12
Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Maret 2014

Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program PPSP dan kebijakan pembangunan sanitasi indonesia, menjelaskan mengenai perkembangan pelaksanaan program PPSP, hasil-hasil yang telah dicapai, dan rencana kerja pada periode berikutnya. Disajikan oleh Direktur Perumahan dan Permukiman, BAPPENAS

Citation preview

Page 1: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas

Maret 2014

Page 2: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Kebijakan sanitasi pada RPJMN 2015-2019

• Universal access. Akses untuk setiap warga negara

– 85%: Standar pelayanan minimum

– 15%: Fasilitas dasar/life-line

• Fase perencanaan menuju fase implementasi

– SSK (446 kab/kota); MPS (337 kab/kota)

Page 3: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Kebutuhan Investasi hingga 2019

Air Limbah Persampahan Drainase

Nasional

APBN

APBD (Kab/Kota dan Provinsi)

Pengguna/Komunitas

2%

14%

3%

81%

Onsite System CBS

Medium Decentalized CentralizedKebutuhan investasi 2015-2019 Rp 307 Trilyun

Porsi pemerintah pusat: Rp149 T (48,5%)

Porsi investasi air limbah: Rp240 T (81% )

Page 4: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Ilustrasi: Kebutuhan peningkatan akses air limbah

Diperlukan penambahan akses untuk 120 juta jiwa

Page 5: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Illustrasi: Penambahan 50% layanan persampahan di perkotaan

Page 6: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Posisi dan peran Fasilitator

Advokator

Katalis

Netral

Memberdayakan

• Mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan

• Menjaga kualitas dokumen sesuai standar

• Mendorong pemutakhiran/pelaporan pembangunan sanitasi ke dalam Nawasis

Page 7: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Proses: Penyelesaian Dokumen di Kab/Kota

Tingkat penyelesaian dokumen cenderung rendah untuk dokumen MPS (NAWASIS)

Page 8: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Kualitas: Penilaian Kualitas Dokumen oleh Provinsi

Nilai dokumen SSK tergolong rendah dibanding nilai BPS dan MPS (NAWASIS)

Page 9: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Penjaminan Kualitas

• Fokus pada substansi bukan sekadar memantau kemajuan/progres penyusunan dokumen

• Mendorong investasi daerah yang lebih berani pembangunan infrastruktur berskala kawasan atau kota

• Memberi perhatian pada Readiness Criteria untuk pembangunan infrastruktur menengah dan besar

Page 10: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

• Salah satu instrumen dalam penyusunan kebijakan sanitasi

• Sarana “marketing” ke pihak ketiga

• Monev pembangunan sanitasi

Komitmen kabupaten/daerah untuk memanfaatkan Nawasis perlu ditingkatkan perhatian khusus pada Modul Investasi

“Pemutakhiran data di Nawasis masih rendah Dari 173 kab/kota yang melaksanakan implementasi, hanya 45 kab/kota saja yang mengisi Modul Investasi.”

Pelaporan: Manfaat Nawasis

Page 11: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Kualitas Fasilitator: Penilaian Kinerja fasilitator provinsi dan kab/kota 2013 (kapasitas dan output)

• Jumlah fasilitator: 300

• Nilai Rata-rata: 2,98

• Nilai Terendah: 0,5

• Nilai Tertinggi: 2,98

Quality Assessment oleh PPLP

Page 12: Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

Selesai