1

TEHNIK MERANCANGTEHNIK MERANCANGPERATURAN PERATURAN

PERUSAHAANPERUSAHAAN

Materi kuliah Legal Drafing Materi kuliah Legal Drafing Pada Fakultas Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma JayaUniversitas Katolik Indonesia Atma JayaJakarta.Jakarta.Oleh : Samuel HutabaratOleh : Samuel Hutabarat

22

A. PENGERTIANA. PENGERTIAN

Adalah peraturan yang dibuat Adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha secara tertulis oleh Pengusaha

yang memuat syarat-syarat kerja yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaandan tata tertib perusahaan..

33

Dengan ketentuan sebagai berikutDengan ketentuan sebagai berikut ::

• Sekurang-kurangnya terdapat 10 buruh/pekerja.Sekurang-kurangnya terdapat 10 buruh/pekerja.

• Perusahan wajib membuat Peraturan Perusahaan.Perusahan wajib membuat Peraturan Perusahaan.

• Disusun oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha Disusun oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha dengan memperhatikan saran dan mempertimbangkan dari dengan memperhatikan saran dan mempertimbangkan dari wakil pekerja/buruh.wakil pekerja/buruh.

44

• Berlaku untuk buruh/pekerja dan majikan/pengusaha.Berlaku untuk buruh/pekerja dan majikan/pengusaha.

• Berlaku paling lama 2 tahun.Berlaku paling lama 2 tahun.

• Isinya memuat hal-hal sebagai berikut : Isinya memuat hal-hal sebagai berikut :

Syarat kerja yang belum diatur dalm peraturan Syarat kerja yang belum diatur dalm peraturan perundangan.perundangan.

Rincian pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan.Rincian pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan.

Ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundangan. Ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundangan.

55

B. LATAR BELAKANGB. LATAR BELAKANG

Peraturan perundang-undangan ketengakerjaan Peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang mengharuskan setiap usaha yang mengharuskan setiap usaha mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 buruh/pekerja membuat Peraturan Perusahaan buruh/pekerja membuat Peraturan Perusahaan ((company regulationcompany regulation) ataupun Kesepakatan Kerja ) ataupun Kesepakatan Kerja Bersama (Bersama (collective labour agreementcollective labour agreement) (vide – ) (vide – pasal 108 UU No. 13 tahun 2003 tentang pasal 108 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).Ketenagakerjaan).

Asas keseimbangan dan kesaman dalam Asas keseimbangan dan kesaman dalam kedudukan (UUD 1945) kedudukan (UUD 1945)

66

Perlunya kejelasan dan kepastian mengenai hak Perlunya kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban antar pengusaha dengan dan kewajiban antar pengusaha dengan buruh/pekerja serta tat tertib dalam bekerja dan buruh/pekerja serta tat tertib dalam bekerja dan dilingkungan kerja.dilingkungan kerja.

Konvensi ILO No. 98 tentang Berlakunya Dasar-Konvensi ILO No. 98 tentang Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk berorganisasi dan untuk dasar dari Hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama.berunding bersama.

Terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban Terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan pengusaha.antara buruh/pekerja dengan pengusaha.

77

C. DASAR HUKUMC. DASAR HUKUM

Kepmenaker No. 408 tahun 2004 tentang Tata Kepmenaker No. 408 tahun 2004 tentang Tata cara Pembuatan dan pengesahan Peraturan cara Pembuatan dan pengesahan Peraturan perusahaan serta pembuatan dan pengesahan perusahaan serta pembuatan dan pengesahan Perjanjian Kerja bersama.Perjanjian Kerja bersama.

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

88

Undang-undang No. 18 tahun 1956 tentang Undang-undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98.Ratifikasi Konvensi ILO No. 98.

Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1954 tentang Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1954 tentang Tata Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Tata Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan.Perburuhan.

Undang-undang No. 21 tahun 1954 tentang Undang-undang No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja dan Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja dan Majikan. Majikan.

9

D.KETENTUAN-KETENTUAN DALAM D.KETENTUAN-KETENTUAN DALAM MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN

WAJIBWAJIBKetentuan dalam Peraturan Perusahaan mengenai Persyaratan kerja Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan mengenai Persyaratan kerja minimal sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan ketenagakerjaan. minimal sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan ketenagakerjaan.

BOLEHBOLEH

Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan dapat megatur hal-hal lain Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan dapat megatur hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam sepanjang tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan. peraturan perundangan.

TIDAK BOLEHTIDAK BOLEHPeraturan Perusahan tidak boleh mengatur yang lebih rendah Peraturan Perusahan tidak boleh mengatur yang lebih rendah dari ketntuan minimum dalam peraturan perundang-dari ketntuan minimum dalam peraturan perundang-perundangan ketenagakerjaan. perundangan ketenagakerjaan.

1010

KETENTUAN NORMATIF DAN KETENTUAN NORMATIF DAN TIDAK NORMATIFTIDAK NORMATIF

NORMATIFNORMATIFHal-hal yang diatur oleh ketentuan ketenagakerjaan yang Hal-hal yang diatur oleh ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku seperti pengupahan minimum, UMP, Jamsostek, berlaku seperti pengupahan minimum, UMP, Jamsostek, Proses Pemutusan Hubungan Kerja, Pesangon dll.Proses Pemutusan Hubungan Kerja, Pesangon dll.

TIDAK NORMATIFTIDAK NORMATIFHal-hal yang tidak diatur oleh ketentuan ketenagakerjaan Hal-hal yang tidak diatur oleh ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dengan tujuan memberikan keleluasaan yang berlaku dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada perusahaan, namun tidak boleh lebih rendah dari kepada perusahaan, namun tidak boleh lebih rendah dari ketentuan normatif.ketentuan normatif.contoh : Struktur dan besaran upah, bonus, fasilitas dll. contoh : Struktur dan besaran upah, bonus, fasilitas dll.

1111

E. PROSES PEMBUATAN E. PROSES PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN PERATURAN PERUSAHAAN

Tahap ITahap IPenyusunan konsep/materi Peraturan Penyusunan konsep/materi Peraturan Perusahaan oleh pengusaha.Perusahaan oleh pengusaha.

Tahap IITahap IIPPengusaha menyampaikan naskah Peraturan engusaha menyampaikan naskah Peraturan Perusahaan kepada perwakilan buruh/pekerja Perusahaan kepada perwakilan buruh/pekerja untuk mendapatkan saran dan pertimbangan untuk mendapatkan saran dan pertimbangan (14 hari kerja). Dilakukan secara tertulis.(14 hari kerja). Dilakukan secara tertulis.

1212

Tahap IIITahap IIISelanjutnya dilakukan permohonan secara tertulis untuk Selanjutnya dilakukan permohonan secara tertulis untuk pengesahan Peraturan Perusahaan tersebut kepada pejabat pengesahan Peraturan Perusahaan tersebut kepada pejabat instansi ketenagakerjaan disertai dengan naskah Peraturan instansi ketenagakerjaan disertai dengan naskah Peraturan Perusahaan (3 rangkap) dan disertai bukti bahwa naskah Perusahaan (3 rangkap) dan disertai bukti bahwa naskah Peraturan Perusahaan tersebut telah dimintakan saran atau Peraturan Perusahaan tersebut telah dimintakan saran atau pendapat kepada perwakilan pekerja/buruh.pendapat kepada perwakilan pekerja/buruh.

13

Permohonan tertulis tersebut memuat :a. Nama & alamat perusahaan.

b.Nama pimpinan perusahaan.c. Wilayah operasional.

d. Status perusahaan.e. Jenis dan bidang usaha.

F. Status hubungan kerja. g. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin. i. Upah tertinggi dan terendah j. Masa berlaku Peraturan Perusahaan. k. Pengesahan Peraturan Perusahaan.

14

Tahap IVTahap IVDilakukan penelitian oleh pejabat yang bertanggung jawab Dilakukan penelitian oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan guna memeriksa agar Peraturan di bidang ketenagakerjaan guna memeriksa agar Peraturan Perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-Perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.undangan yang berlaku.

Tahap VTahap V Jika Peraturan Perusahaan terseut sudah memenuhi Jika Peraturan Perusahaan terseut sudah memenuhi

ketentuan, maka dalam waktu 30 hari sejak diterimanya ketentuan, maka dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan haru diterbitkan Surat Keputusan permohonan haru diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengesahan

1515

Jika Peraturan perusahaan tersebut belum memenuhi kelengkapn atau terdapat materi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Perusahaan tersebut harus direvisi dikembalikan secara tertulis dalam waktu 7 hari kerja ke perusahaan.

Dalam waktu 14 hari kerja revisi Peraturan Perusahaan harus dikembalikan kepada instansi yang bertanggung jawab (depnaker) untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan, jika pengusaha tidak melakukan revisi, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan.

1616

Tahap VITahap VIJika sudah mendapatkan pengesahan, Peraturan Jika sudah mendapatkan pengesahan, Peraturan Perusahaan dicetak dan di berikan kepada seluruh pekerja Perusahaan dicetak dan di berikan kepada seluruh pekerja untuk disosialisasikan dan penjelasan kepada pekerja atau untuk disosialisasikan dan penjelasan kepada pekerja atau buruh. buruh.

1717

F. TEHNIK PERANCANGAN F. TEHNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUSAHAAN PERATURAN PERUSAHAAN

Format dari peraturan perusahaan memiliki Format dari peraturan perusahaan memiliki bagian-bagian-

bagian yang terdiri dari :bagian yang terdiri dari :

1.1. Penamaan/Heading ;Penamaan/Heading ;

2.2. Pembukaan/Konsiderans;Pembukaan/Konsiderans;

3.3. Batang Tubuh/Diktum ;Batang Tubuh/Diktum ;

4.4. Penutup ;Penutup ;

5.5. Penjelasan. Penjelasan.

18

1. Penamaan/Heading

Dalam menulis penamaan Peraturan Perusahaan harus dilakukan dengan menggunakan huruf kapital dan diletakkan pada bagian tengah dari baris yang bersangkutan ;

Pada umumnya Peraturan Perusahaan tersebut tertuang dalam suatu bentuk keputusan, sehingga dalam penamaannya biasanya ditulis dengan bentuk sebagai berikut :

1919

KEPUTUSAN KEPUTUSAN DIREKTUR PT. SINAR SURYA SEMESTA ALAMDIREKTUR PT. SINAR SURYA SEMESTA ALAM

NOMOR 79/SK-DIR/IX/2006NOMOR 79/SK-DIR/IX/2006

TENTANGTENTANG

PERATURAN PERUSAHAAN PERATURAN PERUSAHAAN

PT. SINAR SURYA SEMESTA ALAMPT. SINAR SURYA SEMESTA ALAM

Dari contoh di atas, ditentukan pihak/jabatan yang Dari contoh di atas, ditentukan pihak/jabatan yang

membuat Peraturan Perusahaan tersebut, dalam hal ini membuat Peraturan Perusahaan tersebut, dalam hal ini

yang mengeluarkan keputusan adalah “ Direktur “. yang mengeluarkan keputusan adalah “ Direktur “.

2020

2. Pembukaan/Konsiderans 2. Pembukaan/Konsiderans

Konsiderans dalam Peraturan Perusahaan hanya diperlukan jika, Peraturan Perusahaan tersebut merupakan suatu keputusan, namun jika tidak merupakan suatu keputusan maka konsiderans tidak diperlukan dan dapat dilanjutkan kepada diktum/batang tubuh dari Peraturan Perusahaan.

Konsiderans itu meliputi bagian-bagian sebagai berikut :o Menimbang :

unsur ini memuat tentang dasar hukum material dari Peraturan Perusahaan, meliputi latar belakang, maksud, asas tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan.

2121

Contoh penulisan :Contoh penulisan :Menimbang Menimbang : a. bahwa, …………. ;: a. bahwa, …………. ;

b. bahwa, …………. ;b. bahwa, …………. ; c. bahwa, …………. ;c. bahwa, …………. ;

d. bahwa, ………… ;d. bahwa, ………… ;

o MengingatMengingat ::unsur ini memuat tentang dasar hukum forml dari unsur ini memuat tentang dasar hukum forml dari Peraturan Perusahaan yang disusun baik merupakan Peraturan Perusahaan yang disusun baik merupakan Peraturan Perundang-undangan perburuhan yang Peraturan Perundang-undangan perburuhan yang berlaku dan peraturan lain yang relevan dengan berlaku dan peraturan lain yang relevan dengan Peraturan Perusahaan.Peraturan Perusahaan.

Peraturan ini hendaknya disusun dengan cara Peraturan ini hendaknya disusun dengan cara memperhatikan hirarki perundang-undangan dan memperhatikan hirarki perundang-undangan dan kronologis dari peraturan perundangan tersebut. kronologis dari peraturan perundangan tersebut.

22

Contoh penulisan :

Mengingat : 1. Pasal ….. Undang-undang No…..Thn.. 2. Pasal…..Peraturan Pemerintah No….. 3. Pasal…..Keppres No….Thn…..tentang.. 4. Pasal…..Permen No…Thn…tentang….

o Membaca dan Memperhatikan : unsur ini memuat saran, pendapat ataupun pandangan dari pejabat tertentu, hasil rapat, surat-surat formal. Unsur ini tidak terlalu sering dicantumkan dalam suatu Peraturan Perusahaan.

Contoh penulisan :Membaca dan Memperhatikan : a. Rapat Direksi…tgl…

b. Surat dari karyawan

2323

o Mencantumkan kata-kata :Mencantumkan kata-kata :

MEMUTUSKAN :MEMUTUSKAN :

Menetapkan :Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR PT. SINAR SURYA SEMESTA KEPUTUSAN DIREKTUR PT. SINAR SURYA SEMESTA

ALAM TENTANG PERATURAN PERUSAHAAN PT. SINAR ALAM TENTANG PERATURAN PERUSAHAAN PT. SINAR

SURYA SEMESTA ALAM.SURYA SEMESTA ALAM.

24

3. Batang Tubuh/Diktum :

Batang tubuh merupakan bagian utama dari suatu Peraturan Perusahaan, sebab pada bagian ini tempat penjabaran dan pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Penjabaran materi dapat disusun dengan bentuk Bab, Bagian, pasal, ayat bila memang diperlukan, batang tubuh dalam Peraturan Perusahaan terbagi menjadi 4 bagian yaitu :

2525

a. Ketentuan Umum :Dalam ketentuan memuat tentang definisi, istilah, singkatan ruang lingkup Peraturan Perusahaan dll.

b. Materi Muatan :Materi muatan memuat semua ketentuan Peraturan Perusahaan yang merupakan isi dari utama PP tersebut sebab dalam bagian ini mengatur tentang semua hak dan kewajiban, syarat kerja dll… hendaknya substansi PP dibuat dengan bahasa yang sederhana dan tidak bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukumdan keadilan bagi pekerja dan pengusaha.

2626

Contoh penulisan :Contoh penulisan :BAB IXBAB IX

HAK CUTIHAK CUTI

Pasal 27Pasal 27

1.1. …………………………………………………………………………………………………………. ;. ;2.2. …………………………………………………………………………………………………………. ;. ;3.3. …………………………………………………………………………………………………………. .

c. Ketentuan Peralihan :c. Ketentuan Peralihan : Ketentuan Peralihan merupakan ketentuan yang Ketentuan Peralihan merupakan ketentuan yang sering dipergunakan untuk menyesuaikan Peraturan sering dipergunakan untuk menyesuaikan Peraturan Perusahaan tersebut degan kondisi perusahaan dan Perusahaan tersebut degan kondisi perusahaan dan dengan berbagai Peraturan perusahaan yang suda dengan berbagai Peraturan perusahaan yang suda

ada ada sebelumnya. sebelumnya.

2727

d. Ketentuan Penutup :d. Ketentuan Penutup :

Bagian ini biasanya memuat hal-hal sebagai berikut :Bagian ini biasanya memuat hal-hal sebagai berikut : Waktu Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dan Waktu Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dan

berakhirnya masa berlaku.berakhirnya masa berlaku. Bagian penutup ini dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :Bagian penutup ini dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

o Jika Peraturan Perusahaan tersebut dibuat dalam bentuk Jika Peraturan Perusahaan tersebut dibuat dalam bentuk Keputusan, maka pendatanganannya dilakukan pada Keputusan, maka pendatanganannya dilakukan pada bagian akhir dari Peraturan Perusahaan tersebut.bagian akhir dari Peraturan Perusahaan tersebut.

o Jika Peraturan Perusahaan tersebut merupakan lampiran Jika Peraturan Perusahaan tersebut merupakan lampiran keputusan, maka pada bagian akhir dari PP tersebut keputusan, maka pada bagian akhir dari PP tersebut tidak perlu ditandatangani tidak perlu ditandatangani

2828

Contoh penulisan :Contoh penulisan :

Disahkan diDisahkan di : Jakarta: Jakarta Diputuskan di : Jakarta Diputuskan di : Jakarta

Pada tanggalPada tanggal : 23 09 2006 Pada tanggal : 23 07 2006: 23 09 2006 Pada tanggal : 23 07 2006

Kepala Dinas Tenaga Kerja Direktur PT. Sinar SuryaKepala Dinas Tenaga Kerja Direktur PT. Sinar Surya

Jakarta Pusat Semesta Alam.Jakarta Pusat Semesta Alam.

TTD TTDTTD TTD

( Tono Kartono) (Alam Suryono)( Tono Kartono) (Alam Suryono)

29

Perbedaan antara Peraturan Perusahaan Perbedaan antara Peraturan Perusahaan dengan Perjanjian Kerjadengan Perjanjian Kerja..

1.Ditinjau dari 1.Ditinjau dari daya megikatnyadaya megikatnya ; ;

Perjanjian KerjaPerjanjian Kerja memiliki daya berlaku mengikat yang memiliki daya berlaku mengikat yang sifatnya individual, jadi hanya berlaku bagi orang-perorang, sifatnya individual, jadi hanya berlaku bagi orang-perorang, sehingga yang terikat dalam perjanjian itu hanya si pekerja sehingga yang terikat dalam perjanjian itu hanya si pekerja dengan pengusaha.dengan pengusaha.

Peraturan PerusahaanPeraturan Perusahaan memiliki daya berlaku secara kolektif memiliki daya berlaku secara kolektif yang mengikat bagi semua pekerja yang bekerja di yang mengikat bagi semua pekerja yang bekerja di lingkungan perusahaan tersebut. lingkungan perusahaan tersebut.

2. Ditinjau dari 2. Ditinjau dari bentuk peraturannyabentuk peraturannya ; ;

Perjanjian kerja dapat berbentuk lisan maupun tertulis, akan Perjanjian kerja dapat berbentuk lisan maupun tertulis, akan tetapi PP harus bentuk tertulis.tetapi PP harus bentuk tertulis.

3030

3. Ditinjau dari berlakunya peraturan ;Peraturan Perusahaan baru berlaku pada saat PP tersebut sudah disahkan oleh Depnaker, Perjanjian Kerja berlaku pada saat si pekerja sudah menandatangani isi perjanjian tersebut.

Perbedaan antara Peraturan Perusahaan dengan

Kesepakatan/Perjanjian Kerja Bersama.

a. Peraturan Perusahaan baru dapat dibuat pada saat jumlah pekerja di suatu perusahaan sudah berjumlah 10 orang.

31

b. b. PKB/KKB PKB/KKB baru dibuat pada saat perusahaan sudah baru dibuat pada saat perusahaan sudah mempunyai Serikat Pekerja.mempunyai Serikat Pekerja.

c. c. PKB/KKB PKB/KKB dibuat bersama antara Pengusaha dengan Serikat dibuat bersama antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang merupakan wakil dari pekerja, sedangkan Pekerja yang merupakan wakil dari pekerja, sedangkan Peraturan PerusahaanPeraturan Perusahaan dibuat secara sepihak oleh pihak dibuat secara sepihak oleh pihak Pengusaha.Pengusaha.

32

TERIMAKASIH