Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Emas Permata Indonesia APEPI

ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENGUSAHA EMAS DAN

PERMATA INDONESIA

A P E P I

2201 GAJAH MADA TOWER, JL. GAJAH MADA No. 19-26

JAKARTA — 10130 INDONESIA Phone : (021) 6340863, 2311011 Ext. 0420 Fax. 6345105

ANGGARAN DASAR

DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI PENGUSAHA EMAS DAN PERMATA INDONESIA

(APEPI)

2201 GAJAH MADA TOWER, JL. GAJAH MADA No. 19-26 JAKARTA 10130 INDONESIA

Phone : (021) 6340863, 2311011 Ext. 0420 Fax. 6345105

I

DAFTAR ISI Hal.

1. A N GGA RA N DA SA R ................................................. V

2. Mukadimah.......................................................................................... 1

3. BAB I Ketentuan Umum ...................................................................... 2

4. BA B II Nama, Tempat Kedudukan dan Waktu ......................... 2

5. BA B III A zas , Landasan dan Sifat ................................ 3

6. BA B IV Tujuan , Fungs i dan Usaha .................................4

7. BA B V Keanggotaan ..................................................5

8. BA B VI Struktur, Perangkat Organisasi dan Kepengurusan ..... 6

9. BA B VI I Keuangan .....................................................7

10. BAB VIII Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan

Anggaran Dasar....................................................................................... 8

11. BA B IX Pembubaran dan Penutup ..................................8

12. ANGGARAN RUMAH TANGGA ................................................. 1 1

13. BAB I Lambang Organisasi .......................................................... 1 1

14. BA B II Keanggotaan ............................................. 1 1

15. BA B III Musyawarah, Rapat , Kuorum dan Keputusan .... 1 3

16. BA B I V Kepengurus an .............................................. 2 0

17. BA B V Kelengkapan Organ isas i .............................. 2 5

18. BA B VI Kes ekretariatan ............................................ 2 6

19. BA B VII Pengelo laan Keuangan .................................. 2 6

20. BAB VIII Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga ................................................................................................. 2 7

21. BA B I X Pe mbubaran Organ is as i .............................. 2 8

II

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI PENGUSAHA EMAS DAN PERMATA

INDONESIA

(APEPI)

III

M U K A D I M A H

Bahwa sesungguhnya kami menyadari, bahwa kami sebagai kaum

Pengusaha emas dan permata disamping memikirkan pengembangan

perusahaan demi mencapai tujuannya yaitu untuk memperoleh

keuntungan dan laba.

Kami menyadari sesungguhnya pembangunan disektor perekonomian,

khususnya dibidang perdagangan, juga bertujuan untuk meningkatkan

kes ejah teraan rakyat Indones ia yang berazas kan Pancas ila,

berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 secara struktural dan

Garis-garis Besar Haluan Negara secara operasional.

Bahwa b idang usaha perdagangan Emas dan Permata d is adari

merupakan salah satu kegiatan ekonomi diseluruh Indonesia,

terutama di pusat-pusat pertokoan dan perbelanjaan, pasar-pasar dan

kawasan perdagangan, yang sudah tentu memiliki permasalahan

pembinaan dan pengembangan usaha.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, adalah tidak mudah kalau hal

tersebut diserahkan untuk dilaksanakan oleh masing-masing

individu tanpa adanya koordinasi bimbingan serta sistem

kerjasama antara sesamanya.

Bahwa masalah pembinaan dan pengembangan perusahaan dan

pengusaha bidang usaha perdagangan Emas dan Permata yan g

didasari oleh rasa kekeluargaan, persaudaraan, kerukunan dan

kegotongroyongan, maka oleh karenanya adalah sangat tepat

kalau kami mengambil dasar hukumnya adalah falsafah bangsa

Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai

pengayomannya.

Maka terdorong oleh keinginan dan cita-cita luhur untuk bersatu

demi mencapai tujuan pengembangan dan peningkatan

perusahaan dan pengusaha perdagangan Emas dan Permata serta

diyakini oleh cita-cita

ANGGAR A N DASAR 1

yang Iuhur dan atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka

disepakati membentuk satu wadah organisasi dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

ANGG AR AN DASAR

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BATASAN

1. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia disingkat

APEPI, adalah wadah bagi Pengusaha Indonesia yang bergerak

dibidang usaha Emas dan Permata.

2. Organisasi, ialah organisasi ASOSIASI PENGUSAHA EMAS

DAN PERMATA INDONESIA.

3. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI)

Pusat, ialah organisasi yang berwilayah kerja di seluruh Negara

Republik Indonesia.


Daerah ialah organisasi yang berwilayah kerja di Daerah Tingkat I

/ Propinsi atau daerah-daerah lain yang kedudukannya

disamakan dengan Daerah Tingkat I / Propinsi.


cabang, ialah organisasi yang berwilayah kerja di Daerah

Tingkat II / Kabupaten / Kotamadya.

BAB. H

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 2

NAMA

Organisasi ini bernama "ASOSIASI PENGUSAHA EMAS

DAN PERMATA INDONESIA" disingkat APEPI, sedang

terjemahannya

2 3 ANGGARAN DASAR

kedalam bahasa Inggris adalah "INDONESIA GOLDSMITHS AND

JEWELERS ASSOCIATION".

Pasal 3

TEMPAT

1. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Pusat

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

2. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Daerah

berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I / Propinsi yang

bersangkutan.

3. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) cabang

berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat lI / Kabupaten / Kotamadya yang

bersangkutan.

Pasal 4

WAKTU

Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) didirikan pada

tanggal 2 Desember 1985 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

lamanya.

BAB. 111

AZAS, LANDAS A N DAN SIFAT

Pasal 5

AZAS

Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) berazaskan

Pancasila.

Pasal 6

LA NDA SA N

Landasan hukum dan operasional Asosiasi Pengusaha Emas dan

Permata

3 3 ANGGAR AN DASAR

Indonesia (APEPI) adalah :

a . Undang-undang Dasar 1945

b . Undang-undang No. 1 Tahun 1987 tentang KAMAR DAGANG

DAN INDUSTRI.

c . Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Emas dan

Permata Indonesia (APEPI) sebagai lanclasan operasional.

Pasal 7

SIFAT

Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) bersifat

mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik dan

/atau tidak merupakan bagiannya yang dalam melakukan

kegiatannya tidak mencari keuntungan.

BAB. IV

TUJUAN, FUNGSI KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 8

TUJUA N

Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia bertujuan untuk :

I. Mempersatukan, membina dan memberikan pelayanan kepada

pengusaha yang bergerak dibidang usaha Emas dan Permata.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi pengusaha yang bergerak


3. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang sehat


Pasal 9

FUNGSI DAN KEGIATAN

Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) adalah

wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota dan diantara para

anggota dan

4 3 ANGGARAN DASAR

Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha Emas dan

Permata.

Pasal 10

USAHA

Untuk mencapai tujuannya, Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata

Indonesia (APEPI) melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menggalang dan membina kerjasama serta hubungan baik dengan

Instansi-instansi / Badan-badan / Lembaga-lembaga Pemerintah dan

Swasta, baik didalam maupun diluar negeri, sepanjang tidak

bertentangan dengan azas dan tujuan Asosiasi Pengusaha

Emas dan Permata Indonesia (APEPI) serta dengan cara yang

tidak bertentangan dengan Undang-undang.

2. Menyebarluaskan informasi kepada para anggota mengenai

kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan usaha Emas dan

Permata. 3. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah data yang berkaitan

dengan usaha Emas dan Permata.

4. Memberikan penyuluhan, saran / nasehat, pendidikan / latihan,

bimbingan dan bantuan hukum kepada para anggota.

5. Menyampaikan masukan-masukan kepada Pemerintah mengenai

masalah ekonomi pada umumnya dan khususnya bidang usaha

Emas dan Permata.

6. Ikut serta dalam pelestarian Lingkungan Hidup.

BAB. V

KEANGGO TAA N

Pasal 11

A NGGOTA

I. Yang berhak menjadi anggota Asosiasi-Pengusaha Emas dan Permata

Indonesia (APEPI) adalah Pengusaha yang bergerak dibidang

usaha

5 3 ANGGAR AN DASAR

Emas dan Permata yang memiliki izin usaha yang berlaku dari

Pemerintah.

2. Ketentuan tentang klasifikasi Pengusaha yang dapat menjadi

anggota serta syarat maupun tata cara penerimaan anggota

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB. VI

STRUKTUR, PERANGKAT ORGANISAS I DAN

KEPENGURUSAN

Pasal 12

S TRUKTUR

Struktur organisasi Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) terdiri atas : Tingkat Pusat, Tingkat Daerah dan Tingkat Cabang.

Pasal 13

PERANGKAT ORGANISASI

Perangkat organisasi Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia

(APEPI) adalah :

a. Tingk at Pus at :

- Musyawarah Nasional.

- Dewan Pengurus Pusat.

b. Tingk at Daerah :

- Musyawarah Daerah

- Dewan Pengurus Daerah

c. Tingk at Cabang :

- Musyawarah Cabang.

- Dewan Pengurus Cabang.

6 3 ANGGARAN DASAR

http://bab.vi/

Pasal 14

K EP EN GU RU S A N

Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang

merupakan kekuasaan tertinggi ditingkatnya masing-masing.

Pasal 15

Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus

Cabang adalah pimpinan tertinggi ditingkat masing-masing.

BAB. VII

KEUA N GAN

Pasal 16

SUMBER DANA

1.Sumber dana untuk membiayai kegiatan organisasi Asosiasi

Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) diperoleh dari :

a . Uang Pangkal.

b . Iu ran A nggota

c. Sumbangan yang t idak mengikat .

d . Us aha / s umber lain yang s yah.

2. Besar uang pangkal dan uang iuran diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.

Pasal 17

Penggunaan dana dikelola sesuai dengan ketentuan Dewan Pengurus

Pasal 18

Tahun Buku berjalan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember

tiap-tiap tahun.

7 3 ANGGAR AN DASAR

BAB. VIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR

Pasal 19


1. Hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut

dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Musyawarah Nasional

dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 20

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah

Nasional yang diadakan khusus untuk itu.

BAB. IX

PEMBUBARAN DAN PENUTUP

Pasal 21

P EM BU BA RA N

Pembubaran Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI)

hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang diadakan

khusus untuk itu.

6 3 ANGGARAN DASAR

Pasal 22

PENUTUP

Anggaran Dasar ini untuk pertama kali ditetapkan dalam Musyawarah

Pengusaha Emas dan Permata di Jakarta pada tanggal 2 Desember

1985 dan diadakan perubahan dalam Musyawarah Nasional ke I

yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 1988, dan terakhir

diadakan penyempurnaan serta disyahkan didalam Musyawarah

Nasional ke II pada tanggal 24 Januari 1992 di Jakarta.

Jakarta, 29 Januari 1996

MUSYAWARAH NASIONAL KE - III


( A P EP I )

DATUK S. BARA LAH KALIM ADIGUNA

JOHNY SALMON GIDEON SIDARTA

HASAN TAHJYADI

9 3 ANGGAR AN DASAR



(A P E P I)

10 3 ANGGARAN DASAR


BAB. I LAMBANG ORGANISASI

Lambang Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI)

bentuknya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan untuk masing -

masing Tingkat Daerah / Cabang dapat menentukan ciri-ciri khas

daerahnya dengan persetujuan Dewan Pengurus Pusat.

BAB. II KEANGGOTAAN

Pasal 2 K L A S I F I K A S I

1. Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia

(APEPI) terdiri dari:

a. Anggota Biasa, yaitu Pengusaha yang merupakan pemilik

atau pemegang kuasa perusahaan dibidang Emas dan

Permata.

b. Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengurus Daerah /

Cabang di daerah tingkat I / tingkat II yang bersangkutan,

permintaan menjadi anggota harus disampaikan kepada

Dewan Pengurus Pusat.

2. Permintaan menjadi anggota dibuat dalam rangkap dua dan

setelah dipertimbangkan dengan seksama oleh Dewan Pengurus

Cabang / Daerah atau Dewan Pengurus Pusat, satu lembar

dikirim kembali kepada pemohon dengan pernyataan diterima

atau ditolak permintaan menjadi anggota, sedang lembar lainnya

disimpan pada kantor sekretariat cabang / daerah atau pusat

sebagai arsip.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Anggota Biasa mempunyai hak sebagai berikut: 11 3 ANGGAR AN DASAR

a. Hak Bicara.

b. Hak Memilih.

c. Hak Dipilih.

d. Mengajukan pendapat atau saran baik lisan maupun tertulis demi

kemajuan organisasi.

e. Memperoleh pembinaan, bantuan teknis dan informasi.

f. Memperoleh bantuan dan konsultasi dalam bidang hukum

sepanjang berkaitan dengan bidang usaha dalam batas

kemampuan.

g. Mengunjungi rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan lain

yang diadakan oleh organisasi.

h. Membela atau dibela terhadap sanksi organisasi.

2. Anggota biasa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta

keputusan-keputusan organisasi.

b. Menjunjung nama baik organisasi.

c. Membayar uang pangkal dan Iuran.

3. Anggota Kehormatan mempunyai hak sebagai berikut:

a. Hak bicara.

b. Mengajukan pendapat atau saran baik lisan maupun tertulis

demi kemajuan organisasi.

c. Mengunjungi rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan lain

yang diadakan oleh organisasi.

Pasal 5

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan berakhir disebabkan :

1. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis.

2. Diberhentikan oleh Organisasi.

3. Berakhimya perusahaan.

4. Meninggal dunia.

12 3 ANGGARAN DASAR

Pasal 6

S A N K S I

Anggota biasa dapat diberhentikan karena melanggar Anggaran

Rumah Tangga pasal 4 ayat 2 setelah mendapat peringatan berturut-

turut sampai tiga kali.

BAB. III

MUSYAWARAH, RAPAT. KUORUM DAN KEPUTUSAN

Pasal 7

MU S YAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan

merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.

2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh :

a. Dewan Pengurus Pusat.

b. Utusan-utusan Dewan Pengurus Daerah.

c. Utusan-utusan Dewan Pengurus Cabang.

d. Peninjau yang diundang oleh Dewan Pengurus.

3. Wewenang Musyawarah Nasional adalah :

a. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi.

b. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga.

c. Menerima, mengesyahkan atau menolak sebagian atau

keseluruhan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat.

d. Memilih Dewan Pengurus Pusat untuk masa bhakti baru.

4. Musyawarah Nasional dipersiapkan dan diselenggarakan oleh

Dewan Pengurus Pusat.

5. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu

atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua

pertiga)

13 3 ANGGAR AN DASAR

jumlah anggota Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia

(APEPI) Daerah.

6. Sidang Pleno Musyawarah Nasional maupun Musyawarah

Nasional Luar Biasa dipimpin oleh Presidium.

7. Susunan acara dan tata tertib Musyawarah Nasional maupun

Musyawarah Nasional Luar Biasa disiapkan oleh Pengurus dan

disyahkan oleh Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional

Luar Biasa.

8. Dalam Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar

Biasa, setiap Anggota Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata

Indonesia (APEPI) Daerah yang hadir mempunyai hak 2 (dua)

suara, dan setiap anggota Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata

Indonesia (APEPI) Cabang yang hadir mempunyai 1 (satu) suara.

9. Musyawarah Nasional adalah syah bilamana dihadiri oleh

sekurang- kurangnya 1/2 (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah

seluruh anggota Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata

Indonesia (APEPI) Daerah, Cabang yang hadir serta 6 (enam)

orang anggota Dewan Pimpinan Pusat dibawah pimpinan Ketua

Umum.

10. Bilamana Kuorum tidak tercapai, Musyawarah dapat ditunda

selama 1 jam, setelah penundaan tersebut musyawarah dapat

dilanjutkan, tanpa tidak terikat Kuorum.

11. Sidang Musyawarah Nasional dipimpin oleh suatu Presidium

yang terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu unsur Dewan Pengurus

Pusat 2 (dua) orang dan utusan Dewan Pengurus Daerah /

Cabang 3 (tiga) orang.

12. Utusan Daerah yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 11 diatas,

dipilih dan ditetapkan diantara para utusan daerah yang hadir

pada acara pemilihan pengurus.

14 3 ANGGARAN DASAR

13. Setiap utusan daerah dan cabang harus membawa mandat dari

pengurus daerah / cabang yang bersangkutan.

14. Dalam pemungutan suara setiap Dewan Pengurus Daerah

mempunyai hak 2 (dua) suara dan setiap Dewan Pengurus

Cabang 1 (satu) suara.

15. Tata Cara mengambil keputusan dalam pemungutan suara

berpedoman pada Anggaran Rumah Tangga.

16. Keputusan Sidang adalah syah, apabila disetujui oleh sekurang-

kurangnya 1/2 (setengah) dari yang hadir.

Pasal 8

MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan

merupakan kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Asosiasi

Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Daerah.

2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :

a. Dewan Pengurus Daerah.

b. Utusan Dewan Pengurus Cabang.

c. Peninjau yang diundang Dewan Pengurus.

3. Musyawarah Daerah mempunyai kekuasaan untuk :

a. Menetapkan program-program Asosiasi Pengusaha Emas dan

Permata Indonesia (APEPI) Daerah.

b. Menerima, mengesyahkan atau menolak sebagian atau

keseluruhan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Daerah.

c. Memilih Dewan Pengurus Daerah untuk masa bhakti baru.

4. Musyawarah Daerah dipersiapkan dan diselenggarakan oleh

Dewan Pengurus Daerah.


5. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu atas

permintaan secara tertulis dan paling sedikit 2/3 (dua pertiga)

dari jumlah Cabang dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.

6. Sidang Pleno Musyawarah Daerah maupun Musyawarah Daerah

Luar Biasa dipimpin oleh pimpinan sidang.

7. Susunan acara dan tata tertib Musyawarah Daerah maupun

Musyawarah Daerah Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pengurus

Daerah dan disyahkan oleh Musyawarah / Musyawarah Daerah

Luar Biasa.

8. Dalam Musyawarah maupun Musyawarah Daerah Luar Biasa

setiap Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI)

Cabang yang hadir masing-masing mempunyai hak 1 (satu)

suara.

9. Sidang Musyawarah Daerah adalah syah, apabila dihadiri oleh

sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) dari jumlah seluruh Cabang,

serta Pengurus Harian Daerah, Ketua, Sekretaris Umum dan

Bendahara Daerah.

10. Apabila kuorum tidak tercapai, musyawarah dapat ditunda

selambat-lambatnya 1 jam, setelah penundaan tersebut, rapat

dapat dilanjutkan tidak terikat kuorum.

11. Sidang Musyawarah Daerah dipimpin oleh pimpinan sidang

terpilih 3 (tiga) orang, maksimum 5 (lima) orang.

12. Setiap utusan Cabang haras membawa mandat dari Penguras

Cabang yang bersangkutan.

13. Dalam pemungutan suara setiap cabang mempunyai hak 1 (satu)

suara.

16 3 ANGGARAN DASAR

14. Tata cara pemungutan suara setiap cabang mempunyai hak 1

(satu) suara.

15. Tata Cara pengambilan keputusan berpedoman pada Anggaran

Dasar Rumah Tangga

16. Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan atas permintaan atau

dukungan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

anggota Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia

(APEPI) Cabang, dengan ketentuan seperti tersebut diatas.

Pasal 9

MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang diadakan setiap tiga tahun sekali dan

merupakan kekuasaan terting organisasi ditingkat Asosiasi

Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Cabang.

2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :

a. Dewan Pengurus Cabang.

b. Anggota-anggota yang berada di wilayah Cabang yang

bersangkutan.

c. Memilih Dewan Pengurus Cabang untuk masa bhakti baru.

3. Musyawarah Cabang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh

Dewan Pengurus Cabang.

4. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu

atas permintaan secara tertulis paling sedikit 2/3 (dua pertiga)

dari jumlah anggota.

5. Sidang pleno Musyawarah Cabang maupun Musyawarah Cabang

Luar Biasa dipimpin oleh pimpinan sidang.


6. Susunan acara dan tata tertib Musyawarah Cabang maupun

Musyawarah Cabang Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pengurus

Cabang dan disyahkan oleh Musyawarah Cabang / Musyawarah

Cabang Luar Biasa.

7. Sidang Musyawarah Cabang syah apabila dihadiri oleh

sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) tambah satu dari jumlah

anggota.

8. Apabila kuorim tidak tercapai, musyawarah dapat ditunda paling

lama 1 jam, setelah penundaan tersebut musyawarah dapat

dilanjutkan tidak terikat kuorum.

9. Sidang Musyawarah cabang dipimpin oleh pimpinan sidang

terpilih minimum 3 (tiga), maksimum 5(lima) orang.

10. Dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak 1

(satu) suara.

11. Tata Cara Pemungutan suara ditetapkan oleh pimpinan sidang.

12. Tata Cara mengambil keputusan berpedoman pada Anggaran

Rumah Tangga.

13. Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan atas permintaan atau

dukungan dari sekurang-kurangnya separuh tambah satu dari

jumlah anggota, dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Pasal 10

RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia

(APEPI) Pusat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali,

dipersiapkan dan diselenggarakan serta dipimpin oleh Dewan

Pengurus Pusat, dan dihadiri oleh :

18 3 ANGGARAN DASAR

a. Dewan Pengurus Pusat. b. Ketua-ketua Dewan Pengurus Daerah atau yang menggantikan

bila ketua berhalangan.

2. Rapat Kerja konsultasi dimasing-masing daerah diadakan

sekurang-kurangnya enam bulan sekali, dipersiapkan dan

diselenggarakan serta dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah,

dihadiri oleh : a. Dewan Pengurus Daerah. b. Ketua-ketua Dewan Pengurus Cabang di daerah yang bersangkutan atau yang menggantikan bila ketua berhalangan.

3. Rapat Kerja merupakan forum komunikasi antar Dewan

Pengurus Pusat dengan Ketua-ketua daerah serta antara Dewan

Pengurus Daerah dengan Ketua-ketua Cabang, untuk

membicarakan masalah-masalah yang prinsipiel dan hal-hal lain

yang dianggap perlu.

4. Rapat Kerja tidak terikat oleh kuorum.

Pasal 11

RAPAT DEWAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus Pusat / Daerah / Cabang mengadakan rapat

menurut kebutuhan atau atas permintaan :

a. Ketua Umum atau salah seorang Ketua.

b. Sekurang-kurangnya tiga orang anggota pengurus.

2. Pemanggilan rapat pengurus dilakukan melalui Undangan.

3. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum atau salah seorang ketua.

4. Rapat Pengurus adalah syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu darí jumlah anggota pengurus.

5. Apabila kuorum tidak tercapai, rapat dapat ditunda selambat-


lambatnya 1 jam, setelah penundaan tersebut rapat dapat

dilanjutkan tanpa terikat kuorum.

6. Tata Cara mengambil keputusan berpedoman pada pasal 12

Anggaran Rumah Tangga.

7. Cara pemungutan suara ditetapkan oleh pimpinan rapat.

8. Dalam pemungutan suara setiap anggota yang hadir

mempunyai hak satu suara.

Pasal 12

K E P U T U S A N

1. Semua keputusan yang diambil harus selalu diusahakan atas

dasar hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat.

2. Bila dengan usaha musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai keputusan sedangkan keadaan sangat mendesak,

maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak

dengan memperhatikan peran serta keanggotaan.

3. Apabila dengan pemungutan suara sampai dua kali temyata

jumlah suara sama banyak, maka keputusan akhir ditetapkan

oleh pimpinan musyawarah, sidang atau rapat.

BAB. IV

K E P E N G U R U S A N

Pasal.13

PERSYARATAN KEPENGURUSAN

Para Anggota Pengurus Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Pusat / Daerah / Cabang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

20 3 ANGGARAN DASAR

1. Warga Negara Republik Indonesia. 2. Anggota Biasa.

3. Pengurus Harian tidak harus berdomisili di ibukota Republik

Indonesia untuk tingkat pusat, di ibukota Propinsi untuk tingkat

daerah di Kotamadya / Kabupaten untuk tingkat cabang.

4. Tidak kehilangan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan

umum.

5. Tidak dicabut haknya untuk mengerjakan pekerjaan dibidangnya.

6. Yang tepat menjadi anggota pengurus pada Dewan Pengurus

Pusat / Daerah / Cabang ialah mereka yang menjadi anggota

biasa dari perusahaan yang telah tercatat sebagai anggota

Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI).

7. Dalam satu dewan pengurus dari satu perusahaan tidak boleh

lebih dari seorang duduk dalam jabatan kepengurusan.

Pasal 14

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS

1. Pemilihan dan Pembentukan Dewan Pengurus dilakukan

dalam musyawarah yang bersangkutan melalui

pembentukan tim formatur yang terdiri dari atas 5 (lima)

orang dipilih oleh dan diantara peserta musyawarah.

2. Ketua anggota tim formatur tidak secara otomatis menjadi

anggota Dewan Pengurus, apabila yang bersangkutan

bersedia, sedangkan anggota formatur lainnya tidak secara

otomatis menjadi anggota Dewan Pengurus.

3. Tim formatur diberi kekuasaan penuh untuk membentuk

Dewan Pengurus baru dengan berpedoman pada Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

4. Tim formatur harus selesai membentuk Dewan Pengurus

Baru, minimal anggota-anggota pengurus Inti/Harian

sebelum berakhirnya musyawarah.


5. Setelah dewan pengurus baru disyahkan oleh musyawarah, maka

tim formatur dibubarkan, dan dewan pengurus baru mempunyai

kewajiban serta wewenang untuk melengkapi susunan

kepengurusan (bila belum lengkap) selesai dalam waktu satu

bulan setelah berakhimya musyawarah.

Pasal 15

SUSUNAN DEWAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus Pusat:

Dewan Pengurus Lengkap di Tingkat Pusat terdiri dari :

a. Dewan Pengurus Harian : Seorang Ketua Umum, Seorang

Wakil Ketua Umum, beberapa ketua, seorang Sekretaris

Jenderal, seorang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang

Bendahara Umum dan seorang Wakil Bendahara Umum.

b. Anggota-anggota Pengurus, yang personalianya dari Ketua

Umum unsur Daerah.

2. Dewan Pengurus Daerah :

Dewan Pengurus Lengkap di Tingkat Daerah terdiri dari :

a. Dewan Pengums Harian : Seorang Ketua Umum, seorang

Wakil Ketua Umum, beberapa ketua, seorang Sekretaris

Umum, seorang wakil Sekretaris Umum, seorang Bendahara

Umum dan seorang wakil Bendahara Umum.

b. Anggota-anggota Pengurus, yang personalianya dari unsur

cabang.

Pasal 16

MASA BHAKTI

1. Masa bhakti kepengurusan Asosiasi Pengusaha Emas dan

Permata Indonesia (APEPI) adalah 3 tahun, untuk setiap

satu masa bhakti.

2. Ketua Umum Dewari Pengums Pusat, Ketua Umum Dewan Pengurus

22 3 ANGGARAN DASAR

Daerah dan Ketua Umum Dewan Pengurus Cabang hanya dapat

dijabat tidak lebih dari tiga kali masa bhakti berturut-turut oleh

orang yang sama.

3. Anggota Pengurus lainnya dapat dipilih kembali untuk masa

bhakti berikutnya.

Pasal 17

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN TUGAS

1. Dewan Pengurus bertanggung jawab dan berwenang melalui

Dewan Pengurus Harian atas penyelenggaraan organisasi

baik kedalam maupun keluar:

a. Dewan Pengurus Pusat melaksanakan segala keputusan dan

bertanggung jawab kepada Munas.

b. Dewan Pengurus Daerah melaksanakan segala keputusan dan

bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah.

c. Dewan Pengurus Cabang melaksanakan segala keputusan dan

bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang.

2. Tugas-tugas Anggota Dewan Pengurus Harian :

a. Ketua Umum / Ketua :

a.1.Memimpin rapat-rapat baik Dewan Pengurus Harian

maupun Dewan Pengurus Lengkap.

a.2.Mengkoordinir Bidang-bidang.

a.3.Menciptakan iklim kerja diantara Dewan Pengurus Harian

dan Dewan Pengurus Lengkap yang serasi dan harmonis.

a.4.Bersama dengan Sekretaris Jenderal / Sekretaris mewakili

organisasi bertindak keluar dan kedalam.

b. Wakil Ketua Umum / Wakil Ketua :

Mewakili Ketua Umum / Ketua apabila yang bersangkutan

berhalangan.


c. Ketua-ketua :

Tugas para ketua diatur dan ditentukan didalam Rapat Dewan

Pengurus Lengkap / Dewan Pengurus Harian.

d. Sekretaris Jenderal /Sekretaris :

d.1. Mempersiapkan materi rapat baik Dewan Pengurus Harian

maupun Dewan Pengurus Lengkap

d.2. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat Dewan

Pengurus Harian dan Dewan Pengurus Lengkap.

d.3. Mengelola urusan administrasi dan sekretariat.

d.4. Bersama dengan Ketua Umum / Ketua mewakili

organisasi bertindak keluar dan kedalam.

e. Wakil Sekretaris Jenderal / Wakil Sekretaris :

Mewakili Sekretaris Jenderal / Sekretaris apabila yang

bersangkutan berhalangan.

f. Bendahara Umum / Bendahara :

f.1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi

f.2. Membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk

dimintakan persetujuan dan pengesahan oleh Dewan

Pengurus Harian / Dewan Pengurus Lengkap.

f.3. Menyelenggarakan pembukuan yang dapat dipertanggung

jawabkan.

f.4. Memperhatikan dan bertanggung jawab harta milik

organisasi.

g. Wakil Bendahara Umum / Wakil Bendahara :

Mewakili Bendahara Umum / Bendahara apabila yang

bersangkutan berhalangan.

Pasal 18

PENGGA NTIA N ANTAR WAKTU

1. Apabila Ketua Umum berhalangan tepat, maka jabatan

Ketua Umum dijabat oleh salah seorang wakil ketua umum

yang ditetapkan oleh rapat Dewan Pengurus Harian.

24 3 ANGGARAN DASAR

2. Apabila oleh sesuatu sebab salah seorang pengurus Dewan

Pengurus Harian tidak dapat melaksanakan tugasnya,

selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Dewan

Pengurus Harian berwenang menetapkan penggantinya,

dengan ketentuan bahwa selama masa kepengurusannya

tidak dibenarkan mengadakan penggantian tersebut lebih

dari separuh jumlah anggota Dewan Pengurus Harian.

3. Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Harian

sebagaimatja dimaksud dalam ayat 1 & 2 harus dilaporkan

kepada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah,

Musyawarah Cabang untuk mendapat pengesyahan.

BAB. V KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 19

Kelengkapan Organisasi terdiri atas : Pelindung, Dewan Pembina

dan Dewan Penasehat.

1. Pelindung Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia

(APEPI) Pusat, Daerah dan Cabang ditetapkan oleh Musyawarah

Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.

2. Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata

Indonesia (APEPI) terdiri dari atas tokoh-tokoh Pengusaha

dan masyarakat yang ikut membina, mengembangkan dan

memajukan Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata

Indonesia (APEPI), diangkat oleh Musyawarah Nasional,

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.

3. Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata

Indonesia (APEPI) terdiri dari atas bekas Ketua Umum /

Ketua dan tokoh-tokoh yang jelas berjasa dalam membina

mengembangkan dan memajukan Asosiasi Pengusaha Emas

dan Permata Indonesia (APEPI) yang diangkat sebagai

Dewan Penasehat oleh Musyawarah Nasional,


Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.

BAB. VI K E S E K R E T A R I A T A N

Pasal 20

Bila dianggap perlu Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang

dapat mengangkat Tenaga Eksekutif yang bertugas sebagai berikut:

a. Melalui Sekretaris Jenderal / Sekretaris Umum / Sekretaris

bertugas melaksanakan semua keputusan rapat dan tugas -

tugas lainnya dari Dewan Pengurus Harian.

b. Pengangkatan dan Pemberhentian serta penentuan gaji

dilakukan oleh Dewan Pengurus Harian.

c. Anggota Dewan Pengurus Harian tidak diperkenankan

merangkap sebagai tenaga sekretariat.

BAB. VII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 21

Dewan Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang mengelola keuangannya

masing-masing termasuk penetapan anggaran belanjanya.

Bendahara adalah penanggung jawab atas masalah keuangan.

Atas persetujuan Dewan Pengurus, Bendahara diperkenankan

menyediakan kas kecil untuk keperluan sekretariat.

Setiap Pengurus Cabang menyisihkan :

a. 20% dari hasil pungutan uang iuran dari Dewan Pengurus

Cabang diperuntukkan Dewan Pengurus Daerah.

b. 15% dari hasil pungutan uang iuran dari Dewan Pengurus

Cabang diperuntukkan Dewan Pengurus Pusat.

c. Sisanya 65% diperuntukkan Dewan Pengurus Cabang yang

bersangkutan.

26 3 ANGGARAN DASAR

Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, pengurus Pusat / Daerah

dan Cabang membentuk Panitia Pemeriksa Keuangan (Auditing

Committee) untuk memeriksa pengelolaan dana masing-masing dan

melaporkan hasilnya kepada Rapat Dewan Pengurus.

Hasil pemeriksaan keuangan harus diberitahukan kepada anggota

Pengurus dan anggota selambat-lambatnya akhir bulan Juni tiap

tahun.

BAB. VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN


Pasal 22

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi

Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) ditetapkan oleh

Musyawarah Nasional.


BAB. IX PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 23

1. Pembubaran Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia

(APEPI) dapat dilaksanakan apabila pembubaran itu atas

keputusan mutlak dari Musyawarah Nasional Khusus,

Musyawarah Daerah Khusus dan Musyawarah Cabang Khusus.

2. Musyawarah-musyawarah yang tersebut pada ayat 1 diatas, harus

menetapkan syarat pembubaran dan syarat likwidasi harta

kekayaan Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia

(APEPI).

Jakarta, 29 Januari 1996

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - III ASOSIASI

PENGUSAHA EMAS DAN PERMATAINDONESIA

(A P E P I)

28 3 ANGGARAN DASAR

DATUK S. BARA LAH KALIM ADIGUNA

JOHNY SALMON GIDEON SIDARTA

HASAN TAHJYADI

Business

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Emas Permata Indonesia APEPI