BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan

berbentuk Republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlemen.

Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian

kekuasaan. Walaupun kurang lebih 90% penduduknya beragama Islam,Indonesia

bukanlah sebuah negara Islam. Cabang Eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang

merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang

wakil presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden diatas para mentri juga

pembantu presiden. Kekuasaan legislatif dibagi santara dua kamar di dalam Majelis

Permusyawaratan Rakyat /MPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan

Perwakilan Daerah/ DPD. Cabang Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA dan

sebuah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang

kekuasaanKehakiman. Kekuasaan Inspektif dikendalikan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan yang memiliki perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten/kota seluruh

wilayah Republik Indonesia.

Indonesia terdiri dari 33 Provinsi yang memiliki otonomi, lima diantaranya

memiliki status otonomi yang berbeda, terdiri dari tiga otonomi khusus yaitu Aceh,

Papua, dan Papua Barat. Satu daerah Istimewa yaitu Yogyakarta dan satu Daerah

Khusus Ibu Kota yaitu Jakarta. Setiap Provinsi dibagi lagi menjadi Kota/ Kabupaten

dan setiap Kota/Kabupaten dibagi-bagi lagi menjadi Kecamatan/Distrik kemudian

dibagi lagi menjadi Kelurahan/Desa/Nagari hingga akhirnya adalah Rukun Tetangga.

Pemerintahan daerah pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota terdiri atas

Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang

merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang keduanya merupakan unsur

penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan, Pemerintah Daerah juga berhak menetapkan peraturan Daerah dan

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah

Daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali mengenai urusan politik

Luar Negeri, Pertahanan, dan Keamanan.

Di negara kita peraturan Perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-

Undang Dasar 1945. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dijadikan

rujukan adalah UUD RI No. 10 Tahun 2004 tentang “Pembentukan Perundang-

undangan “ yang merujuk pada ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 mengenai

“memorandum DPR-GR tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia” tata

urutan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku diatur dalam Pasal 7

Undang-undang nomor 10 Tahun 2004.

Pemilihan Umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disebut pemilihan umum

legislatif (Pileg), dan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau yang disebut

pemilihan umum Presiden (Pilpres). Pemilihan Umum di Indonesia menganut sistem

multipartai.

Ada perbedaan yang besar antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis

lainnya di dunia. Diantaranya adalah Majelis Permusyawratan Rakyat yang

merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia, Mahkama Konstitusi yang juga

berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum ,bentuk negara kesatuan yang

menerapkan prinsip-prinsip Federalisme seperti adanya dewan perwakilan daerah,

dan sistem multi partai berbatas dimana setiap partai yang mengikuti pemilihan umum

harus memenuhi ambang batas 2,5% untuk dapat menempatkan anggotanya di Dewan

Perwakilan Rakyat maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD

Kabupaten/Kota.

Reformasi dalam kanca politik Indonesia yang dimulai sejak 1998 telah

menghasilkan banyak perubahan penting dalam bidang politik di Indonesia.

Diantaranya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat ini telah

dikurangi tugas dan kewenangannya, pengurangan masa jabatan Presiden dan Wakil

Presiden menjadi dua kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama lima

tahun, dibentuknya Mahkama Konstitusi, dan pembentukan Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) sebagai penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas yang menjadi Rumusan Masalah dalam

pembahasan ini yaitu :

1. Menjelaskan pengertian politik dan pemerintahan,

2. Menyebutkan unsur-unsur negara,

3. Menjelaskan prinsi-prinsip dasar pemeintahan.

C. Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, yang menjadi tujuan dari pembahasan

ini adalah sebagai berikut :

1. Agar kita dapat mengetahui apa itu politik dan apa itu pemerintahan

2. Agar kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi unsur-unsur negara

3. Agar kita dapat mengetahui prinsip-prinsip dasar pemerintahan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik dan Pemerintahan

1. Politik

Kata politik bersal dari bahasa Yunani yaitu “polis” yang artinya adalah

negara kota, dan dari kata polis tersebut kita bisa dapatkan beberapa kata

diantaranya:

a. Polities (warga negara)

b. Politikos (kewarganegaraan)

c. Politike episteme (ilmu politik)

d. Politicia (pemerintahan negara)

Pengertian politik secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan

dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses pemerintahan,

tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Namun

banyak versi dari pengertian politik tersebut, diantaranya :

1) Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional

maupun non konstitusional.

2) Politik adalah bermacam-macam kegiatan dari suatu sistem politik (negara)

yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system Indonesia dan

melaksanakan tujuan-tujuan itu (Mirriam Budiharjo)

3) Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan/tekhnik menjalankan

kekuasaan-kekuasaan/masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan/

pembentukan dan penggunaan kekuasaan (Isjware)

4) Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan

dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan

infrastruktur politik (Sri sumantri)

5) Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan

kebaikan bersama (Aristoteles)

6) Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan

negara

7) Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan

mempertahankan kekuasaan di masyarakat

8) Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan

kebijakan publik

Pengertian politik sebenarnya bisa disimpulkan secara singkat bahwa politik

adalah siasat/cara atau taktik untuk mencapai suatu tujuan.

2. Pemerintahan

Kata pemerintahan berasal dari bahasa Latin yaitu “Gubernaculum” yang

berarti kemudi. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk

membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di

kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah

kekuasaan mereka.

Pemerintah berbeda dengan pemerintahan .Pemerintah merupakan orang atau

alat pelengkap jika dilihat dlam arti sempit, pemerintahan hanyalah lembaga

eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua

mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga,

alat kelengkapan negara yang menjalankan aktifitas untuk mencapai tujuan

negara. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif dan

yudikatif.

Pemerintah menunjukkan lebih ke arah organ, sedangkan pemerintahan

menunjukkan ke arah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau

wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka

menjalankan aktifitas.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktifitas, fungsi, tugas dan

kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktifitas yang terorganisasi yang

bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara,

rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Pemerintah juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagi

sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang

dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryanto,

1997).

Pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktifitas badan-badan publik

yang meliputi kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam usaha mencapai

tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan

badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan

sebuah negara tertentu saja memiliki bentuk dan sistem yang berbeda satu dengan

negara lainnya. ( C.F Strong)

B. Unsur-Unsur Negara

Para ahli hukum menggunakan istilah negara hukum yang berbeda-beda, para ahli

hukum Eropa kontinental (antara lain Jerman) menggunakan istilah Rechsstaat,

sedangka di negara Anglo Saxon (antara lain Inggris) menggunakan istilah The Ruler

of Law. Rechsstaat mulai populer di Eropa mulai abad XIX sedangkan The Ruler of

Law mulai populer dengan terbitnya sebuah buku Introduction to The Study of The

Law of The Constitution yang ditulis oleh A.V Dicey.

Unsur-unsur negara menurut F.J Stahl :

1. Adanya jaminan Hak Asasi Manusia,

2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan,

3. Pemerintahan berdasarkan perturan-peraturan, dan

4. Adanya peradilan administrasi

Sedangkan unsur negara menurut A.V Dicey :

1. Supremasi aturan hukum

2. Kedudukan yang sama di depan hukum

3. Terjaminnya HAM dalam UU atau UUD

Menurut Kaelan, Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara

dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Teori berjenjang yang dikembangkan oleh Nawiasky sebagai murid Hans Kelsen

yang disebut Theorie Stufenaufbau de Rechtsordnung dengan mengelompokkan 4

norma hukum yaitu :

1. Staatsfundamental Norm,

Merupakan norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut sumbernya

2. Saatsgrundgesetze, yaitu aturan-aturan dasar negara atau aturan-aturan negara

yang masih bersifat pokok

3. Formelle Gesetze, yaitu meerupakan undang-undang dalam arti formal yang sudah

ada sanksi dan pemaksa

4. Verordnungen & Autonome Satzugen, yaitu peraturan pelaksanaan peraturan-

peraturan otonomi yang bersifat delegasian.

Jenis-jenis herarki peraturan perundang-undangan, yaitu :

1) Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Mirriam Budiardjo, UUD 1945 mempunyai kedudukan yang

istimewa dibandingkan dengan Undang-Undang lainnya, hal ini dikarenakan

oleh:

a) UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan

pembentukan UU biasa

b) UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur

c) UUD ialah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan

merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu negara

d) UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan suatu negara

2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Perpu dibentuk oleh Presiden tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan

DPR, hal ini dikarenakan Perpu dibuat dalam keadaan “darurat” dalam arti

persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Adapun kriteria

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut:

a. PP tidak dapat dibentuk tanpa adanya Undang-Undang induknya

b. PP tidak dapat mencantumkan sanksi Pidana, jika UU induknya tidak

mencantumkan sanksi Pidana

c. POP tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan UU induknya

d. PP dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan

secara tegas , asal PP tersebut untuk melaksanakan Undang-Undang

e. Tidak ada PP untuk melaksanakan UUS 1945 atau TAP MPR

3) Peraturan Presiden

Adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan

pemerinthan negara sebagai atribusi dari pasal 4 ayat 1(1) UUD 1945

4) Peraturan Daerah

Adalah peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (DPRD bersama

Pemerintah Daerah) Provinsi atau Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.

Prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam Peraturan Perundang-Undangan

yaitu sebagai berikut :

1. Dasar Peraturan

Perundang-Undangan selaku peraturan Perundang-Undangan

2. Hanya peraturan

Perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan Yuridis

3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut

atau diubah oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang sederajat atau

yang lebih tinggi

4. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-

undangan lama (Lex Posteriori derogat Lex Priori)

5. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan

perundang-undangan yang bersifat umum (Lex Specialis derogat Lex Generalis)

6. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda.

C. Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan

1. Prinsip-prinsip penyelengaraan negara

Menurut pandangan Jimly Asshidiqie, terdapat 9 prinsip penyelenggaraan

negara yaitu:

1) Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Prinsip cita negara hukum dan The Ruler of Law

3) Prinsip paham kedaulatan rakyat

4) Prinsip demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan

5) Prinsip pemisahan kekuasaan dengan sistem Check and Balances

6) Prinsip sistem pemerintahan presidensial

7) Prinsip persatuan dan keragaman

8) Prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial

9) Prinsip cita masyarakat madani

2. Kedudukan, fungsi dan kewenangan lembaga-lembag negara

1) Kedudukan dan kewenangan MPR sebelum adanya perubahan UUD 1945

MPR, berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara dan sebagai pelaksana

kedaulatan rakyat sepenuhnya. Setelah perubahan UUD 1945 kedudukan MPR

adalah sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara

lainnya,seperti presiden, DPR, MK, DPD, dan BPK.

Kewenangan MPR yang diatur dalam UUD 1945, yaitu :

a) Menambah dan menetapkan UUD

b) Melantik Preiden dan Wakil Presiden

c) Memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya

d) Memilih wakil presiden yang telah diusulkan oleh presiden jika terjadi

kekosongan pada jabatan wakil presiden

e) Memilih presiden dan wakilnya apabila keduanya berhenti dalam masa

jabatanya

2) Kedudukan, fungsi dan kewenangan DPR

DPR berkedudukan sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang. Dan

memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran ,dan fungsi pengawasan

a) Fungsi legislasi, mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif

yang menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang

b) Fungsi anggaran, mempertegas kedudukan DPR untuk membahas RAPBN

dan menetapkan APBN

c) Fungsi pengawasan, yaitu fungsi DPR dalam melakukan pengawasan

terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh

Presiden

Kewenangan DPR yaitu:

a) Membentuk Undang-Undang

b) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan oleh DPD

c) Menetapkan APBN bersama Presiden

d) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial bersama

Presiden

3) Kedudukan, fungsi dan kewenangan DPD

Fungsi DPD terbatas yaitu dibidang Legislasi, anggaran, pengawasan, dan

pertimbangan.

Adapun kewenangan DPD sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945, yaitu

sebagai berikut :

a) Dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah

b) Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah

c) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan

Pemeriksa Keuangan

4) Kedudukan dan kewenangan presiden

Kedudukan presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan,

atau lembaga eksekutif mempunyai kekuasaan menetapkan peraturan

pemerintah .

Kewenangan Presiden menurut UUD 1945 :

a) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

b) Mengaitkan rancangan Undang-undang ke DPR

c) Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya

d) Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AU dan AL

e) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

5) Kedudukan dan kewenangan lembaga Yudikatif

a) Mahkamah Agung (MA) adalah pengadilan negara tertinggi dari semua

lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya harus bebas

terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pengaruh-pengaruh lainnya.

(1) Kedudukannya yaitu sebagi pelaku kekuasaan Kehakiman

(2) Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat

kasasi menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-

undang terhadap undang-undang.

b) Mahkamah Konstitusi (MK)

Memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, untuk :

(1) Menguji Undang-undang terhadap UUD

(2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD

(3) Memutuskan pembubaran partai politik

(4) Memutus perselisihan hasil pemilu

6) Kedudukan dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangnan (BPK)

a) BPK berkedudukan sebagai lembaga negara yang berfungsi memeriksa

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang bebas dan mandiri

b) BPK berfungsi melakukan pengawasan

c) Adapun wewenang BPK menurut UUD yaitu sebagai berikut :

(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara

(2) Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD,

dan DPRD sesuai dengan kewenangannya

3. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah-daerah

otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asas penyelenggaraan pemerintah daerah :

a. Asas otonomi daerah (desentralisasi)

Adalah adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dalam sistem negara kesatuan RI.

b. Asas tugas pembantuan

Dalam bahasa hukum Belanda kata “recht” (hukum)dibagi menjadi dua

yaitu :

1) Hukum objektif (objejtive recht) adalah peraturan hukumnya karena

hukum tersebut berlaku umum, bukan terhadap seseorang tertentu atau

subjek tertentu

2) Hukum subjektif (subjectiev recht) adalah peraturan umum yang

hubungkan dengan seseorang tertentu sehingga menjadi hak dan

kewajiban.

Hak dan kewajiban warga negara yang dimuat dalam UUD 1945 yaitu sebagai

berikut :

1) Hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

pada pasal 27 ayat 1, semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya.

2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

pada pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul

pada pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4) Hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadat

pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

dan kepercayaannya itu.

5) Hak ikut serta dalam pembelaan negara dan pertahanan dan keamanan

pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut

serta dalam upaya pembelaan negara.

6) Hak mendapat pengajaran

Pada pasal 31 ayat1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran

7) Hak dipelihara oleh negara

Pada pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara

oleh negara.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas yaitu

sebagai berikut :

1. Politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut

proses pemerintahan, tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan

tujuannya. Sedangkan pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan

untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan Undang-Undang)

di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayanh yang berada dibawah

kekuasaan mereka.

2. Unsur-unsur negara yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan,

pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, adanya peradilan administrasi,

supremasi aturan hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, dan terjaminnya

HAM dalam UU atau UUD.

3. Ada beberapa prinsip penyelenggaraan negara, yaitu prinsip Ketuhanan Yang

Maha Esa, cita negara hukum, paham kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi

langsung dan demokrasi perwakilan, ada pemisahan kekuasaan dengan Check and

Balances, sistem pemerintahan presidensial, prinsip persatuan dan keragaman,

prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial, serta prinsip cita

masyarakat madani.

B. Saran

Adapun saran- saran mengenai pembahasan ini, yaitu :

1. Agar pemerintah lebih menegakkan hukum demi terciptanya pemerintahan yang

jujur, adil, dan bersih, serta terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Agar lembaga- lembaga negara bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai fungsi

dan tugasnya masing-masing demi kemajuan bangsa dan negara

3. Agar hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia lebih diperhatikan demi

terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera.

KARYA ILMIAH

KONSEP DASAR POLITIK DAN PEMERINTAHAN

OLEH :

NAMA : ARSAN

NIM : 824 759 673

MATA KULIAH : KONSEP DASAR IPS

(TUGAS III)

UPBJJ-UNIVERSITAS TERBUKA KENDARI

POKJAR DURUKA

2014.1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas

limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya

ilmiah yang berjudul “KONSEP DASAR POLITIK DAN PEMERINTAHAN”. Meskipun

banyak hambatan yang dialami dalam proses pengerjaannya, tapi penulis berhasil

menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya.

Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu proses penyusunan karya ilmiah ini, sehingga dapat terselesaikan dengan

baik.

Penulis sadar karya ilmiah ini sepenuhnya belum sempurnah. Akan tetapi, dibalik

kekurangan itu terdapat sekelumit kelebihan yang dapat dimanfaatkan serta menambah

wawasan. Olehnya itu demi kesempurnaan karya ilmiah ini penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran yang sifanya membangun sehingga dapat menambah wawasan bagi penulis

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Terima kasih

P e n u l i s

A R S A N

Daftar Pustaka

A.V Dicey. Unsur-unsur Negara.

Abdul Hamid Saleh Attamini.(1992). Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia. Jakarta : BP-7 Pusat.

Aristoteles. Pengertian Politik.

Asshidiqie, Jimly.(2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI .

C.F Strong. Pengertian Pemerintahan.

Didi Nazmi Yunan. (1992). Konsep Negara Hukum. Bandung: Angkasa Raya.

F.J Stahl. Unsur- Unsur Negara.

Haryanto. Pengertian Pemerintah.

Isjware. Pengertian Politik.

Kaelan. Pengertian Konvensi.

Manan, Bagir. (1996). Kedaulatan Rakyat, HAM, dan Negara Hukum. Jakarta: Gaya Media Pratama .

Mirriam Budiardjo. (1977). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Nawiasky. Theorie Stufenaufbau de Rechtsordnung .

Soemantri,Sri. (1984). “Konstitusa Serta Artinya Untuk Negara” dalam Padmo Wahjo (1984). Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Ghalla Indonesia.

Perundang- Undangan :

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

UU RI No. 10 Tahun 2004 Tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

Daftar Isi

Kata Pengantar .................................................................................................................. i

Daftar Isi ................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................................. 4

C. Tujuan ............................................................................................................... 4

BAB II PEMBAHASAN

A. Politik Dan Pemerintahan .................................................................................. 5

B. Unsur- Unsur Negara ......................................................................................... 8

C. Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan ................................................................. 11

1. Prinsi-prinsip penyelenggaraan negara ......................................................... 11

2. Kedudukan, fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara ................... 11

3. Konsep otonomi daerah ............................................................................... 14

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................................ 17

B. Saran ................................................................................................................. 18

Daftar Pustaka ................................................................................................................. 19