Persyaratan impor benih

PERSYARATAN KARANTINA

UNTUK PEMASUKAN/IMPOR BENIH

TUMBUHAN

Wahono Diphayana

Dasar Hukum

• Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992

tentang Karantina Hewan, Ikan dan

Tumbuhan.

• Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun

2002 tentang Karantina Tumbuhan.

Dasar Hukum

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 49 tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis

Pendapatan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku

Pada Departemen Pertanian.

• Berbagai Peraturan Menteri Pertanian

• Berbagai Peraturan Lainnya

Persyaratan Umum Impor Benih

Tumbuhan Ke Dalam Wilayah RI

1. Dilengkapi Surat

Kesehatan

Tumbuhan

(phytosanitary

certificate) dari

negara asal dan

negara transit.



2. Disertai Surat Izin

Pemasukan (SIP),

dari Menteri

Pertanian atau

pejabat yang

ditunjuknya (dalam

hal ini Direktur

Jenderal terkait).



3. Melalui tempat-

tempat

pemasukan dan

pengeluaran

yang telah

ditetapkan.



4. Dilaporkan dan

diserahkan kepada

petugas karantina

tumbuhan di tempat-

tempat pemasukan

dan pengeluaran

untuk keperluan

tindakan karantina



5. Dalam hal tertentu

Menteri Pertanian

dapat menetapkan

kewajiban tambahan

Persyaratan Tambahan

1. Persyaratan tambahan dikenakan apabila

dalam suatu keadaan yang ditetapkan berdasarkan

Analisis Risiko OPT (AROPT) atau Pest Risk

Analysis (PRA), benih tumbuhan yang diimpor dinilai

memiliki potensi yang besar untuk mengakibatkan

terjadinya penyebaran OPT.


AROPT terhadap pemasukan media pembawa ke dalam

wilayah RI dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian cq.

Pusat Karantina Tumbuhan. Berdasarkan hasil AROPT

ditentukan manajemen risiko untuk mencegah masuknya

OPT dan atau OPT Penting (OPTP) ke dalam wilayah

negara RI.


2. Persyaratan

tambahan terdiri

dari persyaratan

teknis atau

persyaratan

kelengkapan

dokumen.


3. Untuk memastikan benih tumbuhan yang akan

dimasukkan ke dalam wilayah negara RI bebas dari

OPTK dapat dilakukan verifikasi di negara asal.

Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Badan Karantina

Pertanian cq. Pusat Karantina Tumbuhan dan dapat

melibatkan para ahli dan atau instansi terkait. Verifikasi

adalah kegiatan untuk memastikan kebenaran

keterangan status keberadaan OPTK dan atau OPTP

serta pelaksanaan manajemen risiko OPTK.


4. Persyaratan teknis, meliputi antara lain

persyaratan sebagai berikut :

a. Benih tumbuhan harus berasal dari area

produksi di negara asal yang bebas dari

investasi OPT tertentu, yang dinyatakan

dalam kolom keterangan tambahan

(additional declaration) pada Surat

Kesehatan Tumbuhan yang menyertai

kiriman


b. Benih tumbuhan yang berasal dari area

produksi di negara asal yang tidak bebas dari

investasi OPTK harus diberi perlakuan

tertentu di negara asal sebelum dikirim atau

dimasukkan ke dalam wilayah negara RI,

yang dinyatakan dalam kolom perlakuan

(treatment) pada Surat Kesehatan Tumbuhan

yang menyertai kiriman.


c. Benih tumbuhan

harus dikenakan

tindakan

karantina

tumbuhan di

negara ke tiga,

yang dinyatakan

dengan Surat

Kesehatan

Tumbuhan untuk

re-ekspor


d. Benih tumbuhan

harus dikemas

dengan

menggunakan

jenis kemasan

tertentu, yang

dinyatakan

antara lain

dengan

marka/label.


e. Benih tumbuhan harus dikenakan

pengemasan ulang di negara ke tiga, yang

dinyatakan dengan Surat Kesehatan

Tumbuhan untuk re-ekspor.


g. Benih tumbuhan dilarang turun dari alat angkut di

negara tertentu apabila alat angkut yang

membawanya transit di negara tersebut, yang

dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan

(additional declaration) pada Surat Kesehatan

Tumbuhan yang menyertai kiriman.


5. Persyaratan kelengkapan dokumen, antara lain berupa dokumen

sebagai berikut :

– Surat Ijin Pemasukan Benih Tumbuhan dari Menteri Pertanian.

– Sertifikat Perlakuan yang menyertai Surat Kesehatan Tumbuhan

dari negara asal.

– Surat keterangan negara asal (certificate of origin).

– Rencana Kedatangan Alat Angkut.

– Daftar Muatan Kapal (Inward Manifest).

– Cargo manifest.

– Bill of Lading (B/L).

– Airway Bill (AWB).

– Packing List.

– Passenger Declaration.

Tempat Pemasukan Benih Tumbuhan

Impor benih tumbuhan hanya diizinkan melalui

tempat-tempat pemasukan sesuai dengan

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor :

44/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011

Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Pemasukan Benih dan/atau Bibit

Tanaman Hutan

1. Yang dimaksud benih tanaman hutan dalam ketentuan

ini adalah bahan tanaman yang berupa bagian generatif

(biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain

berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman yang

digunakan untuk memperbanyak dan/atau

mengembangbiakan tanaman.


Tanaman Hutan

Sedangkan bibit tanaman hutan adalah

tumbuhan muda hasil perbanyakan dan/atau

pengembangbiakan secara generatif (biji)

maupun vegetatif.


Tanaman Hutan

2. Pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada

Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan

Sosial (Dirjen RLPS), Kementerian Kehutanan, dalam hal

izin pemasukan untuk pembangunan hutan serta

rehabilitasi hutan dan lahan; dan


Tanaman Hutan

– Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,

Kementerian Kehutanan, dalam hal izin pemasukan

untuk penelitian dan pengembangan hutan introduksi,

dan pemberian souvenir kenegaraan;

dengan mencantumkan tujuan, jenis, kuantitas,

kualitas dan negara asal.

Ketentuan CITES (Convention on

International Trade in Endangered

Species of Wild Flora and Fauna)

CITES merupakan perjanjian internasional yang

mengatur perdagangan spesies langka, baik

flora maupun fauna.

Untuk pemasukan jenis tumbuhan liar dan

langka dan masuk dalam daftar CITES

diharuskan mempunyai izin impor dari Direktorat

Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi

Alam, Kementerian Kehutanan.

Terima Kasih

Business

Persyaratan impor benih