kaliakah.comkaliakah.com/data/RPJM KALIAKAH.doc · Web viewBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya sistem ketatanegaraan yang bersih, berwibawa dan

bertanggungjawab (akuntabel) merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen

pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merupakan wabah psikologis dari

kehidupan berbangsa saat ini. Sistem Pemerintahan yang baik (Good Government),

merupakan kaidah yang baku bagi terwujudnya indikator keberhasilan kinerja

pemerintahan. Untuk itu setiap kegiatan pembangunan mesti dilakukan secara

partisipatif, terintegrasi dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Tahapan –

tahapan dimaksud dimulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi

hasil. Untuk itu setiap kegiatan pembangunan mesti dilengkapi dengan perangkat

peraturan dan perundang-undangan yang baik, yang disusun dan terindikasi dalam

dokumen pembangunan daerah.

Tantangan pembangunan yang mengemuka saat ini adalah menurunnya

kondisi Psiko-sosial ekonomi masyarakat akibat gempuran krisis multidimensi yang

secara beruntun menimpa masyarakat. Dilain pihak tuntutan pembangunan

mensyaratkan tercapainya kondisi masyarakat yang madani, berkeadilan, damai, sehat,

sejahtera, bermoral, berkualitas, berdisiplin dan berdaya saing didalam melaksanakan

pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan dan tuntutan pembangunan sebagaimana dimaksud perlu

diantisipasi dengan sistem penyelenggaraan pembangunan yang diupayakan secara

cermat dan dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan prioritas serta pemilihan

tujuan dan sasaran yang mempunyai nilai strategis dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik bagi

aparatur pemerintahan serta dokumentasi yang strategis dan menyeluruh. Untuk itu

perlu adanya Rencana Pembangunan Daerah/Desa.

Dari cara pandang di atas menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan

kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa dengan meningkatkan daya dukung

(support system) dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup antara lain :

1

a. Mutu kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (Peraturan

perundang-undangan pedoman petunjuk pelaksanaan dari teknis lain terkait)

b. Efektifitas sistem pengelolaan pembangunan desa.

c. Kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan.

d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam menyelenggarakan pembangunan Desa

adalah terkait dengan elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa) karena

RPJM Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah dan kebijakan pembangunan

Desa, maka kualitas RPJM Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan baik dari

segi proses penyusunan kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Sesuai dengan amanah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN

UU. No. 25 Tahun 2004) maka perencanaan pembangunan desa mesti dibuat

terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam suatu SPPN.

Artinya seluruh desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa,

berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6

(enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk jangka tahunan.

RPJM Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah dan kebijakan pembangunan

desa, maka kualitas RPJM Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan baik dari

segi proses penyusunan kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan peraturan

peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa Kaliakah disusun sebagai amanat diberlakukannya

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014. Pelaksanaan UU Desa dan Permendagri

dimaksud untuk mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan

RPJM Desa yang dilakukan melalui kegiatan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD)

pola partisifatif.

1.2 Landasan Hukum

RPJM Desa Kaliakah Tahun 2013-2019 yang berwawasan Budaya Bali

disusun atas dasar landasan Idiil Pancasila, landasan Konstitusional Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 serta landasan Operasional Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II

2

dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International

Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional

Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4557);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran


7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

3

Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik



11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran


16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4

5694);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang RPJPD

Kabupaten Jembrana tahun 2006-2025

21. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengalokasian dan

penggunaan Dana Desa

22. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 30/BPMPD/2015 tentang pembentukan Tim

Pembina dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kabupaten Jembrana Tahun 2015

23. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 52/BPMPD/2015 tentang Penetapan Dana Bagi

Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Jembrana Tahun

Anggaran 2015

24. Keputusan Bupati Nomor 55/BPMPD/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa

kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015

25. Keputusan Bupati Nomor 57/BPMPD/2015 tentang Penetapan Dana Bagi Hasil

Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran

2015

26. Keputusan Bupati Nomor 404/BPMPD/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa

se-Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015

27. Keputusan Perbekel Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kaliakah

1.3 Pengertian

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Republik

Indonesia tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

5

Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di

bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah & ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

bersifat strategis.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan

prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala

Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan

Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa

dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan

6

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui

penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan

esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data

mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi

terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika

masyarakat Desa.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber

daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik

dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang

dihadapi desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,

adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari

RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan

pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan

hak lainnya yang syah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan

7

dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi

adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan

berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa) Desa Kaliakah ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :

a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam

lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan

menyelaraskan kebijakan pembangunan kecamatan maupun desa.

b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa Kaliakah

c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Kaliakah

2. Manfaat RPJM Desa :

a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.

b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan

8

pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.

d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program

pembangunan dari pemerintah.

e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.5 Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Lainnya :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

RPJM Desa Kaliakah Kecamatan Melaya Tahun 2013-2019 mengacu dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka

panjang yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2015

1.6 Sistematika RPJM Desa

Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kaliakah

Kecamatan M e l a y a Tahun 2013-2019 disusun dengan sistematika adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Pengertian, Tujuan, Hubungan

Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

BAB II : PROFIL DESA

Berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, Masalah/isu strategis dihadapi

Desa, SOTK Desa,

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Berisi kajiaan Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musrenbang RPJM Desa

BAB IV : POTENSI DESA DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berisi 4 (empat) bidang rencana kegiatan yang meliputi Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN

KEGIATAN INDIKATIF

Berisi Visi Misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan

Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI : PENUTUP

9

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Sejarah Desa Kaliakah

Asal usul dari Desa Kaliakah dilihat dari letak geografis Desa Kaliakah

memang benar-benar pembangunannya terarah dan terencana dari sejak dibangun.

Wilayah Desa Kaliakah ini terdiri dari sebagian besar dataran rendah dan sebagian kecil

dataran yang mempunyai ketinggian dari 7 s/d 26 meter dari permukaan air laut.

Untuk mengetahui usia dari Desa Kaliakah itu, maka kita lihat pada

peninggalan-peninggalan kebudayaan/sejarah yang masih ada al :

1. Sebuah Candi berbentuk segi tiga yang lumrah disebut Tugu Kaliakah.

2. Sebuah sumur pesucian yang bernama sumur bulus.

3. Paras pihpih yang terletak dilokasi Pura Dangkahyangan Indra Kusuma.

4. Sebuah sungai yang bernama Danghyang Gede.

5. Sebuah sumber air yang mengalir yaitu Tukad Danghyang Cerik.

Maka untuk mengetahui kapan Desa Kaliakah dibangun dan siapa yang

membangun dengan ini kita lihat kembali :

1. Buku/Lontar No. 1705 VI. b yang tersimpan di Gedung Kertiya di Singaraja

tentang perjalanan seorang Pendeta/Guru Besar Agama Hindu: Ida Pedanda Sakti

Bahu Rawuh yang sempat singgah di Kaliakah dalam perjalanan menuju Gelgel

Kelungkung.

2. Arsip pembukaan perkebunan kelapa, kopi dan coklat di Kaliakah oleh Dumay

sekitar tahun 1897 dengan hak Erf Pacht.

Dengan adanya peninggalan-peninggalan kebudayaan/sejarah tersebut di atas,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Desa Kaliakah dari sejak dahulu sudah ada

tanda-tanda kehidupan manusia yang bermasyarakat.

Dalam kisah perjalanan Ida Pendanda Sakti Bahu Rawuh dari Blambangan

menuju Gelgel diiringi istri beliau yaitu Danghyang Istri Sakti yang sedang hamil tua

dan putrinya bernama Ida Ayu Swabawa beliau sempat singgah di Kaliakah yang

diterima baik oleh seorang yang bernama Pan Jebah dan Pan Bulus. Beliau tiba di Bali

dengan mendarat di tanjung pasir dan disana masih berhutan lebat, di pesisir itulah Ida

Ayu Swabawa menyatakan kehausannya dan mohon air, Ida Pedanda Sakti memuja dan

10

memohon air tawar kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan seketika itu air mengalir

kemudian dinamai Tukad Danghyang Cerik.

Kedatangan Pedanda/Guru Besar diterima baik oleh masyarakat dan beliau

sempat memberikan tuntunan dan pelajaran sesuai dengan tugas sebagai maha guru.

Oleh karena Danghyang Istri dalam keadaan hamil tua maka beliau tidak turut ke

Gelgel dan menetap di Kaliakah, Pedanda Sakti memaklumi dan tidak keberatan, maka

beliau meninggalkan sebuah keris dan sebuah sumber air hasil memuja diperuntukkan

kepada Danghyang Istri untuk pesucian, beliau menganugerahkan nama Indrakusuma

terhadap lokasi Geria (Rumah) Danghyang Istri dan Sumur Bulus untuk tempat

pesucian Danghyang Istri. Dengan hanya diiringi oleh Putri beliau Danghyang Sakti

Bahu Rawuh melanjutkan perjalanan menyusuri pantai ke arah timur menuju Gelgel.

Oleh karena seringnya mendapat gangguan angin laut dan bisingnya deruan ombak,

maka tiada beberapa lama pindahlah Danghyang Istri ke arah barat laut ditepi sungai

Danghyang Gede yaitu di lokasi Danghyang Indrakusuma, ditempat inilah Danghyang

Istri moktah dengan meninggalkan seorang putra yang bernama Ida Bagus Bajra yang

kemudian juga pralina disana.

Di dalam perkebunan dumay dimana masyarakat buruh sering dilanda

kesakitan dan kegelisahan dikarenakan amukan binatang buas misalnya :

Bahaya dari hutan : Amukan harimau dan wadak (banteng hutan) yang sangat

banyak makan korban manusia.

Bahaya dari laut : Buaya sering mengamuk manusia dan ternak serta hewan

peliharaan yang berasal dari sungai Danghyang Gede.

Melihat keadaan dan situasi masyarakat didalam susah untuk diatasi maka

pengusiran binatang-binatang tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api

namun tidak pula teratasi, oleh karena itu Dumay menghubungi salah seorang keluarga

Puri Gede Jembrana untuk diajak bersama-sama bersembahyang/bersemadi disekitar

lokasi bekas Geria Indrakusuma, maka datang Anak Agung Gede Kangsa beserta

Putranya Anak Agung Putu Brata atas permintaan Dumay, Persembahyangan dilakukan

berempat. Dalam persemadian beliau berempat melihat sebilah Keris muncul dari

tanah, dan keris tersebut bermata tiga, ditempat timbulnya senjata tersebut oleh Dumay

didirikan sebuah Tugu berbentuk segitiga yang diberi nama Tugu Kaliakah.

Dari sejak itulah maka :

Nama/istilah Kaliakah digunakan untuk menyebutkan :

11

1. Pesedahan/sedahan yaitu : Sedahan Kaliakah

2. Resort kehutanan yaitu : kehutan Kaliakah

3. Pelabuhan rakyat yaitu : Pelabuhan Kaliakah dan

4. Salah satu Banjar diberi nama Banjar Kaliakah.

Pada tahun 1945 dimana Sa’ad sebagai Kepala Desa pertama dengan wilayah

Desa Kaliakah, Sangyang cerik dan Kepah maka ditetapkan nama desa menjadi

Sang h yang Cerik . Pada tanggal 16 Maret 1976 keluarlah Surat Keputusan Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Jembrana Nomor : PEM/II.a/20/1976 menetapkan kembali

Nama Desa menjadi Desa Kaliakah.

Sejak tahun 1945 Desa Kaliakah telah dipimpin oleh seorang Kepala Desa,

Kepala Desa yang pertama adalah Sa’ad, seiring dengan perkembangan jaman dari

tahun ke tahun maka pucuk pimpinan Desa waktu itu adalah sebagai berikut:

1. Sa’ad (1945 – 1960)

2. Paijo (1960 – 1969)

3. Abdurahman (1969 – 1975)

4. Paijo (1975 – 1982)

5. A.A. Bagus Sukardi (1982 – 1983) Pjs

6. I Nyoman Kandra (1983 – 1991)

7. Drs. AA. Gde Ekajaya (1991 – 1999)

8. Drs. I Gede Sujana (25-5-1999 – 21-8-1999) Pjs

9. I Ketut Mertha (1999 – 2007)

10. I Wayan Bagia Yasa (2007 – 2013)

11. I Wayan Bagia Yasa (2013 – 2019)

Sejak kepemimpinan Pak Paijo, pemilihan Kepala Desa Dilakukan secara

Demokratis, dilakukan dengan pemilihan oleh warga masyarakat. Masyarakat

menyatakan saat ini Desa Kaliakah mengalami situasi yang paling baik, dari segi:

- Kesejahteraan, keamanan, infrastuktur dari tahun ke tahun meningkat

- Tingkat pendidikan masyarakat meningkat

- Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap pembangunan meningkat.

Masa-masa sulit dialami warga pada tahun 1963, terjadi hujan abu akibat

letusan Gunung Agung, yang menyebabkan masyarakat hanya bisa makan ketela tanpa

beras. Ada juga wabah penyakit, DB (tahun 2007), AIDS (2 orang-tahun 2007).

12

Sekolah untuk pertama kali di Desa Kaliakah berdiri tahun 1971, yaitu SD

Inpres, sedangkan sekolah lanjutan pertama, SMP Nasional, berdiri tahun 1984 oleh

Gusti Made Setat (kepala P&K kec. Melaya). Untuk taman kanak-kanak, TK Indraloka,

berdiri tahun 1978 yang didirikan oleh yayasan Indraloka. Sekolah-sekolah yang ada

sangat membantu pendidikan masyarakat setempat.

Pasar dibangun pertama kali tahun 1995/96 semasa perbekel Eka Jaya. Pasar

dirasakan lebih meningkatkan geliat perekonomian warga. Sedangkan Pustu dibangun

tahun 1990 di Moding Kaja (bidan: Ni Wy Sriasih). Untuk Polindes dibangun di dusun

Kaliakah tahun 1992, namun pada tahun 2008 Polindes ditutup, diganti dengan

Posdayandu. Penutupan ini tidak berdampak apapun untuk masyarakat karena diganti

dengan program JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana). Di Desa Kaliakah juga sudah ada

bidan praktek swasta. Untuk saat ini, kesehatan masyarakat ditangani oleh program

Jampresal dan JKBM.

Listrik mulai masuk Desa Kaliakah pada tahun 1980 milik perorangan dengan

pembangkit disel. Sedangkan Listrik PLN mulai masuk desa pada tahun 1988. Dengan

adanya listrik masuk desa ini, kesejahteraan warga masyarakat Kaliakah meningkat.

Untuk air bersih, masyarakat menggunakan sumur pompa bantuan inpres

(tahun 80-an). Saat ini PDAM sudah masuk desa. Pemakaian sumur bor juga sudah

banyak digunakan warga saat ini. Untuk masalah air bersih, tidak menjadi persoalan

warga.

Akses jalan ke banjar mulai dibangun sejak tahun 1980, sedangkan

pengaspalan dimulai sejak tahun 1990.

Guna memudahkan urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka wilayah

Desa Kaliakah terbagi menjadi 3 dusun/Banjar yaitu :

1. Dusun/Banjar : Kaliakah

2. Dusun/Banjar : Moding

3. Dusun/Banjar : Tetelan

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan mengalami perubahan

sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat, paradigma yang

banyak muncul sebagai proses demokrasi dan transparansi pada semua urusan

Pemerintahan Desa, serta dalam upaya untuk memudahkan urusan Pemerintahan Desa,

maka Desa Kaliakah yang terdiri dari 3 (tiga) Banjar dimekarkan menjadi 5 (lima)

Banjar. Lima Banjar hasil pemekaran antara lain :

13

1. Banjar Kaliakah

2. Banjar Moding

3. Banjar Tetelan

4. Banjar Moding Kaja dan

5. Banjar Tirta Kusuma

Pemekaran banjar Kaliakah terjadi pada tahun 1994, dimekarkan menjadi

banjar Tirtakusuma dan banjar Kaliakah. Sedangkan Pemekaran banjar Moding menjadi

Moding Kaja dan Moding dilakukan pada tahun 1996. Pemekaran dilakukan karena

jumlah penduduk yg banyak, sehingga memudahkan koordinasi pembangunan.

Demikian riwayat/sejarah singkat perkembangan Desa Kaliakah, Kecamatan

Melaya, Kabupaten Jembrana.

2.2 Kondisi Umum Desa

2.2.1 Geografi

Secara geografis dan secara administratif Desa Kaliakah merupakan salah

satu dari 10 Desa/Kelurahan di K e c a m a t a n M e l a y a , Kabupaten Jembrana

dengan memiliki luas wilayah 680,00 Ha.

Secara topografis terletak pada ketinggiaan 7 s/d 15 meter diatas permukaan air laut.

Kemiringan 20 – 40%, Curah Hujan/Tahun 0.15 - 2.4

Batas-batas wilayah Desa Kaliakah :

1. Sebelah Utara : Desa Warnasari

2. Sebelah Timur : Desa Tuwed

3. Sebelah Selatan : Selat bali

4. Sebelah Barat : Desa Nusasari

Sedangkan jika dilihat dari orbitasi Desa Kaliakah :

1. Ibu Kota Propinsi : 114 Km

2. Ibu Kota Kabupaten : 14 Km

3. Ibu Kota Kecamatan : 4 Km

4. Bandara Ngurah Rai : 127 Km

5. Pelabuhan Padangbai : 167 Km

6. Pelabuhan Gilimanuk : 31 Km

Sedangkan dilihat dari areal wilayah yang dimanfaatkan/diperuntukkan :

1. Areal perumahan dan pekarangan : 197,70 Ha

14

2. Areal persawahan : 5,00 Ha

3. Areal perkebunan : 452,59 Ha

4. Areal bangunan umum : 6,51 Ha

5. Areal lain-lain : 17,20 Ha

2.2.2 Demografi

Tabel 1

Jumlah KK Menurut Jenis Kelamin

No Banjar Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Kaliakah 433 40 473

2 Moding 242 7 249

3 Tetelan 202 17 219

4 Tirta Kusuma 333 47 380

5 Moding Kaja 309 16 325

Jumlah 1.519 127 1.646

Tabel 2

Jumlah KK Menurut Agama

No Banjar Hindu Islam Protestan Katolik Budha

1 Kaliakah 218 201 8 6 0

2 Moding 225 1 0 0 0

3 Tetelan 91 120 1 0 0

4 Tirta Kusuma 69 272 2 1 0

5 Moding Kaja 309 0 0 0 0

Jumlah 912 594 11 7 0

Tabel 3

Jumlah Jiwa Menurut Agama

15

No Banjar Hindu Islam Protestan Katolik Budha

1 Kaliakah 805 676 27 23 0

2 Moding 784 3 0 1 0

3 Tetelan 321 432 0 5 0

4 Tirta Kusuma 290 980 8 2 0

5 ModingKaja 1.082 0 0 3 0

Jumlah 3.286 2.091 35 34 0

Tabel 4

Jumlah KK Menurut Mata Pencaharian/Pekerjaan

No BanjarPegawai

BUMN

Pegawai

SwastaPNS

TNI/

Polri

Wira

swastaPetani Nelayan Buruh Dagang Dll

1. Kaliakah 1 55 16 8 77 124 41 102 9 0

2. Moding 0 0 6 8 14 169 0 19 10 0

3. Tetelan 0 71 11 2 24 36 0 59 9 0

4. Tirta Kusuma 1 41 23 5 96 22 88 40 28 0

5. Moding Kaja 3 2 4 0 7 234 0 57 2 0

Jumlah 5 169 60 23 218 585 129 277 58 0

Tabel 5

Jumlah KK Menurut Tingkat Pendidikan Akhir

No BanjarTidak

Sekolah

SD/

Setara

SLTP/

Setara

SMU/K/

Setara

D1/D2/

D3

D4/

S1

S2/

S3

1. Kaliakah 18 167 104 115 6 21 2

2. Moding 8 111 36 58 8 5 0

3. Tetelan 3 65 57 70 6 10 1

4. Tirta Kusuma 18 174 60 69 16 6 0

5. Moding Kaja 15 83 93 110 3 5 0

Jumlah 62 600 350 422 39 47 4

Tabel 6

Jumlah KK Miskin (Gakin)

16

No BanjarJumlah

KK

Jumlah Gakin

KK Orang ProduktifNon

Produktif

1. Kaliakah 466 21 37 21 16

2. Moding 246 1 1 0 1

3. Tetelan 214 12 41 39 2

4. Tirta Kusuma 372 38 100 84 16

5. Moding Kaja 323 10 35 30 5

Jumlah 1.621 82 214 174 40

17

Tabel 7

Jumlah Penduduk (Jiwa)

No UmurBanjar Kaliakah

Banjar

Moding

Banjar

Tetelan

Banjar Tirta

Kusuma

Banjar Moding

KajaJumlah

LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR

1 0 – 11 Bulan 19 13 9 10 6 4 6 11 32 34 72 72

2 12 – 23 Bulan 10 13 6 10 5 7 8 12 9 5 38 47

3 1 Tahun - < 3 Tahun 11 15 10 2 5 7 9 18 8 8 43 50

4 3 Tahun - < 4 Tahun 15 14 9 8 4 1 14 17 6 6 48 46

5 4 Tahun - < 5 Tahun 13 12 9 6 2 7 13 14 9 6 46 45

6 5 Tahun - < 6 Tahun 8 15 8 4 3 7 9 12 5 15 33 53

7 6 Tahun - < 7 Tahun 15 9 10 5 7 4 14 8 8 8 54 34

8 7 Tahun - < 8 Tahun 18 16 7 7 4 10 19 9 5 13 53 55

9 8 Tahun - < 9 Tahun 10 17 7 3 3 3 4 11 6 8 60 42

10 9 Tahun - < 10 Tahun 23 15 8 11 5 5 21 10 9 7 68 48

11 10 Tahun -< 11 Tahun 11 12 9 5 11 3 10 9 5 7 46 36

12 11 Tahun - < 12 Tahun 18 7 6 4 5 7 17 12 6 7 52 37

13 12 Tahun - < 13 Tahun 15 15 4 8 8 5 10 10 5 15 42 53

14 13 Tahun - < 14 Tahun 17 11 5 3 4 9 16 12 6 7 48 42

18

15 14 Tahun - < 15 Tahun 12 19 7 5 7 4 11 10 9 6 46 44

16 15 Tahun - < 16 Tahun 13 12 4 7 8 2 11 5 6 8 42 34

17 16 Tahun - < 17 Tahun 10 13 6 5 8 6 12 9 6 6 42 39

18 17 Tahun - < 18 Tahun 10 8 6 6 3 6 16 16 9 7 44 43

19 18 Tahun - < 19 Tahun 10 5 6 5 8 6 11 10 6 4 41 30

20 19 Tahun - < 20 Tahun 9 9 2 4 7 9 9 6 5 7 32 35

21 20 Tahun - < 21 Tahun 4 7 6 6 5 4 12 5 6 11 33 33

22 21 Tahun - < 22 Tahun 17 10 5 4 7 6 10 9 9 8 48 37

23 22 Tahun - < 23 Tahun 5 10 6 4 10 5 9 9 6 6 36 34

24 23 Tahun - < 24 Tahun 13 13 6 7 1 6 11 15 7 7 38 48

25 24 Tahun - < 25 Tahun 14 18 4 6 9 2 18 6 5 5 50 37

26 25 Tahun - < 30 Tahun 81 91 37 42 28 27 69 69 29 28 244 257

27 30 Tahun - < 55 Tahun 287 278 137 143 120 128 215 210 141 151 900 910

28 55 Tahun - < 70 Tahun 68 58 37 32 79 72 60 61 86 77 306 300

29 70 Tahun - keatas 18 33 29 21 9 15 15 22 79 80 150 171

Jumlah 774 761 405 383 381 377 659 621 528 557 2.747 2.699

19

Tabel 8

Jumlah KK Menurut Pendidikan

No BanjarBelum

Sekolah

Tidak

Sekolah

Tamat

SD

Tamat

SLTP

Tamat

SMU/K

Mhs

D1-D3

Tamat

D1-D3

Mhs

D4-S1

Tamat

D4-S1

Mhs

S2-S3

Tamat

S2-S3

1. Kaliakah 83 27 543 194 262 2 8 4 34 1 2

2. Moding 32 10 199 151 164 1 4 0 10 0 0

3. Tetelan 33 7 282 107 144 4 12 8 21 0 1

4. Tirta Kusuma 81 19 426 137 150 2 10 3 23 0 1

5. Moding Kaja 66 17 442 50 80 1 5 3 1 1 0

Jumlah 295 80 1.892 639 800 10 39 18 89 2 4

Tabel 9

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

20

No BanjarBelum

Bekerja

Pelajar

SD-

SMU/K

Mahasiswa PNSTNI/

POLRI

Pegawai

BUMN

Pegawai

SwastaWiraswasta Petani Nelayan Buruh

1. Kaliakah 14 288 7 46 8 1 45 181 242 25 528

2. Moding 17 138 1 6 13 0 31 121 225 0 145

3. Tetelan 53 132 12 26 4 1 118 99 98 0 167

4. Tirta Kusuma 30 230 5 36 8 1 84 128 39 402 134

5. Moding Kaja 25 204 5 6 0 3 117 72 270 0 232

Jumlah 139 992 30 120 33 6 395 601 874 427 1.206

Tabel 10

Keadaan Lembaga Pendidikan

a. Pendidikan TK Dan SD

No Sekolah Jumlah

Jumlah

Ruang

Kelas

Jumlah Siswa Jumlah GuruDroup

Out

Angka

KelulusanLk Pr Lk Pr

1. TK/RA 5 5 50 25 0 13 0 100%

2. SDN/MI 4 24 292 278 19 17 0 100%

3. SMP/MTS 1 4 47 28 4 1 0 100%

Jumlah 10 33 389 331 23 31 0 100%

21

b. Kelompok Belajar dan Kursus

No KegiatanJumlah

kelompok

Jumlah

warga belajar

Jumlah

pengajarKet

1 Kursus Menjahit 1 15 2 0

2 Kursus Tata Rias 1 15 2 0

3 Kursus Tata Boga 1 15 2 0

Jumlah 32 45 6 0

Tabel 11

Keadaan Kelompok Masyarakat (Pokmas dan Kesos)

a. Keragaman Pokmas

No Keragaman Pokmas JumlahJumlah

Anggota

Jumlah (Rp)

ModalKet

1. Pemula 5 50 50.000.000,- 0

22

2. Lanjut 0 225 0 0

3. Madya 0 0 0 0

4. Utama 0 0 0 0

5. SPP (PKK/PNPM) 24 360 913.500.000,- 0

Jumlah 29 410 963.500.000,- 0

b. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No Jenis PMKS Jumlah Ket

I. PMKS

1 Anak Balita Terlantar 10

2 Anak Terlantar 88

3 Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan 0

4 Anak nakal (umur sd. 17 th, berprilaku nakal) 0

5 Anak jalanan (menghabiskan wkt hidupnya dijalanan) 0

6 Anak cacat 12

7 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (janda RTM) 35

8 Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan 0

9 Lansia Terlantar (Lansia RTM dan atau tanpa sanak keluarga) 33

10 Lansia yang menjad Korban Tindak Kekerasan 0

11 Penyandang cacat 26

23

12 Penyandang Cacat Bekas Penyakit Kronis 0

13 Tuna Susila 0

14 Pengemis 0

15 Gelandangan/Pengangguran 0

16 Bekas Narapidana 5

17 Korban Penyandang Napza 0

18 Keluarga Fakir Miskin (RTM) 85

19 Keluarga Berumah Tak Layak Huni 76

20 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi 0

21 Komunitas Adat terpencil 0

22 Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana 100 KK

23 Korban Bencana Alam 50 KK

24 Pekerja Migran 10

25 Penyandang HIV/AIDS 0

26Keluarga Rentan (keluarga muda baru menikah yg tdk dpt

memenuhi kebutuhan hidup mereka)6

II PSKS

1 Relawan Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 13

2 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 13

3 Organisasi Sosial (teruna teruni, Remaja Masjid dan 2 PonPes) 4

24

4 Karang Taruna 1

5Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (LPD,

KopWan, BumDes)3

6Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Bendesa

Pakraman)1

c. Klasifikasi LPD, KopWan dan BUMDes

No Lembaga Jumlah

Klasifikasi

Jumlah

Anggota

Jumlah

KekayaanKet

SehatCukup

Sehat

Kurang

Sehat

Tidak

Sehat

1. LPD 1 √ 0 0 0 899 Rp. 537.465.000 Lancar

2. KopWan 1 √ 0 0 0 70 Rp. 72.330.815 Lancar

3. BUMDes 1 0 √ 0 0 35 Rp. 6.742.900 Lancar

JUMLAH : 3 2 1 0 0 300 Rp. 616.538.715

d. Klasifikasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

No BanjarKlasifikasi Posyandu Jumlah

KaderKet

Pratama Madya Purnama Mandiri

25

1 Kaliakah 0 0 1 0 5

2 Moding 0 0 1 0 5

3 Tetelan 0 0 2 0 10

4 Tirta Kusuma 0 0 2 0 10

5 Moding Kaja 0 0 1 0 5

JUMLAH : 0 0 7 0 35

Tabel 12

Keadaan Jalan

a. Keadaan Jalan dan Gang

No Status JalanPanjang

(Km)

Kondisi (Km) Jenis Permukaan (Km)

Baik Sedang RusakRusak

BeratHotmix Lapen

Krokol

AgregatRabat Tanah

1 Jalan Nasional 2 0 1,5 0,5 0 2 0 0 0 0

2 Jalan Propinsi 5 4 1 0 0 5 0 0 0 0

3 Jalan Kabupaten 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0

4 Jalan Desa 31,2 11,5 4 6 7,7 0 20,9 9,1 1,2 0

26

27

2.3 Masalah/Isu Strategis Dihadapi Desa

Secara umum masalah/isu strategis yang dihadapi oleh Desa Kaliakah

dalam mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan dapat diklasifikasikan sebagai

berikut :

2.3.1 Revitalisasi Pertanian dan Peternakan

Kinerja sektor ekonomi di Desa Kaliakah cukup baik, dengan produksi pertanian

berupa tanaman kelapa, kakao, dan sejenisnya serta peternakan unggulan yaitu

ternak sapi disamping kerbau, babi dan kambing yang dapat menciptakan

ketahanan pangan.

Strategi yang dirancang untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melalui

intensifikasi pertanian dan peternakan serta penumbuh kembangkan SDM.

2.3.2 Kondisi Perindustrrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

Kebijakan “Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan” seperti industri/

kerajinan rumah tangga, usaha kecil dan koperasi kecil berupa pengembangan

Pokmas-pokmas yang tersebar dimasing-masing banjar merupakan aset

produktifitas perekonomian masyarakat pedesaan.

Mengembangkan Desa Kaliakah menjadi desa Wisata berbasis kelautan dan

kuliner lautnya didukung dengan kondisi alam yang indah dengan pemandangan

laut dan sektor nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat pesisir laut.

Faktor penghambat optimalisasi pencapaian kinerja adalah :

b. sumber daya manusia terutama managemen sangat rendah

c. permodalan

d. promosi pemasaran dan pariwisata

e. pola kerja sama kemitraan usaha dengan bapak angkat yang masih rendah.

Sektor usaha dilakukan dengan pengadaan pelatihan-pelatihan, pemagangan dan

bantuan penguatan modal, promosi dengan berkoordinasi dengan

pihak-pihak/instansi terkait.

2.3.3 Kondisi Kesehatan dan Pendidikan

Tingkat kesehatan penduduk sudah meningkat tercermin dari indikator

kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian

balita, angka kematian ibu melahirkan. Namun masih perlu ditingkatkan

sehingga ke depan tidak ada lagi masalah terkait dengan kesehatan, anak

cacat /difabel, anak semakin sehat dan cerdas, penyakit menular, HIV, Napza dll

28

Kebijakan lain yang ditempuh masing-masing program adalah peningkatan

pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan program pemberantasan

dan pencegahan penyakit, peningkatan status gizi masyarakat dengan

program perbaikan gizi, peningkatan kualitas lingkungan dengan program

peningkatan kesehatan lingkungana, serta peningkatan peran serta masyarakat

yang secara rutin dilaksanakan dengan didukung oleh fasilitas dan tenaga

kesehatan, keluarga berencana, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kualitas pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan melalui

program bebas iuran wajib sekolah yang disubsidi oleh pemerintah daerah.

Tidak ada masyarakat usia sekolah yang putus sekolah, persamaan dalam

memperoleh pendidikan dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi.

Membaiknya tingkat dan kualitas pendidikan penduduk berpengaruh pada

kualitas angkatan kerja terlebih menghadapi pasar bebas, MEA

2.4 Pemerintahan Desa

2.4.1 Pembagian Wilayah Desa

Secara umum pemerintahan atau kelembagaan di Desa Kaliakah sama seperti pada

umumnya desa-desa di seluruh Indonesia, yang membedakan dan memberi ciri

khas desa-desa di Bali adalah adanya kelembagaan adat yang diakui oleh

masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Adapun secara lengkap lembaga

yang ada di Desa Candikusum :

Pemerintah Desa

Lembaga Adat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kelompok Sosial Kemasyarakatan Lainnya (secara Lengkap ada di Profil)

Pada tingkat Pemerintahan Desa, Desa Kaliakah secara wilayah atau demografi

dibagi menjadi 5 (Lima) Banjar Dinas :

Banjar Kaliakah

Banjar Moding

Banjar Tetelan

Banjar Tirta Kusuma

Banjar Moding Kaja

29

Sedangkan jumlah perangkat Desa Kaliakah sejumlah 12 (Dua Belas) Orang

terdiri dari :

Perbekel

Sekretaris Desa

Kepala Urusan 4 orang

Pemegang Kas 1 orang

Kelihan Dinas 5 orang

Sedangkan Kelembagaan (Badan Permusyawaratan Desa) terdiri dari 11 orang

terdiri dari :

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota 8 Orang

Sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri 26 (dua puluh

enam) orang :

Ketua

Wakil Ketua

Bendahara

Anggota

2.4.2 Struktur Organisasi Pemerintah (SOTK) Desa Kaliakah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana, Nomor 25 Tahun 2006,

dan Peraturan Desa Kaliakah, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Nomor

5 Tahun 2007, Tanggal 17 September 2007, maka susunan Organisasi

Pemerintah Desa Kaliakah adalah sebagai berikut :

30

Keterangan :

Nama-nama Personil Pemerintah Desa Candi kusuma:

1. Perbekel : I Wayan Bagia Yasa

2. Sekretaris Desa : Suparno

3. Kaur Pem dan Pelayanan Umum : Ni Komang Ardani

4. Kaur PM : I Wayan Suardana

5. Kaur Penkes : I Nyoman Yasa

6. Kaur Trantib : Istianingsih

7. Pemegang Kas : Hamzah Fansuri

8. Kelian Banjar Kaliakah : I Ketut Cakra

9. Kelian Banjar Moding : I Gede Suparta

10. Kelian Banjar Tetelan : I Nengah Suanda

11. Kelian Banjar Tirta Kusuma : Sutikno

12. Kelian Banjar Moding Kaja : I Ketut Dwi Antara

13. Petugas Kebersihan : Moh. Yatin

31

PERBEKEL

SEKRETARIS DESA

BPD

PELAKSANA TEKNIS

KAURPEM

KELIAN BANJARCANDIKUSUMA

KELIAN BANJARMODING KAJA

KELIAN BANJARTIRTA KUSUMA

KELIAN BANJARTETELAN

KELIAN BANJARMODING

KAURTRANTIB

KAURPENKES

KAURPMD

BENDAHARA

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Desa Kaliakah adalah sebagai

berikut :

1. Perbekel

1. Merumuskan program kerja Desa berdasarkan RPJMDes dan RKP.

2. Menyelenggarakan Pemerintahan, pelayan Umum, Ketentraman dan ketertiban,

dan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait.

4. Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan dari Kecamatan dan Kabupaten.

5. Mengevakuasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan

Pemerintahan Umum.

6. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan dengan lancar.

7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya.

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau sebagai bahan informasi dan bertanggung

jawab kepada atasannya.

2. Sekretaris Desa

1. Menyusun Program kerja sekretariat berdasrkan dokumen rencana kerja yang ada.

2. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan administrasi keuangan,

kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketata usahaan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

3. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis

administrasi.

4. Mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan administrasi

Pemerintahan Desa.

5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengiventarisasi permasalahan di

sekretariatan serta mencari alternatif pemecahannya.

6. Membagi tugas memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan

dengan lancar dengan berpedoman kepada ketentuan yang ada.

7. Menilai hasil kerja bawahan dengan halan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja

untuk pengembangan karier.

8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya.

9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau sebagai bahan informasi dan pertanggung

jawaban kepada atasan.

32

3. Kaur Pemerintahan dan Pelayanan Umum.

1. Menyusun Program kerja Pelayanan Umum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Mengumpulkan dan menyusun program yang ada kaitannya dengan pelayan

Publik.

3. Melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada sekretaris Desa sesuai dengan

kebutuhan pelayanan.

4. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasannya.

4. Kaur Ketentraman Ketertiban

1. Menyusun program kerja di bidang keamanan dan ketertiban Masyarakat dan

Umum berdasarkan ketentuan yang ada.

2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa program di bidang sosial politik,

ketentraman, idiologi Negara, kegiatan Kebersihan Lingkungan Masyarakat.

3. Merencanakan dan melaksanakan program di bidang keamanan dan ketentraman

ketertiban umum.

4. Melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Sekretaris Desa sesuai dengan



5. Kaur Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun Program Kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Sosial berdasarkan ketentuan yang ada.

2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa program di bidang Pemberdayaan,

Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial.

3. Merencanakan dan melaksanakan program di bidang Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Desa.

4. Melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada sekretaris Desa sesuai dengan



6. Kaur Pendidikan dan Kesehatan

1. Menyusun Program Kerja di bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

berdasarkan ketentuan yang ada.

2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa program di bidang Pendidikan dan

Kesehatan Masyarakat Desa.

33

3. Merencanakan dan melaksanakan program di bidang Pendidikan dan Kesehatan

Kemasyarakatan Desa.

4. Melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Sekretaris Desa sesuai dengan



7. Pemegang Kas (Bendahara)

1. Menerima, Menyimpan, Menyetorkan, Menatausahakan, membayarkan dan

mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud di atas pemegang kas menggunakan :

a. Buku anggaran Penerimaan

b. Buku kas umum

c. Buku kas Pembantu Penerimaan

3. Mempertanggung jawabkan Penerimaan Uang yang menjadi tanggung jawab

dengan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban penerimaan kepada

Perbekel lewat Sekretaris Desa.


34

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Dalam menyusun RPJM Desa, Desa Kaliakah, Kecamatan Melaya-Kabupaten

Jembrana sudah dilakukan tahapan/rangkaian proses penyusunan RPJM Desa sesuai dengan

amanat Permendagri No 114 tahun 2014.

Adapun proses yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. MD Sos Penyusunan RPJM Desa

Dilakukan dibalai Desa Kaliakah pada tanggal 22 September 2015 yang dihadiri oleh

perbekel, BPD dan anggota, LPM dan anggota, perwakilan adat/bendesa, kelian subak,

tokoh masyarakat, perwakilan PKK, sekehe teruna-teruni dan perwakilan masyarakat

sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Adapun hasil dari MD Sos Penyusunan RPJM

Desa adalah terbentuknya tim penyusun RPJM Desa (Tim 11)

2. Kajian desa partisipatif

a. Musyawarah Banjar

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada

di Desa Kaliakah dengan menggunakan 3 alat kajian :

- Sketsa Desa

- Kalender Musim

- Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah Banjar

yang dipimpin langsung oleh kelian masing-masing banjar. Hasil dibawa kembali

di dalam musyawarah desa penggalian gagasan untuk dirangkum ke dalam format

yang sudah ada oleh tim 11. Termasuk dilakukan kembali penjaringan masalah

melalui FGD yang telah dilakukan pada 12 Oktober 2015

b. Lokakarya Desa (I dan II)

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat

Desa yang sudah mulai dilaksanakan pada 15 Oktober 2015 dan seterusnya sesuai

dengan tahapan-tahapan penyusunan RPJMDes. Adapun tahapannya sebagai berikut :

a) Mengkompilasikan dan mengelompokan masalah dari hasil musyawarah banjar

b) Menyusun profil desa, potensi desa serta rumusan prioritas masalah

c) Menyusun visi dan misi desa, arah kebijakan pembangunan desa

d) Membuat skala prioritas

35

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah

yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan

menggunakan rangking dan pembobotan.

e) Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati

bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak.

Kegiatan ini mempunyai tujuaan untuk mendapatkan alternatif tindakan

pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi

yang ada.

f) Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang

ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan

skala desa dan pembangunan skala kabupaten.

3. Musyawarah desa RPJM Desa (forum BPD)

Musyawarah Desa RPJM Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati

RPJM Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan

menyepakati sebagai berikut:

a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi

kepala Desa; dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa.

4. Musrenbang RPJM desa

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes

penyusunan Desa RPJM Desa bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas

rancangan RPJM Desa Tahun 2013-2018 untuk kemudian dapat disahkan dengan

dikeluarkannya Perdes tentang RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan.

36

BAB IV

POTENSI DESA DAN

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

4.1 Potensi Desa

Beberapa potensi desa yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan di

Desa Kaliakah, dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

4.1.1 Sumber daya alam, lahan/tanah pertanian yang cukup luas, sumber daya air.

4.1.2 Sumber daya kelautan dan perikanan, disebelah selatan terhampar laut yang luas

dengan didukung oleh masyarakat pesisir sebagai nelayan

4.1.3 Sumber daya manusia, jumlah penduduk yang cukup banyak dengan usia

produktif yang terdidik dan terampil.

4.1.4 Letak geografis yang strategis, persawahan dan perkebunan terhampar luas

sehingga menjadi potensial untuk dikembangkan bagi sektor pertanian

4.1.5 Kehidupan sosial budaya masyarakat yang beranekaragam, terdiri dari berbagai

agama dan budaya yang berbeda berdampingan secara harmonis menjadi simbol

terjaganya kerukunan hidup yang aman, damai sehingga menjadi modal dalam

mengembangkan pariwisata dibidang budaya, agama maupun kuliner

4.2 Rumusan Prioritas Masalah

Dokumen perencanaan pembangunan desa mengandung prioritas program dan

tindakan yang akan dilaksanakan dalam periode 6 tahun untuk mewujudkan visi

pembangunan Desa Kaliakah, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, yang dicita-

citakan. Keberadaan dokumen ini sangatlah penting bagi semua pelaku pembangunan

di desa, sebagai pedoman/acuan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat,

meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pemulihan pemulihan ekonomi dan

memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan serta menjadi jembatan untuk

memadupadankan kegiatan pembangunan yang dibutuhka oleh desa dengan program

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD.

Penetapan visi dan misi Pembangunan desa dan arah kebijakan pembangunan desa

Bresela didasarkan pada potensi, peringkat permasalahan dan tindakan atau program

dan kegiatan serta harapan-harapan yang dicita-citakan yang digagas dari seluruh

komponen masyarakat desa secara bertahap. Penggalian masalah dan potensi

37

dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) alat kaji yaitu, sketsa desa, kelembagaan

dan kalender musim. Dari penggalian dengan alat-alat kaji dari elemen masyarakat

yang terkecil dan melibatkan seluruh komponen masyarakat (unsur laki-laki dan

perempuan), ditemukan 4 (empat) bidang prioritas kegiatan yang menjadi dasar arah

kebijakan pembangunan Desa Kaliakah.

4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No MASALAH PENYEBAB POTENSI

1Pelayanan aparat pemerintah desa belum

berperan dan berjalan secara optimal

- Masih rendahnya

tunjangan operasional

- Sarana prasarana kantor

yang belum maksimal

- Pemdes

- Aparat desa

- APBDesa

- Masyarakat

2Peran BPD belum menunjukkan hasil

yang maksimal

- Masih rendahnya


- Ruang kantor yang

masih sempit, kotor dan

kurang nyaman

- Sarana Prasarana kantor

yang belum maksimal

- Pemdes

- BPD

- APBDesa

- Masyarakat

3

Peran dari LPM dalam membantu

Pemerintah Desa merancang perencanaan

Pembangunan di Desa masih rendah

- Masih rendahnya


- Ruang kantor yang


kurang nyaman


yang belum maksimal

- Pemdes

- LPM

- APBDesa

- Masyarakat

4Perangkat desa kesulitan mencari arsip

desa

Belum memiliki tempat/

rak/lemari untuk menaruh/

menyimpan arsip dgn baik

- Pemdes

- Kantor

- APBDesa

- Masyarakat

5

Aparat desa, tamu dan warga yang

membawa sepada motor ke kantor desa

kesulitan mencari tempat parker

- Lahan sempit

- Tidak ada tempat parker

- Pemdes

- Kantor

- APBDesa

- Masyarakat

6 Klian dinas/banjar terlambat dalam

mengumpulkan laporan

- Tunjangan operasional

masih rendah

- Pemdes

-Kelian dinas/bnjr

38

- Tidak memiliki sarana

prasarana kerja

- APBDesa

- Masyarakat

7Pelayanan kepada masyarakat dalam

mengurus administrasi terhambat

Sarana prasarana kantor

belum memadai

- Pemdes

- Kantor desa

- APBDesa

- Masyarakat

8Kegiatan musyawarah desa/rapat tidak bisa

berjalan dengan nyaman dan terfokus

- Bising oleh suara kend

- Terganggu aktivitas

masyarakat di jalan

- Sarana prasarana yang

belum lengkap

- Pemdes

- Kantor

- APBDesa

- Masyarakat

9

Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan

operasional perangkat desa terhambat dan

tidak bisa berjalan dengan optimal

- Kendaraan operasional

kurang (belum cukup)

- Kendaraan yang ada

sudah rusak/aus

- Pemdes

- Aparat desa

- APBDesa

10

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan

diluar kantor/lapangan hasilnya belum

maksimal dan optimal, terutama dalam

pengukuran kegiatan fisik

Peralatan dan perlengkapan

masih kurang/tidak ada

- Pemdes

- Kantor

- APBDes

- Kegiatan fisik

11

Desa belum terhubung dengan baik dalam

mengakses system informasi data desa

maupun informasi kondisi social,

ekonomi, politik dll di Indonesia

- Belum mempunyai

jaringan internet

- Belum ada media/sumber

informasi terakses ke

kantor desa

- Pemdes

- Kantor desa

- APBDes

- Perangkat kompt

- PLN

12Seragam aparat desa dan kelian dinas

sudah tidak layak pakai

- Kondisinya sudah usang,

- Kekecilan

- Pemdes

- APBDesa

- Penjahit

13Keamanan lingkungan kantor desa belum

terjamin

- Belum memiliki pagar

alas

- Belum ada terali di

jendela

- Belum ada korden/

penutup jendela

- Pintu pagar yang rusak

- Pemdes

- Kantor desa

- APBDesa

- Masyarakat

- Swadaya

14 Kondisi lingkungan kantor desa tidak - Belum memiliki taman - Pemdes

39

asri, berdebu, kotor dan banyak

sampah

dan lampu hias

- Petugas kebersihan

yang kurang/minim

- Halaman kantor masih

tanah/berdebu

- Tidak memiliki bak

sampah

- Belum memiliki alat

pembersih

- Kantor desa

- APBDesa

- Masyarakat

15Kemampuan daya listik sering

konslet/tidak kuat

Penambahan

penggunaan peralatan

listrik

- Pemdes

- Kantor desa

- APBDesa

- Masyarakat

16Mebelair dikantor dan ruang rapat

masih kurang

- Bertambahnya ruangan

kantor

- Ada ruang rapat

- Bertambahnya aparat

desa

- Pemdes

- Kantor desa

- APBDesa

- Masyarakat

17Peralatan dan perlengkapan kantor

masih berserakan dihalaman kantor

Belum memiliki gudang

penyimpanan

- Pemdes

- Lahan

- APBDesa

- Masyarakat

- Swadaya

18Sembako bantuan untuk raskin belum

terjaga dengan aman

Belum memiliki gudang

penyimpanan

- Pemdes

- Lahan

- APBDesa

- Masyarakat

- Swadaya

19 Tempat menaruh banten pada saat

pujawali dikantor desa masih menyewa

terob

Belum memiliki bale

banten

- Pemdes

- Lahan

- APBDesa

- Masyarakat

40

- Swadaya

20Ruangan kantor dan ruangan rapat

kondisinya panas/pengapBelum ada AC

- Pemdes

- Kantor desa

- APBDesa

- Masyarakat

- Swadaya

21Bendera merah putih belum bisa

dipasang dihalaman kantor desa

- Belum memiliki tiang

dan tempatnya

- Bendera merah putih

sudah usang

- Pemdes

- Kantor desa

- APBDesa

- Masyarakat

- Swadaya

22

Setiap perayaan hari besar nasional

kurang meriah karena tidak bisa

memasang spanduk dan umbul-umbul

dilingkungan kantor desa

Belum memiliki umbul-

umbul, spanduk serta

tiang

- Pemdes

- Kantor desa

- APBDesa

- Masyarakat

- Swadaya

23Setiap perayaan hari-hari nasionl

belum bisa dirayakan dengan meriah

Kurangnya kegiatan

lomba yang diadakan

- Pemdes

- Kantor desa

- APBDesa

- Masyarakat

- Swadaya

4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa


1 Kondisi kantor perbekel Desa Kaliakah

kurang nyaman, aman, tenang dan

- Sempit dan kecil - Pemdes

41

refresentatif dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat desa

- Bising suara kendaraan

- Pinggir jalan utama

-Sarana prasarana kantor

belum lengkap/tersedia

- Lahan

- Masyarakat

- Swadaya

- Gedung yang

belum selesai

2

Pada musim hujan, air tdk lancar di depan

balai banjar menuju ke rumah kepala

dusun (Banjar Tetelan)

Tidak ada saluran air

- Lahan

- Gotong royong

- Pemdes

3

Pada musim hujan, air tidak lancar di

depan rumah Pak Wijianto S di Banjar

Tetelan.


- Lahan

- Gotong royong

- Pemdes

4

Pada musim hujan, aliran air sungai

Sanghyang mengikis badan jalan di Banjar

Tetelan.

Tidak ada dinding penahan

- Lahan

- Gotong royong

- Pemdes

5

Masyarakat yang berada di 5 Banjar

kesulitan membuang air kecil dan air

besar, terutama saat ada kegiatan di banjar

- Tidak ada WC umum

- Tidak memiliki dana

- Lahan

- Gotong royong

- Pemdes

6

Jalan aspal penghubung banjar Tetelan

menuju Banjar Anyarsari Desa Nusasari

tidak dapat dilalui dengan lancer

- Kondisi jalan rusak,

berlubang/bergelombang

- Kendaraan yang melintas

melebihi tonase jalan

- Lahan

- Jalan

- Pemdes 2 desa

- Dinas PU

- Gotong royong

7

Jalan aspal di banjar Moding dari balai

banjar ke timur menuju sungai sepanjang 1

km tidak dapat dilalui dengan lancar





- Tidak ada pemeliharaan

- Lahan

- Jalan

- Pemdes

- Dinas PU

- Gotong royong

8

Jalan aspal di Banjar Moding (Pak

Sudomo ke barat) sepanjang 1,5 km tidak

dapat dilalui dengan baik/lancar.






- Lahan

- Jalan, Pemdes

- Dinas PU

- Swadaya

9 Jalan aspal penghubung Banjar Tetelan

menuju Banjar Moding sepanjang 800m x

5m tidak dapat dilalui dengan baik/lancar.




- Lahan

- Jalan

- Pemdes

42



- Dinas PU

- Gotong royong

10

Setiap musim hujan, air meluap ke jalan

Banjar Moding ke selatan menuju

perempatan sepanjang 1km x 8m).


- Lahan

- Jalan

- Pemdes

- Dinas PU

- Gotong royong

11

Akses yang menghubungkan antara jalan

dari Br. Moding ke Br. Kaliakah belum

ada/terhubung

Tidak ada jembatan

- Lahan

- Jalan

- Pemdes

- Dinas PU

- Gotong royong

12

Tidak ada penghubung antara banjar

Moding, Desa Kaliakah dengan Desa

Tuwed.

Tidak ada jembatan

- Gotong royong

- Dinas PU

- Lahan

- Pemdes 2 desa

13

Jalan aspal di Br. Kaliakah menuju Desa

Tuwed sepanjang 1 km tidak dapat dilalui

dengan baik, lancar






- Gotong royong

- Dinas PU

- Lahan

- Pemdes 2 desa

14

Jalan aspal di depan balai banjar adat

Kaliakah sepanjang 0,5 km tidak dapat

dilalui dengan baik, lancar.






- Gotong royong

- Dinas PU

- Lahan

- Pemdes

15

Saat musim hujan jalan menjadi becek,

licin dan sulit dilalui di jalan Desa

Kaliakah menuju Desa Tuwed sepanjang

0,5 km.

Belum diaspal

- Gotong royong

- Dinas PU

- Lahan

- Pemdes 2 desa

16

Saat musim hujan jalan becek, licin dan

sulit dilalui dari jalan Padat Karya menuju

Jalan Madura.

Belum diaspal

- Gotong royong

- Dinas PU

- Lahan

- Pemdes

17 Saat musim hujan, air meluap ke jalan dan

rumah warga dilokasi Br. Kaliakah

Tidak ada saluran air - Gotong royong

- Dinas PU43

sepanjang 1km.- Lahan

- Pemdes

18Saluran pembuangan air meluap ke rumah

warga dan jalan di Br. Tirta Kusuma.

Saluran air kecil, sempit

dan dangkal

- Gotong royong

- Dinas PU

- Lahan

- Pemdes

19

Jalan krokol di selatan lapangan menuju

masjid di Br. Tirta kusuma sepanjang 180

m kondisinya rusak sehingga sulit dilalui

Belum teraspal

- Gotong royong

- Dinas PU

- Lahan

- Pemdes

20

Jalan krokol di selatan balai Desa Kaliakah

menuju lapangan sepakbola sepanjang 70

m rusak dan sulit dilalui

Belum teraspal

- Gotong royong

- Dinas PU

- Lahan

- Pemdes

21

Santri di pondok pesantren Nurin Nada

belum bias belajar dengan nyaman, tenang

dan optimal

- Belajar di rumah

pengasuh

- Belum memiliki ponpes

- Kekurangan dana

- Santri

- Yayasan

- Pengurus

- Pemdes

- Pesantren

- Depag

22Masyarakat Desa Kaliakah kesulitan

mendapatkan air bersih

Belum ada penyambungan

PDAM

Lahan, warga,

Pemdes, swadaya

23

Saat musim hujan, air meluap ke rumah

warga (10 kk) di jalan dari balai banjar

Moding Kaja sampai menuju ke sungai,

Tidak ada Saluran air

- Lahan

- Gotong royong

- Pemdes

24

Jalan aspal sulit dilalui dari jalan Guru

Putu Kajeng menuju Desa Nusasari,

sepanjang 1,3 km, lebar 5m.






- Gotong royong

- Dinas PU

- Pemdes 2 desa

25

Saat musim hujan, aliran sungai/pangkung

mengikis penyangga jembatan di Br.

Moding Kaja.

Tidak ada dinding penahan

- Gotong royong

- Dinas PU

- Pemdes

- Jembatan

26 Tidak ada penghubung antara Br Moding

Kaja dengan Desa Nusasari.

Tidak ada jembatan - Gotong royong

44

- Dinas PU

- Pemdes 2 desa

27

Saat musim hujan, aliran sungai/pangkung

dari Puskesmas menuju rumah klian banjar

Moding Kaja mengikis jalan

Tidak ada senderan sungai

- Gotong royong

- Dinas PU

- Pemdes

28Saat musim hujan, jembatan penghubung

Br. Moding dengan Br. Tetelan tenggelam.

- Terlalu rendah

- Kekurangan dana

- Gotong royong

- Dinas PU

- Pemdes

29

Saat musim hujan, air meluap ke rumah di

jalur kuburan Pura Dalem sampai ke jalan

Madura Br. Kaliakah.

Saluran air tertimbun tanah

/tersumbat

- Lahan

- Warga

- Gotong royong

- Pemdes

- Adat

30

Jalan aspal rusak di perbatasan Desa

Tuwed dengan Br. Tirtakusuma sepanjang

500m

Tidak ada Saluran air

- Lahan

- Dinas PU

- Gotong royong

- Pemdes 2 desa

31

Taman Pendidikan Quran (TPQ) Raudlatul

Jannah tidak dapat belajar dengan nyaman,

aman dan menyenangkan.

- Tidak memiliki gedung

- Kekurangan dana

- Orang tua murid

- Pengurus TPQ

- Depag

- Pemdes

32Pada saat air laut pasang, pemukiman

warga dipesisir pantai terendam

- Air laut masuk

- Senderan pengaman

pantai tidak ada

- Provinsi

- Kabupaten

- Pemdes

- Lahan

- Warga

- Swadaya

33

Anak-anak TK di Banjar Moding tidak

dapat belajar dan bermain dengan nyaman,

aman dan menyenangkan.

Tidak memiliki alat

permainan dan sarana

prasarana yang lengkap

- Dinas

Pendidikan

- Orang tua/wali

- TK Guru TK

- Pemdes

34 Anak-anak TK/RA Al Qodiri di Banjar

Kaliakah dan PAUD Ganesha tidak dapat

belajar dan bermain dengan nyaman, aman

dan menyenangkan.

Tidak memiliki alat

permainan dan sarana

prasarana yang lengkap

- Dinas

Pendidikan

- Orang tua/wali

45

- TK Guru TK

- Pemdes

35Sumur warga pesisir di Banjar

Tirtakusuma menjadi asin.

- Air laut masuk ke sumur

- Belum ada pengaman

pantai

- Provinsi

- Kabupaten

- Pemdes

- Lahan

- Warga

- Swadaya

36Pelayanan Terhadap Umat Kristen di BPI

Kaliakah kurang nyaman

Kondisi pagar alas depan

dan Plafon sudah rusak

- Jemaat gereja

- Depag

- Pemdes

37

Pada musim hujan, jalan becek dan air

pembuangan masuk ke rumah bapak

Nengah Lindih (br. Moding)

Tidak ada gorong gorong

- Lahan

- Pemdes

- Dinas PU

- Gotong royong

- Warga

38

Pada musim hujan, air pembuangan dari

Moding Kaja masuk ke rumah bapak I

Made Suparta (br. Moding)


- Lahan

- Pemdes

- Dinas PU

- Gotong royong

- Warga

39

Pada saat malam hari jalan Persil menuju

Tetelan gelap dan menyeramkan untuk

dilewati

- Tidak ada lampu

penerangan jalan

- Tidak ada tegangan

rendah

- PLN

- Tiang

- Lahan

- Pemdes

- Jaringan

- Swadaya

40

Saat malam, jalan padat karya dan jalan

Kaliakah yang menuju ke Desa Tuwed

gelap.

Tidak ada lampu

penerangan jalan (PJU)

- PLN/listrik

- Lahan

- Gotong royong

- Pemdes 2 desa

41 Aktivitas olahraga bulu tangkis terganggu - Lapangan rusak

- Tidak ada lampu

penerangan

- Lapangan

- PLN

- Masyarakat

- Pemdes

46

- Swadaya

42

Aktivitas ibadah Gereja Katolik Santa

Maria Pieta Desa Kaliakah tidak bisa

berjalan dengan khidmat dan khusyuk

- Tidak memiliki sound

47ecret

- Tidak ada dana

- Pemdes

- Umat

- Gereja

- Depag

43

Saat malam hari, warga tidak bisa

melaksanakan kegiatan dibalai bengong,

masjid Baitul Makmur dan pemakaman

umum karena kondisinya gelap

Tidak ada lampu

penerangan jalan umum

(PJU)

- Pemdes

- Warga

- Jaringan PLN

- Tiang listrik

- Masjid

- Balai bengong

44Lapangan olahraga Sepakbola tidak bisa

digunakan secara optimal dan refresentatif

- Lapangan rusak


tidak lengkap

- Sering dilalui kendaraan

- Pemdes

- Warga

- Lapangan/lahan

- Swadaya

45

RTM di Desa Kaliakah tinggal di rumah

yang kondisinya memprihatinkan dan

tidak memenuhi syarat kesehatan

Tinggal di rumah yang

tidak layak huni

- Pemdes

- RTM

- Lahan

- Dinas terkait

- Swadaya

46

Aktivitas masyarakat Desa Kaliakah tidak

berjalan maksimal pada saat malam hari

karena kondisinya gelap

Tidak ada penerangan jalan

umum (PJU)

- Pemdes

- Warga

- PLN

- Lahan

- Tiang listrik

48

Kondisi pasar desa tidak nyaman, aman,

dan representative baik penjual dan

pembeli.

- Rusak, kotor, bau

- Sarana dan prasarana

penunjang belum lengkap

- Pasar desa

- Lahan

- Penjual

- Pembeli

- Pemdes

49Tidak ada penghubung antara Br Moding

Kaja dengan Desa Tukadaya.Tidak ada jembatan

- Pemdes 2 desa

- Lahan

- Swadaya

50 Jembatan di Br. Tetelan dan Br. Moding

Kaja tergerus air sungai terutama pada saat

hujan/banjir

Tidak ada DPT - Pemdes

- Swadaya

47

- Jembatan

- Lahan

51 Batas desa belum jelas

Tapal batas/tugu sudah

usang, rusak dan tidak jelas

- Pemdes

- APBDes,

- Lahan

- Swadaya

52Tamu yang berkunjung ke rumah warga

kesulitan mencari alamatnya

Jalan dan gang belum ada

papan nama

- Pemdes

- APBDes

- Lahan

- Warga

- Swadaya

53Tempat kegiatan musyawarah desa/rapat

sempit dan tidak nyaman

Belum memiliki aula - Pemdes

- APBDes

- Kantor desa

- Lembaga desa

54 Kondisi fisik pura subak memprihatinkan

Sudah rusak, kotor dan

tidak nyaman untuk

upacara dan upakara

- Pemdes

- Lembaga subak

- Pengurus

- Anggota subak

- Swadaya

55Saluran irigasi subak tidak berfungsi

dengan baik

Sempit, banyak sampah

dan dangkal

- Pemdes

- Lembaga subak

- Pengurus

- Anggota subak

- Swadaya

56Kondisi fisik pura kahyangan tiga sudah

perlu direhab dengan bahan yang awet

Kondisi sudah lama, tua

dan keropos

- Lembaga adat

- Pemdes

- Masy. Adat

- Swadaya

- Parhyangan

57Sarana prasarana pura dan

perlengkapannya sudah perlu diganti

Sudah usang, lama dan

tidak lengkap

- Lembaga adat

- Masy. Adat

- Swadaya

58 Dalam setiap upacara keagamaan tidak

bisa diiringi dengan baik oleh gamelan

gong

Kondisi gamelan sudah

rusak, tidak lengkap dan

lama

- Lembaga adat

- Masy. Adat

48

- Keagamaan

- Sekeha gong

59Kondisi kebersihan diareal pura belum

terjaga dengan baik

Belum ada tong sampah - Lembaga adat

- Masy. Adat

- Parhyangan

- Swadaya

60 Setra adat belum ada pagar alas

Dana masih kecil - Lembaga adat

- Masy. Adat

- Palemahan

- Swadaya

4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa


1 Kreasi dalam kegiatan kesenian sekeha

bale ganjur dan sekeha bale gong tidak

maksimal

- Kurang ada pembinaan

- Dana pembinaan minim

- Pemdes

- Sekeha gong

49

- Adat, budaya

- Masyarakat

- Dinas terkait

2Kegiatan kesenian kuntulan Desa Kaliakah

terganggu, terhambat



- Peralatan belum lengkap

- Pemdes

- Sekeha kesenian

- Adat, budaya

- Masyarakat

3Kreasi kesenian angklung dan jegog Desa

Kaliakah tidak ada dan cenderung stagnan



- Pemdes

- Sekeha kesenian

- APBDes

- Adat, budaya

- Masyarakat

4

Prestasi olahraga di Desa Kaliakah masih

rendah, belum menunjukkan hasil yang

bagus

- Dana pembinaan belum

maksimal

- Pembinaan kurang

optimal

- Pemdes

- Lapangan, klub

- APBDes

- Masyarakat

5Kegiatan kelompok kesenian Hadrah Desa

Kaliakah tidak optimal

- Dana pembinaan tidak

ada


- Pemdes

- Klp kesenian

- Umat Muslim

- APBDes

6Aktivitas kesenian angklung Desa

Kaliakah tidak ada

- Tidak memiliki dana

- Kurangnya pembinaan

- Minat generasi muda

menurun/rendah

- Sekeha kesenian

- Adat, budaya

- APBDes

- Pemdes

7

Sekeha Santi lembaga adat/desa pekraman

belum menunjukkan hasil yang bagus

dalam metembang

- SDM masih rendah

- Pembinaan belum

maksimal

- Sekeha

- Pemdes

- Lembaga

adat/pekraman

- APBDes

- Dinas terkait

8

Pecalang lembaga adat/pekraman belum

memahami tupoksi dengan baik dalam

menjalankan tugasnya

- SDM masih rendah

- Pembinaan belum

maksimal

- Dana pembinaan masih

minim

- Pecalang

- Adat/pekraman

- APBDes

- Babinsa

- Babinkamtibnas

9 Linmas belum memahami tupoksi dengan - SDM masih rendah - Linmas50

baik dalam menjalankan tugasnya

- Pembinaan belum

maksimal


minim

- Pemdes

- APBDes

- Babinsa

- Babinkamtibnas

10Ibu-ibu PKK belum menjalankan kegiatan

sesuai dengan tupoksinya

- SDM masih rendah

- Pembinaan belum

maksimal


minim

- Ibu-ibu PKK

- Pemdes

- APBDes

- Dinas terkait

11Usah ekonomi yang dijalankan ibu-ibu

PKK belum berkembang

Kekurangan modal usaha - Ibu-ibu PKK

- Pemdes

- APBDes

- Dinas terkait

12Karang taruna belum menunjukkan

kegiatan yang positif

- SDM masih rendah

- Pembinaan belum

maksimal


minim

- Pengurus

- Anggota

Pemdes

- APBDes

- Dinas terkait

13

Kinerja aparat desa dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat masih belum

maksimal

- SDM masih rendah

- Pembinaan belum

maksimal

- Pemdes

- Aparat desa

- Kantor desa

- Dinas terkait

14

BUMDes, LPD, UED, Kopwan dan SPP

belum menunjukkan hasil kinerja yang

memuaskan

- Kurang pengetahuan

tentang tupoksi

- SDM yang masih rendah

- Pembinaan yang belum

maksimal

- Pengurus

- Anggota

- Pemdes

- APBDes

- Dinas terkait

15

Wabah penyaki sering menyerang

masyarakat pada saat musim hujan

maupun pancaroba

- Pola hidup yang tidak

sehat

- Lingkungan yang kotor

- Pemdes

- Masyarakat

- Dinas terkait

16 Kopwan belum bisa bekerja dengan baik

dan maksimal

- Masih rendahnya honor

yang diterima

- Ruang kantor yang


kurang nyaman


- Pengurus

- Anggota

- Klp usaha

- Pemdes

- APBDesa

51

yang belum maksimal

- Dana/kas yang masih

kurang

17BUMDesa belum bisa bekerja/beroperasi

dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas

- Masih rendahnya honor

yang diterima

- Ruang kantor yang


kurang nyaman


yang belum maksimal


kurang

- Pemdes

- Kantor

- APBDesa

- Masyarakat

- Klp usaha

- Dinas terkait

18Aktivitas Ibu-ibu PKK Desa Kaliakah

belum berjalan dengan baik

- Masih rendahnya

insentif dan tunjangan

operasional kegiatan

- Sarana prasarana

kegiatan yang belum

mendukung

- Pemdes

- Kantor desa

- APBDesa

- PKK

- Dinas terkait

19Kreatifitas karang taruna/sekeha teruna

teruni belum berjalan dengan baik

- Tidak memiliki dana/kas

- Belum memiliki

secretariat yang jelas


belum maksimal

- Pemdes

- Kantor desa

- APBDesa

- Karang Taruna/

Skeha teruna

teruni

20Lembaga keuangan adat (CBD) belum

mampu melayani masyarakat dengan baik

- Kekurangan dana

- Tunjangan operasional

yang masih rendah

- Sarana prasarana dan

pendukung belum ada/

lengkap

- Lembaga/desa

pekraman

- Pengurus

- Anggota

- Masyarakat adat

21 Pengurus subak belum mampu bekerja

secara maksimal dan optimal

- Dana operasional yang

rendah/kecil

- Sarana prasarana

pendukung belum ada

- Kendaraan dinas belum

- Lembaga subak

- Pengurus

- Anggota subak

52

ada

22Kegiatan usaha ekonomi produktif/kreatif

subak belum berjalan dengan baik

- Sarana prasarana

pendukung belum ada/

lengkap


kecil/rendah

- Lembaga subak

- Usaha simpan

Pinjam

- Pengurus

- Anggota subak

23

Penyuratan awig-awig, pararem dan

administrasi subakbelum berjalan dengan

baik dan benar

- SDM yang rendah

- Sarana prasarana belum

ada

- Biaya administrasi masih

sedikit/kecil

- Lembaga subak

- Pengurus

- Anggota subak

24Penyelenggaraan upacara dan upakara

disubak masih kekurangan dana

Dana/kas yang masih

sedikit/kecil

- Lembaga subak

- Pengurus

- Anggota subak

25Aktivitas bendesa dan prajuru adat belum

mampu berjalan dengan optimal


rendah/kecil

- Sarana prasarana

pendukung belum ada

- Kendaraan dinas belum

ada

- Lembaga adat

- Pemdes

- Pengurus

- Masy. adat

- Parhyangan

- Pawongan

- Palemahan

26

Pembuatan awig-awig, pararem dan

administrasi adat belum berjalan dengan

baik


rendah/kecil

- Sarana prasarana

pendukung belum ada

- Lembaga adat

- Pemdes

- Pengurus

- Masy. adat

- Parhyangan

- Pawongan

- Palemahan

27 Kegiatan dibidang pesraman belum

berjalan dengan rutin dan intensif


rendah/kecil

- Sarana prasarana

pendukung belum ada

- Lembaga adat

- Prajuru

- Pemangku

- Serati banten

- Sekeha teruna

- Sekeha kesenian

- Pecalang

53

- Anak-anak

- Remaja

28LPD kekurangan dana dalam memberikan

pinjaman kepada masyarakat

Modal/kas yang masih

sedikit

- Lembaga adat

- Pemdes

- Masy. Adat

- Klp usaha

29

Penyelenggaraan upacara dan upakara di

pura yang diempon oleh lembaga adat

masih kekurangan dana

Dana/kas yang masih

sedikit/kecil

- Lembaga adat

- Pemdes

- Masy. Adat

- Kahyangan tiga

30Pelayanan tugas babinsa dan babin

kamtibmas terhambat

- Belum ada ruangan

- Sarana prasarana belum

ada

- Pemdes

- Kantor desa

- Masyarakat

- Babinsa

- Babinkamtibms

31Perayaaan hari raya keagamaan tidak

maksimal

- Dana kegiatan yang

minim

- Kurangnya sarana

upacara

- Pemdes

- Umat

- Hari raya

- Panitia

- APB Desa

4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


1 Hasil pertanian/perkebunan petani di Desa

Kaliakah tidak masksimal, produktifitas

masih rendah

- Pengetahuan yang

rendah dalam mengelola

kegiatan pertanian/

perkebunan

- Kesulitan mendapatkan

bibit yang baik dan

berkualitas bagus

- Pemdes

- Subak

- Petani

- PPL

- Dinas terkait

54

- Kurang ada pelatihan,

pendidikan, penyuluhan

2

Peternak babi, sapi, kambing dan ayam

kampung kesulitan mengembangkan usaha

dalam bidang peternakan

- Tidak memiliki bibit

- Dana yang kurang

- Sistem peternakan yang

masih belum optimal

- Pemdes, Dinas

- Peternak, lahan

- Pangsa pasar

- Masyarakat

3

Aktivitas ibu-ibu PKK Desa Kaliakah

kurang produktif dan kreatif, banyak

waktu luang yang tidak dimanfaatkan

Tidak memiliki

ketrampilan

- Pemdes

- PKK

- APBDes

- Dinas terkait

4

Warga masyarakat yang mengalami cacat/

difabel tidak bisa beraktivitas sehingga

tidak memiliki pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya

- Tidak memiliki

ketrampilan

- Tidak memiliki modal

usaha

- Tidak memiliki alat

bantu bergerak

- Pemdes

- Warga difabel

- APBDes

- Dinas social

-Lembaga

keuangan desa

5Kesehatan alat reproduksi ibu-ibu PKK

Desa Kaliakah tidak terjaga dengan baik

- Tidak memiliki

pemahaman/pengetahuan

- Biaya pemeriksanaan

yang mahal

- Pemdes

- Ibu-ibu PKK

- Dinas terkait

- Keluarga

6

Warga jompo dan RTM di Desa Kaliakah

masih kesulitan memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari

- Tidak mampu/punya

pekerjaan tetap

- Tidak memiliki biaya

hidup

- Tidak memiliki

penghasilan tetap

- Pemdes

- Warga jompo

- RTM

- Dinas social

7

Aktivitas kelompok usaha kecil/pengrajin

di Desa Kaliakah masih stagnan, belum

maksimal serta menunjukkan hasil yang

memuaskan

- Pengetahuan yg rendah

- Pemasaran hasil

kerajinan yang belum

optimal

- Kurangnya dana/modal

- Pemdes

- Pengrajin/UKM

- Lembaga

Keuangan Desa

- Pangsa pasar

- Dinas terkait

8 SDM aparat desa masih rendah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat

- Pemahaman tupoksi

yang kurang/belum

maksimal

- Pemdes

- Aparat desa

- Sarana prasarana

55

- Pendidikan yang rendah kantor

- Dinas terkait

10SDM lembaga keuangan yang ada di desa

masih rendah dalam mengelola organisasi

- Pemahaman AD/ART

yang belum optimal

- Pendidikan yang rendah

- Pemdes

- Pengurus

- Anggota

- Kantor

- Dinas terkait

11SDM lembaga desa masih rendah dalam

membantu pembangunan di desa

- Pemahaman aturan dan

tupoksi yang belum

optimal


- Pemdes

- Pengurus

- Anggota

- Kantor

- Dinas terkait

12

SDM lembaga adat masih rendah dalam

mengawal kearifan local desa, dresta,

awig-awig/administrasi

- Pemahaman AD/ART,

tupoksi yang belum

optimal/rendah


- Pemdes

- Pengurus

- Anggota

- Kantor

- Dinas terkait

13

Pemahaman pemangku dan srati dalam

bidang upacara dan upakara yadnya masih

kurang/rendah

- SDM yang rendah

- Pendidikan yang masih

rendah

- Pemdes

- Lembaga adat/

Pekraman

- pemangku

- Srati

- Majelis alit

- MUDP kabuptn

Dan provinsi

- Depag/Bimas

14SDM pengurus subak masih rendah dalam

mengurus lembaga subak

- Pemahaman dan

pengetahuan yang belum

optimal


- Pemdes

- Pengurus

- Anggota

- Subak

- PPL

- Dinas terkait

15 Aktivitas dan kreatifitas generasi muda

dalam mengisi pembangunan belum

kelihatan hasilnya


- Pengetahuan yang

terbatas

- Pemdes

- Karang taruna/

Sekeha teruna/ni

56

- Dinas terkait

16

Kader posyandu belum memiliki

pemahaman dan pengetahuan dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

- SDM yang masih rendah - Pemdes

- Kader

- Posyandu

- Masyarakat

- Dinas terkait

17SDM aparat desa dalam menyusun RKP

dan APB Desa belum optimal


- Biaya operasional

penyusunan yang kurang

- Pemdes

- Aparat desa

- APB Desa

4.3 Anggaran yang tidak terduga

Anggaran yang dialokasikan untuk mengantisipasi adanya kegiatan atau kondisi yang

tidak terduga tetapi terjadi, misalnya force mejuare (bencana alam), situasi politik,

ekonomi, sosial dan budaya, wabah penyakit yang menyerang dll. Besarnya

dialokasikan sebesar 20% dari total dana desa. Namun apabila dana ini tidak terserap

maka akan menjadi silpa dan akan dialokasikan pada kegiatan yang lain sesuai

kebutuhan desa

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM DESA KALIAKAH)

5.1 Visi dan Misi

5.1.1 Visi

Visi pembangunan Desa Kaliakah Tahun 2013 – 2019, adalah

Terwujudnya masyarakat Desa Kaliakah yang sejahtera, sehat, demokratis,

harmonis berbasis pada ekonomi kelautan, pertanian, kerajinan dan pariwisata57

5.1.2 Misi

Misi pembangunan Desa Kaliakah Tahun 2013 – 2019, adalah :

5.1.2.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program

pendidikan dan program kesehatan serta pengamalan ajaran agama

kepada masyarakat

5.1.2.2 Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa

5.1.2.3 Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha

ekonomi kerakyatan melalui program strategis di bidang produksi

ekonomi kelautan, pertanian, kerajinan dan pariwisata

5.1.2.4 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga

dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam

pembangunan desa yang berkelanjutan

5.1.2.5 Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan

bermasyarakat

5.1.2.6 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kerjasama antar

lembaga pemerintahan di desa serta lembaga adat.

5.1.2.7 Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada

menuju masyarakat mandiri dan sejahtera

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Kaliakah

Arah kebijakan pembanguan Desa Kaliakah tahun 2013 – 2019 dalam rangka

mengemban misi dan mewujudkan visi pembangunan yang telah diterapkan, pada

bidang-bidang pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetian segenap aparatur pemerintahan

desa sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

58

b. Menata kelembagaan pemerintahan desa dan memperkuat sumber daya

manusianya dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan dalam

aplikasi komputer pengarsipan dll.

c. Menyusun RPJM Desa periode 6 tahunan sebagai dokumen perencanaan

pembangunan di desa serta penyusunan RKP-Desa setiap tahunnya yang dibuat

secara partisipatif, untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan desa

sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat menuju kemandirian masyarakat.

d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai perlindungan hukum

masyarakat dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.

e. Mewujudkan tertib administrasi pertahanan sebagai perlindungan hukum

terhadap kepemilikan tanah khususnya.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan desa

ataupun banjar dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya

pemeliharaannya.

b. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan jembatan yang ada baik

jalan desa ataupun jalan banjar untuk memperlancar dan memudahkan

transportasi untuk kepentingan masyarakat desa.

c. Mempertahankan kondisi prasarana irigasi yang ada dengan mengedepankan

partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.

d. Mengembangkan pemasangan lampu penerangan jalan, yang berasal dari dana

swadaya masyarakat maupun lembaga yang ada dan mempertahankan

pemeliharannya untuk dapat berkelanjutan dengan mengedepankan partisipasi

masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam seoptimal

mungkin untuk menghasilkan produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga

yang memiliki Nilai tambah serta aktivitas perdagangan yang mampu

menunjang pembangunan di desa.

b. Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan basah (sawah) ataupun lahan

kering (perkebunan) melalui peningkatan produksi, pasca panen dan pemasaran

59

yang berwrawasan agribisnis, dengan memperhatikan kelestarian sumber daya

tanah dan air yang tersedia.

c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, usaha mikro, dan kecil

lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi

melalui bimbingan dan penyuluhan.

d. Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan

untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penambahan

permodalan dan bimbingan dan penyuluhan.

e. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan dana atau pendapatan yang berasal

dari pemberian pemerintah daerah ataupun pusat dengan efektif dan efisien

sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

f. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan koperasi berbasis

masyarakat dan lembaga keuangan mikro di desa untuk dapat meningkatkan

akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di desa untuk dapat meningkatkan

volume usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh di desa.

g. Mendorong pembangunan pariwisata yang tumbuh di desa untuk memperluas

kesempatan kerja dan mendorong pengembangan usaha-usaha lain yang

diakibatkan oleh pembangunan pariwisata sebagai dampak ikutannya, dengan

memperhatikan adat, budaya dan pelestarian lingkungan berdasarkan Tri Hita

Karana.

h. Mendirikan usaha-usaha desa yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada

guna meringankan beban masyarakat serta menunjang pembangunan fisik

maupun non fisik.

i. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan

terjangkau oleh masyarakat desa.

j. Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.

k. Peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa.

l. Tertib administrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM)

untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.

m. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui

pengadaan sarana dan prasarana olag raga untuk masyarakat.

60

n. Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan

terjangkau bagi anak usia sekolah dengan pemeliharaan dan pengadaan

prasarana serta sarana pendidikan.

o. Mengupayakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau yang tergolong

Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk dapat menyelesaikan pendidikan minimal

pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

p. Melaksanakan kegiatan pemilihan siswa dan guru teladan dalam rangka

merangsang peningkatan pendidikan.

q. Menyelenggarakan pembinaan generasi muda melalui jalur pendidikan luar

sekolah.

r. Mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan

menyeluruh melalui upaya-upaya pelayanan Perpustakaan Umum, koran dan

majalah untuk umum dalam sekala desa.

s. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pondamental

pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi.

t. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral,

spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan

kemasyarakatan.

u. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan

SDM di bidang pendidikan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana yang

memadai.

v. Memberikan penyuluhan, agama terpadu kepada umat sedharma di masing-

masing Banjar adat, generasi muda serta memantapkan pelaksanaan upakara

keagamaan dan susila/etika umat beragama.

w. Mengembangkan dan melestarikan kelembagaan sosial budaya yang tumbuh di

masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta

penyediaan sarana prasarana penunjang selayaknya.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia, sarana prasarana

pertahanan sipil (Hansip) dan Pecalang untuk memelihara dan meningkatkan

keamanan desa.

61

b. Memelihara yang sudah ada dan membangun sarana pos keamanan lingkungan

sebagai fasilitas keamanan desa.

c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah baik pusat

ataupun daerah dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya dan meningkatkan animo masyarakat dalam upaya pelestarian

keanekaragaman hayati dan lingkungan melalui usaha penangkaran dan

rehabilitasi habitat dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat

melalui program pembinaan dan penyuluhan.

d. Mengembangkan sumber daya air dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat baik untuk air bersih, irigasi dan kebutuhan lainnya dengan selalu

menjaga sumber mata air.

e. Memberdayakan masyarakat petani subak sebagai pemakai air yang berperan

penting sebagai pengelola jaringan irigasi dan saluran utama sampai petak

tersier termasuk kebijakan pembagian air, pola tanam dan pemeliharaan sarana

dan prasarana yang ada yang difasilitasi pemerintah.

f. Menentukan batas-batas daerah pemukiman dan batas-batas budaya/cagar alam

sehingga ciri khas daerah dapat dipertahankan.

g. Membantu upaya pemerintah daerah dalam upaya tertib administrasi pertanahan,

tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya

dukung lingkungan hidup.

h. Membantu pemerintah dan pendataan Rumah Tangga Miskin serta membantu

tertib administrasi kependudukan terutama keluarga miskin sbagai perlindungan

hukum dan terarahnya pelayanana dan perencanaan pembangunan.

i. Membantu seluruh intervensi dan kebijakan pemerintah dalam program

pengentasan kemiskinan.

j. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam partisipasinya dalam

memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

k. Meningkatkan partispasi dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka

melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan

masyarakat.

5.3 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam era otonomi daerah, setiap desa dituntut untuk melakukan kegiatan

62

pembangunan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan

pembangunan kepada pemerintah daerah dan pusat. Dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan, desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap

desa ditunut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa

nya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa Desa Kaliakah Kecamatan Melaya Tahun 2016-2019

Tahun Anggaran2016

(Rp)

2017

(Rp)

2018

(Rp)

2019

(Rp)

Dana Desa (DD) 689.019.195 1.378.038.390 2.756.076.780 5.512.153.560

BHP/BHR 369.992.820 392.192.290 415.723.828 440.667.258

Alokasi Dana Desa (ADD) 1.058.987.248 1.122.526.483 1.189.878.072 1.261.270.756

Bantuan Keuangan (BKK) 678.000.000 678.000.000 678.000.000 678.000.000

Hibah - - - -

Sumbangah Pihak Ke-3 7.200.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000

5.3.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2016 yang merupakan potensi desa dan sebagai

penerimaan Desa Kaliakah sesuai urusannya diarahkan melalui upaya

peningkatan pendapatan desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana

perimbangan. . Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk

meningkatkan pendapatan desa adalah :

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan

desa;

2. Meningkatkan pendapatan desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan desa;

4. Meningkatkan kinerja BUMDes dalam upaya peningkatkan kontribusi

secara signifikan terhadap pendapatan desa;

5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan desa;

6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan desa.

5.3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan

63

anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja desa diupayakan

dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif,

antara lain melalui :

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus

dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat

dan berupaya melaksanakan realisasi belanja desa tepat waktu dengan

mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja desa melalui pola penganggaran

yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai

system pelaporan yang makin akuntabel.

3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam

penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan

belanja langsung sesuai dengan visi dan misi desa.

4. Alokasi anggaran desa indikatif

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, visi, misi, arah kebijakan

pembangunan desa serta prioritas kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif

belanja desa adalah sebagai berikut :

Prediksi alokasi indikatif belanja desa

Desa Kaliakah Kecamatan Melaya Tahun

Anggaran 2016-2019

URAIAN BELANJA TAHUN

64

Belanja Desa :2016

(Rp)

2017

(Rp)

2018

(Rp)

2019

(Rp)

1. Bid. Pemerintahan Desa 825.220.263 907.742.290 998.516.519 1.098.368.170

2. Bid. Pelaksanaan Pembangunan 1.529.722.000 1.682.694.200 1.850.636.620 2.035.732.982

3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan 211.167.000 422.334.000 844.668.000 1.689.336.000

4. Bid. Pemberdayaan Masy. Desa 173.390.000 400.000.000 500.000.000 900.000.000

5. Belanja tak terduga 6.100.000 7.000.000 9.000.000 10.000.000

5.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa

dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan

lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika

pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan

pembiayaan desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari

pinjaman desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan, penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran

yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh

tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan

diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan

dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu

penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi koperasi dan

pengusaha kecil menengah di desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil

laba yang dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus kinerja lembaga usaha

yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

5.3.4 Program dan Kegiatan Indikatif

Program dan Kegiatan Indikatif RPJM Desa Tahun 2016-2019

Kode Bidang Lokasi

1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

65

1.1.1 Penghasilan tetap dan tunjangan Desa

1.1.2 Operasional perkantoran Kantor desa

1.1.3 Operasional BPD Desa

1.1.4 Operasional RT Desa

2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

2.1 Pembangunan saluran irigasi/drainase Desa Kaliakah

2.1.1 Pengaspalan jalan desa Desa Kaliakah

2.1.2 Rabat beton jalan desa Desa Kaliakah

2.1.3 Plat deker Desa Kaliakah

2.1.4 Pembangunan kantor perbekel Desa Kaliakah

2.1.5 Rehab kantor kelihan dinas Br. Tirtakusuma Desa Kaliakah

2.1.6 Rehab kantor kelihan dinas Br. Kaliakah Desa Kaliakah

2.1.7 Pembangunan bedah rumah Desa Kaliakah

2.1.8 Pembangunan pagar dan plat deker kantor perbekel Desa Kaliakah

2.1.9Pembangunan pagar lapangan desa dan Bale Br.

ModingDesa Kaliakah

2.1.10 Pembangunan bale kulkul Desa Kaliakah

2.1.11 Pembangunan gedong simpen Desa Kaliakah

2.1.12 Pemasangan keramik subak abian candi mekar Desa Kaliakah

2.1.13 Pemasangan pilar subak abian moding sari Desa Kaliakah

2.1.14Finishing tembok penyengker subak abian moding

sariDesa Kaliakah

2.1.15 Pembuatan candi subak abian moding sari Desa Kaliakah

2.1.16 Finishing pagar alas subak abian taman sari Desa Kaliakah

2.1.17Rehab gudang dan kamar mandi subak abian

kembang sariKantor desa

2.1.18Pemasangan paping halaman subak abian kembang

sariDesa Kaliakah

2.1.19 Pembangunan gudang subak abian mekar sari Desa Kaliakah

2.1.20 Pemasangan instalasi listrik subak abian mekar sari Desa Kaliakah

2.1.21 Fisishing tembok penyengker subak abian sari Desa Kaliakah

Finishing tembok penyengker subak abian sari buana

3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

3.1 Kegiatan ketentraman dan ketertiban Desa

66

3.1.1 Kegiatan LPM Desa

3.1.2 Kegiatan PKK Desa

3.1.3 Kegiatan keagamaan Desa

3.1.4. Kegiatan posyandu, bumil dan lansia Desa

3.1.5 Kegiatan pendidikan, pemuda dan olahraga Desa

3.1.6. Kegiatan pengelolaan rest area Desa

3.1.7. Kegiatan pengolahan makanan Desa

4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

4.1 Pelatihan perangkat desa Desa

4.1.1 Kegiatan penyusunan profil desa Desa

4.1.2 Kegiatan penyusunan RKP dan APB Desa Desa

4.1.3 Kegiatan Bendesa Pekraman Desa

4.1.4 Kegiatan subak Desa

4.1.5 Fasilitasi bantuan keuangan Desa

4.1.6 Kegiatan perayaan hari-hari besar bersejarah Desa

4.1.7Peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa, Kopwan,

UEP, LPDDesa

4.1.8Peningkatan kapasitas pengurus kelompok usaha

ekonomi produktifDesa

4.1.9Peningkatan kapasitas pengetahuan kegiatan yadnya/

upacara keagamaanDesa

4.1.10Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya, adat dan kearifan localDesa

4.1.11 Peningkatan kapasitas sekeha kesenian dan budaya Desa

4.1.12 Peningkatan kapasitas olahragawan/atlet Desa

4.1.13 Peningkatan kapasitas kader posyandu Desa

4.1.14 Peningkatan kapasitas tenaga dibidang pendidikan Desa

4.1.15 Peningkatan kapasitas lansia Desa

4.1.16 Peningkatan kapasitas keluarga RTM Desa

BAB VI

PENUTUP

67

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Kaliakah, Kecamatan

Melaya, Kabupaten Jembrana, tahun anggaran 2013-2019 disusun berdasarkan Musyawarah

Desa guna dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam merealisasikan program-program

Desa dimasa yang akan datang, dengan suatu harapan perencanaan ini dapat terlaksana

dengan baik dan berjalan lancar walaupun tidak seluruhnya dapat direalisasikan, sedangkan

program yang tidak terealisasi dalam tahun berjalan akan menjadi program berikutnya.

Demikian rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Kaliakah

Tahun 2013-2018, sebagai dasar dari pelaksanaan program kegiatan pertahunnya.

Kaliakah, 16 Oktober 2015

PERBEKEL KALIAKAH

I WAYAN BAGIA YASA

68

Documents

kaliakah.comkaliakah.com/data/RPJM KALIAKAH.doc · Web viewBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang