Keuangan negara

KONTRAK PERKULIAHAN

HUKUM KEUANGAN NEGARA

Oleh : Henny Juliani

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS DIPONEGORO

2008

1

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)

JUDUL MATA KULIAH : Hukum Keuangan Negara

KODE MATA KULIAH/SKS : WB 6.2044/2 SKS

DESKRIPSI SINGKAT : Mata kuliah Hukum Keuangan Negara memberikan penjelasan mengenai arti pentingnya tugas negara dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, landasan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah, dan pengelolaan keuangan negara/daerah

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM : Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan negara, landasan hukum pengelolaan keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan keuangan negara, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

No TIK Pokok Bahasan Sub Pokok BahasanEstimasi Waktu,

Sumber Kepustakaan

1. Mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal mengenai tinjauan umum keuangan negara

Tinjauan umum keuangan negara

1. Tugas-tugas negara:- fungsi reguler- fungsi agent of

development2. Pengertian keuangan negara:

- Definisi keuangan negara- Unsur-unsur keuangan

negara3. Landasan hukum pengelolaan

keuangan negara- Landasan konstitusional- Landasan operasional

200 menit

1. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis

2. S. F. Marbun dan Moh. Mahfud,. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara

3. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara RI

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2


Sumber Kepustakaan

2. Mahasiswa dapat menjelaskan asas- asas umum pengelolaan keuangan negara

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara

1. Asas-asas pokok tentang susunan anggaran

2. Asas-asas tambahan3. Asas-asas umum

penyelenggaraan negara menurut :- UU No. 28 Tahun 1999; - Asas-asas dalam Pasal 3

Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003

- Asas-asas yang terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005

100 menit

1 M. Subagio, Hukum Keuangan Negara RI

2. Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN


5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3


Sumber Kepustakaan

3. Mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal mengenai anggaran negara,

Anggaran negara 1. Tiga sudut tinjauan anggaran negara

2. Hubungan keuangan negara dengan anggaran negara

3. Pengertian anggaran negara4. Fungsi-fungsi anggaran5. Asas-asas dalam prosedur

anggaran6. Materi/isi anggaran negara7. Perkembangan sistematika

anggaran- traditional budget- performance budget- planning, programming,

budgeting system

200 menit

1 Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis

2. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis.

3. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara RI

4. Soetrisno PH, Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara

5. M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik

6. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah

7. W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara


4


Sumber Kepustakaan

4. Mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal mengenai anggaran daerah

Anggaran daerah 1. Sumber-sumber penerimaan daerah:- PAD- Dana perimbangan- Pinjaman daerah- Lain-lain penerimaan

daerah2. Pengeluaran daerah3. Utang-utang daerah4. Pengelolaan keuangan daerah

200 menit



3. Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi

4. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara RI.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5


Sumber Kepustakaan

5 Mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal mengenai siklus anggaran

Siklus anggaran 1. Pengertian siklus anggaran2. Tahap-tahap siklus anggaran3. Siklus anggaran negara4. Siklus anggaran daerah

100 menit

1. Haryono Sumosudirdjo, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia

2. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis





7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

6


Sumber Kepustakaan

6 Mahasiswa dapat menjelaskan tahap penyusunan dan penetapan anggaran

Penyusunan dan penetapan anggaran

1. APBN2. APBD

200 menit








8. Peraturan pelaksana lainnya

7


Sumber Kepustakaan

7 Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan anggaran

Pelaksanaan anggaran 1. APBN2. APBD

200 menit








8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


8


Sumber Kepustakaan

8 Mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal mengenai pengawasan keuangan negara

Pengawasan keuangan negara

1. Pengawasan oleh BPK2. Pengawasan oleh intern

pemerintah3. Pengawasan pelaksanaan

anggaran

100 menit


2. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis





6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

7. Keppres Nomor 31 Tahun 1983 jo. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 jo. Perpres Nomor 64 Tahun 2005 tentang BPKP

8. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksaan APBN jo. Keppres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksaan APBN


9


Sumber Kepustakaan

9 Mahasiswa dapat menjelaskan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

1. APBN2. APBD

100 menit








8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

10 Peraturan pelaksana lainnya10 Mahasiswa dapat

mendiskusikan materi hukum keuangan negara terkini

Diskusi Kelas 1. Keuangan negara2. APBN3. APBD

100 menit

KONTRAK PERKULIAHAN




2008

1

KONTRAK PERKULIAHAN(PEDOMAN PERKULIAHAN MAHASISWA)

Judul Mata Kuliah : Hukum Keuangan Negara

Kode Mata Kuliah/SKS : WB 6.2044/2 SKS

Dosen Pengampu : Henny Juliani, S.H. M.H.

Dwi Purnomo S.H. M.Hum

Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H. M.H.

Semester : Gasal/genap

Hari/Tanggal Pertemuan :

Tempat Pertemuan :

A. Manfaat Kuliah

Negara mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat, oleh karena itu negara, dalam hal ini dipresentasikan sebagai pemerintah, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang disebut keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. sangat luas sehingga dapat dikelompokkan ke dalam sub bidang sebagai berikut:

1. pengelolaan fiskal,

2. pengelolaan moneter,

3. pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,

4. pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang diwujudkan dalam bentuk APBN dan APBD.

Pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk APBN dan APBD diatur dalam landasan hukum pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara itu dalam pengelolaan keuangan daerah juga berlandaskan Undang-

2

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Mata kuliah Hukum Keuangan Negara ini berbertujuan untuk memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang pengelolaan keuangan negara dari tahap penyusunan dan penetapan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pengawasan keuangan negara,sampai dengan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

B. Deskripsi Kuliah

Mata kuliah Hukum Keuangan Negara memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Arti pentingnya tugas-tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas- tugas negara tersebut, pemerintah mempunyai hak-hak negara dan kewajiban-kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Di samping itu juga mengenai asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Bidang pengelolaan keuangan negara yang sangat luas sehingga dapat dikelompokkan ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam bentuk APBN dan APBD sebagai sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

3. Kewenangan daerah di era otonomi daerah, diatur dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 serta perangkat perundangannya. Otonomi daerah tersebut memberikan makna yang lebih mendalam dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan arah dan tujuan kebijaksanaan fiskal, khususnya penekanan pada desentralisasi fiskal yang dikelola daerah.

4. Landasan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah, khususnya yang berkaitan dengan siklus anggaran, yaitu suatu siklus yang memberikan gambaran tentang tahap penyusunan dan penetapan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pengawasan keuangan negara dan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004.

C. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan negara, landasan hukum pengelolaan keuangan negara, perbuatan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, pengawasan keuangan negara, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

3

D. Strategi Perkuliahan

Perkuliahan lebih banyak memakai metode ceramah yang diselingi dengan tanya jawab, penugasan dan diskusi. Mahasiswa juga diwajibkan untuk membawa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 17 Tahun 2003, Undang-undang No. 1 Tahun 2004, Undang-undang No. 32 Tahun 2004, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004

E. Materi Kuliah

Buku atau bahan bacaan yang digunakan antara lain:






6. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis.


8. S. F. Marbun dan Moh. Mahfud,. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.

9. Soetrisno PH, Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara




13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

4


18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

25. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksaan APBN jo. Keppres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksaan APBN

26. Keppres Nomor 31 Tahun 1983 jo. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 jo. Perpres Nomor 64 Tahun 2005 tentang BPKP

27. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo Perpres Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

F. Tugas

Dalam perkuliahan Hukum Keuangan Negara, mahasiswa mendapat tugas untuk:

1. Membaca dan mempelajari Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 17 Tahun 2003, Undang-undang No. 1 Tahun 2004, Undang-undang No. 32 Tahun 2004, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004

2. Membuat makalah dan mendiskusikan makalah yang dibuat,

3. Membuat kliping dan memberi komentar terhadap suatu kasus aktual

4. Membuat resume perkuliahan

5. UTS dan UAS terjadwal. Evaluasi berbentuk tertulis atau lisan tergantung jumlah mahasiswa.

5

G. Kriteria Penilaian

Penilaian dilakukan Dosen dengan menggunakan kriteria yang berpedoman pada Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNDIP tentang PERAK. Nilai akhir mahasiswa merupakan kumulatif UTS, UAS, tugas, dan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Oleh karena itu kriteria penilaian dalam kuliah Hukum Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

A : 4AB : 3,5B : 3B/C : 2,5C : 2C/D : 1,5D : 1E : 0

Komponen yang dinilai pada akhir kuliah adalah:

Evaluasi tengah semester Bobot 40%Evaluasi akhir semester Bobot 40%Kehadiran Bobot 10%Tugas atau responsi Bobot 10%

H. Jadwal Perkuliahan

MINGGUKE

POKOK BAHASANSUB POKOK BAHASAN

SUMBER KEPUSTAKAAN

1, 2 Tinjauan umum keuangan negara

1. Tugas-tugas negara2. Pengertian keuangan negara3. Landasan hukum pengelolaan keuangan negara

5, 6, 8, 12, 14

6

MINGGUKE


SUMBER KEPUSTAKAAN

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara

1. Asas-asas pokok tentang susunan anggaran2. Asas-asas tambahan3. Asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 1999; Asas-asas dalam Pasasl 3 Ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 dan asas-asas yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

6, 11, 13, 14, 243

Tugas : Membuat kliping opini pakar mengenai keuangan negara dan memberi komentar atas kliping yang dibuat

4, 5 Anggaran negara

1. Tiga sudut tinjauan anggaran negara2. Hubungan keuangan negara dengan anggaran negara3. Pengertian anggaran negara4. Fungsi-fungsi anggaran5. Asas-asas dalam prosedur anggaran6. Materi/isi anggaran negara7. Perkembangan sistematika anggaran

1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Anggaran daerah

1. Sumber-sumber penerimaan daerah2. Pengeluaran daerah3. Utang-utang daerah4. Pengelolaan keuangan daerah

3, 4, 7, 18, 19, 24, 286, 7

Tugas: Membuat Resume perkuliahan yang telah terlaksana

Ujian Tengah Semester

8 Siklus anggaran

1. Pengertian siklus anggaran2. Tahap-tahap siklus anggaran3. Siklus anggaran negara4. Siklus anggaran daerah

1, 2, 3, 4, 6, 10, 14

7

MINGGUKE


SUMBER KEPUSTAKAAN

9 Penyusunan dan penetapan anggaran

1. APBN2. APBD

1, 2, 3, 4, 6, 10, 14

10, 11 Pelaksanaan anggaran

APBNAPBD

1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 27

XII, Pengawasan keuangan negara

1. Pengawasan oleh BPK2. Pengawasan oleh intern pemerintah3. Pengawasan pelaksanaan anggaran

1, 5, 6, 12, 14, 20, 25, 26

XIII Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

1. APBN2. APBD

1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 16, 20

XIV Diskusi Kelas

UJIAN AKHIR SEMESTER

SATUAN ACARA PERKULIAHAN




2008

1

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

JUDUL MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA


WAKTU PERTEMUAN : 2 × 50 MENIT

PERTEMUAN KE : 1 (SATU)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan umum keuangan

negara2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan dan membandingkan tugas-tugas negara

B. POKOK BAHASAN : Tinjauan Umum Keuangan Negara

C. SUB POKOK BAHASAN : Tugas-tugas negara:- Fungsi reguler- Fungsi agent of development

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJARTahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa Media

Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat perkembangan tugas negara2. Menjelaskan manfaat mempelajari perkembangan tugas-tugas negara3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK

- Memperhatikan- Mengajukan

pertanyaan

OHP, LCD projector,White board

Penyajian 1. Menjelaskan dan membandingkan perkembangan tugas-tugas negara2. Menjelaskan fungsi reguler negara3. Menjelaskan fungsi agent of development negara

Memperhatikan dan bervariasi dengan tanya jawab


Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan2. Memberikan pertanyaan3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang



2

E. EVALUASI

Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan bersama sehingga dapat diketahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah yang diberikan

F. REFERENSI1. M.N. Azmy Achir, 1975, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis, CV Yulianti2. S. F. Marbun dan Moh. Mahfud, 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara Liberty, Yogyakarta

3




PERTEMUAN KE : 2 (DUA)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan umum keuangan

negara2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat :

- memberikan definisi mengenai keuangan negara- menjelaskan dan memberikan contoh hal-hal mengenai landasan hukum pengelolaan keuangan negara

B. POKOK BAHASAN : Tinjauan Umum Keuangan Negara

C. SUB POKOK BAHASAN : 1. Pengertian keuangan negara:, meliputi - Definisi keuangan negara- Unsur-unsur keuangan negara

2 Landasan hukum pengelolaan keuangan negara, meliputi:- Landasan konstitusional- Landasan operasional


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat pengertian keuangan negara dan landasan hukum pengelolaan keuangan negara

2. Menjelaskan manfaat mempelajari pengertian keuangan negara dan landasan hukum pengelolaan keuangan negara

3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


pertanyaan


Penyajian 1. Menjelaskan dan menyampaikan definisi mengenai keuangan negara 2. Menjelaskan dan memberikan contoh-contoh tentang landasan hukum

pengelolaan keuangan negara



4

Tahap Kegiatan Pengajaran Kegiatan Mahasiswa MediaPenutup 1. Merangkum materi yang disampaikan

2. Memberikan pertanyaan3. Memberikan gambaran umum materi kuliah yang akan datang



E. EVALUASI


F. REFERENSI1. M.N. Azmy Achir, 1975, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis, CV Yulianti2. M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI, Rajawali Press, Jakarta3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19454. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5




PERTEMUAN KE : 3 (TIGA)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas umum pengelolaan

keuangan negara2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat menerangkan:

- Asas-asas pokok tentang susunan anggaran- Asas-asas tambahan- Asas-asas umum penyelenggaraan negara

B. POKOK BAHASAN : Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara

C. SUB POKOK BAHASAN : - Asas-asas pokok tentang susunan anggaran- Asas-asas tambahan- Asas-asas umum penyelenggaraan negara


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara asas-asas umum pengelolaan keuangan negara2. Menjelaskan manfaat mempelajari asas-asas umum pengelolaan keuangan

negara3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


pertanyaan


Penyajian 1. Menerangkan asas-asas pokok tentang penyusunan anggaran2. Menerangkan asas-asas tambahan sebagai best practices3. menerangkan asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut UU

no. 28 Tahun 1999, Asas-asas dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003, dan asas-asas yang terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005



6





E. EVALUASI


F. REFERENSI1 M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI, Rajawali Press, Jakarta2. Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Raja Grafindo Perkasa,

Jakarta3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7




PERTEMUAN KE : 4 (EMPAT)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal mengenai anggaran negara2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat :

- Menjelaskan tiga sudut peninjauan anggaran negara dan hubungan keuangan negara dengan anggaran negara- Memberikan definisi anggaran negara- Menghubungkan fungsi-fungsi anggaran dan asas-asas dalam prosedur anggaran,

B. POKOK BAHASAN : Anggaran negara

C. SUB POKOK BAHASAN : - Tiga sudut tinjauan anggaran negara- Hubungan keuangan negara dengan anggaran negara- Pengertian anggaran negara- Fungsi-fungsi anggaran- Asas-asas dalam prosedur anggaran


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan anggaran negara

2. Menjelaskan manfaat mempelajari anggaran negara3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


pertanyaan


Penyajian 1. Menjelaskan tiga sudut tinjauan anggaran negara2. Memberikan definisi anggaran negara3. Menghubungkan fungsi-fungsi anggaran dan asas-asas dalam prosedur

anggaran



8





E. EVALUASI


F. REFERENSI1 Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta2. M.N. Azmy Achir, 1975, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis. CV Yulianti3. M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI, Rajawali Press, Jakarta4. M. Suparmoko, 1984, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, BPEE, Yogyakarta5. Soetrisno PH, 1987, Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara, BPEE, Yogyakarta

9




PERTEMUAN KE : 5 (LIMA)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran negara2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat :

- Menjelaskan materi/isi anggaran negara- Membandingkan perkembangan sistematika anggaran

B. POKOK BAHASAN : Anggaran negara

C. SUB POKOK BAHASAN : - Materi/isi anggaran negara- Perkembangan sistematika anggaran


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan anggaran negara

2. Menjelaskan manfaat mempelajari anggaran negara3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


pertanyaan


Penyajian 1. Menjelaskan materi/isi anggaran negara2. Membandingkan perkembangan sistematika anggaran






10

E. EVALUASI


F. REFERENSI1. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta2. W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta3. Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Raja Grafindo Perkasa,

Jakarta

11




PERTEMUAN KE : 6 (ENAM)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran daerah2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan:

- Sumber-sumber penerimaan daerah:- Pengeluaran daerah- Utang-utang daerah

B. POKOK BAHASAN : Anggaran daerah

C. SUB POKOK BAHASAN : - Sumber-sumber penerimaan daerah- Pengeluaran daerah- Utang-utang daerah


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan anggaran daerah

2. Menjelaskan manfaat mempelajari anggaran daerah3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


pertanyaan


Penyajian 1. Menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah:2. Menjelaskan pengeluaran daerah3. Menjelaskan utang-utang daerah






12

E. EVALUASI


F. REFERENSI1. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta2. M. Suparmoko, 1987, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, BPEE, Yogyakarta3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

13




PERTEMUAN KE : 7 (TUJUH)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran daerah2. TIK : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan pengelolaan keuangan daerah

B. POKOK BAHASAN : Anggaran daerah

C. SUB POKOK BAHASAN : Pengelolaan keuangan daerah


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan anggaran daerah

2. Menjelaskan manfaat mempelajari anggaran daerah3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


pertanyaan


Penyajian Menjelaskan pengelolaan keuangan daerah Memperhatikan dan bervariasi dengan tanya jawab





E. EVALUASI


14

F. REFERENSI1. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,Andi, Yogyakarta2. Juli Panglima Saragih, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi , Ghalia Indonesia, Jakarta3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

15




PERTEMUAN KE : 8 (DELAPAN)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal mengenai siklus anggaran2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memberikan definisi, menerangkan dan menunjukkan hubungan

mengenai:- Pengertian siklus anggaran- Tahap-tahap siklus anggaran- Siklus anggaran negara- Siklus anggaran daerah

B. POKOK BAHASAN : Siklus anggaran

C. SUB POKOK BAHASAN : - Pengertian siklus anggaran- Tahap-tahap siklus anggaran- Siklus anggaran negara- Siklus anggaran daerah


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan siklus anggaran

2. Menjelaskan manfaat mempelajari siklus anggaran3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


pertanyaan


Penyajian 1. Memberikan definisitentang pengertian siklus anggaran2. Menerangkan tahap-tahap siklus anggaran3. Menunjukkan hubungan Siklus anggaran negara dan Siklus anggaran

daerah



16





E. EVALUASI


F. REFERENSI1. Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta2. Haryono Sumosudirdjo, 2002, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia, Jakarta3. M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI, Rajawali Press, Jakarta4. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta5. W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta6. Juli Panglima Saragih, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

17




PERTEMUAN KE : 9 (SEMBILAN)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan

anggaran2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tahap-tahap penyusunan dan penetapan anggaran yang

meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B. POKOK BAHASAN : Penyusunan dan penetapan anggaran

C. SUB POKOK BAHASAN : - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat tahap penyusunan dan penetapan anggaran

2. Menjelaskan manfaat mempelajari penyusunan dan penetapan anggaran3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


pertanyaan


Penyajian 1. Menjelaskan tahap penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Menjelaskan tahap penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah






E. EVALUASI


18

F. REFERENSI1. Arifin P. Soeria Atmadja, 1983 Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta2. Haryono Sumosudirdjo, 1988, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia, Jakarta3. M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI, Rajawali Press, Jakarta4. Mardiasmo, 2002 Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta5. W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta6. Juli Panglima Saragih, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.8. Peraturan pelaksana lainnya

19




PERTEMUAN KE : 10 (SEPULUH)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B. POKOK BAHASAN : Pelaksanaan anggaran

C. SUB POKOK BAHASAN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran

2. Menjelaskan manfaat mempelajari pelaksanaan anggaran3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


pertanyaan


Penyajian Menjelaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Memperhatikan dan bervariasi dengan tanya jawab





E. EVALUASI


20

F. REFERENSI1. Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta2. Haryono Sumosudirdjo, 1983, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia, Jakarta3. M. Subagio, 1988, Hukum Keuangan Negara RI., Rajawali Press, Jakarta4. W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

21




PERTEMUAN KE : 11 (SEBELAS)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B. POKOK BAHASAN : Pelaksanaan anggaran

C. SUB POKOK BAHASAN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran

2. Menjelaskan manfaat mempelajari pelaksanaan anggaran3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


pertanyaan


Penyajian Menjelaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Memperhatikan dan bervariasi dengan tanya jawab





E. EVALUASI


22

F. REFERENSI1. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta2. Juli Panglima Saragih, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

23




PERTEMUAN KE : 12 (DUA BELAS)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan keuangan negara2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan dan menghubungkan pengawasan keuangan negara oleh

BPK, oleh instansi intern pemerintah maupun pengawasan pelaksanaan anggaran

B. POKOK BAHASAN : Pengawasan Keuangan Negara

C. SUB POKOK BAHASAN : - Pengawasan oleh BPK- Pengawasan oleh intern pemerintah- Pengawasan pelaksanaan anggaran


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan anggaran

2. Menjelaskan manfaat mempelajari pengawasan anggaran3. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


pertanyaan


Penyajian 1. Menjelaskan pengawasan oleh BPK2. Menjelaskan pengawasan oleh intern pemerintah3. Menjelaskan pengawasan pelaksanaan anggaran






E. EVALUASI


24

F. REFERENSI1. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta2. M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, BPEE, Yogyakarta3. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis, CV Yulianti4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19455. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah.7. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksaan APBN jo. Keppres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksaan APBN8. Keppres Nomor 31 Tahun 1983 jo. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 jo. Perpres Nomor 64 Tahun 2005 tentang BPKP

25




PERTEMUAN KE : 13 (TIGA BELAS)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini Mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B. POKOK BAHASAN : Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

C. SUB POKOK BAHASAN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

2. Menjelaskan manfaat mempelajari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran



pertanyaan


Penyajian 1. Menjelaskan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Menjelaskan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah






E. EVALUASI


26

F. REFERENSI1. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggung-jawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta2. Haryono Sumosudirdjo, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia, Jakarta3. Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta4. M. Subagio, Hukum Keuangan Negara RI, 5. M.N. Azmy Achir, Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis, CV Yulianti6. W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah.

27




PERTEMUAN KE : 14 (EMPAT BELAS)

A. TUJUAN1. TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mendiskusikan materi hukum keuangan negara terkini2. TIK : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memberi kesimpulan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan mata

kuliah Hukum Keuangan Negara

B. POKOK BAHASAN : diskusi kelas materi hukum keuangan negara

C. SUB POKOK BAHASAN : Studi kasus aspek hukum keuangan negara, APBN maupun APBD


Pendahuluan 1. Mendeskripsikan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara

2. memberikan kasus-kasus yang berkaitan dengan materi kuliah Hukum Keuangan Negara



pertanyaan


Penyajian Supervisi pelaksanaan diskusi Melaksanakan diskusi OHP, LCD projector,White board

Penutup 1. Merangkum materi diskusi2. Memberi komentar pelaksanaan diskusi3. Memberikan pertanyaan



E. EVALUASI

Memberi penilaian terhadap penyajian, sanggahan, dan pertanyaan yang muncul dalam diskusi

28

F. REFERENSIMedia masa (surat kabar, majalah, internet) yang sesuai dengan materi diskusi

Business

Keuangan negara