Kebebasan Beragama (Atikel Stulos)

  • View
    498

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kebebasan adalah nyawa dari agama, tanpa kebebsan agama bukan lagi agama.

Text of Kebebasan Beragama (Atikel Stulos)

The Word of Faith, The Word of Knowledge, and the Word of Wisdom

STULOS 7/2 (Agustus 2007)

96HAK KEBEBASAN BERAGAMA

JURNAL TEOLOGI STULOS97

PERSPEKTIF KRISTEN TENTANG HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI DALAM DEKLARASI UNIVERSAL HAM Binsar Antoni Hutabarat, M.C.S

PENDAHULUAN

Hak Kebebasan beragama sebagaimana yang dituangkan di dalam Deklarasi Universal HAM diakui sebagai Deklarasi HAM manusia modern, karena baru dicetuskan pada abad ke 20. Pernyataan ini tidak boleh diartikan bahwa Kekristenan sebagai agama yang hadir jauh sebelum Deklarasi Universal HAM itu tidak memiliki pengakuan atas HAM, khususnya tentang kebebasan beragama.

Sejarah kekristenan melaporkan bahwa ada intoleransi agama Kristen terhadap agama-agama lain, namun, sesungguhnya itu bukanlah bagian dari kebenaran Kristiani. Jika ditelusuri secara lebih mendalam isi dari Deklarasi Universal HAM itu sendiri sesungguhnya, sangat dipengaruhi pemikiran Kristiani. Itulah sebabnya jika kekristenan mendukung HAM, itu bukanlah suatu kompromi, melainkan suatu perjuangan nilai yang didasarkan pada Alkitab.

Tulisan ini akan memaparkan Hak Kebebasan Beragama dari sudut pandang Iman Kristiani dalam konteks Deklarasi Universal HAM, secara khusus dalam pasal 1 dan 18, dengan terlebih dahulu menguraikan secara singkat mengenai sejarah pemikiran Deklarasi Universal HAM, baru akan diuraikan mengenai sejarah pemikiran hak kebebasan beragama yang tertuang dalam pasal 1 dan 18 dari Deklarasi Universal HAM, kemudian penulis akan memaparkan pandangan Kristiani mengenai HAM, secara khusus tentang kebebasan beragama dalam konteks Deklarasi Universal HAM.

DASAR DASAR PEMIKIRAN DEKLARASI UNIVERSAL HAM

Deklarasi Universal HAM dapat disebut sebagai ideologi internasional untuk HAM, karena telah dijadikan pedoman bagi pelaksanaan HAM dalam dunia internasional. Meski implementasi dari HAM tersebut pada banyak Negara masih sangat memprihatinkan, namun, adanya pedoman bagi penilaian terhadap penghormatan HAM itu tentu merupakan suatu prestasi penting. Apabila deklarasi tersebut dijadikan pedoman bagi pembuatan Undang-Undang Dasar dalam suatu negara, maka HAM mempunyai kekuatan hukum untuk ditegakkan dalam suatu negara.

Sejak diterimanya Deklarasi Universal HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, deklarasi itu telah banyak mempengaruhi banyak negara di dunia untuk melaksanakannya, hal tersebut nyata dengan digunakannya deklarasi tersebut dalam penyusunan dan perbaikan UUD negara-negara yang ada, demikian juga yang terjadi dengan Indonesia, terlebih setelah tumbangnya rejim yang otoriter.

Deklarasi Universal HAM yang dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan HAM dalam dunia internasional dibangun di atas dasar pemahaman bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia dan melekat pada manusia, sehingga tidak seorangpun berhak mencabutnya. Hak tersebut dimiliki oleh manusia karena ia terlahir sebagai manusia, secara eksplisit itu dituangkan dalam mukadimah Deklarasi Universal HAM yang berbunyi demikian, bahwa pengakuan atas martabat alamiah serta atas hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian didunia. Pandangan tersebut berlandaskan pada hukum kodrat yang dicetuskan oleh John Locke.Karena itu tidaklah mngherankan jika Rhoda seorang pengamat tentang hak-hak asasi manusia mengatakan,

Hak asasi manusia adalah masalah sekuler: hak ini berasal dari pemikiran manusia tentang hakikat keadilan, bukan keputusan Ilahi. Meskipun hak asasi manusia dalam prakteknya akan lebih terjamin kalau didasarkan pada keyakinan agama, dasar keagamaan ini tidak mutlak. Hak asasi manusia tidak lebih dari deklarasi umat manusia tentang bagaimana mereka seharusnya. Hak asasi manusia bersifat universal dalam arti harus universal, tanpa memandang apakah agama-agama besar menerimanya sebagai prinsip. Prinsip-prinsip hak asasi manusia bukan didasarkan pada agama, melainkan pada masyarakat sekuler, pada pandangan kaum sekuler tentang hak yang diperlukan semua orang untuk hidup bermartabat

Pandangan Rhoda tersebut lahir untuk menanggapi pandangan yang menolak universalitas dari HAM. Pemahaman Rhoda tentang HAM yang bersifat universal itu juga merupakan penelusuran konsep HAM modern yang memang dipelopori oleh para filsuf, secara khusus John Locke. Sayangnya, Rhoda tidak menganalisa, darimanakah asalnya pikiran masyarakat sekuler tersebut.

Klaim bahwa manusia dilahirkan dalam kebebasan dan memiliki martabat yang sama, sebagaimana dikatakan dalam Deklarasi Universal HAM yang dipengaruhi oleh pikiran Locke, merupakan sesuatu yang berasal dari pengaruh Yahudi dan Kristen. Yaitu diatas pengakuan manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah. Memang pemahaman bahwa manusia dikarunia akal serta hati nurani dan harus bergaul dalam semangat persaudaraan berasal dari pikiran pencerahan. Untuk memahami pengaruh kekristenan dan Yahudi dalam pembentukan pemikiran hukum kodrat John Lock, dapat ditelusuri dengan mempelajari sejarah pembentukan pemikiran Barat. Baik di Inggris maupun Amerika, tempat dimana pemikiran HAM yang modern dikembangkan. Pengaruh kekristenan terhadap institusi legal nyata ketika agama Kristen menjadi agama negara pada waktu pertobatan Konstantinus. Pada waktu itu, undang-undang negara dipengaruhi oleh pemikiran kekristenan, seperti undang-undang yang ditetapkan dalam lembaga pernikahan: pernikahan merupakan pernikahan monogami, heterosexual dan seumur hidup.

Demikian juga pada masa Reformasi Protestan yang mengajak untuk kembali kepada pemahaman manusia sebagai gambar Allah. Reformasi mengakui bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama. Pengakuan itu kemudian melahirkan suatu kesadaran bahwa semua manusia memiliki kesamaan dihadapan hukum dan negara.

Pemahaman manusia memiliki martabat yang mulia dan kesederajatan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap Deklarasi Amerika dan Perancis. Munculnya dasar lain selain agama dalam pembentukan sistem perundang-undangan negara baru terjadi setelah terjadi konflik sektarian yang melahirkan perang berdarah, Namun tidak berarti nilai-nilai kebenaran Kristen tidak lebih baik dari standar sekuler yang kemudian melahirkan HAM dalam perspektif masyarakat modern, karena pikiran sekuler tersebut juga berisi pemikiran-pemikiran agama yang telah mengalami sekularisasi. Tanpa memahami perkembangan tahapan itu, maka HAM tidak dapat dimengerti dengan baik. Pikiran Rhoda yang ingin mengabaikan agama dengan menganggap HAM adalah buah karya masyarakat sekuler dengan tidak mempertimbangkan pentingnya pengaruh agama juga akan mengakibatkan terciptanya jurang antara Barat dan non Barat. Karena bagi orang-orang yang beragama Islam, Kristen, Hindu dan Kongfucu hukum dan agama memiliki kesatuan yang dalam, sehingga menganggap HAM hanyalah buah pikiran manusia sekuler dan tidak mempertimbangkan aspek agama dalam pembentukan HAM justru akan melahirkan penolakan terhadap HAM yang bersifat universal. Pengaruh pikiran Locke sangat kental pada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Karena pernyataannya dianggap sebagai penetapan yang paling awal dari HAM secara konstitusional, Maka Locke dianggap sebagai peletak dasar dari HAM jaman modern. Sehingga lahirnya HAM dalam konsep modern tidak dapat dianggap sebagai buah karya masyarakat sekuler semata-mata (produk Barat), karena pernyataan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat sarat dengan pemikiran Kristen, dan itu ada dalam pikiran John Locke, karena John Locke seorang pemeluk agama Kristen dan seorang anggota jemaat dari Church of England.

Mengenai pengaruh pikiran John Locke dalam isi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat David Weissbrodt menjelaskan sebagai berikut:

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 menyatakan hak-hak yang tidak dapat dihilangkan dari semua orang untuk hidup, untuk bebas, dan mencari kebahagiaan. Hak-hak ini diturunkan dari teori-teori Eropa pada abad ke-18 yang mengatakan bahwa individu itu pada kodratnya otonom. Begitu masuk ke dalam masyarakat, otonomi setiap individu bergabung membentuk kedaulatan rakyat. Maka secara prinsip hak rakyat yang tidak dapat dihilangkan itu telah berubah menjadi hak untuk memerintah diri sendiri (self government) termasuk hak untuk menentukan dan mengubah pemerintahnya. Namun masing-masing individu juga masih tetap memiliki beberapa otonominya yang asli dalam bentuk hak-hak yang bahkan pemerintah sendiri tidak boleh melanggarnya. Kepercayaan terhadap hak-hak yang masih dimiliki itu telah menyebabkan masing-masing negara bagian bersikeras mengenai perlunya tambahan Bill Of Rights kepada Konstitusi Amerika Serikat tahun 1789.

Pandangan David Weissbrodt di atas merupakan hasil dari analisis kritis dari isi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang menjelaskan mengenai alasan mengapa masyarakat membentuk suatu pemerintahan. Secara eksplisit pengaruh pikiran Locke mengenai hukum kodrat yang terkait erat dengan pemikiran Kristen dan Yahudi tersebut tertuang dalam pernyataan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang ditulis oleh Thomas Jefferson seperti berikut:

Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini sudah jelas dengan sendirinya: bahwa semua manusia diciptakan sama; bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut; bahwa di antara hak-hak ini adalah hak untuk hidup bebas dan mengejar kebahagiaan- bahwa untuk menjamin hak-hak ini, orang-orang mendirikan pemerintahan, yang memperoleh kekuasaannya yang benar berdasarkan persetujuan (kawula) yang diperintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya.

Pemahaman tentang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan martabat yang mulia dan dalam kesamaan merupakan pikiran yang berdasarkan keagamaan, bukan sekuler.