TRAINING OF TRAINERADVOKASI DAN LEGAL DRAFTING

YAYASAN BAKTI – MAMPUHotel Aston Makassar, 26-27 November 2013

Peserta 1. Ahmad Suhail, Sekolah Tanpa Batas2. Abdul Mutthalib, ACC Sulawesi3. M. Yusran Laitupa, BAKTI4. Triyati, LBH Apik NTB5. Puziati, LBH Apik NTB6. Hutami Ahadiyansyah, LBH Apik NTB7. Jaya Mundra, LBH Apik NTB8. Jemmy Talakua, Yayasan Arika Mahina9. Yan Wemay, Yayasan Arika Mahina10. M. Al Musfir Akmal, FPMP11. Bagus Dibyo Sumantri, MAUPE Maros12. Ratnawati, LPP Bone13. A.Fatmawati Sulolipi, LPP Bone14. A.Aguswati, LPP Bone15. Ina Soselisa, Yayasan Arika Mahina16. Popy Siahaya, Yayasan Arika Mahina17. Heman Wafir, LPP Bone18. Pahir Halim19. Irmawati, Koalisi Perempuan Indonesia20. Maria Un, HWDI Sulsel21. Kasih S, BAKTI22. Ita Ibnu, BAKTI23. Sudirman, YKPM SS24. Gaby Gabriella Gianina, LBH P2i25. Sherly Heumasse, BAKTI26. Rendy Y Hukom, BAKTI27. Kasmawati, KPI Jeneponto28. Lusia Palulungan, BAKTI

PembukaanLucia PalulunganSelamat pagi… Assalamu Alaikum wr.wbKami dari yayasan bakti mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman teman dalam pelatihan advokasi dan legal drafting selama dua hari ini.Teman teman akan bekerja sama elama dua hari ini. Kegiatan ini diikuti oleh 3 mitra daerah dan mitra nasional lainnya yang juga bekerja sama untuk program MAMPU dan dari lembaga lain yang intens bekerja bersama dengan BAKTI. Terima kasih juga kepada mbak Erna yang akan shearing pengalaman nasional dan juga kepada dua fasilitator yang cakep dan 1 narasumber dari UNHAS. Selanjutnya saya persilahkan kepada pak Yusran untuk memberi pengantar dan membuka kegiatan ini.

M. YusranAssalamu ALaikum Wr.WbSaya mau menyambut beberapa teman yang baru pertama kali di Makassar. Ada Dian dari LBH Apik NTB, Poppy dari yayasan Arika Mahina Maluku, ada Pak Herman dari LPP Bone. Selamat datang buat mbak Erna dari Jakarta, kepada kak Thalib dan kak Fahir terima kasih sudah menfasiltasi kegiatan ini. Kemarin sudah ngomong dengan kedua fasilitator dan ini tidak muluk muluk. Walau ini TOT teman teman tidak akan langsung melatih di daerah tapi karena akan melakukan masing masing di daerah sehingga pahaman apa yang harus dibuat daerah menjadi sangat penting. Ada mbak Erna yang bisa share tentang advokasi. Ini tidak baru buat teman teman kegiatan advokasi pasti sudah sering, karena ini berkaitan dengan isu MAMPU, tidak terlalu lama juga untuk Ambon, ini tidak baru, tapi yang mau diangkat sudah lama. Strategi yang berkaitan dengan advokasi isu kepada pemangku kepentingan adalah harus dipahami. Tentang legal drafting sebagian besar dari teman teman bukan orang hukum, dan kalau bicara Legal Drafting berhubungan dengan hal teknis seperti perundang undangan apa yang harus ada didalamnya konsepnya seperti apa. Tapi untuk menjadi legal draft isunya harus seperti apa. Kita akan berada disini dua hari, semoga cukup untuk membuat teman teman punya pengalaman cukup. Saya lihat wajah dan umurnya cukup untuk menyelesaikan kegiatan ini. Ok. Kita terlambat agak jauh jadi saya tidak berlama lama, saya mau mengembalikan kepada kak fahir dan kak thalib untuk mengatur kegiatan ini . Terima kasihWassalam…

Abdul MutthalibTerima kasih…Assalamu Alaikum wr.wb. Selamat Pagi buat kita semua. Yang saya hormati ibu Erna Ratna Ningsih beliau adalah mantan ketua YLBHI, sekarang sudah ada ditengah kita. Pak Yusran dan teman teman yang hadir disini. Sebelum masuk ke materi pertama hari ini ada dua materi. Hari ini akan dibawakan oleh ibu erna, selanjutnya prof ahmad ruslan. Sebelumnya kita akan perkenalan. Ada beberapa dari daerah saya tidak kenal. Saya mulai dari Ibu Erna. Silahkan…

Erna Ratna NingsihSaya Erna Ratna Ningsih, saya mantan ketua YLBI, saya sekarang di asosiasi LBH APik Indonesia. Saya juga sebagai dosen di bina nusantra, selain itu saya juga sering ke Makassar karena menjadi konsultan.

Pahir HalimAssalamu Alaikumwr.wb. Saya Fahir Halim diundang oleh panitia katanya untuk menjadi fasilitator, padahal teman teman ini semua pengacara, tapi sama kalau pengacara bermasalah juga butuh pengacara. Saya tinggal di Makassar.

Abdul MutthalibKak Fahir ini mantan ketua FIK ORNOP sulsel.

Maria UnAssalamu Alaikum wr.wb…Selamat Pagi. Nama saya Maria unn, dipanggil Mia, saya dari Asosiasi Perempuan disabilitas sulsel. Terima kasih kepada bakti. Kami sedang mendukung perda untuk hak disabilitas.

HermanAssalamu Alaikum wr.wb. Saya Herman dari LPP Bone.

A.FatmawatiAssalamu Alaikum wr.wb. Selamat Pagi dan salam sejahtera. Saya fatma dari LPP Bone selaku kord program.

RatnawatiMakasih. Saya Ratna dari LPP Bone.

A.aguswatiAssalamu ALaikum wr.wb. Saya Aguswati dipanggil Ayu dari LPP Bone.

Sherly HeumasseSelamat Pagi, saya Sherly dari BAKTI.

Lucia PalulunganSaya luci dari Bakti. Biasa dipanggil tante MAMPU.

M. Al Musafir AkmalAssalamu Alaikum wr.wb. Selamat Pagi saya dari FPMP. Saya oci, saya perwakilan FPMP Makassar.

Ina SoselinaSaya ina dari Ambon, dari yayasan arika mahina.

IrmawatiSaya Irma dari Koalisi perempuan Indonesia cab. Takalar.

MelySaya Mely dari bakti

M. Yusran LaitupaSaya Yusran dari Bakti.

Popy Siahaya Selamat Pagi . Saya Poppy dari yayasan Arika Mahina, Ambon

Yan WemaySelamat Pagi… Nama saya Yan dari arika mahina, Ambon

Jimmy TalakuaPagi, saya jimmy dari Yayasan Arika Mahina, Ambon.

Jaya MundraAssalamu Alaikum wr.wb. Saya jaya dari LBH Apik NTB.

Geby Gabriella

Saya geby dari LBH P2I Makassar.

Sudirman Assalamu Alaikum wr.wb. Selamat Siang, saya Sudi dari pemberdayaan nusantara.

Hutami AhadiyansyahAssalamu alaikum wr.wb. Selamat Pagi. Saya Dian dari LBH apik NTB.

TryatiAssalamu alaikum wr.wb. Selamat Pagi. Saya Tryati dari LBH Apik NTB.

PuziatiAssalamu Alaikum wr.wb. Selamat Pagi saya masih tetap puzie dari LBH Apik NTB.

Ita IbnuAssalamu Alaikum wr.wb, Saya Ita dari yayasan BAKTI.

Bagus DibyoAssalamu Alaikum wr.wb. Saya Bagus dari MAUPE MAROS.

Rendy Y HukomSelamat pagi. Saya Rendi dari BAKTI.

NingsihSaya Ningsih dari BAKTI

NiniSaya Nini.

KasmawatiAss. Nama saya Kasmawati dari KPI cab. Jeneponto.

Abdul MutthalibSaya Thalib dulu di LBH Makassar sekarang di ACC. Sekarang kita sudah saling mengenal selanjutnya Pak Pahir.

Pahir HalimIni salah satu tugas dan kewajiban kami membagi kertas.

Abdul MutthalibBaik, teman teman sekalian, jadi hari ini kita akan mendengar dua pemaparan dari dua narasumber yang pertama adalah materi terkait dengan advokasi sebagai strategi mempengaruhi kebijakan dan memperjuangkan anggaran responsive gender, ini akan dibawakan oleh ibu erna . secara garis besar ini akan memaparkan advokasi mempengaruhi kebijakan. Ibu Erna sangat berpengalaman, dan kita berharap teman teman bisa menyerap materi dengan baik dan sesuai dengan out put yang diharapkan. Saya kira tidak lama lama, saya undang ibu erna untuk menyampaikan materinya. Silahkan ibu erna.

Erna Ratna NingsihTerima kasih pak Thalib atas waktu yang diberikan kepada saya. Pak thalib adaah teman lama saya. Saya di LBH sejak 1997 dan tahun lalu saya memutuskan keluar. Saya di undang bukan pembicara yang utama. Itu sebenarnya mbak Ratna batara munti. Saya diberitahu kamis, senin saya ada beberapa agenda. Dan yang mengundang mbak Lucy kami sama sama di badan pengurus asosiasi LBH APik. Saya sebenarnya takut terbang pesawat malam hari . Saya juga takut naik taksi. Itu gambarannya. Mohon maaf karena waktunya sempit. Disini saya akan lebih mengutamakan share pengalaman bagaimana melakukan advokasi di nasional. Materi ini sebagai teman teman kelihatn di mukanya aktifis yang berpengalaman didaerahnya. Sehingga untuk materi advokasi ini sudah didapatkan. Dalam sesi selanjutnya bagaimana kami di YLBHI melakukan advoakasi bantuan hukum yang erat kaitannya bagaiamana perempuan miskin bisa mengakses keadilan. Ini salah satu tujuan dari program MAMPU. Saya akan mulai makalah. Saya akan lebih ke pengertian manfaat, target, tahap pembentukan. Bentuk advokasi. Dalam sesi dua akan dibicarakan bagaimana buat LD. Sebelum saya mulai. Kira kira apa yang dimaksud dengan advokasi, terus advokasi kebiajkaan public, apa yang dimaksud dengan itu?

Bagus DibyoAdvokasi menurut saya gerakan terstruktur, dia diilhami dari isu dan tujuannya untuk merubah kebijakan public baik keseluruhan atau sebagian.

Erna Ratna NingsihAda yang lain. Silahkan mbak…

RatnawatiKalau saya itu strategi untuk mempengaruhi kebijakan.

Erna Ratna NingsihArtinya segala kebijakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan.

Puziati

Intinya untuk merubah kebijakan. Lebih pada proses.

Erna Ratna NingsihTadi dikatakan ada mekanisme dan lain lain. Nanti kita akan sampai. Advokasi adalah segala usaha kita untuk melakukan perubahan kebijakan public. Ini bisa melalui peraturan perundangan bisa juga terkait dengan perubahan perilaku misalnya aparat hukum, ketika kita melakukan advokasi, penanganan kasus untuk KDRT misalnya ternyata aparat tidak paham terkait dengan peraturan perundangan dan tidak melakukan penanganan dengan sensitivitas gender.

Itu bisa merupakan tujuan. Kita akan melihat ketika kita menentukan isu yang akan kita bangun tentu saja isu itu tidak berdasarkan dari persepsi kita sendiri tapi ada kebutuhan masyarakat. Saya bisa shearing kalau di LBH perubahan kebijakan ketika menentukan satu isu. Penanganan kasus akan masuk kepada PSDHM, kemudian masuk kepada research. Kemudian masuk pada advokasi kebijakan. Ini alur yang saya shearing. Ini alur yang kita lakukan untuk melakukan perubahan kebijakan. Ini tidak terputus. Biasanya kami melakukan penangan kasus. LBH Jakarta ada 1200 kasus. Kalau LBH apik Jakarta sekitar 800-900 kasus pertahun dari kasus yang ditangani setiap tahun ada catatan akhir tahun, ada beberapa catatan disini kita bisa lihat bagaimana kasus yang dialami masyarakat, dari tahun pertahun kekerasan terhadap perempuan paling banyak ditangani LBH Apik. Catatan Komnas Perempuan yang masuk juga KDRT dan masalah karena proses tidak sampai kepada suami dihukum. Dari penanganan kasus ini, pengembangan sumber daya hukum masyarakat. Dari masyarakat yang mengadu kita melakukan pemberdayaan agar melakukan advokasi terhadap dirinya. Kenapa kita libatkan supaya mengerti dengan system hukum yang ada sehinggat tidak ada kecurangan antara pengacara dengan klien. Kalau pengacara profit apa yang dilakukan tidak peduli lagi. Ada kecurigaan misalnya pengacara bermain mata dengan lawan, kalau dilbatkan saya 15 tahun di LBH tidak ada yang complain walau kalah dalam penangan kasus karena dia tahu prosesnya. Dia tahu menghadapi polisi yang tidak sensitive. Disini juga kita berharap dia tidak hanya bisa menjadi seakan pembelaan terhadap diri sendiri tapi juga nanti bisa menjadi dia mintai pendapatnya. Disini ada training paralegal dsb. Yang terpenting tentu saja kalau melakukan proses ada perubahan kebijakan. Ini tidak bisa dilakukan kalau research terhadap sebuah kasus tidak kuat. misalnya saya contoh LBH Apik kita melakukan advokasi terkait membangun mekanisme family cord. Pengadilan keluarga yang terintegrasi. Dari riset ini kita lihat bahwa korban kekerasan dalam keluarga tidak mau memproses sampai kepolisian. Ini bisa dianalissa. Karena internal dari dirinya tapi ada factor eksternal. Ada factor eksternal dimana system hukum kita sangat kompleks sehingga perempuan yang mau mendapatkan keadilan dia harus melalui 2 proses hukum. Di pengadilan

agama untuk kasus cerai dan kedua untuk KDRT tidak masuk kewenangan pengadilan agama tapi Pengadilan Negeri. Dua kewenangan ini tidak disatu tempat. Jadii ketika perempuan ingin mendapat keadilan harus mengeluarkan waktu yang banyak dan dana yang banyak dan butuh waktu yang lama. Akhirnya mereka mengatakan saya sudah proses cerai saja yang saya pilih karena lebih pada ketidakmampuan untuk mengakses ini. Tentu saja keluarannya disini kita harus membentuk position paper. Posistion Paper ini menjadi cikal bakal naskah akademis. Kalau mau nanti saya kirimkan Position Paper. ini Paper Position menjadi langkah awal agar bagaimana naskah akademis. Ini kajiannya banyak banget. Pentingnya riset ini supaya ketika kita melakukan advokasi kebijakan. Ini ada DPR, pemerintah dll. Ketika melakukan advokasi, ini sistemnya kta bangun terlebih dahulu. Kita bawa korban, kita bawa data. Jadi memang benar UU selalu berubah karena kita melihat ada gejala social yang ada. Kajian sosiologis melihat mekanisme yang ada. Kalau sudah dijalani. Untuk meyakinkan pemangku kebijakan ini sudah terpenuhi. Ini contoh mekanisme yang dibuat YLBHI. Kalau dulu tahun 1998 kita advokasi UU penghapusan KDRT, sampai disini sudah ada UU, tapi UU ini misalnya yang sudah ada. Kita advokasi penghapusan KDRT, kalau sudah diadvokasi implementasinya bagaimana. Tahaan kedua ternyata ini tidak jalan. Jadi ini selalu berubah. Ada pertanyaan ga? Atau ada yang mau shearing metode yang lain. Jadi setelah ini ada ukurannya lagi. Kita akan berputar. Ini tadi sudah, kalau lebih lanjut tentu saja manfaat advokasi , lahirnya kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat luas. Ada perubahan kebijakan tapi jga perubahan perilaku dalam memenuhi hak hak masyarakat. Nah, ketika melakukan advokasi kita harus mengetahui target yang kita tuju. Sangat penting untuk mengetahuai pengaruh poltik. Ini analisa tidak hanya proses. Ini internal kita, tapi juga penting menganalisa factor eksternal, bagaimana pendapat DPR, pemerintah. Perubahan kebijakan kalau DPR karena sebagai salah satu lembaga yang punya kewenangan buat UU, begitu juga dengan pemerintah. Starateginya bagaimana? Tadi ada yang mau buat perda, ini diidentifikasi siapa DPRnya, bagaimana tanggapaan pemerintah terkait isu yang kita bangun. Ada banyak pihak yang lain kalau UU bantuan hukum awalnya starteginya melakukan pendekatan kalau kita memutuskan advokasi kebijakan diawal. Kita inisiasi dari 2004. Tapi yang saya berikan contoh fase kedua 2010-2012. Target utamanya adalah kalau ini masuk di Prolegnas. Tentu porsesnya. Pertama kami lakukan assessment tentang kebutuhan bantan hukum. Selama ini belum disahkan yang memberikan bantuan hukum LBH, NGO, tidak ada dana dari pemerintah. Ada mungkin di posbakum itu besarannya hanya 500 ribu, dan itu tidak cukup. Kita lihat yang kita inginkan ini adalah tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak konsitusional warga Negara. Sehingga harus mendanai bantuan hukum. Kami lakukan assesment dari kita dulu. Dari LBH dulu kebutuhannya apa. Kita lakukan terhadap 16 kantor diseluruh Indonesia. Kita buat pertanyaan , dan hasilnya kita melihat dari pengacara dan penegak hukum mengatakan sudah ada UU yang memberi bantuan hukum, di KUHP itu ada. Tapi masalahnya itu terbatas dan hanya bagi mereka yang ancamana hukuman 5 tahun, bagaimana dengan masyarakat miskin yang kasus KDRT atau demo mahasiswa, itu tidak tercover, berdari assessment kita dukukan seminar di 3 region. Kita publikasi dan kita undang penentu kebijakan. Dari beberapa darerah kita lihat tanggapan public. Dari tahapannya kita kumpul argumentasi kita buat PP dan kita buat naskah akademis. Waktu itu salah satu koalisi kita ada dari UMM dan dia buat naskah akademik untuk LBH. Ada kajian yang hanya orang hukum yang tahu. Kalau Legal Drafting itu kita buat naskah sendiri. Kemudian, ketika kita menginginkan perubahan kebijakan, kita juga harus melakukan intervensi dalam proses dalam mekanisme tahap pembentukan UU. Diawal kita melobi pemerintah supaya ini menjadi inisiatif pemerintah. Ini strateginya mungkin akan lebih detail tapi intinya kita ingin dari porses ini, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan kita terlibat. Kita tidak memberi cek kosong, kita bilang menginginkan Perda penghapusan KDRT, kita ingin UUnya tapi tidak mengawal kontennya. Ini konten harus lebih kita perhatikan. Kadang judul aja yang bagus. Ketika melakukan advokasi perubahan kebijakan, kita jangan lelah karena waktunya sangat panjang. Yang saya ketahui kurang lebih 6 tahun untuk nasional. Rata rata kalau UU butuh 6 tahun. Ini perjalanan panjang bagaimana merawat koalisi,

karena pasti turun naik. Kita merasa hanya kita yang kerja. Ini bagaimana kita membangun kontiunitas membangun gerakan. Yang namanya UU prosesnya panjang dan butuh energy dan proses panjang. Strategi awalnya kita berharap UU yang kita usung masuk ke dalam program legislasi daerah. Kalau tidak masuk kan susah walau ada pasal yang dikecualikan. Masalahnya criteria ditentukan DPR sendri. Bagaimana di tahapan awal kita bisa mengintervensi bahwa isu UU yang kita usung itu masuk dalam PROLEGNAS. Mekanisme untuk prosesnya saya pikir teman teman bisa lihat detailnya di UU 12 tahun 2011. Jadi perencanaan dilakuan Prolegda kab./ prov, kemudian kepala daerah memerintahkan SKPD. SKPD ini yang akan meyusun Prolegda. Sedangkan penyusunan dari masing masing SKPD dikordinasikan biro hokum provinsi/ kabupaten/ kota. Kalau sudah ada rancangan disampaikan kepala daerah dan kepada DPR. Penting juga yang namanya anggota DPR itu tidak akan membaca secara detail. Kalau kita beri naskah akademisk bagaimana mereka mau baca, dan bagaimana kita jalin kerjasama dengan staf ahlinya. Kalau saya dulu saya dekati staf ahli itu dan kita feeding bermacam dokum en ke mereka. Kita sering dapat informasi dari mereka. Dulu saya jadi tim perumus, dan saya masuk ke tim pemerintah tapi sering kita tidak diundang. Kita tidak dikasih tau. Dari staf ahli kami tahu ada pembahasan. Atau kalau kita tahu tempatnya kita bsia datang,. Penting juga untuk punya jaringan dengan staf ahli.Ini dasar penyusunan prolegda provinsi, ini lebih kepada pelaksanaan UU Otoda, bagaimana pemerintah memberi ruang utnuk membuat peraturan daerah. Mungkin aspirasi daerah di Makassar, ditempat lain. Bagaimana Perda memenuhi kepentingan masyarakat sendiri. Yang jadi masalah Otoda menyebabkan daerah membuat sebuah kebijkan untuk kepala daerah menjaring massa untuk proses pemilihan berikutnya dengan janji akan melaksankan aturan syariah di wilayah tersebut. Ini terjadi di depok dan beberapa daerah lain. Mereka buat Perda yang diskriminasi . Data Komnas Perempuan, itu sekita 280an perda yang diskriminasi terhadap perempuan. di Aceh misalnya ada larangan ngangkang untuk perempuan. Kenapa ini tidak diterapkan buat laki laki. Kalau dari sisi keamanan tentu saja perepuan lebih aman. Konotasi ngangkang menjadi sangat negatif. Nah in bagaimana teman teman melakukan pengawasan terkait Perda yang akan dilakukan. Bisa jadi itu akan jadi bagian politik daerah yang dibangun kepala daerah untuk menjaring massa. Di Aceh larangan untuk tidak keluar rumah bagi perempuan dimalam hari. Ada korban anak 18 tahun, dia mau nonton dan dia pulang dia terjaring oelh polisi syariah, dan pemberitaan media dia diberitahukan sebagai pelacur. Anak ini baca berita tersebut dan dia kemudian bunuh diri. Dia menulis surat kepada ayahnya. Sebuah Perda bisa membuat pere mpuan meninggal. Di Tangerang juga ada, dan sama. Ibu ini sempat ditahan dalam keadaan hamil dan dan keguguran setahun kemudian meninggal. Nah, bagaimana kita melakukan pengawasan. kita tidak hanya mengusung Perda tapi isinya juga penting. Seusai jadwal katanya break dulu.

Abdul MutthalibKita break 10 menit ya…

ISHO

Abdul MutthalibTeman teman sekalian silahkan masuk kembali keruangan dan kita mulai lagi, mau dibahas dengan materi ibu Erna.

Erna Ratna NingsihKita mulai. Saya mungkin tidak akan memberi secara detail nanti ada di sesi kedua. Saya akan memberi tips tips apa yang dilakukan di Jakarta. Dalam keadaan tertentu DPRD provinsi bisa mengajukan Perda diluar prolegda. Kalau diluar teman teman punya isu yang mau dibahas di Prolegnas. Kita harus lihat

keadaan urgensi, melakukan pendekatan kepada anggota DPRD agar menjadi hal urgen. Kemudian, tadi perencanaan. Kedua mengenai penyusunan peraturan perundangan. Strateginya untuk memulai bisa melalui DPRD atau Pemda. Untuk itu kta buat pemetaan dulu, kita lakukan pendekatan, apakah mayotitas anggota dprd mendukung isu yang kita usung. Kalau iya kita kan masuk ke startegi untuk meloby agar isu yang kita ajukan menjadi rancangan peraturan daerah yang diusulkan DPRD. Kalau kebalikannya kita ternyata parpol tidak suka dalam tanda kutip isu yang kita angkat. Kalau itu terjadi mayoritas menolak. Kita bisa lihat lewat mapping media. Mapping media penting juga diusulkan oleh preseiden. Juga kita bisa minta kepada pengacara dan kita undang anggota DPRD. Kita ada aksi, kita minta media untuk wawancara kita lihat apa komentar mereka. Misalnya judul berita Makassar apa, dia komentar apa. Mapping ini penting suapaya kalau melakukan lobi kita sudah tahu. Democrat untuk isu apa seperti ini, yang ini seperti ini. Jadi kaitannya dengan strategi usulan untuk sebuah yang namanya peraturan daerah apakah strateginya pendekatan kepada pemerintah atau kepada anggota DPRD. Dua lembaga ini yang punya kewenangan. Ini prosesnya. RUU di nasional diuajukan anggota DPRD ada juga oleh presiden. Saya juga salah satu yang jadi tim pemerintah untuk RUU bantuan hukum . Ini penting untuk mengetahui apa yang pemerintah kemukakan dan kita bisa memberi masukan terikat isu tersebut misalnya masalah kelembagaan. Misalnya kita ingin lembaga independen tidak dibawah kementerian, atau soal pendanaan. Kita memberi masukan dari dalam. Harus berbagi peran dalam koalisi tersebut. Tentu saja kalau masuk tim pemerintah dan lobi yang dilakukan. Kemudian juga ruu yang diajukan DPD yang terpenting persatuan . Sesi kedua yang namanya Perda harus ada naskah akademis. Ini melalui DPRD bisa juga melalui kepala daerah. Kalau masing masing di DPRD dan kepala daerah membahas rancangan Perda yang sama kemudian ini disandingkan. Artinya pas awal kita sudah tecapai. Sekarang pembahasannya. Setelah penyusunan ini pembahasan ini penting kita harus tahu setiap proses. Tahapan sudah sampai mana dan ada juga tim koalisi yang tugasnya melakukan pemantauan. Ini akan stand by di DPRD untuk melihat prosesnya. Saya mungkin lebih ke Perda. Pembahasan perda ini ada tingkat 1 ini akan dibahas oleh badan/ rapat komisi/ panitia. Ini ketika pembahasan kita sudah harus memasukkan naskah akademis dan Legal Drafting. Ini peran penting dari staf ahli. Kalau kemarin strategi saya kami mengundang diskuisi di koalisi dan staf ahli diundang hadir. Mereka menyampaikan apa yang dibawah oleh DPR waktu itu dan juga mungkin kita bisa ada counter opini. Misalnya merekam mengatakan anggaran tidak cukup kalau buat lembaga independen. Jadi kita bilang sudah ada dana tapi di urus masing masing lembaga, kejaksaan, kementerian, kepolisian, tapi alokasi anggaran tidak tepar karena di kementerian misalnya digunakan untuk pejabat atau staf yang mengalami masalah hukum. Peruntukan bantuan hukum itu untuk masyarakat miskin. Jadi masalah anggaran tidak ada masalah. Kita tinggal buat dalam satu pintu. Artinya dari ahli ini kita mendapatkan masukan terkait pemikiran mereka untuk mengungkap isu, jadi kita akan counter opini. Tadi masuk. Prosesnya kita tahu, dan tahapan juga saya mengundang pimpinan misalnya badan legislasi. Kita tekan dia agar dia sepakat dengan kita terkait ide lembaga bantuan hukum/ tentu saja ketika sudah di bahas baru dimasukkan kedalam berita acara Negara.Lanjut. Ini terpenting, ini lebih pada metode advokasi. Ini teorinya, setelah ini saya akan ungkapkan contoh advokasi yang dilakukan. Teman teman bisa shearing juga. Metodenya seperti ini, mengidentifikasi maslaah yang dihadapi masyarakat. Kita tidak hanya mengidentifikasi masalah, tapi juga mengkaji. Ini prosesnya disini. Kita menimbulkan masalah disini, kita mengkaji disini. Jadi ada riset. Mengkaji tidak hanya dari kasus saja tapi dari faktor eksternal apa penyebab terjadi. Kita lihat bagaimana tanggapan lembaga public, pemerintah, DPR dan aparat penegak hukum. Yang tidak kalah penting kita menentukan tujuan. Jangan biarkan ini berjalan apa adanya. Jadi harus ada tujuan yang ditetapkan. Tujuan ini dibagi bagi. Yang tinggi seperti apa, yang sedang seperti apa, yang rendah seperti apa. UU bantuan hukum kita ingin ada lembaga independen, tapi kita ingin ada peran Negara memberi tanggung jawab terkait bantuan hukum, nanti mekanisme bagaimana kita mengontrol pemerintah,

ketiga ada UU bantuan hukum. Nah, bagaimana kita memasukkan paralegal. Capaian tertinggi UU bantuan hukum ini memasukkan paralegal sebagai bagian dari bantuan hukum. Dalam hal ini dengan adanya UU ini ketika menjalankan kegiatan ini kita sudah didampingi oleh UU. Tentu saja penting kapan mencapai tujuan itu. Kalau sudah menetapkan apa yang kita ingin kan pertanyaannya adalah apalah itu realistis dengan SDM yang kita punya. Kta harus berhitung. Seberapa besar tekanan yang kita buat. Dan ini waktu yang sudah kita tentukan. Tadi sudah kita tentukan, jangan sudah ditetapkan, jadi pengecekan jadwal sidang di DPRD kita lakukan, kan tidak nyambung sudah ditetapkan baru kita masukkan. Jadi ada yang melihat jadwal DPRD. Kita harus sesuaikan waktunya.Ini yang terpenting, mengindentifikasi sasaran. Kita juga sasarannya apakah DPRD pemerintah atau APH, nah lawannya kita harus lihat juga. Misalnya advokat karena dia merasa lahannya diambil pengacara public. Kemudian penerima manfaat, ini penting diorganisir tau pihak yang kita wakili. Ini penting karena kita akan advokasi bersama mereka. Ini kan benar bukan maunya NGO tapi kebutuhan sampai mengada ada. Kita harus bersekutu, YLBHI misalnya ada 16 kantor daerah dan masing masing kantor buat koalisi. Pihak internal, ini penting bagaimana orang yang melaksanakan proses dan hasil ini. Tentu saja ketika tujuan yang ingin kita capai kita butuh orang yang punya keahlian sendiri. Jangan sampai orang yang melakukan pemantaun tidak mengerti. Jadi pihak internal ini bagaimana bisa. Misalnya pemetaan tadi, Koran Koran. Ada orang yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan untuk kampanye bagaimana kita menjelaskan pesan kita yang ingin disampaikan kepada public. Kita harus pertimbangkan bentuknya seperti apa. Jangan sampai kita sudah buat naskah akademik yang panjang dan tebal. Kita harus buat alat kampanye, kemarin kita buat buku kecil yang terdiri dari konsep dasar , bantuan hukum seperti apa. Jadi dia inti dari apa yang ingin kita sampaikan. Jadi bisa saja konferensi pers bentuknya, bisa leaflet atau orang orang yang ada di koalisi memiliki keahlian menulis. Ini salah satu untuk membangun isu. Yang terpenting disini tentu saja siapa yang akan menyampaikan pesan kita. Siapa pendengar kita. Masyarakat luas atau DPRD, atau pemerintah. Kalau misalnya tentukan, misalnya sebagai narasumber dari yang kita bangun, tentu penting ada orang lain yang didengar dan dia berbicara mengenai isu itu. Kalau kita bisa menggunakan artis misalnya yang memang menyuarakan itu, misalnya isu kekerasan dalam pacaran. Ardina rasty misalnya dia menyampaikan pesan kita. Orang yang menyampaikan pesan kita bis abukan kita, kalau misalnya kami ada bang buyung, ada todung. Jadi yang sampaikan sendiri. keenam, memetakan sumber daya kita. Tadi saya jelaskan orang yang bekerja keterampilannya seperti apa. Walau tidak ada penting untuk kita. Yang terpenting tentu saja, kalau lihat Perda kemampuan financial dana ini. Karena misalnya buat alat kampanye butuh dana. Kalau kami waktu itu kami dapat dana dari TIFA, Ausaid, kemudian akses terhadap penentu kebijakan. Ini penting bagaimana kita bisa mengenal orang yang staf ahli. Tentu kalau mereka mau datang biasa lebih ke hubungan personal atau orang lain yang kita memakai orang untuk memanggil dia. Orang yang kita hormati dan punya akses untuk kita tentukan. Lanjut.Menentukan pendekatan dan aktifitas. Ini metode apa yang akan kita gunakan. Ini mungkin akan lebih detail, ada banyak metode dan aktifitas dan ini akan menentukan dukungan public bahwa kita ini besar dengan banyaknya kegiatan yang kita lakukan. Kemudian merekncanakan tindakan advokasi. Kita melaksankan yang sudah kita rencanakan. Yang HAMnya advokasi tidak bisa sendiri ini harus koalisi dan bagaimana capain strategi dirumuskan bersama, yag terpenting penmbagian tugas. Kesembilan, ini fokus pada perencanaan pemantau evaluasi. Evaluasi sangat penting untuk melihat. Yang namanya penentu kebijakan kita bisa lihat respon mereka. Kalau responnya kita buat tindakan yang berbada. Ini pemantauan untuk mengetahui perkembangan advokasi. Kalau misalnya demo dampaknya kurang baik. Misalnya lebih penting lobi. Tentu saja pencatatan untuk pembelajaran kedepannya, supaya nanti ada hasil dan itu bsia dikembangkan untuk advokasi Perda yang lain.

Bentuk atau kegiatan advokasi, investigasi studi kita kasus sehingga kita kenal kasus yang akan kita tangani. Advokasi itu perubahan kebijakan. Kemudian mobilisasi opini public ini penting, tanpa media kita tidak bisa menyampaikan pesan kepada orang yang kita tuju kerjasama dengan media sangat penting dan ini salah satu untuk melakukan tekanan politik. Pengorganisasian masyarakat korban atau potensial yang menjadi korban. Dialah actor utama dari advokasi kita jadi dilibatkan dalam proses ini dan kalau bisa mereka sendiri, terorganisisr dengan baik. Kemudian dialog kebijakan. Ini semua fakta yang kita miliki, kemudian orang yang memang fighting. Kita bawa kesini. Biarkan korban yang bicara. Mereka bicara soal masalah mereka. Kalau ada slide dan data akan bagus. Saya seperti tiu, biasanya buat presentase dan korban bicara. Kemudain mobilisasi massa. Apakah dengan lobi aja cukup, tau kalau dengan lobi budge kita harus melakukan yang lebih keras. Kalau kampanye public tidak berhasil kita harus melakukan ini utnuk membangun simpati kepada korban.Nah litigasi, ini mungkin untuk hal lain, ini bisa jadi merupakan salah satu cara untuk pembelaan terhadap korban dan litigasi ini tujuannya kadang bukan utnuk memenangkan kasus tapi untuk membangun opini public. Misalnya kalau kita melihat bahwa Perda diskiriminasi terhadap perempuan itu ada di Makassar kita bisa buat Yudicial Review. kalau Perda kita ajukan di bawah UU. Kalau UU kita Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Ini bisa merupakan alat kampaneye juga. Resolusi konflik, mendorong para pihak untuk melakukanperundingan secara fair, ini mungkin kepada daerah konflik. Untuk reclaiming lebih pada maslaha menyangkut tanah. Mungkin masa soeharto masyarakat diambil tanahnya, dan sekarang bisa diduduki. Nah, mungkin Perda tingkat local kurang. Teman teman bisa mendapat dukungan di nasional kalau kurang. Atau bisa mendayagunakan lembaga internasional. Pengembangan jaringan kerja. Untuk kerja advokasi tidak bisa dilakukan sendiri dan ini bisa di local, nasional atau internasional. Pengembangan system informasi. Ini bagaimana kita ada informasi yang falid, kredibel, ini penting dalam melakukan kampanye public. Media tentu butuh informasi yang kita olah.Eksaminasi public ada yang bisa jelaskan?

Lucia PalulunganSaya tidak tau apa ini sama dengan uji public. Kalau di Makassar, kita melakukan uji public terkait misalnya dengan position paper terhadap draft rancangan Perda. Waktu mengadvokasi Ranperda perlindungan trafficking bersama dengan jaringan FPMP kita lakukan uji public. Minta tanggapan masyarakat dengan menghadirkan beberapa pihak yang jadi narasumber untuk memberi justifikasi. Berdasarkan uji public kita merumuskan perubahan terhadap Ranperda tersenut. Kita mencari informasi dan membuat semakin kuat.

Erna Ratna NingsihItu salah satu cara yang kita lakukan untuk advokasi terkait adanya Perda. Jadi mbak Luci cerita bagaimana mengundang ahli, tapi jangan yang beda pendapat dengan kita. Jadi ahli yang sudah kita diskusikan dulu, jadi menjustfikasi apa yang kita sampaikan ilmiah. Ini salah satu cara yang kita lakukan. Ada lagi tidak yang mau disampaikan?

PuziatiKalau kami shearing pada saat mengadvokasi Raperda Perlindungan perempuan dan anak. Ke eksternal kita ambil sebagai langkah masuk. Kita ada MoU dengan gubernur. Kita masuk melakui esktrenal bekerjasama dengan biro Hukum, kami masuk di tim perumus. Di internal kami merumuskan. Kami di LBH Apik berkecimpung penanganan kasus, data base juga aktif, ada jejaring yang ada. Baik unit PPA Polres dan NGO. Dari data terpilah itu kita buat assessment, buat FGD, kita buat PP, naskah akademik, kita buat Legal Drafting. Kita buat tim perumus internal yang tetap mengupdate informasi masuk di badan legislatif, ada tim yang kita bagi. Ada tim lobi yang melobi legislatif. Kita buat pemetaan diawal

siapa fraksi yang mendukung isu yang kita bawa. Kita masuk di kelengkapan anggota dewan, pada saat pansus kita masuk dan menjadi bagian panitia khusus sehingga tetap bisa mengupdate informasi. Kalau eksmaninasi public kita lakukan. Kita buat dialog public. Kita buat konsultasi publik diawal. Kemudian setelah itu kita kembali dengan analisis itu kemudian ranperda dan buat dialog public lagi.

Erna Ratna NingsihTerima kasih mba Pujie. Tadi shearing pengalaman dan tahapannya sebagian besar yang saya sampaikan sudah dilakuakn mba ousie. Saya yakin teman teman punya pengalaman yang bisa dishearing ke yang lain. Ada mungkin hal yang belum diungkap. Silahkan mba…

TriatiSaya sedang menyusun Ranperda perlindungan perempuan dan anak. Dalam satu Perda mengakomodir 3 Undang Undang. Kita PPPKP , kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tinggi, kita harus punya payung hukum. Ini tidak bisa berlanjut kemarin datang tim empower tapi ditawarkan Perda untu TPPO, sedang dasar kita untuk buat perda harus ada data kasus, walau dikatakan banyak trafficking di Lombok timur. Akhirnya kita menilai karena beda.Akhirnya kita sepakat untuk perlindungan perempuan dan anak, tapi trafficking harus ada juga. Ketika di dialog publikkan melihat judul saja sudah ada. Ini berulang kali. Kemarin dialog public. Hajatan syawal kita melakukan kerja awal terkait gender. Apa factor penyebabnya itu pernikahan usia dini. Ada merari, mencuri perempuan untuk dinikahi dan tidak ada batasan umur. Ada kemarin 2 anak 10 dan 11 tahun sudah menikah. Factor budaya ini, kita berbenturan dengan tokoh adat sementara itu factor penyebab. Lombok timur tinggi KDRT karena perempuan menikah dibawah umur, ketika menikah mengalami KDRT karena sebagai anak belum mampu jadi IRT. Angka kematian ibu juga tinggi karena belum bisa. Ketika kita menangani KDRT setelah jadi korban dia tidak akan mau terbebani dengan peristiwa sehingga dia lari untuk menjadi TKW, jadi tingginya TKW itu karena pernikahan dini cerai dan jadi TKW, itu adat jadi satu penyebab. Ini berbenturan kalau Perda itu, kita tidak mau kalau tidak masuk. Dari mba erna juga ada mungkin masukan. Terima kasih.

Erna Ratna NingsihAda masukan tidak buat mbak triati?

Triati Ini mungkin melemahkan saya , tapi bagaimana Perda tersebut akan jadi payung hukum untuk Lombok timur.

Erna Ratna NingsihAda masukan terkait advokasi yang dilakukan mbak Triati di Lombok timur yang akan membuat perda kekerasan perempuan yang dimasukkan juga perda tarficking dan ada permasalahan kondisi internal di Lombok timur salah satu lawan adalah masy adat yang menolak kebijakan ini.

RatnaSaya mau komentar. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan mba Tere. Kalau bicara perdagangan orang pasti ada perempuan dan anak. Kalau dilema disini kalau bukan projek, bisa tentang perempuan dan anak, tapi harus ada traficking. Kalau donor welcome itu tidak masalah, tapi kadang donor yang harus ada judul besar.

Erna Ratna Ningsih

Ini menarik, kita lihat tadi, alurnya tadi ada financial yang penting bagaimana melakukan proses pengawalan panjang kalau tidak ada dana. Tapi jangan sampai karena donor bilang itu Perda traficiking tapi menghambat proses advokasi yang ada. Kalau saya lihat kasus ini tentu saja ketika kita melakukan advokasi kebijakan, yang kurang adalah researchnya. Kalau data tidak ada itu menyebabkan anggota DPRD dan Pemda itu tidak ada. Kalau data tidak ada bagaimana? Kalau mau melakukan perubahan kebijakan. Kalau proses ini sudah kita lakukan dengan baik. Ada data korban, kalau data lemah, karena mungkin masyarakat ada kasus tapI tidak mau melaporkan. Ini biasanya karena mereka tidak tahu. Jadi kita harus ada pembelajaran ke masyarakat dengan kasus seperti ini mereka ditipu, dieksploitasi itu masuk tracficking. Ada proses yang dilakukan agar masyarakat mau melakukannya. Jadi mba kalau memang researchnya lemah, artinya ini harus kuatkan PSDHMnya. Korban harus berbicara. Kalau korban bicara akan kuat. tapi hati hati karena jangan sampai tereksploitasi. Kalau kasus ini ada hak korban untuk tidak diekspos. Kalau saya saya akan katakan kepada wartawan jangan wajah sama nama dimasukan. Yang harus dilakukan kalau riset lemah yang penting adalah pemebrdayaan korban. Nanti dia akan bilang bukan hanya dia korbannya,

RatnaJadi memang harus ada data , kadang pengambil kebijakan mereka bilang mana ada orang yang diperdagangkan. Kaldang mereka menganggap traficiking nanti kalau ke laur negeri.

Erna Ratna NingsihAda yang lain?

PuziatiKan itu tadi masalah konten Ranperda. Satu Ranperda memaksakan beberapa hal. Di Perda penghapusan mengamanahkan PPT. Dua Perda ini digabung jadi satu.

Erna Ratna NingsihAda yang mau kasih solusi, dua Perda dijadikan satu?

Lucia PalulunganKalau saya, kalau yang kita mau sasar soal penanganan trafficking. Include kekerasan perempuan lebih pada mekanisme semua kekerasan termasuk taficking, tapi mungkin ada hal lain, kalau mau disasar tidak bisa digabung, kalau kasus kekerasan perempuan selalu bermasalah dengan penanganann. UU PPTO sudah bagus. Ingin karena tidak ada anggaran atau di gugus tugas. Saya kira bisa digabung tiga lebih luas, nanti di bab ada soal trafficking.

Lalu kedua problem adalah soal anggaran, karena P2TP2a tidak ada .

Kalau PPTO, kita juga pernah mengusulkan Perda anti raficking. Kita sudah tidak usah bicara laki laki karena sudah ada dan tersedia. Kenapa spesifik misalnya kalau hamil harus ada penangan khusus. Kemarin kita ditentang kenapa korbannya anak dan perempuan kan laki laki juga korban. Kalau penyidik bias gender mekanisme seperti itu, dia menjalani sepeti itu. Kalau butuh perlindungan khusus, ada situasi yang dia tidak bisa menjalankan proses tersedia. Tidak dibedakan antara laki laki dan perempuan, kita tidak usah bicara umum.

Erna Ratna Ningsih Ada yang lain? Tadi kalau usulan dari luci dan beberapa teman karena kekerasan terhadap perempuan lebih luas dan traficking lebih khusus jadi judul Perda adalah Perda kekerasan perempuan. Saya ingin

memberi saran untuk memberi justufikasi perlu ahli khusus mengenai orang yang bisa menganalisa peraturan perundang undangan. Yang namanya Perda salah satunya adalah perintah UU. Apakah ini perintah UU penghapusan KDRT atau implementasi UU traficking atau dibuat berdasarkan aspirasi daerah itu sendiri. Jadi mekanisme pembuatan Perda sudah memenuhi tata urutan. Jadi untuk menjustifikasi itu teman teman melakukan pendekatan dosen di fakultas hokum tertentu judulnya bisa tidak atau hanya satu, kekerasan terhadap perempuan yang general tapi subtansinya masuk. Ini menjawab juga jangan sampai funding mengatur kita dalam konteks yang lebih rinci. Yang penting prinsipnya apa yang kita upayakan ada dalam jiwa Perda itu sendiri. Kalau saya bukan judul yang penting tapi bagaimana diimplementasikan dengan baik. Bukan pada judul tapi pada konten. Nah, kedua belas ini sebenarnya bukan uji public. Uji public memang bagian. Eksaminasi public ini pengujian secara ilmiah atas putusan putusan lembaga peradilan. Contoh Perda terkait perempuan yang dilarang keluar rumah pada jam malam. Kta mengeksaminasi. Kita analisa bahwa putusan ini secara kaidah hukum bertentangan dengan konstitusi jadi yang kita eksaminasi bisa putusan daerah atau peradilan. Misalnya kasus pemerkosaan hanya dihukum 3 tahun. Eksaminasi ini kita undang expert di bidang hukum yang akan membedah putusan pengadilan berdasarkan keahlian dia. Kita undang ahli hukum acara, kta undang ahli gender, tergantung dari isi putusan sendiri. Setelah mereka berdiskusi dan mengeluarkan analisa terkait putusan tersebut, dan ini akan kita sampaikan misalnya ini tidak benar. Komnas perempuan sedang melakuan eksaminasi teradap diskriminasi public. Hasilnya belum lagi proses analisa bagaimana dengan hokum.Ada yang mau shearing mengenai yang lain? Saya akan masuk ke ini shearing saya, teman teman juga bisa shearing bagaimana kami melakukan advokasi terkait UU bantuan hokum. saya berarapa, kita bisa bertukar pkiran. Kita melakukan Yudicial Review terkait ahmadiyah. Kalau ini adalah tahapan kedua dari porses. Ini untuk UU bantuan hukum. Ini adalah sebenarnya get line untuk melakukan advokasi. Kalau fase pertama tadi saya ceritakan kenapa kita butuh UU bantuan hukum. Jadi salah satu tim koalisi adalah LBH Apik. Fase yang pertama adalah tentu kita Prolegnas. UU yang kita usung harus masuk Prolegnas. Target kita di fase pertama ini masuk di Prolegda. Kalau kita prosesnya memang seperti yang tadi. Dasarnya hasil analisa kami dari seluruh LBH daerah dan seminar yang kami lakukan, advokat adalah lembaga yang melakukan penolakan terhadap UU advokat. Uu advokat wajib memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Kita berpikir kalau anggota DPR itu adalah advokat . kita usulkan kepada pemerintah. Kita di tim pemerintah, tapi dalam prose situ ternyata pemerintah keberatan terkait adanya UU bantuan hukum dimana pelaksanaannya adalah lembaga bantuan hokum yang independen. Katanya komisi, lembaga yang sudah ada tidak efektif, dan pemerintah bilang mau menggabung beberapa komnas. Dia katakan bahwa itu akan menambah anggaran Negara. Kok seperti ini. Kalau seperti ini susah juga. Targetnya kita ada lembaga bantuan hukum independen. Tahun 2010 kita berubah, sih pemerintah akhirnya kesal. Mereka sudah menyiapkan naskah akademik, mereka sudah buat draft RUUnya. Kita bilang sudah tidak mungkin masuk di pemerintah. Akhirnya kita buat pendekatan ke DPR. Dan mereka setuju. Akhirnya kita lakukan pendekatan dan kemudian UU ini menjadi inisiatif DPR. Pemerintah komplain juga. Kemudain sejak awal kita sudah siapkan naskah RUU bantuan hukum. Awalnya kita kerja di internal, kemudian kita usung daerah membuat jaringan sendiri. Ada namanya koalisi untuk UU bantuan hukum. Dan kita telah ada pokok pikiran. Jadi alat kampanye sudah kita gunakan. Ini kita identifikasi antara pihak yang saya katakan bagaimana melihat bukan hanya didiri kita. Tahun 2010 advokasi kita, RUU ini sudah menadi program prioritas 2010 dan menjadi inisaitif DPR dan pemerintah akan menyediakan naskah akademiknya. Dalam kaitannya dengan ini, kedua pemerintah telah, dia punya draft UU bantuan hukum saya salah satu timnya. Masyarakat sipil kita juga punya draft RUU. Dan koalisi ada pokok pikir. Kita punya naskah akademisnya . Ketika pemerintah baca mereka Judah paham. Untuk dpr ini kenapa penting untuk mengetahui alat kelengkapan dpr yang akan membuat RUU ini. Saya sering mengundang misalnya ketua Baleg. Intinya kia memposisikan dia supaya

sepakat dengan apa yang kita ajukan. Makanya tidak bisa berkutik. Sebelumnya memang ada komunikasi dan mereka mau datang sehingga mereka bilang mereka sepakat dengan lembaga bantuan hukum nasional. Tujuanya kita menginginkan ada UU bantuan hukum yang mengatur system bantuan hukum AS yang memberikan jaminan akses keadilan bagi masyarakat luas. Ini termasuk perempuan. jangan sampai lembaga yang akan menjalan lembaga bantuan hukum nasonal ini karena dibawah pemerintah kita ajukan yang dilawan pemerintah kita tidak mau tidak diberi pendanaan. Selanjutnya. Tentu saja ada system bantuan hukum nasional dan kita buat komparasi di Negara lain. Saya memberi international legal group. Kita selalu ada pertemuan 2 tahunan. Ini prosesnya menjamin akses keadilan terhadap masyarakat luas. Intinya adalah bagaimana hak konstitusional masyarakat Indonesia mendapat kedudukan yang sama di depan hukum. Kalau si miskin tidak dipimpin maka tidak ada persamaan didepan hukum. Ini tentu saja akan terjadi praktek peradilan yang tidak benar. Itu terjadi. Dan banyak kasus lain, nenek Minah yang hanya mencuri kakao dan dihukum sedang yang korupsi tidak dilakukan appaun. Selanjutnya tantangan, setelah melakukan tujuan kita melihat tantangan subtansi bantuan hukum bisa menjadi . Kita tidak tahu peraturan tersebar dan terbatas untuk melindungi orang . Subtansi ini termasuk kewenangan paralegal paralegal itu masuk proses peradilan atau bagaimana? Waktu itu perdebatan kami adalah karena jumlah pengacara itu hanya 30 orang. Pengacara hanya ada di kota besar. Nah, bagaimana masyarakat bisa mendapat akses terhadap peradilan. Ini dibutuhkan palalegal. Mungkin nanti kita tidak bisa melindungi, mereka sepakat ada kompromi bahwa paralegal diakomodir tapi kegiatannya non litigasi. Di UU bantuan hukum memang tidak ada kewenangan paralegal akan melakukan tindakan seperti apa. Konsep bantuan hukum tidak banyak dipahami. Ini bagaimana kita bisa mensingkronkan, bagaimana mengadopsi, kta bisa datang ke fraksi dan kita tahu. Kita datangi setiap fraksi untuk memberi pemahaman kepada mereka. Kita memberi feed back kepada mereka apa yang akan mereka lakukan. Kita bisa melihat apa yang akan mereka lakukan. Dalam setiap pembentukan kebijakan public tentu ada yang akan mementingkan kepentingan keluarga. Nah, bagaimana bisa melihat ini, advokat seperti ini, bagaimana bisa meminimalisir orang yang melakukan perlawanan. Kita bertemu dan bicara dan bagaimana mereka sepakat dengan apa yang kita sampaikan. Proses pembahasan ini tentu kita berharap terbuka dan bisa diuji public. System peradilan kita bisa hearing. Kalau tadi lobi ke fraksi. Kita bisa hearing ke badan legislasi ke komisi 3 kita kalau melakukan hearing tentu tadi ada alat kampanye yang kita siapkan. Ada presentase, ada korban, kita siapkan wartawannya juga, jadi ketika melakukan hearing tercover media dan jadi alat penekan. Ini yang tadi saya ceritakan. Konsep konsepnya. Selanjutnya, ini actor aktornya, kita petakan DPRD, masyarakat sipil, pemerintah, ini kita lihat tanggapan mereka terhadap isu yang kita bangun. Kita bisa mapping dari koran atau kita undang. Kalau misalnya kita undang dan tidak datang kita bisa sampaikan ke media. Pengorganisasian masyarakat sipil penting dilakukan, semakin kuat maka semakin kuat bargaining power kita. Jadi NGO, OBH, tomas, media massa. Kadang media massa tidak mengerti apa yang kita sampaikn. Kadang apa yang disampaikan di konfrensi pers beda dengan yang ditulis. Kita datangi media itu dan kita presentase, saya sering datang dan diskusi dengan media. Bisa jadi mereka tidak paham apa yang kita sampaikan, sehingga kita ketemu dengan pimrednya dan bilang ini isu seksi. Kita harus lihat anglenya apa yang mau disampaikan. Kita lihat isu apa? Sisinya tentang paralegal misalnya, besok kita lihat tentang perempuan. Selanjutnya, ini pertanyaan dasar bagaimana menjawab ini. Ini prosesnya seperti ini. Bagaimana menyusun konsep Bantuan Hukum sesuai kondisi Indonesia. Kemudian bagaimana mensosialisasikan konsep bantuan hukum kepada pemangku kepentingan. Isu perempuan, kemiskinan, dan bagaimana memberi asistensi kepada DPR dalam membahas RUU bantuan hukum. Referensi yang kita lakukan. Kita bisa berikan PP kita, naskah akademik kita, Legal Drafting tapi kita juga harus memberi pokok pikiran kita karena mereka tidak ada baca dokumen yang tebal. DPR itu kalau asistensi kita undang saja

staf ahlinya supaya pertama mereka megetahui apa yang kita bangun, apa yang kita analisa. Apakah mereka menolak atau sepakat kita tahu alasannya apa?Mereka katakan misalnya karena kita salah satu, mereka kadang tidak mengundang kita, kadang mereka rapat tapi kita tidak tahu pembahasan sejauh mana. Kita harus melakukan pemilihan kepada teman teman. Jangan dibangun untuk yang lobi, untuk yang keras. Jadi harus dibagi.Kemudian bagaimana mempengaruhi pengambil kebijakan untuk menerima ini. Metodenya apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lihat. Mungkin ada seminar, FGD, kita bisa teatrikal budaya macam macam tergantung isu yang kita bangun. Terakhir bagaimana melakukan pemantauan, jangan sampai kita sudah buat kegiatan ini itu tapi tidak dipantau. Kita lupa kalau sudah pembahasan tapi hanya diatas kertas saja. Jadi sia sia yang kita lakukan. Yang penting adalah konten, bagaimana Perda kekerasan terhadap perempuan itu bisa mendapat jaminan, perlindungan, hak haknya kesehatannya dia. Ada pertanyaan?Ini lebih kepada proses pembentukan peraturannya. Lebih kepada legal draftingnya. Kalau melakukan advokasi kita buat terlebih dulu naskah akademisnya. Itu berisi apa landasan kenapa melakukan hal hal ini. Kita lihat kajian sosiologisnya. Naskah akademik melihat banyak hal, ada kajian filosofisnya juga.Bagaimana kita bisa menjamin mereka bisa dapat pengacara yang kualitasnya tidak kalah, mereka benar benar melindungi korban. Naskah akademik, konsep dan prinsip bantuan hukum. Kalau rancangan bantuan hukum sebenarnya hasil dari riset yang nanti dijabarkan secara detail dalam UU itu sendiri.Ini referensi pendukung konsep. Tentu kita harus lihat kajiannya misalnya Perda kekerasan terhadap perempuan, apakah memang sudah ada Perda didaerah lain yang bagus implementasinya. Kita lihat didaerah lain sudah ada belum? Implementasi sudah bagus. Ada pembelajaran dari daerah lain karena walikota atau gubernur konsen untuk itu. Jadi kita lihat ada perbandingan dengan daerah lain. Ada Perda terkait traficking terkait kekerasan terhadap perempuan. Kita bisa menganalisa dan membuat perbandingan. Kita bisa komunikasikan dengan kawan kawan bagaimana implementasi di daerah tersebut, selain itu ada justifikasi dengan akademisi.Ini sosialisasi konsep tujuannya ada dua pengambil kebijakan dan public. Kita undang media misalnya kalau kita punya konsep, ke public juga sama, ada kampanye, seminar, penggalangan opini, kofrensi pers. Ini tentu melalui proses apa yang kita usung sangat baik untuk masyarakat. Bagaimana melakukan perubahan terkait tokoh masyarakat ini.Ini advokasi di Parlemen, ini bagaimana kita bisa mempengaruhi pembahasan UU bantuan hukum. Tiga hal utama, asistensi DPR dan pemerintah, lobi dengan pemerintah. Sebenarnya lobi itu jaman dulu ketika anggota DPR itu rapat mereka keluar. Perbincangan diluar ini yang biasa lebih efektif. Jadi asal muasalnya itu, mekanisme bicara diluar formal. Kalau kita tidak bisa lakukan sendiri kita pakai orang lain. Kita petakan ini dekat dengan fraksi mana, mereka yang maju. Kita buat jaringan.Kampanye tentu saja, jangan sampai kita sudah gol dalam Prolegda tapi isinya harus dilakukan pemantauan.Ini alurnya, tentu saja pertama harus mematangkan konsep kita sebelum dibawa ke publik dan harus tahu apa yang kita inginkan, misalnya konsep bantuan hkum seperti apa yang kita inginkan. Itu mungkin kita sudah ada masukan dari daerah lain, dan ini bentuknya pertama PP, naskah akademik. RUU, buku buku. Itu bsia kita berikan. Kalau anggota DPR semua itu terbatas. Kalau PP kita bisa berikan kepada seluruh anggota. Setelah konsep beres kita lakukan sosialisasi dan kampanye, ada kampanye KIT, ada media breafing dan kita bisa menggunakan media social yang ada. FB, twitter. Selanjutnya pembahasan di DPR ada asistensi DPR dan pemerintah, pemantauan pembahasan, penggalangan opini dll.

IrmawatiSaya Irma dari takalar. Kalau saya melihat secara umum banyak bahas kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemarin yang kemarin dilakukan tahun 2010 saya bercerita akar rumput. Di Takalar ada

pertambangan, sawah dijadikan tambang galian C dan kemarin ada yang meninggal, pastinya sudah tidak ramah lingkungan. Saya lihat ada pemiskinan perempuan. Dulunya sawah menjadi sumber penghidupan baik laki laki dan perempuan dan anak setelah ada tambang tidak lagi bisa. Ada TKW juga akhirnya keluar. Dulu petani dan peternak. Di tahun 2012 desember kemarin kita menulis dan menyampaikan ke komnas. Kita gambarkan proses pemiskinan perempuan. kita ternyata sulit untuk menyampaikan hal itu. Agak sulit kami terperangkap dengan peta politik. Pelaku pertambangan misalnya kepala dusun kerjasama dengan kepala desa dan ketua BPD. Ketika kita mau mengadvokasi bagaimana perizinan ini tidak sesuai karena ini sawah produktif. Kami terjebak di kabupaten, misalnya kepala desa adalah orang bupati . kami tidak bisa meretas karena orang yang punya power di desa. Desa ini salah satu pemenang desa pertama suara terbanyak takalar waktu itu. Untuk provinsi pemenang no.2 untuk pemilahan gubernur. Ada upeti yang masuk dan membuat kami ngeri karena tidak adil bagi masyarakat.Kami kira itu wassalamu alaikum wr.wb.

Erna Ratna NingsihAda masukan? Bagaimana advokasi yang bisa dilakukan apabila kita lihat pemetaannya. Tadi aparat desa, sampai di atas itu orang orang nya mereka. Kita kesulitan bergerak, tidak bisa melakukan advokasi dan tidak terjadi lagi pertambangan tersebut. Ada yang mau shearing?

Bagus DibyoTadi disampaikan mbak Erna, tadi langkah awal ada pemetaan tokoh kunci. Kedua, advokasi pernah disampaikan waktu lalu. Advokasi yang baik menurut saya bagaimana kita menyampaikan penentu kebijakan kita memberi trust dulu bahwa itu murni untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada tendesi apapun. Bagaimana pemerintah percaya.

SudirmanAdvokasi terakhir yang bisa kita lakukan adalah demonstrasi. Saya pikir kita harus mengorganisir masyarakat. Mungkin memang harus menggalang kekuatan dari luar misalnya di LBH. Sehingga punya kekuatan kita ada keterbatasan sehingga harus ada dukungan dari luar.

RatnawatiMendengar masalah di takalar, saya pikir tidak ada jalan selain revolusi. Gerakan social memang sangat penting, kita tidak boleh putus asa. Kalau advokasi tidak ada teori yang paten kita lakukan. Kita terkadang kalau melakukan demonstrasi tapi tidak berfungsi.

Erna Ratna NingsihBagaimana kita bisa mencoba kalau melakukan advokasi kita buat berbagai macam metode, kita melakukan evaluasi terkait kegiatan yang dilakukan. Untuk kegiatan yang disampaikan kita buat pemetaan dulu, siapa yang dukung. Kita belum lihat ada jaringan juga. Kalau kita lihat semuanya lawan, tapi bagaimana bisa mencari kawan kita. Itu dikatakan tadi kita juga mencari sekutu untuk menyeimbangkan orang orang yang jadi lawan kita.

M. YusranMakin menarik, betul ternyata orang yang bilang orang makin cerdas kalau makin lapar. Pengalaman saya, mba Erna tidak sebanyak teman teman melakukan advokasi tapi menurut saya kalau advokasi untuk kebijakan yang sifatnya saya tidak setuju dengan demo. Demo kontra produktif karena alih alih mau membangun itu, itu advokasi dengan jalan baik kita mungkin tanpa sadar menjaring musuh. Kemarin kita sempat cerita cerita yang dibilang ratna tadi dalam advokasi tidak ada cara yang standar.

Menurut pengalaman saya advokasi berhasil lewat jalur pribadi. Jalur jalur yang tadi lewat formal misalnya bisa kita tempuh, pengambil kebijakan semua orang punya kelemahan saya kira. Kalau misalnya bisa pakai istrinya atau pacarnya. Memanfaatkan jejaring lebih penting dari mengorganisir demonstrasi. Terus memang penting, karena kalau orang tidak percaya tidak akan berhasil. Jadi jangan langsung bilang kalau sudah ngomong 1, 2 kali harus demo. Demo anda menekan satu pihak dan menekan diri anda sendiri. Kalau sudah demo anda merusak demonstrasi. Saya pribadi tidak setuju dengan pola penetrasi massa untuk advokasi. Saya lebih suka diplomasi.

Erna Ratna NingsihSering kali demo memang jadi salah satu yang digunakan untuk advokasi, kita harus melihat bagaimana demo itu. Pemetaan itu kita lihat konteks social. Sering kali kita melakukan demo tapi efeknya terjadi kriminalisasi. Yang tadinya baik jadi buruk. Kita mengalami kriminalisasi sehingga tidak lagi focus. Ini yang harus kita pikirkan juga sebelum melakukan metode advokasi. Kita juga harus melihat dampak yang akan kita gunakan. Bagaimana kalau tidak berhasil? Tadi sudah banyak metode itu memang bukan sesuatu yang baku. Advokasi tergantung banyak hal dari diri kita.

Lucia PalulunganMenambahkan tadi dalam pengalaman mengadvokasi kasus lonsum. Jadi memang harus matang. Pihak yang mau kita advokasi kadang menggunakan masyarakat sendiri untuk menjalankan misalnya memecah belah apalagi kalau tokoh tokohnya terlibat jadi butuh pengorganisasian yang kuat dan tidak terpecah pecah. Kadang memang ada kepentingan tokoh tertentu. Jadi pengorganisasian penting dilakukan.

Erna Ratna NingsihAda masukan yang lain?

SudirmanSaya sepakat kaau demo tidak perlu. Saya juga tidak sepakat dengan demo tapi kalau misalnya kasus takalar jalannya adalah demo.

Erna Ratna NingsihMakanya tadi saya bilang demo itu salah satu alat untuk melakukan advokasi. Catatan kalau memilih metode advokasi yang dilakukan kita sudah prediksi lebih dulu tujuannya apa? Jangan sampai melakukan pilihan tapi tidak melihat bagaimana hasilnya.

PuziatiKalau saya tadi kasus di Takalar bahwa dilihat bahwa persoalan penambangan itu lebih ke eksekutif. Jadi pemetaan , tokoh kunci yang lain harus dipetakan. Masih banyak tokoh lain yang bisa kita ajak koalisi. Orang yang tidak mendukung pemerintah harus kita ajak. Kalau tadi saya sepakat , kalau di Apik kita menyebut revolusi sunyi. Kita bisa melakukan pendekatan ke teman teman partai, atau tokoh sentral yang lain. Saya pikir itu. Demonstrasi bisa jadi pilihan tapi jadi pilihan akhir.

Erna Ratna NingsihAda yang lain?

HermanMenarik sekali yang disampaikan saya intinya kalau bicara advokasi bagaimana merekomendasikan gagasan kita tanpa orang lain merasa terpaksa. Bagaimana isu pertambangan tadi itu menjadi isu

masyarakat. Kalau mau mengadvokasi harus berdasar kebutuhan kita. Jangan sampai menimbulkan dampak. Jadi isu pertambangan tadi bukan hanya isu kita. Tahapan kedua, adalah memulai masuk dalam hal itu tapi tujuannya bukan menghantam kepala desa. Kita sampaikan masyarakat itu melihat masyarakat ini tidak baik untuk masyarakat ini. Baru pengorganisasian dll.

Erna Ratna NingsihIsu ini bagaimana bisa kita kemas. Isu NGO itu bukan yang utama, tapi masyarakat, dan juga bagaimana membangun kesadaran masyarakat sendiri, sehingga mereka terbangun. Ada yang lain? Kira kira metode apa yang jitu?Saya kebalikan ke pak thalib.

Abdul MutthalibTerima kasih, kita sudah dengar pemaparan materi , dua materi sekaligus terkait advokasi dalam mempengaruhi kebijakan, dan diskusi dengan teman teman mengenai prakteknya. Waktu kita sudah pukul 13.00 sesuai jadwal yang ada pada kami. Jam 13.00-14.00 kita break ishoma. Sebelumnya kita berikan applaus dulu untuk ibu erna. Kita break sampai jam 2. Kalau bisa tepat waktu karena agak sempit, sebentar akan ada narasumber dan kita lanjut dengan diskusi kelompok.Saya kira itu dan saya skorsing pertemuan ini sampai jam 2. Waalaikum salam wr.wb.

ISHO

Materi IIIPenyusunan naskah akademik peraturan perundang undanganProf. Dr. Achmad Ruslan, SH, MHN

Pahir HalimBaik bapak ibu… kita undang masuk kembali keruangan melanjutkan perjuangan. Baiklah bapak ibu kita bisa memulai sambil menunggu 1, 2 teman yang lainnya. Narasumber sudah hadir ditengah kita dan sebelum menyampaikan materinya moderator wajib memperkenalkan diri dulu. Sebelum saya

perkenalkan Prof, saya mau perkenalkan teman teman dulu, Prof… mereka ini ada dari beberapa daerah. Ada dari Ambon, Maluku, ada dari NTB Lombok, dari Sulsel, ada dari Bone, Jeneponto, takalar, Makassar. Acara ini merupakan kegiatan nasional walau masih Indonesia timur. Ya, baik. Ini kita telah mengawali tadi pagi satu materi yang berkaitan denagan advokasi dan disinggung sedikit mengenai Legal Drafting. Hal dasar kebutuhan kawan kawan adalah advokasi dan Legal Drafting. Hari ini kit akan dapat mengenai naskah akademik. Yang akan mengantar kita hari ini Prof. Ahmad Ruslan, guru besar hukum Tata Negara dan pada fak hukum Unhas. Ini sudah ada bukunya. Pada hari ini kita akan mendapat masukan sangat berharga terutama berkaitan dengan naskah akademik peraturan perundangan. Untuk menghargai waktu kita dengar dulu pokok pikiran Prof kemudian diskusi.

Prof. Achmad RuslanPemandu ini kawan lama. Pertama, terima kasih kepada panitia, kepada Dekan Hukum Unhas, undangannya untuk beliau sebenarnya tapi beliau mendisposisikan pada saya. Ini saya sampaikan. Disposisi sengaja tadi saya bawa. Baik, sesuai undangan ini soal naskah akademik, tapi tentu karena ini TOT tentu saya merasa kalau langsung membicarakan naskah akademik. Ini sebenarnya adalah proses yang ditayangkan pada naskah.

Naskah Akademik adalah hasil penelitian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini tolong diperhatikan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai satu masalah tertentu. Mengenai pengaturan masalah tersebut atau rancangan peraturan sebagai solusi. Ini adalah solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Ini saya kutip, dari lampiran 1 UU No. 12 tahun 2011. Ini hasil penelitian sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Baik sebelum masuk kesitu , merupakan rangkaian. Saya mulai dari Negara hukum yang demokratis. Kita harus punya pandangan yang luas. Negara hukum itu ketika aparat pemerintah dan masyarakat tunduk pada hukum. Ada dua Negara hukum. Negara kesejahteraan modern. Nah, oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Perda macam macam, ada yang berkaitan social, ekonomi dan poitik, ini turut campur pemerintah. Indonesa sebagai Negara hukum, ada prinsip pokok. Masalah kegiatan yang akan kita lakukan harus ada aturan terlebih dahulu. Jadi harus ada aturan terlebih dahulu, bagi yang pernah kuliah di hukum pasti tahu asaz legalitas. Harus ada aturan, maka yang terjadi banjir peraturan tidak bisa dihindari. Makanya sedikit sedikit banyak Perda yang lahir. Nah, dalam banjirnya peraturan itu tidak dapat dihindari yang tidak selalu baik. Kadang tumpang tindih maka yang

bisa dilakukan adalah melakukan peraturan yang hukum akomodatif. Kalau ditarik konteks politis itu sesuai dengan keinginan. Kalau akomodatif itu sebenarnya dari kepentingan berbagai pihak. Apakah tidak ada ilmunya? Ilmunya ini belum terlalu lama. 1979 lahirnya Burkhartdt krems (jerman) ilmu perundagan undangan dalam arti luas. Coba lihat kalau digambar hanya satu sisi, padahal di perundang undangan ada banyak teori.

Kalau ini kita lihat, kalau proses ini siapa merancang? apakah pemda, dewan, kalau metode Undang Undang itu bagaimana meramu materi? kalau teknik itu ada karena berkaitan dengan format dan tata bahasa. Yang sulit adalah metode. Tetapi berdasarkan perkembangan saya menambah satu ini yang warna merah, itu saya tambah politik perundang undangan. Ini konsep tahun 2005 sebenarnya. Politik perundangan ini ada namanya Prolegnas. Peraturan tidak langsung dirancang tapi ada namanya politik apa yang akan dilakukan kedepan. Ini saya sebut politik perundang undangan dan ini didukung oleh fakta. Sejak tahun 2007 dikenal Prolegnas itu. Saya lanjut ke filosofis. Apakah dalam membentuk perundangan ini bertolak pada fakta yang terjadi. Apakah selalu terjadi perkelahian antara kelompok, kita merancang Perda dan itu menjadi acuan. Ini menjadi filsafat pragmatis. Tidak mau pusing dengan apa yang ada diatasnya. filosofis pragmatis hanya mempelajari fakta fakta karena memang ilmu dibidang hukum itu tidak berkembang. Ini tadi saya sudah sampaikan. Kemudian ini harus digabung. Disamping lihat fakta dilapangan tapi harus lihat apa perintah UU lebih tinggi. Ini, ada juga pikiran tidak usah pusing melihat peraturan. Kalau buat peraturan harus bertolak pada kondisi setempat. Hukum itu tidak boleh dipindahkan dari satu tempat ketempat lain, tapi ada david trubeck mengatakan bisa melihat/meniru hukum di Negara lain. Ini kalau saya ada misalnya penggunaan helm. Dulu kita pernah demo, waktu itu laki laki gondrong , jadi kalau dipasangi helm jadi lain. Lalu ditolak, tapi karena itu menjadi hal utama di Negara maju sehingga dipaksakan pemerintah. Saya baru sadar 1999 ketika S2 di UI, kita didaerah tidak ada mobil di Jakarta, naik ojek. Ketika saya naik , disodorkan helm itu, saya tolak, kenapa pakai helm kalau di lorong. Nah, apa dia bilang orang itu, dia tidak mau ngatar kalau tidak pakai helm. Katanya kalau ada lempar terus kena kepala itu bisa berabe. Saya terpengaruh, dan akhirnya sadar. Banyak contoh lain, antara lain KB. Lanjut. Ini sebenarnya dasar konsep yang saya ajukan ada 3 pilar .

ada landasan pemikiran, ada kultur hukum dan ada perancangan. Kalau unsur ini terpenuhi maka produk hukum akan bersifat humanity. Kalau seperti ini, saya simpulkan ada segi tiga sama sisi, ini akan tercermin kesini. Nah, kemudian untuk mengaplikasi itu harus ada metodenya, saya sebut LP2K3, ada landasan pemikiran, ada peraturan, ada partisipasi masyarakat, ada kepentingan, ada kemampuan, ada kultur hukum. Kepentingan ini, setiap masalah yang ada selalu ada pihak yang diuntungkan. Misalnya kalau terjadi pengebaman ikan di masyarakat, yang dirugikan masyarakat banyak tapi tengkulak yang dapat untung. Kemampuan ini terkait sumber dana. Kultur hukum ini kebiasaan. Kalau kebasaan nenek dulu kala bawa cucunya menyeberang sungai tidak boleh meludah, tidak boleh buang air. ini upaya penyelamatan lingkungan. Opini masyarakat itu pelayanan tersedia. Saya mau sampaikan bahwa penyelanggaran pemerintah negara seperti ini prosesnya, ini harus dibuat.

Ada RPJP nasional, ini ada juga daerah. Ini 20 tahun, kalau Soeharto 25 tahun. 20 tahun ini menjadi RPJM, ini sebenarnya tidak cocok, jadi disebut saja 5 tahunan. Ini buru UU No.25 tahun 2004 bahwa 3 bulan paling lambat setelah gubernur / presiden dilantik harus buat RPJM, lalu diproses. Seperti ini roda pemerintahan kita.

Tibalah kita keseini. Model atau tahapan, disini ada dua tahap dalam merancang peraturan. Ini areanya mulai dari sini kemudian ada masalah, lalu ada objek pelaksana. Ini diteliti apa masalahnya, siapa penyebab. Ini harus dipahami. Kapan tidak percaya kaau tidak naskah akademik ini tidak bisa jadi naskah akademik yang baik. Ini tahapan tahapannya. Inilah yang diteliti, kemudian dalam menjelaskan ini ada metode yang dipakai. Yang penting adalah solusi yang dicapai bisa jadi dasar sehingga Naskah Akademik bisa berfungsi begaimana mestinya. Setelah Naskah Akademik kemudian dibuat draftnya, kemudian apa tujuannya. Secara hukum keadilan, pemanfaatan. Dalam membuat naskah akademik ini sekaligus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebenarnya kalau bicara naskah akademik ini hanya 1 lembar saja. Pertama, ada peraturan yang lebih tinggi atau sederajat yang memerintahkan. Misalnya satu Perda yang memerintahkan Perda yang lain. Setelah ada perintah dari UU baru dicari masalahnya. Untuk mencari dan menemukan masalah tidak gampang, butuh waktu karena harus ditelaah. Tapi saya lanjut dulu supaya kita bisa ada bahan yang riil. Saya mempunyai asumsi bahwa dipikiran bapak bapak ada masalah yang dibawah dari daerahnya. Tapi masalah ini bukan pribadi tapi kemasyarakatan. Menurut teori umum yang dipakai ini adalah GAP antara das sollen dan das sain. Tapi ada yang kuingini fenomena negative dalam pembangunan. Kalau ini tidak jelas, ini bisa mengambang. Contoh yang saya mau sampaikan di bidang lain. Misalnya kalau saya dengan Pak Pahir ini sebagai orang berumur. Kami berdua kira kira kalau tekanan darah itu misalnya 125-135 normalnya/ 80-90. Tapi saya pernah ke dokter periksa. Hal yang ideal das sollen sudah ada, setelah diperiksa tekanan darah saya 140/100, berarti ada GAP. Ini tidak sesuai, tapi dokter tidak langsung kasih resep. Pertanyaannya kepada saya? Apakah saya pusing, saya bilang tidak. Ditanya lagi, apakah anda bisa tidur, dan saya bisa tidur. Ditanya lagi nyenyak? Saya tidak bisa jawab. Apakah anda gelisah? Saya bilang tidak tahu. Dia bilang tidak apa- apa. Das sollen ini berbeda, kalau tidak ada fenomena negative. Ini dulu yang saya harap dipahami. Itu yang penting dulu, apakah ada fenomena negative, atau sering disebut dampak negative timbul. Saya kasih contoh ke bidang yang sering jadi contoh. Di Amerika Serikat ini pernah terjadi, disana tahun 1980an setiap pagi buta, disudut jalan ada yang kosong, pagi buta orang buang popok bayi. Beberapa bulan terjadi wabah. Kumpulan kotoran itu jadi wadah untuk tikus, kecoa, nyamuk dan menyerang

manusia. Terjadi wabah yang belum ada obatnya. Orang hukum selalu bersahabat dengan dokter. Disini dia melihat temannya, hanya infus yang dimasukkan. Karena kasihan ahli hukum berpikir lebih baik membuat peraturan daerah tentang kebersihan daerah, sehingga ada Perda tentang kesehatan dan beberapa bulan kemudian itu wabah hilang. Jadi Perda itu yang menjadi acuan diseluruh dunia. Termasuk di Makassar. Tapi, agak beda kalau disana mobil pengangkut sampah sangat mewah, tapi kalau di Makassar buka sendikit jendela mobil itu sudah bau. Ini contoh yang bisa dijadikan acuan mencari persoalan lain. Ada gejala negative, menimbulkan wabah dan itu fenomenanya. Nah, sampai pada sistematika ini. Kita sudah tahu apa masalahnya. Siapa penyebabnya? Tadi kalau masalah kita sudah tahu sekarang siapa yang menyebabkan. Penyebabnya ada dua. Pertama, subjek pemilihan peran, contoh kalau izin trayek yang mau diatur itu kadang kadang pete-pete mengambil buka jalurnya. Supir kemudian pengusaha angkutan. Kalau pengusaha angkutan memberi angkatan kepada supir untuk menyetor uang lebih tinggi maka supir akan menaikkan penumpang disembarang tempat. Kemudian aparat pelaksana. Ini kadang, saya pernah didebat bagaimana mungkin aparat jadi penyebab. Kita kasih contoh. Kalau tidak ada contoh bisa marah. Misalnya terjadi pengeboman ikan di pulau. Yang berwenang mengawasi itu dinas perikanan, tapi apa benar kalau tengah malam dan hujan keras mereka ada disitu. Itu artinya aparat memberi peluang kepada orang orang yang punya niat kurang bagus untuk melakukan penangkapan ikan tidak bagus. Ada fasilitas yang harusnya ada tapi tidak diberikan. Di Manado juga ada daerah yang sering terjadi pencurian ikan dari luar negeri. Ada kaitan dengan beberapa hal sehingga aparat memberi peluang. Kalau kita lihat fakta. Jadi setelah diketahui siapa penyebabnya. Ini ada beberapa orang. Makanya harus ada penelitian lapangan, kita tidak bisa hanya melihat lihat saja. Kemudian meneliti persoalan, atau tindakan apa sehingga menimbulkan hal tersebut. Kalau masalah lingkungan misalnya kta mau atur, itu ada lingkungan, ada kesehatan, ada kehutanan, dll. Nah, kemudian dijelaskan perilakunya dan perilaku di analisis dengan metode tertentu. Hasil itu kita tuangkan dalam format seperti ini. Judul naskah akademik, tergantung judul masalah yang akan dibahas, misalnya izin pengelolaan perikanan. judul mempengaruhi isi. Nah, ini bab I terdiri, ada 6 bab ini mengurai das sollen dan das sein. Identifikasi massa menutup panduan ini, apa masalahnya, sekedar diketahui ini dahulu daripada format ini. Bagaimana peraturan itu? Sama seperti ini, ada catatan. Makanya merancang itu megedit dan megedit lagi bagaimana penyelesaian masalah. Keempat, bagaimana jangkaun dan peraturan itu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian metode penelitian, ini ada dua macam. Ada hukum afirmatif, ada hukum empiris. Mau tidak mau harus empiris dulu karena belajar buat laporan dulu.

Ada dua disini, metode peneitian tadi. Di bab II ini kajian teoritis dan praktek empiris. Kalau tadi saya bicara banyak soal kajian empiris, tapi ada juga kajian teoritis. Ini yang orang beranggapan ini orang kampus. Misalnya bagaimana terjadi rantai penularan penyakit .Bagaimana teori penyelesaian kerusakan lingkungan, sehingga ada rincian strategis. Nah, kalau metode LP2K3 itu bisa diterapkan. Bagaimana hak asasi manusia, bagaimana partisipasi masyarakat. Praktek empiris ini tentu ada datanya. Masyarakat sudah memberi pendapatnya. Mungkin ada rapat, menurut anda bagaimana ? Perancang harus mencatat itu, kalau ini ada masukan. Sehingga kalau sudah ada Perda dan jadi dirancang maka akan jadi penting. Yang penting adalah soal HAM. Misalnya dari gender, semua golongan harus diseimbangkan sehingga tidak ada yang dirugikan. Kalau di perhatikan UU hampir semua UU itu ada ketentuan yang bermasalah dengan HAM, hampir semua UU ada yang menentang, ini bisa dipahami ada banyak kegiatan di dalam parpol. Sehingga tetap diputuskan suara terbanyak dan setelah berlaku isinya merugikan. Makanya kita diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Itu kajian teori, kemudan evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan landasan yuridis sehingga jelas Perda itu diperlukan. Karena dia diperlukan untuk menjadi landasan hukum masyarakat. Hukum menjadi alat juga. Ingat pemerintah butuh instrument yuridis. Kemudian disini ada landasan filosofis. Kalau ini rancangan yang mengajukan pertanyaan. Nilai filosofis ada 3, keadilan, pemanfaatan hokum. Ini nanti yang akan jadi bagian menimbang, bahwa kegiatan ini diperlukan untuk apa itu. Tapi ini sudah harus ada dalam NA. Sosiologis ini fakta empiris yang merugikan masyarakat. Nah mereka yang akan menyampaikan sehingga tidak bisa dijabarkan. Karena hasil kajian tadi tentu akan berbeda. Peraturan itu belum ada dalam landasan hukum . Kalau dalam buku saya ada pertimbangan yang saya saya sebut landasan politis. Ini terkait pembangunan 5 tahun. Dalam praktek ini dibicarakan perdasarkan perimbangan A dan K. sampai pada hasil, dan arah pengaturan. Apakah hanya menjangkau petani, atau materi ini terkait meteri muatan. Materi apa yang akan diatur?Kemudian penutup berisi kesimpulan dan saran. Perancang UU harus menyerahkan ke kita. Daftar pustaka, dan rancangan. Dalam Dalam satu aturan itu sudah ada alasannya. Kemudian bab yang kedua itu bagaimana pembagian peran. Ada penyelesaian sengketa. Memang UU tidak mengharuskan ada ini. Ada hal yang berbeda. pelaksana siapa? tapi butuh jangka waktu.

Jaid memang hal ini butuh perundangan. Kemudian ada bab dana. Saya pernah di debat oleh peksana. dana disini mesti ada ketentuan bahwa penegakan aturan hukum ini dianggarkan di DPRD. Kalau ini tidak ada jangan heran kalau kapan UU ada. Kalau itu tidak ada itu tergantung kedekatan pimpinan. Kalau peraturan baik tapi pendanaan melemah. Sanksi sanksi, ini sudah ada naskah akademik semuanya, sanksi ada 3 macam, ada sanksi perdata, sanksi administratif itu berkaiatan dengan ganti rugi. Kalau ini hanya UU dan Perda yang boleh, ini paling lama 60 hingga kasasi. Kemudian ketentuan teknis ada aturan, peradilan, penutup, ini biasanya kalau pakai angk 2 UU narkotika. Antara perintah dan larangan ini tidak boeh ditawar. Tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik.Fungsi Naskah Akademik, ruang lingkunganya apa? Ini sebagai dasar pembenaran, tidak ada ketentuan. Dan sebagai acuan bersama dalam pembahasan. Kalau Pemda yang usul dan dewan sudah beri naskah akademik, jangan sampai berdebat dengan pikiran kita saja. Ah, dan karena jadi bahan acuan bersama, karena dia berisi penjelasan dari fenomena empiris. Kadang kalau suatu daerah minta untuk penyusunan Naskah Akademik, kalau tidak akan susah. Saya kira demikian yang saya sampaikan hari ini.Wassalamu alaikum wr.wb

Pahir HalimBaik bapak ibu sekalian… saya pikir apa yang disampaikan Prof amat sangat jelas, 1 jam kurang lebih. Dan asbabun nuzunnya sudah dijelaskan kepada kita semua, lalu urgensi naskah akademik juga disampaikan bahwa dengan Naskah Akademik kita bisa paham filosofi yuridis dan sosilologis dan dijelaskan pada kita esensi itu terletak pada akurasi penelitian yang kita lakukan. Kalau hasil pemetaan itu amburadul, maka Naskah Akademik menjadi tidak pas, dan UU yang dilahirkan bisa jadi sakit kepala tapi yang diobati kaki. Ini fakta kemarin ada ratusan Perda yang dianulir oleh mendagri, ini karena perda kadang dibuat untuk kebutuhan segelintir orang. Baik bapak ibu sekalian karena ini forum demokratis, walau yang disampaikan tadi sudah lengkap tentu mau perdalam lagi. Kita adaptasikan dengan kondisi daerah masing masing. Nah, tantangan tadi kita bisa klarifikasi, dan Prof memberi kesempatan. Saya persilahkan kepada siapa saja yang mau memberi klarifikasi? Bagaimana dari Maluku?

JimmySaya Jimmy dari Ambon. Saya kira presentase yang menarik karena ini berkaitan dengan proses advokasi yang mungkin akan kami jalani juga. Dari pemaparan tadi ternyata proses penyusunan naskah akademik itu proses legislasi dan saya menangngap bahwa itu quality control untuk naskah perundangan yang akan disusun. Tadi saya juga menangkap bahwa ada berbagai hal yang menjaid landasan, filosofis, teoritis, politis. Apakah konfigurasi ini yang menjadi landasan dan menjadi kontribusi muatan perundang undangan sehingga apakah mencermati sebuah peraturan daerah. Rincik hukum yang ansih dipakai atau apakah nanti ada politisnya. Dalam banyak pengalaman kita ternyata banyak produk hukum yang disortir dari aspek politis, sehingga seharusnya hukum itu kuat tapi jadi lemah. Apakah ini ada pengaruh Naskah Akademik yang berkaitan dengan dimensi politis, atau karena factor hukum yang terlalu lemah. Saya juga dengar bahwa subtansi Naskah Akademik itu awas sekali untuk menjawab mengapa hal itu harus diundangkan dan kandungan utama apa yang harus digali berdasarkan data empiric yang diperoleh. Dan paling akhir porsi yang akan dijalankan nanti dari seluruh tahapan. Mungkin dari hal itu sebetulnya apakah bisa terjadi satu waktu misalnya diusulkan Perda tapi rujukan hukum secara nasional tidak ada. Saya tidak paham hukum, lalu rujukan terbesar kita UUD tapi peraturan dibawahnya tidak ada. Apakah peraturan daerah bisa? itu beberapa hal yang saya komentari dan butuh gambaran Prof terkait itu?

Pahir Halim

Ini cukup mendalam dan mengigit. Jadi cukup ini dulu.

Prof. Achmad RuslanIni sangat baik, Naskah Akademik adalah proses legislasi betul. Jadi disini yang terkuat dengan landasan pemikiran bagaimana filosofis, yuridis dst. Ada prinsip hukum, azas hukum yang memang dari landasan filosofis ada azas, ada azas kepastian. Pengayoman ini memang tadi saya tidak singgung tapi di UU Nomor 12 tahun 2011 itu ada. Ini mnjadi landasan awal untuk pembentukan norma. Dalam asas ada nilai, dari sini lahir berbagai norma. Azas ini mungkin satu saja. Kemudian yang terakhir mengenai sesuatu Perda yang disusun tapi belum ada UU. Ini mungkin sulit dikatakan bisa, kenapa karena daerah di Negara kesatuan ini, dan daerah diberi desentralisasi diberi kewenangan mengatur untuk daerah pada umumnya. Kemudian di UU itu sudah ditentukan kewenangan sesuai kebutuhannya. Berdasarkan otonomi yang sudah diatur. Ada tugas pembantuan tapi berkaitan tata cara pelaksanaan saja. Ini hanya prosedur. Ini harus dipahami. Tapi yang disampaikan tadi ada konfigurasi hukum dan politik. Sebenarnya ada dua paradigma berkembang karakter hukum ditentukan konfigurasi hukum. Kalau politik otoriter maka elitis saja yang akan melindungi kepentingannya, tapi kalau karakter hukum yang saya perkenalkan ada saya jelaskan. Apa yang saya sampaikan ini ringkasan dari yang saya bukukan. Saya sampaikan paradigma hukum akomodatif. Harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis. Politik ini bukan politik sebagaimana kekuasaan. Ada yang mengatakan politik siapa dapat apa. Saya mengartikan politik menurut ilmu politik itu sendiri, itu kata kuncinya kesejahteraan bagi semua. Tapi tidak semua sampai kesana. Artinya kanapa banyak partai politik? mereka tidak mengatakan kalau parpolnya menang hanya konstituen yang akan diperjuangkan. Poltisi sebenarnya itu cara pencapaian untuk mencapai kesejahteraan bersama. Metode ini untuk mengakomodasi hal hal itu. Bagaimana yang terakomodasi semua. Ada HAM, ini gunanya berdiskusi. Apalagi dalam berbagai displin ilmu, sehingga orang yang terkena dapat dimintai pendapatnya. Perlu juga ada studi banding di daerah lain, bukan mencopy, tapi menanyakan dan melihat secara langsung. Ini semua adalah penguatan masyarakat sipil, itu karakter hukum akomodatif yang saya tawarkan.Saya kira itu jawaban saya.

Pahir HalimAda lagi?Baik sekarang sudah 15.30. mari kita beri applaus kepada Prof. Sekedar tambahan keputusan melahirkan atau tidak melahirkan perundang undangan adalah keputusan politik makanya sering diwarnai kompromi. Kompromi bagi politisi beda dengan kompromi menurut aktifis. Pada hakekatnya setiap produk perundang undagan muatannya tidak melanggar HAM, supaya tidak ada yang mengamuk dan tidak dianulir. Baik kawan kawan, sangat banyak yang disampaikan dan ini akan jadi pengayaan kepada kita semua. Atas nama peserta kami ucapkan terima kasih kepada Prof. kita break selama 20 menit.

ISHO

Pahir HalimBaik kawan kawan. Assalamu alaikum wr.wb..Akhirnya pada sore ini kita akan diskusi kelompok sesuai dengan agenda kita. Apa yang akan kita bahas, nanti disampaikan Pak Thalib. Kita akan membagi 3 kelompok Bone, NTB, dan Maluku. Yang lain menyesuaikan diri dengan ketiga kelompok. Nah, 5 isu MAMPU silahkan memilih, yang dianggap prioritas didaerah sehingga kalau diskusi akan kelihatan pembelajarannya, mungkin ada yang bahas perlindungan social, ada yang kesehatan reproduksi, dll. Pertanyaannya seperti apa yang akan kita diskusikan. Kita dulu coba bahas issue yang kita pilih, tentu secara teoritik ada syarat menentukan issue

tersebut diantaranya adalah tingkat keterdesakan, kalau tidak diatas segera akan membawa dampak pada masyarakat. Kedua, issue itu juga cakupannya, semakin banyak yang menderita karena issue tersebut, issue itu semakin seksi. Jadi keterdesakan, cakupan, lalu berikutnya adalah menarik perhatian. Indicator menarik perhatian, misalnya media massa juga terkait membesarkan berita, kemudian setelah ada issue masalahnya dianalisis. Contoh issue seksi pemda Maluku menjual sumber daya alam, itu menarik apa masalahnya? Dari masalah kita coba analisis kemudian tentukan tujuannya? Tujuan ini menurut saya ini perlu dipertegas bahwa tujuan itu paling tidak menggunakan teori SMART. S : spesifik, M: Measurable (terukur), Achiapable (dapat dicapai, sesuai sumber daya yang kita pakai), R : rasional masuk akal, Time (kapan dimulai kapan diakhiri). Nah, oleh karena itu tujuan yang dirumuskan hendak mempertimbangkan 5 hal ini. Tadi saya tanya apakah Perda itu bisa untuk menyelesaikan banyak maslaah, katanya jangan, harusnya tunggal. Masuk akal dan berjangka waktu. Isuenya dulu kita lihat baik baik. Biasanya dirumusan issue kita bisa dapatkan, kalau isuenya seksi baik tokoh, kelembagaan, atau siapapun bisa kita ajak masuk kesini. Lalu masalah apa yang bisa kita atasi dari isu ini? Semakin kongkrit masalah yang akan kita atasi akan semakin jelas tujuannya. Ada komentar dari kawan kawan? Jadi tidak usah takut, sore ini tidak harus presentase, bisa besok pagi. Baik, kita sudah bisa memulai, satu dari kelompok Bone, Maluku dan NTB, yang tidak didaerah tersebut silahkan menyesuaikan diri.

16.00Diskusi kelompok berdasarkan mitra local daerah BAKTI untuk program MAMPU.

Abdul MutthalibUntuk memudahkan tadi ini sudah dijelaskan sama Pak Pahir, kalau saya bagus kalau dibuat dalam bentuk kolom saja, biar lebih mudah. Jadi modelnya bisa seperti ini. No Issue masalah Tujuan1 Kespro2 KDRT3 Buruh Migran4 Perlindungan social5 Akses perempuan terhadap lapangan kerja

dan anti diskriminasi

Silahkan pilih salah satu issue saja.

Lucia PalulunganLebih bagus kalau mereka buat 5 isue tersebut karena nanti akan buat position paper.

Abdul MutthalibKalau begitu kelima issue saja. Nah, issue ini bisa jadi ada banyak masalah. Untuk tujuannya tadi pak Pahir sudah jelaskan, setelah kita mengidentifikasi maslaah kita tentu akan menentukan tujuan mengenai rencana advokasi. Jadi dibagi 3 kelompok saja.Silahkan…

Pahir HalimSatu issue banyak masalah, tapi tujuannya satu saja ya. Ini untuk memudahkan pekerjaan rumah kita. Jadi masing masing issue melahirkan satu tujuan saja.

Abdul MutthalibWaktu kita sampai pukul 17.30. bagi yang suda menyelesaikan diskusinya bisa istirahat, tapi yang belum diselesaikan dulu.

Pahir HalimSekarang sudah 17.30, silahkan meneruskan perjuangan. Kita bertemu besok jam 09.00 pagi.

Hari IIReviewPahir HalimBaik, kawan sekalian kita undang yang masih ada diluar untuk masuk dan kita mulai acara pagi ini. Assalamu alaikum wr. wb. Selamat pagi. Sebelum memulai acara saya mengajak berdoa bersama.Baik. Untuk pagi ini sampai sore nanti kira kira ini yang akan kita lakukan. Sebentar kita akan , nanti saya sampaikan pointer apa saja yang kemarin didiskusikan dengan narasumber dan ungkapan dari forum. Setelah itu pleno hasil diskusi kemarin, dan pleno ini kita tidak berdebat presentase masing masing kelompok. Diskusi sudah terjadi kemarin, kalau ada yang mau dapat klarifikasi itu hak, tapi tidak berdebat kenapa demikian. Lalu setelah pleno, kita akan mendengar kembali penjelasan azas hukum Legal Drafting dan format Legal Drafting yang diantar Pak Thalib. Setelah itu diskusi lagi, dan tidak terjun bebas tapi menyesuaikan format yang disampaikan sebelumnya sehingga terarah dan terkontrol. Ada bingkai yang kita isi, format tidak bisa diubah tapi subtansi sesuai kebutuhan. Setelah itu kita pleno lagi dan setelah itu tingga menunggu instruksi ibu mely. Saya lanjut saja ingin membacakan catatan penting yang mengemukakan dari pertemuan kemarin yang muncul dari narasumber atau kita.Kita mendapat catatan kritis advokasi hakikatnya adalah upaya sistematis yang mengarah pada penyadaran publik dan mengubah kebijakan kearah yang lebih baik. Definisi ini tidak permanen, tapi subtansi. Ini dua hal yang jadi inti dari advokasi, advokasi memang akan merubah sebuah kebijakan atau situasi yang menjadi lebih baik. Dengan demikian advokasi bukan sebuah revolusi, artinya advokasi itu legal, bukan illegal. Jadi jangan takut mengadvokasi, kita tidak sedang meruntuhkan sebuah Negara tapi mencoba melengkapi tata pemerintahan yang ada dalam hal kebijakan sesuai tingkatan. Lalu kegiatan advokasi standart ini seperti ini ada sebuah kegiatan investigasi atau studi kasus, ini sudah jadi pemahaman NGO yang tidak secara umum, ada model memata matai. Artinya kalau datang bersurat minta data bukan itu yang dimaksud. Logikanya adalah kita ingin mendapat gambaran informasi dan data yang falid. Kedua, juga kegiatan mobilisasi opini public. Ini strategis, kita bisa memanfaatkan media, untuk coba membangun opini public sehingga apa yang ingin kita ubah orang lain juga sepakat untuk merubahnya. Itu mobilisasi opini public, harus kita kordinir. Salah satunya adalah mengumpulkan pakar dan buat konferensi pers, karena kata kunci yang diulang bahwa untuk menyampaikan sebuah pesan tidak harus memaksakan kehendak tapi siapa yang bisa menyampaikan secara efektif yang lakukan. Kita cari siapa yang pas untuk dititipi agar pesan perjuangan kita bisa sampai. Ini bisa kita manfaatkan. Kalau di Makassar ada sekelompok orang ada 5 orang permanen ada namanya meja bundar ada di mercurius dan di Celebes tv, kecuali ada isu spesifik kita baru undang narasumber. Kita bangun opini public bawa masyarakat. Ini sangat penting, kita tidak lagi membuat kelompok dampingan. Oleh karena itu nanti disuatu saat ketika ada isu diadvokasi masyarakat sudah siap dengan kekuatan kritis untuk di mobilisasi. Kalau demonstrasi dibilang pak sudi itu juga ada jalan. Kita tidak bicara mana salah dan benar karena semuanya benar, yang ada mana yang pas itu tergantung apa yang hendak kita sampaikan. Yang penting pesan itu sampai dan dapat respon positif. Kemudian dialog kebijakan dengan anggota dewan termasuk, kemudian mobilisasi massa atau lewat jalur litigasi yang dilakukan pak thalib dan LBH. Orang kadang merasa keder kalau baru di pengadilan, atau kemarin juga ada namanya resolusi konflik, yang dipersoalkan ini diduduki kembali. Ini contoh saja. Lalu kemudian poin lain yang menarik ada tambahan istilah examinasi public dan uji public, mirip tapi ternyata hakekatnya berbeda. Examinasi public pengujian kembali terhadap putusan putusan pengadilan. Kemarin hendak diusulkan dibuat examinasi public terhadap putusan MK selama dipimpin akil muhtar, istilah ini penting untuk diketahui.

Adalagi, kawan kawan kemarin diingatkan ada pemetaan actor itu sangat penting untuk kita jadikan sebagai teman dan jadi mitra loby. Yang pertama kita harus cari siapa sekutu dan pendukung. Ini perlu diidentifikasi. Kedua, ini bagaimana membangun jalur pribadi. Pak Yusran kemarin lebih kongkrit kalau tidak pakai suami pakai istrinya. Tujuannya jelas. Nah siapa itu, antara lain adalah staf ahli DPRD. Ini penting karena orang cerdas DPRD itu adalah staf ahli. Kalau kab/ kota itu belum ada staf ahlinya. Kalau disini mereka mau tapi tidak ada anggarannya. Bahkan staf ahli komisi juga belum ada, tapi kalau tidak ada selalau ada orang dekat dengan anggota DPRD. Terus anggota DPRD sendiri. Kita harus berprasangka baik terhadap semua oranng. Tetap menganggap bahwa dilembaga manapun selalu ada yang masih idealis, dan ini harus dicari. Saya tidak percaya 35 anggota dewan di Lombok tidak ada yang bisa diajak kerjasama. Orang dicari ini karena pribadi kita lepas kepentingan partainya. Karena ini sudah wakil rakyat bukan wakil partai. Lalu kemudian balegda, pansus, kalau ada pokja ini kita diingatkan untuk tidak dibagikan baik secara formal atau informal. Kalau di Makassar ada ORTALA (organisasi tata laksana, yang selalu menangani mengenai perda, atau perwali kita berkepentingan disini. Kalau sudah draft dirumuskan kita sudah harus berkomunikasi dengan biro hukum. Nah, itu yang diingatkan kemarin, pihak strategis ini yang tidak boleh diabaikan dalam membangun komunikasi positif dengan mereka. Jangan langsung antipati. Untuk mencapai tujuan tidak musti kita yang melakukan, penting mencapai tokoh kunci. Tujuh pilihan terhadap aksi advokasi ini harus disesuaikan dengan situasi , kondisi dan toleransi karena kemarin sudah dibicarakan setiap daerah punya situasi sendiri. Kemarin di NTB pernikahan dini itu , yang dibolehkan. Nah, yang bisa meruntuhkan tatanan baru. Perilaku ini bisa berubah lewat kebijakan. Kedelapan, kita sudah masuk ke materi Prof demokratisasi di negara hukum ini diatur oleh esensinya yang mengatur pada kepentingan rakyat. Indonesia ini Negara ketiga terbesar sebagai Negara demokratis dalam pelaksanaan pemilu. Apa yang didapatkan? Pertama india, amerika, indonesia. Pemilu sukses itu partisipasi masyarakat tinggi, memang ada yang mengamuk tapi tidak berdarah darah, selanjutnya dalam pemilu tidak banyak masalah. Nah, tapi yang kemarin diingatkan bahwa kuat tidak nya demoktratisasi Negara hukum itu tergantung pada pelaksanaan hukumnya. Naskah Akademik untuk memastikan sebuah regulasi menganut aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Naskah Akademik memberi rambu rambu kalau tidak memenuhi akan tertolak. Untuk memastikan mulus tidaknya ukurannya di Naskah Akademik. Naskah Akademik sudah diwajibkan dengan adanya perubahan UU No.12 tahun1201, kalau dulu pakai kata dapat. Kesepuluh, kualitas naskah akademik ditentukan oleh hasil penelitian yang didapat dari fakta empiris. Naskah Akademik tidak sekedar pemenuhan formalistis tapi didapat dari penelitian dimana ini berdasar fakta lapangan. Ukurannya sederhana, bagaimana kualitasnya hasil penelitian yang mendukung sesuai fakta. Kesebelas, draft Perda harus masuk Prolegda, kalau nasional di Prolegnas kecuali ada situasi darurat yang mau diatasi, kemudian ada akibat bersifat urgen. Kerjsama dengan pihak lain, ketika keadaan lain yang bersifat urgen bersama alat kelengkapan DPRD.Kedua belas, untuk memastikan pengawalan berjalan efektif maka tahapan dan jadwal rapat DPRD harus kita ketahui. Saya kira kawan kawan punya pengalaman, dan kalau ada rapat Perda harus kita sesuai. Nah saya lupa tadi kita penting punya kelengkapan sekwan karena dia yang mengatur jadwal. Jadi semua perjalanan anggota dewan sekwan kuncinya. Lalu terakhir adalah fakta dari diskusi bahwa dari 5 isu yang diusung program MAMPU telah ada regulasi dalam bentuk Perda, Perdes hanya saja pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Dari aturan yang ada tiga point yang kita diskusikan ada subtansi, struktur dan kultur. Kita harus melihat yang mana yang bermasalah. Kita lihat dan buat draft tandingan. Kalau advokasi kalau sesuatu dikatakan sampah maka harus buat draft tandingan. Tapi kalau struktur yag bermasalah kita bicara perbaikan SDM, kalau kultur ini sejauh mana pemahaman warga terhadap sebuah kebijakan. Ini lebih pada

sosialisasi. Kita harus buat secara intensif dan proporsional di semua tingkatan. Pergulatan kita bicara Legal Drafting itu pasti di tiga ini. Bik kawan kawan ini tidak untuk didisukusikan tapi gambaran kemarin apa yang kita dapatkan. Nah, saya tawarkan dulu apa kita mau diskusi dulu, atau kita minum kopi?Silahkan pak thalib…

Abdul MutthalibAssalamu alaikum wr.wb… dan selamat pagi. Kemarin kita telah bagi 3 kelompok untuk diskusikan identifikasi maslaah masing masing. Kemarin kita bagi 3 kelompok , Bone, Lombok dan Ambon. Tentu saja sesuai kesepakatan hari ini kita presentasekan. Saya persilahkan. Kelompok apa duluan?Ambon duluan.Seperti yang disampaikan hasil diskusi ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Saya pikir hasil diskusi kelompok akan kita tingkatkan nanti untuk focus membuat rancangan peraturan perundangan dalam bentuk perda atau apa namanya, silahkan…

Kelompok Ambon (poppy)

no isu masalah tujuan1.

kesehatan reproduksi

angka kematian ibu dan anak tinggi kehamilan usia dini kurangnya puskesmas

(hanya 22 puskesmas di 5o desa dan kelurahan di kota ambon)

fasilitas penolong untuk bayi kurang memadai sehingga menyebabkan kematian bayi

tinggi nya angka penderita hiv/aids di kota ambon (lebih dari 1000 orang penderita)

standar pelayanan minimum masih di arahkan pada layanan kb mandiri

meningkatkan layanan masyarakat terhadap akses kesehatan

2.

perlindungan sosial tidak tersedianya data terpilah mengenai perlindungan sosial

undang-undang tidak responsif gender rendahnya akses dan informasi masyarakat

terhadap layanan perlindungan sosial kurang pelibatan perempuan dalam

penyelengaraan perlindungan sosial kurangya pendamping tidak ada nya mekanisme penyampain

keluhan masyarakat terhadap perlindungan sosial

belum terintegrasi program perlindungan sosial pada satu kementrian

tim nasional percepatan penagulangan kemiskinan (tnp2k ) bersifat sementara

belum memperhitungkan kerentanan kelompok tertentu

tersedianya data terpilah terkait dengan program perlindungan sosial

meningkatkan sistim informasi dan sosialisasi terhadap perlindungn layananan perlindungan sosial

( disabilitas dan lansia)3. kekerasan terhadap

perempuan kasus yang tidak terlapor karena budaya

patriakhi pelayanan kasus yang masih bias gender

dan prespektif korban kurangya sosialisasi layanan pengaduan

kekerasan terhadap perempuan belum di implementasikan perda no 02

tahun 2012 tentang penyelengaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

penanganan kasus kekerasan di tingkat komunitas belum ada

belum maksimalnya pelayanan p2tp2a

memfungsikan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak

sosialisasi dan implementasi perda no 02 2012 tentang penyelengaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

Terima kasih. Kami dari Ambon akan mepresentasekan hasil kelompok kami. Ada 5 isu tapi hanya ada 3 yang diangkat. Isu yang pertama kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi ada 6 masalah. Pertama angka kematian IBu dan anak tinggi, kedua kehamilan usia dini, dan kurangnya puskemas hanya ada 22 pkm sedang ada 50 desa. Kemudian fasilitas untuk bayi tidak memadai. Kemudian tingginya angka penderita HIV, 6 standar pelayanan minimum masih diarahkan pada pelayanan KB mandiri. Tujuannya dari isu ini adalah meningkatkan layanan masyarakat tehadap layanan kesehatan.Isu kedua, tentang perlindungan social. Masalah pertama tidak tersedia data terpilah mengenai perlindungan social. Rendahnya akses dan informasi masyarakat.Isu ketiga kekerasan terhadap perempuan. kasus yang tidak terlapor karena budaya patriarkhi masih sangat tinggi. Demikian hasil diskusi dari kelompok Ambon.

Abdul MutthalibJadi saya kira kelompok Ambon sudah mengidentifiksi sejumlah masalah terkait 5 isu yang difokuskan MAMPU.

Lucia PalulunganSaya mau minta klarifikasi tujuan di poin pertama, yang pertama meningkatkan layanan masyarakat terhadap akses kesehatan masyarakat. Apakah masyarakat yang akan ditingkatkannya, atau pelayanannya?

Abdul MutthalibJadi kalimatnya menjadi meningkatkan akses masyarakat terhadap akses kesehatan.Jadi saya pikir kalimatnya saja yang perlu diatur kembali.

M. YusranKemarin saya bilang di Ambon, di Mataram saya juga sudah kasih tahu. Isu kita ada 5, saya melihat ada kecenderungan teman teman terpaku pada isu yang dikenali didaerahnya dan yang belum muncul belum diperhatikan. Saya mau mendrong teman teman untuk lebih preventif. Jadi advokasi dilakukan pada semua isu tapi tetap dilakukan. Kalau tidak ada yang mengurus buruh migran di Ambon bukan berarti tidak ada, jangan sampai nanti 2, 3 tahun kedepan sudah ada. Jadi isu itu harus diperkenalkan supaya lebih aware, advokasi tetap pada semua isu bukan hanya pada yang santer saja. Kedua dalam semangat preventif ini juga untuk Bone, mataram, dalam action kita masih kuratif. Saya bilang di

Mataram dengan APPnya bagaimana ini kebijakan didorong untuk mencegah orang jadi buruh migrant bukan melayani kasus buruh migran, Perdanya seperti itu soalnya. Supaya nanti setelah program MAMPU dimataram selesai ada peningkatan buruh migran itu bisa turun. Kalau tetap meningkat dan hanya tertangani tidak akan menyelesaikan masalah.

Abdul MutthalibSaya kira masukan yang baik, tidak hanya upaya advokasi setelah terjadi peristiwa tapi sebelum terjadi peristiwa. Ada lagi yang mau memberi tanggapan. Kalau tidak ada kita beri applaus. Selanjutnya Bone ya…Silahkan…

Kelompok bone (A. fatmawati)Assalamu alaikum wr.wb…Kami dari grup Bone berikut teman teman yang berpartisipasi ini hasil yang sudah diperdebatkan. Jadi khususnya untuk bone ada 5 isu yang teratas terkait isu buruh migran, terkait tingginya buruh migrant ilegal, masalahnya cukup banyak karena kurangnya lapangan kerja, kemudian rendahnya akses keuangan dan rendahnya system .

Untuk menyelesaikan masalah ini perlu dilakukan sosialisasi tentang tata cara bermigrasi yang legal dan aman. Kedua, akses layanan keuangan karena dianggap mereka berangkat lewat jalur ilegal sehingga ikut pada calo yang merekrut sehingga diharapkan juga ada prosedur bermigrasi. Mereka bermigrasi kadang tidak diketahui pemerintah setempat termasuk Kepala desa. Kita berharap itu bisa tercatat dan dilapor ke Dirnakertrans.

Selanjutnya isu Kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini karena tingginya KDRT, ini karena pernikahan dini, budaya patriarki, dan kawin silariang dan dilariang. Terkait juga pannai yang tinggi misalnya 150 juta tergantung kapasitas yang bersangkutan. Selanjutnya budaya siri’ ini rata rata masih kalau anaknya terlambat nikah merasa malu. Kemudian berikutnya adalah ekonomi dan pendidikan rendah. Kalau persoalan ekonomi semakin cepat dinikahkan maka tidak menggantungkan hidup lagi sama orang tua. Upaya yang dilakukan adalah sosialis UU perlindugan anak, UU perkawinan dan UU KDRT. Ini sudah dilakukan tapi di kabupaten belum sampai kedesa. Bone cukup luas

Isu ketiga terkait kespro, pertama tingginya AKI dan AKB, tingginya HIV dan AIDS, Bone berada di urutan kedua di sulsel. Masalahnya masih tinggi kepercayaan terhadap dukun beranak, kemudian sarana dan prasaran yang masih susah diakses. Rendahnya kapsitas tenaga kesehatan , para bidan terkait dengan membantu dalam proses obstretic dan neonatal. Ini problem pada ibu hamidl dan bayi. Berikutnya rendahnya pemahaman masyarakat terkait kesehatan reproduksi. Jadi upaya melakukan advokasi kebijakan berikut anggarannya yang berpihak pada perempuan.

Keempat akses terhadap lapangan kerja dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja pertama.Kedua, upah buruh tidak sesuai UMK. Tiga, upah berbeda antara laki laki dan perempuan. keempat, eksploitasi perempuan di tempat kerja, pengaturan pakaian. Tujuan melalui sosialisasi UU tenaga kerja adan ada kebijakan yang lahir.BLSM, terkait perlindungan social ini ada banyak isu sebenarnya, yang lebih dominan ini terkait BLSM, problemnya ini dianggap tidak tepat sasaran dan dikaitkan dengan data yang belum akurat sehinga ada problem pendistribusian, belum ada juga indicator kemiskinan dalam pendataan, dan tidak melibatkan masyarakat. TKPKD tidak berjalan sesuai dengan tupoksi. Tujuannya dipastikan adanya regulasi dan komitmen bersama untuk menjadikan dokumen SPKD yang menjadi rujukan bersama dalam pelaksanaan BLSM, dan terakhir tersedia data pilah penerima BLSM.

Abdul Mutthalib Kita beri applaus. Ada respon?

PuziatiSaya menambahkan sedikit kalau disepakati, di poin kesehatan reproduksi, tujuannya advokasi kebijakan berpihak terhadap perempuan, mungkin dispesifikasikan lagi tujuan nya lebih meningkatkan layanan masyarakat dan sosialisasi ke stakeholder.

Abdul Mutthalib

Ada lagi klarifikasi ke bone. Kalau saya mau bertanya, beberapa bulan lalu saya pernah baca dimedia itu angka perceraian di bone sangat tinggi, itu karena pernikahan dini? Adakah selain factor pernikahan diini?

A.FatmawatiFactor ekonomi juga karena belum siap dari yang bersangkutan untuk membangun keluarga.

RatnawatiSelain diatas itu juga karena beban ganda, akhirnya menjadi pemicu diinternal keluarga, selanjutnya karena budaya patriarki dan akhirnya menjadikan perempuan domestic yang harus dilayani. Beban kerja ini jadi masalah. Jadi terkadang beban ganda jadi pemicu kalau batas kesabaran sudah maksimal jadinya suami tersinggung.

A.FatmawatiSaya tambahkan lagi. Budaya patriarki tadi, ada uang pannai yang terlalu tinggi ini jadi pemicu juga. Karena dengan adanya uang pannai yang tinggi merasa sudah dimiliki karena sudah dibayar jadi memicu kekerasan.

Abdul MutthalibSaya kira itu problem yang harus dipecahkan selain kekerasan juga pernikahan dini itu masalah.

Bagus DibyoSaya mau menanyakan misalnya uang pannai dan patriarki ini sudah terstruktur lama. Saya dengan di lagaligo juga sudah terbentuk. Kalau mau mengadvokasi budaya itu agak susah. Ini kita tiba tiba masuk dan mau merubah budaya kita mungikin bisa sosialisasi mengenai uang pannai.

M. YusranSaya berpikir, saya selalu berpikir kalau budaya dibuat dari awal sejatinya positif, tapi ada pergeseran. Kalau menurut saya tidak ada masalah dengan patriarkhi yang masalah kalau ini jadi bias, makanya saya mau bilang teman teman menaruh budaya patraki dan uang pannai jadi penyebab perceraian. Kalau saya bukan ini, kita saja yang bodoh yang melakukan tapi Prof yang pintar juga melakukan karena itu sudah dilakukan. Jadi advokasi ke hal hal yang bisa kita control. Misalnya pernikahan dini tanpa menyalahkan patriarki dan pannai. Kita sosialisasilakan ke mereka kalau pernikahan dini karena ada factor biologi. Kalau menyalahkan budaya kita akan kehilangan tokoh adat, mereka pemegang budaya.

Abdul MutthalibTadi di Bone bilang bahwa muncul kesan di Bone bahwa kalau tidak menikah cepat itu tidak laku. Apa ini sudah jadi budaya?

RatnawatiAda yang mau menikah di bawah umur. Mereka datang ke kepala desa, dan akhirnya umurnya nanti yang akan dipalsukan.

A. FatmawatiMakanya kita pointa sosialisasi UU perkawinan dan UU kesehatan reproduksi.

Ina Soselisa Di Maluku tengara juga seperti ini. Ada perempuan waktu menikah suaminya tidak bayar mas kawin. Jadi perempuan disana kalau tidak pakai uang pannai akan senang. Kalau pakai uang pannai mereka harus menurut, tapi kalau tidak mereka merasa setara dan tidak bisa diperlakukan seenaknya.

Lucia PalulunganKalau saya, ini dulu dalam budaya tujuan uang pannai itu positif, memberi harga, memberi nilai agar dijaga baik baik, tapi orang akhirnya menggunakan uang pannai untuk hal. Jadi ada pergeseran nilai. Jadi perempuan dianggap property, sekarang kalau situasinya mungkin memang ada budaya kita mengundang uang nai itu seperti apa. Karena orang kemudian menyalahgunakan uang nai itu. Akhirnya ada tawar menawar, tawaran paling tinggi yang diterima. Jadi itu menggeser nilai yang dimaksud zaman dulu.

Abdul MutthalibAda banyak cara yang bisa kita lakukan, tadi juga sudah disampaikan ibu Luci. Kelompok berikutnya…

IrmawatiMenarik sekali hasil diskusi terkait KDRT di bone, ada budaya siri;’ kalau saya itu dispesifikkan yang kami ketahui bahwa siri’ itu positif. Ketika misalnya dalam RT laki laki tidak akan memukul begitu juga di KDRT. Saya menghormati orang yang lebih tinggi juga bagian dari siri’ inikan tertulis karena nanti akan melihat sebagai hal negative.

Abdul MutthalibSaya kira itu usulan saja. Siri’ itu bukan hal negative. Lanjut silahkan…

Kelompok NTB (puziati)

No. ISU MASALAH TUJUAN

1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan (KDRT, Trafficking)

Belum adanya PERDA yang menjadi payung hukum untuk perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur

Adanya budaya patriyarkhi dan adat “merarik” yang menyebabkan banyaknya perkawinan usia dini

Kesenjangan Ekonomi Aparat yang masih belum

responsive

- Mendorong adanya Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lombok Timur

- Sosialisasi yang kontinue ke semua unsure yang ada.

2 Buruh Migrant - Faktor Ekonomi : kemiskinan, - Tersedianya akses pelayanan

- Tingginya kasus Buruh Migran

untuk mencari modal usaha, terlilit hutang, dan tergiur gaji yang besar

- Faktor Sosial : factor keluarga yang kurang harmonis, mengalami KDRT, ajakan teman, dan adanya impian memberikan kebahagian untuk keluarga

- Kurangnya lapangan kerja yang tersedia

- Minimnya upah buruh yang diterima

- Adanya Perda Perlindungan, Penempatan dan Pembinaan TKI asal Kabupaten Lombok Timur yang belum maksimal diimplementasikan

satu atap untuk TKI

- Adanya Jenis pembekalan untuk TKI seperti : pembekalan tentang keselamatan kerja, pembekalan tentang peraturan-peraturan kerja,tentang keorganisasi tenagakerjaan, informasi pelayanan terhadap buruh migrant dikeduataan tempat TKI berada,pelatihan keterampilan kerja( skill).

- Perlu review Perda Perlindungan, Penempatan dan Pembinaan TKI asal Kabupaten Lombok Timur

3 Kesehatan Reproduksi

- Tingginya AKI dan AKB

Banyaknya perkawinan usia dini

Banyaknya persalinan usia dini dan usia lanjut

Persalinan tidak dilakukan di tempat pelayanan kesehatan dan hanya dibantu dukun

Kurangnya tenaga medis

Akses ke layanan medis susah dijangkau

Gizi ibu dan balita belum tercukupi

Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia masih kurang memadai

Peserta KB pria masih rendah, akseptor KB masih di dominasi

- Kerjasama dengan TOGA,TOMA,TODAT untuk memberikan pemahaman dan penyadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi.

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan

- Meningkatan sosialisasi tentang KB pria

- Mengupayakan adanya dukungan dana APBD yang maksimal untuk kesehatan

kaum perempuan Kemapuan konseling

tehnis oleh petugas masih kurang

Dukungan anggaran APBD sangat minim untuk kesehatan.

4 Perlindungan Sosial - Pemberian Kartu Jaminan Sosial terhadap masyarakat miskin masih belum merata

- Pemberian Raskin kepada masyarakat miskin tidak tepat sasaran

- Belum adanya data terpilah untuk program perlindungan social

- Belum adanya program khusus untuk kelompok divabel dan lansia

- Mendorong pendataan ulang yang lebih merata

- Mengupayakan tersedianya data terpilah untuk program perlindungan social

- Mengusulkan adanya program khusus untuk lansia dan kelompok divabel

5 Akses perempuan kepada pekerjaan dan diskriminasi di tempat kerja

- Belum di implementasikannya Perda Buruh Informal

- Pergantian pejabat baik di eksekutif dan legislative

- Tidak tersedianya anggaran untuk sosialisasi dan implementasi

- Upah buruh tidak sesai dengan UMK

- Upah buruh perempuan dan laki-laki berbeda

- Mendesakan implementasi Perda Perlindungan buruh Informal

- Melakukan sosialisasi ke Masyarakat

- Mendesak

Terima kasih kami dari kelompok 3 mengambil 5 issue, pertama KTP yang ada di NTB di dua wilayah program ini sangat tingi khususnya KDRT dan belum ada perda untuk perlindungan perempuan dan anak. Kedua, isu buruh migrant, ketiga isu kesehatan reproduksi, keempat isu perlindungan social dan kelima akses perempuan kepada pekerjaan dan diskriminasi di tempat kerja.Puzie membacakan hasil presentase yang disajikan dalam bentuk table diatas.Itu dari kami, kami tunggu masukan.

Abdul MutthalibAda respon?

M. Yusran

Apa itu merari?

PuziatiMerari itu dibawa lari, baik tanpa persetujuan atau tdak. Misalnya mereka chattingan, terus ketemuan, tapi perempuan tidak suka setelah melihat laki laki itu. Kalau misalnya perempuan dibawa ke rumah laki laki, maka secara adat akan dinikahkan.

TriatiMerari ini sebenarnya ada juga yang menolak. Tidak semua di Lombok menggunakan ini, kalau ada anak yang dilarikan bisa dilarikan ke proses hukum dan beberapa yang saya dampingi itu bisa di pidana. Kita akan menggunakan pasal perlindungan anak. Itu yang kita ambil. Beberapa kasus memang bisa dimeja hijaukan, kita juga melakukan pendekatan ke tokoh adat, kita dianggap sudah mengobok obok. Dengan gubernur juga melakukan roadshow sehingga gubernur memberi statement bahwa yang bisa diubah hanya quran dan hadis. Kalau di Lombok timur sudah agak lunak. Sebenarnya adat itu bagus tapi dibawah umur itu tidak boleh. Banyaknya kasus kematian ibu dan KDRT itu bisa melunakkan.

M. YusranLagi lagi soal tadi saya punya keyakinan bahwa siri’ dan merari itu bagus secara filosofis. Saya tidak mau bilang tiga kasus anak perempuan ini adat yang salah. Merari itu mencegah orang berbuat maksiat, supaya orang menganggap perempuan lebih hormat. Tatanan hidup diatur dengan baik, jangan karena ada kasus maka dianggap adat yang tidak beres. Nah yang penting didik keluarga supaya mendidik anak perempuannya.

PuziatiKami diawal memang melakukan kesalahan karena menjadi factor utama KDRT pada awalnya kami melakukan sosialisasi untuk membedah kasus merari sehingga perdebatan muncul sampai ada petisi yang menentang kami dengan keras. Setelah itu setelah bicara secara personal dengan todat, tidak ada yang salah dengan merari. Kalau menurut tokoh adat merari itu proses melarikan anak perempuan suka sama suka tapi tidak meminta ke orang tua tapi keduanya sepakat untuk proses pernikahan tapi implementasi yang terjadi itu bergeser bahwa mengatasnamakan merari walau tanpa kesepakatan kedua belah pihak.

TriatiBahkan merari dijadikan alat untuk melakukan pemerkosaan, jadi disalah gunakan.

Lucia PalulunganCuma memang didalam kasus yang banyak terjadi di Mataram merari yang berdampak itu bukan satu dua tapi ratusan sehingga harus diadvokasi bukan hanya penanganan kasusnya, tai kedua emang di tokoh adat dan agama ini harus selalu memberi sosialisasi esensi dari merari itu.

PuziatiBetul yang dikatakan kak Luci. Kami berangkat dari tokoh yang kami lakukan. Kami menyusur sampai ke desa kita buat majlis merama adat, selama ini persoalan merari tidak bisa dibawa ke hukum akhirnya kami buat kebijkaan di tingkat local. Semuat tokoh adat berkumpul di desa, ada pemangku adat kepala desa, ada pengembang adat (kadus) ada tokoh perempuan) kalau ada kasus merari mereka bisa bresidang dan penyelesaiannya di situ, kita sudah beri hukum positif.

Triati

Dalam Raperda yang disusun Merari akan jadi pencegahan untuk perlindungan perempuan dan anak.

Abdul MutthalibTidak ada lagi? Kita applaus untuk kita semua. Teman teman sebentar untuk materi selanjutnya . Hanya ada penambahan sedikit setelah kita break sebentar kita akan masuk pada azas pembentukan perundang undangan dan setelah itu kita mencoba belajar membuat perundang undangan dengan cara yang lebih sederhana. Kita break dulu 10 menit setelah itu kita lanjut.

Azas HukumOleh : Abdul Mutthalib

Abdul Mutthalib Kemairn ada dua materi yang disampaikan dua narasumber. Pertama, itu dibawakan ibu Erna terkait lebih kepada pengalaman advokasi yang sudah dilakukan ibu Erna dan YLBHI dalam mengadvokasi kebijakan. Kemudian materi kedua Prof Ahmad Ruslan lebih ke teknis pembuatan ,materi perundang undangan, dari materi ini kami menganggap ada hal penting sebelum membuat peraturan perundangan. Ada istilahnya drafter. Drafer ini harus dipahami terkait azas azas hukum . Ini dianggap penting karena pada umumnya disini bukan latar belakang hukum. Ini menjadi penting. Kenapa kemudian banyak aturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat atau Pemda bermasalah dan digugat di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung, itu karena cenderung tidak memperhatikan azas hukum yang berlaku. Azas hukum diseluruh dunia menjadi salah satu catatan penting bagi drafter sebelum membuat aturan perundang undangan. Kenapa banyak bermasalah sampai ada 85% Perda yang oleh mendagri dianggap bermasalah. Ini karena kurang memahami aturan perundagan. Ini sangat fatal kenapa demikian? Angka 85% yang menurut Mendagri 85% ini bermasalah bukan dalam aturan atau produk tapi lebih dari itu Pemda setempat telah melakukan praktek korupsi, karena buat Perda yang seadanya saja dan bermasalah. Ini dibuat seadanya dan hanya sekedar menghabiskan uang Negara, jadi semangatnya bukan untuk memihak pada rakyat tapi yang penting rancangan UU itu jadi kualitas urusan belakangan. Saya katakan tadi diseluruh dunia hanya azas hukum yang menjadi patokan. Disini ada. Apa saja azas hukum yang mesti kita ketahui.

Ada banyak ribuan azas hukum dikenal dan ini beberapa contoh saja yang penting azas lex dura sed tamen scripta. UU bersifat keras sehingga tidak dapat digugat. Ini berlaku umum, misalnya A melanggar peraturan lalu lintas, tidak pernah baca UU, dan dikenai sanksi. Dia kena azas ini. Siapapun juga meski tidak tahu tetap dikenai sanksi. Azas ini merupakan kaidah yang mempengaruhi aturan hokum. Kedua lex superiori derogate legi imperori ( aturan yang lebih tinggi mengesamingkan aturan yang lebih rendah) UU mengesampingkan Perda, perda harus mengikut ke UU. Jadi ini azasnya dan tidak bisa melanggar. Azas ini brlaku universal. Selanjutnya

lex posteriori de rograt legi imperiori ( peraturan uang lebih baru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya). UU lama mengikut ke yang baru. Kadang kita mengutip UU yang sudah tidak berlaku lagi. Dan kita masih kutip . selanjutnya lex specialis de rogat legi generale( peraturan yang lebih spesifik mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Dalam pembentukan UU, ada azas yang dikenal. Azas ini jelas sekali ditegaskan dalam pasal 5 UU No.12 tahun 2011.

Pertama, azas memiliki tujuan yang jelas. Tidak semata mata dibuat yang penting jadi. Yang penting program jadi. Tidak semata mata buat UU tapi dilihat tujuannya apa. Makanya ada disebut Naskah Akademik. Naskah Akademik itu dari berbagai aspek. Saya kira dari identifikasi itu bagian dari pemetaan dalam konteks membuat UU dalam aspek sosiologisnya tapi belum filosofis dan yuridisnya. Yuridis itu lebih ke hukum. Tapi kemarin diskusi itu bagian dan jadi upaya untuk mencari masalah dan itu bagian dari Naskah Akademik dalam konteks soisologis. Terus kedua, azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Misalnya UU lalu lintas itu mesti dibuat dinas perhubungan bekerjasama dengan bagian lalu lintas di kepolisian. Tidak mungkin buat UU lalu lintas yang buat Dinas Kehutanan. Ini harusKemudian sesuai antara hierarki dan materi muatan, ini terkait dengan azas tadi hierarki. Mesti jelas, kalau sering baca peraturan perundangan di menimbang itu dari yang tinggi ke yang rendah. Tidak boleh terjadi tumpang tindih. Selanjutnya azas dapat dilaksanakan. Tadi dipresentasekan di Lombok ada Perda KDRT tapi tidak dilaksanakan. Produk hukum setelah dibuat harus bisa dimanfaatkam masyarakat . Ini banyak terjadi temuan Mendagri 85% produk hukum Perda bermasalah. Azasnya harus dapat dilaksanakan. Selanjutnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Public dapat memanfaatkan, masyarakat bisa menggunakan produk tersebut untuk kepentingan public. Selanjutnya kejelasan rumusan, tidak melanggar. Ini azas khusus untuk pemebentukan perundangan.Masih ada lagi ini ada asa materi muatan peraturan perUU.

Pertama azas pegayoman, kalau tidak mengayomi bisa digugat. Kemudian asas kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kebhinekaan, keadilan, perlakukan yang sama dalam hokum dan pemerintah, azas ketertiban dan kepastian hukum, azas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Ini juga mesti dipahami di UU Nomor. 12 tahun 2011 itu terkait peraturan perUU mesti paham bahwa hierarki itu sangat jelas menurut UU ini. Mulai dari yang tertinggi sampai yang paling rendah, yang tertinggi itu UUD 45.Kemudian TAP MPR, kemudian UU atau peraturan pengganti UU, UU dan perpu sederajat. Kemudan PP, PPres, Perda Prov, Perda Kab. Ini sebenarnya dasar dasar ini. Ada juga aturan UU yang tidak masuk di hierarki tadi tapi bagian dari perUU. Dan ini diperintahkan UU, ini diatur UU dan menjadi aturan. Ini bisa dilihat di pasal 8 UU No 12 tahun 2011.

Nah ini lebis spesifik ke produk Perda. Ini diatur oleh Permendagri nomor 15 tahun 2006 tentang jenis dan bentuk produk hokum daerah pasal 2 dinyatakatn bahwa jenis produk hokum daerah terdiri atas:

Kalau muncul masalah di aturan per UU teman teman bisa menggugat. Kalau dia setingkat UU maka untuk menguji UU tersebut dan perlu kita ajukan gugatan, kalau setingkat UU yang melanggar UUD 45 maka digugat di MK melalu uji materi. Kalau peraturan perUU dibawah UU diduga bertentangan dengan UU maka pengujian dilakukan oleh MA. Misalnya Perda larangan merokok, dia memasukkan gugatan ke PN, ini syaratnya tidak terpenuhi harusnya ke MA. Ini mesti ditahu, kalau setingkat dibawah UU dan menganggap perlu dipersoalkan harus paham jalurnya kemana. Bisa jadi malu. Ini penting. Kalau setingkat perda di MA, kalau setingkan UU maka diuji di MK. Ini juga diatur di perMA tentang hak uji materil. Ini sebagai bahan acuan saja terlait dasar hokum pembuatan perda. Ada di UU nomor. 32 tahun 2004 dst.

Teman teman bsa mengacu kesini. Saya kira hanya itu. Hanya yang bisa saya sampaikan untuk menutupi materi kemarin. Semoga bisa menambah sedikit wawasannya. Nah, ada bertanya sebelum saya lanjut.

M. YusranSaya mengerti sekarang kenapa banyak orang belajar hukum tapi tidak mengerti hokum.

Abdul MutthalibKita lanjut. Nah, dijadwal kita hari ini. Kita akan diskusi kelompok, diskusi penyusunan Legal Dafting. Kalau buat Naskah Akademik sangat sulit untuk belajar diruangan ini karena butuh waktu yang panjang. Kami menganggap bahwa teman teman sudah paham apa itu Naskah Akademik, mencakup tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hari ini kita belajar buat penyusunan Legal Drafting. Secara garis besar kalau kita buat aturan seperti ini modelnya. Ini mau kita jelaskan saja dulu. Mesti ada judul. Ini azas kejelasan. Kemudian ada pembukaan disini ada beberapa, frasenya, kemudan ada jabatan. Ini ada konsideran. Ini intisari dari Naskah Akademik yang dibuat. Ini ada penjelasan dibawahnya. Saya kira lebih bagus kita bagi saja. Nanti ditanyakan dalam proses. Teman teman bisa baca ini. Yang sudah dipegang itu, ini kita buat dalam bentuk sederhana. Ini bisa dibaca mulai terkait judul sampai ada lampiran. Ini kita cukup buat sampai di penutup saja, kemudian lampiran itu bisa ada atau tidak tergantung kebutuhan perUU yang akan kita buat. Disini ada penjelasan, mulai dari judul. Teman teman bisa baca.

Pahir HalimApa yang lasim dilampirkan?

Abdul MutthalibYang biasa dilampirkan dalam perUU itu terkait angka atau nilai. Misalnya seperti ini UU terkait produk barang. Lampirannya itu biasanya harga barang A dst. Tapi dalam banyak perUU itu tidak muncul.

Pahir HalimDulu di UU pemilu itu tidak ada daerah pemilihan dan yang sekarang itu sudah ada dilampirkan daerah pemilihan. Jadi lampiran itu menjadi satu kesatuan itu tidak terpisah. Teman teman bisa baca disini mulai dari judul sampai penutup. Nah, karena kita akan buat simulasi maka kita akan bagi kelompok lagi. Seperti kelompok yang tadi. Tadi kan sudah ada Naskah Akademik tapi konteks sosiologis itu tinggal diperdalam dan disusun aturan berdasarkan format. Kelompoknya kembali ke yang tadi. Ini ada contoh setiap kelompok kita kasih dua ya. Ini contoh Perda ya. Jadi 3 kelompok ini silahkan bergabung kembali dan setelah makan siang kita lanjut lagi jam 2 sampai 15.30. setelah itu kita mulai pleno. Untuk sementara kita skorsing.Tepuk tangan…

Diskusi sampai pukul 13.00 , istirahat makan siang dan pukul 15.00 dilanjut pleno hasil diskusi.

14.55Games

Abdul MutthalibSaya kira bagus sekali games tadi. Paling tidak kita sudah bergeak dan lebih semangat. Saya undang kelompok Lombok untuk memulai presentasenya. Silahkan kelompok Lombok.

PuziatiTerima kasih…Ini Raperda kabupaten Lombok timur, belum ada no. karena belum disahkan. Ini tentang penyelenggaraan dan pencegahan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Menimbang, mengingat itu masuk disistematika, saya baca judul masuk frase dengan rahmat Tuhan. Kemudian jabatan masuk di menimbang mengingat, dasar hokum masuk, jadi sesaui penjelasan fas dari peraturan perundangan tertinggi sampai ke peraturan daerah kemudian masuk ke batang tubuh ada ketentuan umum, kemudian ketentuan umum menggabarkan difinisi, apa itu daerah, kepala daerah, apa perempuan, anak, pencegahan dsb. Bab II agak berbeda dengan draft. Kami menggabung azas dan tujuan. Asasnya penghormatan terhadap hak korban, keadilan. Pasal 3, kami masukkan tujuan, ini masuk kemudian bab III, hak hak korban digambarkan apa saja, mendapat informasi, penanganan kerahasian. Bab IV, itu tugas dan wewenang pemerintah daerah, di pasal ini ada 3 ayat, kemudain masuk bab V penyelenggaraan pembangunan, ini mengatur siapa yang berwenang dalam pelaksanaan Perda ini. Nah, mekanisme yang akan dibuat SOP. Bagian ketiga mekanisme.Kemudian siapa saja yang termasuk dalam kelembagaan kami sebutkan disini ada…Kemudan kelembagaan P2TP2A.Kemudian bentuk dan mekanisme pencegahan, apa saja yang dilakukan bentuk pecegahannya ada sosialisasi, dan peningkatan kapasitas untuk pelaksana. Kemudian mekanisme pelaksanaan tugas dengan siapa saja, kemudian bentuk pelayanan kepada korban yang dilaksanakan P2TP2A. ada beberapa pelayanan. Ini bentuk pengejawantahan memberi pemberdayaan terhadap korban. Pasal 10 . MI peran serta masyarakat. bab VII ada pelaporan. Bab VIII, perlindungan saksi, kami sengaja tuangkan karena ada ketakutan masyarakat ketika jadi saksi.

Abdul MutthalibKalau masuk perlindungan saksi berarti masukkan UU perlindungan saksi di menimbangnya.

PuziatiDi penutup ada kami tambahkan. Di penjelasan kami tambahkan penjelasan umum, kami ambil dari naskah akademik yang ada. Penejelasan pasal demi pasal ada, kemudian aspek pecegahan kami jelaskan poin perpoin. Sampai ada tambahan lembaran daerah.

Abdul MutthalibKita beri aplaus. Ada tanggapan?Saya pikir paling tidak teman teman dengan yang dibuat kelompok Lombok ini secara garis besar teman teman sudah paham bagaimana tata cara dan mekanisme. Secara garis besar mekanisme sistematika pembuatannya sudah tahu. Dan ini sudah luar biasa. Saya pernah ikut pelatihan dan 1 minggu.

Maria Un Assalamu alaikum wr.wb…Saya tidak mau menanggapi Perda ini. Saya bukan punya dasar pengetahuan. Saya hanya untuk memberi masukan untuk semua. Ketika bicara kekerasan dalam RT atau perempuan. Ada perempuan penyadang disabilitas itu mungkin perlu dipikir bagaimana pelaporannya. Di Makassar ada beberapa kasus yang tidak tertangani karena kesulitan . Paling sulit untuk tuna rungu karena kesulitan bahasa. Jadi ini mungkin penting diperhatikan.

Abdul MutthalibSaya kira ini penting dan bisa dimasukkan di salah satu bab atau ada bab khusus.

PuziatiSebenarnya sudah ada di isu yang kami sebutkan .

Abdul MutthalibAda tanggapan lain, ini bukan hanya untuk Lombok ya. Applaus dulu…Ini sudah benarSelanjutnya Ambon ya. Kita beri applaus dulu.

Kelompok Ambon (Yan Wemay)Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami akan mempresentasekan hasil kerja kita. Ok PERDA kota Ambon 2013 tentang perlindungan social, dengan rahmat Tuhan YME, menimbang, a.b.c… salanjutnya mengingat UU..selanjutnya dengan persetujuan DPRD memustuskan , menetapkan tentang… bab I, ini selanjutnya, Bab II, asas, dan peraturan daerah ini disusun dengan keterbukaann selanjutnya, bab II hak dan kewajiban masyarakat, banyak, ada kewajiban, trus masyarakat menerima , bab IV, tentang penyelenggaraan perlindungan social. Lanjut ada tugas dan tanggung jawab, lanjut tugas penyelengaaraan ini mensosialisasikan dan ada data terpilah. Lanjut pendanaan juga itu perlu, kalau tidak perlindungan social tidak berjalan, pengawasan juga perlu, terakhir ada ketentuan penutup. Demikian presetanse dari Ambon.

Abdul MutthalibKita beri applaus dulu. Ada respon?

M. YusranSaya mau konfirmasi saja. Apa ini tidak terlalu luas kalau jadi luas. Perlindungan social itu isunya sangat luas atau lebih spesifik untuk apa. Kalau jadi perda paying tidka ada maslaah tapi kalau di kota harus lebih dekat ke public. Kalau Perda terlalu general jadi nanti multi interpretasi. Saya hanya mau konfirmasi saja.

Abdul MutthalibKita kembali ke asas tadi, yang pertama tujuan harus jelas. Peraturan yang diusulkan ini judulnya perlindungan social memang agak luas, tujuannya agak banyak. Kemudian itu tadi azas kelembagaan. Pejabat pembentuk yang tepat kalau perlindungan social apakah dia dibawa dinas social, tapi menurut saya tidak ada masalah. Ini belajar dari sistematika sudah cukup paham. Catatan saya karena ini UU perlindungan social, kemarin narasumber mengingatkan aspek perlindungan HAM itu selalu muncul apakah dia ratifikasi hak ekosob sebaiknya muncul di konsideran menimbang. Jadi itu catatan saya. Apa, konsideran menimbang aturannya dan yang menjadi catatan penting juga tidak saling tabrakan antara yang lebih tinggi dan lebih rendah . saya pikir itu dan teman teman dari Ambon ini mungkin bisa lebih spesifik lagi usulan aturan yang diusulkan. Kita setuju saja, tapi ini cakupannya sangat luas. Ada respon lagi?

PopyTadi kita sempat ngomong, saya juga bilang ini sangat luas, tapi yang mau kita ajar bagaimana cara penulisannya dan sistematikanya. Ini yang mau kita lakukan dulu. Kalau iya kami akan spesifik.

Abdul Mutthalib Kalau mau lebih spesifik hasil diskusi tadi pagi itu sudha ada, berikutnya Bone.Silahkan…

HermanIni masih di usul di DPRD Bone. Yang pertama ada Perda tentang transparasi dan partisipasi. Kedua, jelas fasenya ada frase, ada menimbang ada dasar hukum, saya kira sama tadi . Ada ketentuan umum. Ada tujuan daripada pengaturan Perda ini masalah transparansi, ada sasaran, ada ruang lingkup. Kedua. Bab dua kita bicara soal transparansi, saya kira ini jelas, bagian kedua hak dan kewajiban public. Bagian kelima tata cara. Pejabat pengelolan informasi dan tata cara penyelesaian sengketa, saya kira ini pasalnya jelas. Antisipasi dan hak masyarakat dalam penyelenggaran pemerintah daerah. Ketiga ada bentuk partisipasi dijelaskan secara rinci. Selanjutnya dokumentasi dan proses partisipasi, ada tata cara pengaduan masyarakat, mekanisme pengaduan bagaimana, ada pengawasan masyarakat. Ada sanksi administrasi. Saya lihat ada ketentuan, ada ketentuan lain saya kira itu, kami mengkritisi ini. Ini hak inisiatif DPRD dan ini kita sama sama kaji pasal demi pasal.

Abdul MutthalibKita beri applaus dulu. Ada respon?

Jimmy Saya mau tanya sekalian, saya mungkin mengacu pada sistematika, saya kira dalam sebuah produk hukum seperti Perda ada banyak istilah. Apakah memang dari sisi terminology penggunaan kata tidak dibuat secara khusus istilah tersebut sehingga tidak ada interpretasi lain. Misalnya didalam kosideran dasar hukum misalnya ada UU yang kita pakai , lalu dalam implementasi Perda itu. UUi tu sudah diubah atau dicabut, bagaimana status UU tersebut ketika ada UU yang dianggap tidak berlaku lagi. Bagaimana status hukum Perda tersebut?Makasih.

Abdul Mutthalib Saya kira ada dua cara yang bisa dilakukan. Kalau istilahnya perlu didefinisikan dia masuk di pasal 1 defifinisi. Pada umumnya aturan perUU itu definisi di pasal 1, kalau tidak ada maka dicantumkan , masuk di penjelasan. Saya kira itu jawabannya kalau terkait istilah. Bisa dipasal 1 atau penjelasan. Terkait dengan apakah kalau aturan Perda kemudian di kosideran menimbang itu terkait UU itu sudah dicabut. Tetap perda tersebut berlaku, bukan berarti UU di cabut. UU dicabut biasanya bukan turunannya. Pada umumnya UU itu direvisi. Misalnya tentang tipikor dulu ada UU No. 31, dan setelah berubah jadi UU No. 20 tahun 2001. tidak serta merta Perda yang kita buat tidak berlaku. Jadi dia tetap berlaku karena sepanjang tidak bertentangan dengan aturan lain. Kita kembali ke asas lagi. Asas ini sangat penting apakah melanggar aturan atau dia bertentangan dengan aturan yang lebih rendah. Acuannya disitu selalu. Jadi makanya dalam pembuatan peraturan per UU ahli yang dihadirkan sebagai pembuat Naskah Akademik, itu mesti orang yang benar benar ahli utamanya dia paham tata cara pembuatan UU dan azas azasnya, karena kalau melanggar pasti bermasalah di belakang hari. Masih ada yang lain yang mau menanggapi.

A. FatmawatiTerima kasih. Ketika bicara tentang materi pokok yang diatur dalam peraturan perUU ada yang menggelitik saya, apakah dalam penggunaan tata bahasa, kemarin dalam penggunaan katanya kita dilarang menggunakan kata negative. Mungkin itu?

Abdul Mutthalib Ini terkait bahasa hokum. Saya kasih contoh ya…

Jadi pemakaian bahasa hukum harus jelas dan sedapat mungkin dia tidak bias, tidak ditafsirkan lagi. Contohnya begini, ini kalimatnya hewan ternak dilarang berkeliaran dalam areal landasan pacu pesawat. Ini pertama, kita bandingkan kedua setiap orang dilarang membiarkan hewan ternak yang dimiliki berkeliaran di areal landasan pesawat. Kalau kita lihat yang pertama menggunakan kata hewan ternak, dan bandingkan dengan kedua yang menggunakan kata orang. Ini bahasa hukum . Membuat perUU bahasa hukum harus jelas. Saya mau bilang salah satu kekuarangan kita itu terkait bahasa hukum.

Lucia PalulunganSaya menambahkan pertanyaan Fatma tadi , ada kata kata yang tidak dibolehkan. Kalau kata kata negative bukan hanya tidak boleh. Saya kira semua dalam upaya misalnya resolusi konflik itu tidak boleh ada kata negative, misalnya tidak, jangan, non. Makanya harus selalu lihat kamus bhs Indonesia, kalau dia tidak ada dalam kamus akan itu tidak dibolehkan jangankan di UU di AD/ART itu tidakboleh, jadi memang harus cari padanan katanya agar orang punya persepsi yang sama dan definisinya tepat. Saya kira itu, memang tidak diskriminatif itu tidak bisa digunakan.

Abdul Mutthalib Intinya bahasa hukum itu jelas jangan sampai menimbulkan interpretasi lagi. Misalnya jangan bahasa hukumnya dilarang. Dia masuk ke inti. Saya kira itu, dan sebenarnya ada materi tersendiri untuk pernah saya ikuti terkait penggunaan bahasa hukum. Tapi sekali lagi dalam pembuatan perundang undangan kalau nanti mempraktekkan secara langsung sebaiknya menggunakan ahli yang kompeten. Saya kira itu barangkali. Tidak ada lagi tanggapan? Kalau tidak ada kita beri applaus untuk kita semua. Selanjutnya. Saya akan bagikan lagi ini. Silahkan diisi…Saya kira untuk hari ini sesi kita sudah selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Luci.

Lucia PalulunganBaik teman teman, kita sudah sampai di penghujung acara dan kita sudah mendapatkan ilmu dari fasilitator dan pemateri semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kami menguncapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada fasilitator yang dua hari ini mengarahkan energy dan kemampuannya untuk berbagi terkait advokasi dan juga kepada teman teman yang dengan tekun mengikuti pelatihan ini semoga bisa pulang ke tempatnya masing masing . Untuk mitra daerah di program MAMPU ini baru pemanasan awal, masih akan ada lagi lanjutan kegiatan dan kami mohon untuk tetap semangat melanjutkan kerja di wilayah masing masing. Kepada panitia, dan tim MAMPU, kepada Nini. kami menyampaikan terima kasih atas perannya. Juga kepada pak Yusran yang dua hari jadi peserta,Saya kira itu saja teman teman saya tidak akan memperpanjang lagi. Buat teman teman dari daerah semoga sampai ditujuan dengan selamat dan sejahtera. Untuk Pak Yus ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada applaus untuk kita semua…