1Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan – Tahun 2013

SBM & SBK TA 2014 (PMK NOMOR 71 DAN 72/PMK.02/2013)

2

Pokok Bahasan

I. Latar Belakang

II. Pengaturan SBM

III. Cakupan Pengaturan

IV. Lampiran PMK SBM

V. Lampiran PMK SBM

VI. SBK

Lampiran: PMK NOMOR 91/PMK.02/2013

1. Standar Biaya (SB) merupakan salah satu instrumen penting utk menjamin keberhasilan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).

2. Standar Biaya yg ditetapkan dlm PMK bukan sbg alat utk menambah penghasilan melainkan sbg alat penggunaan input biaya secara lebih efisien dlm penyusunan RKA-K/L.

2. Penerapan Standar Biaya dlm pelaksanaan anggaran selama ini masih dijumpai beberapa permasalahan, antara lain berupa inefisiensi perjadin krn:

- tidak tepat tempat, - tidak tepat jumlah, - tidak tepat topik dengan tusi, - tidak tepat pertanggungjawaban (moral hazard)

3. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan K/L diharapkan dapat menerapkan

ketentuan Standar Biaya dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Keuangan Negara.

I. Latar Belakang…..(1)

4

BENTUK PENGATURAN SB

Beschikking Regelling

• Bersifat tahunan • Penetapan satuan2 biaya

baik SBM maupun SBK termasuk struktur biaya

• Bersifat jangka panjang • Pengaturan penerapan

standar biaya

1. Panduan penerapan SBM2. Panduan penerapan SBK, 3. Panduan penerapan Standar

Struktur Biaya & Indeksasi)

1. PMK & Surat Menkeu ttg SBM 2. PMK SBK 3. PMK/Surat Menkeu ttg Standar

Struktur Biaya & Indeksasi

I. Latar Belakang ….(2)

II. Pengaturan SBM ..(1) (PMK No. 71/PMK.02/2013)

1. Pemberlakuan berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga

2. Penetapan Melalui PMK / persetujuan Menkeu

3.

4.

5.

6.

Kriteria SBM dgn persetujuan Menkeu

Penggunaan

Tanggung jawab penggunaan

Pengawasan

Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu dan/atau adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan /atau penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

K/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-K/L

Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA

Pengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh aparat pengawas fungsional K/L

Definisi Standar Biaya Masukan

Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.

II. Pengaturan SBM ..(2) (PMK No. 71/PMK.02/2013)

Dalam penerapan SBM, K/L harus melakukan langkah-langkah efisiensi sbb : Pembatasan & pengendalian biaya perjadin Pembatasan & pengendalian biaya rapat diluar kantor Penerapan sewa kendaraan operasional sbg salah satu alternatif penyediaan

kendaraan operasional Pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan

Keikutsertaan pejabat/pegawai dlm tim pelaksanaan kegiatan/sekretariat tidak dibatasi, namun pemberian honorarium diatur dgn ketentuan sbb: Pejabat negara/pjb.es I/II tiap bulan hanya diperkenankan menerima

honorarium tim yg bersumber dari DIPA KL ybs maksimal 2 tim pelaksanan keg

Pejabat es III/IV, dan pejabat fungsional tiap bulan hanya diperkenankan menerima honorarium tim yg bersumber dari DIPA KL ybs maksimal 3 tim pelaksanaan kegiatan

Penggunaan SB lain yg menambah penghasilan dan fasilitas bagi Pejabat Negara, PNS dan Non PNS harus dgn persetujuan Menkeu

Penghapusan format SPTJM dalam pertanggungjawaban penggunaan SB lain diluar PMK SBM

PMK SBM TA 2014

PMK SBM

Lampiran I

32 Item

Lampiran II

28 Item

Keputusan Menteri/Pimpinan

Lembaga stlh mendapat

Persetujuan Menkeu

7

SBM Lainnya

PMK SBM TA 2014 terdiri dari 3 pasal & 2 lampiran

III. Cakupan

Pengganti harga pasar batas tertinggi perencanaan & pelaksanaanCakupan 32 item satuan biaya, meliputi: Honorarium Uang Makan & Lembur Uang Harian Perjalanan Dinas DN & LN Biaya Penginapan Perjalanan Dinas DN

A. Penambahan item SBM1. Honoraium Panitia

Pengadaan Barang Jasa (Pengguna Anggaran)

2. Uang Harian Diklat3. Uang harian perjadin dlm

kota >8 jam4. Pengepakan (perjadin

pindah)B. Penyempurnaan1. Susunan uang harian2. Batasan minimal honor PBJ3. Pembatasan Honor Tim

Pelaksana Kegiatan4. Honor Kelebihan jam Peneliti5. Pengelola keuangan yg

mengelola >1 DIPA6. Honorarium tim yg ditetapkan

oleh Gubernur

C. Penyesuaian besaran1.Honor Pembantu Peneliti2.Honorarium satpam dst….3.Biaya Penginapan Perjadin DN

D. PenghapusanHonor kelebihan jam Penelitian

IV. Lampiran PMK I SBM

Referensi harga pasar batas tertinggi perencanaan & estimasi

pelaksanaanCakupan 28 item satuan biaya, meliputi: Barang/jasa Pemeliharaan Perjalanan

B. Penyempurnaan Penjelasan LampiranSatuan biaya transport dalam kota Pengadaan bahan makanan TNI

PolriKonsumsi tahanan KPK

C. Penyesuaian besaran Pengadaan kendaraan (spesifikasi

untuk es. I & II) Pemeliharaan sarana kantor Konsumsi rapat Pengadaan Bama dstD. Penghapusan

Toga Hakim & mahasiswa

A. Penambahan item SBM1. Kendaraan operasional

Mikro Bus

V. Lampiran II PMK SBM (1)

1 Makan 11 Sewa Kendaraan Roda 6 (Besar)

2 Snack 12 Pakaian Kerja Dokter

3 Kend. Operasional Pejabat Es. II 13 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat

4 Kendaraan Operasional 14 Pakaian Seragam Mahasiswa

5 Kendaraan Operasional Pick Up 15 Pakaian Kerja Supir/Pesuruh

6 Kendaraan Operasional Lapangan 16 Pakaian Kerja Satpam

7 Kendaraan Operasional Roda 2 17 Sewa Gedung

8 Kendaraan Lapangan Trail 18 Pemeliharaan Gedung

9 Sewa Kendaraan Roda 4 19 Honor satpam, pramubakti, supir

10 Konsumsi tahanan 20 Keperluan sehari-hari perkantoran

11 Sewa Kendaraan Roda 6 (sedang)

V. Lampiran II PMK SBM (2)

No Prov Kabupaten Ibukota Toleransi

1 NAD Simeuleu Sinabang 134 % dari Satuan biaya prov. NAD

2 Sumut

Nias Gunung sitoli 118%

dari Satuan biaya prov. SumutNias Barat Lahomi 124%

Nias Utara Lotu 125%

Nias Selatan Teluk Dalam 130%

3 Sumbar Kep. Mentawai Tuapejat 135% dari Satuan biaya prov. Sumbar

4 Sulut

Kep.Sangihe Tahuna 140%

dari Satuan biaya prov. Sulawesi UtaraKep. Siau Tagolandang Biaro Ondong Siau 141%

Kep. Talaud Melonguane 147%

5 Papua

Tolikara Karubaga 203%

dari Satuan biaya prov. Papua

Peg. Bintang Oksibil 225%

Nduga Kenyam 231%

Puncak Jaya Kotamulia 251%

Intan jaya Sugapa 264%

Puncak Ilaga 269%

6 Papua Barat Maybrat Kumurkek 156% dari Satuan biaya prov. Papua Barat

V. Lampiran PMK SBM (3)

Penyusunan SBK dilakukan pada Level output / sub output

Jenis SBK terdiri dari Indeks Biaya Keluaran & Total Biaya Keluaran

K/L wajib menggunakan SBK dalam penyusunan RKA-K/L

Kemenkeu dan K/L secara bersama-sama atau sendiri melaksanakan monev

penerapan SBK sesuai kewenangannya dengan difokuskan pada:

a. Realisasi anggaran,

b. Tahapan/komponen

Khusus usulan SBK dari satker BLU disampaikan oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga kepada Ditjen Perbendaharaan untuk di lakukan penelaahan, dan

selanjutnya disampaikan kepada Ditjen Anggaran sebagai bagian dari usulan SBK

yg akan ditetapkan oleh Menkeu

VI. Hal-hal penting dalam SBK

Terima Kasih

“without good cost accounting informationagencies will have difficulty in implementing

performance-based budgeting (PBB)”

(GAO report (2001 and 2002) on FFMIA

(the Federal Financial Management Improvement Act, 1996) implementation )

Lampiran:

PMK NOMOR 91/PMK.02/2013TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 37/PMK.02/2012 TENTANG STANDAR BIAYA

TAHUN ANGGARAN 2013

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (5) PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAK/L telah ditetapkan PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 31/PMK.02/2013;

Sebagai tindak lanjut usulan Kementerian Luar Negeri untuk

melakukan penyesuaian terhadap besaran satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri (one way) serta dalam rangka kebijakan penghematan anggaran untuk pembatasan honorarium dan perjalanan dinas.

I. Latar Belakang

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yg diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yg dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaannya berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

II. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim Pelaksana Kegiatan dapat dibentuk sepanjang memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut:

Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur; Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I

lainnya; Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam

kerja; Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri

disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Catatan:Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, K/L melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

III. Ketentuan Pembentukan Pelaksana Kegiatan

Ketentuan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan diatur sbb:

Untuk K/L yang telah menerima tunjangan kinerja: Keikutsertaan pejabat negara/pegawai negeri/non pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut: Pejabat Negara/Pejabat Eselon I/II setiap bulannya hanya diperkenankan

menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.

Pejabat Eselon III/IV,dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.

Untuk K/L yg belum menerima tunjangan kinerja:Agar dalam pembentukan tim pelaksana kegiatan mempedomani kriteria pembentukan tim.

IV. Kebijakan Pembatasan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Ketentuan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sbb: Honorarium diberikan kpd pegawai negeri/non pegawai negeri

yg diberi tugas utk melaksanakan kegiatan administratif yg berfungsi utk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat hanya dpt dibentuk utk menunjang tim pelaksana kegiatan yg ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. Keikutsertaan pegawai negeri/non pegawai negeri dlm sekretariat tim

pelaksana kegiatan tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut: Pejabat Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima

honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan yg bersumber dari DIPA K/L ybs paling banyak untuk 2 (dua) sekretariat tim pelaksana kegiatan;

Pejabat Eselon III/IV, dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan yg bersumber dari DIPAK/L ybs paling banyak untuk 3 (tiga) sekretariat tim pelaksana kegiatan.

V. Kebijakan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal II).

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2013.

VI. Pemberlakuan