,-------r---------------,----- --- -------------------------------,JENIS PELAYANAN

----------- ---,----{

Pelayanan Permohonan Legalisasi Dokumen Wajib Pajak Berupa SuratKeterangan Domisili (SKD)

f----f------'-----------------------------------------JPelayanan Permohonan Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak Non Bursa

NO.1

-LAMPIRAN IKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP- 7:>]8 /PJ/2013 TENTANGPENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK

DAFTAR STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

234

Pe1ayanan Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)-- ---------'-----'------------------1

Pelayanan Permohonan Pencetakan Salinan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor PerkebunanPerhutanan dan Pertambangan (P3~ ---'

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

LAMPlRAN IIKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP- ?,78 jPJj2013 TENTANGPENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK

STANDARPELAYANANPERMOHONANLEGALISASIDOKUMENWAJIBPAJAK

BERUPASURATKETERANGANDOMISILI(SKD).

No. ·Komponen1 Dasar hukum a. Peraturan Me

tanggal 1 AprilInstansi VertiPeraturan167/PMK.O1/2

b. Keputusan Metanggal 29 DStruktural lnstdi Lingkungan

2 Persyaratan a. Surat Permintpelayanan b. Dokumen ya

Keterangan Do3 Sistem, a. Wajib Pajak

mekanisme dokumen pedan prosedur Penyuluhan

menyampaikaWajib Pajak.

b. .Petugas Tempa1) menenma

dokumendengan kpermohondiimbau k

2) mencetakWajib Pajasuratkelengkap

3) meneruskkelengkap

c. Pelaksana Sek1) menenma

dokurnendengan ke(a) meneli

ditandataumenyeada dipelaksKepalmena

_ Keterangannteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerjakal Direktorat Jenderal Pajak s.t.d.t.d.

Menteri Keuangan Nomor012.

nteri Keuangan Nomor 1555/KM.l/2011esember 2011 ten tang Uraian Jabatanansi Vertikal dan Unit Pelaksana TeknisDirektorat Jenderal Pajak.

aan Legalisasi Dokumen.ng akan dilegalisasi berupa Suratmisili.. mengajukan permohonan legalisasirpajakan atau Kantor Pelayanandan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)n permohonan legaiisasi dokumen dari

t Pelayanan Terpadu melakukan:dan meneliti surat permohonan sertakelengkapannya apakah sudah sesuai

etentuan yang berlaku. Apabila suratan dan persyaratannya belum lengkap,epada Wajib Pajak untuk melengkapinya;BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepadak sedangkan LPADdigabungkan denganpermohonan serta dokumen

annya;an surat permohonan serta dokumenannya ke Seksi Pelayanan.si Pelayanan melakukan:dan meneliti surat permohonan sertakelengkapannya apakah sudah sesuaiten tuan yang berlaku.ti apakah permohonan terse butatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi lain. Dalam hal wajib pajakrtakan dokumen asli atau dokumen asli

arsip Seksi Pelayanan, misalnya SPT,ana memberikan dokumen kepada

a Seksi Pelayanan untuknd~i legalisasi dokumen. ;1If

--- -(b) Dalam

dokumdilegaliatau dSeksi

, pelayaI untuk

terkait.d. Kepala Seksi P

dokumen darimeneliti apakamenandatangaPajak. BiladitandatanganiPelayanan f Keptersebut ke Kep

e. Kepala Kantorterkait menykemudian menkepada KepalPelayanan.

f. Kepala Seksi PPelayanan untPenatausahaanmenyam paikanWajib Pajak (SKPP). Dalam hKP2KP, pelamemberikannydiminta oleh WPajak, pelaksdokumen yang

g. Proses selesai.4 Jangka waktu Paling lama 1 (hari

penyelesaian lengkap dari WP atyang .diatur dalammengikuti keterituar

1--.

5 Biayaf tarif Tidak ada.

6 Produk Dokumen yang telapelayanan

7 Sarana, Alat tulis kantor, stprasarana fax, mesin fotokopi,danfatau dan halaman parkir.fasilitas

8 Kompetensi Menguasai dasar-pelaksana memiliki keteram

(communication slcil0

9 Pengawasan Kepala KPP, Kepinternal Pengawasan dan Ko

10 Penanganan Kring Pajak 500200.pengaduan,saran dan

------~-------

elayanan menugaskan pelaksana Seksiuk menatausahakan (SOP Tata Cara

Dokumen Wajib Pajak) dandokumen yang telah dilegalisasi kepada

OP Tata Cara Penyampaian Dokumen dial dokumen yang dilegalisir berasal dariksana Seksi Pelayanan dapat

a langsung kepada Wajib Pajak apabilaajib Pajak. Bila tidakdiminta oleh Wajib

ana Seksi Pelayanan mengembalikantelah dilegalisir kepada KP2KP.

hal wajib pajak tidak menyertakanen asli dan dokumen yang akansir terse but dikeluarkan oleh seksi lain

okumen asli tersebut tidak diarsipkan diPelayanan maka pelaksana seksi

nan meneruskan dokumen tersebutditandatangani oleh Kepala Seksi

elayananfKepala Seksi terkait menerimapelaksana Seksi Pelayanan kemudian

h ditentukan secara khusus bahwa yangni adalah Kepala Kantor Pelayanandokumen .sesuai ketentuan harusoleh Kepaia Kantor maka Kepala Seksi

ala Seksi terkait meneruskan dokumenala Kantor.

f Kcpala Seksi Pelayanan f Kepala Seksietujui .dan memberikan legalisasigembalikan dokumen yang dilegalisasia Seksi Pelayananf Pelaksana Seksi

) kerja sejak dokumen diterima secaraau dari KP2KP (kecuali untuk legalisasi

ketentuan tersendiri, jangka waktuadimaks'ud] .

.....---~---------,--------Ih dilegalisasi.

empel legalisasi, alat komunikasi, mesinmeja, kursi, ruang tunggu, toilet umum

dasarpilan

-

perpajakan (KUP,berkornunikasi

PPN),baik

PPh,yang

.-----------------,---~_,___1ala Seksi Pelayanan, Kepala Seksinsultasi.

-...------.------.---.-------/----f;r-------'

masukan I~------~-------.----

11 Jumlah 4 (empat) orang.pelaksana

12 Jaminan I Pelayanan dilaksanapelayanan I waktu yang telah dite

lDiberikan. pelayanan ,13 Jaminankeamanandankeselamatanpelayanan --_._--

14 Evaluasi Indeks Kinerja Utamakinerjapelaksana

---------------------------1

kan sesuai dengan SOP dan normatapkan.

semaksimal mungkin.

-----~--------------------i(IKU), Nilai Perilaku.

LAMPlRAN IIIKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP- 378 /PJ/2013 TENTANGPENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK

STANDAR PELAYANANPERMOHONAN SURAT KETERANGAN FISKAL

WAJIB PAJAK NON BURSA

No. Komponen1 Dasar hukum a. Keputus

KEP-44tentangKeteranJendera

b. Surat ESE-17 jPenyamPajakperubahPajak NCara PePencabuJendera

i-- - I--J:en t~ng .2 Persyaratan pelayanan Surat Permi

3 Sistem, mekanisme dan a. Wajib Pprosedur Keteran

Pajak(TPT).

b. PetugasKeterankelengkberkaskepadaDalampetugasdiserahLPAD dikemudiaReprese

c. Accountperrnint:KepalamenyamPengaw

d. Kepalarnenyet

perrnintsmenyamPenagih

e. Kepalaperrnintsmemberpajak (Data Tu'-----~~~--.

Keteranganan Direktur Jenderal Pajak Nomor

7 jPJ.j2001 tang gal 9 Juli 2001Tata Cara Pemberian Surat

gan Fiskal s. t.d.d. Peraturan Direktur1 Pajak Nomor PER-69 jPJ.j2007.daran Direktur Jenderal Pajak NomorPJ.j2007 tanggal 9 April 2007 tentangpaian Peraturan Direktur JenderalNomor PER-69 jPJ.j2007 tentangan atas Keputusan Direktur Jenderal

omor KEP-447 jPJ.j2001 tentang Tatamberian Surat Keterangan Fiskal dantan atas Surat Edaran Direktur

1 Pajak Nomor SE-33jPJAj2001!?ura! Keterangan Fiskal.ntaan Wajib Pajak.

ajak mengajukan permintaan Suratgan Fiskalkepada Kantor Pelayananmelalui Tempat Pelayanan Terpadu

TPT .menerima permintaan Suratgan Fiskal kemudian menelitiapan persyaratannya. Dalam halpermintaan belum lengkap, dihimbauWajib Pajak untuk melengkapinya.

hal berkas permintaan sudah lengkap,TPT mencetak BPS dan LPAD. BPS

kan kepada Wajib Pajak sedangkangabungkan dengan berkas permintaann diteruskan kepada Accountntative.

Representative membuat suratclan data tunggakan pajak kepada

Seksi Penagihan, kernudianpaikannya kepada Kepala Seksi

asan dan Konsultasi.Seksi Pengawasan dan Konsultasi

UJUI clan rnenanclatangani surat

aan data tunggakan pajak, kemudianpaikannya kepada Kepala Seksi

an.Seksi Penagihan menerima surat

aan data tunggakan pajak danikan surat jawaban data tunggakan

SOP Tata Cara Menjawab Konfirmasinggakan Wajib Pajak.

f. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasimenenma surat jawaban data tunggakanpajak dan mendisposisikannya kepadaAccount Representative.

.. g. Account Representative melakukan penelitian,menyusun dan menandatangani laporanpenelitian dan membuat konsep SuratKeterangan Fiskal/ Surat PenolakanPemberian Surat Keterangan Fiskal,kemudian menyampaikannya kepada KepalaSeksi Pengawasan dan Konsultasi.

h. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasimeneliti dan menandatangani laporanpenelitian serta memaraf konsep SuratKeterangan Fiskal ' Surat PenolakanPemberian Surat Keterangan Fiskal danmenyampaikannya kepada Kepala KantorPelayanan Pajak.

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujuidan menandatangani laporan penelitian danSurat Keterangan Fisk.al' Surat PenolakanPemberian Surat Keterangan Fiskal kemudianmeneruskannya kepada AccountRepresentative.

J. Account Representative menatausahakan danmenyampaikan Surat Keterangan Fiskal/Surat Penolakan Pemberian Surat KeteranganFiskal ke Subbagian Urnum untuk dikirimkankepada Wajib Pajak dengan SOP Tata CaraPenyampaian Dokumen di KPP.

k. Proses selesai.~--+-------~-------------4-----------------~~~-~--~~--~--~~------~4 Jangka waktu Paling lama sepuluh hari kerja sejak surat

penyelesaian permohonan diterima secara lengkap.~--~~~------------------~-------------5 Biayaj tarif Tidak ada.------.--------------------------------~6 Produk pelayanan Surat Keterangan Fiskal.~---~------~--~----------+------7 Sarana, prasarana Alat tulis kantor, komputer, printer, alat

darr/ atau fasilitas komunikasi, masin fax, meS111fotokopi, aplikasiSIDJP, aplikasi PPDDP, meja, kursi, ruangtunggu, toilet umum, halaman parkir.

8 Kompetensi pelaksana Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh,PPN),memiliki keterampilan berkomunikasi yangbaik (communication skil~.

~--4-----------------------+_-----------------~-------------------------~~9 Pengawasan internal Kepala KPP,Kepala Seksi Pe1ayanan, Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi.

10 Penangananpengaduan, saran danmasukan

Kring Pajak 500200.

11 Jumlah pelaksana 4 (ernpatl orang.1------1--------'----'----- .------------1--.-.-. -------.----.-.-.---'-----.---------------------------1

Jaminan pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan 9-QPdanIt12

-----

norma wa

13 J aminan keamanan clan Diberikankeselamatan pelayanan

14 Evaluasi kinerja Indeks Kinpelaksana

pelayanan semaksimal mungkin.

ktu yang telah ditetapkan.

erja Utama (IKU), Nilai Perilaku.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

LAMPIRAN IVKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP- ?:J78 /PJ/2013 TENTANGPENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN (Pbk)

No.1 Nomor

tentangMelalui

b.

c.

d.

2 Persyaratan a.pelayanan b.

3 Sistem, a.mekanisme danprosedur

b.

c.

4 Jangka waktu .penyelesaian

f-----J--=.--'--------l------------ ..--------------------j5 Biayaj tarif Tidak ada.f---+----"---"--------l--------.-.----.-.--.-~-------------____16 Produk Bukti pemindahbukuan.

pelayananAlat tulis kantor, komputer, printer, alat komunikasi,masin fax, mesin fotokopi, aplikasi Modul PenerirnaanNegara (MPN), aplikasi SIDJP, aplikasi PPDDP, meja,kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman parkir.

d. Account Representativemelakukan perekaman datapemindahbukuan serta membuat konsep buktipemindahbukuan dan uraian penelitianpemindahbukuan untuk disarnpaikan ke KepalaSeksi Pengawasan dan Konsultasi.

e. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menelitidan memberikan persetujuan denganmenandatangani uraian penelitianpemindahbukuan.

f. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikanpersetujuan dengan menandatangani trrararipenelitian pernindahbukuan.

g. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan pelaksanaSeksi Pe1ayanan untuk mencetak konsep buktipemindahbukuan.

h. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakankonsep bukti pemindahbukuan.

1. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memarafkonsep bukti pemindahbukuan kemudianmenyampaikannya kepada Kepala Kantor PelayananPajak.

J. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui danmenandatangani bukti pemindahbukuan.

k. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasimenandatangani dan membubuhkan cap pada SSP.lembar 1 (satu).

1. Bukti pemindahbukuan ditatausahakan di SeksiPelayanan (SOPTata Cara Penatausahaan DokumenWajib Pajak) dan disampaikan melalui SubbagianUmum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen diKPP) ke Wajib Pajak at au ke KPP yang meneruskanperrnohonan untuk kemudian disampaikan ke WajibPajak.

m. Proses selesai.----

Paling lama 30 (tiga puluh) hari.

7 Sarana,prasaranadan/ ataufasilitas

~-~---------~~----------------~--~----~--------~Kepala KPP, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala SeksiPengawasan dan Konsultasi.

8 Kompetensipelaksana

9 Pengawasaninternal

Menguasai dasar-dasarmemiliki keterampilan(communication slcil~.

perpajakan (KUP, pph' PPN),berkomunikasi yang baik

Kring Pajak 500200.10 Penangananpengaduan,saran dan

masukan

I11 Jumlah 4 (empat) orang.pelaksana

12 Jaminan I Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan normapelayanan waktu yang telah ditetapkan.

13 .Iarnirrari Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.keamarian dankeselamatanpelayanan

14 Evaluasi kinerja Indeks Kinerja Utama (IKU),Nilai Perilaku.pelaksana

DIREKTURJENDERALPAJAK,

LAMPlRAN VKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP- 378 /PJ/2013 TENTANGPENETAPAN STANDAR pELAYANAN PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK

PELAYANANPERMOHONANPENCETAKANSALINANSURAT

PEMBERITAHUANPAJAKTERHUTANG(SPPT)PAJAKBUMI DANBANGUNAN

(PBB)SEKTOR PERKEBUNANPERHUTANANDANPERTAMBANGAN(P3)

No. Komponen1 Dasar a. Surat Edaran D

hukum 19/PJ.6/ 1994 taSatu Tempat.

b. Surat Edaran D9 j PJ j 2009 tanggPenerbitan SUrat(NJOP).

c. Surat Edaran D25jPJ/2010 taPenandatangananTerhutang Pajak

2 Persyaratan Surat Permohonan Wpelayanan

.. -----------.-.-.-------.-3 Sistem, a. Wajib Pajak m

mekanisme salinan SPPT PBBdan prosedur b. Petugas Tempa

permohonan penmeneliti kelengkapermohonan Penlengkap, dihimbmelengkapinya.Pencetakan .SalinTempat PelayaBPS dan LPAD.Pajak sedangkanberkas permohonKemudian merpermohonan penKepala Seksi Pela

c. Kepala Seksi Pelpencetakan salinaPelaksana SeksiSPPT PBB.

d. Pelaksana SeksiPBB, kemudianPelayanan.

e. Kepala Seksi PelaSPPT PBB. Umenggunakan tanmengikuti prosedyang menggunaprosedur hurufmenggunakan cprosedur huruf h.

f. Kepala Kantor Pdan menandatan

~ mengikuti prosed-----------------.

_ Keteranganirektur Jenderal Pajak Nomor SE-

nggal 15 April 1994 tentang Pelayanan

irektur Jenderal Pajak Norrior SE-al 20 Januari 2009 tentang Penegasan

Keterangan Nilai Jual Objek Pajak

irektur Jenderal Pajak Nomor SE-nggal 01 Maret 2010 tentang

Surat Pemberitahuan PajakBumi dan Bangunan.ajib Pajak.

_.--..----..-------------------------:-------1engajukan permohonan pencetakanke Kantor Pelayanan Pajak.

t Pelayanan Terpadu menerimacetakan salinan SPPT PBB kemudianpan persyaratannya. Dalam hal berkascetakan Salinan SPPT PBB belumau kepada Wajib Pajak untukDalam hal berkas permohonan

an SPPT PBB sudah Ierigkap, Petugasnan Terpadu akan mencetakBPS akan diserahkan kepada Wajib

LPAD akan digabungkan denganan pencetakan salinan SPPT PBB.

ekam dan meneruskan berkascetakan salinan SPPT PBB kepadayanan.ayanan meneliti berkaspermohonann SPPT PBS dan menugaskan kepadaPelayanan untuk mencetak salinan

Pelayarian mencetak salinan SPPTmenyampaikan kepada Kepala Seksi

yanan meneliti dan memaraf salinanntuk salinan SPPT PBB yangda tangan basah Kepala Kantor makaur huruf f, dan untuk salinan SPPTkan cap tanda tangan mengikutig, dan untuk salinan SPPT yangetakan tanda tangan mengikuti

elayanan Pajak meneliti, menyetujuigani salinan SPPT PBB, selanjutnyaurnomor8. r

IV

II

I---------

I g. Pelaksana Seksi Pelayanan memberikan cap tandaI

tangan pada salin an SPPT PBB.

II· I h. Pelaksana Seksi Pelayanan menyampaikan SalinanI SPPT PBB menggunakan SOP Tata Cara Penyampaian

Dokumen di KPP.l. Proses selesai.

4 Jangka Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonanwaktu diterima lengkap.penyelesaian

5 Biayaj tarif Tidak ada.6 Produk Salinan SPPT PBB.

pelayanan --~-.--7 Sarana, Alat tulis kantor, komputer, printer, alat komunikasi, mesin

prasarana fax, mesin fotokopi, aplikasi SISMIOP, meJa, kursi, ruangdanjatau tunggu, toilet umum, halaman parkir.fasilitas

8 Kompetensi Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN, PBB),pelaksana memiliki keterampilan berkom unikasi yang baik

(communication skilb.

9 Pengawasan Kepala KPP, Kepala Seksi Pelayanan.internal

----.-------.---.------------.-----

10 Penanganan Kring Pajak 500200.pengaduan,saran danmasukan

11 Jumlah 3 (tiga) orang.pelaksana

12 Jaminan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan normapelayanan waktuyang telah .ditetapkan.

-_.-_._-13 Jaminan Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.

keamanandankeselamatanpelayanan .-----.~.

14 Evaluasi Indeks Kinerja Utama (IKU), Nilai Perilaku.kinerja

Ipelaksana --

UADRAHMr