I

njeurf,nnilxttrt{t NASKAH KERJASAMA

ANTARAFAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTODENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN BANYUMAS

TENTANGKERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAMNEGERT (IArN) PURWOKERTO

KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN BANYUMAS

2017

a

a

I

NASKAH KERJASAMAANTARA

FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKERTODENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

Nonror : lrt.22lD.FSP|, lvl20l7

Nomor : Kd. 1 r.021 | lKP.00 J I lA9 2017

TENTANGPELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu tujuhbelas, yang bertandatangan di bawah ini:

l. NamaNIPJabatanAlamat

2. NamaNIPJabatanAlamat

Dalam l-ral

atas namaBanyumas.

TeleponFaximile

Dr. H. Syufa'at, M.Ag19630910 199203 I 00sDekan Fakultas Syari'ah IAIN PurwokertoJalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A PurwokertoKode Pos 531256

0281 -63 5 624, 0281 -628250028 l -636s53

Website : rvww.stirinpurwclkerto.ac..id.Email : stainpurwokerlo@yahoo.con-r

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut. oleh karena itu untuk danatas nama serta sah mewakili Fakultas Syari'ah lnstitLrt Agama Islam NegeriPurwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Ker.iasarna ini disebut PIHAKPERTAMA

Drs. H. Mughni Labib, M.S.l.19621 I 15 199203 I 001

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.ll. May Jend. DL Panjaitan No. 1. Punvokerto Kulon. PunvoltertoSelatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53145Telepon : 0281-636068Faxintile :

Website : banyumas.kemenag.go.idErnail : kabbanyr"rmas@kemenag.go.id

ini bertindak dalam jabatannya tersebut, olel-r karena itu untuk danserta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini PIHAK KEDUA.

:

a

Kedua belah pihak (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokertodan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas) sepakat mengadakan

kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan. Naskah

kerjasama ini dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup

beberapa hal pokok, seperti bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian.Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto serta

kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma pergurLlan Tinggi.Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu dengan berdasarkan dan

menyadari sepenuhnya bahwa:

a. Bahwa untuk membantu Program Studi (Prodi) di Fakultas Syari'ah InstitutAgama Islan-r Negeri (IAIN) Purwokerto dalam pengurusan dan pengajuan

Akreditasi Fakultas ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

b. Bahwa untuk saling membantu dan mendukung KEDUA BELAH PIHAKdalam melakasanakan semua kegiatan kelembagaan lainnya demi kemajuan

dan perkembangan Institusi.

c. Bahwa untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Fakultas Syari'ahIAIN Purwokerto menjadi sebuah lembaga/institusi pendidikan, menjadisarana penyaluran aspirasi masyarakat dalarn melahirkan insan-insan penerus

Bangsa yang siap rnengisi pembangunan, maka kerjsama antar PerguruanTinggi rnutlak diadakan demi terwujudnya pembangunan sumber dayamasing-masing Perguruan Tinggi.

d. Bahwa untuk lebih mendorong pembangunan pelaksanaan program bidangpendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. IAIN Purwokertotelah melakukan kerjasama dengan Pergunran Tinggi/Lernbaga dalam dan

lr.rar Negeri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kedua belah pihak(Fakultas Syari'ah lnstitut Agama Islam Negeri Purwokefto dan KantorKementerian Agama Kabupaten Bar-ryr.rmas) telah sepakat untuk melaksanakankerjasama secara transparan dan saling menguntungkan, yang pengelolaannyadilaksanakan secara bersama-sama dengan ketentuan dan syarat-syaratsebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

BAB IDASAR HUKUM

Pas:rl I

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 49 Tahr-rn 2009 tentang Kekr-rasaan Kehakiman.

l.

2.

2

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

4. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2012Tentang Pendidikan Tinggi.

5. Keputusan Presiden Nomor I I Tahun 1997 Tentang Pendirian STAIN.

6. Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan STAINPurwokerto menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6l tahun 2016

Tertanggal 28 Desember 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Purwokerto.

BAB IIKETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

l. Fakultas Syari'ah lnstitut Agama Islam Negeri Purwokerto adalah lembaga

yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan.

2. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama KabupatenBanyumas

3. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto adalah

penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di Fakultas Syari'ah Institr"rt

Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang

meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

5. Pendidikan adalali usaha sadar yang terencana untuk mewuir-rdkan sllasana

belajar dan sebagai proses pembelajaran agar peserta didik secara aktifmengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Penelitian adalal-r bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang

nlelnpunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran

dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan hukum.

7. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmupengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan

masyarakat.

8. Naskah Kerjasama antara Fakultas Syari'ah lnstitut Agama Islam Negeri

Purwokerto dengan Kepala Kantor Kementerian Agarna Kabupaten

J

I

l

I

I

I

Banyumas, bertujuan untuk menjalin kerjasarna di bidang Pendidikan dan

Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Program

stuiy (Prodi) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Purwokerto serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma

Perguruan Tinggi.

g. Akreditasi ialah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan

tentang kelayaklannya dan kinerjanya suatu lembaga pendidikan yang

dilakutan oleh Badan Akreditasi Nasional Peguruan Tinggi (BAN-PT) yang

kemudian hasilnya berbentuk peningkatan kelayakan'

BAB IIIRUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Iingkup naskah kerjasama ini adalal-r pelaksanaan Tri Dharma

l.rtuiuun Tinggi dan Peningkatan Pelayanan di Kantor Kementerian Agama

Kabupaten BanYumas'

Pelaksanaan Kerjasama ini meliputi: Pendidikan dan Pelatihan' Penelitian'

PengabdianpadaMasyarakat,akreditasiProgramstudy(Prodi)diFakultasSyari'ah h-rstitut egama Islam Negeri (IAIN) Purrwokerto' serta kegiatan

lainnya yang erar Tiubungannya dengan kerjasama. Adapun Pelaksanaan

Kerjasama, dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua

belah pihak.

Dalambatas.bataskemampuandantanpanrengrrrangitugaspokoknya,maka.uring-n.,using pihak akair saling membantu dalam melaksanakan program

kerjasa.ra yung ,.iun disepakati dengan memanfaatkan surnber daya dan

fasilitas yang ada pada kedua belah pihak'

DalampelaksanaanprogramsemjlokayangdiselenggarakanolehPIHAK

'ERTAMA, maka piHir rEnuA bersedia berpartisipasi untuk mengirim

utusan sebagai peserta, panitia atau narasumber sen-riloka'

5. Berkenaan dengan Pelaksanaan Program y""g -di::l.tnggarakan

oleh PIHAK

PERTAMA,makaPIHAKPERTAMAdanPIHAKKEDUAbersama.samamenjaminkeamananselamaproseskegiatantersebutberlangsung.

Pasal 4

PenYelenggaraan

Penyelenggaraan kerjasama.yang disepakati PIHAK.PERTAMA dan PIHAK

KEDUA serta ditetoi'a oi.n,it" ylng dit'njuk oleh masing-masing pihak'

| ,-.

la

l.

L.

4.

BAB IVDASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5

1. Saling menghormati dan saling menghargai kebebasan otonomi masing-

masing lernbaga serta saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam jalinan

kerjasama yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan pada masa yang

akan datang.

2. Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak

dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.

BAB VMAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Bagian PertamaMaksud Kerjasama

Pasal 6

Maksud kerjasama ini adalah untuk menggalang kebersanraan dan sinergi dalam

bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat,

Akreditasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, serta kegiatan lainnya yang erat

hubungannya dengan Tri Dharma perguruan Tinggi.

Bagian KeduaTujuan Kerjasama

Pasal 7

l. Tujuan kerjasama ini adalah untuk:

a. Meningkatkan dan memupuk hubungan kelen-rbagaan antar kedua belah

pihak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian. Pengabdian

pada Masyarakat, Akreditasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, serta

kegiatan lainr-rya yang erat hubungan dengan Tri Dharma Perguruan

Tinggi.

b. Mengatur dan mengoptimalisasikan segala aspek mene.iemen penggunaan

sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diniiliki oleh kedua

belah pihak untuk kepentingan pembanglrnan.

c. Mensinergikan pelaksanakaan Tri Dharma Perguruan Tinggi denganpelaksanaan pembangunan hukum.

A

l-5

a

I

d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan civitas akademika PIHAK

PERTAMA di wilayah keria PIHAK KEDUA.

e. Bahwa untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Fakultas

Syari'ah IAIN Purwokerto menjadi sebuah lembaga/institusi pendidikan

tinggi yang lebih baik dan maju lagi.

BAB VIHAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pihak PertamaPasal 8

Hak-Hak Pihak Pertama:

a. Menetapkan topik kerjasama sesuai dengan dibutuhkan'

b. Menandatangani Naskah keriasama

c. Mengkoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasa yang

pelaksanaannya tidak sesuai dengan Naskah kerjasama dengan terlebih

dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA'

d. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian,

Per-rgabdian pada Masyarakat, mengajukan akreditasi kepada BAN-PT,

serta kegiatin lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma

perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

e. Menggunakan hasil penelitian yang berupa data, informasi, dan atau

rekomendasi, prototipe, dan atau teknologi.

f. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK

KEDUA.

Kewajiban PII{AK PERTAMA:

a. Menjaga nan"ra baik kedua belah pihak.

b. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

c. Ikut rneningkatkan mutu pelayanan PIHAK KEDUA (Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas) sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

d. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kedua belah

pihak.

e. Melaksanakansebagaimana

ruang lingkup kegiatan dalam Naskah Kerjasama

tersebut dalam Pasal 3, dengan sebaik-baiknya

2.

inidan

membantu kelancaran pelaksanaannya, serta menyerahkan dokumentasi

laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada PIHAK KEDUA.

Bagian KeduaHak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 9

l. Hak-Hak PIHAK KEDUA

a. Memberikan masukan dan saran terhadap topik penelitian dan

pengembangan, serta bimbingan dalam pelaksanaan kerjasama.

b. Menandatangani Naskah Kerjasarna.

c. Mengoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang

pelaksanaannya tidak sesuai dengan Naskah Kerjasama, dengan terlebih

dahulu memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

d. Mendukung PIHAK PERTAMA dalam proses pengajuan akreditasi

Program Studi (Prodi) di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Purwokerlo.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (6). bahwa PIHAK KEDUAmemberikan ijin, menyediakan fasilitas dan sarana yang kondusif, sr-ulber

daya manusia (SDM), serta bimbingan yang diperlukan bagi PIHAKPERTAMA yang disesuaikan dengan kemampuan PIHAK KEDUA'

b. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran,

Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, pengurLlsan Akreditasi serta

kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dliarma Perguruan

Tilggi, serta memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam

pelaksanaan perjanj ian kerjasama ini.

c. Bersama PIHAK PERTAMA, mengkoordinasikan fasilitas yang

dimiliki PIHAK KEDUA, guna penyelenggaraan bimbingan'

d. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan

kerjasama yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA. sebagaimana tersebut

dalam Pasal 3 ayat (6) dan (7).

e. Bertanggung jawab sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan dalam

Naskah kedaiama ini, dalam wujgd penyiapan materi, , serta penyiapan

evaluasi.

BAB VII

7

PELAKSANAAN KEGIATAN

1.

4. Untr-rk melaksanakan kegiatan Naskah Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA

meltlmjuk Fakgltas Syari'ah lnstitu Agama Islam Negeri Puwokerto sebagai

koordinator.

BAB VIIIPEMBIAYAAN

Pasal ll

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasar-rra ini. menjadi tanggung

iu*uU PIHAK pBnfaltA berdasarkan ntusyawarah untuk mencapai mufakat dengan

pIHAK KEDUA. Adapun kegiatan-kegiatan di luar seperli Pendidikan dan Pengajaran,

Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, akeditasi, sefta kegiatan lainnya yang erat

hubungalnyu J.rlg* Tri Dharma Perguruan Tinggi, menjadi tzurgg.ulg jawab pihak

pengguna-

BAB IXLAIN-LAIN KETEN'I'UAN

Pasal 12

Kedudr,rkan dan Status Naskah l(eriasarna:

l. Naskah Kerjasama ini merr"rpakan acuan dalam pengambilan keputusan

atau kebijakan yang disetu.iui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

2.

Pasal 10

Semua program dalam Naskah Kerjasarna ini akan diatur dan dirinci

berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, dengan

mengikutserlakar urit yang terkait di lingktuigan kedua belah piluk'

PIHAK KEDUA menyediakan dan rnendayagurnakan sa nla dan prasarana yang

tersedia untuk pelaksanaan kegiatan di bidang: Pendidikan dan Pengajaran'

Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, akreditasi Program Studi (Prodi) di

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sefia

kegiatan laiirnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

yaig dilaksanakan pI[iAK PERTAMA di dalam wilayah PIHAK KEDUA

Untuk menjan'rin tercapainya tujuan kerjasanra secafa optinral, maka selama

pelaksanaa; kegiatan kerjasama berlangsr.lrg, PIHAI( PERTAMA dar PIHAK

icpnUe secam bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melaksanakan

pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif

rnurp.ul teknis. Dimana l-rasilnya digr.rnakan sebagai laporan sarana sistem

infon-nasi manajemen bagi kedua belah pihak, sefta glum perencanaan progmm

kerj zsama selanjutnya-

8

l^l^t:l^

llt:

lilal,-

l:

t:

l"ll

2. Naskah Kerjasama ini mengikat kedua belali pihak'

Pasal 13

Naskah Kerjasama ini tidak menghalangi kedua belah pihak untuk mengadakan

kerjasama dengan pihak lain diluar Naskah I(erjasama ini.

Pasal 14

l. Aturan TambahanHal-hal yang belum jelas atau tidak cukup diatur dalam Naskah Kerjasama ini'

al<an diatur lebih lanjut oleh kedua beiah pihak secara mllsyawarah untuk

mencapai mr-rfakat dan hasilnya akan ditr-rangkan secara tertulis yang merupakan

acldendum dari Naskali Kerjasama ini'

2. KeabsahanApabila dalarn hal salah satu atau beberapa ketentuan, pasal atau ayat .dalamNaskali Kerjasama ini tidak berlaku. tidak sah atar.r Naskah Ker.iasama ini tidak

berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalan-r l-ral apapun berdasarkan

hukum yang berlaku, maka ketentuan lain dalam Naskah Kerjasama ini tetap

berlaku sah serta wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 15

Keadaan Memaksa (Force Moieure)

1. Yang termasuk "keadaan meulaksa" adalah sebagai berikut:

a. B.,l.uttu alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir)'

b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan.

c. Perang, huru-liara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah atau

epidemi yang secara keselunrhan ada hubungan langsung dengan kerjasama

i r-ri .

d. Kegagalan penelitian yang br.rkan merupakan kegagalan PIHAK

PERTAMA malrpurl PIHAK KEDUA.

2. Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (l) di atas,

maka bagi pihak yang tertimpa keadaan memaksa harlts rnemberitahukan

secara teituiis, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan

memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan

memaksa berakhir.Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskal-r Kerjasama ini, maka

kedua belah pihak akan menyelesaikan secara nlllsyawarah r-rntuk mufakat.

2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan

perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk PihakKetiga sebagai mediator (secara r-nediasi).

l:

9

a

I

3. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka keduabelah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempatkediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kementerian AgamaKabupaten Banyumas.

Pasal 17Apabila Naskah Kerjasama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akanditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

BAB XPENUTUP

Pasal l8

Demikian Naskah Kerjasama ini disetujui dan ditandatangani oleh kedua belahpihak di Purwokerto pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri danditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak (FakultasSyari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan Kantor KementerianAgama Kabupaten Banyumas), dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukupyang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto danKantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas).

PIHAK PERTAMAFAKULTAS SYARI'AH

RTO

\rDr. H. SYUFA'AT. M.AeNIP. 19630910 199203 I 005

PIHAK KEDUAKEPALA KANTORKEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN BANYUMAS

h-

IAIN PURW

NIP. l962lll5 I

10