( Rks ) bangunan

  • Published on
    17-Jul-2016

  • View
    108

  • Download
    34

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RKS

Transcript

BAB III

SYARAT SYARAT TEKNIS

PASAL 1 : LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan yang dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis Pekerjaan ini adalah PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK SULTAN AGUNG PASAL 2 : JENIS DAN MUTU BAHAN

a. Jenis dan mutu bahan yang akan dilaksanakan harus diutamakan bahan-bahan produksi dalam negeri, sesuai dengan Keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Penertiban Aparatur Negara tanggal 23 Desember1980 dan Keppres Nomor 16/1994 dan Keppres 24/1995.

b. Bahan-bahan bangunan/tenaga kerja setempat, sesuai dengan lokasi yang ditunjuk, bila bahan-bahan bangunan dari semua jenis memenuhi syarat teknis, sesuai dengan peraturan yang ada dianjurkan untuk dipergunakan dengan mendapat ijin dari Pengawas ( secara tertulis ).

c. Bila bahan-bahan bangunan yang telah memenuhi spesifikasi teknis terdapat beberapa/bermacam-macam jenis (merk) diharuskan untuk memakai jenis dan mutu bahan satu jenis.

d. Bahan-bahan bangunan yang telah ditetapkan jenisnya, dimana bahan-bahan bangunan tersebut mempunyai beberapa macam mutu, maka harus ditetapkan untuk dilaksanakan dengan mutu 1 (satu) untuk dipergunakan.

e. Bila Kontraktor telah mendatangkan/melaksanakan jenis dan mutu bahan untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan bahan-bahan tersebut harus ditolak dan dikeluarkan dari lokasi pekerjaan paling lambat 1 x 24 jam setelah ditolak dan biaya menjadi tanggung jawab rekanan

f. Contoh-contoh yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus segera disediakan tanpa keterlambatan atas biaya Kontraktor dan harus sesuai dengan standard. Contoh tersebut diambil dengan cara begitu rupa sehingga dapat dianggap bahwa bahan tersebut yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti, contoh tersebut disimpan sebagai dasar penolakan bila teryata bahan atau cara mengajukan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh baik kualitas maupun sifat-sifatnya.

g. Bila dalam uraian dan syarat-syarat disebutkan nama pabrik pembuatan dari suatu barang, maka ini hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas dan tipe dari barang-barang yang memuaskan Pemberi TugasPASAL 3 : URAIAN PEKERJAAN

3.1. Penyelesaian :

Kontraktor harus menyediakan segala yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara sempurna dan untuk melaksanakan pekerjaan secara sempurna dan efisien dengan urutan yang teratur, termasuk semua alat-alat pembantu yang dipergunakan seperti andang-andang,alat-alat pengangkat, mesin-mesin, alat-alat penarik dan sebagainya yang diperlukan oleh Kontraktor dan untuk semua alat-alat-tersebut pada waktu pekerjaan selesai karena sudah tidak berguna lagi, supaya dibersihkan dari lokasi.

3.2. Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan :

a. Kuantitas dan Kualitas dari pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak harus dianggap seperti apa yang tertera dalam gambar-gambar kontrak atau diuraikan dalam uraian dan syarat-syarat. Tetapi kecuali disebut diatas apa yang tertera dalam uraian dan syarat-syarat dalam kontrak itu bagaimanapun tidak boleh menolak, merubah atau mempengaruhi penerapan atau interprestasi dari apa yang tercantum dalam syarat-syarat ini.

b. Kekeliruan dalam uraian pekerjaan atau kuantitas atau pengurangan bagian-bagian dari gambar dan uraian dan syarat-syarat tidak boleh merusak (membatalkan) kontrak ini, tetapi hendaknya diperbaiki dan dianggap suatu perubahan yang dikehendaki Pemberi Tugas.

c. Segala pernyataan mengenai kualitas pekerjaan yang mungkin sewaktu-waktu diberikan kepada Pemborong tidak boleh merupakan bagian dari kontrak ini, dan harga-harga yang dimuat dalam daftar harga tetap digunakan meskipun ada tidak kesesuaian antara harga itu dengan apa yang tercantum perkiraan apapun.

d. Harga kontrak tidak boleh disesuaikan atau dirubah secara bagaimanapun selain menuruti ketetapan-ketetapan yang tetap dari syarat-syarat ini, dan taat kepada pasal-pasal dari syarat-syarat ini, segala kekeliruan baik mengenai hitungan atau bukan perhitungan harga kontrak harus dianggap telah diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

PASAL 4 : GAMBAR-GAMBAR PEKERJAAN

4.1. Gambar-gambar rencana pekerjaan yang terdiri dari gambar bestek, gambar detail konstruksi, gambar situasi dan sebagainya.

Kontraktor tidak boleh merubah dan menambah tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Pemimpin Proyek atau Direksi.

Gambar-gambar tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pelaksanaan ini atau dipergunakan untuk maksud-maksud lain.

4.2. Gambar-gambar Tambahan

Bila Direksi menganggap perlu maka Kontraktor membuat tambahan detail (gambar pelaksanaan). Yang disahkan oleh Konsultan Perencana, Gambar-gambar tersebut menjadi milik Direksi.

4.3. As Built Drawing

Kontraktor harus membuat As Built Drawing, tampilan As Built Drawing tersebut berisi bentuk / keadaan pelaksanaan oleh Kontraktor terhadap pekerjaan yang terpasang, yang diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan disetujui secara tertulis oleh Direksi.

4.4. Gambar gambar ditempat Pekerjaan

Kontraktor harus menyimpan di lokasi pekerjaan satu rangkap gambar kontrak lengkap termasuk Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Berita Acara Aanwijzing, Time Schedule, dalam keadaan baik (dapat dibaca dengan jelas) termasuk perubahan-perubahan terakhir dalam masa pelaksanaan pekerjaan, agar tersedia jika Pemberi Tugas atau wakilnya sewaktu-waktu memerlukan.

4.5. Contoh Barang/Bahan yang ditawarkan

a. Dalam masa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan bahan-bahan/barang yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan RKS dan Berita Acara Penjelasan.

b. Barang / bahan yang ditawarkan dalam harga satuan pekerjaan dan harga satuan bahan / upah adalah mengikat, Kontraktor harus menawarkan harga-harga tersebut sesuai dengan RKS dan Berita Acara Penjelasan.

c. Contoh barang / bahan yang ditawarkan tidak dapat dipergunakan bila belum mendapatkan persetujuan dari Direksi secara tertulis.

PASAL 5 : PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIPERGUNAKAN

Berlaku dan mengikat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini.

a. Pedoman pelaksanaan APBN / Keppres No. 42 Tahun 2002.

b. Peraturan Beton Bertulang Indonesia ( PBI ) tahun 1971.

c. PUPBB ( Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bahan Bangunan ) NI. 3/56.

d. Peraturan Umum Instalasi Listrik ( PUIL ) 1987.

e. Peraturan Muatan Indonesia ( PMI. 70 ) NI. 18 tahun 1970.

f. PKKI ( Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia ) NI. 5 tahun 1961.

g. Peraturan-peraturan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat mengenai bangunan-bangunan.

PASAL 6 : PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

a. Bila terdapat perbedaan gambar, antara gambar rencana dan gambar detail maka gambar detail yang dipakai / diikuti.

b. Bila terdapat skala gambar dan ukuran dalam gambar tidak sesuai, maka ukuran dengan angka dalam gambar yang diikuti.

c. Bila ukuran- ukuran jumlah yang diperlukan dan bahan-bahan/barang yang dipakai dalam RKS tidak sesuai dengan gambar maka RKS yang diikuti.

d. Bila Kontraktor meragukan tentang perbedaan antara gambar-gambar yang ada baik mengenai mutu bahan yang dipakai maupun konstruksi dengan RKS, maka Kontraktor berkewajiban untuk menanyakan kepada Pengawas / Pemimpin Proyek secara tertulis.e. Kontraktor berkewajiban untuk mengadakan penelitian tentang hal-hal tersebut diatas. Setelah Kontraktor menerima dokumen dari Pemimpin Proyek dan hal tersebut akan dibahas dalam Rapat Penjelasan.

f. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Pemborong diharuskan meneliti kembali semua dokumen yang ada untuk disesuaikan dengan Berita Acara Penjelasan.PASAL 7 : JADWAL PELAKSANAAN

Pada saat Kontraktor akan memulai pelaksanaan dilapangan harus segera mengadakan persiapan antara lain berupa pembuatan jadwal pelaksanaan yang berupa Time Schedule / Curva S secara tertulis, berisi tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan, waktu yang direncanakan dan disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak, dan harus disyahkan oleh Kepala Dinas PU Daerah setempat dan PPTK.

Time Schedule tersebut harus selalu berada di lokasi, tempat pekerjaan untuk diikuti dengan perkembangan hasil pelaksanaan dilapangan dengan diberi tanda garis warna merah. Bila terdapat / terlihat hambatan, semua pihak harus segera mengadakan langkah-langkah untuk penanggulangan hambatan yang akan terjadi. PASAL 8 : KEKUASAAN KONTRAKTOR DILAPANGANUntuk memudahkan komunikasi demi untuk memperlancar jalannya pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor berkewajiban memberikan alamat yang tetap dan jelas dengan nomor telepon rumah (bila ada) kepada Direksi.PASAL 9 : PENJAGAAN KEAMANAN LAPANGAN PEKERJAAN

9.1. Keamanan dan Kesejahteraan

Selama pelaksanaan pekerjaan Kontraktor diwajibkan mengadakan segala yang diperlukan untuk keamanan para pekerja dan tamu, seperti pertolongan pertama, sanitasi, air minum, dan fasilitas-fasilitas pekerjaan. Juga diwajibkan memenuhi segala peraturan, tata tertib, koordinasi dengan Pemerintah setempat.

9.2.Terhadap Wilayah Orang Lain

Kontraktor diharuskan membatasi daerah operasinya disekitar lokasi dan harus mencegah para pekerjanya melanggar wilayah orang lain yang berdekatan.

9.3.Terhadap Milik Umum

Kontraktor juga bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi atas perlengkapan umum (fasilitas) seperti saluran air, listrik ndan sebagainya yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan, maka biaya pemasangan kembali dan segala perbaikan kerusakan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

9.4. Terhadap Bangunan Yang Ada

Selama masa-masa pelaksanaan kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-j