UNIVERSITAS INDONESIA

JUDULTANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KASUS KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BIDANG JASA KONSTRUKSI BERBENTUK PERSEROAN TERBATASMAKALAH Diajukan sebagai salah satu syarat lulus Mata Kuliah Etika Dan Aspek Hukum Bidang Konstruksi

Dibuat oleh :EVELYNE KEMAL (1206260463)

FAKULTAS TEKNIKPROGRAM STUDI TEKNIK SIPILDEPOKAGUSTUS2014KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penyusun dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul Tnaggung Jawab Direksi dalam Kasus Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Jasa Konstruksi Berbentuk Perseroan Terbatas. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Aspek Hukum Bidang Konstruksi.Dalam penulisan makalah ini, penyusun merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penyusun. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan demi penyempurnaan pembuatannya.Dalam penulisan makalah ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu kepada:1. Ir. Yusuf Latief selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika dan Aspek Hukum Bidang Konstruksi yang telah membantu dalam penyempurnaan pembuatan makalah ini.2. Orang tua dan keluarga penyusun yang telah memberikan bantuan.3. Teman-teman yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan dan menyempurnakan makalah ini.Akhir kata penyusun berharap semoga makalah ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya.

Penyusun

Depok, 13 Agustus 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL iKATA PENGANTAR iiDAFTAR ISI iiiDAFTAR TABEL viiiBAB I : PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 2 1.3 RUMUSAN MASALAH 2 1.4 TUJUAN PENULISAN 2 1.5 BATASAN MASALAH 2 1.6 MANFAAT PENULISAN 2BAB II : KAJIAN PUSTAKA2.1 BADAN USAHA MILIK NEGARA 42.2 PERSEROAN TERBATAS 52.3 KEPAILITAN 92.4 DASAR HUKUM TERKAIT 112.4.1 Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 112.4.2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 112.4.3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 112.4.4 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 132.4.5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXVI 15BAB III : METODE PENYELESAIAN MASALAH3.1 ORIENTASI PENELITIAN 193.2 PROBLEM STATEMENT 193.3 PROBLEM IDENTIFICATION 193.4 PROBLEM FORMULATION 19BAB IV : PEMBAHASAN 20BAB V : KESIMPULAN5.1 KESIMPULAN 245.2 SARAN 25

DAFTAR PUSTAKA 26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar BUMN sektor Konstruksi............................................................5

v

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang MasalahSebagai satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Dalam hal pengurusan ini termasuk juga di dalamnya kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan dan penyimpanan dokumen perusahaan yang berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan kepada setiap pihak yang terkait dengan perseroan mengenai hak, kewajiban, dan harta kekayaan perseroan. Informasi tersebut diperlukan karena pada dasarnya seluruh harta kekayaan perseroan menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga tersebut.Pada prakteknya, pelunasan kewajiban perseroan sangat bergantung pada kehendak dan itikad baik perseroan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh direksi perseroan. Pada kondisi di mana debitor dinyatakan pailit, maka direksi tidak berhak dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan perseroan. Hal ini menyebabkan perseroan tidak mungkin melaksanakan kegiatan usahanya, menyebabkan kerugian tidak hanya bagi perseroan itu sendiri melainkan, juga bagi kepentingan para kreditor pemegang saham perseroan dan kepentingan para kreditor yang tidak dapat dibayar lunas dari hasil penjualan seluruh harta kekayaan perseroan.Sampai saat ini, dikarenakan sifat badan hukumnya (yaitu pertanggungjawaban terbatas, baik bagi pemegang saham perseroan, direksi, maupun komisaris), praktik menunjukkan bahwa perseroan seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertanggungjawaban yang lebih luas, yang harusnya dapat dikarenakan dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang menerbitkan kerugian tersebut, termasuk di antaranya adalah direksi perseroan.Sejak dibuatnya bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan (selanjutnya disebut Persero), hingga saat ini belum pernah ada perseroan yang benar-benar diputuskan pailit, termasuk Persero pada sektor jasa konstruksi. Padahal, paling tidak sudah ada dua Persero sektor jasa konstruksi yang pernah diajukan untuk dipailitkan, yaitu PT Istaka Karya dan PT Hutama Karya. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan BUMN berbentuk perseroan pun pun tidak luput dari resiko finansial akibat sistem pengelolaan yang buruk. Dalam hal ini, direksi selaku pelaksana kepengurusan perseroan mungkin saja dapat dimintai pertanggungjawaban yang lebih luas.

1.2 Identifikasi MasalahKurangnya pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab pribadi direksi Perseroan menyebabkan adanya kecenderungan direksi perseroan menggunakan sifat badan hukum perseroan untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban yang harus diemban oleh direksi secara pribadi dalam kasus kepailitan perseroan sektor jasa konstruksi

1.3 Rumusan MasalahBagaimana seharusnya bentuk pertanggungjawaban direksi BUMN sektor Jasa Konstruksi berbentuk perseroan terbatas secara pribadi jika badan tersebut mengalami kepalitan?

1.4 Tujuan PenulisanMengetahui bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh direksi BUMN Jasa Konstruksi berbentuk perseroan terbatas secara pribadi jika badan tersebut mengalami kepailitan.

1.5 Batasan MasalahObyek penelitian makalah hanya membahas mengenai tanggung jawab direksi yang mengelola BUMN sektor jasa konstruksi berbentuk perseroan terbatas secara pribadi jika badan terbut mengalami kepailitan.

1.6 Manfaat PenulisanPemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh direksi BUMN Jasa Konstruksi berbentuk perseroan terbatas jika badan tersebut mengalami kepailitan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengawasi proses pemenuhan tanggung jawab tersebut.

BAB IIKAJIAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik NegaraBadan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi (Endra Murti Sagoro, Nd).Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan;c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,pertanggungjawaban, serta kewajaran.BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.Saat ini, terdapat kurang lebih 140 BUMN di Indonesia dengan berbagai sektor keahlian, dengan rincian BUMN yang bergerak di sektor konstruksi terlampir sebagai berikut[3].

Tabel 2.1 Daftar BUMN sektor KonstruksiNo.BUMNSektorSitus

1Perum PerumnasKonstruksihttp://perumnas.co.id

2PT Adhi Karya TbkKonstruksihttp://adhi.co.id

3PT Amarta KaryaKonstruksihttp://amartakaya.co.id

4PT Brantas AbiprayaKonstruksihttp://brantas-abipraya.com

5PT Hutama KaryaKonstruksihttp://hutama-karya.com

6PT Istaka KaryaKonstruksi

7PT Nindya KaryaKonstruksi

8PT Pembangunan Perumahan TbkKonstruksihttp://pt-pp.com

9PT Waskita Karya TbkKonstruksihttp://waskita.co.id

10PT Wijaya Karya TbkKonstruksihttp://wika.co.id

(http://bumn.go.id/halaman/situs)

2.2 Perseroan TerbatasPerseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 ayat 1).Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 ayat 1).Perseroan Terbatas sebagai perseroan (corporation), yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yaitu:1. Terbatasnya tanggung jawabTanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah saham yang ia kuasai, selebihnya ia tidak bertanggung jawab.2. Perpectual SuccessionSebagai sebuah perseroan yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya.3. Memiliki kekayaan sendiriSemua kekayaan dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik, oleh anggota atau pemegang saham.4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama sendiriBadan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.a. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.b. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.c. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya Direksi mempunyai kewajiban antara lain:a. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.b. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.c. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.d. Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DireksiDireksi adalah organ perseroan terbatas, yang diangkat oleh RUPS, yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, yang dilaksanakan dengan itikad baik, untuk kepentingan usaha dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar, dengan pembagian tugas dan wewenang yang ditentukan RUPS, karenanya dapat disimpulkan bahwa direksi memiliki 2 (dua) fungsi utama:a. Fungsi manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perseroanb. Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilanDalam melaksanakan kepengurusan dimaksud, direksi dibebankan tanggung jawab, antara lain:a. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS (Pasal 92 ayat (5) UUPT)b. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroanc. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadiland. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang (Pasal 98 ayat (2) UUPT)e. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (Pasal 97 ayat (2) UUPT)Adapun itikad baik (good faith) menurut M. Yahya Harahap (2009) adalah meliputi aspek-aspek:a. Wajib dipercaya (fiduciary duty) yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur;b. Wajib melaksanakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang wajar dan tujuan yang layak;c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan;d. Wajib loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi;e. Wajib menghindari tejadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang menggunakan informasi perseroan, tidak menggunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebahagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan, juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab yang meliputi aspek:1) Wajib seksama dan berhati-hati melakukan pengurusan yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar;2) Wajib melaksanakan pengurusan dengan tekun yakni secara terus-menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan; dan3) Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

2.3 KepailitanPengertian KepailitanSecara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dari pengertian yang diberikan Blacks Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.Persyaratan KepailitanPermohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan jika persyaratan kepailitan di bawah ini telah terpenuhi.a. Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor; danb. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.Akibat Hukum Kepailitan bagi PerseroanKepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pembekuan hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 22 Undang-undang Kepailitan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.Kriteria Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan PerseroanKepailitan Perseroan Terbatas baik secara langsung ataupun tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum bagi para pengurusnya terutama bagi direksi perseroan. Ada banyak persoalan tentang akibat hukum yang timbul dari putusan mengenai kepailitan perseroan terbatas salah satunya adalah mengenai sejauh mana pertanggungjawaban terhadap adanya kepailitan perseroan terbatas, apakah badan hukum itu sendiri yang akan memikul tanggung jawab ataukah organ perseroan dalam hal ini direksi yang akan bertanggung jawab secara pribadi.Adapun kriteria tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:a. Tanggung jawab itu timbul jika perusahaan itu melalui prosedur kepailitan.b. Harus ada kesalahan atau kelalaian.c. Tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab itu timbul jika nanti ternyata asset perusahaan yang diambil itu tidak cukup.d. Tanggung jawab itu secara renteng artinya walaupun hanya seorang kreditor yang bersalah, direktur lain dianggap turut bertanggung jawab.e. Presumsi bersalah dengan pembuktian terbalik.Menurut Jerry Joff, Kepailitan menjadi tanggung jawab pribadi dari direksi apabila dalam melaksanakan tugas kepengurusannya :1. Secara sengaja atau tidak hati-hati dalam melaksanakan tugas-tugas pokok pengurusan, seperti melakukan pembukuan yang layak dan pencatatan lainnya;2. Tanpa persipan yang layak, melaksanakan keputusan yang akan mempunyai akibat keuangan yang luas;3. Membiarkan para direktur yang jelas tidak mampu untuk mengikat perseroan tanpa batas jumlah keuangan;4. Gagal untuk memberikan informasi kepada Komisaris, sehingga mencegah mereka untuk secara layak melakukan tugas-tugas pengawasan mereka;5. Mengabaikan batas-batas kredit;6. Gagal mengambil tindakan pencegahan yang layak dan pada waktunya terhadap resiko yang jelas dan dapat diduga;7. Gagal untuk menyelidiki kemampuan keuangan mitra kontrak kepada siapa perseroan menyerahkan barang-barang atau jasa-jasa dengan kredit, atau memperpanjang kredit untuk suatu jangka waktu yang terlalu lama.

1.4 Dasar Hukum Terkaita. Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiPasal 11 ayat (1):Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya

b. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Pasal 11:Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

c. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPasal 1 ayat (5):Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.

Pasal 104 ayat (2):Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Pasal 104 ayat (3):Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 104 ayat (4):Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan4) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 104 ayat (5):Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

d. Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangPasal 42:Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:a) merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;b) merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;c) dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.d) dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.e) dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.f) dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;g) ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

e. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXVIPasal 398Seseorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan:(1)Bila yang bersangkutan turut membantu atau mengijinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan.(2)Bila yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai, atau perkumpulan, turut membantu atau mengijinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal ia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah lagi.(3)Bila yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban seperti tesebut dalam Pasal 6 alinea pertama KUHD dan Pasal 27 (1) Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut Pasal tadi dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah

Pasal 399 Seseorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun bila yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang pada perseroan, maskapai, atau perkumpulan untuk :(1)Membuat pengeluaran yang tidak ada atau tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel.(2)Telah memindahtangankan (vervreemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya.(3)Dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang pada waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tidak dapat dicegah lagi.(4)Tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat catatan menurut Pasal 6 alinea pertama KUHD dan Pasal 27 (1) Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan bukubuku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

Pasal 400Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, dihukum barangsiapa yang mengurangi dengan penipuan terhadap hak orang yang mengutangkan :1.e Dalam hal menyerahkan harta bendanya menurut hukum, dalam hal jatuh pailit atau dalam hal penyelesaian urusan perniagaan atau jika dapat disangka lebih dulu salah satu hal itu akan terjadi dan kemudian hari betul penyerahan harta benda, jatuh (pailit) atau penyelesaian urusan perniagaan itu terjadi, maka ia melarikan sesuatu barang dari harta benda itu, atau menerima bayaran, baik dari piutang, yang belum dapat ditagih maupun dari utang yang sudah dapat ditagih, dalam hal tersebut kemudian, jika diketahuinya bahwa jatuhnya pailit atau penyelesaian urusan perniagaan orang yang menguntungkan telah dituntut, atau oleh sebab mufakat oleh orang yang berutang itu;2.e Pada waktu pemeriksaan piutang dalam hal menyerahkan harta benda menurut hukum, jatuh pailit atau urusan penyelesaian perniagaan, menerangkan dengan dusta sesuatu penagihan yang sebenarnya tidak ada, atau membesar-besarkan jumlah piutang yang betul ada. (KUHP 35, 43, 397-1e, 399-1e, 405, 486)

Pasal 401 (1)Penagihan utang yang suka menerima pemufakatan pengadilan yang ditawarkan karena ia telah mengadakan perjanjian dengan orang yang berutang atau dengan orang lain, dengan dituntutnya keuntungan yang luar biasa, dihukum, kalau persetujuan itu diterima, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan;(2)Dalam hal demikian, maka hukuman yang serupa itu juga dijatuhkan kepada orang yang berutang atau, jika yang berutang itu perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, pada pengurusannya atau pembantunya yang membuat perjanjian itu. (KUHP 43, 405)

Pasal 402Barang siapa yang dinyatakan tidak mampu akan membayar utangnya atau kalau ia bukan pedagang ia akan dinyatakan pailit, atau barang siapa yang dijinkan menyerahkan harta benda menurut keputusan pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, jika ia untuk mengurangi dengan tipu hak orang yang menghutangkan padanya dengan dusta mengarang utang, atau menyembunyikan keuntungan atau melarikan suatu barang dari harta bendanya, atau memindahkan sesuatu barang dengan percuma atau dengan nyata di bawah harga, atau pada waktu ia dinyatakan tidak mampu, menyerahkan harta bendanya atau dinyatakan dinyatakan jatuh pailit atau pada ketika itu ia tahu, bahwa salah satu dari hal ikhwal itu, tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang yang berpiutang padanya dengan memakai jalan apapun juga.

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan, dihukum:1.e Barangsiapa yang sudah mendapat pertangguhan dengan pembayaran utangnya dengan kekuasaan sendiri melakukan perbuatan sedang untuk itu menurut undang-undang umum harus dilakukan dengan perantaraan pengurus harta benda.2.e Pengurus atau komisaris perseroan, maskapai, perkumpulan atau badan yang sudah mendapat pertangguhan pembayaran utangnya, yang dengan kekuasaan sendiri melakukan perbuatan, sedang untuk itu menurut undang-undang hukum harus dilakukan dengan perantaraan pengurus harta benda..

BAB IIIMETODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

3 3.1 Orientasi PenelitianMakalah ini menggunakan metode penelitian studi literatur, di mana data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa:a) Perundang-undangan terkaitb) Bukuc) Tesis dan skripsiData berupa informasi digunakan sebagai landasan teori yang dijabarkan di Bab II: Kajian Pustaka dan untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya pada Bab IV: Pembahasan dan Bab V: Penutup. Kesimpulan yang ditarik berupa pendefinisian bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh Direksi Persero terhadap kepailitan Persero sektor Jasa Konstruksi tersebut.3.2 Problem StatementDengan sifatnya sebagai badan hukum, yaitu memiliki pertanggungjawaban yang terbatas, bentuk badan usaha perseroan terbatas sering disalahgunakan untuk menghindari kewajiban pengurus/pengelolan perseroan secara pribadi atas kerugian/kepailitan yang dialami badan tersebut akibat kesalahan/kelalaian direksi secara pribadi.

3.3 Problem IdentificationKurangnya pemahaman mengenai bentuk sebenarnya dari pertanggungjawaban yang harus dipenuhi Direksi Perseroan/Persero atas kerugian/kepailitan yang diakibatkan oleh tindakan pribadi Direksi.

3.4 Problem FormulationBagaimana seharusnya bentuk pertanggungjawaban Direksi Persero/Perseroan atas kepailitan Persero sektor Jasa Konstruksi yang diakibatkan oleh keputusan pribadi Direksi Persero?BAB IVPEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai pertanggungjawaban Direksi Persero sektor jasa konstruksi, terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai hubungan komplementer antar perundang-undangan terkait dengan kasus yang diangkat.Sebagai badan usaha yang bergerak di sektor jasa industri konstruksi, BUMN berbentuk perseroan terbatas sektor jasa konstruksi tunduk kepada sedikitnya tiga perundang-undangan, yaitu UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Dalam pasal 11 ayat (1) UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa para pelaku industri jasa konstruksi (perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi) memiliki tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Termasuk di dalam tanggung jawab tersebut adalah kepuasan konsumen dan kewajiban memenuhi kriteria profitable sebagai bagian dari profesionalisme. Namun, hal tersebut tidak dapat dipenuhi ketika Persero mengalami kepailitan. Pertanggungjawaban atas kasus tersebut kemudian dapat ditelusuri dengan menelaah peran dan fungsi organ BUMN berbentuk perseroan melalui UU No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian pada pasal 11 menyatakan bahwa prinsip dan ketentuan pada Persero merupakan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang kemudian direvisi menjadi UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Berdasarkan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (5), disebutkan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Artinya, selain bertanggung jawab terhadap jalannya kepengurusan Perseroan, Direksi juga harus bertanggung jawab terhadap hasil dari tindakan yang diambilnya demi kepentingan Perseroan, termasuk adanya kemungkinan terjadinya kepailitan Persero. Karena BUMN berbentuk perseroan terbatas berada di bawah naungan undang-undang ini, maka ketentuan dalam pasal tersebut juga berlaku pada Persero jasa konstruksi. Dalam hal terjadinya kepailitan yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut (UU No.40 tahun 2007, pasal 104 ayat (2)). Namun, di dalam penjelasan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), tidak ada keterangan maupun penjelasan lebih lanjut mengenai definisi dari kesalahan atau kelalaian Direksi, sehingga agak sulit untuk menyimpulkan seberapa jauh UUPT mengantisipasi mengenai bentuk penyimpangan kewenangan Direksi Perseroan/Persero. Meskipun pertanggungjawaban secara tanggung renteng ditekankan beberapa kali di dalam pasal-pasal UUPT (baik dalam hal kerugian maupun kepailitan), namun terdapat celah di mana Direksi dapat berkilah dari kewajiban pribadinya atas kerugian/kepailitan Persero jika pihak terkait, sesuai dengan pasal 104 ayat (4) UUPT, dapat membuktikan:a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dand. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.Namun, seperti pada kekurangan ayat-ayat sebelumnya, terjadi ketidakpastian arti/definisi/bentuk dari kesalahan atau kelalaian Direksi dan itikad baik dari Direksi di dalam UUPT. UUPT menyerahkan seluruhnya penetapan pembuktian kesalahan dan kelalaian Direksi pada pengadilan niaga (penjelasan UUPT pasal 104), sedangkan itikad baik diberikan definisi oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas yang dilampirkan dalam Bab II: Kajian Pustaka. Berdasarkan keberadaan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Direksi Persero memiliki pertanggungjawaban secara perdata terhadap kepailitan perseroan/Persero.Selain pertanggungajawaban secara perdata, Direksi Persero juga diatur pertanggungjawabannnya secara pidana di dalam buku kedua KUHP Bab XXVI pasal 398, 399, 400, 401, dan 402. Secara ringkas, bentuk pertanggungjawaban secara pidana yang dapat diemban oleh Direksi Persero dan tindakan yang menyebabkan sanksi tersebut adalah sebagai berikut:a) Pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan, bila yang bersangkutan melakukan:1) Membantu atau mengijinkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan.2) Membantu atau mengijinkan peminjaman uang dengan syarat yang memberatkan walaupun ia mengetahui bahwa kepailitan dan penyelesaiannya tidak dapat dihindari lagi.3) Tidak memenuhi kewajiban dalam pasal 6 alinea pertama KUHD.b) Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun bila yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang pada perseroan untuk:1) Membuat pengeluaran yang tidak ada atau tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel.2) Telah memindahtangankan (vervreemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya.3) Dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang pada waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tidak dapat dicegah lagi.4) Tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat catatan menurut Pasal 6 alinea pertama KUHDc) Hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, dihukum barangsiapa yang mengurangi dengan penipuan terhadap hak orang yang mengutangkan :1) melarikan sesuatu barang dari harta benda yang harus diserahkan dalam hal penyelesaian urusan perniagaan, atau menerima bayaran, baik dari piutang, yang belum dapat ditagih maupun dari utang yang sudah dapat ditagih, dalam hal tersebut kemudian, jika diketahuinya bahwa jatuhnya pailit atau penyelesaian urusan perniagaan orang yang menguntungkan telah dituntut, atau oleh sebab mufakat oleh orang yang berutang itu;2) menerangkan dengan dusta sesuatu penagihan yang sebenarnya tidak ada, atau membesar-besarkan jumlah piutang yang betul ada.d) Hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan, karena ia telah mengadakan perjanjian dengan orang yang berutang atau dengan orang lain, dengan dituntutnya keuntungan yang luar biasa.e) Hukuman selama-lamanya lima tahun enam bulan, jika ia untuk mengurangi dengan tipu hak orang yang menghutangkan padanya dengan dusta mengarang utang, atau menyembunyikan keuntungan atau melarikan suatu barang dari harta bendanya, atau memindahkan sesuatu barang dengan percuma atau dengan nyata di bawah harga, atau pada waktu ia dinyatakan tidak mampu, menyerahkan harta bendanya atau dinyatakan dinyatakan jatuh pailit.f) Hukuman kurungan paling lama tiga bulan, jika sudah mendapat pertangguhan pembayaran utangnya, yang dengan kekuasaan sendiri melakukan perbuatan, sedang untuk itu menurut undang-undang hukum harus dilakukan dengan perantaraan pengurus harta benda.Sedangkan ketentuan bahwa Direksi dianggap mengetahui bahwa ia mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya merugikan kreditor diatur dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 42, di mana perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan:1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;.2) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

BAB VPENUTUP

4 5 6 6.1 Kesimpulan1. Pertanggungjawaban Direksi Persero sektor jasa konstruksi dapat dipenuhi secara tanggung renteng maupun secara pribadi, tergantung pada penyebab terjadinya kepailitan badan tersebut atas keputusan Pengadilan Niaga.2. Pertanggungjawaban Direksi Persero terhadap kepailitan Persero yang diakibatkan oleh pihak terkait secara pribadi dibagi menjadi dua, yaitu:a) Pertanggungjawaban secara perdata Berbentuk pembayaran dengan kekayaan pribadi atas kerugian yang dialami persero Sebab pertanggungjawaban adalah akibat adanya kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan Persero.b) Pertanggungjawaban secara pidana Berbentuk hukuman pidana kurungan dengan jangka waktu minimal tiga bulan dan maksimal tujuh tahun. Sebab pertanggungjawaban adalah akibat pihak terkait melakukan:1) Perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan2) Peminjaman uang dengan syarat yang memberatkan walaupun ia mengetahui bahwa kepailitan dan penyelesaiannya tidak dapat dihindari lagi3) Membuat pengeluaran yang tidak ada atau tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel.4) Telah memindahtangankan (vervreemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya.5) Menerangkan dengan dusta sesuatu penagihan yang sebenarnya tidak ada, atau membesar-besarkan jumlah piutang yang betul ada

6.2 Saran1. Definisi/bentuk dari kelalaian dan kesalahan oleh Direksi Persero yang menyebabkan terjadinya kepailitan pada badan tersebut butuh dicantumkan di dalam UUPT.2. Definisi/bentuk dari itikad baik Direksi Persero harus dicantumkan dalam UUPT.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUndang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiUndang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik NegaraKitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku Kedua, Bab XXVIUndang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU 37 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangChandra, Fendy. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Komisaris Independen Pada Perseroan Terbuka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Riset: PT. Central Proteinaprima Tbk.). 2010. Medan: Universitas Sumatera Utara. < repository.usu.ac.id/bitstream/.../3/Chapter%20II.pdf>Endryl; Kurniawarman; Tasman. Tanggung Jawab Direksi terhadap Perseroan Pailit Akibat Kelalaian dan Kesalahannya. Nd. Lampung: Universitas Andalas.Erman. Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas berdasarkan Prinsip Fiduciary Relationship. Nd. Jakarta: Universitas Sahid.Hasibuan, TR. Hukum Perseroan Terbatas. 2010. Medan: Universitas Sumatera Utara. < repository.usu.ac.id/bitstream/.../3/Chapter%20II.pdf>Prasetyo, M. Analisa Waste Tenaga Kerja Konstruksi pada Proyek Gedung Bertingkat (Analysis of Waste of Construction Labour on Low Rise Building Projects). 2010. Semarang: Universitas Diponegoro.S., Uray Yanice Neysa. Kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara. 2010. Semarang: Universitas DiponegoroSafitri, Fahriza Nurul. Kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya. 2012. Jakarta: Universitas Indonesia.Sagoro, Endra Murti. Bentuk Badan Usaha. Nd. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.Widjaja, Gunawan. Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan. 2004: PT Raja Gravindo Persada.Widjaja, Gunawan; Yani, Ahmad. Seri Hukum Bisnis: Kepailitan. 2002. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.

19