PPn & PPnBm1

PPN & PPN & PPnPPn BMBM(PENGERTIAN UMUM)(PENGERTIAN UMUM)

PPn & PPnBm2

PPN & PPN & PPnPPn BMBM(PENGERTIAN UMUM)(PENGERTIAN UMUM)

PAJAK ATAS KONSUMSI BKP/JKP

DI DALAM DAERAH PABEAN

OLEH

• ORANG PRIBADI• BADAN

PPn & PPnBm3

OBJEK PPNOBJEK PPNPASAL 4 UU PPNPASAL 4 UU PPN

OLEH PENGUSAHA OLEH ORANG ATAU BADAN

PENYERAHAN BKPDLM DRH PABEAN IMPOR BKP

PENYERAHAN JKPDLM DRH PABEAN

PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUDDR LUAR DRH PBN

EKSPOR BKP

PENYERAHANAKTIVA BEKAS

(PASAL 16D UU PPN)

MEMBANGUNSENDIRI

(PASAL 16C UU PPN jo.KMK 554/2000 s.t.d.d.

KMK 320/2002)

PEMANFAATAN JKP DR LUAR

DAERAH PABEAN

PPn & PPnBm4

BKPBKPPASAL 1 AYAT (2) DAN (3)PASAL 1 AYAT (2) DAN (3)

BARANG BARANG BERWUJUDBERWUJUD

BARANG TAKBARANG TAKBERWUJUDBERWUJUD

BARANG BERGERAKBARANG BERGERAK

BARANG TAK BERGERAKBARANG TAK BERGERAK

SEMUA JENIS BARANG SEMUA JENIS BARANG PADA PRINSIPNYAPADA PRINSIPNYAMERUPAKAN BKP,MERUPAKAN BKP,

KECUALI DITENTUKAN LAINKECUALI DITENTUKAN LAINOLEH UU PPNOLEH UU PPN

PPn & PPnBm5

BUKAN BKPBUKAN BKPPASAL 4A AYAT (2)PASAL 4A AYAT (2)

BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAUPENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNGDARI SUMBERNYA

BARANG KEBUTUHAN POKOK YG SANGATDIBUTUHKAN RAKYAT BANYAK (BERAS,GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAM)

MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKANDI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA

UANG, EMAS BATANGAN, DANSURAT BERHARGA

DITETAPKAN LEBIH LANJUT DGNPP NOMOR 144 TAHUN 2000

PPn & PPnBm6

PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN

PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATUPERJANJIAN SEWA BELI & PERJANJIAN LEASING

PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANGPERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG

PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA

PERSEDIAAN BKP & AKTIVA YG MENURUT TUJUANSEMULA TDK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YG MASIHTERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN,SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB.

MENURUT KETENTUAN DAPAT DIKREDITKAN.PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAUSEBALIKNYA & PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG

PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI

PENYERAHAN BKPPENYERAHAN BKPPASAL 1A AYAT (1)PASAL 1A AYAT (1)

PPn & PPnBm7

PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELARSEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD

PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG

PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANGATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR

CABANG DLM HAL PKP MEMPEROLEH IZIN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

TIDAK TERMASUK TIDAK TERMASUK PENYERAHAN BKPPENYERAHAN BKP

PASAL 1 AYAT (2)PASAL 1 AYAT (2)

PPn & PPnBm8

JKPJKPPASAL 1 AYAT (5) DAN (6)PASAL 1 AYAT (5) DAN (6)

JASA ADALAH SETIAP KEGIATAN PELAYANANJASA ADALAH SETIAP KEGIATAN PELAYANANBERDASAR PERIKATAN/PERBUATAN HUKUMBERDASAR PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

YANG MENYEBABKAN SUATU BARANG, YANG MENYEBABKAN SUATU BARANG, FASILITAS, KEMUDAHAN, ATAU HAKFASILITAS, KEMUDAHAN, ATAU HAK

TERSEDIA UNTUK DIPAKAI,TERSEDIA UNTUK DIPAKAI,TERMASUK JASA YG DILAKUKAN UNTUKTERMASUK JASA YG DILAKUKAN UNTUK

MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANANMENGHASILKAN BARANG KARENA PESANANATAU PERMINTAAN DENGAN BAHAN DAN ATAU PERMINTAAN DENGAN BAHAN DAN

ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN (MAKLON)ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN (MAKLON)

SEMUA JENIS JASA PADA PRINSIPNYASEMUA JENIS JASA PADA PRINSIPNYAMERUPAKAN JKP,MERUPAKAN JKP,

KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPNKECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPN

PPn & PPnBm9

JASAJASA--JASA DI BIDANG:JASA DI BIDANG:•• PELAYANAN MEDIKPELAYANAN MEDIK•• PELAYANAN SOSIALPELAYANAN SOSIAL•• PENGIRIMAN SURAT DGN PERANGKOPENGIRIMAN SURAT DGN PERANGKO•• PERBANKAN, ASURANSI, FINANCE LEASEPERBANKAN, ASURANSI, FINANCE LEASE•• KEAGAMAANKEAGAMAAN•• PENDIDIKANPENDIDIKAN•• KESENIAN & HIBURAN YG TELAH KESENIAN & HIBURAN YG TELAH

DIKENAKAN PAJAK TONTONANDIKENAKAN PAJAK TONTONAN•• PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLANPENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN•• ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIRANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR•• TENAGA KERJATENAGA KERJA•• PERHOTELANPERHOTELAN•• JASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAHJASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH

DALAM RANGKA MENJALANKAN DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUMPEMERINTAHAN SECARA UMUM

DITETAPKAN LEBIH LANJUT DGNPP NOMOR 144 TAHUN 2000

BUKAN JKPBUKAN JKPPASAL 4A AYAT (3)PASAL 4A AYAT (3)

PPn & PPnBm10

KEWAJIBAN PKPKEWAJIBAN PKPPASAL 3A AYAT (1) DAN (2)PASAL 3A AYAT (1) DAN (2)

PENGUSAHA YG MELAKUKAN :• PENYERAHAN BKP DI DLM DAERAH PABEAN• PENYERAHAN JKP DI DLM DAERAH PABEAN• EKSPOR BKP

MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKANSEBAGAI PKP

MEMUNGUT

MENYETOR

MELAPORKAN

PPN&

PPn BMYG

TERUTANG

TERMASUK PENGUSAHA KECIL YG MEMILIHUNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

MEMBUAT FAKTUR PAJAK

PPn & PPnBm11

PENGGANTIAN

NILAI IMPOR

NILAI EKSPOR

NILAI LAIN YG DITETAPKAN

DG. KEPMENKEU(KMK 567/2000)

s.t.d.d.KMK 251/2002

HARGA JUAL

PPN =DPP PPN

XTarif

DPP PPNDPP PPNPASAL 1 ANGKA 17PASAL 1 ANGKA 17

PPn & PPnBm12

SAAT PEMBAYARAN( PASAL 11 (2) )• SAAT PENYERAHAN

BKP/JKP• SAAT IMPOR BKP• SAAT PEMANFAATAN

BKP TDK BERWUJUD/JKP DR. LUAR PABEAN

• EKSPOR BKP( PASAL 11 (1) )

APABILA PEMBAYARANDITERIMA SEBELUM

TERJADINYA:• PENYERAHAN BKP/JKP• PEMANFAATAN BKP TDK

BERWUJUD / JKP DARILUAR DAERAH PABEANDI DLM DRH PABEAN

DJP DAPAT MENETAPKAN SAAT LAIN SEBAGAI SAATTERHUTANGNYA PAJAK

(PASAL 11 (4) )

SAAT TERUTANG PPN SAAT TERUTANG PPN (PASAL 11 UU PPN)(PASAL 11 UU PPN)

Pasal 13 PP 143/2000 s.t.d.d.PP 24/2002

PPn & PPnBm13

SAAT TERUTANGNYA PPNSAAT TERUTANGNYA PPN

BKP

JKP

DETAILBKP Berwujud Bergerak

Saat penyerahan; atau Saat Pembayaran

BKP Berwujud Tidak Bergerak

BKP Tidak Berwujud

Jasa Pemborong Bangunan

Selain Pemborong Bangunan

JKP dari luar Daerah Pabean

-Saat Pembayaran Saat dan SaatPenyerahan hak

-Saat dinyatakan sbg Piutang;-Saat harga ditagih; -Saat diterima pembayaran;-Saat kontrak ditandatangani.

-Saat brg/fasilitas tersedia;-Saat dilakukan penagihan;-Saat pembayaran.

= BKP tidak berwujud

-Saat pembayaran uang muka-Saat Pembayaran termijn; -Saat pembuatan berita acara;

PPn & PPnBm14

TEMPAT TERUTANGPPN ( PASAL 12 )

PKP IMPOR

PEMANFAATANBKP TDK BERWUJUD/

JKP DARI LUARDAERAH PABEAN

• TEMPAT TINGGAL• TEMPAT KEDUDUKAN• TEMPAT KEGIATAN

USAHA• TEMPAT LAIN

DITETAPKAN OLEHDIRJEN PAJAK

( PASAL 12 (1) )

TEMPAT BKPDIMASUKANKE DALAM

DAERAH PABEANDAN DIPUNGUT

MELALUIDJBC

( PASAL 12 (3) )

TEMPAT TINGGALTEMPAT KEDUDUKAN

ATAU TEMPATUSAHA ORANG PRIBADI ATAU

BADAN

( PASAL 12 (4) )

DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PPN

PASAL 12 AYAT (2) UU PPN

PPn & PPnBm15

TERLETAK PADASATU WILAYAH

KERJA KPP

TERLETAK PADA WILAYAH KERJAKPP YG BERBEDA

PKP MEMILIH SALAHSATU TEMPAT PAJAK

TERHUTANG

TERUTANG DI SETIAPTEMPAT KEGIATAN

USAHA

CUKUP MEMILIKISATU NPPKP

WAJIB DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

DI SETIAP KPP YBS.

PKP MEMPUNYAI SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA DI LUAR TEMPAT

TINGGAL/TEMPAT KEDUDUKAN

DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS UNTUK MEMILIHSATU TEMPAT ATAU LEBIH SBG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK

( SENTRALISASI / PEMUSATAN PPN )

• KEGIATAN PENYERAHAN BKP / JKP UNTUK SEMUA TEMPATKEGIATAN USAHA HANYA DILAKUKAN OLEH SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA

• ADM. PENJUALAN & KEUANGAN DISELENGGARAKAN TERPUSAT PADA SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA

• FAKTUR PAJAK & FAKTUR PENJUALAN DIBUAT OLEH PUSAT

PPn & PPnBm16

FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK( PASAL 1 ANGKA 23 )

BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG

YG. DIBUATOLEH PKP

YG. DIGUNAKANOLEH DJBC

ATAS ATAS

PENYERAHAN BKP/JKP IMPOR BKP

PPn & PPnBm17

Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahanBKP/JKP dlm hal pembayaran diterima setelah bulanpenyerahan, kecuali apabila pembayaran diterimasebelum akhir bulan berikutnya, maka FP Standar harusdibuat pada saat diterimanya pembayaran.

Pada saat pembayaran, dlm hal pembayaran terjadi sebelumpenyerahan BKP/JKP.

Pada saat pembayaran termijn, dalam hal Penyerahansebagian tahap pekerjaan.

Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepadaPemungut PPN (WAPU).

FP Gabungan dibuat paling lambat pada akhir bulanberikutnya setelah bulan penyerahan, kecuali jikaterjadi pembayaran maka atas pembayaran tersebutdibuatkan FP Standar tersendiri.

SAAT PEMBUATAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK

KEP-549/PJ./2000 S.T.D.T.D. KEP-433/PJ./2002

PPn & PPnBm18

FAKTUR PAJAK STANDAR:FAKTUR PAJAK YG BENTUK & ISINYA SESUAI DENGAN PASAL 13 (5) UU PPNDIATUR DALAM KEP-549/PJ.2000 s.t.d.d.KEP-323/PJ/2001 dan KEP-433/PJ./2002

FAKTUR PAJAK GABUNGAN:FP STANDAR YG DIBUAT UNTUK PENYERAHAN SATU BULAN TAKWIMPASAL 13 AYAT (2) UU PPN

FAKTUR PAJAK SEDERHANA:DIATUR DALAM KEP-524/PJ./2000 s.t.d.d.KEP-425/PJ./2001

DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN SBG FAKTUR PAJAK STANDAR

DIATUR DALAM KEP-522/PJ/2000 s.t.d.d. KEP-312/PJ./2001

JENISJENIS--JENIS FAKTUR PAJAKJENIS FAKTUR PAJAK

PPn & PPnBm19

FAKTUR PAJAK STANDARFAKTUR PAJAK STANDARFAKTUR PAJAK STANDAR

HARUS MENCANTUMKAN( PASAL 13 (5) )

NAMA, ALAMAT, NPWP, YG MENYERAHKAN BKP/JKP

NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP

JENIS BARANG ATAU JASA, JUMLAH HARGA JUALATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA

PPN YG DIPUNGUT

PPn BM YG DIPUNGUT

KODE,NO.SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTURNAMA, JABATAN & TANDA TANGAN YG BERHAK

MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK

FAKTUR PAJAK HARUS DIISI SECARALENGKAP,JELAS, BENAR &

DITANDATANGANI OLEH PEJABATYG DITUNJUK OLEH PKP

FAKTUR PAJAK YG DIISISESUAI DG KETENTUAN

DISEBUTFAKTUR PAJAK STANDAR

DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK

( PASAL 13 (6) )

PPn & PPnBm20

FAKTUR PAJAK SEDERHANAFAKTUR PAJAK SEDERHANA( PASAL 13 (7) )

PKP YG MELAKUKANPENYERAHAN

KEPADA• KONSUMEN AKHIR dan

•TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA

DAPAT MEMBUAT

MINIMAL HARUS MEMUAT :

NAMA, ALAMAT, DAN NPWP YGMENYERAHKAN BKP ATAU JKP

JENIS & KUANTUM

JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YG SUDAH TERMASUK

PAJAK ATAU BESARNYA PAJAKDICANTUMKAN SECARA TERPISAH

TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA

FAKTUR PAJAK SEDERHANA

PPn & PPnBm21

DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDARSEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR

PASAL 13 AYAT (6)PASAL 13 AYAT (6)

KEP. Dirjen PajakKEP-522/PJ./2000 s.t.d.d.

KEP-312/PJ./2001Dokumen-dokumen yg dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar:a. PIB yang dilampiri SSP/bukti pungutan pajak oleh DJBC untuk impor BKPb. PEB yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari DJBC dan dilampiri

dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yg tidak terpisahkan dengan PE;c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat oleh BULOG/DOLOG

untuk penyaluran tepung terigu;d. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA

untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.f. Ticket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Deliverry Bill, yang dibuat

untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;g. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP

dari luar Daerah Pabean;h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

Minimal harus memuat:a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;b. Nama dan alamat penerima dokumen;c. NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai WPDN;d. Jumlah satuan barang apabila ada; e. Dasar Pengenaan Pajak; f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

SYARAT

PPn & PPnBm22

LARANGAN MEMBUAT LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK

PASAL 14PASAL 14

ORANG PRIBADI / BADAN YGTIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

DILARANG MEMBUAT FAKTUR PAJAK

DLM HAL FAKTUR PAJAK TELAH DIBUAT

PAJAK YG TERCANTUMDLM FAKTUR PAJAK

HARUS DISETORKAN

KAS NEGARA

KE

PPn & PPnBm23

SANKSI & SANKSI & ASPEK PAJAK ASPEK PAJAK TERKAIT FPTERKAIT FP

PKP Penjual PKP Pembeli

KESALAHAN:

Jika terlambatlebih dari 3 bulan

tidak dianggapsbg FP Standar

TERLAMBAT MEMBUAT

FAKTUR PAJAK 2% X DPP PPN

FAKTUR PAJAK TIDAK DIISI

LENGKAP

PPN tidak dapatdikreditkan

2% X DPP PPN

PPn & PPnBm24

RETUR BKPRETUR BKP( PASAL 5A )( PASAL 5A )

PK DAN PPn BM TERUTANGOLEH PKP PENJUAL

PPN DAN PPn.BMPENYERAHAN BKP

YANGDIKEMBALIKAN

MENGURANGI

PM DARI PKP PEMBELI DG CATATAN PM TSBTELAH DIKREDITKAN

BIAYA ATAU HARTA BAGI PKP PEMBELI DLM HAL

PAJAK ATAS BKP YG DIKEMBALIKAN TELAH

DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU TELAH DIKAPITALISIR

PADA MASA PAJAKTERJADINYA

PENGEMBALIAN BKP TSB

TATACARA DITETAPKAN DGN

KEP.MEN. KEUANGAN(KMK 596/1994)

ATAS

PPn & PPnBm25

PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA PEMUNGUT PPNPEMUNGUT PPN

PASAL 16 A (1) PASAL 16 A (1)

PENYERAHAN BKP / JKP KEPADA PEMUNGUT PPN

DILAPORKAN

DISETOR

DIPUNGUT

PAJAK TERUTANG

PEMUNGUTPPN

OLEH

• BENDAHARAWANPEMERINTAH

• KPKN

Tatacara pemungutan, penyetoran,& pelaporan diatur dgn KMK

No. 563/KMK.03/2003

PPn & PPnBm26

PAJAK MASUKAN YG DAPAT PAJAK MASUKAN YG DAPAT DIKREDITKANDIKREDITKAN

HARUS MEMENUHI SYARAT:

MATERIAL

FORMAL

BERHUBUNGAN LANGSUNG DGN KEGIATAN USAHA YG

PENYERAHANNYA TERUTANG PPN (PRODUKSI, DISTRIBUSI,

PEMASARAN & MANAJEMEN)

BENTUK, KOLOM & ISIAN SESUAI DGN KEP-

549/PJ./2000 s.t.d.d.KEP-323/PJ./2001 & KEP-433/PJ./2002

DIISI LENGKAP, BENAR, & DITANDATANGANI ORANG YG

BERWENANG

DIBUAT TEPAT WAKTU(KEP-424/PJ./2003)

PPn & PPnBm27

PENGELUARAN UNTUK:

PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN

PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK

PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6)

PEROLEHAN BKP/JKP YG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHIKETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (5)

PEROLEHAN BKP/JKP YG BKT PUNGUTAN PAJAKNYA BERUPA FAKTUR PJK SEDERHANA

PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA

PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR, SEDAN, JEEP, STATION WAGON,VAN& COMBI KECUALI BRG DAGANGAN ATAU UNTUK DISEWA

PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

PAJAK MASUKAN YG TDK DPT PAJAK MASUKAN YG TDK DPT DIKREDITKANDIKREDITKAN

PASAL 9 AYAT (8) PASAL 9 AYAT (8)

PPn & PPnBm28

PENGKREDITAN PAJAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKANMASUKAN

PASAL 9 AYAT (2) S.D. (4) & PASAL 13 PASAL 9 AYAT (2) S.D. (4) & PASAL 13

PM DAPAT DIKREDITKAN DG PK MASA PAJAK YG SAMA

( PASAL 9 (2) )

JIKA TDK ADA PK PADA MASA PAJAK YBS, PM TETAP DPT DIKREDITKAN

(PASAL 9 (2A) )

PK > PM PM > PK

SELISIH DIBAYAROLEH PKP

(PASAL 9 (3) )

SELISIH DAPAT DIRESTITUSIATAU DIKOMPENSASI

(PASAL 9 (4) )

PENGHITUNGAN DAN TATA CARARESTITUSI DIATUR DGN KEP-DJP

(PSL 9 (13) )

PPn & PPnBm29

PENGKREDITAN PM PADA PENGKREDITAN PM PADA MASA PAJAK TIDAK SAMAMASA PAJAK TIDAK SAMA

PASAL 9 AYAT (9) PASAL 9 AYAT (9)

PAJAK MASUKANDAPAT DIKREDITKAN

PADA MASA PAJAKBERIKUTNYA

SELAMBATNYA 3 BULANSETELAH BERAKHIRNYA

MASA PAJAK

SYARAT: BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU DIKAPITALISASI DAN BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN

PPn & PPnBm30

PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK

PENYERAHAN YG TDKTERUTANG PAJAK

DAPAT DIKETAHUIDG PASTI DARI

PEMBUKUAN

PM TIDAK DAPATDIKETAHUI

DENGAN PASTI

PM YG TERKAITDG PENYERAHAN YG TERUTANG PPN

DAPAT DIKREDITKAN

PENGKREDITAN PMDIATUR DENGAN

KEP.MEN.KEU.No. 575/KMK.04/2000

PENYERAHAN DALAM SUATU PENYERAHAN DALAM SUATU MASA PAJAKMASA PAJAKPASAL 9 AYAT (5) & (6) PASAL 9 AYAT (5) & (6)

PAJAK MASUKAN

PM YG TELAH DIKREDITKAN HARUS DIHITUNG KEMBALI

PADA AKHIR THN BUKU

PPn & PPnBm31

PPN TIDAK DIPUNGUT ATAU PPN TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKANDIBEBASKAN

PASAL 16BPASAL 16B

KEGIATAN DI KAWASAN TERTENTU / TEMPAT TERTENTU DLM DRH PABEAN

PEMANFAATAN JKP TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN

PENYERAHAN BKP TERTENTU ATAUPENYERAHAN JKP TERTENTU

IMPOR BKP TERTENTU

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUDTERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN

DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH, a.l.:PP 146/2000; PP 12/2001 s.t.d.t.d. PP 46/2003.

PPn & PPnBm32

OBJEK OBJEK PPnPPn BMBM(PASAL 5 UU PPN)(PASAL 5 UU PPN)

DIKENAKAN SEKALI

PENYERAHAN BKP MEWAH

OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN

BKP MEWAH DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DAN PEKERJAANNYA

IMPOR BKP MEWAH

DI DALAM DAERAH PABEAN

PPn & PPnBm33

PPN DI BATAMPPN DI BATAMPPN/PPn BM TIDAK DIPUNGUT ATAS:• IMPOR BKP; DAN• PEROLEHAN BKP DARI DALAM DAERAH PABEAN,

YG AKAN DIGUNAKAN UTK MENGHASILKAN BKP YANG DIEKSPOR.

• PKP YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP WAJIB MENERBITKAN FP YG DICAP “ PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut Sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003”

• ATAS IMPOR BKP DJBC MEMBUBUHKAN CAP “ PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut Sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003” PADA SETIAP LEMBAR PIB.

APABILA BKP TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BKP UNTUK DIEKSPOR, PPN/PPn BM YG TIDAK DIPUNGUT HARUS DIBAYAR KEMBALI DITAMBAH SANKSI SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU.

PPn & PPnBm34

YANG DIKENAKAN PPN YANG DIKENAKAN PPN DI BATAMDI BATAM

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM KB BATAM.

• IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BKP SELAIN YG AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN MENGHASILKAN BKP YG DIEKSPOR; DAN

• PENYERAHAN JKP DI/KE/DARI KB BATAM

TERUTANG PPN/PPn BM YANG PENGENAANNYA DILAKUKAN SECARA BERTAHAP SESUAI KMK.

TERHADAP:

DASAR HUKUM:• PP NOMOR 63 TAHUN 2003• KMK 583/KMK.03/2003

PPn & PPnBm35

BATASAN PENGUSAHA BATASAN PENGUSAHA KECIL PPNKECIL PPN

KMK 571/KMK.03/2003

PENGUSAHA KECIL ADALAH PENGUSAHA YG MELAKUKAN PENYERAHAN:

BKP JKP BKP dan JKP

YANG

JUMLAH PEREDARAN BRUTO ATAU PENERIMAAN BRUTO TIDAK LEBIH DARI Rp 600 JUTA.

PPn & PPnBm36

PENGUSAHA KECILPENGUSAHA KECILYANG

SAMPAI DENGAN SUATU BULAN DALAM TAHUN BUKU, JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN ATAU PENERIMAAN BRUTONYA

MELEBIHI Rp 600 JUTA

MAKA

WAJIB MELAPORKAN USAHANYA UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP PALING LAMBAT PADA AKHIR BULAN BERIKUTNYA

• APABILA S.D AKHIR BULAN BERIKUTNYA TIDAK MELAPORKAN UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP, MAKA SAAT PENGUKUHAN ADALAH AWAL BULAN BERIKUTNYA.

• KEWAJIBAN UTK MEMUNGUT PPN DIMULAI SEJAK SAAT PENGUKUHAN MENJADI PKP.

PPn & PPnBm37

PEMUNGUT PPN DAN PEMUNGUT PPN DAN PPnPPn BM BM (WAPU PPN/(WAPU PPN/PPnPPn BM)BM)

KMK 563/KMK.03/2003

SEJAK 1 JANUARI 2004, PEMUNGUT PPN DAN PPn BM HANYA BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KPKN.

BADAN-BADAN TERTENTU TIDAK LAGI MENJADI PEMUNGUT PPN, KECUALI:

ATAS PENYEREHAN BKP/JKP YANG PENYERAHANNYA DILAKUKAN PALING LAMBAT PADA 31-12-2003 DAN FP-NYA

DITERBITKAN SEBELUM 31-01-2004.

WAJIB MEMUNGUT PPN/PPn BM TERUTANG DAN MENYETORKANNYA PALING LAMBAT 31 JAN 2004.

PPn & PPnBm38

JASA ANGKUTAN UMUM DI JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIRDARAT DAN DI AIR KMK 527/2003

jo. KEP-395/2001

JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT, TERMASUK JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN, JASA ANGKUTAN TAKSI, DAN JASA ANGKUTAN KERETA API.

JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR, TERMASUK JASA ANGKUTAN UMUM DI LAUT, JASA ANGKUTAN ANGKUTAN UMUM DI SUNGAI DAN DANAU, DAN JASA ANGKUTAN UMUM PENYERBERANGAN.

• ADA PERJANJIAN LISAN/TULISAN. TDK TERMASUK DLM PENGERTIAN PERJANJIAN: TIKET, KARCIS, BUKTI PEMBAYARAN JASA, B/L, DLL;

• WAKTU/TEMPAT PENGANGKUTAN TELAH DITETAPKAN SESUAI PERJANJIAN; DAN

• KENDARAAN ANGKUTAN DIGUNAKAN HANYA UTK MENGANGKUT MILIK SATU ORANG DAN ATAU ORANG YG TERIKAT PERJANJIAN.

TIDAK DIKENAKAN PPN KECULAI DILAKUKAN DGN CARA:

PPn & PPnBm39

SENTRALISASI / PEMUSATAN SENTRALISASI / PEMUSATAN PPNPPN

WAJIB MEMBERITAHUKAN

WP BESARKEP-515/PJ/2000 s.t.d.t.d. KEP-

389/PJ./2003, DANKEP-390/PJ./2003

WP BUMNKEP-394/PJ./2003

WP YG MENYAMPAIKAN SPM PPN/PPn BM DGN CARA E-

FILINGKEP-128/PJ./2003

MENGAJUKAN PERMOHONANSYARAT UTAMA: UNIT YG DIPUSATKAN HANYA

MENGADMINISTRASIKAN PERSEDIAAN & PEMBELIAN UNTUK OPERASIONAL UNIT YBS, DGN DANA KAS KECIL (TIDAK BERLAKU

UNTUK PABRIK)PEDAGANG ECERAN: JIKA KEGIATAN & ADM PEMBELIAN UNTUK

SELURUH OUTLET DIPUSATKAN(KEP-128/PJ./2003)

OTOMATIS

SELAIN WP TERSEBUT DI ATAS

PPn & PPnBm40

TempatTempat PembayaranPembayaran//PenyetoranPenyetoran PajakPajak

KantorKantor Pos Pos dandan GiroGiroBank Bank PemerintahPemerintah, , kecualikecuali BTNBTNBank Bank PembangunanPembangunan DaerahDaerahBank Bank DevisaDevisaBankBank--bank lain bank lain penerimapenerima setoransetoran pajakpajakKantorKantor DirektoratDirektorat JenderalJenderal Bea Bea dandanCukaiCukai, , KhususKhusus untukuntuk imporimpor tanpatanpa LKPLKP

PPn & PPnBm41

SaatSaat pembayaranpembayaran//penyetoranpenyetoran PPN/PPN/PPnPPn BMBM

PPN PPN dandan PPnPPn BM yang BM yang dihitungdihitung sendirisendiri oleholeh PKP PKP harusharus disetorkandisetorkan paling paling lambatlambat tanggaltanggal 15 15 bulanbulantakwimtakwim berikutnyaberikutnya setelahsetelah bulanbulan MasaMasa PajakPajak..ContohContoh : : MasaMasa PajakPajak JanuariJanuari 1996, 1996, penyetoranpenyetoranpaling paling lambatlambat tanggaltanggal 15 15 PebruariPebruari 1996.1996.PPN PPN dandan PPnPPn BM yang BM yang tercantumtercantum dalamdalam SKPKB, SKPKB, SKPKBT, SKPKBT, dandan STP STP harusharus dibayardibayar/ / disetordisetor sesuaisesuaibatasbatas waktuwaktu yang yang tercantumtercantum dalamdalam SKPKB, SKPKB, SKPKBT, SKPKBT, dandan STP STP tersebuttersebut..PPN/ PPN/ PPnPPn BM BM atasatas ImporImpor, , harusharus dilunasidilunasi bersamaanbersamaandengandengan saatsaat pembayaranpembayaran Bea Bea MasukMasuk, , dandan apabilaapabilapembayaranpembayaran Bea Bea MasukMasuk ditundaditunda/ / dibebaskandibebaskan, , harusharusdilunasidilunasi padapada saatsaat penyelesaianpenyelesaian dokumendokumen ImporImpor

PPn & PPnBm42

LanjutanLanjutan……..

PPN/PPN/PPnPPn BM yang BM yang pemungutannyapemungutannya dilakukandilakukan oleholeh::BendaharawanBendaharawan PemerintahPemerintah, , harusharus disetordisetor selambatselambat--lambatnyalambatnya tanggaltanggal 7 7 bulanbulan takwimtakwim berikutnyaberikutnya setelahsetelah MasaMasaPajakPajak berakhirberakhir..PemungutPemungut PPN PPN selainselain BendaharawanBendaharawan PemerintahPemerintah, , harusharusdisetordisetor selambatselambat--lambatnyalambatnya tanggaltanggal 15 15 bulanbulan takwimtakwimberikutnyaberikutnya setelahsetelah MasaMasa PajakPajak berakhirberakhir..DirektoratDirektorat JenderalJenderal Bea Bea dandan CukaiCukai yang yang memungutmemungut PPN/ PPN/ PPnPPn BM BM atasatas ImporImpor, , harusharus menyetormenyetor dalamdalam jangkajangka waktuwaktuseharisehari setelahsetelah pemungutanpemungutan pajakpajak dilakukandilakukan. .

PPN PPN daridari penyerahanpenyerahan gulagula pasirpasir dandan tepungtepung teriguteriguoleholeh BadanBadan UrusanUrusan LogistikLogistik (BULOG), (BULOG), harusharus dilunasidilunasisendirisendiri oleholeh PKP PKP sebelumsebelum SuratSurat PerintahPerintahPengeluaranPengeluaran BarangBarang (D.O) (D.O) ditebusditebus..