STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS MELALUI

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

SYAIPUDIN ELMAN

NIM 1111046300001

KONSENTRASI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2015 M / 1437 H

v

ABSTRAK

Syaipudin Elman. NIM 1111046300001. Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS

Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi. Konsentrasi Manajemen Zakat & Wakaf, Program

Studi Muamalat,Fakultas Syariah & Hukum, UniversitasIslam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2015 M / 1436 H.

Sekripsi ini bertujuan untuk Mengetahui Strategi Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS.

Dengan menganaliss penyaluran dana ZIS di BAZNAS dan peningkatan ekonomi masyarakat

dari tahun 2013- 2014 . Sehingga mengetahui dampak penyaluran zakat bagi peningkatan

ekonomi masyarakat oleh BAZNAS, benar-benar telah dirasakan para Mustahik dan

masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari para tokoh dan perilaku yang diamati.Penelitian ini diperoleh penulis dari kantor BAZNAS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional

dirasakan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini telah bekerjasama dengan

pemerintah dalam menanggulangi masalah social dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama

bagi kaum mustahik, sehingga mampu menumbuh kembangkan masyarakat dengan berjiwausaha

yang gigih, professional dan menjadikan mereka sebagai muzzaki. Dengan adanya zakat dimana

penyaluran dana ZIS diberikan kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan

mengembangkan usahanya adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan

masyarakat. Namun demikian dibutuhkan kecermatan dalam memilih calon Mustahik dengan

harapan dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya. Dan sebagai alternative

penyaluran dana ZIS untuk usaha-usaha produktif mempunyai prospek yang cukup menjanjikan

dan signifikan di masa mendatang.

Kata kunci: pemberdayaan, ekonomi masyarakat, penyaluran dan zakat.

Pembimbing : Abdurrauf, M.A

Daftar Pustaka : Tahun 1990 s/d Tahun 2015

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala

rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat meyelesaikan Skripsi yang berjudul

“StrategiPenyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program PemberdayaanEkonomi”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu

(S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) pada Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulisan Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa banyak tangan yang terulur

memberikan bantuan. Ucapan rasa hormat dan terima kasih yang tulus atas segala

kepedulian mereka yang telah memberikan bantuan baik berupa kritik, masukan,

dorongan semangat, dukungan finansial maupun sumbangan pemikiran dalam penulisan

Skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih

kepada :

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta.

2. Bapak AM. Hasan Ali, MA selaku Ketua Prodi Muamalat, Bapak Abdurrauf,

M.A selaku sekretaris Prodi Muamalat. Dan dosen pembimbing yang berperan

bukanhanya sebagai mengeroksi kekeliruan dan memberikan arahan dan

bimbingan dalam skripsi.

3. Teristimewa kedua orang tua penulis, Bpk. Abdurrahman bin Rafi’i dan Ibu.

Endang Larasati tersayang yang telah membesarkan dan mendidik penulis

hingga seperti sekarang dengan penuh do’a, kasih sayang, kesabaran,

vii

keikhlasan, dan perjuangan hidup demi kelangsungan pendidikan dan masa

depan putra-putrinya.

4. Adik kandung penulis,KhairulMahfudz, AmaliyahFitri, NurulFaridha,

Muhammad Fuat Rahman yang selalu memberi dukungan moril dan materil

kepada penulis.

5. KaOce, Om nana selaku saudara yang selalu memberikan Motivasi sehingga

penulis mampu menyelesaikan skripsi.

6. Para Dosen fakultas Syariah dan Hukum yang tidak bisa disebutkan satu

persatunamanya yang telah banyak memberikan nasihat dan pengalamannya

kepada penulis.

7. Para pengurus BAZNAS terutama Bapak Deni Hidayat yang telah menerima dan

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan di UIN khususnya mahasiswa ZISWAF angkatan

2011, Banyak sekali kenangan-kenangan yang telah kita lalui bersama-sama.

Semoga silaturahmi kita dapat terus terjalin dan kita semua mencapai

kesuksesan bersama-sama.

9. Teman-teman dari Ikatan Lingkar Zakat Madani (LZM UIN Jakarta), dan

sahabat-sahabat KKN KAMIyang telah menjadi inspirasi dan keluarga kedua

bagi penulis serta selalu memberikan do’a dan dukungan yang sangat berarti

bagi penulis.

10. Ramadhana, Achmad Rendy,M.A.S.S. Moyo, Hendriansyah, Eva Nurlutfiah,

Nurseha Satyariani ,Siti Kholifah, Putri Novianti, MitraYunimar YM, Rini Dian

Haerani, Rozalia danSahrul Rahmatulloh, Ainul Yaqin kawan yang lainnya yang

viii

telah menjadi kawan setia selama masa-masa studi dan selalu memberikan

masukan, inspirasi serta saran bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

11. Teman-teman dari PRUDENTIAL Dinasty Agency, khususnya Ibu

SitiMurningsih selaku AM dan Rian Dwi Cahya selaku manajer yang selalu

memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.

12. Titik Rahmawati, Veronika, Rita Dahlia, Hasan al-farisi, Falahul Mualim dan

seluruh teman-teman AIC pusat yang selalu memberikan motivasi dan saran

bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

13. Seluruh staf karyawan Perpustakan Utama UIN dan Perpustakaan FDK untuk

referensi buku-bukunya.

14. Serta kepada seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu atas semua

bantuan dan masukannya kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas

seluruh bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan

Skripsi ini.Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Aamiin....

Jakarta, 05 Agustus 2015

Syaipudin Elman

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan permasalahan yang

harus di atasi melalui program pemerintah dan partisipasi semua elemen

masyarakat. Menteri kordinator bidang kesejahteraan rakyat mengukapkan

bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2005 sama dengan kondisi 15 tahun

yang lalu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk

miskin pada tahun 2014 sebesar 28,55 juta orang atau 11,47 persen dari

seluruh penduduk Indonesia.1

Problematika kehidupan umat islam sangatlah kompelks, kemiskinan,

kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar bangsa

Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim.2

Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini. Paska krisis

sampai saat ini, pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya kemiskinan

dan otonomi daerah sejak 1 januari 2001 juga tidak banyak membantu.3

1 BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat,Manajem Zis Bazis Provinsi

DKI Jakarta, (Jakarta : BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006, cet.1), h vii 2 Fuad Amsari, Islam kaafah tantangan dan aplikasinya , (Jakarta ;Gip, 1995), cet; 1, h 208

3 Institut Manajem Zakat, Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Kabupaten

Potensial di Indonesia (Ciputat : PT. Mitra Cahaya Utama, 2006, cet 1), h. 26

2

Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisahan antara kaum

miskin dan kaum kaya. Padahal dalam islam telah mengajarkan kepada kita

untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin

dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat. Zakat

diharapkan dapat mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang

kaya dan miskin. Di samping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan

atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada

level sosial masyarakat.4

Menurut UNICEF, kemiskinan sebagai ketidak milikan hal-hal secara

materi kebutuhan manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya

yang dapat menghindarkan manusia dari kemiskinan. Ravalion menyatakan

dalam decade 1970-an merumuskan garis kemiskinan (proverty line) untuk

menentukan tingkat pendapatan minimum untuk mencukupi kebutuhan fisik

dasar, seseorang berupa kebutuhan makanan, pakaian, serta perumahan

sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya.5

4 Nurdin Mhd. Ali. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal.(Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada 2006), h. 2 5 http; //www. Portalgaruda.org/article.php/ strategi pengelolaan zakat dalam pengetasan

kemiskinan, html. Diakses pada 1 Desember 2014

3

Salah satu ajaran Islam yang harus ditangani secara serius adalah

penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan,

pemberdayaan dan penyaluran dana zakat. Salah satu instrument keuangan

islam adalah dana zakat.6

Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi

instrument yang solutif. Zakat sebagai instrument pembangunan

perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat didaerah. Memiliki banyak

keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvesional yang kini telah ada.7

Zakat merupakan kewajiban orang berpunya (kaya) terhadap orang miskin

dan merupakan hak orang miskin, maka zakat dapat berfungsi untuk

menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah

kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi

kehidupan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah.8

Dalam surat Ar-Taubah ayat 103,

صلىتك سكه لهم وهللا سميع ا وصل عليهم إن كيهم به تز هم و خذ مه أمىلهم صدقة تطهر

عليم

6 Abdul Majid,Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi, (Bandung : Pustaka

setia, 2002), h. 213 7 Ali Sakti, Analisis Teoritis Islam Jawaban AtasKekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta:

Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), h. 192. 8 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern,(Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet

ke empat, h.10

4

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(At-Taubah: 103) .9

Allah menyuruh dan meminta untuk mengambil zakat dari sebagian

harta muzzaki dan perintah zakat ini merupakan suatu paksaan. Islam pun

mengajarkan bahwa setiap individu, di samping memenuhi kepentingan

sendiri, seharusnya memainkan peranan dalam menyebarkan kebaikan dengan

cara menolong orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap orang bisa dan

seharusnya memberikan sumbangan untuk menciptakan masyarakat yang

lebih baik.10

Oleh karena itu, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai sebuah

kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai

lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.11

Zakat, sekalipun dibahas dalam pokok bahasan “ibadah”, karena

dipandang bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sholat, sesungguhnya

merupakan bagian system sosial-ekonomi Islam, dan oleh karena itu di bahas

didalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.12

Allah telah memberikan kelebihan yaitu akal pikiran kepada manusia,

dengan akal yang dapat mereka gunakan adalah untuk mengelola alam,

9 Al-Qur’an dan Terjemah

10 Muhammad, Ekonomi Makro Dalam Persepktif Islam, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta,

2004) , cet. 1, h. 32 11

Djamal Doa, Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan,(Jakarta:

Nuansa Madani,2004), cet. Ke.1.h.93 12

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera, 1991), h. 848-876

5

sehingga manusia mendapatkan manfaat, baik bagi dirinya maupun

masyarakat. Di bumi, manusia diberi tugas untuk mengelola alam dan

meningkatkan kehidupan di dalamnya yaitu dengan cara saling tolong-

menolong, seperti yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang kuat

memberikan pertolongan kepada yang lemah, maka dari itu dengan

keseimbangan dunia ini dapat tercapai. Zakat adalah salah satu cara untuk

mewujudkan prinsip tolong-menolong dan salah satu cara untuk mewujudkan

keadilan sosial.13

Zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan

iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila

penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik, untuk keperluan

konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/lembaga

yang amanah dan professional.14

Dalam dua tahun terakhir ini, penyaluran dana zakat cenderung meningkat

dari waktu ke waktu, dari data yang di himpun jumlah penyaluran dana zakat

pada tahun 2013 pada BAZNAS sebesar 44,363 miliyar rupiah. Dan sementara

itu peningkatan persentase dalam penyaluran dana zakat yang di lakukan oleh

BAZNAS pada tahun 2014 sebesar 45,113 miliyar rupiah. Dari data tersebut,

terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah penyaluran dana zakat yang di

lakukan oleh BAZNAS.Dalam rentang waktu 2013 dan 2014, penyaluran dana

13

Farida Prihatini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia

(Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 47-48 14

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudi, Zakat dan Wirausaha,(Ciputat: CED, 2005), h. 15

6

zakat BAZNAS mengalami kenaikan sebesar hampir 11,75 persen, dari total

nilai penyaluran sebelumnya sebesar 44,363 miliar rupiah menjadi 45,113

miliar rupiah.

Dari kasus di atas penulis beranggapan bahwa lembaga zakat harus

memiliki strategi yang tepat khususnya pada program pemberdayaan ekonomi

yang merupakan solusi dalam hal membantu BAZNAS dalam menjalankan

programnya. Untuk itu kiranya penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini

dengan judul ”STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS

MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI”

B. Identifikasi Masalah

Berbicara mengenai strategi penyaluran perlu pembahasan yang cukup

luas. Demi terselesaikannya penulisan ini, maka dalam penelitian penulis

hanya memfokuskan pada pembahasan strategi penyaluran dana zakat pada

program pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah penelitian di atas, maka untuk

mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalahnya sebagai

berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan

ekonomi yang dilakukan BAZNAS?

2. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat melalui program

pemberdayaan ekonomi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat ?

7

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

dalam menyalurkan dana zakat

b. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi umat pada (BAZNAS)

melalui dana zakat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi hasanah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/i terutama

manajemen zakat (ziswaf) agar dapat mengetahui sisi manajerial

BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat.

b. Manfaat praktis : Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kajian

yang menarik dan dapat menambah wawasan serta cakrawala

keilmuan khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca

c. Manfaat Masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai zakat,

khususnya pada strategi penyaluran dan pemberdayaan ekonomi

melalui program rumah makmur (BAZNAS)

8

E. Kerangka teori dan konseptual

1. Kerangka teori

Untuk mempermudah penulis, maka ada beberapa istilah yang perlu

penulis jelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini,

diantaranya tentang Zakat, Infaq, Sedekah, Strategi, Penyaluran dan

Pemberdayaan.

Istilah Shadaqah, Zakat dan Infaq menunjuk kepada satu pengertian

yaitu sesuatu yang dikeluarkan Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki

persamaan dan peranannya memberikan kontribusi yang amat signifikan

dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu Zakat

hukumnya wajib sedangkan Infaq dan Shadaqah hukunya sunnah. Atau

zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan,

sementara Infaq dan Shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk

sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya suka

rela itu yang disebut Infaq dan Shadaqah Zakat ditentukan nisabnya,

sedangkan Infaq dan Shadaqah tidak memiliki batas, Zakat ditentukan

siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan Infaq boleh diberikan

kepada siapa saja15

.

Menurut Prof Onong Uchyana Effendi, M.A, strategi pada

hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk

15

http://gerakaninfaq.blogspot.com/2010/06/perbedan-dan-pengertian-zakat-infaq.html. Diakses

pada tanggal 1 Desember 2014 jam 20.23

9

mencapai tujuan tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang

hanya memberi arah saja, melainkan harus mampu menunjukan

bagaimana taktik operasionalnya.16

Strategi berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang

suatu organisasi. Strategi juga terkait dalam menentukan bagaimana suatu

organisasi menempatkan dirinya dengan mempertimbangkan keadaan

sekeliling, terutama terhadap pesaingnya.17

Kata penyaluran berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang

berati pembagian, secara terminologi peyaluran adalah penyaluran

(pembagian & pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat.18

Sedangkan pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya

yang berati tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya

membangun sumber daya dengan mendorong, memotivasi dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya

untuk mengembangkannya.19

Sementara itu, suatu proses pemberdayaan menurut Malcolm Payne

pada dasarnya ditunjukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk

mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan

16

Onong Uchayana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 1992) Cet. Ke-4, h. 32 17

David Faulkner dan Gerry Johnson, Strategi Manajemen, (Jakarta: PT. Elex Media

Komputindo, 1995). h. 3 18

W.H.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 1999),

cet. 7, h. 269 19

Mubyarto,Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta : BPFE, 2000) cet1. h. 263

10

terkait akan dengan dirinya termasuk mengurangi efek hambatan pribadi

dan sosial dalam melakukan tindakan. Dengan demikian pemberdayaan itu

adalah merupakan suatu daya kekuatan yang timbul sebagai usaha untuk

mengadakan perubahan agar terciptanya perbaikan dan peningkatan

kualitas kehidupan suatu masyarakat.20

2. Kerangka konsep

Konsep penelitian ini menitik beratkan pada strategi penyaluran dana

zakat program pemberdayaan ekonomi (rumah makmur) pada Badan Amil

Zakat Nasional, yaitu untuk melihat bagaimana proses pengelolaan

metode strategi penyaluran dengan menerapkan strategi-strategi yang baik

dan efektif agar mampu meningkatkan ekonomi pada masyarakat kecil

melalui program pemberdayaan ekonomi (rumah makmur) di BAZNAS,

serta melihat bagaimana perkembangan jumlah penerima manfaat pada

program ini.

F. Review Studi Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka

diperlukan kajian terdahulu. Sebelum membuat skripsi ini penulis melakukan

kajian pustaka yang berupa judul-judul skripsi yang telah ada sebagai

pembanding dari skripsi ini, anrata lain sebagai berikut:

20

Oneng Nurul Bariyah, Total Quality Management Zakat prinsip dan praktek

Pemberdayaan Ekonomi,(Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), cet, 1. h. 55.

11

No.

Nama Peneliti,

Judul Penelitian

Keterangan dan

Isi Penelitian

Perbedaan

1.

2.

Atik

Nurdiana“Pemberday

aan Dana Zakat

Baitul Qiradh

Melalui Program

Usaha Kecil

Menengah”. Jurusan

Manajemen Dakwah,

Fakultas Ilmu Dakwah

dan Ilmu Komunikasi,

UIN Jakarta tahun

2011.

Siti Masuko“Strategi

Penyaluran Dana

Lazis Yayasan

Amaliyah Astra

Dalam Rangka

Skripsi ini membahas

tentang Pemberdayaan

Dana Zakat Melalui

Dana Zakat Melalui

Program Usaha Kecil

Menengah. Penelitian

ini dilakukan pada

tahun 2011.

Skripsi ini membahas

tentang strategi

Penyaluran Dana Lazis

Yayasan Amaliyah

Astra Dalam Rangka

Skripsi ini membahas

tentang strategi Strategi

Penyaluran Dana Zakat

BAZNAS Melalui

Program Pemberdayaan

Ekonomi. Penelitian ini

dilakukan pada tahun

2015.

Skripsi ini membahas

tentang strategi

Penyaluran Dana Zakat

BAZNAS Melalui

12

3.

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat”.

Jurusan Perbankan

Syariah, Fakultas

Syariah dan Hukum,

UIN Jakarta tahun

2014

Muklisin

“Pendistribusian

Dana Zakat untuk

Pemberdayaan

Ekonomi pada Bazda

Karawang”. Jurusan

Manajemen Dakwah,

Fakultas Dakwah dan

Komunikasi, UIN

Jakarta tahun 2011

Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat.

Penelitian ini dilakukan

pada tahun 2014

Skripsi ini membahas

tentang

Pendistribusian Dana

Zakat untuk

Pemberdayaan

ekonomi pada Bazda

karawang. Penelitian

ini dilakukan pada

tahun 2011

Program Pemberdayaan

Ekonomi. Penelitian ini

dilakukan pada tahun

2015

Skripsi ini membahas

tentang Strategi

Penyaluran Dana Zakat

BAZNAS Melalui

Program Pemberdayaan

ekonomi. Penelitian ini

dilakukan pada tahun

2015

13

G. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni

ssebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis

berupa wawancara dengan badan amil zakat nasional studi dokumentasi

pada arsip-arsip berupa laporan keuangan serta dokumentasi lain yang

terkait dengan permasalahan ini

b. Sumber data penelitian ini yaitu:

1). Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak

BAZNAS langsung melalui instrumen wawancara yang secara

terstruktur.

2). Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan

referensi lain seperti buku, majalah, makalah tahun dan setiap artikel

yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas,

dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs

internet21

21

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta , 2008),

cet, 1. H. 40.

14

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode sebagai

berikut:

a. Interview (wawancara), adalah salah satu cara mendapatkan data dengan

bertanya dalam bentuk komunikasi verbal atau wawancara guna

mendapatkan informasi dari responden dalam hal ini adalah pihak

manajemen lembaga yang diperlukan informasinya dalam mendukung

penulisan skripsi ini.

b. Studi Dokumenter, digunakan untuk melengkapi data yang dijaring melalui

teknik wawancara. Data yang dihimpun melalui teknik studi dokumenter

ini adalah data perkembangan jumlah rumah makmur BAZNAS dan

program-program yang lainnya.

3. Metode pengolahan dan analisis data

Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan

data. Proses analisis bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-

informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data,

menyusun dan mengklasifikasikannya dan menganalisa penerapan strategi

penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS khususnya pada program

pemberdayaan ekonomi.22

22

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta , 2008),

cet, 1. H. 40.

15

4. Teknis penulisan skripsi

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku ”pedoman

penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012”, yang merupakan sandaran dari penulisan

karya ilmiah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada umumnya,

khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk keserasian dan ketertiban pembahasan serta untuk mempermudah

analisa materi dan penulisan skripsi ini, maka penulis menjelaskan dalam

sistematika penulisan. Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari lima bab yang di

bagi dalam sub bab dan setiap sub bab mempunyai pembatasan masing-masing

yang akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar

belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, review studi

terdahulu, metode penelitian dan teknik penulisan serta sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini, penulis menguraikan dan menjelaskan teori mengenai

strategi penyaluran dana zakat pada BAZNAS yang meliputi: konsep

16

strategi: pengertian strategi dan tahapan strategi. Konsep penyaluran:

pengertian penyaluran, dasar hukum, ruang lingkup dan tujuan.

Konsep pemberdayaan: pengertian pemberdayaan, tujuan, tahap-

tahap dan indikator pemberdayaan.

BAB III PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS

Dalam bab ini, penulis menguraikan gambaran umum dari Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang meliputi: sejarah singkat

BAZNAS, legal formal BAZNAS, visi dan misi BAZNAS, Program

pemberdayaan ekonomi BAZNAS dan Stuktur organisasi

BAZNAS, pekembangan BAZNAS, penyaluran dana zakat

BAZNAS.

BAB IV STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS DAN

PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT.

Dalam bab ini, penulis menguraikan Motode strategi penyaluran

dana zakat program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS, Pengaruh

strategi penyaluran dana pada program pemberdayaan ekonomi .

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini mencakup kesimpulan dari keseluruhan

pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta

saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi

ini

17

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa yunani, strategos

yang berarti jendral. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa

peperangan yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh.

Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan

organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.1

Dalam bukunya George A. Steiner yang berjudul Kebijakan dan Strategi

Manajemen, George mendefinisikan Strategi berasal dari bahasa yunani

yaitu strategos, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara

harfiah berarti “seni para jenderal.” Kata ini mengacu kepada perhatian

utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah

penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan

mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan

strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya

secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.2

1 Rafi’udin dan Manna Abdul Djaliel, Prinsip Dan Strategi Dakwah, (Bandung : Pustaka

Setia, 1997), h. 76 2 George A. Steiner, John B. Miner, Kebijakan dan Strategi Manajemen (Jakarta:

Erlangga, 1997), h.18

18

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian strategi, penulis

mengedepankan beberapa pengertian strategi yang dikemukakan oleh

beberapa pakar diantaranya :

a. George L. Morrisey, dalam bukunya Pedoman Pemikiran Strategis

memberikan definisi, strategi adalah pelengkap alamiah bagi visi dan

misi, strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah yang

dijalani oleh suatu organisasi agar misinya tercapai.3

b. Michael Allison Jude Kaye, dalam bukunya Perencanaan Strategis

Bagi Organisasi Nirlaba, memberikan definisi strategi adalah

prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh

organisasi.4

c. Hamel dan Prahalad, mendefinisikan strategi sebagai tindakan yang

bersifat senantiasa meningkat/ incremental dan terus-menerus, serta

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan

oleh para pelanggan di masa datang.5

Dari pengertian para pakar, dapat dikatakan bahwa strategi adalah

suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu strategi

memiliki beberapa sifat, antara lain :

3 George L. Morrisey, Pedoman Pemikiran Strategis: Membangun Landasan

Perencanaan Anda ( Jakarta: Prenhallindo, 1997), h.69 4 Michael Allison Jude Kaye, Perencanaan Strategis: Bagi Organisasi Nirlaba (Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 3 5 Thomas Sumarsan, Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan

pengukuran Kinerja (Jakarta: Indeks, 2013), h. 61-62

19

1) menyatu (unified), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam

perusahaan

2) menyeluruh (comprehensive), yaitu mencakup seluruh aspek dalam

perusahaan

3) integral (integrated), yaitu seluruh strategi akan cocok/sesuai dari

seluruh tingkatan (corporate, business, dan functional)6

Beberapa penulis dewasa ini mengacu kepada strategi induk

sebagai kebijakan.Strategi tidak hanya diartikan sekedar cara untuk

menghadapi musuh atau pesaing saja, tetapi sebagai pola pikir dan

tindakan yang memiliki wawasan yang lebih luas dan mendasar (Hartanto,

dkk 1988).

Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil

yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi

dan prospek yang dihadapi. Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan

tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis. Strategi

pada dasarnya terdiri atas dua hal. Pertama, tindakan manajemen yang

terukur dan bertujuan (intended strategy) dan, kedua, reaksi atas

perkembangan yang tidak diantisipasi sebelumnya dan tekanan persaingan

seperti peraturan pemerintah, masuknya pendatang baru, dan perubahan

taktik pesaing.7

6 Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik , h.

17 7 Bambang Hariadi, Strategi Manajemen, Strategi Memenangkan Perang Bisnis (Malang:

Bayumedia, 2003), h. 8

20

Strategi juga akan berfungsi untuk mengarahkan tingkah laku

organisasi di dalam lingkungannya, pemilihan strategi tertentu

mencerminkan bagaimana rencana memadukan kekuatan, kelemahan

organisasi dengan kesempatan hambatan yang terdapat dalam

lingkungannya.

Jika disimpulkan dari pengertian-pengertian di atas bahwa strategi

adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan

lingkungan secara efektif yang terbaik, karena strategi merupakan kunci

dari terlaksananya misi yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga

untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

2. Fungsi dan Tingkatan Strategi

a. Fungsi Strategi

1. Strategi sebagai rencana (Plan)

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan

untuk menghadapi tantangan linkungan tertentu. Bertitik tolak

dari kesadaran kekuatannya.

2. Strategi sebagai pola (Pattern)

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk

menghadapi tantangan/ancaman atau memanfaatkan peluang yang

terdapat dilingkungan.8

8 Matondang, Kepemimpinan:Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik,(Bandung:

Pustaka Setia, 1997), h. 73

21

3. Strategi sebagai kedudukan (Position)

Penempatan perusahaan dilingkungan makro. Strategi

menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan

lingkungannya.

4. Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman

lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan

wawasan koalisi dominan itu.9

b. Tingkatan Strategi

Strategi terdapat pada berbagai tingkatan dalam sebuah organisasi.

Tingkatan strategi dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu:

1. Strategi Korporat (Corporate Strategy)

Suatu pernyataaan maksud sebuah perusahaan, arah

pertumbuhannya dan tujuan jangka panjangnya. Tujuan korporat

perusahaan terpusat pada sebuah pertanyaan kunci: bisnis apa yang

harus digeluti perusahaan? Strategi korporasi akan menentukan

apakah bentuk kegiatan bisnis dari organisasi tersebut, perlukah

satu perusahaan diintegrasikan dengan perusahaan lain atau harus

berdiri sendiri-sendiri dan bagaimana bisnis tersebut berhubungan

dengan masyarakat.

9 Matondang, Kepemimpinan:Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik,(Bandung:

Pustaka Setia, 1997), h. 73

22

2. Strategi Bisnis (Business Strategy)

Pernyataan rinci definisi, misi, tujuan, unit bisnis dan

ancangan-ancangan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan

jangka panjang perusahaan. Isu utama strategi dalam level ini

ialah berkenaan dengan persaingan di suatu pasar oleh setiap unit

bisnis, misalnya apa saja keuntungan terhadap pesaing, apa

peluang yang dapat dimanfaatkan, bagaimana perusahaan harus

mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai posisi

kompetitif yang diinginkan.

3. Strategi Operasional/Fungsional (Operational/ Functional

Strategy)

Suatu perancanaan rinci tujuan jangka pendek dan metode

yang akan di gunakan oleh suatu bidang operasional untuk

mencapai tujuan jangka pendek unit bisnisnya. Isu utama strategi

pada level ini berkenaan dengan bagaimana masing-masing

bagian dari organisasi dapat dirangkai secara bersama-sama

membentuk strategic architecture yang secara efektif mampu

menghasilkan arah strategik.10

10

Thomas Sumarsan, Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan

pengukuran Kinerja (Jakarta: Indeks, 2013), h. 62

23

3. Tahapan Strategi

Strategi juga melalui berbagai tahapan dalam prosesnya, secara

garis besar strategi melalui tiga tahapan, yaitu:11

a. Perumusan Strategi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan

strategi yang akan dilakukan. Sudah termasuk di dalamnya adalah

pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal,

menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu

objektifitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi

untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu

sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan

suatu keputusan dalam proses kegiatan.

b. Implementasi Strategi

Setelah kita merumuskan dan memilih strategi yang telah

ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi

yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang

telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari

seluruh unit, tingkat, dan anggota organisasi.

c. Evaluasi strategi

Tahap akhir dari srategi ini adalah evaluasi strategi diperlukan

karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk

11

Fred R. David, Manajemen Strategi Konsep, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h. 30

24

menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk

strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan

evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang

dinyatakan telah dicapai. Ada tiga macam kegiatan mendasar untuk

mengevaluasi strategi.

Dari tahapan strategi di atas bahwa merumuskan,

mengimplementasi dan mengevaluasi suatu strategi itu harus dilakukan

untuk kelancaran sebuah kegiatan ataupun program. Kerena fungsi

merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi dari sebuah

strategi itu dapat mengembangkan sebuah tujuan yang akan dicapai

oleh organisasi maupun lembaga. Dalam hal ini, suatu perusahaan atau

lembaga akan dapat mengukur sejauh mana kegiatan atau program

yang sudah dilaksanakan dengan baik.

B. Konsep Penyaluran

1. Pengertian penyaluran

Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa inggris

yaitu distribute yang berati pembagian, secara terminologi penyaluran

adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa

tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran

barang keperluan sehari-hari(terutama dalam masa darurat) oleh

pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.12

12

W.H.S Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

1999), cet. 7, h. 259

25

Menurut Philip Kotler dalam bukunya ” Manajemen Pemasaran”

mengatakan bahwa penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling

tergantung yang terlibat dalam suatu proses untuk menjadikan suatu

produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal

ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan,

mengirimkan) kepada orang atau kebeberapa tempat.

2. Jenis-jenis Penyaluran

Ada tiga jenis penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktifitas ekonomi

masyarakat, yaitu:

1. Resiprositas13

Resiprositas menunjuk pada gerakan diantara kelompok-kelompok

simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan

timbal balik antara individu-individu atau antara kelompok sering

dilakukan. Dalam hubungan seperti ini, resiprositas merupakan

kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau

kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk

kita, atau dalam tindakan yang nyata membayar atau membalas

kembali kepada orang atau kelompok lain.

13

Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, (Jakarta: Preanda Media Group, 2009), cet. 1,

h. 104-111

26

2. Redistribusi14

Menurut sahlin definisi redistribusi adalah sebagai pooling yaitu

perpindahan barang atau jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan

proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota sesuatu

kelompok melalui pusat dan pembagian kembali kepada anggota-

anggota kelompok tersebut. Jadi redistribusi merupakan gerakan

approsiasi kearah pusat kemudian dari pusat didistribusikan

kembali.

3. Pertukaran

Pertukaran (exchange) merupakan distribusi yang dilakukan

atau terjadi melalui pasar. Pertukaran yang dilakukan adalah yang

menunjukan tentang penciptaan keuntungan dan reinvestasi

keuntungan ke dalam produksi serta harga yang ditetapkan pada

prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran.15

3. Macam-macam penyaluran

Ada tiga macam-macam penyaluran yang dapat ditemukan dalam

aktivitas ekonomi masyarakat yaitu:

1. Penyaluran barang konsumsi

Dalam hal ini barang yang disalurkan atau didistribusikan adalah

barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan kehidupanya. Jadi barang konsumsi

14

Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, (Jakarta: Preanda Media Group, 2009), cet. 1,

h. 104-111

15

Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, (Jakarta: Preanda Media Group, 2009), cet. 1,

h. 104-111

27

terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen

melalui agen, pengecer lalu ketoko-toko.

2. Penyaluran jasa

Dalam hal ini penyaluran dilakukan adalah secara langsung kepada

konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan

dikonsumsi pada saat bersamaan.

3. Penyaluran kekayaan

Menurut ulama Hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang

dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang dan

uang. Kekayaan adalah nilai asset seseorang diukur pada waktu

tertentu.

4. Penyaluran pendapatan

Pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara

ekonomis.16

Dari kutipan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud

dengan manajemen penyaluran dan ZIS adalah sesuatu aktivifas atau

kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen ZIS yang

ada dilembaga tersebut dalam upaya menyalurkan dana ZIS yang

didapatkan dari para donatur atau muzzaki sehingga dana ZIS bisa

cepat disalurkan kepihak yang membutuhkan yaitu mustahik.

4. Bentuk Penyaluran

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:

16

Fandi Tjiptono, Strategi Bisnis Modern, (Yogyakarta: Andi, 2000), Cet. 1, h.135

28

a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berati bahwa zakat hanya diberikan

kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berati

bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya

kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan

mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti diri

pada orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan

sesaat ini idealnya adalah hibah.

b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai

target merubah keadaan penerima dari kondisi katagori mustahik

menjadi katagori muzakki. Target ini adalah target yang amat besar

yang tidak dengan mudah dalam jangka waktu yang amat singkat.

Untuk itu penyaluran dana zakat harus disertai dengan pemahaman

yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila

permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab

kemiskinan tersebut sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat demi

tercapainya target yang telah dicanangkan.17

5. Penyaluran Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Perubahan dibidang ekonomi berpengaruh terhadap struktur sosial.

Disatu pihak kita makin banyak melihat potensi muzzaki, pada masa lalu

jumlah ”orang kaya” hanya terbatas. Sekarang jumlah itu makin banyak

dengan terbukanya kesempatan usaha. Tetapi yang lebih penting bagi kita

17

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudi, Zakat dan Wirausaha,(Ciputat: CED, 2005), h.

25

29

adalah makin besarnya ”golongan menengah” pada masa lalu, zakat

barang kali lebih banyak disosialisasikan dengan ”orang kaya” pemilik

harta. Sekarang potensi total dari sumber zakat itu melebar dan lebih besar.

Ini menimbulkan dampak pada pengelolaan, khususnya dalam aspek

mobilisasinya.

Di lain pihak mereka yang hidup dibawa garis kemiskinan, yang

berhak menerima zakat, walaupun dari segi angkat absolut bisa saja

bertambah. Tapi disini konsep ”garis kemiskinan” harus diperhatikan.

Melihat dari struktur sosial, sekelompok masyarakat mungkin tergolong

miskin. Tapi tingkat kemiskinan berkurang. Atau dengan perkataan lain,

sebagian lapisan masyarakat miskin telah meningkatkan pendapatan dan

tingkat kesejahteraannya.

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada

umunya adalah dengan yang biasa disebut ”zakat produktif” pokok

gagasanya adalah menolong golongan miskin tidak memberi ”ikan”

melainkan dengan ”kail” kalau zakat diberikan hanya semata-mata untuk

dikonsumsi maka pertolongan itu bersifat sementara. Tetapi kalo diberikan

untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka

pertolongan itu akan sangat membantu yang bersangkutan untuk keluar

dari garis kemiskinan.

Dengan munculnya gagasan seperti itu ada beberapa pola penyaluran

dana zakat:

30

a. Zakat diberikan secara langsung kepada fakir miskin untuk keperluan

konsumtif. Dalam konteks perubahan sekarang, maka bagian zakat

ini diarahkan terutama kepada golongan ”the destitute” yang sifatnya

”relief” dan dampak bersifatnya jangka pendek.

b. Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan

pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidup kekurangan.

c. Sebagian dana zakat dan dana lainnya (shadaqah, infaq dan wakaf)

diperuntukan guna membangun prasarana ibadah dan

pendidikan/dakwah islam.

d. Sebagian kecil zakat kini sudah diarahkan ke tujuan produktif, baik

berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga bagi golongan miskin

tetapi mesti tergolong ” the destitute”, dengan harapan, mereka bisa

melepaskan diri dari kemiskinan. Bahkan dalam jangka waktu tertentu

diharapkan bisa menjadi muzzaki, setidak-tidaknya dalam zakat

fitrah.

e. Bagian yang lain, yang sejumlahnya sedikit, diperuntukan untuk

”amil” bisa berkembang, yaitu tidak semata-mata untuk orangnya,

melaikan bisa pula lembaganya yang mengelola dan bisa memajukan

dari segi pengorganisasiannya.18

Masalah yang perlu dipelajari adalah pengalokasiannya. Baik amil,

badan amil, badan amil maupun muzzakki langsung, pada umunya

mengalokasikan sebagian dana zakat itu (lebih dari 50%) untuk fakir

18

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudi, Zakat dan Wirausaha,(Ciputat: CED, 2005), h.

55

31

miskin. Namun demikian meningkatnya jumlah penerima zakat dan dilain

pihak dan berkurangnnya (secara relatif) jumlah mustahik secara hipotis

dapat diperkirakan bahwa bagian zakat untuk non fakir akan semakin

meningkat.

C. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat, Infaq dan sedekah

Perkataan zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan

subur. Makna lain dari kata zaka, sebagaimana digunakan dalam Al-

Qur’an adalah suci dari dosa.19

Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan

zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika

pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam,

harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan

berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).

Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh

setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan

syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, (jumlah

minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka

waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat

hartanya), dan kadar-nya (ukuran besarnya zakat yang harus

dikeluarkan).20

19

Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan

Penerjemahan Al Qur’an, 1993), h. 463 20

Mohammad Daud Ali, Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet.1, h. 241

32

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan

pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta

yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan

bertambah, suci dan baik.21

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat

At-Taubah: 103 dan surat Ar-Ruum: 39,

“ ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(AQ. At-

Taubah ayat 103)

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada

sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu

maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat

demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”(QS.

Ar-ruum ayat 39)

21

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

Cet.1, h. 7

33

Infaq berasal dari kata انفاق –ينفك –ك انف artinya menafkahkan,

membelanjakan harta.22

Infaq adalah mendermakan, memberi rizki berupa

karunia Allah atau menafkahkan sesuatu pada orang lain dengan ikhlas

karena Allah.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, infaq adalah pemberian

(sumbangan) harta benda tersebut untuk kebaikan, atau menyumbangkan

harta untuk kepentingan umum.23

Menurut Didin Hafidhuddin, infaq berasal dari kata an-faqaa yang

berarti mengeluarkan suatu harta untuk keperluan sesuatu. Secara istilah,

infaq berarti mengeluarkan bagian dari harta pendapatan atau penghasilan

untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infaq

dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan rendah

maupun yang tinggi.24

Sedekah secara bahasa berasal dari akar kata (shodaqa) yang

terdiri dari tiga huruf : Shod- dal- qaf, berarti sesuatu yang benar atau

jujur. Kemudian orang Indonesia merubahnya menjadi Sedekah. Sedekah

bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran

atau kebenaran iman seseorang. Sedekah bisa diartikan juga dengan

mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang

diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non

materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya,

22

Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan

Penerjemahan Al Qur’an, 1993), h. 463 23

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 431 24

Didin Hafidhuddin, Dakwah Actual, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 15

34

mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan

suami istri, disebut juga sedekah.25

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun islam yang ketiga di samping sebagai ibadah

dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi social yang

sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar dalam ekonomi islam.

Jika zakat, infaq dan sedekah ditata dengan baik, baik penerimaan dan

pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu

mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah

kemiskinan

Zakat dalam Al-Qur’an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukan

hukum zakat yang amat sangat kuat, hal ini sebagaimana dinyatakan

dalam surat Al-Baqarah ayat 110:26

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat, apapun yang

diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapatkan pahalanya

disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun

yang kamu kerjakan”(QS.Al-Baqarah ayat 110)

3. Tujuan Zakat

25

http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/384/pengertian-zakat-infak-dan-sedekah/

Diakses pada tanggal 08 Februari 2015 jam 14.00 26

Al-Qur’an dan Terjemah

35

Adapun tujuan zakat antara lain, adalah: (a) mengangkat derajat

fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta

penderitaan; (b) membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh

para gharimin (orang-orang yang berhutang), ibnussabil (orang yang

kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan mustahiq

(orang yang berhak menerima zakat) lainnya; (c) membentangkan dan

membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada

umumnya; (d) menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta; (e)

membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin; (f)

menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin; (g)

mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama

pada mereka yang mempunyai harta; (h) mendidik manusia untuk

berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang

ada padanya, dan (i) sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk

mencapai keberhasilan sosial.27

4. Hikmah Zakat

Banyak sekali hikmah yang tergantung dalam melaksanakan

ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda,

vertical dan horizontal. Artinya secara vertikal zakat sebagai ibadah dan

wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas

nikmat berupa harta yang diberikan oleh Allah SWT, kepadanya serta

untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hartanya itu. Dalam

27

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

Cet.1, h. 8

36

konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba

dengan tuhannya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal; zakat bertujuan mewujudkan rasa

keadilan sosial dan kasih saying diantara pihak yang mampu dengan pihak

yang kurang mampu dan dapat memperkecil problematika dan

kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat

diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara

kehidupan ummat manusia, terutama Islam.28

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah

dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawi,

secara umum terdapat ada dua tujuan dari zakat, yaitu untuk kehidupan

individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama

meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka

berinfaq atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia.29

5. Hakikat Zakat

Adapun hakikat zakat, berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya

adalah merupakan hak mustahiq dan bukan merupakan pemberian atau

kebaikan hati hati orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat

mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak yang legal bagi

golongan miskin, baik diminta atau pun tidak.

Dengan demikian didalam zakat tidak ada istilah hutang budi, balas

budi, malu ataupun hina. Hal ini karena hakikatnya sebuah zakat adalah

28

Asnaini, Zakat Produktif dalam Persektif Hukum Islam (Yogyakarta: pustaka pelajar,

2008) h. 42 29

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera, 1991), h. 848-876

37

pemberian dari Allah SWT. Lagi pula menurut Islam seseorang yang kaya

tidaklah berlebihan kedudukannya di sisi Allah dari orang miskin karena

hartanya. Karena hanya yang membedakan adalah derajat dan

ketaqwaanya.

Hakikat zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa

seagala yang ada di bumi dan langit serta isinya adalah milik Allah dan

harta yang dimiliki seseorang itu pada hakikatnya adalah amanah dari

Allah SWT semata. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT yang

berbunyi.30

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima

taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya

Allah Maha Peberima taubat lagi Maha Penyayang”(QS. At-Taubah

ayat 104)

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 104, zakat adalah menyerahterimakan

harta benda kepada Allah SWT, sebelum diterima orang fakir dan orang

yang berhak menerimanya. Zakat adalah proses pengoperan hak milik

30

Al-qur’an dan Terjemah

38

kepada Allah SWT. Dengan demikian hakikat zakat sebenernya adalah

mengeluarkan harta benda kepada Allah SWT.31

D. Konsep Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Kata Pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris

yaitu empowerment. Pemberdayaan (empowerment). berasal dari kata

power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau

memungkinkan. Awalan em berasal dari bahasa latin dan yunani, yang

berarti didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat beraati kekuatan dalam

diri manusia, suatu sumber kreatifitas.32

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan

mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan

bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum adanya definisi yang tegas

mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu agar dapat memahami

secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji

beberapa pendapat ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap

pemberdayaan.

Carlzaon dan Macauley sebagaimana dikutif oleh wasistiono

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah

sebagai berikut: membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan

31

Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2008), h. 46 32

Lili Badriah, Muhamad Zen & M.Hudri, Zakat dan Wirausaha (Jakarta: CED, 2005),

h. 53.

39

memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya,

keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.

Sementara Shardlow mengatakan pada intinya: “pemberdayaan

membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha

mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk

membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.”

Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pemberdayaan adalah system

tindakan nyata yang menawarkan alternative model pemecahan masalah

umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam kamus bahasa

Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya

pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang

memuaskan.33

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Adi Sasono

yaitu ekonomi yang dilakukan orang banyak dengan skala kecil, dan

bukan kegiatan ekonomi yang dikuasai beberapa orang dengan perusahaan

dan skala besar. Kebijakan yang salah telah membawa masyarakat

Indonesia pada kondisi kesulitan seperti tingginya angka kemiskinan dan

pengangguran. Untuk peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang

sejahtera dari aspek ekonomi telah digariskan kebijakan perekonomian

nasional yang harus dilakukan oleh pemerintah.34

2. Tujuan Pemberdayaan

33

Badudu dan zain. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: pustaka Sinar Haparan,

2001), h. 318 34

Adi Sasono, Rakyat Bangkit Bangun Martabat (Jakarta; Pustaka Alvabet, 2008), cet I,

h. 65

40

Pemberdayaan masyarakat atau community development (Comdev),

memiliki tujuan utama yaitu memberdayakan individu-individu dan

kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk

kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. yang diperlukan

untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas

tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik

melalui pembentukan kelompok-kelompok social besar yang bekerja

berdasarkan agenda bersama.35

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Sulistriyani

adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Kemandirian tersebut meliputi, kemandirian berfikir, kemandirian

ekonomi, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan

tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah

proses, melalui sebuah proses belajar maka secara bertahap masyarakat

akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Berikut ini tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto yang

dirumuskan ke dalam tiga bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial

budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh

menyakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan

kelompok masyarakat dari dominasi kekuasan yang meliputi bidang

ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang

ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri,

dan berdaya saing yang amat tinggi dalam mekanisme pasar yang besar

35

Edi Suharto.CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan (Bandung: Alfabeta,

2010), h. 67

41

dimana terdapat sebuah proses penguatan golongan ekonomi lemah.

Sedangkan pemberdayaan dibidang politik merupakan penguatan rakyat

kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan

berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri.

Konsep pemberdayaan dibidang social budaya merupakan upaya

penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan

nilai-nilai gagasan, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang

mampu memberikan kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan

ekonomi yang jauh dari moralitas.36

Adapun tujuan Pemberdayaan menurut Undang-Undang No. 20

tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 5 adalah:

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,

berkembang, dan berkeadilan;

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari

kemiskinan.

Namun upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat pula

dilakukan dengan berlandaskan ZIS. Karena pondasi utama pemberdayaan

masyarakat terkait dengan keadilan sosial terfokus pada unsur kesetaraan,

kerjasama, dan upaya salaing berbagi. Semua itu sesuai dengan

36

http://chikacimoet.blogspot.com/2013/02/pemberdayaan-masyarakat.html diakses pada

20 Januari 2015

42

penyari’atan zakat yang memiliki fungsi mewujudkan keadilan sosial.

Pendekatan community development berbasi zakat bertujuan untuk

menginternalisasikan tujuan zakat bagi perubahan kaum dhuafa. Zakat

bukan hanya sebagai ibadah maliyah yang hanya karitatif, melainkan

untuk mendorong terwuhudnya perubahan kesejahteraan masyarakat

dhuafa sehingga memiliki daya untuk berusaha dan mandiri sehingga

dapat meningkatkan pendapatan agar terjadinya peningkatan kesejahteraan

secara materi maupun immateri.

Namun, pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan dan ZIS memiliki

tujuan lebih luas bukan sekedar aspek materi melainkan ada tujuan lain,

sebagai berikut

a. Memperteguh keimanan

Memperkuat keimanan merupakan landasan yang paling utama

dari pendayagunaan zakat bukan hanya pembangunan aspek

ekonomi saja. Pembangunan sumber daya manusia memiliki

pengaruh yang sangat penting terhadap pembangunan berbagai

aspek. Karena kekuatan sumber daya manusia akan memberikan

motivasi kuat bagi seseorang untuk berusaha merubah atau

meningkatkan kehidupan dalam segala aspek. Nilai keimanan berupa

sifat sabar, tawakal dan keinginan kuat untuk berusaha merupakan

energy yang mampu membangkitkan semangat kaum dhuafa.

b. Meningkatkan kualitas hidup yang terdiri dari aspek ekonomi

sehingga keluar dari perangkap kemiskinan. Begitu pula aspek

kesehatan agar menjadi manusia yang sehat dan kuat terhidar dari

berbagai penyakit. Tak kalah penting dari aspek ekonomi dan

43

kesehatan yaitu bidang pendidikan. Dengan keunggulan dalam

pendidikan dapat melahirkan manusia yang unggul keluar dari

ketertinggalan dan kebodohan.

c. Menumbuhkan jiwa enterprenuership agar dapat mandiri

Kemandirian merupakan sesuatu yang amat sangat penting,

bahkan lebih bernilai dari materi. Menumbuhkan kemandirian

berwirausaha dalam jiwa seseorang untuk akan lebih baik

mendorong keberhasilan sehingga tercapainya tujuan yang dicita-

citakannya37

.

Jadi pemberdayaan itu sangatlah penting untuk masyarakat

banyak, baik individu-individu maupun komunitas. Dengan

pemberdayaan seseorang akan menjadi kuat dan termotivasi untuk

mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Tujuan lain pemberdayaan

ialah untuk menjadikan masyarakat dari mustahik ke masyarakat muzzaki

meningkatkan kualitas hidup seseoarang dari masalah perekonomian

ataupun mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

3. Pola – pola Pemberdayaan

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola

pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat

adalah denga memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk

37

Oneng Nurul Bariyah, Total Quality Management Zakat prinsip dan praktek

Pemberdayaan Ekonomi,(Wahana Kardofa FAI UMJ: 2012), cet, 1. h. 226.

44

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah

mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan

untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasala dari pemerintah

maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi

masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk

membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian

tersebut meliputi kemandirian dalam berfikir, bertindak dan

mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan

masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat

yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian tersebut diperlukan sebuah

proses atau pola dalam pemberdayaan ekonomi masyarakt.

Pola pemberdayaan ekonomi Masyarakat

Pola pemberdayaan ini mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur pokok

sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai

2. Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir

3. Aktivitas yang dilakukan terencana serta harus sesuai dengan

kebutuhan dan sumber daya setempat.

4. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap

pemberdayaan

5. Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi

terutama dalam wirausaha.

45

6. Ada keharusan membantu seluruh lapsan masyarakat khususnya

masyarakat lapisan bawah. Jika tidak, maka solidaritas dan kerja sama

sulit di capai.38

Dengan demikian, pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat

bukan sekedar diartikan sebagai keharusan masyarakat untuk mengikuti

suatu kegiatan tetapi kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti

dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sedangkan untuk tercapainya kondisi ekonomi masyarakat yang baik

perlu adanya pendekatan non direktif (partisipatif) maka community woker

dapat melakukan tugas di bawah ini, yaitu:

a. Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta bergelut

dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya

diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat.

b. Memberikan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah

sukses dan sejahtera.

c. Membantu masyarakat untuk membuat analisis situasi usaha yang

prospektif secara sistematik tentang hakekat dan penyebab dari

masalah berbisnis.

d. Menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat

dimanfaatkan.

38

Lili Badriah, Muhamad Zen & M.Hudri, Zakat dan Wirausaha (Jakarta: CED, 2005),

h. 54

46

Dilihat beberapa tujuan dari pemberdayaan itu adalah untuk

meningkatkan kualitas hidup seseorang agar lebih baik, hal inlah yang

diinginkan oleh setiap individu ataupun komunitas. Akan tetapi, individu

atau komunitas yang awam tidak tahu bagaimana untuk mencapai

ekonomi yang baik. Tugas dari kita adalah memberikan nilai spriritual

dalam berwirausaha serta selalu memberikan informasi ataupun contoh

seseorang yang sudah sukses dalam usahanya

4. Tahap-tahap Pemberdayaan

Guna mencapai perubahan yang lebih baik maka tahapan siklikal

pemberdayaan haruslah melewati beberapa tahapan yaitu:39

a. Tahapan pengenalan masyarakat terhadap ekonomi

b. Tahapan pengenalan permasalahan dan identifikasi kebutuhan

wirausaha.

c. Tahapan penyadaran masyarakat akan pentingnya pengusaha

d. Tahapan implementasi rencana kegiatan

e. Tahapan evaluasi implementasi rencana kegiatan

f. Tahapan perluasan pemberdayaan masyarakat

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara

langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni:

a. Tahapan Persiapan

Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (community development),

dimana tujuan utamnya ini adalah untuk mesnyamakan persepsi

39

Lili Badriah, Muhamad Zen & M.Hudri, Zakat dan Wirausaha (Jakarta: CED, 2005),

h. 56

47

antara anggota agen perubah (agent of change) menangani

pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan

masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas

melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan

sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontak awal dengan kelompok

sasaran.

b. Tahapan Assesment

Proses assessment yang dilakukan disini adalah mengidentifikasi

masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia

yang dimiliki klien. Dalam proses melakukan penilaian ini dapat

pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan,

kesempatan dan ancaman.

c. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau kegiatan.

Pada tahapan ini agen perubahan (agent of change) secara partisipatif

mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang

mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

d. Tahapan Pemformulakasi Rencana Aksi.

Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk

merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan

mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

e. Tahapan Pelaksanaan (implementasi) program.

Tahapan pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling

penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu

48

yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam

pelaksanaanya dilapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

f. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas

terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan

masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

g. Tahapan Terminasi.

Tahapan ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal

dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan

karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak juga

terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah

melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya atau karena

sudah melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya

atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana

yang dapat dan mau meneruskan.40

Dari tahapan di atas bahwa memang benar seseorang akan berdaya

tidak secara instan, harus melalui tahapan-tahapan dari pemberdayaan itu

sendiri. Seperti tahapan pengenalan, tahapan assement, tahapan

pelaksanaan dll. Hal inilah yang akan menjadikan masyarakat akan selalu

sadar dan terdorong untuk merubah dirinya lebih baik dalam

perekonomian dengan mengembangkan kreatifitas dan potensi yang ada

dalam dirinya.

40

Isbandi Rukminto Adi,” Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Investasi

Komunitas”, (Jakarta: FEUI Press, 2003), h. 57.

49

5. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah

proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang

menunjukan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah

perubahan sosial yaitu: masyarakat miskin yang berdaya, memiliki

kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social

seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,

mempsunyai mata pencaharian, berpartisipasi, dalam kegiatan social, dan

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.41

Sedangkan indikator keberhasilan program yang dipakai untuk

mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan

masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan

kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.

d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin

41

Achmad Subianto, Ringkasan Dan Bagaimana Membayar Zakat, (Yayasan bermula

dari kanan: Jakarta, 2004), h. 40

50

kuatnya permodalan kelompok, makin rapih system administrasi

kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan

kelompok lain di dalam masyarakat.

e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang

ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mempu

memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dari indikator di atas, yang disebut dengan masyarakat itu berdaya,

jika masyarakat itu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu

mensejahterakan masyarakat sekitarnya.42

42

Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Social,

(Jakarta : Gramedia pustaka utama, 1999), h. 29

51

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS

A. Sejarah Berdirinya Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan

satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI

No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagailembaga yang berwenang

melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS

dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian,

BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan

zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian

hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah,

dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak,

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat

Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan

harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

52

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi

dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Perintah untuk pengambilan zakat secara umum didasarkan pada perintah

Allah sesuai dengan QS At Taubah : 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS At-Taubah: 103) .1

Kehadiran BAZNAS diharapkan menjadi modal bagi pengelola lembaga

zakat yang dapat mengemban Amanah baik dari Muzakki, terlebih lagi bagi

mustahik yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS, sesuai dengan azas

yang dimiliki oleh BAZNAS dalam mengelola dana ZIS masyarakat, yaitu moral

yang amanah, manajemen yang transfaran dan profesioanl, serta pengembangan

yang kreatif dan inovatif.

Berbagai penghargaan telah didapatkan BAZNAS dalam empat tahun

terakhir yaitu:

a) Tahun 2008, BAZNAS telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000

1 Al-Qur’an dan Terjemah

53

b) Tahun 2009, BAZNAS adalah lembaga pertama yang memperoleh

sertifikasi ISO 9001-2008

c) Tahun 2009 BAZNAS juga mendapatkan penghargaan the best ouality

management dari karim business consulting

d) BAZNAS berhasil memperoleh predikat laporan keuangan terbaik

untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun

2008

e) BAZNAS meraih “The Best Innovation Programme” dan The Best In

Transparency Management

B. Legal Formal BAZNAS

1. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri

bertanggung jawab kepada Presiden.

2. BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun

2001 tanggal 17 Januari 2001.

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568

Tahun 2014

5. BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

54

6. BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat.2

C. Visi dan Misi BAZNAS

Visi

Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.

Misi

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.

2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai

dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.

3. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan,

profesional, dan terintegrasi.

4. Mewujudkan pusat data zakat nasional.

5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia

melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

D. Program Pemberdayaan Ekonomi Baznas

Program BAZNAS dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat,

program ini memiliki tujuan yaitu untuk menumbuhkan kemandirian mustahik,

lebih jauh agar mereka bisa menjadi muzakki. Program pemberdayaan ekonomi

2 http://pusat.baznas.go.id/profil. di akses pada tanggal 1 Januari 2015

55

masyarakat merupakan program yang amat penting dalam upaya memberikan

jaminan kehidupan masa depan kaum dhuafa.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS

ada beberapa jenis, yaitu3:

1. Pelatihan Kewirausahaan.

Pelatihan kewirausahaan memiliki tujuan sebagai berikut:

a) Mengurangi pengangguraan.

b) Membantu kaum dhuafa agar memiliki keterampilan siap bekerja.

c) Membantu lulusan agar dapat bekerja pada bidang yang dikuasai.

d) Membantu lulusan agar mampu memiliki usaha mandiri dengan

system bapak angkat

e) Membantu kalangan dunia usaha mendapatkan SDM yang memiliki

keterampilan yang dibutuhkan.

Berdasarkan tujuannya pelatihan kewirausahaan dapat mendukung

tugas pemerintah dalam memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi

kaum miskin. Penghidupan yang layak atau hak sosial rakyat yang diberkan

tidak hanya bersifat filantropi, melaikan dapat melaksanakan pemberdayaan

bagi rakyat. Sesuatu empowerment dikatakan berhasil apabila menghasilkan

3 http://pusat.baznas.go.id/program pemberdayaan ekonomi. di akses pada tanggal 22

Semptember 2015

56

self-empowerment. Apabila dihubungkan dengan pendayagunaan zakat maka

self-empowerment yaitu keadaan para mustahik yang berhasil menjadi

muzakki. Para mustahik yang awal mulanya mendapatkan zakat berubah

menjadi orang yang dapat mengeluarkan zakat.4

2. BAZNAS Sentral Ternak

Program pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS yaitu program

BAZNAS sentral ternak. Dengan program tersebut para petani ternak

diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Sebagaimana program pemberdayaan lainnya, sentral ternak ini

memiliki tujuan sebagai berikut:

a) Memfasilitasi pertenak gurem dan perternak yang tergolong mustahik

untuk dijadikan pertenak modern.

b) Sebagai wadah untuk pusat pelatihan peternak untuk pengembangan

kepada peternak berbasis comitee development.

c) Meciptakan lumbung ternak didaerah.

d) Memberikan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja secara optimal.

4 http://pusat.baznas.go.id/program pemberdayaan ekonomi. di akses pada tanggal 22

Semptember 2015

57

Adanya program sentral ternak ini memberikan peluang kerja yang

baik dan pemberdayaan masyarakat lokal sesuai kondisi wilayah yang ada,

sehingga upaya urbanisasi yang besar-besaran ridak akan terjad5i.

3. Lapak Sampah Terpadu

Upaya BAZNAS memberdayakan dhuafa tidak terbatas pada para

petani atau masyarakat lainnya untuk berwirausaha. BAZNAS juga

memberikan perhatian kepada para pemulung sampah melalui program lapak

sampah terpadu. Upaya untuk peningkatan pendapatan para pemulung

melalui pemberdayaan akan lebih baik apabila dilakukan secara

komperhensif. Yakni pemberian keterampilan dalam memanfaatkan sampah

yang layak dipakai sehingga mereka tidak terus-menerus dalam pekerjaan

seperti semula. Kerja sama terhadap intansi pemerintah yang bergerak

terhadap pembinaan masyarakat miskin seperti kementrian sosial sangatlah

diperlukan sehingga hasil yang akan dicapai dapat maksimal.

4. Lubuk Tanah Organik.

Indonesia sebagai Negara agraris memiliki lahan pertanian yang cukup

luas walaupun saat ini semakin berkurang dengan adanya perluasan industri.

Namun masih banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya pada usaha

pertanian. Dalam upaya peningkatan petani miskin, BAZNAS memiliki

5 http://pusat.baznas.go.id/program pemberdayaan ekonomi. di akses pada tanggal 22

Semptember 2015

58

sebuah program pemberdayaan yang diberi nama gerakan petani organik.

Dengan adanya gerakan petani organik, para petani diajak untuk kembali

pada keseimbangan alam dengan menerapkan pertanian yang alami tanpa

penggunaan asupan kimia yang semakin berkembang pada saat ini.6

Program lumbung tani organik memiliki beberapa tujuan yaitu:

a) Menghasilkan pangan yang sehat bebas dari obat-obatan dan zat-zat

kimia yang mematikan.

b) Meningkatkan kapasitas petani dan kopentensi petani dalam rangka

pengelolaan SDA ramah lingkungan.

c) Meningkatkan taraf hidup para petani yang dari dhuafa.

Dengan adayan program lumbung tani organik yang dilakukan oleh

BAZNAS, maka akan membantu para petani dalam meningkatkan taraf

hidupnya yang lebih baik lagi. Dan menjadikan petani yang awal mulanya

menerina zakat berubah menjadi para petani muzzaki.

5. Pemberdayaan Kampung Nelayan

Keberadaan para nelayan di Indonesia saat pada umumnya hidup pada

kondisi yang amat sangat memperhatinkan. Berbeda dengan kondisi yang

wilayah lautnya yang amat luas, sehingga tanpak paradoks. Sebagai bentuk

upaya memberikan kepedulian terhadapa para nelayan, BAZNAS

6 Oneng Nurul Bariyah, Total Quality Management Zakat prinsip dan praktek Pemberdayaan

Ekonomi,(Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), cet, 1. h. 86.

59

meluncurkan program pemberdayaan bagi nelayan. Hal tersebut dilakukan

karena poteni perikanan di Republik Indonesia yang sangat berlimpah di

perairan darat maupun di lautan. Sebagian besar pulau-pulau di Indonesia

memiliki kekayaan sumberdaya alam yang amat cukup luas dan potensi

pembangunan ekonomi cukup baik. Namun potensi tersebut untuk saat ini

belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.7

Program ini memiliki tujuan bagi nelayan yaitu:

a) Meningkatkan pengetahuan nelayan dan masyarakat dalam

memaksimalkan potensi diri dan lingkungan.

b) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan nelayan dalam berbasis

potensi laut wilayah.

Dengan adanya program ini diharapkan mampun meningkatkan dan

kemampuan nelayan dalam melakukan aktivitasnya dalam hal menangakat

ikan. Dan mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan membentuk

para nelaya untuk menjadi muzzaki.

6. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah program peningkatan kualitas

perempuan, yang terfokus pada 3 tujuan yaitu, pemberdayaan perempuan

7 Oneng Nurul Bariyah, Total Quality Management Zakat prinsip dan praktek Pemberdayaan

Ekonomi,(Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), cet, 1. h. 87.

60

melalui kegiatan ekonomi produktif, kegiatan perempuan kegiatan kesehatan,

dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan.

Adapun tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah:

a) Memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat bawah baik dari tingkat

praktis maupun strategis.

b) Meningkatkan kesadaran khusus untuk para perempuan dalam segi

kesehatan untuk menurunkan tingkat kematian ibu.

Untuk mencapai target program pemberdayaan ekonomi dengan tujuan

meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa dan menjadikan mereka sebagai

muzzaki, dengan ini BAZNAS menetapkan standar mutu yang dapat dijadikan

sebagai pijakan dalam mengevaluasi sasaran pencapaian. Standar mutu

pencapaian tersebut menjadikan kaum dhuafa memiliki kemandirian dengan

terpenuhinya kebutuhan mendasar hidup seperti sandang, pangan, dan papan,

dan selain itu untuk menjadikan mereka semua sebagai muzzaki.8

8 Oneng Nurul Bariyah, Total Quality Management Zakat prinsip dan praktek Pemberdayaan

Ekonomi,(Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), cet, 1. h. 89.

61

E. Struktur Organisasi Baznas

Secara umum struktur organisasi baznas sebagai berikut:

Pengurus BAZNAS Periode 2008-2011 yang ditetapkan dengan Keputusan

Presiden No. 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan

Keanggotaan BAZNAS, yang seharusnya berakhir pada tanggal 7 November

2011, telah diperpanjang masa kepengurusannya dengan Keputusan Menteri

Agama Nomor 10 Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang Perpanjangan

Sementara Masa Bakti Keanggotaan BAZNAS Periode 2008-2011. Perpanjangan

diberikan sampai dengan terbentuknya keanggotaan BAZNAS sesuai UU Nomor

2011. Dengan demikian, Pengurus BAZNAS tetap berjumlah 33 orang yang

62

terdiri atas Badan Pelaksana 19 orang, Dewan Pertimbangan 7 orang, dan Komisi

Pengawas 7 orang.9

No Nama Jabatan

1 Prof. Dr.KH.Didin Hafidhuddin, M.Sc Ketua Umum

2 Laksda (Purn) H. Husein Ibrahim, MBA Ketua Bidang Program

3 dr. H. Naharus Surur. M. Ked. Ketua Bidang Jaringan

4 drh. Emmy Hamidiyah, M.Si Sekretaris Umum

5 M. Fuad Nasar. S.sos Wakil Sekretaris

6 Hj. Isye S. Latief Bendahara Umum

7 Teten Kustiawan, SE, Ak Wakil Bendahara

8 Dr. Siti Chalimah Fajriyah, SE., Akt., MM Divisi Pengumpulan

9 Bakhtiar Rakhman, SE Divisi Pengumpulan

10 Drs. H. Mohammad Siddik Kertapati, MA Divisi Pengumpulan

11 Drs. H. Abd Rahman Anwar Divisi Pendistribusian

12 Abdullah Hasyim, MA, MBA Divisi Pendistribusian

13 Drs. Syahrullah Iskandar, MA Divisi Pendistribusian

14 Taufik Hidayat, M. Ec Divisi Pendayagunaan

15 L.I.A Muzaffar Daud Divisi Pendayagunaan

16 Drs. Mas’ud Halimi, MA Divisi Pendayagunaan

9 http://pusat.baznas.go.id/struktur organisasi . di akses pada tanggal 1 Januari 2015

63

17 Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc Divisi Pengembangan

18 Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf Divisi Pengembangan

19 Dra. Hj. Elvi Hudriyah, MA Divisi Pengembangan

20 H. Muchtar Zarkasyi, SH Ketua Dewan Pertimbangan

21 Prof. Dr. Nasrun Haroen, MA Sekretaris Dewan

Pertimbangan

22 Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA Anggota Dewan

Pertimbangan

23 Drs. H. Djamal Doa (Alm) Anggota Dewan

Pertimbangan

24 Prof. Dr. Hj. Huzaemah T Yanggo, MA Anggota Dewan

Pertimbangan

25 Drs. H. Mubarok Anggota Dewan

Pertimbangan

26 Drs. H. Amidhan Anggota Dewan

Pertimbangan

27 Drs. H. Achmad Subianto, MBA Ketua Komisi Pengawas

28 Drs. H. Tulus Sekretaris Komisi

Pengawas

29 Drs. H. Mundzir Suparta, MA Anggota Komisi Pengawas

30 Drs. H. Basri Barmanda, M.BA Anggota Komisi Pengawas

31 Prof. Dr. H. Artani Hasbi Anggota Komisi Pengawas

32 Drs. KH. Masrur Ainin Najih Anggota Komisi Pengawas

64

33 H. Iskandar Zulkarnain, SE Anggota Komisi Pengawas

Dalam undang-undang zakat, telah menetapkan keputusan menteri agama

tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan

zakat. khusus pada bab II paragraf 1 pasal 3 dan pasal 9 di jelaskan mengenai

susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat nasional. Di antaranya adalah:

1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas dewan pertimbangan, komisi

pengawasan dan badan pelaksana.

2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang

ketua umum, dua orang ketua, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris,

seorang bendahara, devisi pengumpulan, devisi pendistribusian, devisi

pendayagunaan dan devisi pengembangan.10

Sedangkan untuk tugas, wewenang dan tanggung jawab dijelaskan

pada pasal 9, diantaranya adalah:

Badan pelaksanaan badan amil zakat nasional bertugas:

1. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat; mengumpulkan dan mengolah

data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.

10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, h.

40-41.

65

2. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi,

informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

3. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah

operasiona.

F. Penyaluran Dana Zakat BAZNAS

Sesuai dengan Undang-undang No. 38 tahun 1999 bahwa BAZNAS juga

melakukan kegiatan penyaluran baik yang secara langsung maupun yang tidak

langsung. Berkaitan dengan penyaluran, maka BAZNAS mempunyai dua strategi

yaitu:

1. Penyaluran secara langsung adalah penyaluran yang dilakukan langsung

kepada mustahik. Penyaluran langsung ini dilakukan oleh USZ konter.

2. Penyaluran secara tidak langsung adalah penyaluran yang dilakukan oleh

BAZNAS melalui lembaga (mitra). Penyaluran secara tidak langsung ini

dilakukan oleh Unit Saluran Zakat (USZ) mitra seperti badan amil zakat

(BAZ), lembaga amil zakat (LAZ), dan USZ mitra yang ada di BUMN,

BUMS, BMT, Lembaga masjid.

Penyaluran ZIS BAZNAS didasarkan pada kriteria penerimaan ZIS yang

ditetatapkan secara syariah : Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Ghorimin,

Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Kegiatan penyaluran dana zakat meliputi:11

11

Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi

Syariah, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), h. 209.

66

1. Bantuan Kemanusian12

Adalah upaya program membantu dan meringankan kelompok

masyarakat yang tertimpah bencana alam maupun kemanusian.

Pelayanan yang diberikan berupa bantuan kebutuhan pokok dan obat-

obatan.

2. Bantuan Kesehatan

Penyaluran dalam bidang kesehatan dilakukan dalam beberapa program

yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu dan

pemberian bimbingan dan penyaluran serta bantuan biaya rumah sakit

dan operasi untuk mustahik diluar Jakarta yang tidak dapat di jangkau

oleh dokter BAZNAS. Pelayanan kesehatan gratis dilakukan dalam

model Unit Kesehatan Keliling (UKK), dimana ambulance

BAZNAS beserta tim medis (seorang dokter dan seorang apoteker)

melakukan kunjungan di berbagai wilayah DKI Jakarta. Selama ini

UKK BAZNAS telah mempunyai jadwal kunjungan tetap selama 6 hari

dalam seminggu di 14 kecamatan di wilayah DKI JAYA, yaitu di kebon

pala, senen, Galur, Cilincing, dll.

3. Bantuan Pendidika.

12 Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi

Syariah, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), h. 210.

67

Penyaluran dalam bidang pendidikan dipriotaskan dalam pemberian

dana beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu. Penyaluran beasiswa ini

baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan yayasan GNOTA

untuk beasiswa bagi murid SD sampai tingkat SMP dan yayasan ORBIT

bagi murid SMU dan Perguruan Tinggi. Penerima bantuan beasiswa

BAZNAS sampai dengan sekarang adalah sebanyak 2.268 orang

4. Bantuan Ekonomi

Program pengembangan ekonomi masyarakat miskin dilakukan dalam

tiga pola yaitu13

:

a. Pemberian modal kerja secara langsung

b. Pemberian modal kerja melalui pembiayaan oleh BMT yang

dijamin oleh dana BAZNAS

c. Pemberian sarana kerja

5. Kegiatan Dakwah

Selama ini kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh BAZNAS yaitu:

pengiriman dai ke daerah terpencil sepertim Jaya pura; program dai

mitra BAZNAS; pembiayaan dai ke daerah yang konflik; dan kegiatan

ke Islaman, kerjasama dengan lembaga keagamaan

13

Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi

Syariah, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), h. 210.

68

6. Masyarakat Mandiri

Adalah program dibidang peningkatan kualitas sumber daya manusia,

melalui program pengkajian dan pelatihan terpadu yang berkerja sama

dengan intansi lain.14

14

Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi

Syariah, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), h. 211.

69

BAB IV

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT DAN PENINGKATAN

EKONOMI MASYARAKAT.

A. Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan

Ekonomi.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak

sedikit umat yang jatuh peradapannya hanya karena kefakiran. Karena itu

seperti sabda nabi yang menyatakan bahawa kefakiran itu mendekati kepada

kekufuran. Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi

manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu

kebahagian dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan

kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara dalam menanggulangi

kemiskinan adalah dengan dukungan orang-orang yang mampu untuk

mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang

kekurangan. Zakat adalah salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis

dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat

serta pembangunan ekonomi umumnya1

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara

konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengentas

1 Ahmad M. Saepudin (1987). Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, ed.

1(Jakarta: CV Rajawali) hlm. 71

70

kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan

menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan ekonomi. Ini

merupakan seperangkat alternative untuk mensejahterakan umat islam dari

kemiskinan dan kemeralatan. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis

dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda

dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki

dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharapkan pahala dari Allah

semata. Namun demikian, bukan berati mekanisme zakat tidak ada system

kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: pertama, zakat merupakan

panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua,

sember zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar

zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar akan terus

membayar. Ketiga, zakat secara emperik dapat menghapus kesenjangan social

dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan

pembangunan.2

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nasional

yang mempunyai banyak program, untuk mengoptimalisasi dana zakat, infaq

dan shodaqoh serta sumber filantropi lainnya mengajak semuanya untuk

bergabung dalam gerakan merangkai masyarakat mandiri melalui program-

program pemberdayaan Ekonomi masyarakat. Tujuan gerakan ini adalah

2 Muhammad Ridwan (2005). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII

Press), cet 2 . hlm. 189-190

71

membangkitkan pertisipasi masyarakat untuk dapat memberdayakan potensi

diri dan lingkungannya secara mandiri dengan cara memberikan pelatihan

kepada masyarakat.

Metode yang digunakan oleh Baadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh khususnya pada program

pemberdayaan ekonomi dengan cara metode menyalurkan secara langsung

dan metode menyalurkan secara tidak langsung.

1. Metode Penyaluran Langsung

Metode penyaluran secara langsung adalah metode yang

menggunakan tehnik atau cara yang bersifat konsumtif,

manfaatnya langsung diterima oleh mustahik, model ini misalnya

dilakukan dengan cara layanan konter mustahik, layanan kesehatan

Cuma-Cuma bagi mustahik, layanan beasiswa untuk 1 keluarga 1

sarjana.

Tahun 2012 2013 2014

Jumlah pelayanan

mustahik

19.783.541.568 22.181.535.046 27.995.060.511

2. Metode Penyaluran Tidak Langsung

Metode penyaluran tidak langsung adalah suatu model yang

menggunakan tehnik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif

72

dimana para mustahik diberikan pelatihan pemberdayaan oleh

BAZNAS, model ini misalnya dilakukan dengan cara memberikan

kepelatihan kewirausahaan, memberikan pelatihan kepada para

petani, memberikan pelatihan kepada pemulung sampah melalui

program lapak sampah terpadu, memberikan pelatihan kepada para

nelayan agar para nelayan dapat meningkatkan pengetahuan

nelayan dan para nelayan mampu memaksimalkan potensi diri dan

lingkunganya dan memperdayakan perempuan yang terfokus pada

3 tujuan yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi

produktif, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan

dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan.

tahun 2012 2013 2014

RMB

pemberdayaan

ekonomi

18.037.539.044 21.119.559.447 26.999.394.699

Tabel diatas adalah total jumlah penyaluran baik konsumtif dan

tidak konsumtif, efektifitas dalam penyalurannya adalah sebesar

67,50%.

73

Tahun Jumlah penyaluran

2012 39.567.083.136

2013 44.363.070.093

2014 55.990.121.023

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS

Gambar 4.1

Jumlah penyaluran dana ZIS Baznas

Tabel di atas memperlihatkan informasi tentang jumlah penyaluran

dana zakat pada BAZNAS pada tahun 2012 sampai 2014. Tahun 2012 jumlah

penyaluran dana zakat sebesar Rp. 39.567.083.136 dan mengalami

peningkatan sebesar 27,48%, sehingga jumlah penyaluran dana zakat pada

tahun 2013 berjumlah Rp. 44.363.070.093. Dan mengalami peningkatan

sebesar 20,13%, sehingga tahun 2014 jumlah penyaluran dana zakat menjadi

Rp. 55.990.121.023.

Metode yang digunakan oleh BAZNAS dengan cara menyalurkan

secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung sangatlah

efektif, karena tidak hanya mustahik yang berada di wilayah Jakarta saja yang

bisa mendapatkan program pemberdayaan dan program-program lainnya,

tetapi seluruh masyarakat Indonesia mampu mendapatkan program

pemberdayaan dan program-program yang ada di BAZNAS. Telah

74

membuktikan peningkatan jumlah layanan program pemberdayaan ekonomi

yang amat bagus, berikut jumlah diagram layanan.

B. Dampak Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan

Ekonomi Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

BAZNAS merupakan lembaga yang bagus dalam menjalankan

kegiatan penyaluran dana zakat serta mempunyai manajemen yang bagus.

Begitu banyak program yang dimunculkan oleh BAZNAS tercover dengan

baik, tentunya dengan dirancangnya setiap program-program tersebut

memberikan harapan dan memberikan dampak yang positif bagi mustahik,

karena kembali kepada tujuan program pemberdayaan ekonomi yang

dilakukan oleh BAZNAS itu sendiri, memberdayakan potensi diri masyarakat,

serta mengatasi problem kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS memang sangatlah

luas ruang lingkupnya, karena lembaga ini telah melakukan programnya

dibeberapa wilayah yang ada di Indonesia.

Dengan dijalankannya strategi penyaluran yang bagus, maka program-

program yang dijalankanpun berjalan dengan baik. Karena suatu organisasi

tanpa adanya strategi, maka program pemberdayaan ekonomi masyarakat

tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Strategi yang dilakukan dalam

suatu organisasi sangat mempengaruhi jumlah penyaluran dana zakat.

75

Model strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS adalah

dengan menggunakan dua metode saja yaitu penyaluran yang secara langsung

dan penyaluran yang tidak langsung. Dari dua model strategi ini BAZNAS

telah membuktikan peningkatan jumlah layanan program pemberdayaan

ekonomi yang luar biasa, berikut diagram jumlah layanan:

Gambar 4.2

Jumlah Layanan Program Pemberdayaan Ekonomi

Dari grafik di atas, terlihat sangat jelas bahwa perkembangan jumlah

layanan dalam program Rumah Makmur Baznas (RMB) ini dari tahun ke

tahun semakin meningkat. Pada tahun 2013 jumlah layanan pada program

RMB awalnya hanya berjumlah 2.968 warga binaan, pada awal tahun 2014

meningkat menjadi 9.374 warga binaan, dan tidak menutup kemungkinan

pada tahun 2015 akan jauh lebih meningkat lagi.3

3 Hasil wawancara oleh bapak Deni Hidayat sebagai Manajer Program pemberdayaan

BAZNAS Jakarta Pusat, pada hari Jum’at, 14 Agustus 2015.

tahun 20130

200000

tahun 2013

tahun 2014

76

Khusus dalam program RMB, program ini mempunyai tujuan tersendiri.

Berikut perkembangan mustahik yang mendapatkan program ini. Cukup

lumayan banyak jumlah mustahiq yang sudah mandiri, sudah 10% dari jumlah

fakir sebelumnya.

Sumber : perkembangan mustahik rumah makmur BAZNAS

Gambar 4.3

Mustahik Menuju Mandiri 2014

Dari gambar di atas menjelaskan bahwa jumlah 10% dari mustahik

mandiri itu jumlah yang cukup membanggakan. Karena mustahik mandiri ini

mustahik hasil seleksi yang sudah terpenuhi kebutuhannya, hal ini bukan hal

yang tidak mudah dijalankan dari fakir hingga menjadi mandiri.

45%

26%

19%

10%

Mustahik Menuju Mandiri 2014

fakir

miskin

berdaya

mandiri

77

Program pemberdayaan

Ekonomi RMB

Sumber : Rumah Makmur BAZNAS

Dijelaskan pada gambar di atas tingkat fakir yang keterangannya di

bawah RMB itu berawal dari mustahik yang mendapatkan program

pemberdayaan ekonomi Rumah Makmur BAZNAS (RMB), sedangkan pada

tingkat miskin sudah termasuk mustahik yang sudah mendapatkan program

RMB yaitu program pemberdayaan ekonomi, akan tetapi lebih kepada

pelatihan skill dan mendapat pembiayaan bersifat qordul hasan. Sedangkan

untuk tingkat berdaya dan mandiri itu mustahik yang sudah lepas dari

pembinaan BAZNAS, artinya bahwa mustahik ini bukan lagi diberikan

pembiayaan akan tetapi sudah seharusnya mengeluarkan zakatnya

Berdaya Mandiri

Miskin

Fakir

Di bawah RMB

160 orang

di atas nilai RMB

3813 orang

Antara 15% -(-)15%

1368 orang

15% di atas

nisab zakat

400 orang

78

”khususnya yang sudah mandiri”.mengapa demikian, karena tujuan

BAZNAS adalah bagaimana menjadikan mustahik menjadi muzakki.4

4Hasil wawancara oleh bapak Deni Hidayat sebagai Manajer Program pemberdayaan

BAZNAS Jakarta pusat, pada hari Jum’at, 14 Agustus 2015.

79

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada bab-

bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme yang digunakan oleh BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat,

menggunakan dua strategi dalam penyaluran yaitu:

a. Penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langung yang bersifat

konsumtif. Dana zakat ini disalurkan langsung kepada mustahik

dengan cara membuka layanan konter mustahik, layanan kesehatan

Cuma-Cuma bagi mustahik, layanan beasiswa bagi mustahik,

pemberian modal untuk usaha bagi mustahik.

b. Penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung yang

bersifat produktif. Dana zakat ini tidak disalurkan secara langsung

kepada mustahik melainkan BAZNAS melakukan pemberdayaan

kepada mustahik berupa, pelatihan kewirausahaan untuk mustahik,

pemberdayaan nelayan bagi mustahik, pemberdayaan perempuan, dan

pemberdayaan bagi petani.

80

2. Dampak penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi

bagi masyarakat adalah. Mustahik yang sudah mengikuti program

pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS mampu meningkatkan

kebutahan ekonomi bagi keluarganya. Pada tahun 2014 dari jumlah 9.374

mustahik yang dipemberdayakan oleh BAZNAS mengalami perkembangan

sebesar 10% dari jumlah tersebut.

A. Saran

Walaupun secara umum penyaluran dana ZIS serta jumlah layanan

program rumah makmur BAZNAS selalu mengalami peningkatan dari tahun-

ketahun, namun penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS masih perlu

ditingkatkan lagi, agar strategi penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqah lebih

optimal. Mengingat banyaknya program BAZNAS, maka BAZNAS harus lebih

meningkatkan kinerja agar mampu menciptakan masyarakat mandiri dan mampu

menciptakan mustahik menjadi muzzaki.

81

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemah

Ali Nurdin Mhd. Ali. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal.Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada 2006.

Amsari,Fuad. Islam kaafah tantangan dan aplikasinya , Jakarta ;Gip, 1995.

Bariyah, Nurul Oneng. Total Quality Management Zakat prinsip dan praktek Pemberdayaan

Ekonomi,Wahana Kardofa FAI UMJ: 2012.

Bariadi Lili, dkk. Zakat dan Wirausaha, Ciputat: CED, 2005.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,Naskah Akademis Peraturan Per

Undang-Undangan tentang Perlindungan Usaha Kecil, 1991.

Bazis Provinsi Dki Jakarta dan Institut Manajemen Zakat,Manajem Zis Bazis Provinsi Dki

Jakarta, Jakarta : Bazis Provinsi Dki Jakarta, 2006.

Doa, Djamal. Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan,Jakarta: Nuansa

Madani,2004.

David Fred R, Manajemen Strategik Konsep, Jakarta: Preanhalindo, 2002.

Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, Jakarta: Preanda Media Group, 2009

Faulkner, David dan Gerry, Johnson. Strategi Manajemen, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,

1995.

Hafidhuddin Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern Jakarta: Gema Insani, 2004.

Hariadi Bambang, Strategi Manajemen, Malang: Bayumedia, 2003

82

Institut Manajem Zakat, Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Kabupaten Potensial di

Indonesia ciputat : PT. Mitra Cahaya Utama, 2006.

Majid Abdul, Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi, Bandung :

Pustaka setia, 2002.

Matondang, Manajemen Strategik, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Muhammad, Ekonomi Makro Dalam Persepktif Islam, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2004.

Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta : BPFE, 2000.

Morrisey George L, Pendoman Pemikiran Strategi, Jakarta: Prenhalllindo, 1997.

Poerwadaminta W.H.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia,Jakarta : Balai Pustaka, 1999.

Prihatini Farida, Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sakti Ali, Analisis Teoritis Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Jakarta:

Paradigma dan AQSA Publishing, 2007.

Sumarsan Thomas, Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta: Indeks, 2013.

Uchayana Onong, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

1992.

Yunus Muhammad, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Press 2009.

83

Internet

http;//www. Portalgaruda.org/article.php/ strategi pengelolaan zakat dalam pengetasan

kemiskinan, html. Diakses pada 1 desember 2014

http://gerakaninfaq.blogspot.com/2010/06/perbedan-dan-pengertian-zakat-infaq.html. Diakses

pada tanggal 24 November 2014 jam 20.23

http://chikacimoet.blogspot.com/2013/02/pemberdayaan-masyarakat.html diakses pada 20

Januari 2015 jam 13.00

http://pusat.baznas.go.id/program pemberdayaan ekonomi. diakses pada tanggal 22 september

2015,

PERTANYAAN WAWANCARA

NamaResponden : Deni Hidayat

Jabatan : Manajer program pemberdayaanekonomi

1. Bagaimanasejarah BAZNAS?

Baznas dibentuk berdasarka nundang-undang tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan

ditetapkan oleh keputusan Presiden no 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

sesuai dengan amanat undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang

berlaku.

2. Bagaimanastrukturorganisasi yang ada di BAZNAS?

Struktur BAZNAS mengaju pada peraturan Presiden

3. Bagaimanaproporsipenyalurandana zakat?

100 persen untuk mustahik

4. Program apasajayang terdapatprogram pemberdayaanekonomi yang ada di BAZNAS?

Pelatihan wirausaha, lapak sampa hterpadu, pelatihan kepad anelayan, pelatihan kepada

petani

5. Apasyarat-syaratnyabagimustahik yanginginmendapatkan program yang ada di BAZNAS

khususnyapemberdayaanekonomi?

KTP, surat keterangan tidak mampu, suratdomisili.

6. Selama dua tahun ini dengan strategi penyaluran yang di gunakan, berapa jumlah mustahik

yang ada di BAZNAS?

Pada tahun 2013 ada 2.968 warga binaan, dan ditahun 2014 ini menjadi 9.374 binaan.

7. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan

BAZNAS?

Dengan mengunakan penyaluran secara langsung dan tidak langsung

8. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi

terhadap peningkatan ekonomi masyarakat ?

Dampaknya adalah sudah banyak mustahik yang mampu meningkatkan perekonomian

keluargannya.