perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac/Kinerja...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

KINERJA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

KOTA SURAKARTA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

MELALUI SISTEM E-PROCUREMENT

Disusun Oleh :

FAHMI ARDIAN AFIF

D0106011

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA2012


commit to user

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Drs. H. Marsudi, M.S.NIP. 19550823 198303 1 001


commit to user

iii

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

1. Drs. Hj. Lestariningsih, M.Si. ( ................................... )NIP. 19531009 198003 2 003 Ketua

2. Drs. Muchtar Hadi, M.Si. (.....................................) NIP. 19530320 198503 1 002 Sekretaris

3. Drs. H. Marsudi, M.S. (.....................................) NIP. 19550823 198303 1 001 Penguji

Mengetahui,Dekan

Prof. Drs. Pawito, Ph.DNIP. 19540805 198503 1 002


commit to user

iv

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan

hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (Q.S.Al-Insyiroh: 6-8)

Hai kawula muda, kau punya gairah. Hai kawula muda, kau punya tenaga. Gunakanlah masa muda untuk bekerja. Sebelum menjadi tua dan tak berdaya.

(H. Rhoma Irama)

Manusia yang berjaya dalam hidupnya bukan manusia yang tanpa kekurangan tapi manusia yang gigih untuk terus memperbaiki diri

(Anonim)


commit to user

v

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan syukur ke Hadirat Allah SWT, karya

sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta untuk kasih sayang, doa, nasihat dan dukungan yang tidak pernah habis diberikan Kakak-kakak yang menjadi inspirasi Keluarga besar Hidayat Soleh bin Solehudin dan Marsid bin Majid Partner terhebat Prima Astriani Almamater UNS


commit to user

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan ridhoNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi yang berjudul Kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE) Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sosial di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. Dalam kesempatan ini dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mengarahkan dan memberi dorongan hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Dalam kesempatan ini dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mengarahkan dan memberi dorongan hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :1. Drs. H. Marsudi, M.S. selaku Pembimbing, yang senantiasa memberi

bimbingan, arahan dan motivasi dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Drs. Sukadi, M.Si selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan akademis yang telah diberikan selama ini.

3. Prof. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

4. Drs. Is Hadri Utomo, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

5. Segenap dosen jurusan Ilmu Administrasi yang telah memberikan pengetahuan dan pemikirannya selama penulis menempuh studi.


commit to user

vii

6. Ir. Sri Wardhani, M.T selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

7. Segenap staf LPSE Kota Surakarta yang telah memberikan bantuan, informasi dan semua hal yang penulis butuhkan demi kelancaran skripsi ini.

8. Seluruh responden dari SKPD Kota Surakarta, CV. maupun PT. yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kemampuan dalam skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Surakarta, 10 Oktober 2012

Penulis


commit to user

viii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL . HALAMAN PERSETUJUAN ..... HALAMAN PENGESAHAN .. HALAMAN MOTTO HALAMAN PERSEMBAHAN .... KATA PENGANTAR .. DAFTAR ISI . DAFTAR TABEL . DAFTAR GAMBAR .... ABSTRAK . ...ABSTRACT . .BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah . .. B. Rumusan Masalah . C. Tujuan Penelitian . ..... D. Manfaat Penelitian . ...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kinerja........................... ...

1. Pengertian Kinerja...................................................................... 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja................................ 3. Pengukuran/Pengukuran Kinerja................................................ 4. Indikator Kinerja........................................................................

B. Pengadaan Barang dan Jasa.......... .... 1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa...................................... 2. Tata Nilai Pengadaan Barang dan Jasa....................................... 3. Cara Pengadaan Barang dan Jasa................................................ 4. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa.............................. 5. Jenis Kontrak dan Tanda Bukti Perjanjian...................................

iiiiiiivvvi

xiiixixiixiiiviii

1141415

1616192022303032343845


commit to user

ix

C. Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) ...D. Kerangka Pemikiran . .

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ...... B. Lokasi Penelitian C. Sumber Data .. D. Teknik Pengumpulan Data . .. E. Teknik Pengambilan Sampel.. ... F. Validitas Data . .. G. Teknik Analisis Data . . . ..

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian ... .. ..

1. Letak Geografi.. . . . 2. Kependudukan.. . .... 3. Potensi Wilayah .. . ........ 4. Profil LPSE Kota Surakarta.. ......

a. Gambaran Umum Layanan Pengadaan Secara Elekronik Kota Surakarta...................................................................................

b. Bentuk, Perangkat dan Tugas Perangkat Organisasi serta Pegawai LPSE..........................................................................

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan............................................................ 1. Produktivitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan

Jasa Melalui Sistem e-Procurement ........................................... 2. Responsivitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan

Jasa Melalui Sistem e-Procurement ........................................... 3. Akuntabilitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan

Jasa Melalui Sistem e-Procurement ........................................... BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan B. Saran ..

4752

55565658606163

6666676869

69

7175

77

93

101

111113


commit to user

x

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN


commit to user

xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 :Tabel I.2 :Tabel I.3 :Tabel IV.1 :Tabel IV.2 :

Tabel IV.3 :Tabel IV.4 :

Daftar Lelang Secara Manual (Non e-Procurement) .. .....Daftar Lelang Secara elektronik (e-Procurement) T. A. 2011 . Daftar Lelang Secara elektronik (e-Procurement) T. A. 2012 . Pelatihan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Admin Agency Th. 2011. Pelatihan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan dan Admin Agency bagi Penyedia Barang/Jasa Th. 2011............................................ Pelatihan Kepanitiaan Kegiatan e-Procurement Tahun 2011 .. .. Matrik Penilaian Kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement pada 3 Indikator... ...

9 10 11 81

84 85

109


commit to user

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 : Bagan Pengadaan Barang ...................................................... 34 Gambar II.2 : Nilai Pengadaan ..................................................................... 46 Gambar II.3 : Skema Kerangka Pikir ........................................................... 54


commit to user

xiii

ABSTRAK

Fahmi Ardian Afif. D0106011. Kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2012. 113 Halaman.

Pengadaan barang dan jasa merupakan alat yang tepat untuk menjadi instrumen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga dalam rangka melaksanakan good governance, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem e-Procurement.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di LPSE Kota Surakarta. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposivesampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Sedangkan untuk validitas data dilakukan dengan trianggulasi data. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian dapat diketahui, bahwa kinerja LPSE dapat dilihat melalui 3 indikator, yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Produktivitas, pelaksanaan e-Procurement kurang dapat berjalan dengan optimal karena SDM di LPSE masih kurang dibidang teknisi, selain itu SKPD dan rekanan belum siap menerima metode baru sehingga masih harus beradaptasi dengan sistem yang baru. Responsivitas, respon dan tanggapan yang diberikan sudah cukup baik dan sesuai dengan aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh SKPD dan rekanan. Akuntabilitas, pertanggung jawaban LPSE melalui laporan pertanggung jawaban sebagai sarana evaluasi dan monitoring kinerja sudah berjalan dengan cukup baik. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Procurement sudah berjalan dengan cukup baik, terlihat dari keberhasilan pelaksanaan yang telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, kendalanya hanya terdapat pada sumber daya manusia baik pada LPSE maupun rekanan.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah terciptanya pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan transparan.


commit to user

xiv

ABSTRACT

Fahmi Ardian Afif. D0106011. Surakarta City Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) performance in goods and services procurement through e-Procurement system. Faculty of Social and Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2012. 113 pages.

Goods and services procurement is the right tool to be instrument in building good governances. So in implementing good governance, Surakarta City Government held electronical goods and services procurement (e-Procurement) through Electronical Procurement Service (LPSE). The purpose of this research is to find out how Surakarta City LPSE performances in goods and services procurement through e-Procurement system. This is a qualitative descriptive research took in Surakarta City LPSE. Technique used for choosing informant is purposive sampling and snowball sampling. Data collecting technique by interview and observation. For validating the data, done by data triangulation. Data analysis technique using interactive analysis model. From this research s results, we can find out that LPSE performance can be seen in three indicators: productivity, responsivity and accountability. On productivity, e-Procurement implementation can not run optimally because lack of technician human resources in LPSE, moreover, SKPD and its partner are not ready to take the new method so it must to adapt with the new systems. On responsivity, responses and feedbacks given were considerably good and appropriate with aspirations and complaints delivered by SKPD and partners. On accountability, LPSE responsibility by responsibility report as a way to evaluate and monitoring performance has gone well, seen from the successful implementation which was consistent with the objective set. The problem is on human resources at both of LPSE and partners.

Results achieved from the implementation of electronical goods and services procurement are the creation of effective, efficient and transparent goods and services procurement.


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era otonomi daerah saat ini, sistem manajemen pemerintahan yang

efektif, efisien dan akuntabel akan sangat mempengaruhi penyelenggaraan

layanan publik dan implementasi program pembangunan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan layanan publik

tersebut harus memegang prinsip-prinsip Good Governance, agar tidak terjadi

diskriminasi atas dasar pertemanan, etnis dan agama, keluhan masyarakat karena

rendahnya tingkat responsivitas pemerintah kabupaten/kota, ketidakpastian

prosedur dan waktu pelayanan. Dalam manajemen pemerintahan,

profesionalisme aparat yang terlibat dalam proses manajemen secara tidak

langsung juga akan berdampak terhadap pencitraan lembaga tersebut, dimana

aparat yang profesional akan meningkatkan citra dan kewibawaan suatu lembaga

pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakannya berdasarkan pilar-pilar

Good Governance. Salah satu kebijakan pemerintah yang membutuhkan

aparatnya untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan suatu sistem

manajemen adalah kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa.

Kinerja birokrasi dewasa ini masih rendah dan belum sepenuhnya bisa

memenuhi harapan publik, ketika melaksanakan tugas pokok, fungsi,

kewenangan dan tanggung jawab, terutama dalam menyelenggarakan

pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat


commit to user

2

(Widodo, 2008:121). Kinerja birokrasi sering tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan dan banyak penilaian yang kurang terhadap kinerja para aparatur.

Berdasarkan hal tersebut, sangat diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja

birokrasi sebagai organisasi publik yang melaksanakan program dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Penilaian terhadap kinerja pelayanan sangat

terkait dengan upaya untuk mengevaluasi sebuah kebijakan publik terkait dengan

pelayanan kepada masyarakat agar kesalahan dapat dikurangi bahkan jika perlu

disempurnakan dari waktu ke waktu. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa

birokrasi memang harus tahan banting dan mau serta mampu mengadakan

perubahan-perubahan menuju kearah yang lebih baik.

Sebuah organisasi apapun bentuknya dalam melaksanakan kegiatan

memerlukan sarana dan prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun

sumber daya manusia. Kegiatan atau aktivitas suatu organisasi, baik swasta

maupun pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang

aktivitasnya melakukan pengadaan (procurement).

Pengadaan atau pembelanjaan barang kebutuhan suatu organisasi perlu

dilakukan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari yang bersifat rutin

(operasional, pemeliharaan, atau pemenuhan kebutuhan kerja setiap hari),

maupun pekerjaan yang bersifat sementara (temporary) yang bersifat investasi,

penambahan kapasitas terpasang, atau proyek yang dilakukan untuk mencapai

suatu tujuan tertentu yang telah ditargetkan.

(http://ml.scribd.com/doc/45025061/penelitian-kualitatif-deskriptif)


commit to user

3

Pengadaan barang dan jasa juga merupakan alat yang tepat untuk

menerapkan kebijakan publik di semua sektor dan menjadi instrumen dalam

membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Pasca pemerintahan orde baru,

diawali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah juga mengeluarkan Keputusan

Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun penilaian terhadap beberapa kelemahan yang terjadi dalam

pelaksanaannya menyebabkan Keppres yang telah berperan dalam mengatur

pelaksanan pengadaan barang dan jasa selama 3 tahun kemudian diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adanya inkonsistensi dalam

ketentuan yang diatur didalamnya, adanya perbedaan interprestasi pada aturan

main mengenai penunjukkan langsung dan lelang terbatas sehingga menjadi

pemicu timbulnya konflik dalam pelaksanaan di daerah, birokrasi pengadaan

yang panjang dan terkesan menjadi penghambat keikutsertaan peserta dari luar

daerah, dan tidak adanya ketentuan mengenai persyaratan profesionalitas bagi

sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan mengakibatkan penunjukan

panitia atau pejabat pengadaan yang tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan

barang dan jasa berbau kolusi, nepotisme, dan kurang profesional dalam

menangani pengadaan.

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 diharapkan

celah-celah kelemahan yang terjadi saat berlakunya Keppres Nomor 18 Tahun


commit to user

4

2000 dapat ditutupi dan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien,

mendorong persaingan sehat, transparansi, akuntabel dan tidak diskriminatif

dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003 tersebut juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang

diharapkan dapat mendorong terjadinya globalisasi dan liberalisasi sistem

pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003

tentang Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: Efisien,

efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel.

Sedangkan kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa

adalah: Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan

perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan

mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing

barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;

Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok

masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; Menyederhanakan ketentuan dan tata

cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan

barang/jasa; Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab

pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;

Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional; Mengharuskan pelaksanaan

pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia; Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana


commit to user

5

pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada

setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Pengadaan barang dan jasa merupakan aktifitas yang timbul karena

adanya kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa melalui suatu proses yang

diatur. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa instansi pemerintah,

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 memberikan arahan tentang kegiatan

pengadaan barang dan jasa yang dibiayai melalui APBN/APBD, baik yang

dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa mulai dari

persiapan dokumen pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga penandatanganan

kontrak.

Kesulitan memahami prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai

ketentuan yang berlaku, belum adanya transparansi, maraknya praktek

ketidakadilan yang dipertontonkan oknum aparatur pemerintah dan sulitnya

melakukan upaya pendeteksian terhadap penyelewengan dan manipulasi yang

terjadi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi indikator penyebab tingginya

angka korupsi yang merugikan negara hingga milyaran Rupiah menjadi isu

pokok yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan

pemerintahan saat ini.

Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan,

diketahui jumlah anggaran lembaga pemerintah departemen/non departemen

pada tahun 2009 yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa termasuk

biaya pemeliharaannya kurang lebih sebesar 107,6 triliun Rupiah atau lebih

tepatnya adalah sebesar Rp. 107.637.038.124.000,00. Besarnya anggaran yang


commit to user

6

dialokasikan pada seluruh instansi pemerintahan tersebut merupakan peluang

yang menggiurkan dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kebocoran

keuangan negara apabila tidak ditangani secara profesional. Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan bahwa setiap

tahunnya diperkirakan mencapai 30% dari jumlah APBN mengalami kebocoran

dari sektor pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini disebabkan adanya

penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap prosedur

pengadaan barang dan jasa.

(http://pengawassmk.blogspot.com/2010/10/supervisi-barang-dan-jasa.html)

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan

salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik (Electronic Government Procurement

atau PPE), yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan

informasi. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini akan

lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi,

dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin

tersedianya informasi, kesempatan usaha serta mendorong terjadinya persaingan

yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku

usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan

harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.


commit to user

7

Layanan yang tersedia dalam SPSE adalah e-tendering dan e-purchasing. E-

tendering yaitu pelelangan dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan

penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah

ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa

mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan

media elektronik yang berbasis pada web atau internet dengan memanfaatkan

fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Sedangkan e-purchasing

merupakan sistem katalog elektronik sekurang-kurangnya memuat informasi

teknis dan harga barang dan jasa, pengelolaannya dengan melaksanakan kontak

payung dengan penyedia barang/jasa.

Dalam rangka melaksanakan Good Governance, Pemerintah Kota

Surakarta telah mempersiapkan pelaksanaan e-Procurement yang di launching

pada tahun 2011, dan diresmikan pada 10 Mei 2011. Dimana dalam

pelaksanaannya telah dibentuk suatu unit kerja yang setelahnya dilakukan

sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa, juga dengan melaksanakan bimbingan teknis bagi pejabat pengadaan

atau panitia pelelangan, pejabat pembuat komitmen dan para vendor atau rekanan

untuk e-Procurement. Tamu undangan dalam sosialisasi tersebut terdiri dari

anggota Tim LPSE, PNS yang sudah bersertifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen,

pengguna anggaran dan PPTK di lingkup Pemkot Surakarta. Untuk selanjutnya

sosialisasi terus diadakan ke internal SKPD-SKPD 2 kali dalam seminggu.

Sosialisasi dan Bimbingan teknis dilaksanakan dengan maksud agar para pihak

terkait dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi pelelangan secara


commit to user

8

elektronik. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait

dengan dana APBD Kota Surakarta Perubahan tahun 2010 dalam kuota yang

masih terbatas, oleh karena itu dalam pelaksanaannya khususnya yang terkait

dengan para rekanan, Pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan asosiasi

penyedia barang dan jasa diantaranya Kamar Dagang dan Industri (KADIN),

Asosiasi Konstruksi, Asosiasi Konsultansi Kota Surakarta terkait dengan

pendaftaran atau undangan para peserta yang berminat. Tujuan utama dari e-

Procurement adalah untuk dapat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas,

meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat

efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan

memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan layanan pengadaan barang dan

jasa elektronik (LPSE) dengan maksud untuk mengurangi potensi tindakan

korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah Kota Surakarta. Proses

pengadaan barang dan jasa yang bersih dapat pula dilakukan secara manual,

namun proses tersebut memerlukan proses yang panjang dan lama, juga

memerlukan strategi-strategi khusus. Sehingga cara yang paling cepat dan

mudah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan pengadaan

lelang secara elektronik.

LPSE ini diharapkan akan mampu mengurangi adanya penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa. 60 % kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan dan KPK adalah kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan 80 % kasus korupsi yang ditangani Komisi Pengawas Usaha juga kasus pengadaan barang dan jasa. Selama ini mayoritas kasus korupsi adalah di bidang pengadaan barang dan jasa. (Joglo Semar, Rabu 11 Mei 2011)


commit to user

9

Selain dapat mengurangi potensi tindakan korupsi yang dilakukan dalam

pengadaan barang dan jasa, LPSE juga dapat digunakan untuk memperluas akses

pasar dengan melakukan persaingan yang sehat. Perluasan pangsa pasar dapat

dilakukan melalui lelang secara elektronik. Penggunaan internet yang sudah

menjamak di masyarakat dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk dapat

melakukan perluasan pasar, sehingga perluasannya dapat lebih mudah.

Dalam LPSE ini berisi ensikripsi program layanan dengan sandi-sandi Negara sehingga memungkinkan keamanan dalam transaksi. Sekarang ini dengan lelang secara elektronik penawaran jual beli dengan e-purchasing semakin diminati, sehingga dengan LPSE diharapkan akan semakin memperluas pangsa pasar. ( Joglo Semar, Rabu 11 Mei 2011)

Penerapan LPSE akan lebih menguntungkan bagi banyak pihak baik

penyedia yaitu pemerintah dan juga rekanan. Diantaranya, pagu anggaran akan

lebih hemat daripada pengadaan barang dan jasa secara manual, juga rekanan

tidak perlu lagi mengantarkan berkas persyaratan pelelangannya di kantor panitia

penyedia. Sehingga pelaksanaan dengan sistem LPSE ini jauh lebih efisien

dibandingkan dengan pelaksanaan secara manual.

Tabel 1.1 Daftar Lelang Secara Manual (Non e-Procurement)

No Nama Lelang Satuan Kerja Pengambilan Dokumen

TahunAnggaran HPS

1 Pengadaan Jasa Cleaning Servicepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta

BagianUmum SekretariatDaerah

07 Februari 2012 - 13 Februari2012

2012 136,8 juta

Sumber: http://lpse.surakarta.go.id

Pelaksanaan barang dan jasa secara manual mengalami penurunan

penggunaan, karena memang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

lebih efisien apabila menggunakan sistem e-Procurement sehingga saat ini


commit to user

10

SKPD-SKPD maupun pihak swasta sudah berangsur-angsur mulai beralih

menggunakan sistem lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Tabel 1.2 Daftar Lelang Secara Elektronik (e-Procurement) Tahun Anggaran 2011

No Nama Lelang Agency Tahap Kategori TahunAnggaran HPS

1 Pengadaan Perabot Ruangan SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 6)

Pemerintah KotaSurakarta

Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 848,3 juta

2 Pengadaan Peralatan Komputer SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 5)


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 2,8 M

3 Pengadaan Peralatan Listrik dan Elektronika SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 4)


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 1,7 M

4 Pengadaan Peralatan Bangunan SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 3)


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 1,2 M

5 Pengadaan Peralatan Otomotif SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 2)


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 993 juta

6 Pengadaan Peralatan Mesin SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 1)


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 1,9 M

7 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Belanja Modal Pengadaan Buku SMP (DAK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 2,6 M

8 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana PenunjangPembelajaran/Alat Elektronik


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 3,1 M


commit to user

11

Pendidikan SD9 Pengadaan Sarana

TIK penunjang perpustakaan dan multimedia interaktif SD.


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 1,3 M

10 Pengadaan Alat Peraga/Praktik SMP (DAK)


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 1,5 M

11 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Pekerjaan Pengadaan Alat LaboratoriumBahasa SMP


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 997,5 juta

12 Pengadaan Buku, Pengayaan Referensi Panduan Pendidik SD (DAK 2010)


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 4,9 M

13 Pengadaan Obat PKD


Lelangsudahselesai

PengadaanBarang

2011 2,1 M

Jumlah Total HPS 25,9 M Sumber: http://lpse.surakarta.go.id

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2011 terdapat

13 proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik oleh LPSE Kota Surakarta

dan semua proses lelang tersebut telah selesai dilaksanakan dengan total HPS sebesar

25,9 Milyar.

Tabel 1.3 Daftar Lelang Secara Elektronik (e-Procurement) Tahun Anggaran 2012

No Nama Lelang Agency Tahap Kategori TahunAnggaran HPS

1 Pembangunan Pasar Darurat Pasar Turisari Kota Surakarta


Pengumumanpascakualifikasi

PekerjaanKonstruksi

2012 242, 1 juta

2 Jasa Konsultansi PenyusunanFeasibility Study Pasar Klewer KegiatanPenyusunan


Pengumuman pra kualifikasi

JasaKonsultasi

2012 392 juta


commit to user

12

Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan FasilitasInfrasturktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

3 Jasa Keamanan Kantor


Penawaran dan kualifikasi

JasaLainnya

2012 272,9 juta

4 Pengadaan Peralatan Asrama BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta tahun Anggaran 2012

Balai Besar RehabilitasiSosial Bina Daksa Prof. Dr.Soeharso

MasaSanggah

HasilLelang

PengadaanBarang

2012 299,4 juta

5 Penyediaan Jasa Keamanan Pasar - pasar


Lelangsudahselesai

JasaLainnya

2012 1,3 M

6 Pembangunan Jasa Tehnisi Listrik Pasar-Pasar


Lelangsudahselesai

JasaLainnya

2012 289,6 juta

7 Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gelanggang Pemuda (Youth Center) Kota Surakarta


Pembukaan dan

evaluasipenawar

an

JasaKonsultasi

2012 309,1 juta

8 Jasa Kebersihan Pasar-Pasar


Lelangsudahselesai

JasaLainnya

2012 634,1 juta

9 Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tahap II Kota Surakarta


Lelangsudahselesai

PekerjaanKonstruksi

2012 23,9 M

10 Pengadaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tahap II Kota Surakarta


Lelangsudahselesai

JasaKonsultansi

2012 149,6 juta

Jumlah Total HPS 27,8 M

Sumber: http://lpse.surakarta.go.id


commit to user

13

Dari penjabaran tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2012

terdapat 10 proses lelang yang dilakukan secara elektronik, namun hingga saat ini

baru terdapat 5 proses yang telah selesai dilaksanakan dengan total HPS sebesar 27,8

Milyar. Sedangkan 5 proses lelang yang lain baru memasuki pengumuman pasca

kualifikasi, pengumuman pra kualifikasi, penawaran dan kualifikasi, masa sanggah

hasil lelang dan pembukaan dan evaluasi penawaran dengan total HPS sebesar 1,5

Milyar.

Dari awal mula dilaksanakannya kebijakan e-Procurement pada tahun 2011

hingga tahun 2012 sudah terdapat 23 proses lelang yang dilakukan secara elektronik

dengan jumlah total HPS sebesar 53,7 Milyar, namun hingga saat ini baru terdapat 18

proses lelang yang sudah selesai dengan jumlah total HPS sebesar 52,2 Milyar.

Sehingga dengan adanya kebijakan e-Procurement akan sangat membantu pihak-

pihak yang sedang melakukan pelelangan baik swasta, SKPD maupun masyarakat

untuk memperoleh informasi lelang baik dalam pengadaan barang maupun

pengadaan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Perbaikan pengadaan barang dan jasa dari pengadaan secara manual menjadi

pengadaan secara elektronik ini menarik untuk dijadikan sebagai sebuah bahan

kajian ilmiah, maka dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan

pendidikan strata satu di Universitas Sebelas Maret, penulis tertarik untuk meneliti

tentang kinerja Pemerintah Kota Surakarta dalam pengadaan barang dan jasa,

khususnya barang-barang untuk kebutuhan rutin atau operasional di lingkungan

Pemerintah Kota Surakarta itu sendiri. Untuk itu maka peneliti mengambil judul


commit to user

14

penelitian Kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta

dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement .

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut diatas maka sebagai rumusan

masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan

Jasa Melalui Sistem e-Procurement?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat

memberikan manfaat sesuai yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini

adalah :

1. Tujuan Operasional

Untuk mengetahui Kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang

dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement.

2. Tujuan Fungsional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,

sebagai bahan pemikiran dalam melanjutkan dan meningkatkan kualitas

kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui

Sistem e-Procurement.


commit to user

15

3. Tujuan Individual

Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai

gelar kesarjanaan Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi

Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas

pengetahuan tentang Kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang

dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi LPSE Kota Surakarta

dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-

Procurement berikutnya agar dapat lebih optimal.

3. Secara Individual

Penelitian ini dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan menambah

wawasan keilmuan serta menambah pengetahuan bagi penulis dalam

memahami usaha yang dilakukan LPSE Kota Surakarta dalam melaksanakan

kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement.


commit to user

16

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Diberbagai media massa istilah kinerja telah populer digunakan,

namun demikian definisi atau pengertian kinerja belum dicantumkan dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga terkadang masyarakat masih sulit

mengetahui pengertiannya. Istilah kinerja merupakan terjemahan dari

performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai

penampilan , unjuk kerja atau prestasi (Yeremias T. Keban, 2004:191).

Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia

dari kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi,

bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga dapat disimpulkan pengertian kinerja

dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan

organisasi yang telah ditetapkan (www.wikipedia.com)

Pengertian yang lain menyebutkan kinerja berasal dari akar kata to

performance dan menurut The Scibner Bantam English Dictionary terbitan

Amerika Serikat dan Kanada tahun 1979 (dalam Joko Widodo, 2008:77)

diartikan sebagai berikut :

a. To do or carry out; execute (melakukan, menjalankan, melaksanakan)

b. To discharge or fulfill; as a vow (memenuhi atau menjalankan kewajiban

satu nazar)


commit to user

17

c. To portray, as a character in a play (menggambarkan suatu karakter

dalam suatu permainan)

d. To render by the voice or a musical instrument (menggambarkannya

dengan suara atau alat musik)

e. To execute or complete an undertaking (melaksanakan atau

menyempurnakan tanggung jawab)

f. To act a part in a play (melaksanakan suatu kegiatan dalam suatu

permainan)

g. To perform music (memainkan/pertunjukkan musik)

h. To do what is expected of a person or machine (melakukan sesuatu yang

diharapkan oleh seseorang atau mesin)

Namun dari kedelapan pengertian diatas tidak semuanya relevan

dengan kinerja pelayanan publik, setidaknya terdapat empat pengertian yang

dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat arti kata kinerja dipandang dari

sisi administrasi publik. Pengertian-pengertian tersebut yaitu

melakukan,menjalankan/melaksanakan, memenuhi atau menjalankan

kewajiban, melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab dan

melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Pengertian

tersebut juga serupa pengertian kinerja menurut Joko Widodo (2008:79),

kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai

dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Sejalan dengan beberapa pengertian di atas, Suyadi Prawirosentono

(1999:2) mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang


commit to user

18

dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi,

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar

hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 1999

dalam Joko Widodo (2008:80) menjelaskan bahwa kinerja merupakan

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi,

organisasi.

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat

keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui

hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria

keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-

tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau

target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui

karena tidak ada tolok ukurnya (Mohamad Mahsun, 2009:25).

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa

kinerja merupakan suatu tingkat pencapaian dalam melaksanakan kegiatan

atau program atau aktivitas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab

masing-masing dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, serta visi yang telah

ditetapkan oleh organisasi.


commit to user

19

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup

banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja adalah:

a. Faktor personal/individual

Meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri,

motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

b. Faktor kepemimpinan

Meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan

dukungan yang diberikan manajer dan team leader.

c. Faktor tim

Meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan

dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan

dan keeratan anggota tim.

d. Faktor sistem

Meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan

oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.

e. Faktor kontekstual (situasional)

Meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Pada sistem penilaian kinerja tradisional, kinerja hanya dikaitkan

dengan faktor personal, namun dalam kenyataannya, kinerja sering

diakibatkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor personal, seperti sistem,

situasi, kepemimpinan atau tim (Mahmudi, 2010:20).


commit to user

20

3. Pengukuran/Penilaian Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruk (construct) yang bersifat

multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada

kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja (Mahmudi, 2010:6).

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting

karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam

mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai

kinerja sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan

oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa (Agus

Dwiyanto, 2006:47).

Menurut Robertson dalam Mohamad Mahsun (2006:25) pengukuran

kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan

pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya,

termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam

menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang

dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan

terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan;

dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Dorothea Greiling dalam International Journal of Productivity and Performance Management 2009 Copyright Performance measurement: a remedy for increasing the efficiency of public services mengemukakan:

Promoters of performance measurement are convinced that performance measurement can greatly contribute to an efficiency boost in the field of public services. Performance measurement will fuction as an efficiency driver for public services also the empirical


commit to user

21

basis which investigates the relationship between performance measurement and efficiency is, up to now, very slim . (Faktor-faktorpendorong pengukuran kinerja diyakini dapat sangat berkontribusi sebagai peningkat efisiensi di bidang pelayanan publik. Pengukuran kinerja akan berfungsi sebagai pengendali efisiensi untuk pelayanan publik dan juga sebagai dasar empiris yang menyelidiki hubungan antara pengukuran kinerja dan efisiensi itu sendiri, sampai saat ini, sangat tipis).

Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran

atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan

bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam

menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja

bermanfaat untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan

memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka

memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Mahmudi, 2010:6).

Sementara menurut Lohman (2003) pengukuran kinerja merupakan

suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari

tujuan strategis organisasi. Whittaker menjelaskan bahwa pengukuran kinerja

merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Simons menyebutkan

bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor

implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual

dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu

metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian

pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat


commit to user

22

diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan dan akuntabilitas.

4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Sementara itu menurut Lohman (2003), indikator kinerja

(performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk

mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau

operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi

(Mohammad Mahsun, 2009:71).

Indikator kinerja (performance indicators) sering disamakan dengan

ukuran kinerja (performance imenasure). Namun sebenarnya, meskipun

keduanya merupakan kriteria pengukuran kineja, terdapat perbedaan makna.

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu

hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehinga

bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukran kinerja adalah kriteria

kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga

bentuknya lebih bersifat kuantitafif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini

sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan

strategi (Mohammad Mahsun, 2009:71).

Menurut Agus Dwiyanto (2006:50-51) terdapat beberapa macam

indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik

yaitu sebagai berikut:


commit to user

23

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga

tingkat pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio

antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit

dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan

memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang

diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan

negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena

ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima dari organisasi

publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat

dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama

menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah

informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara

mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas

pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi

publik, akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat

terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu

ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan.


commit to user

24

Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja

organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan mengembangkan

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan

dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu

indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan

kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya,

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oganisasi yang

memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang

jelek pula. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam

mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

d. Responsibilitas

Reponsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi

publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun

implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika

berbenturan dengan responsivitas.

e. Akuntabilitas


commit to user

25

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih

oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih

oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan

kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik

dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan

organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal

yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti

pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal,

seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu

kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau

kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang

berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto (2006:52)

mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan

beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan

publik, antara lain adalah:

a. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi

publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta

pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan


commit to user

26

secara obyektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas

merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

b. Efiktivitas

Efektivitas mempertanyakan apakah tujuan dari didirikannya organisasi

pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan

rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen

pembangunan.

c. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat

kaitannya dengan konsep ketercukupan dan kepantasan. Keduannya

mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-

nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut

pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan

sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

d. Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan swasta,

organisasi pelayan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara

atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria

organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat

dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya

tanggap ini.


commit to user

27

Dari berbagai penjelasan diatas mengenai indikator pengukuran

kinerja yang dikemukakan oleh berbagai ahli, penulis memilih untuk

menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus

Dwiyanto, karena teori pengukuran kinerja yang dijelaskan oleh Agus

Dwiyanto tersebut dipandang paling sesuai dan mampu digunakan untuk

mengukur kinerja selama penulis berada di lapangan.

Indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto

terdiri dari lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas,

responsibilitas dan akuntabilitas. Dari kelima indikator tersebut tidak

seluruhnya digunakan sebagai alat pengukur dalam penelitian ini, tetapi

penulis memberikan batasan indikator yang digunakan menjadi tiga indikator

saja yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Ketiga indikator

tersebut dipilih dengan alasan bahwa indikator-indiktor tersubut telah cukup

mewakili beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja

organisasi publik.

Produktivitas menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam

penelitian ini karena produktifitas dapat digunakan untuk mengukur efisiensi

dan juga pelayanan yang diberikan oleh LPSE terhadap masyarakat. Sehingga

dengan melihat seberapa besarkah efisiensi dan juga pelayanan publik yang

diberikan maka kita akan memperoleh pula hasil kinerja yang dilakukan oleh

LPSE.

Responsivitas digunakan menjadi indikator yang kedua karena

melalui responsivitas peneliti dapat melihat kemampuan dari organisasi untuk


commit to user

28

dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, selain itu kita

dapat melihat bagaimanakah cara organisasi tersebut menyusun agenda agar

semua agenda dari Pemerintah dapat terealisasikan. Disamping itu kita dapat

melihat bagaimanakan prioritas LPSE dalam memberikan pelayanan dan juga

mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Dari sinilah kita dapat melihat kemampuan LPSE

dalam menjalankan program pengadaan barang dan jasa sesuai misi dan

tujuannya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga hal

tersebut dapat menunjukkan kegagalan atau keberhasilan organisasi, apabila

responsivitasnya tinggi maka kinerja dari organisasi tersebut tinggi pula,

begitu juga sebaliknya bila responsivitasnya rendah maka rendah pula

kinerjanya.

Akuntabilitas digunakan sebagai indikator yang terakhir karena

akuntabilitas dapatdigunakan untuk melihat sekonsisten apa kebijakan yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah berjalan dengan kehendak masyarakat

banyak melalui pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga dari situlah

kita dapat melihat bagaimanakah kinerja dari organisasi tersebut. Apabila

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi dapat berjalan sesuai

dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat maka akuntabilitas

organisasi tersebut tinggi.

Indikator yang penulis tidak pakai adalah kualitas layanan dan

responbilitas. Alasannya sebagai berikut; Kualitas layanan tidak digunakan

sebagai indikator dalam penelitian ini karena dalam kebijakan pengadaan


commit to user

29

barang dan jasa secara elektronik, proses pelaksanaannya dilakukan secara

online dan berpusat pada alat elektronik sebagai servernya sehingga kualitas

layanan kurang bisa digunakan untuk mengukur kinerja dari organisasi.

Sedangkan responbilitas juga tidak dipilih menjadi salah satu indikator karena

pelaksanaan kegiatannya yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip

administrasi yang benar/sesuai dengan kebijakan organisasi, sehingga

responsibilitas suatu saat dapat berbenturan dengan responsivitas. Karena

dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem

online sehingga pelaksanaanya cukup dilakukan dengan prosedur yang telah

disediakan oleh penyedia layanan dan tidak terlalu memperhatikan prinsip-

prinsip administrasi seperti sebelum adanya sistem secara elektronik melalui

metode yang cukup panjang dan sesuai prinsip administrasi yang benar.

Produktivitas biasanya dipahami sebagai rasio antara input dengan

output, yang berarti perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan

hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Namun konsep produktivitas

tidak hanya mengukur tingkat efisiensi saja tetapi juga efektivitas pelayanan.

Sehingga produktivitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah

Kota Surakarta dalam pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-

Procurement.

Sedangkan responsivitas merupakan indikator kinerja yang

berorientasi pada proses. Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara

program dengan kegiatan pelayanan dari Pemerintah Kota Surakarta dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah


commit to user

30

satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan

kemampuan Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan misi dan

tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka

pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Procurement.

Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian

penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal

yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders. Acuan

pelayanan yang digunakan oleh organisasi publik juga dapat menunjukkan

tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik. Sehingga akuntabilitas

publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan pengadaan

barang dan jasa melalui sistem e-Procurement konsisten dengan kehendak

masyarakat.

B. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan pengadaan barang merupakan hal yang penting

karena akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

pembangunan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi sukses atau

gagalnya bangsa ini dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan

pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip good governance secara

konsisten dalam pengelolaan kebijakan, program dan proyek

pembangunan, termasuk dalam pengelolaan pengadaan barang,


commit to user

31

dimaksudkan untuk menghindarkan kegagalan pembangunan seperti

dialami di masa lalu.

Pada awalnya Pengadaan barang dalam instansi pemerintah di

Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Instansi pemerintah. Pada Keppres No. 18 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1

disebutkan :

Pengadaan barang/jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi : pengadaan barang, Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan jasa lainnya .

Pengadaan barang dalam instansi pemerintah di Indonesia yang

diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

2003 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengadaan Barang, bahwa:

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa .

Sedangkan menurut Perpres 54 Tahun 2010 Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan

Barang/Jasa adalah :

Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.


commit to user

32

2. Tata Nilai Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa

wajib menerapkan prinsip-prinsip:

1. Efisien

Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan biaya yang terbatas untuk mencapai

sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

dan cepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Efektif

Pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan

sasaran yang ditetapkan pemerintah.

3. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan

Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia

Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

4. Terbuka

Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia

Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5. Bersaing

Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan melalui persaingan

yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang dan Jasa


commit to user

33

yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh

Barang dan Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada

intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam

Pengadaan Barang dan Jasa.

6. Adil/tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia

Barang dan Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan

kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan

nasional.

7. Akuntabel

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan

Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat

dipertanggungjawabkan.

Etika Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres 54

Tahun 2010:

1. Melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab.

2. Bekerja profesional, mandiri dan menjaga rahasia dokumen

Pengadaan Barang dan Jasa jika harus dirahasiakan.

3. Tidak saling mempengaruhi sehingga terjadi persaingan yang

sehat.

4. Menerima dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan.

5. Hindari dan cegah conflict of interest.

6. Hindari dan cegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.


commit to user

34

7. Hindari dan cegah penyalahgunaan wewenang & kolusi.

8. Tidak menerima, menawarkan dan janjikan memberi hadiah,

imbalan, komisi, dan apa saja dari atau kepada siapapun.

Secara umum pengadaan itu barulah dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi. Barang-barang yang

telah ada dan dapat dipakai itu mungkin barang milik/inventaris

instansi, atau mungkin bukan milik tetapi yang ada dan dipergunakan

oleh instansi tersebut.

Gambar II.1 :

Bagan Pengadaan Barang

Sumber : Ibnu Syamsi, 1977 : 15

3. Cara Pengadaan Barang dan Jasa

a. Swakelola

Swakelola adalah kegiatan PB/J yang pekerjaannya

direncanakan, dikerjakan/dilaksanakan dan diawasi sendiri, oleh salah

satu dari 3 pelaku swakelola :

1) K//L/D/I selaku penanggung jawab anggaran

2) Instansi pemerintah lain

3) Kelompok masyarakat

PengadaanBarang

Jumlah kebutuhan

barang

Barang yang telah ada dapat

dipakai


commit to user

35

Ada 11 kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan secara

swakelola, yaitu :

1) Pekerjaan yang bertujuan tingkatkan/manfaatkan kemampuan

teknis SDM sesuai tupoksi K/L/D/I yang bersangkutan.

2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaan perlu partisipasi

masyarakat setempat.

3) Pekerjaan dari segi besaran, sifat, lokasi dan biaya tidak diminati

oleh Penyedia.

4) Pekerjaan yang secra rinci/detail tidak dapat dihitung dahulu,

sehingga bila dilaksanakan oleh penyedia menimbulkan resiko

dan ketidakpastian.

5) Penyelenggaraan DIKLAT, kursus, penataran, seminar , lokakarya

dan penyuluhan.

6) Pekerja pilot project dan survei khusus untuk pengembangan

teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh

penyedia.

7) Pekerjaan survei, proses data, perumusan kebijakan pembangunan,

pengujian lab dan pengembangan sistem tertentu.

8) Perkerjaan yang bersifat rahasia.

9) Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

10) Pekerjaan Litbang dalam negeri.

11) Pekerjaan pengembangan industri dalam negeri: pertahanan,

alutsista dan almatsus.


commit to user

36

b. Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia

1) Pengadaan Barang

Kontrak pengadaan barang, meliputi namun tidak terbatas pada:

a) Bahan baku

b) Barang setengah jadi

c) Barang jadi/peralatan

d) Makhluk hidup

2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Kontrak Pekerjaan Konstruksi (adalah pekerjaan yang

berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau

pembuatan wujud fisik lainnya, bidang: arsitektur, sipil,

mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan), meliputi namun tidak

terbatas pada:

a) Konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur

b) Pekerjaan yang berhubungan denang persiapan lahan

c) Perakitan instalasi komponen pabrik

d) Penghancuran dan pembersihan

e) Reboisasi mulai dari penyiapan lahannya

3) Pengadaan Jasa Lain

Kontrak pengadaan jasa lainnya, meliputi namun tidak

terbatas pada:

a) Jasa boga

b) Jasa layanan kebersihan


commit to user

37

c) Jasa penyedia tenaga kerja

d) Jasa asuransi, perbankan dan keuangan

e) Jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM,

kependudukan

f) Jasa penerangan, iklan/reklame, film, pemotretan

g) Jasa percetakan dan penjilidan

h) Jasa pemel/perbaikan (perlengkapan/peralatan)

i) Jasa pembersihan, pengedalian hama dan fumigasi

j) Jasa ekspedisi lengkap

4) Pengadaan Jasa Konsultasi

Kontrak pengadaan jasa konsultasi, meliputi namun tidak

terbatas pada:

a) Jasa rekayasa (engineering)

b) Jasa perancangan (planning), perencanaan (design) dan

pengawasan (supervision) untuk:

1) pekerjaan konstruksi

2) selain pekerjaan konstruksi seperti: transportasi,

pendidikan, kesehatan, industri, pertambangan dan

sebagainya.

c) Jasa keahlian profesi seperti: jasa penasehatan, jasa penilai

(jasa appraisal), jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan

manajemen dan konsultan hukum


commit to user

38

4. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

a. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

1) Pengguna Anggaran melakukan penyusunan rencana umum

Pengadaan Barang dan Jasa K/L/D/I (RUP)

2) Rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :

a) Kegiatan dan anggaran, yangg dibiayai K/L/D/I sendiri atau

dibiayai antar K/L/D/I secara confinancing (bila ada)

b) Kegiatan identifikasi kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa

K/L/D/I

c) Menyusun dan menetapkan rencana anggaran Pengadaan

Barang dan Jasa

d) Menetapkan kebijakan umum: pemaketan pekerjaan, cara

pengadaan dan organisasi Pengadaan Barang dan Jasa

e) Menyusun KAK, berisi: uraian kegiatan, waktu pelaksanaan,

spek teknis Pengadaan Barang dan Jasa dan estimasi total

biaya

3) Rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa K/L/D/I Tahun

Anggaran harus diselesaikan agar berjalan sesuai rencana

b. Biaya Pengadaan Barang dan Jasa

K/L/D/I wajib sediakan biaya untuk Pengadaan Barang dan

Jasa dari APBN/APBD meliputi:

1) Biaya Honor personil organisasi Pengadaan Barang dan Jasa,

termasuk Tim Teknis, Tim Pendukung dan Staf Proyek.


commit to user

39

2) Biaya pengumuman (termasuk bila diulang) dan biaya

penggandaan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

3) Biaya lain untuk mendukung Pengadaan Barang dan Jasa: survey

lapangan, survey harga, biaya rapat, biaya pendapat ahli hukum

kontrak professional dan sebagainya.

4) K/L/D/I dapat usulkan SBU terkait honorarium bagi personil

organisasi Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai pertimbangan

kepada Menkeu/Kepala Daerah dalam penetapan SBU (Standar

Biaya Umum).

c. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

1) PA mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa di

masing-masing K/L/D/I

2) Isi pengumuman minimal :

a) Nama dan alamat PA

b) Paket pekerjaaan yang akan dilaksanakan

c) Lokasi pekerjaan

d) Perkiraan besar biaya

3) Pengguna Anggaran mengumumkan di: website K/L/D/I masing-

masing, papan pengumuman dan portal pengadaan nasional lewat

LPSE (minimal di website K/L/D/I)

4) Pengguna Anggara pada K/L/D/I dapat mengumumkan rencana

pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang kontraknya akan

dilaksanakan Tahun Anggaran


commit to user

40

d. Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa

1) Pengguna Anggaran melakukan pemaketan Pengadaan Barang

dan Jasa di dalam rencana umum di K/L/D/I yang bersangkutan

2) Dalam pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengguna

Anggaran menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha

mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, dengan tetap berprinsip :

efisien, kompetitif, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan

teknis

e. Larangan dalam Pemaketan

1) Menyatukan/memusatkan beberapa kegiatan tersebar di beberapa

lokasi/daerah yng menurut sifat dan efisien pekerjaan seharusnya

dilakukan di beberapa lokasi/daerah tersebut.

2) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan

jenis pekerjaan seharusnya dipisah (dipecah); dan atau menurut

besar nilainya lebih tepat untuk usaha mikro/kecil atau koperasi

kecil.

3) Memecah Pengadaan Barang dan Jasa menjadi beberapa paket

dengan maksud menghindari lelang.

4) Menentukan: kriteria, syarat atau prosedur Pengadaan Barang dan

Jasa yang diskriminatif dan dengan pertimbangan tidak objektif.

f. Larangan dan Kewajiban dalam Kualifikasi:


commit to user

41

1) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan

kualifikasi bertujuan diskrimintif serta diluar yang ditetapkan

Perpres 54/2010

2) ULP/Pejabat Pengadaan wajib sederhanakan proses kualifikasi

dengan cara:

a) Penyedia barang dan jasa cukup mengisi formulir kualifikasi

b) Tidak meminta semua dokumen yang disyaratkan, kecuali

pada tahap pembuktian kualifikasi

g. Larangan dalam Pengumuman

Dalam pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, ULP dilarang

mensyaratkan:

a) Peserta harus berasal dari provinsi/kab/kota tempat lokasi lelang.

b) Pendaftar harus dilakukan oleh:

Dirut/Pimpinan Perusahaan

Penerima kuasa dari Dirut/Pimpinan Perusahaan/Kepala

Cabang yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau

berubah

Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat kantor pusat dengan

bukti dokumen otentik

Pejabat sesuai perjanjian kerjasama yang berhak mewakili

c) Pendaftar harus bawa asli/salinan/fotocopy/legalisir: akta

pendirian, ijin usaha, TDP, SBU, Kontrak sejenis atau dokumen

lain


commit to user

42

d) Persyaratan lain yang bersifat diskriminatif

Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam pelaksanaan

proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, salah satu ketentuan dasar

pengadaan barang dan jasa:

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang

berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau

pembuatan wujud fisik lainnya.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2006:9),

menjelaskan bahwa Pengadaan jasa pemborongan/konstruksi

diklasifikasikan atau digolongkan menurut bidang dan sub bidang

pekerjaan. Maksud dari penggolongan ini adalah untuk mengetahui

kemampuan dari penyedia barang dan jasa, artinya pekerjaan apa

yang menjadi keahlian dari penyedia barang dan jasa tersebut.

Tujuannya adalah untuk memudahkan instansi yang memerlukan jasa

pemborongan dan menyeleksi penyedia barang dan jasa yang

diperlukan.

Ketentuan dasar pengadaan pekerjaan konstruksi:

1) Pelelangan Umum

Pada prinsipnya semua pemilihan penyedia pengadaan jasa

konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Umum.

2) Pemilihan Langsung


commit to user

43

Untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi

Rp 200.000.000,00 (200 juta).

3) Pengadaan Langsung

Untuk pekerjaan dengan ketentuan, merupakan kebutuhan

operasional K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai

paling tinggi Rp 100.000.000,00 (100 juta) dapat dilakukan

dengan cara Pengadaan Langsung.

Pelelangan Terbatas apabila diyakini penyedianya terbatas dan

pekerjaan kompleks maka dapat dilakukan dengan hanya mengundang

peserta pengadaan yang diyakini mampu dengan cara Pelelangan

Terbatas.

b. Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan

tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu

sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau

penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan

Konstruksi dan Pengadaan Barang. Ketentuan dasar pengadaan

barang jasa atau jasa lainnya:

1) Pelelangan Umum

Pada prinsipnya semua pemilihan penyedia pengadaan jasa

konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Umum.

2) Pemilihan Langsung


commit to user

44

Untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi

Rp 200.000.000,00 (200 juta).


Untuk pekerjaan dengan ketentuan, merupakan kebutuhan

operasional K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai

paling tinggi Rp 100.000.000,00 (100 juta) dapat dilakukan

dengan cara Pengadaan Langsung.

4) Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung dilaksanakan melalui konteks atau

sayembara. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa

yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi

tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan

Harga Satuan. Sayembara digunakan untuk pengadaan Jasa

Lainnya. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang

memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai

harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan

berdasarkan Harga Satuan. Kontes digunakan untuk Pengadaan

Barang.

c. Pengadaan Jasa Konsultasi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang

mengutamakan adanya olah pikir (brainware).


commit to user

45

Pengadaan jasa konsultasi yang akan dibutuhkan oleh Kantor

atau Satuan Kerja yang bersangkutan seperti perencanaan umum, jasa

survey, studi kelayakan, perencanan teknik, pengawsan, manajemen

dan penelitian, pengasaaan jasa konsultasi diklasifikasikan atau

digolongkan menurut bidang dan sub bidang sesuai dengan

kemampuannya (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2006:9).

Ketentuan dasar pengadaan jasa konsultasi:

1) Seleksi Umum

Semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dengan Seleksi

Umum.

2) Seleksi Sederhana

Dapat dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bersifat

sederhana dan bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (200

Juta).


Nilai pekerjaan paling tinggi Rp 50.000.000,00 (50 Juta).

4) Penunjukan Langsung

Penunjukkan langsung dilaksanakan melalui sayembara.

(www.jatengprov.go.id)

5. Jenis Kontrak dan Tanda Bukti Perjanjian

a. Jenis Kontrak


commit to user

46

1) Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran

a) Kontrak Lump Sum

b) Kontrak Harga Satuan

c) Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

d) Kontrak Presentase

e) Kontrak Terima Jadi (Turnkey)

2) Kontrak Berdasarkan Beban Tahun Anggaran

a) Kontrak Tahun Tunggal

b) Kontrak Tahun Jamak (UU 33/2004 unt APBD dan

Permen Keu 56/2010 unt APBN)

3) Kontrak Berdasarkan Sumber Dana

a) Kontrak Pengadaan Tunggal

b) Kontrak Pengadaan Bersama

c) Kontrak Payung (Frame Work Contract), antara Pemerinth

dengan Penyedia

4) Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan

a) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

b) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi (PBC, DB,

EPC, DBOM, SC, Kontrak Pengelolaan Aset dan OMC)

b. Tanda Bukti Perjanjian / Bentuk Perjanjian

Gambar II.2 Nilai Pengadaan

Nilai Pengadaan Bukti Perjanjian/Bentuk Perjanjian


commit to user

47

1. Sampai dengan Rp. 5 Juta 1. Bukti Pembelian/Nota

2. Sampai dengan Rp. 10 Juta 2. Kwitansi (bermaterai atau tanpa materai)

3. Sampai dengan Rp. 100 Juta 3. Surat Perintah Kerja (SPK)

4. a.Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lain > Rp. 100 jt

b. Jasa konsultasi > Rp. 50 jt

4. a. Surat Perjanjian/Kontrak b. Surat Perjanjian/Kontrak

Sumber: LPSE Surakarta

C. Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement)

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan

salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan

negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic government

procurement atau PPE), yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi

komunikasi dan informasi. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi,

efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan

harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Layanan yang tersedia dalam SPSE adalah e-Lelang Umum (e-Regular

Tendering) yaitu pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang/jasa,

dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu

yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga


commit to user

48

terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan,

dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet

dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Selain

itu di dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk proses audit secara

online (e-Audit). (www.dfian.com)

E-Procurement sendiri adalah proses pengadaan barang/jasa

pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis

web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan

informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang

diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (www.

Portal.pengadaannasional-bappenas.go.id).

Susan P. Williams and Catherine A. Hardy dalam Journal of Public

Procurement 2006 Copyright E-Procurement: Current Issues & Future

Challenges , mengemukakan:

Definitions of e-procurement vary in both scope and depth; ranging from a narrowly defined technology-focused view through to a much broader business focused view. Most e-procurement research studies place technology and applications centre stage focusing on the adoption and implementation of specific technology solutions such as integrated catalogues, reverse auctions or emarketplace systems. Whilst such studies provide important insights into technology adoption they tend to investigate a limited range of procurement activities. (Pengertian e-procurement bermacam-macam baik dalam lingkupnya maupun kedalamannya; mulai dari pandangan teknologi yang berfokus sempit dan juga melalui sudut bisnis yang terfokus lebih luas.Kebanyakan penelitian studi e-procurement menempatkan teknologi dan aplikasinya di tahap inti yang berfokus pada adopsi dan implementasi solusi teknologi tertentu seperti katalog terpadu, lelang terbalik atau sistem pasar. Sementara studi tersebut memberikan wawasan penting ke dalam penagdopsian teknologi yang dimana mereka cenderung untuk menyelidiki terbatas di kegiatan-kegiatan pengadaan saja).


commit to user

49

Terdapat beberapa tahapan dalam proses lelang demikian pula dengan

proses lelang yang dilakukan secara elektronik, tahapan tersebut adalah :

a. Pengumuman lelang oleh Panitia

b. Upload dokumen lelang oleh Panitia

c. Download dokumen lelang oleh Panitia

d. Penjelasan lelang

e. Pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia

f. Pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia

g. Pengumuman pemenang lelang

h. Sanggahan kepada PPK (www. Portal.pengadaannasional-bappenas.go.id)

Panitia pengadaan barang dan dan jasa sangat memerlukan e-

Procurement dengan alasan untuk mendapatkan penawaran yang lebih

banyak, mempermudah proses administrasi dan juga mempermudah

PPK/Panitia Pengadaan dalam mempertanggung jawabkan proses pengadaan.

Sedangkan alasan penyedia memerlukan e-Procurement yaitu untuk

menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha,

membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang dan mengurangi biaya

transportasi untuk mengikuti lelang. Selain panitia pengadaan dan penyedia,

masyarakat juga membutuhkan e-Procurement agar masyarakat luas

mengetahui proses pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Surakarta. (www.portal.pengadaannasional-bappenas.go.id)

Pengguna e-Procurement meliputi semua PPK/Panitia Pengadaan bisa

menggunakan aplikasi e-Procurement LPSE. PPK/Panitia Pengadaan dapat


commit to user

50

melakukan pendaftaran di LPSE terdekat dengan menunjukkan SK tentang

Penunjukan Panitia Pengadaan dari instansinya untuk mendapatkan kode

akses aplikasi e-Procurement LPSE. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk

di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi

Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan

barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan

dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat

Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak

membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan

tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.

Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan

barang dan jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia

barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan

usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan,

mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses

informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government

dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun

2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ketentuan teknis

operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010

tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam


commit to user

51

menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan

dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik

saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur

dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-

Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik

(e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat

daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai

penyedia barang dan jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit),

dan tata cara pembelian barang dan jasa melalui katalog elektronik (e-

Purchasing) (www. 121.100.22.13/eproc/app?service=page/TentangKam.

Com).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit yang

melayani proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara

elektronik. LPSE akan menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Mengelola sistem e-Procurement

b. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa

c. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang

dan jasa

d. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia

barang/jasa (www. Portal.pengadaannasional-bappenas.go.id)


commit to user

52

Semua penyedia dapat mengikuti e-Procurement dengan cara

mendaftarkan perusahaannya di LPSE terdekat (pendaftaran cukup dilakukan

satu kali). Langkah-langkah pendaftaran penyedia, yaitu:

a. Melakukan pendaftaran secara online pada website LPSE

b. Mendatangi LPSE terdekat untuk verifikasi dengan membawa

kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu :

1) Akta Pendirian beserta perubahannya;

2) KTP pemilik perusahaan;

3) NPWP Badan Usaha;

4) SIUP/SIUJK;

5) TDP;

6) Formulir Pendaftaran; dan

7) Formulir Keikutsertaan

(www.Portal.pengadaannasionalbappenas.go.id)

D. Kerangka Pemikiran

Pengadaan barang dan jasa merupakan alat untuk menerapakan

kebijakan publik dan sebagai instrumen dalam membangun tata kelola

pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

masih ditemukan banyak kelemahan sehingga beberapa kali mengalami

perubahan payung hukum sebagai landasan dasar hukumnya, sebagai langkah

untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama pelaksanaan

sebelumnya maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80


commit to user

53

Tahun 2003 yang juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010, sebagai langkah awal Pemerintah untuk memperbaiki kinerja dari

pengadaan barang dan jasa. Dengan disahkannya Peraturan Persiden Nomor

54 Tahun 2010 diharapkan kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa secara elektronik (Electronic Government Procurement) akan

berjalan semakin baik lagi sehingga dapat mengurangi penyimpangan-

penyimpangan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka melaksanakan good governance, Pemerintah Kota

Surakarta melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara

elektronik (e-procurement). Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara

elektronik memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi

sehingga proses secara elektronik ini akan lebih dapat menjamin tersedianya

informasi, kesempatan usaha serta mendorong terjadinya persaingan yang

sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, yang diharapkan melalui

pengadaan barang dan jasa secara elektronik mampu menghasilkan

perbaikan pengelolaan keuangan Negara.

Dalam usaha pengadaan barang dan jasa secara elektronik, diperlukan

kinerja yang baik dari Pemerintah Kota Surakarta khususnya LPSE sebagai

unit layanan pengadaan secara elektronik. Untuk dapat mengetahui dan

mengukur kinerja LPSE Kota Surakarta dalam pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa secara elektronik maka penulis menggunakan indikator dari

Agus Dwiyanto yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Dengan

adanya kinerja yang baik dari LPSE Kota Surakarta diharapkan dapat


commit to user

54

mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif, efisien

dan transparan. Kerangka pemikiran ini dapat diperjelas dalam skema

berikut:

Gambar II.3 Skema Kerangka Pikir

Pengadaansecara elektronik (e-procurement)

Kinerja LPSE Kota Surakarta dalam e-

procurement:ProduktivitasResponsivitasAkuntabilitas

Terciptanya pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan

transparan


commit to user

55

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu keadaan yang kompleks

dan dinamis, juga menekankan hasil penelitian pada pemberian gambaran

mengenai situasi sosial secara objektif. Oleh karena itu digunakan bentuk

penelitian deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi objek yang

alamiah.

Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

diselidiki. Penelitian deskriptif digunakan untuk mempelajari masalah-masalah

dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-

situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,

pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Moh. Nazir, 2003: 54-55)

Jadi penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran

mendetail terkait dengan latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter

mengenai objek yang akan diteliti dengan cara pengumpulan data di lokasi

penelitian, yang kemudian dapat memberikan gambaran tentang Kinerja


commit to user

56

Pemerintah Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem E-

Procurement.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di LPSE

(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) kota Surakarta. Alasan pemilihan

lokasi tersebut karena LPSE merupakan merupakan unit pelayanan yang

menangani pengadaan barang/jasa secara elektronik mulai dari

pendaftaran/registrasi penyedia barang dan jasa hingga pelatihan untuk panitia

pengadaan barang dan jasa.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti

karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan

ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Data tidak akan

bisa diperoleh tanpa adanya sumber data (H.B Sutopo, 2002 : 49). Sumber data

dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010 : 156). Dalam hal ini, sumber

data yang langsung memberikan data adalah narasumber atau informan.

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat

penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti


commit to user

57

dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan

sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih

memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki (H. B.

Sutopo, 2002 : 50). Informan tersebut adalah:

a. Dharsono, SH, MH, selaku Koordinator Sekretariat Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta

b. Bayu Setiawan, ST, selaku staf Bidang Administrasi Sistem Elektronik

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta

c. Tintin Widyartini, ST, selaku staf Bidang Registrasi dan Verifikasi


d. Fathkul Muslimin, S.Si, selaku staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta

e. Habib Winarno, BE, MT, selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dikdas

SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta

f. Handoyo Nugroho, SE, selaku Staf Kesekretariatan Dinas Pengelolaan

Pasar Kota Surakarta

g. Aprinna Andriani, selaku Admin PT. Fajar Bakti Utama

h. Trias Kurnianto Putro, selaku Admin dan Staf Marketing Lelang CV.

Sindur Grafika

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat

dokumen (Sugiyono, 2010 : 156). Sumber data sekunder diantaranya adalah


commit to user

58

arsip, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang peneliti

butuhkan dalam penelitian ini. Dokumen resmi dan arsip merupakan bahan

tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.

Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas

dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung

maupun tidak, sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam mengkaji dokumen, peneliti sebaiknya tidak hanya mencatat apa

yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap maknanya

yang tersirat dari dokumen tersebut (H.B. Sutopo, 2002:54).

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moelong, 2006 : 186). Wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil

(Sugiyono, 2010 : 157).

2. Observasi


commit to user

59

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data

yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda; serta rekaman

gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak

langsung (H.B. Sutopo, 2002 : 64). Sementara Sugiyono (2010 : 166)

berpendapat bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan

bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam

penelitian ini observasi akan dilakukan pada LPSE Kota Surakarta.

Peneliti menggunakan dokumen resmi dan arsip-arsip termasuk juga

gambar-gambar sebagai bahan tertulis pelaksanaan Pengadaan Barang dan

Jasa secara Elekronik, juga data dan artikel baik dari surat kabar maupun

internet yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer.

3. Dokumentasi

Dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari yang tertulis sederhana

sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya

sebagai peninggalan masa lampau. Demikian pula halnya arsip yang pada

umumnya berupa catatan-catatan yang lebih formal bila dibandingkan

dengan dokumen. Sebagai catatan formal arsip sering memiliki peran

sebagai sumber informasi yang sangat berharga bagi pemahaman suatu

peristiwa (H.B. Sutopo, 2002 : 69)


commit to user

60

E. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini akan menggunakan teknik Purposive Sampling sebagai

alat yang digunakan dalam pengambilan sampel. Purposive sampling adalah

tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010 : 96).

Menurut H.B Sutopo (2002: 36) pilihan sampel diarahkan pada sumber data

yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik

purposive sampling digunakan untuk memperoleh informasi dari:

1. Dharsono, SH, MH, selaku Koordinator Sekretariat Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta

2. Bayu Setiawan, ST, selaku staf Bidang Administrasi Sistem Elektronik


3. Tintin Widyartini, ST, selaku staf Bidang Registrasi dan Verifikasi Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta

4. Fathkul Muslimin, S.Si, selaku staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Bagian

Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta

5. Habib Winarno, BE, MT, selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dikdas SMP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta

6. Handoyo Nugroho, SE, selaku Staf Kesekretariatan Dinas Pengelolaan

Pasar Kota Surakarta

7. Aprinna Andriani, selaku Admin PT. Fajar Bakti Utama

8. Trias Kurnianto Putro, selaku Admin dan Staf Marketing Lelang CV.

Sindur Grafika


commit to user

61

Namun tidak menutup kemungkinan untuk penulis juga menggunakan

snowball sampling, sepanjang data data yang diperoleh belum lengkap dan

mendalam. Snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula-

mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju menggelinding

yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih

satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap

terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang

lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang

sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

F. Validitas Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan

penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu

setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk

mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Validitas ini merupakan

jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian

(H. B. Sutopo, 2002 : 77-78). Pengembangan validitas yang digunakan oleh

peneliti adalah teknik triangulasi. Cohen dan Manion dalam Andi Prastowo

(2011 : 231) menyatakan bahwa triangulasi bisa dimaknai sebagai suatu teknik

yang menggunakan dua atau lebih metode pengumpulan data dalam penelitian

terhadap beberapa aspek dari perilaku manusia. Tujuan penggunaan teknik ini

bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, melainkan lebih

kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.


commit to user

62

Menurut Patton dalam H.B Sutopo (2002 : 78), teknik trianggulasi dibedakan

menjadi empat yaitu trianggulasi data, trianggulasi peneliti, trianggulasi

metodologis, trianggulasi teoritis. Untuk menguji keabsahan data yang

diperoleh, dalam penelitian ini akan digunakan cara trianggulasi data. Dalam

trianggulasi data peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang

tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya

bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang

diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana

dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang

berbeda-beda, baik kelompok sumber sejenis maupun sumber yang berbeda

jenisnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan trianggulasi data yang berarti

peneliti mencoba membandingkan informasi yang diperoleh. Data dari sumber

yang satu dicocokkan dengan sumber yang lain. Berdasarkan pernyataan

tersebut, maka dalam penelitian ini perlu diuji validitasnya dengan melakukan

cross check antara Ketua dengan Koordinator maupun dengan staf LPSE Kota

Surakarta yang berbeda posisinya dengan teknik wawancara mendalam,

sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan

informasi dari narasumber lainnya. Kemudian dari hasil wawancara dengan

sumber daya manusia yang ada di Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE) Kota Surakarta juga di cross check dengan peserta pengadaan barang

dan jasa secara elektronik (CV dan PT). Apabila dari narasumber yang berbeda

menyatakan hal sama berarti data tersebut valid.


commit to user

63

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Lexy

J. Moelong (2006 : 280). Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Lexy J.

Moleong (2006 : 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Model Analisis Interaktif.

Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman

dalam H.B. Sutopo (2002 : 91), ketiga komponen tersebut meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data

dari fieldnote. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang

tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan

peneliti dapat dilakukan (H.B. Sutopo, 2002 : 91-92).

2. Penyajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi

dalam bentuk narasi, yang memungkinkan simpulan peneliti dapat


commit to user

64

dilakukan. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah

dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji

merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan

menjawab setiap permasalahan yang ada. Selain sajian data dalam bentuk

narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema,

jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya

(H.B. Sutopo, 2002 : 92-93).

3. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai memahami

apa arti hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin,

arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Simpulan akhir tidak akan

terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Simpulan

perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa

dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya

supaya simpulan peneliti menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya

(H.B. Sutopo, 2002 : 93).

Dalam proses analisanya, ketiga komponen tersebut berbentuk

interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Untuk

lebih jelasnya, proses analisis data dengan model analisis interaktif Miles

dan Huberman ini dapat digambarkan sebagai berikut:


commit to user

65

Gambar III.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Sumber: HB. Sutopo, 2002 : 96

Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah

mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian.

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha

untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang

terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali

melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari

pendukung simpulan yang ada juga bagi pendalaman data (H.B. Sutopo, 2002 :

96).

Pengumpulan data

Reduksidata

Sajian data

Penarikansimpulan / verifikasi


commit to user

66

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografi

Kota Surakarta sering disebut Kota Solo, secara astronomis terletak

antara 110°45 15 -110°45 35 Bujur Timur dan 7°36 00 -7°56 00 Lintang

Selatan, dengan luas daerah ± 4.404,0593 Ha. Secara geografis wilayah Kota

Solo terletak diantara Gunung Lawu disebelah timur dan Merapi sebelah barat

dengan ketinggian ± 92 m di atas permukaan laut dan berada pada pertemuan

Sungai Pepe, Jenes dan Bengawan Solo. Posisi Kota Solo sangat strategis di

jalur lalu lintas ekonomi perdagangan maupun kepariwisataan diantara

Yogyakarta Solo Semarang Surabaya Bali.

Batas wilayah administratif Kota Surakarta meliputi sebelah utara

Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar, timur Kabupaten

Karanganyar, selatan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar,

sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan

Kabupaten Karanganyar. Luas wilayah administratifnya 4.404,06 ha sebagian

besar telah menjadi lahan permukiman seluas 2.672,21 ha dan sisanya

berturut-turut untuk jasa 428,06 ha, ekonomi industri dan perdagangan 383,51

ha, ruang terbuka 24 8,29 ha, pertanian 210,83 ha dan lain-lain 461,16 ha. Kota

Surakarta terbagi dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan,

Pasar kliwon, Jebres dan Banjarsari. Kelima kecamatan tersebut terdiri dari 51


commit to user

67

kelurahan yang masing-masing kecamatan terdiri dari; Kecamatan laweyan 11

kelurahan, Kecamatan Serengan 7 kelurahan, Kecamatan Pasar Kliwon 9

kelurahan, Kecamatan Banjarsari 13 kelurahan, Kecamatan Jebres 11

kelurahan, dan ke-51 kelurahan tersebut terdiri dari 592 RW, 2.645 RT dan

129.380 KK.

2. Kependudukan

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kota

Surakarta 500.642 jiwa, dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada

laki-laki, yaitu 257.279 perempuan dan 243.363 laki-laki. Kecamatan

Banjarsari merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya,

yaitu sebanyak 157.438 jiwa (31,45%). Kemudian disusul Kecamatan Jebres

sebanyak 27,9 persen dari total penduduk atau 138.624 jiwa. Jumlah penduduk

Kecamatan laweyan dan Pasar Kliwon berturut-turut yaitu 86.315 dan 74.145

jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu

Serengan sejumlah 44.120 jiwa dengan persentase 8,81 % dari jumlah

keseluruhan penduduk.

Dengan luas wilayah hanya sebesar 44,03 km2 membuat tingkat

kepadatan penduduk sangat tinggi, bahkan tertinggi di Jawa Tengah yaitu

11.370 jiwa/km2. Hal tersebut menuntut pemerintah dalam penyediaan sarana

dan prasarana yang memadai bagi penduduk Kota Surakarta, belum lagi

adanya kaum commuters yang jumlahnya tidak kalah banyak. Laju

pertumbuhan Kota Surakarta selama periode tahun 2000-2010 mengalami


commit to user

68

penurunan yang signifikan yaitu 0,25 persen jauh dibawah angka laju

petumbuhan Jawa Tengah yaitu 0,46 %.

3. Potensi Wilayah

Kota Surakarta merupakan kota budaya di Jawa Tengah dengan

mengusung slogan Solo The Spirit Of Java yang menjadi trend setter

Kota/Kabupaten lain terutama di bidang ekonomi dan budaya. Meskipun luas

wilayahnya tidak begitu besar dan sumber daya alamnya (SDM) tidak

melimpah namun Kota Solo mempunyai potensi yang luar biasa. Dengan

memanfaatkan semua kelebihan yang ada di dalamnya, Surakarta mampu

menyerap perhatian daerah lain bahkan mancanegara.

Keraton, batik dan Pasar Klewer adalah tiga hal yang menjadi simbol

identitas Kota Surakarta. Eksistensi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

dan Pura Mangkunegaran menjadikan Solo sebagai poros, sejarah, seni dan

budaya yang memiliki nilai jual. Seni dan pembatikan Solo menjadi pusat

batik di Indonesia. Apalagi setelah resmi dibuka Kampung Batik Laweyan

menjadi ikon area penuh dengan wisata batik dari proses pembuatanya sampai

penjualannya. Pariwisata dan perdagangan tidak bisa dipisahkan, keduanya

saling mendukung meningkatkan sektor ekonomi.

Berbeda dengan kegiatan perdagangan, sektor pertanian kurang bisa

diandalkan, kebutuhan pokok seperti beras, sayur - sayuran dan bahan dasar

protein harus bergantung daerah lain karena keterbatasan lahan. Secara

kumulatif, sektor tersier yang terdiri dari usaha perdagangan, hotel, dan

restoran, angkutan, dan komunikasi serta jasa. Terdapat beberapa industri


commit to user

69

pengolahan yang didominasi oleh industri rumah tangga, kebanyakan industri

bergerak dalam bidang pembuatan batik dan pakaian jadi yang hasilnya

mencapai pasar internasional.

4. Profil LPSE Kota Surakarta

Selama di bentuknya LPSE Kota Surakarta pada tahun 2011 hingga

saat ini, LPSE Kota Surakarta belum dapat berdiri sendiri dan masih di bawah

naungan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, sehingga

baik gambaran umum, susunan kepegawaian maupun visi dan misinya yang

masih menjadi satu kesatuan dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kota Surakarta. Berikut pemaparan lebih lanjut tentang Bagian Administrasi

Pembangunan Setda Kota Surakarta untuk dapat lebih memahami lebih lanjut

tentang LPSE Kota Surakarta.

a. Gambaran Umum Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota

Surakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2011

tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Layanan Pengadaan Secara

Elektronik merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Daerah untuk

menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara

elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Daerah kepada Portal Pengadaan

Nasional.

Pemerintah Daerah membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP

(Unit Layanan Pengadaan) pengadaan barang/jasa secara elektronik.

LPSE mempunyai tugas meliputi:


commit to user

70

a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum

pengadaan;

b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman

pelaksanaan pengadaan;

c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan

pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;

d. Memfasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang

berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam hal ini LPSE dapat melayani kebutuhan

BUMN/BUMD/Organisasi Non Pemerintah untuk melaksanakan

pengadaan barang/jasa secara elektronik.

LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap

pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode

dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan

perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi

pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara

pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara

hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan

pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Dalam menjalankan tugas. LPSE menyelenggarakan fungsi

meliputi:


commit to user

71

a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan

pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara

elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Pengelolaan LPSE dan infrastrukturnya;

c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;

d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis

pengoperasian SPSE.

b. Bentuk, Perangkat dan Tugas Perangkat Organisasi serta Pegawai

LPSE

1) Bentuk organisasi

a. LPSE bersifat ad hoc.

b. Dalam pelaksanaan kegiatannya, LPSE dibawah koordinasi

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta.

c. Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan

dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk

menghindari pertentangan kepentingan.

2) Perangkat organisasi

Susunan organisasi LPSE meliputi:

a. Kepala;

b. Sekretariat;

c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;

d. Bidang Registrasi dan Verifikasi; dan

e. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.


commit to user

72

3) Tugas dan perangkat organisasi

a. Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam

menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program,

kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan

fungsi:

Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga

terkait;

Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan

administrasi umum untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;

Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala

LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan SPSE. Dalam melaksanakan tugas,

Bidang Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan

fungsi:


commit to user

73

Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak,

perangkat keras dan jaringan;

Penanganan masalah teknis yang terjadi untuk

menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;

Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala

teknis yang terjadi di LPSE;

Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

d. Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi. Dalam

melaksanakan tugas, Bidang Registrasi dan Verifikasi

menyelenggarakan fungsi:

Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;

Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE

tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;

Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai

persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;

Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.

Bidang Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau

menolak pendaftaran Pengguna SPSE. Serta Bidang Registrasi

dan Verifikasi juga dapat menonaktifkan User ID dan

Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran

terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE atas


commit to user

74

permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan

berkaitan dengan blacklist.

e. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis

pengoperasian aplikasi SPSE. Dalam melaksanakan tugas,

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi menyelenggarakan fungsi:

Pemberian layanan konsultasi mengenai proses

pengadaan barang/jasa secara elektronik;

Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi

SPSE;

Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;

Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

f. Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pegawai LPSE

a. Pegawai LPSE adalah pegawai negeri sipil daerah atau non

pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi

LPSE.

b. Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;

Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab

dalam melaksanakan tugas.


commit to user

75

c. Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian

Pengadaan Barang/Jasa.

d. Pegawai LPSE yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa, dapat menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa yang dilakukan secara manual atau non e-

procurement.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kinerja organisasi publik merupakan gambaran hasil kerja dari instansi

pemerintah yang penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian hasil dari suatu

instansi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah

selama ini. Untuk dapat membantu mengetahui bagaimana kinerja organisasi publik

dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat maka perlu dilakukan

pengukuranterhadap kinerja organisasi publik tersebut, dengan adanya pengukuran

kinerja organisasi kita dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari organisasi

tersebut, sehingga nantinya dapat digunakan untuk lebih dapat meningkatkan

kemampuan dan perbaikan kinerja organisasi.

Di sebuah organisasi akan selalu dijumpai suatu kegiatan pengadaan

(procurement). Pengadaan atau pembelanjaan barang kebutuhan suatu organisasi

perlu dilakukan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari yang bersifat rutin

maupun pekerjaan yang bersifat sementara.

Dalam rangka melaksanakan good governance di Kota Surakarta, pemerintah

berupaya untuk melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efisien dan


commit to user

76

efektif dengan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-

Procurement). Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement)

mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan dan menjamin adanya efisiensi,

efektifitas, transparasi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara, selain itu

pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dimaksudkan untuk dapat mengurangi

potensi tindakan korupsi dan juga untuk memperluas akses pasar dengan melakukan

persaingan yang sehat. Sedangkan sasaran dari pengadaan barang dan jasa secara

elektronik (e-Procurement) kepada rekanan baik SKPD-SKPD Pemerintah Kota

Surakarta maupun juga PT dan CV yang ditujukan menjadi vendor yang menangani

masalah konstruksi, jasa konsultasi, maupun jasa lainnya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan pada tahun

2011, kegiatan awal pelaksanaan e-Procurement adalah sosialisasi kepada anggota

LPSE, PNS yang bersertifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen, pengguna anggaran dan

juga PPTK di lingkup Pemerintah Kota Surakarta, yang kemudian diteruskan ke

internal SKPD. Pada tahun awal pelaksanaan yaitu tahun 2011, terdapat 13 proses

pelelangan yang dilakukan secara elektronik oleh LPSE Kota Surakarta, dan ke-13

proses lelang tersebut berhasil dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2012 terdapat 1

pelelangan secara manual dan 10 pelelangan secara elektronik. Hingga saat ini baru

terdapat 5 proses pelelangan yang telah selesai dilaksanakan oleh LPSE Kota Surakarta,

sedangkan 5 sisanya baru memasuki Pengumuman pasca kualifikasi, Pengumuman pra

kualifkasi, Penawaran dan kualifikasi, Masa sanggah hasil lelang, maupun Pembukaan

dan evaluasi penawaran.


commit to user

77

Penelitian ini berusaha untuk melihat kinerja LPSE Kota Surakarta dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-Procurement. Untuk mengukur

kinerja LPSE Kota Surakartamaka peneliti menggunakan indikator-indikator

produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas.

Secara lebih jelas mengenai pembahasan tentang kinerja LPSE Kota Surakarta

dalam pengadaan barang dan jasa Melalui Sistem e-Procurement dapat dilihat sebagai

berikut:

1. Produktivitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Melalui Sistem e-Procurement

Produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dengan output, artinya

perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang

diperolehnya dalam periode tertentu. Dengan adanya indikator produktivitas

ini kita dapat membandingkan sejauhmana pelaksanaan sistem LPSE dapat

lebih efisien bila dibandingkan dengan pelaksanaan secara manual. Namun

konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi saja tetapi juga

efektivitas pelayanan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara

elektronik (e-Procurement) dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement)

dilaksanakan oleh LPSE Kota Surakarta pada tahun 2011, selama kurun waktu satu

tahun sejak dimulainya sistem e-Procurement pada bulan Mei 2011 pelaksanaannya

belum maksimal karena memang masih harus beradaptasi dengan sistem yang baru.

Adanya ketidakmaksimalan pelaksanaan dikarenakan adanya permakluman-


commit to user

78

permakluman dari masing-masing SKPD yang membuat pelaksanaanya belum

dapat maksimal. Namun pada tahun 2013 pemerintah menargetkan pelaksanaannya

dapat optimal sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini didukung

dengan adanya APBD yang dibuat untuk dapat menyuport LPSE dengan mengubah

standar ketentuan lelang. Berikut penjelasan Bapak Bayu selaku Staf Bidang

Administrasi Sistem Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota

Surakarta:

Pelaksanaan 2011/2012 belum maksimal kita telah melakukan dengan baik, namun masih ada permakluman-permakluman dari masing-masing SKPD. Jadi dibuat APBD untuk menyuport LPSE, kelak standarnya yang harus diubah mungkin 100 juta sangat kami hiraukan, tapi sekarang harus 200 juta ke atas. Untuk 2013 nanti otomatis semua harus mengikuti standar yang baru. (Wawancara 07 Juni 2012)

Pelaksanaan yang baru satu tahun ini memang dapat dikatakan belum

berjalan dengan maksimal, namun dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan

tujuan yang telah di tetapkan oleh LPSE. LPSE memiliki beberapa tujuan yang

ingin dicapai selama pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Tujuan yang telah ditetapkan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa secara

elektronik (e-Procurement) yaitu interoperabilitas (dapat diakses oleh siapa

saja tidak ada pembatasan), adanya kemajuan IT membawa dampak pada

semua kegiatan termasuk juga dalam lingkungan pemerintahan, pemerintah

juga harus mengikuti perkembangan zaman dalam bidang IT untuk

peningkatan pelayanan publik sehingga dengan adanya perkembangan IT

tersebut membuat pemerintah memanfaatkannya untuk dapat memberikan

akses yang luas kepada masyarakat tanpa adanya batasan dan tidak perlu


commit to user

79

adanya tatap muka langsung (Non Face to Face). Tujuan yang kedua adalah

adanya Jaminan Keamanan Data (Security), walaupun adanya akses dari

masyarakt terhadap pelaksanaan barang dan jasa namun LPSE memberikan

jaminan keamanan data kepada para rekanan untuk data-data yang penting

tidak semua orang dapat mengaksesnya sehingga tidak timbul kekhawatiran

dari para rekanan. Ketiga, Transparasi, adanya transparasi dalam lelang

pengadaaan barang dan jasa secara elektronik dimaksudkan untuk dapat

menekan sekecil mungkin tindak korupsi di pemerintah, sehingga tercipta

pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mengurangi kolusi. Keempat

akuntabilitas, setiap instansi pemerintahan harus tertib administrasi yaitu

berupa kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan

melaksanakan misi organisasi. Yang terakhir adalah Persaingan Sehat yang

Adil dan Non-Diskriminatif, adanya pengadaaan barang dan jasa secara

elektronik menciptakan pangsa pasar yang lebih luas dan dengan adanya

keterbukaan dari pemerintah sehingga membuat persaingan antara rekanan

menjadi persaingan yang sehat dan lebih adil, sehingga tidak adanya

diskriminasi pada pihak-pihak tertentu. Berikut penuturan Kepala

Sekretariat/Helpdesk Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota

Surakarta, Bapak Dharsono:

Sudah sesuai dengan aturannya itu, tujuannya supaya menekan sekecil mungkin adanya tindak korupsi di pemerintah, selain itu untuk tertib administrasi juga karena sekarangkan namanya kemajuan IT ya, yang berdampak pada semua kegiatan yang dilakukan. E-proc ini kan lebih banyak mengandalkan IT dan kita harus mengikuti, kalau kita


commit to user

80

tidak mengikuti perkembangannya nanti berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, sudah lebih dari itu. (Wawancara 06 Juni 2012)

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang Registrasi

dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:

Tujuannya adalah agar pengadaan barang dan jasa itu nanti bisa tercapai secara transparan. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Bapak Bayu selaku Staf Bidang


Surakarta:

Tujuan yang ingin dicapai yaitu transparansi dan akuntabilitas, untuk produktivitas untuk hubungannya korelasinya masih tergolong baru satu tahun anggotanya sendiripun masih sedikit sehingga diambil dari bidang lain. Tapi untungnya produktivitas yang masih tertatih-tatihmengimbangi jam kerja. (Wawancara 07 Juni 2012)

Adanya keselarasan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan

pelaksanaan e-Procurement tersebut karena adanya dukungan dari kemampuan

sumber daya manusia yang ada yang telah memenuhi standar dalam

pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Meskipun belum semua pegawai

menguasai dan memahami sepenuhnya tentang sistem e-Procurement, namun

untuk pegawai yang menjadi panitia pengadaan seluruhnya telah mempunyai

standar yang sama karena adanya sosialisasi, pelatihan dan juga study banding

yang diberikan kepada pegawai yang menjadi panitia pengadaan barang dan

jasa secara elektronik. Pelatihan tersebut diadakan secara internal dilakukan 2

kali setiap bulannya, untuk study banding tidak terus menerus dilakukan hanya

sesekali saja salah satunya study banding ke Jogja, sedangkan sosialisasi

dilakukan 1 kali per bulan. Sosialisasi merupakan salah satu peraturan dari UU


commit to user

81

KKP sehingga sosialisasi wajib untuk dilakukan, sosialisasi juga tidak hanya

dari pihak LPSE saja tetapi juga dari IKAPI (Ikatan Asli Pengadaan) sehingga

semua pihak dilibatkan didalamnya. Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan

tersebut dilakukan pada waktu awal pembentukan LPSE dan tidak dijadwalkan

secara pasti dan hanya diadakan diwaktu luang saja. Berikut penjelasam dari

Bapak Fathkul selaku Staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Bagian

Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:

Jadi kalau secara IT dan sistem tahu karena sudah pernah dilatih bersama-sama, termasuk study banding ke Jogja dan juga sudah dilatih secara internal, sehingga paling tidak tahu walaupun tidak 100% menguasai tapi sudah tahu. Kalau secara substansi masalah pengadaan belum sepenuhnya menguasai. Studi banding, pelatihan internal sudah berulang kali kemudian sosialisasi jadi termasuk peraturan-peraturannya dari UU KKP kemudian ada sosialisasi dari IKAPI ( Ikatan Asli Pengadaan) jadi semua dilibatkan. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang

Registrasi dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota

Surakarta:

Sosialisasi dan pelatihan sudah di lakukan, berapa kali sosialisasi atau pelatihan yang telah dilakukan tiap bulan 1 minggu 2 kali pelatihan tiap bulan, sosialisasi dan pelatihan di waktu luang saja, kadang kan kita memang sibuk (jadi) kita tidak bisa menjadwalkan. (Wawancara 28 Mei 2012)

Tabel IV.1 Pelatihan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Admin Agency

Tahun 2011 TANGGAL TEMPAT AGENDA PESERTA 23 Mei 2011 LPSE

KotaSurakarta

Pelatihan penyediaan barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency

Toto A. Arthanty M. WahyuRudiyanto


commit to user

82

HandoyoAnom Y. Setyowati

30 Mei 2011 LPSE Kota

Surakarta


Kaliman S.I.P Joko Supriyanto Gatot Sutanto YuwonoDidik Herlina Eko Budi Sultan Kris Dwi Tanti Gatut W.

1 Juni 2011 LPSE Kota

Surakarta


Sri Harimurti Semino Yossy Didi M. Parni Mahayuni Ani Y. Endang S.R Dalmono Donnie


Surakarta


Nico Agus Agung W.H Sapto Purnama DoddyHartantoAshadiHeru Sutopo BaskoroYulianto N.


Surakarta


Heri Firmanto Novia Trihananto SoetrisnoSri Mulyani SaryantoSigit Triyatmo Lilik Puji Hastuti Agus Sutrisno Budi S. Susilo Mudi Setyo


Surakarta


Rina Andriyani Sumiyan P. Eka H. Deni Kristanto Sugeng P. Catur Jatmiko

04 Juli 2011 LPSE Pelatihan penyediaan Kaliman


commit to user

83

KotaSurakarta

barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency

AndrianiJarotW.T Koentjoro Nunuk Mari H. Indra B. NanangFx. Sasadera P. Mukti A. Suyono

Sumber: data sekunder LPSE Kota Surakarta

Tabel diatas menunjukkan jadwal pelaksanaan pelatihan panitia

pengadaan barang dan jasa dan admin agency pada tahun 2011. Pelatihan

panitia pengadaan barang/jasa dimulai pada bulan mei 2011 dengan

mengundang pegawai-pegawai dari SKPD-SKPD lain, misalnya Dinas

Pengelolaan Pasar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan juga DTRK. Pada

bulan mei pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan hasil pelatihan,

yaitu: Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-proc dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah serta terbangun persepsi yang sama tentang

peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang transparan

dan akuntabel. Kedua, peserta telah mampu menggunakan aplikasi LPSE dan

bersedia menggunakan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan

untuk bulan juni pelatihan dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan hasil

pelatihan, yaitu: Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-

proc dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta terbangun persepsi

yang sama tentang peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa

yang transparan dan akuntabel. Kedua, peserta telah cukup mampu

menggunakan aplikasi LPSE. Pelatihan terakhir yang diadakan pada tahun


commit to user

84

2011 yaitu pada bulan Juli sebanyak 1 kali dengan hasil pelatihan, yaitu:

Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-proc dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah serta terbangun persepsi yang sama

tentang peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang

transparan dan akuntabel. Kedua, peserta telah mampu menggunakan aplikasi

LPSE.

Tabel IV. 2 Pelatihan Penyedia Barang/Jasa, Panitia Pengadaan dan Admin

Agency bagi Penyedia Barang/Jasa Tahun 2011 TANGGAL TEMPAT AGENDA PESERTA 07 Juli 2011 LPSE Kota

Surakarta Pelatihan penyediaan barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency bagi penyedia barang/jasa

Atika W. Ary N.H Atut S. Trias K.P M. Ngafuan Wahyu Adi W. Eko Wahyudi

09 Juli 2011 LPSE Kota Surakarta

Pelatihan penyediaan barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency bagi penyedia barang/jasa

ApriannaYulianto ArdityaNova


Tabel diatas menjelaskan bahwa jadwal pelatihan penyedia

barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency bagi penyedia barang/jasa

dilaksanakan sebanyak dua kali pada bulan juli 2011 dengan diikuti oleh

beberapa CV dan PT, diantaranya adalah CV Cikata, CV Sindur Grafika, CV

Bangun Mandiri, PT Nusa Jatrama, PT Harisma Bengawan Jaya, CV Agung

Rejeki Jaya, CV Putra Kalingga, CV Rejo Agung, dan PT Mutiara Krida

Persada. Dalam pelatihan tersebut didapatkan hasil yaitu: Pertama, peserta

telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-proc dalam pengadaan barang dan


commit to user

85

jasa pemerintah serta terbangun persepsi yang sama tentang peran LPSE untuk

menciptakan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.

Kedua, peserta telah cukup mampu menggunakan aplikasi LPSE. Ketiga,

peserta sudah siap mengikuti pelelangan secara elektronik melalui website

lpse.surakarta.go.id.

Tabel IV.3 Pelatihan Kepanitiaan Kegiatan E-Procurement Tahun 2011

TANGGAL TEMPAT AGENDA PESERTA 09 Agustus 2011 LPSE

KotaSurakarta

Pelatihan kepanitiaan kegiatan e-Procurement

HaryantoLiyantoJimin PurwantoIfan

25 Agustus 2011 LPSE Kota

Surakarta


Romedlan TerwantoMartopoWidhiyanto HeriyantoWisnu Dono

22 September 2011 LPSE Kota

Surakarta


Ari Dwi Haryatmo Nanang Hari SukariyonoSri Sukamdari Dyah Tri M.H Tutik Haryani


Surakarta


SwadiSudiman Widyo Purwoto Sri Aminah BarySuparman Sri Sugiyanti SunartiFransisca


Surakarta


Sugiyatmo Anik Kusparwanti Joko Suryanto Eric Andry Heny S. AgungArista


commit to user

86

Gunawan06 Oktober 2011 LPSE

KotaSurakarta


Yinuk yuniman Gladiator Djoko Sri Utami Muryanti Arie Prabowo Kuswiranto Sri Hartini


Tabel diatas merupakan daftar hadir dari peserta pelatihan yang

diundang oleh LPSE Kota Surakarta untuk mengikuti pelatihan sebagai panitia

pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement). Pelatihan

tersebut dilaksanakan sebanyak 6 kali pada bulan Agustus hingga September

2011. Pada bulan Asgustus pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan

hasil pelatihan yaitu, Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan

e-proc dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta terbangun persepsi

yang sama tentang peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa

yang transparan dan akuntabel, Ada semangat untuk melaksanakan e-proc

untuk pengadaan barang dan jasa di SKPD masing-masing. Kedua, peserta

telah cukup mampu menggunakan aplikasi LPSE namun masih membutuhkan

pelatihan agar lebih mampu menggunakan aplikasi e-proc. Sedangkan pada

bulan september pelatihan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan hasil

pelatihan, Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-proc

dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta terbangun persepsi yang

sama tentang peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang

transparan dan akuntabel, Ada semangat untuk melaksanakan e-proc untuk

pengadaan barang dan jasa di SKPD masing-masing. Kedua, peserta telah


commit to user

87

cukup mampu menggunakan aplikasi LPSE namun masih membutuhkan

pelatihan agar lebih mampu menggunakan aplikasi e-proc. Selanjutnya pada

bulan Oktober pelatihan hanya dilaksanakan satu kali dengan hasil pelatihan,

yaitu: Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-proc dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah serta terbangun persepsi yang sama

tentang peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang

transparan dan akuntabel. Kedua, semangat peserta untuk melaksanakan

pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah ada. Ketiga, peserta masih

membutuhkan pelatihan lagi agar mampu menggunakan aplikasi e-proc atau

pendampingan saat pelaksanaan e-proc di LPSE.

Walaupun kemampuan pegawai yang menjadi panitia pengadaan sudah

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan namun pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa secara elektronik memang belum dapat berjalan dengan

maksimal, hal ini dikarenakan faktor sumber daya manusia di LPSE yang

masih kurang. Secara kuantitas pegawai yang ada di LPSE memang dapat

dikatakan sudah cukup memenuhi, hanya saja ada kekurangan jumlah di

bagian teknisi. Sistem e-Procurement yang masih baru membuat status

kepegawaian belum sama, sehingga tidak seluruh pegawai memahami

sepenuhnya tentang pengadaan barang dan jasa dan belum mampu

menjalankan operasional pengadaan barang dan jasa, sehingga membuat

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dapat berjalan

optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Fathkul selaku Staf Bidang


commit to user

88

Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota

Surakarta:

Sistem e-proc masih cukup baru sehingga status kepegawaian belum sama, jadi sebagai pelaksana-pelaksana tugas sudah cukup, cuma ada beberapa yang bagian teknisinya yang kurang, jadi agak kesulitan memang. Hampir sebagian besar sudah memenuhi, hanya saja ada kekurangan dibeberapa bagian. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang


Surakarta:

Masih kurang di bidang IT karena sumber daya manusianya masih kurang. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal ini juga ditegaskan Bapak Dharsono selaku Kepala


Surakarta:

Kalau dari kuantitasnya cukup itu, cuma kalau dari kualitasnya, SDM-nya, mereka yang tahu IT dan mereka tahu pengadaan barang dan jasa masih kurang, sementara sekarang saya sebagai koordinatornya, ini hanya karena jabatan, harusnya yang duduk di kursi saya ini, pertama orang yang bisa (IT dan pengadaan barang dan jasa). (Wawancara 06 Juni 2012)

Demi mengatasi kekurangan pegawai di bidang teknisi, maka LPSE

berupaya untuk mengadakan pelatihan terhadap pegawai yang ada mengenai

operasionalitas pengadaan barang dan jasa agar dapat berjalan dengan baik,

selain itu LPSE berupaya untuk melakukan penambahan pegawai yang benar-

benar paham dan menguasai IT. Hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak Fathkul


commit to user

89

selaku Staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi

Pembangunan Setda Kota Surakarta:

Kemarin sempat dirapatkan, rencana nanti akan mengadakan penambahan pegawai yang menguasai IT. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal ini juga diutarakan oleh Ibu Tintin selaku Staff Bidang Registrasi


Kita memerlukan pegawai yang cukup banyak di bidang IT, memang banyak ya kita lulusan IT tapi kadang mereka tidak mengetahui banyak tentang sistem-sistemnya (e-proc) itu. (Wawancara 28 Mei 2012)

Adanya pelatihan kepada pegawai juga disampaikan oleh Kepala


Surakarta, Bapak Dharsono:

Upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasinya dengan pelatihan mengenai bagaimana operasionalitas bisa berjalan. (Wawancara 06 Juni 2012)

Berbagai upaya yang dilakukan oleh LPSE untuk dapat mengatasi

kekurangan pegawai di bidang teknisi merupakan salah satu upaya untuk dapat

lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa

secara elektronik (e-Procurement). Selain upaya dalam perbaikan sumber daya

manusia yang ada di dalamnya, LPSE juga terus melakukan peningkatan baik

dari perangkat komputer yang sudah jauh lebih baik daripada SKPD-SKPD

lain, bandwidth yang sudah mulai dialokasikan dengan fiber optic yang sudah

dapat digunakan mulai bulan juni tahun ini yang sebelumnya hanya

menggunakan jasa Telkom saat ini sudah dapat digunakan dengan memakai

FO sehingga semua program dapat dijalankan, hingga ruangan khusus bagi

klien dan rekanan yang bisa dimanfaatkan aksesnya sehingga lebih cepat


commit to user

90

dalam melakukan proses pelelangan. Hal tersebut sebagaimna yang

diungkapkan oleh Bapak Fathkul selaku Staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:

Pertama dari perangkat, fasilitas komputer dan perangkatnya saya kira disbanding SKPD lain sudah baru memang di khususkan untuk LPSE. Dari bandwidth sudah dialokasikan salah satunya dengan fiber opticrencana juni ini bisa dipakai, kemarin hanya pakai Telkom saja sekarang sudah pakai FO semua program bisa. Kemudian ada ruangan khusus untuk klien dan rekanan yang bisa dimanfaatkan agar aksesnya lebih cepat. Pelatihan dari penyedia barang dan jasa. Sosialisasi diundang termasuk pelatihan. (Wawancara 28 Mei 2012)

Peningkatan-peningkatan fasilitas baik perangkat hingga ruang khusus

tersebut tidak akan cukup mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

bila tidak disertai oleh kegiatan-kegiatan e-Procurement untuk

mendukungnya. Sehingga LPSE mengagendakan berbagai macam kegiatan

untuk dapat mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, diantaranya

adalah pengumuman rencanan umum pengadaan (RUP), sosialisasi kepada

SKPD baik dari segi peraturan maupun sistem pelatihan, konsumsi pengadaan

e-Procurement. Berikut penuturan dari Bapak Fathkul selaku Staf Bidang


Surakarta:

Yang pertama ada pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) kewajiban setiap SKPD menyerahkan untuk di rekap tiap awal tahun. Sosialisasi jelas karena ini sudah running, pada awal sosialisasi sering kepada SKPD dari segi peraturan dan sistem dilatih, diperkenalkan paling tidak cuma yang sering dilatih cuma panitia atau pejabatnya. (Wawancara 28 Mei 2012)


commit to user

91

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Bayu selaku Staf Bidang


Surakarta:

Kegiatannya macam-macam. contohnya di LPSE konsumsi pengadaan e-Procurement, tata kota untuk renovasi Mangkunegaran dan Pasar Gede. (Wawancara 07 Juni 2012)

Kegiatan-kegiatan lelang tersebut mendapatkan respon yang positif

sehingga banyak kegiatan lelang yang berhasil dilaksanakan. Banyaknya

kegiatan konsumsi yang telah berhasil dilaksanakan tidak lain karena adanya

sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan secara berkala kepada SKPD-SKPD

terkait baik dari LPSE maupun juga dari pusat/LKPP, sehingga setiap SKPD

dapat menerima dengan baik dan cukup jelas mengenai sistem pengadaan,

apabila ada kesulitan dalam penggunaannya pihak LPSE juga memberikan

pendampingan kepada SKPD yang melaksanakan lelang. Kesulitan-kesulitan

awal yang biasa dihadapi oleh pengguna layanan biasanya berada pada

masalah operasional, karena memang penggunaan pengadaan barang dan jasa

secara elektronik merupakan hal yang baru bagi semuanya. Namun kesulitan

tersebut bukan merupakan hambatan bagi SKPD pengguna layanan karena

LPSE mempunyai jaringan yang sewaktu-waktu apabila terjadi kesulitan dapat

langsung diakses ke LKPP. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Habib

selaku KASI Sarana dan Prasarana DIKDAS SMP / Ketua Lelang DIKPORA

Kota Surakarta:

Saya kira sudah cukup ya, karena selain dari LPSE sendiri yang menjelaskan, jadi ada beberapa kali dari pusat, dari LKPP yang memberikan penjelasan juga. Semuanya merupakan hal baru bagi siapapun. Bagi pengguna LPSE maupun LPSE itu sendiri, namun itu


commit to user

92

bukan berarti sebagai hambatan, karena LPSE pun mempunyai jaringan ataupun hal-hal manakala ada kesulitan itu bisa langsung mengakses langsung ke LKPP. Jadi segala hambatan yang ada walaupun itu hanya sedikit atau tidak. Kesulitannya hanya operasional dari e-proc itu sendiri saja. namun itu masih dalam batas, hal yg bisa diatasi. (Wawancara 04 Juli 2012)

Hal yang serupa juga ditegaskan oleh Ibu Aprinna selaku Staf

Administrasi PT. Fajar Bakti Utama:

Cukup jelas dan tidak ada kesulitan dalam penggunaan sistem ini. (Wawancara 13 September 2012)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Trias selaku Staf Administrasi

CV. Sindur Grafika:

Saya rasa cukup jelas, kalaupun ada kesulitan hanya bersifat teknis saja, tapi tidak secara sistem. (Wawancara 15 September 2012)

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Handoyo selaku Staf

Kesekretariatan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta:

Kalau sistem pengadaannya sudah cukup jelas, sangat jelas sekali. Karena disamping itu kan kita juga di berikan pelatihan, di web-nya itu juga diberikan manual book-nya. Kalau kita lupa atau sudah ada pendampingnya dan juga ada personel-personel di LPSE yang siap membantu dalam hal sistem untuk bias dikomunikasikan. (Wawancara 03 Juli 2012)

Dari semua kegiatan lelang tersebut tidak seluruhnya berhasil

dilaksanakan, namun ada pula beberapa proses lelang yang gagal. Kegagalan

pelelangan tersebut antara lain disebabkan karena adanya lelang ulang di

bagian umum (tenaga ulang) yang mendapat sanggahan dari rekanan sehingga

tidak jadi untuk melakukan pelelangan. Berikut merupakan penuturan Bapak

Fathkul selaku Staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi

Pembangunan Setda Kota Surakarta:


commit to user

93

Sampai sekarang sebagian besar memang berjalan, kalaupun ada yang gagal karena lelang ulang di bagian umum (tenaga ulang) karena ada sanggahan dari rekanan tidak jadi. (Wawancara 28 Mei 2012)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) belum dapat

berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena baik LPSE maupun

SKPD-SKPD dan juga rekanan masih harus beradaptasi dengan sistem yang baru

sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak permakluman-permakluman dari

masing-masing SKPD dan juga sumber daya manusia di LPSE yang masih kurang

dalam bidang teknisi. Namun LPSE terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk

dapat menciptakan pelaksanaan yang optimal dengan meningkatkan fasilitas

pengadaan barang dan jasa dan juga mencari pegawai yang menguasai bidang

teknik untuk dapat menutupi kekurangan yang ada. Walaupun pelaksanaanya yang

belum dapat optimal, namun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara

elektronik sudah sesuai dengan tujuan yang telah diciptakan sebelumnya yaitu

untuk menciptakan interoperabilitas (dapat diakses oleh siapa saja tidak ada

pembatasan), adanya Jaminan Keamanan Data (Security), Transparasi, dan

juga Persaingan Sehat yang Adil dan Non-Diskriminatif.

2. Responsivitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Melalui

Sistem e-Procurement

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-

Procurement) merupakan salah satu dari program Pemerintah Kota Surakarta

untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu


commit to user

94

diperlukan sebuah indikator kinerja yang berorientasi pada proses untuk dapat

menunjukkan keselarasan antara program yang telah dibuat dengan kegiatan

pelayanan dari Pemerintah Kota Surakarta serta kebutuhan dan aspirasi dari

masyarakat. Responsivitas merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk

dapat mengenali kebutuhan dari masyarakat, meyusun agenda dan prioritas

layanan, program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat. Dengan adanya indikator responsivitas ini diharapkan

mampu memberikan gambaran secara langsung terhadap kemampuan LPSE

Kota Surakarta dalam melaksanakan kinerjanya untuk mengatasi, menaggapi

dan memenuhi kebutuhan, keluhan, tuntutan dan juga aspirasi masyarakat

dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement).

Suatu kebijakan atau program dari Pemerintah tidak akan dapat

berjalan dengan maksimal apabila tidak adanya minat ataupun tanggapan yang

sesuai dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya aspirasi dari

masyarakat untuk dapat mendukung keberlangsungan pengadaan barang dan

jasa secara elektronik, tanpa adanya masukan dari masyarakat maka LPSE

tidak dapat membenahi apa yang masih kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Selama kurun waktu 1 tahun ini terdapat beberapa kali keluhan yang

disampaikan oleh SKPD pengguna layanan, keluhan-keluhan tersebut

diantaranya karena kesulitan dengan sistem, tidak bisa mengupload dokumen

penawaran awal karena metode konvensional dan juga karena masih banyak

yang belum tahu mengenai cara registrasi sebelum melakukan lelang secara


commit to user

95

elekronik. Hal ini dijelaskan oleh Staf Bidang Registrasi dan Verifikasi Bagian

Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, Ibu Tintin:

Kadang masih belum banyak tahu ya tentang LPSE, cara mendaftarnya bagaimana, registrasinya itu bagaimana, komunikasinya bagaimana. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Bayu selaku Staf Bidang


Surakarta:

Tidak bisa membuka, karena kurang membaca dan tidak belajar tips dan triknya. Tidak bisa mengupload dokumen, kalau ingin mengupload dokumen penawaran seawal-awal mungkin karena metode konvensional, kalau mengupload metode konvensional diakhir-akhir mungkin. (Wawancara 07 Juni 2012)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, Bapak Fathkul:

Ada, beberapa kali pernah ada. Contohnya rekanan sudah pernah daftar, sudah pernah masuk berkaitan dengan sistem langsung melaporkan ke pusat LPP-nya. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Trias selaku Staf

Administrasi CV. Sindur Grafika:

Kalau terkait pelaksanaan pelayanan e-proc sendiri belum pernah melakukan keluh kesah yang berarti ya. Mungkin dari web-nya yang pernah saya alami suka tidak bisa meng-download dokumen. (Wawancara 15 September 2012)

Dari petikan wawancara diatas terdapat beberapa rekanan yang

kesulitan untuk registrasi maupun mengupload dokumen tidak lepas dari

kemampuan pegawai LPSE yang belum merata. Tidak semua pegawai

memiliki kemampuan yang sama penguasaan dan pemahaman terhadap sistem


commit to user

96

pengadaan secara elektronik, hanya beberapa orang pegawai yang ditunjuk

sebagai panitia awal saja yang cukup menguasai tentang sistem e-

Procurement, sehingga ketika terdapat panitia yang keluar karena adanya

tanggungjawab yang lain dan harus digantikan oleh pegawai yang lainnya,

LPSE tidak mempunyai banyak opsi pegawai yang cukup menguasai sistem e-

Procurement. Adanya ketidakmerataan kemampuan pegawai menyebabkan

sosialisasi dan pelatihan yang diberikanpun juga kurang optimal. Hal ini

membawa akibat adanya beberapa rekanan yang sulit untuk memahami tata

cara penggunaan sistem e-Procurement, selain karena sistem ini adalah sistem

yang baru sehingga perlu adanya adaptasi dari setiap rekanan.

Keluhan keluhan yang disampaikan baik dari SKPD-SKPD maupun

rekanan dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa biasanya

disampaikan secara langsung ke kantor LPSE, telepon dan juga via e-mail

selama jam kerja. Keluhan-keluhan tersebut banyak disampaikan pada saat

awal pelaksanaan pengadaan secara e-Procurement karena memang masih

banyak yang beradaptasi dengan sistem baru tersebut, namun lambat laun

pengguna layanan mulai dapat beradaptasi dan memahami cara kerjanya.

Berikut penjelasan Ibu Tintin selaku Staf Bidang Registrasi dan Verifikasi

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:

Ada yang tatap muka, ada yang lewat telepon, biasanya langsung ke LPSE tanya, intensitasnya ya pas pertama-tama itu sering tiap datang mesti kan rekanan tanya caranya bagaimana, registrasinya bagaimana. (Wawancara 28 Mei 2012)


commit to user

97

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Dharsono selaku Kepala


Surakarta:

Ada yang terjun langsung kesini, "Kok tempat saya tidak bisa masuk?" ada juga yang telepon kesini, e-mail juga, kebetulan tidak banyak keluhan. (Wawancara 06 Juni 2012)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Fathkul Staf Bidang


Surakarta:

Ada yang langsung datang ke sana, ada yang telepon dan juga ada yang via e-mail. (Wawancara 28 Mei 2012)

Adanya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para rekanan tidak

mempengaruhi terhadap proses pelelangan, karena pihak LPSE cukup tanggap

terhadap keluhan yang disampaikan oleh para rekanan, sehingga setiap

keluhan yang masuk langsung dapat ditanggapi oleh LPSE dan diberikan jalan

keluarnya terhadap permasalahan tersebut. Tindak lanjut tersebut biasanya

dilakukan dengan mempercepat proses verifikasi dan juga membantu

mengarahkan agregasi ke pusat. Berikut penuturan Ibu Tintin selaku Staf

Bidang Registrasi dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kota Surakarta:

Ya kita kadang berusaha untuk mempercepat verifikasi, kan karena mungkin kita sibuk semua, kita kalau verifikasi minta tolong teman yang lain. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Fathkul Staf Bidang Pelatihan dan

Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:


commit to user

98

Ya satu misalkan satu saya ambil contoh karena kita sudah agregrasi dengan nasional jadi agregasi itu memang dari LKPP seperti itu jadi kalau saya datang di Solo yang ikut agregasi nanti bisa daftar di Semarang tanpa perlu agregasi ke Semarang Tapi kenyataannya memang dalam pelaksanaannya itu belum bisa yaitu karena pertama karena sistem aplikasinya dari LKPP pusat masih kalau sudah dinyatakan bisa dalam prakteknya belum bisa karena itu agregasinya belum sepenuhnya baik masih perlu dikoreksi secara manual. Jadi karena agregasi kewenangan pusat jadi kita diarahkan ke pusat. (Wawancara 28 Mei 2012)

Respon yang cepat dari LPSE dalam mengatasi keluhan yang

disampaikan oleh SKPD pengguna layanan maupun rekanan juga dibenarkan

oleh Bapak Agung selaku Staf Urusan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta:

LPSE berusaha, langsung saat itu juga tetap berusaha bagaimana server itu untuk bisa bekerja kembali. Ya memang butuh waktu, tapi memang tetap dia merespon langsung. (Wawancara 11 Juli 2012)

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Trias selaku Staf Administrasi

CV. Sindur Grafika:

Ketika itu saya berusaha menelpon LPSEnya dan langsung direspon pada hari itu juga. Mereka melayani dengan baik saya rasa. (Wawancara 15 September 2012)

Respon yang diberikan oleh LPSE tersebut dapat dikatakan sudah

cukup sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan atau keluhan para rekanan.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cepat dari operator baik

melalui e-mail maupun melalui telepon terhadap keluhan maupun saran,

sehingga apa yang menjadi keluh kesahnya dapat segera diproses secara cepat.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dharsono selaku Kepala


Surakarta:


commit to user

99

Kita tidak menunggu lama terhadap keluhan maupun saran, kan LPSE selalu standby. (Wawancara 06 Juli 2012)

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh Bapak Fathkul Staf Bidang


Surakarta:

Sudah Kalau misalkan ada complain langsung direspon dengan cepat oleh operator. Respon kalau ada e-mail dari penyedia langsung dijawab oleh operator. (Wawancara 28 Mei 2012)

Respon LPSE yang telah sesuai dengan aspirasi dan keluhan yang

disampaikan oleh para rekanan dan SKPD pengguna layanan itu juga

dibenarkan oleh Bapak Handoyo selaku Staf Kesekretariatan Dinas

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta:

Ya sudah sesuai. Mereka akan berupaya untuk mengantisipasi itu. (Wawancara 03 Juli 2012)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Aprinna selaku Staf

Administrasi PT. Fajar Bakti Utama:

Cukup dan sudah sesuai. Kita yang telepon dan kita fleksibelkan kesana. Dari kita harus aktif ke LPSE agar kita juga tidak kesulitan, seperti itu. Selama kita mengadukan keluhan kalau terjadi gangguan dan sebagainya itu kita menunggu. Yang penting kita sudah bisa masuk dan kita bisa menggunakan. (Wawancara 13 September 2012)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Habib selaku KASI Sarana

dan Prasarana DIKNAS SMP/Ketua Lelang DIKPORA Kota Surakarta:

Sudah sesuai, LPSE sangat intens untuk pekerjaanya, begitu ada yang kurang di panitia dari SKPD sangat respon sekali. (Wawancara 04 Juli 2012)

Rekanan juga dengan mudah untuk dapat mengetahui apakan keluhan

ataupun aspirasi mereka sudah direspon dengan cara melihat halaman fax

LPSE, lewat e-mail dan dapat pula melalui telepon. Pada waktu awal


commit to user

100

dibentuknya LPSE biasanya keluhan tersebut direspon selain melalui web juga

pada saat sosialisasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas sebanyak 3

kali dengan masa-masa sanggah. Berikut merupakan penuturan Staf Bidang


Surakarta, Bapak Bayu:

Dari halaman fax LPSE itu sudah ada, disitu banyak keluhan yang sudah direspon. Selain via web awal-awal dilakukan sosialisasi mengundang seluruh Kepala Dinas sebanyak 3 kali dengan masa-masa sanggah. (Wawancara 07 Juni 2012)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang


Surakarta:

Mereka dapat mengetahui dengan membuka e-mail kadang juga kita menghubungi lewat telepon. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Handoyo selaku perwakilan

SKPD pengguna layanan e-Procurement dari Staf Kesekretariatan Dinas

Pengelolaan Pasar:

Kadang kita diberitahu langsung oleh LPSE lewat kontak kita, kadang juga saya datang langsung tatap muka. (Wawancara 03 Juli 2012)

Hal yang tersebut juga didukung oleh Bapak Habib selaku KASI

Sarana dan Prasarana DIKNAS SMP/Ketua Lelang DIKPORA Kota

Surakarta:

Ada beberapa cara, kita lebih sering langsung melihat monitor (webLPSE). (Wawancara 04 Juli 2012)

Dari uraian mengenai responsivitas LPSE Kota Surakarta dalam

Pengadaan Barang dan Melalui Sistem e-Procurement diatas maka dapat


commit to user

101

disimpulkan bahwa respon/tanggapan yang diberikan oleh LPSE terhadap setiap

keluhan dan aspirasi dari SKPD maupun rekanan sudah cukup baik dan terdapat

kesesuaian didalamnya. Apabila terdapat keluhan mengenai kesulitan registrasi dan

verifikasi maka LPSE akan segera meninjaklanjuti hal tersebut dengan cara

mempercepat proses verifikasi dan juga membantu mengarahkan agregasi ke

pusat, sehingga SKPD dapat segera melaksanakan proses lelang. Apabila

SKPD maupun rekanan ingin mengetahui apakah keluhan mereka sudah

direspon atau belum, SKPD maupun rekanan dapat mengetahuinya dengan

cukup mudah dengan cara melihat halaman fax LPSE, lewat e-mail dan dapat

pula melalui telepon.

3. Akuntabilitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Melalui

Sistem e-Procurement

Akuntabilitas publik menunjukkan seberapa jauh penyelenggaraan

pelayann publik dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak

langsung kepada publik, maupun kepada pemerintah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa akuntabilitas merupakan

suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat

kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan petunjuk pelaksanaan yang

menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada pihak yang

memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Adanya indikator akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini

akan dapat digunakan sebagai acuan terhadap pelayanan yang digunakan oleh


commit to user

102

LPSE Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan

jasa secara elektronik yang sesuai dengan ukuran nilai-nilai dan norma yang

berkembang dalam masyarakat ataupun yang dimiliki oleh stakeholders.

Sehingga dapat dilihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang

dibuat oleh LPSE Kota Surakarta dalam pengadaan barang dan jasa secara

elektronik (e-Procurement) dapat berjalan dengan konsisten dengan kehendak

dari masyarakat yang dalam hal ini adalah SKPD-SKPD pengguna layanann

dan juga rekanan.

Untuk dapat mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

secara elektronik (e-Procurement) agar sesuai dengan keadaan masyarakat,

maka dibutuhkan penyerapan nilai-nilai dan norma yang berkembang

dimasyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan seimbang. Tidak

semua nilai dan norma yang berkembang dismayarakat dapat diserap

sepenuhnya oleh LPSE, namun hanya nilai dan norma tertentu saja yang dapat

berjalan dengan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh LPSE Kota

Surakarta. Nilai-nilai yang dapat diserap tersebut diantaranya adalah

keterbukaan, keadilan, efektivitas, transparan, efisien dan juga kepercayaan.

Nilai keterbukaan disini diterapkan agar pelaksanaan e-Procurement dapat

diikuti semua penyedia yang memenuhi persyaratan, selain itu dalam

pelaksanaannya juga dapat dilhat dan diakses oleh siapa saja. Nilai

keadilan/tidak diskriminatif juga digunakan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan e-Procurement agar LPSE dapat memberikan perlakuan yang

sama kepada calon penyedia sehingga dapat menghindari dan juga mencegah


commit to user

103

conflict of interest. Efektivitas juga menjadi nilai yang penting yang dapat

diambil supaya dalam pelaksaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik

dapat sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga

setiap pegawai LPSE dapat melaksanakan tugas secara tertib dan

bertanggungjawab. Selain nilai efektivitas diperlukan pula nilai efisiensi agar

dalam pelaksanaannya dana yang nantinya dianggarkan dapat digunakan

seminimum mungkin namun dengan pencapaian yang maksimal sehingga

dapat mencegah adanya pemborosan dan kebocoran keuangan. Kepercayaan

menjadi sebuah ukuran yang mahal bagi setiap organisasi pemerintah karena

saat ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah cukup lemah, namun

dengan adanya pegadaan barang dan jasa secara elektronik ini dan masyarakat

dapat memantau sendiri setiap proses pelelangan yang ada lambat laun

menimbulkan suatu kepercayaan kembali dari msyarakat kepada pemerintah.

Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah transparansi, transparasi

dituntut kepada seluruh organisasi-organisasi pemerintah agar dapat

menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance) sehingga

tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Transparansi yang ditunjukkan di LPSE ini dengan memberikan

informasi yang jelas dan seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga

menghindari penyalahgunaan wewenang dan jugas kolusi dari pegawai yang

ada. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fathkul selaku Staf Bidang


Surakarta:


commit to user

104

Keadilan, keterbukaan, efektivitas. Saya ambil contoh keterbukaan, karena semua orang bisa melihat dan mengakses. Kemudian proses kalau saya ikut lelang, fair bisa diketahui. Kemudian biasanya kongkalikong dalam tanda kutip menjadi ukuran keadilan, nilai keadilannya kan ada, adil dan tidak diskriminatif. Keterbukaan semangat yang diusung dalam pengadaan seharunya kan memang seperti itu, tidak ada diskriminatif, misalkan yang dari Jogja kan bisa ikut, yang dari Semarang juga bisa ikut. (Wawancara 28 Mei 2012)

Demikian juga yang diungkapkan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang


Surakarta:

Ya karena kan pelaksanaan kita sudah transparansi jadi bagaimana kita meminimalkan biaya. Kalau masalah kadang biaya lebih besar, nanti lewat elektronik biaya bisa di minimalkan. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Staf Bidang Administrasi Sistem

Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, Bapak

Bayu:

Nilai yang berkembang adalah kepercayaan, akuntabilitas dapat dipertangungjawabkan karena kita menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dalam artian masyarakat dapat memantau kegiatan yang dilakukan LPSE, otomatis norma kepercayaan ada disini. (Wawancara 07 Juni 2012)

Adanya nilai dan norma dalam masyarakat yang diadopsi oleh LPSE

Kota Surakarta diharapkan juga mampu membawa pelayanan yang baik dan

konsisten sesuai apa yang menjadi kebutuhan dari pengguna layanan. Adanya

kewajiban sesuai dengan TUPOKSI para pegawai LPSE untuk dapat

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat menimbulkan

kekonsistenan dalam pelayanan. Memang dapat dikatakan belum 100 %

karena memang penggunanan barang dan jasa secara elektronik ini masih baru

dan baru efektif dilaksanakan satu tahun semenjak tahun 2011 sehingga


commit to user

105

memerlukan adaptasi dan perubahan mainset berpikir, namun dapat dikatakan

kekonsistenan pelayanan sudah cukup baik karena dari segi sistem hampir

tidak pernah gagal karena adanya rekap di Surabaya dan juga di Solo sehingga

cukup membantu. Hal ini seperti yang dikemukakan Bapak Fathkul selaku Staf

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kota Surakarta:

Konsisten karena memang sudah ada kewajiban memaksa dari pimpinan. Konsistensi karena baru efektif 1 tahun 2011 kemarin konsistensinya cukup baik karena 80 % sudah masuk e-proc jadi saya kira dari segi sistem hampir tidak pernah gagal karena ada rekapnya satu di Surabaya satu di Solo. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Dharsono selaku selaku

Kepala Sekretariat/Helpdesk Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota

Surakarta:

Sudah konsisten, tapi penerapannya belum optimal. Karena barang baru memang ini memerlukan perubahan mainset tadi. Kita itu mau beralih ke teknologi, masyarakat itu kan tidak gampang tapi kan nanti 2013 harus jalan. Butuh waktu, kalau tahun ini belum optimal, tahun depan harus. (Wawancara 06 Juni 2012).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Bayu selaku Staff

Bidang Administrasi Sistem Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kota Surakarta:

Konsisten sudah, karena kita berbicara mengoperasikan tertib, kalau tidak konsisten tidak dapat berjalan. Memang prosedurnya dengan sistem seperti itu, kalau kita mengikuti prosedur, otomatis konsisten pasti mengikuti, karena ada konsistensi di situ. (Wawancara 07 Juni 2012)

Kekonsistenan tersebut juga dapat ditunjukkan melalui mekanisme

pertanggungjawaban kegiatan secara berkala dari LPSE kepada Pemerintah


commit to user

106

Kota Surakarta. Sebagai lembaga pemerintah LPSE dibawah naungan Bagian

Administrasi Pembangunan LPSE bertanggungjawab kepada Pemerintah Kota

Surakarta untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban terhadap tugasnya

dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik

kepada masyarakat. Mekanisme pertanggungjawaban tersebut dengan

memberikan laporan progres rekanan yang masuk dan juga berapa banyak

lelang yang sudah masuk, laporan pertanggungjaawaban tersebut diserahkan

secara berkala setiap bulan melalui kantor operasional. Sedangkan untuk

pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Surakarta dilakukan 3 bulan

sekali. Berikut penuturan Staf Bidang Administrasi Sistem Elektronik Bagian

Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, Bapak Bayu :

Setiap bulan LPSE memberikan laporan progress rekanan yang masuk, lelangnya sudah sampai berapa, disusun per bulan tapi dilaporkan secara masal melalui kantor operasional kegiatan monitoring 3 bulan sekali, kalau laporan perbulan lebih dikonsumsi kepala bagian administrasi tidak meutup kemungkinan Wawalikota. (Wawancara 07 Juni 2012)

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang Registrasi


Laporan pertanggungjawaban. laporannya pertriwulan. Penanggungjawabnya kepala bagian administrasi pembangunan. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Dharsono selaku Kepala


Surakarta:

Ya ada, bentuknya laporan. istilahnya kalau kegiatannya kita cukup hanya nota dinas. antar lingkup SKPD di lingkup PEMKOT cukup nota


commit to user

107

dinas. Kita ke Walikota cukup nota saja, tidak perlu surat-suratan. (Wawancara 06 Juni 2012)

Setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan maka kemudian

laporan tersebut dipelajari untuk kemudian dievaluasi apakan masih terdapat

kekurangan dan apa yang perlu dibenahi agar pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa secara elektronik dapat lebih optimal lagi. Selain melakukan evaluasi

dari hasil laporan pertanggungjawaban, pemerintah juga harus melakukan

monitoring terhadap pelayanan, monitoring tersebut dapat dilakukan secara

langsung maupun melalui laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat.

Biasanya evaluasi tidak harus menunggu laporan pertanggungjawaban selesai

dibuat, namun biasanya evaluasi dilakukan pada saat mengadakan rapat

koordinasi internal LPSE, rapat tersebut diagendakan 1 atau 2 bulan sekali

tetapi terkadang juga 3 bulan sekali. Sedangkan monitoring kepada LPSE

biasanya di lakukan setiap triwulan melalui laporan pertanggungjawaban. Hal

ini sesuai dengan keterangan Bapak Fathkul selaku Staf Bidang Pelatihan dan

Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:

Jadi memang ada evaluasi termasuk tim LPSE ikut evaluasi, diundang dievaluasi dalam forum. Forum dalam rakor, mengundang tim internal dari LPSE. Diagendakan 1 atau 2 bulan sekali atau bahkan 3 bulan jadi triwulan sekali. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal ini juga dibenarkan oleh oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang


Surakarta:

Ada, dilakukan tiap bulan, 3 bulan bisa, tapi biasanya tiap bulan kita melakukan Rakor. Tiap Rakor kita melakukan monitoring dan evaluasi. Semua kegiatan yang dilaksankana bagian administrasi pembangunan


commit to user

108

yang menggunakan APBD itu tiap bulan kita rakorkan. (Wawancara 28 Mei 2012)

Hal yang senada juga disampaikan Staf Bidang Administrasi Sistem

Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, Bapak

Bayu :

Kalau evaluasi memalui rapat internal organisasi saja, kalau monitoring berupa produk laporan triwulan. (Wawancara 07 Juni 2012)

Dari petikan-petikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk

mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-

Procurement) agar sesuai dengan keadaan masyarakat, maka dibutuhkan

penyerapan nilai-nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat nilai-nilai

yang dapat diserap tersebut diantaranya adalah keterbukaan, keadilan,

efektivitas, transparan, efisien dan juga kepercayaan. Pengadopsian terhadap

nilai dan norma juga cukup membantu kekonsistenan LPSE dalam

memberikan pelayanan walaupun memang dapat dikatakan belum 100 %

karena memang penggunaan barang dan jasa secara elektronik ini masih baru

sehingga masih memerlukan adaptasi dan perubahan mainset berpikir namun

sudah dapat berjalan dengan cukup konsisten. Pelayanan pengadaan barang

dan jasa secara elektronik juga memerlukan mekanisme pertanggungjawaban

kegiatan secara berkala kepada Pemerintah Kota Surakarta. Mekanisme

pertanggungjawaban tersebut dengan memberikan laporan

pertanggungjawaban yang diserahkan secara berkala setiap bulan melalui

kantor operasional. Sedangkan untuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah

Kota Surakarta dilakukan 3 bulan sekali. Laporan pertanggungjawaban


commit to user

109

tersebut pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi dan

monitoring terhadap kinerja dari LPSE itu sendiri. Evaluasi tersebut dilakukan

pada saat mengadakan rapat koordinasi internal LPSE, yang diagendakan 1

atau 2 bulan sekali tetapi terkadang juga 3 bulan sekali. Sedangkan monitoring

kepada LPSE biasanya di lakukan setiap triwulan melalui laporan

pertanggungjawaban.

Penilaian kinerja LPSE Kota Surakarta dalam pengadaan barang dan

jasa melalui sistem e-Procurement dengan 3 indikator dapat dilihat pada

matrik berikut:

Tabel IV. 4 Matrik Penilaian Kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement pada 3 Indikator

Indikator Penilaian Pelaksanaan Produktivitas Produktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

secara elektronik (e-Procurement) belum dapat berjalan dengan optimal karena masih banyak permakluman-permakluman dari SKPD dan tidak tertib administrasi dalam penyampaian laporan kegiatan, selain itu masih adanya kekurangan SDM baik kualitas maupun kuantitasnya. Walaupun belum optimal tetapi pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu interoperabilitas, jaminan keamanan data, transparasi dan juga persaingan sehat yang adil dan non diskriminatif.

Responsivitas Responsivitas yang ditunjukkan oleh LPSE dalam memberikan respon/tanggapan terhadap aspirasi dan keluhan dapat dikatakan sudah cukup baik, karena apabila terdapat keluhan yang masuk LPSE segera mengkonfirmasi dan meninjaklanjuti dengn melakukan verifikasi dan juga agregasi ke pusat sehingga SKPD dapat segera melakukan lelang. Cara untuk mengetahui jawaban dari keluhan tersebut juga dapat diketahui dengan mudah dengan melihat halaman fax LPSE, lewat e-mail dan dapat pula melalui telepon.

Akuntabilitas Akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari LPSE juga sudah dapat berjalan dengan cukup baik, dengan dilakukannya penyerapan nilai-nilai dan norma yang


commit to user

110

berkembang dimasyarakat yaitu keterbukaan, keadilan, efektivitas, transparan, efisien dan juga kepercayaan. Hal ini juga didukung adanya kekonsistenan LPSE dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun memang dapat dikatakan belum 100% karena memang penggunaan barang dan jasa secara elektronik ini masih baru. Kekonsistenan tersebut juga ditunjukkan dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban dalam bentuk LPJ dan juga adanya evaluasi dan monitoring.


commit to user

111

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum kinerja yang ditunjukkan oleh LPSE Kota Surakarta dalam

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Procurement sudah

cukup baik. Hal ini dapat dilihat keberhasilan pelaksanaan e-Procurement yang

telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari indikator-indikator yang

penulis pilih untuk mengukur kinerja dari LPSE pun mayoritas

menggambarkan keberhasilan dalam pelaksanaan e- Procurement.

Menurut penulis, terdapat kekurangan di sisi produktivitas LPSE yang

sedikit-banyak agak menghambat proses pelaksanaan e-Procurement itu

sendiri. Kekurangan ini dikarenakan karena LPSE Kota Surakarta dan

jajarannya masih beradaptasi dengan sistem e-Procurement yang

pelaksanaannya baru menginjak pada tahun pertama.

Melihat hasil analisa terdapat indikator yang mendukung dan kurang

mendukung keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui

sistem e-Procurement. Indikator yang dinilai menjadi faktor pendorong dan

penghambat keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui

sistem e-Procurement yaitu:

1. Produktivitas

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik kurang dapat

berjalan dengan optimal karena LPSE, SKPD dan juga rekanan belum


commit to user

112

terlalu siap untuk menerima metode baru dan masih harus beradaptasi

dengan sistem yang baru tersebut sehingga masih banyak ditemukan

permakluman-permakluman yang dilakukan oleh SKPD. Adanya

ketidaksiapam dari SKPD dan juga rekanan tersebut juga didorong oleh

sumber daya manusia (SDM) di LPSE yang masih kurang dibidang teknisi

baik secara kualitas maupun kuantitas.

2. Responsivitas

Responsivitas yang ditunjukkan oleh LPSE Kota Surakarta dalam

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Procurement

dapat dikatakan sudah cukup baik hal ini ditunjukkan dengan adanya

respon dan tanggapan yang diberikan secara cepat oleh LPSE Kota

Surakarta terhadap setiap aspirasi maupun keluhan yang disampaikan oleh

SKPD maupun rekanan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang ditunjukkan LPSE Kota Surakarta sudah cukup baik.

Hal ini dapat dilihat dari pengadopsian nilai dan norma dari masyarakat

untuk pelaksanaan e-Procurement dan juga kekonsistenan LPSE dalam

memberikan pelayanan kepada SKPD maupun rekanan. Selain itu sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Surakarta, LPSE

memberikan laporan pertanggung jawaban yang dilakukan rutin 3 bulan

sekali. Adanya laporan pertanggung jawaban tersebut sekaligus digunakan

LPSE untuk mengevaluasi dan monitoring kinerja LPSE selama ini.


commit to user

113

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran

dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Procurement:

1. Perlu adanya peningkatan SDM di LPSE Kota Surakarta baik secara

kualitas maupun kuantitasnya, peningkatan kualitas SDM LPSE Kota

Surakarta dapat ditempuh dengan dilakukannya pelatihan dan juga

BINTEK kepada setiap pegawai LPSE, sehingga setiap pegawai dapat

menguasai dan juga memahami sepenuhnya terhadap sistem e-

Procurement.

2. Memberikan teguran terhadap SKPD yang mengalami keterlambatan dalam

penyampaian laporan, sehingga tidak menghambat proses penyusunan

laporan kegiatan untuk kemudian diakses melalui internet.

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac/Kinerja...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac