAN NEGARApusdikmin.com/perpus/file/MODUL UU NO 1 2004 .pdf · Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah g. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah h. Penyelenggaraan

PERBENDAHARAAN NEGARApusdikmin.com/perpus/file/MODUL UU NO 1 2004 .pdf · Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah g. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah h. Penyelenggaraan

Documents

BUPATI DEMAK PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN … · 2020. 3. 12. · 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

BUPATI DEMAK PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN … · 2020. 3. 12. · 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PAJAK …...Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik ... (S PPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (S KPD), Surat ... pemeriksaan

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PAJAK …...Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik ... (S PPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (S KPD), Surat ... pemeriksaan

Documents

PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN DAERAH …

PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN DAERAH …

Documents

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 115212 Piutang Lainnya 11522 Piutang PT PPA 115221 Piutang PT. PPA 11523 Piutang Transfer

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 115212 Piutang Lainnya 11522 Piutang PT PPA 115221 Piutang PT. PPA 11523 Piutang Transfer

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn1271-2012.pdfBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1271, 2012 KEMENTERIAN PERTANIAN. Piutang Negara

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn1271-2012.pdfBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1271, 2012 KEMENTERIAN PERTANIAN. Piutang Negara

Documents

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG - medan.bpk.go.id · 1 SISTEM AKUNTANSI PIUTANG Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG - medan.bpk.go.id · 1 SISTEM AKUNTANSI PIUTANG Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah

Documents

Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen dalam Piutang

Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen dalam Piutang

Documents

BUKU PEDOMAN MANAJEMEN PIUTANG PAJAK DAERAHpad.djpk.kemenkeu.go.id/asset_front/pdf/TRAMPIL_Arrears... · 2019. 3. 19. · BUKU PEDOMAN MANAJEMEN PIUTANG PAJAK DAERAH PENDAHULUAN BAB

BUKU PEDOMAN MANAJEMEN PIUTANG PAJAK DAERAHpad.djpk.kemenkeu.go.id/asset_front/pdf/TRAMPIL_Arrears... · 2019. 3. 19. · BUKU PEDOMAN MANAJEMEN PIUTANG PAJAK DAERAH PENDAHULUAN BAB

Documents

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 61 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/KabupatenButon-2008-13.pdfPanitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 61 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/KabupatenButon-2008-13.pdfPanitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANGmakassar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/PERDA-5-2011... · Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik ... 10. Undang-Undang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANGmakassar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/PERDA-5-2011... · Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik ... 10. Undang-Undang

Documents