307 k pdt.sus-hki_2014 knalpot yoshimura jepang asli menangkan kasus lawan yoshimura palsu jakarta utara, purbalingga bisa di sidang nih

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat

kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUJADI JOANDI, bertempat tinggal di Jalan Vikamas I Utr 6, H2/12,

RT.012/05, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam

hal ini memberi kuasa kepada Robert Parada Napitupulu,S.H., Advokat,

berkantor di Taman Surya 3, Blok K3, Nomor 6, Cengkareng, Jakarta

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2014, sebagai

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

KABUSHIKI KAISHA YOSHIMURA JAPAN, berkedudukan di 6748

Nakatsu Aikawa Cho, Aiko-gun, Kanagawa-ken, Japan, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf,S.H.,M.H., dan kawan-kawan,

Para Advokat, beralamat di Pacific Patent, Graha CIMB Niaga, Lantai

11, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu

Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon

Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi

dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan yang bergerak dalam kegiatan usaha

produksi dan perdagangan suku cadang dan aksesoris untuk modifikasi sepeda

motor balap, serta penelitian dan pengembangan sepeda motor yang didirikan

oleh Hideo Yoshimura, ayah dari Presiden Direktur Penggugat pada tahun 1954

dengan nama “Yoshimura Motors”, yang kemudian dijadikan nama badan

hukum Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan pada tahun 1984, sebagaimana

tercantum dalam Pendaftaran Perusahaan (Company Register) Nomor

0210-01-020878 milik Penggugat (Bukti P – 1);

Hal. 1 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 Bahwa kata Yoshimura adalah sebuah nama keluarga dari pendiri Perusahaan

Penggugat yaitu Hideo Yoshimura, sesuai dengan Akta keluarga Nomor

0539078-8 (Bukti P-2) dan nama keluarga dari Presiden Direktur Penggugat,

yaitu Fujio Yoshimura, sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Keluarga

Nomor 11-05892 (Bukti P-3);

3 Bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama di dunia internasional atas merek

Yoshimura dan karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek

dagang Yoshimura tersebut di dunia termasuk di Indonesia, guna untuk

membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;

4 Bahwa nama badan hukum Penggugat adalah “Kabushiki Kaisha Yoshimura

Japan” yang berarti “Perseroan Terbuka Yoshimura Jepang”, sengaja dijadikan

merek dagang “Yoshimura” untuk menegaskan bahwa produksi barang-barang

dengan merek “Yoshimura” berasal dari Negara Jepang dan lebih khusus lagi

berasal dari keluarga Yoshimura yang merupakan nama orang terkenal dalam

dunia balap motor internasional, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6

ayat 3 huruf (a) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

5 Bahwa dalam perkembangannya Penggugat dengan merek Yoshimura menjalin

kerjasama dengan pabrik – pabrik motor terkenal diantaranya Kawasaki,

Suzuki, Yamaha, dalam hal tuning sepeda motor dan penyedia knalpot kinerja

sportbike pada arena balap motor internasional, yang menjadikan merek

Yoshimura terkenal diseluruh dunia (wellknown mark), sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek;

6 Bahwa selain terkenal melalui balap motor internasional Penggugat juga

mendaftarkan merek Yoshimura di berbagai negara di dunia, antara lain:

1 Negara Jepang daftar Nomor 2526979 tanggal 28 April 1993 untuk

melindungi jenis barang dalam kelas 12 (Bukti P-4);

2 Negara Jepang daftar Nomor 2526980 tanggal 28 April 1993 untuk


3 Negara Perancis daftar Nomor 98753884 tanggal 08 Oktober 1998 untuk

melindungi jenis barang dalam kelas 07, 12, 25 dan 38 (Bukti

P-6);

4 Negara Jerman daftar Nomor 39872486 tanggal 11 Mei 1999 untuk

melindungi jenis barang dalam kelas 12, 16 dan 25 (Bukti P-7);



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 Negara Thailand daftar Nomor TM 151334 tanggal 07 November 2000

untuk melindungi jenis barang dalam kelas 12 (Bukti P-8);

6 Negara Malaysia daftar Nomor 00016482 tanggal 20 November 2000

untuk melindungi jenis barang dalam kelas 12 (Bukti P-9);

7 Negara Australia daftar Nomor 1109834 tanggal 20 April 2006 untuk

melindungi kelas barang 12 dan 25 (Bukti P-10);

8 Negara Korea daftar Nomor 715804 tanggal 04 Oktober 2006 untuk


9 Negara Korea daftar Nomor 527263 tanggal 13 Februari 2001 untuk


10 Negara India daftar Nomor 1943818 tanggal 30 Maret 2010 untuk

melindungi jenis barang dalam kelas 07 dan 25 (Bukti P-13);

11 Negara Singapura daftar Nomor T1006725 J tanggal 27 Mei 2010 untuk

melindungi jenis barang dalam kelas 07, 12 dan 25 (Bukti P-14);

12 Negara Taiwan daftar Nomor 1223154 tanggal 16 Agustus 2006 untuk


13 Negara Cina daftar Nomor 1621760 tanggal 21 Agustus 2011 untuk


14 Negara Republik Indonesia dengan daftar Nomor IDM000310008 tanggal

17 Juni 2011 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 (Bukti P-17);

6 Bahwa dengan terkenal dan terdaftarnya merek Yoshimura di beberapa negara

seperti tersebut di atas, dan untuk memenuhi Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang

Merek Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat telah mengajukan permintaan

pendaftaran merek Yoshimura di Indonesia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., dengan Nomor Agenda D00 2013

017472 tanggal 17 April 2013 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 07 (Bukti

P-18);

7 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 94/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 1 Februari 2012 yang telah

berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan merek Yoshimura daftar Nomor

522420 dan logo daftar Nomor IDM000195636, Penggugat telah dinyatakan sebagai

pemilik merek dagang Yoshimura yang terkenal di Indonesia maupun di dunia

internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek dagang

Yoshimura (Bukti P-19);



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8 Bahwa diketahui oleh Penggugat, ternyata Tergugat tanpa seijin Penggugat telah

mendaftarkan merek dagang Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 pada tanggal

22 September 2006 (Bukti P-20) untuk melindungi kelas barang 07 yang telah

terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum &

HAM R.I., tanggal 30 Mei 2008, sehingga terdapat persamaan pada pokoknya dan

keseluruhannya untuk merek dan barang yang sejenis dengan merek dagang

Penggugat yang telah terkenal (wellknown mark);

9 Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat Yoshimura

daftar Nomor IDM000162796 (vide Bukti P-20) karena merek dagang Tergugat

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, berupa: bunyi dan

ucapan yang sama dengan merek Penggugat, dan juga merupakan jiplakan belaka dari

merek Penggugat yang sudah terkenal di dunia internasional, sehingga

pendaftaran merek Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pendaftar yang

beritikad tidak baik dan karenanya tidak patut untuk dilindungi, sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 huruf (a) Undang-

Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

10 Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang – Undang Merek Nomor 15 tahun 2001:

”Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan

mereknya secara layak dan jujur, tanpa ada niat apapun untuk membonceng,

meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya

yang berakibat kerugian pada pihak lain untuk menimbulkan kondisi

persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”;

Karena merek Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 didaftarkan berdasarkan

itikad tidak baik (melanggar Pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek), dan meniru nama orang terkenal (Hideo Yoshimura dan Fujio

Yoshimura) serta menggunakan nama badan hukum/ perusahaan Penggugat

(melanggar Pasal 6 ayat 3 huruf (a) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek) dan juga membonceng ketenaran merek Penggugat {melanggar

Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek},

maka merek Yoshimura atas nama Tergugat tidak patut untuk dilindungi;

11 Bahwa Tergugat mempunyai usaha yang bergerak di bidang onderdil mobil/

kendaraan bermotor, suatu jenis bidang usaha yang sama dengan bidang usaha

Penggugat, sehingga dapat dipastikan Tergugat mengetahui keterkenalan merek



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Yoshimura milik Penggugat dan dengan demikian, sulit untuk dapat dibayangkan

maksud lain dari Tergugat dengan mendaftarkan merek Yoshimura yang merupakan

sebuah kata berasal dari bahasa Jepang, yang merupakan nama keluarga dari Pendiri

dan Presiden Direktur Penggugat, dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek Yoshimura milik Penggugat, kecuali hanya niat untuk membonceng, meniru,

menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak dari ketenaran merek

Yoshimura milik Penggugat yang telah dengan susah payah dibangun oleh Penggugat

selama bertahun – tahun dengan biaya yang besar, termasuk diantaranya biaya untuk

memperoleh perlindungan hukum diberbagai negara dan biaya untuk promosi/iklan

dalam rangka memperkenalkan produk – produknya di seluruh dunia (Bukti P-21);

12 Bahwa mengingat merek Yoshimura atas nama Tergugat dengan merek Yoshimura

atas nama Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya,

sehingga apabila dipakai secara bersamaan atau dipasarkan, kedua merek tersebut

pasti akan membingungkan khalayak ramai, tentang asal usul produksi Tergugat,

yang disangka berasal dari Penggugat, yang sangat – sangat merugikan Penggugat;

13 Bahwa Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang –

barang buatan Indonesia, wajib menggunakan nama merek yang jelas menampakkan

identitas Nasional Indonesia, dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama

merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing, dalam hal ini merek

Penggugat Yoshimura, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor

220 PK/Perd/1986 tanggal 30 Oktober 1986 dalam perkara merek NIKE dan hal ini

sejalan dengan amanah dari Pasal 36 ayat 3 Undang – Undang R.I., Nomor 24 Tahun

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang

berbunyi:

”Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung,

jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan,

merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang

didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum

Indonesia”;

14 Bahwa mengingat Penggugat sebagai pendaftar yang sesungguhnya atas merek

Yoshimura, maka Penggugat beralasan menuntut pembatalan merek Yoshimura

daftar Nomor IDM000162796 atas nama Tergugat, sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

15 Bahwa karena merek Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 terdaftar pada

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM RI,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., untuk membatalkan dan

mencoret merek Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 atas nama Tergugat dari

Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut

dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) jo.

Pasal 71 Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai

berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek dagang Yoshimura yang terkenal di

Indonesia maupun di dunia internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal

untuk memakai merek dagang Yoshimura;

3 Menyatakan merek Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 atas nama Tergugat

didaftarkan dengan itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan merek Yoshimura milik Penggugat;

4 Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek Yoshimura daftar Nomor

IDM000162796, dengan segala akibat hukumnya;

5 Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., untuk mencoret

pendaftaran merek Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 atas nama Tergugat

dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran

merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan

gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

• Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat Yoshimura

daftar Nomor IDMOOO162796 (vide Bukti P - 20), namun dalam perkara ini

gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Sujadi Joandi/ Tergugat dan tidak



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ditujukan terhadap Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum & HAM R.I. Seharusnya Penggugat turut menggugat Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I. atau setidaknya

menjadikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum

& HAM R.I., sebagai Turut Tergugat. Oleh karenanya gugatan yang demikian

merupakan gugatan yang kurang pihak sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat

diterima (niet onvantkelijke verklaard) vide Putusan M.A.R.I., Nomor 195K/

Sip/1955, tanggal 28 November 1956;

• Dalam Rekonvensi:

1.13 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam konvensi dianggap juga

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permintaan pendaftaran merek di

Indonesia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kementerian

Hukum & HAM RI, dengan Nomor Agenda D00 2013 017472 tanggal 17 April

2013 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 07, adalah jelas merupakan

perbuatan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga merugikan Penggugat

Rekonvensi dan sangat menggangu ketenangan Penggugat Rekonvensi dalam

menjalankan usaha. Padahal Penggugat Rekonvensi telah memenuhi seluruh

ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang R.I. Nomor15

Tahun 2001 tentang Merek dan dalam hal ini lebih dulu mendaftar dan

mendapatkan hak tunggal Sertifikat Merek Yoshimura atas nama Sujadi Joandi

tertanggal 13 Maret 2009 dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

Kementerian Hukum & HAM R.I., (bukti T-1), yang sampai bergulirnya perkara

ini belum terbit hak nya berupa sertifikat merek;

1.14 Bahwa oleh karena itu untuk menjaga dan menjamin kepastian hukum terhadap

sertifikat merek yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

Kementerian Hukum & HAM R.I., tanggal 22 September 2006 dan terbit

sertifikat mereknya tertanggal 13 Maret 2009 atas nama Sujadi Joandi dan

gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka Penggugat

Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual, kementerian Hukum & HAM R.I., terkait permintaan

pendaftaran merek di Indonesia yang dilakukan Tergugat Rekonvensi di

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kementerian Hukum & HAM RI,

dengan Nomor Agenda D00 2013 017472 tanggal 17 April 2013 untuk



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


melindungi jenis barang dalam kelas 07 agar ditolak karena tidak berdasarkan

hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi

mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi

putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1 Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2 memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum & HAM R.I., terkait permintaan pendaftaran merek di Indonesia yang

dilakukan Tergugat Rekonvensi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., dengan Nomor Agenda DOO

2013 017472 tanggal 17 April 2013 untuk melindungi jenis barang dalam kelas

07 agar ditolak dan dicoret dari daftar permohonan merek;

3 Menyatakan permintaan pendaftaran merek di Indonesia yang dilakukan

Tergugat Rekonvensi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

kementerian Hukum & HAM R.I., dengan Nomor Agenda DOO 2013 017472

tanggal 17 April 2013 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 07 tidak

berdasarkan hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 53/Pdt.SUS.Merek/2013/

PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

• Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

• Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

• Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek Dagang Yoshimura yang

terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional, oleh karenanya

mempunyai hak tunggal untuk memakai Merek Dagang Yoshimura;

• Menyatakan Merek Yoshimura Daftar Nomor IDM 000162796 atas nama

Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dan mempunyai kesamaan

pada pokoknya dengan Merek Yoshimura milik Penggugat;

• Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek Yoshimura daftar

Nomor IDM000162796 dengan segala akibat hukumnya;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Putusan ini kepada Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I.,

untuk mencoret pendaftaran Merek Yoshimura daftar Nomor IDM

000162796 atas nama Tergugat dari daftar umum merek dan selanjutnya

menggunakan pembatalan pendaftaran merek dalam berita resmi merek;

Dalam Rekonvensi:

• Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Mengukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara

sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 10 Januari

2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 24 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27

Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/K/Pdt.Sus-

HaKI/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 53/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat

pada tanggal 10 Februari 2014, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat mengajukan

kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan

kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dan tidak menerima Putusan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon

pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Putusan

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 14/SALKEP/2014 tertanggal 10

Januari 2014 dalam Perkara Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2013/ PN.Niaga.JKT.PST.,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


berdasarkan Akta Permohonan Kasasi tertanggal 27 Januari 2014, dengan

demikian Permohonan Kasasi dan Pengajuan Memori Kasasi masih dalam

tenggang waktu yang dibenarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001,

sehingga Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi patut untuk

diterima;

2 Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dan tidak

melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau salah melaksanakan hukum

acara tersebut, dikarenakan:

3 Judex Facti mengenyampingkan begitu saja dan tidak memberikan pertimbangan-

pertimbangan dan alasan-alasan hukum terhadap bukti-bukti surat dan keterangan

ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu bukti surat-surat T-l, T-2, T-3,

T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-ll, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18,

T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25 bahwa T-3 sampai dengan bukti T-23

merupakan bukti elektronik yang keabsahannya diakui oleh undang-undang dan

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang

Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang R.I., Nomor 11 Tahun 2008

disebutkan sebagai berikut:

1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang sah;

2 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan;

3 Dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Namun bukti elektronik tersebut dikesampingkan begitu saja oleh Judex Facti

tanpa alasan sama sekali, mohon Judex Juris untuk memperhatikan bukti

surat-surat T-l, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-ll, T-12, T-13,

T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T--19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25;

dan keterangan seorang ahli bernama Ahmad Rifadi,S.H.,M.Si., yang dalam

keterangannya sebagai berikut:

• Syarat-syarat suatu merek bisa dikatakan terkenal selain ada promosi harus ada

investasi dan pengetahuan umum masyarakat. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua

dan bersifat kumulatif, tidak bisa hanya salah satu saja;

• Saksi ahli menerangkan promosi dilakukan dalam media cetak, media elektronik,

tabloid, dan buletin dalam waktu lama;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Investasi dengan penunjukkan pemegang lisensi disuatu negara, bangunan pabrik

yang memproduksi barang-barang merek tersebut;

• Suatu perusahaan asing yang melakukan promosi melalui media-media di

Negara-negara yang didaftar namun di suatu negara lain belum melakukan promosi

tidak bisa dikatakan merek terkenal;

• Suatu merek yang didaftar di lebih dari tiga negara tidak cukup membuktikan

sebagai merek terkenal;

• Tanda pendaftaran merek di beberapa negara belumlah cukup untuk

membuktikan suatu merek adalah terkenal oleh karena itu indikatornya harus dipenuhi

secara kumulatif: selain ada promosi harus ada investasi dan pengetahuan umum;

• Masyarakat ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua dan bersifat kumulatif,

tidak bisa hanya salah satu saja;

• Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan merek terkenal belum ada;

• Dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak ada pengertian

merek terkenal;

• Kualifikasi sebagai suatu merek terkenal berbicara masalah penerapan hukum

yang tunduk pada pemeriksaan tertulis dan sepanjang itu suatu merek terkenal

dinyatakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi;

• Namun keterangan ahli dikesampingkan begitu saja oleh Judex Facti tanpa

alasan sama sekali. Sebagaimana kita ketahui Hukum Acara Pembuktian Perkara

Perdata Khusus Merek tunduk pada ketentuan-ketentuan HIR/RBG dengan demikian

saksi ahli yang diajukan Tergugat adalah sudah tepat tidak bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan HIR/RBG.;

• Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 14/

SAL.KEP/2014 tertanggal 10 Januari 2014 dalam Perkara Nomor 53/

Pdt.Sus.Merek/2013/PN.Niaga.JKT.PST., adalah tidak tepat dan terhadap bukti surat-

surat dan ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/ Tergugat tidak dipertimbangkan

(onvoldoende gemotiveerd);

• Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusannya banyak terdapat kekurangan

yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/Tergugat sangat dirugikan;

• Bahwa Judex Facti dengan begitu saja mengenyampingkan bukti surat-surat dan

ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat, jelas menunjukkan Judex Facti tidak

saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan sehubungan dengan bukti surat-

surat dan ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat (onvoldoende gemotiveerd);



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• (Insufficient judgement), dan putusan yang dihasilkan adalah putusan yang

mengandung kesalahan penerapan hukum dan karenanya haruslah dibatalkan;

• Bahwa Judex Facti telah mengabaikan azas audi et alteram partem, tidak

memperhatikan dan mempertimbangkan bukti surat-surat dan ahli yang diajukan

Pemohon Kasasi/Tergugat, tanpa alasan-alasan hukum yang jelas;

• Bahwa sebagaimana disampaikan oleh M.Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya

Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan peninjauan kembali perkara

perdata pada Poin 6 (enam) halaman 343 disebutkan:

• Dalam praktek peradilan, putusan yang tidak saksama mempertimbangkan

semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan (onvoldoende gemotiveerd,

insufficient judgement), dikategorikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan

hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai

(gebrekkig, inadequate) karena dibawah standar (below standard) sehingga putusan itu

tidak memuaskan (onbevridingend, unasisfactory);

• Bahwa M.Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya halaman 328 menyatakan:

Putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah putusan

yang bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan itu

dianggap tidak menurut hukum (waderrechtelijk, unlawful);

Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Dalam Eksepsi:

Pemohon Kasasi menilai/Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

telah melakukan kekhilafan yang nyata karena pertimbangannya sangat singkat, tidak

cermat dan tanpa alasan hukum terkait, khususnya mengenai hukum acara yang

berkaitan demgan eksepsi Pemohon Kasasi karena:

Perttimbangan Judex Facti menyebutkan sebagai berikut:

1 Menimbang, bahwa dalam pendapat Majelis Hakim dalam

gugatan pembatalan merek tidaklah menjadi keharusan

mengikutsertakan Direktorat Merek sebagai pihak karena

berpedoman pada ketentuan Pasal 70 ayat (1), (2), (3),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

Direktorat Merek secara langsung akan menjalankan

fungsi pencatatan adanya pembatalan merek yang diputus

Pengadilan Niaga;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut cukup alasan untuk menolak

eksepsi Tergugat, pertimbangan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan

kenyataan karena menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek berbunyi "Direktorat Jendral menerbitkan dan memberikan sertifikat

merek kepada Pemohon atau kuasanya", dengan demikian pihak Direktorat Merek

wajib dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena sertifikat yang

dikeluarkannya sebagai dasar gugatan Penggugat perkara sengketa merek a quo

juga mengakibatkan kerugian Tergugat, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi/

Penggugat Konvensi merupakan gugatan yang kurang pihak sehingga harus ditolak;

2 Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek yang menyatakan "Gugatan pembatalan

merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun sejak pendaftaran merek" dan bahwa dengan

pertimbangan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi

terbukti menurut hukum beritikad baik yang tidak dapat

disangkal lagi;

• Bahwa pendaftaran merek Yoshimura milik Pemohon Kasasi/Tergugat

Konvensi telah didaftar sejak tanggal 22 September 2006 dengan Nomor

Daftar IDM 000132796 sehingga kepemilikan merek Yoshimura atas nama

Pemohon/Tergugat Konvensi sudah 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan

lamanya, sedangkan gugatan pembatalan merek a quo baru diajukan oleh

Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

tanggal 21 Agustus 2013 sehingga melebihi tenggang waktu sebagaimana

yang ditentukan dalam undang-undang yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal pendaftaran merek;

• Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 69 ayat 1 (satu) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut untuk mewujudkan kepastian

hukum bagi pemilik merek/investor, karena apabila/ pembatasan dan

pengaturan waktu tidak ditetapkan dalam undang-undang maka hal tersebut

tidak kondusif dalam upaya pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi

nasional, karena dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik merek/

investor atas upaya untuk mempromosikan suatu merek apabila dapat

dibatalkan sewaktu-waktu begitu saja;

• Bahwa oleh karena gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi saat ini

telah lewat waktu/kadaluarsa maka haruslah gugatan tersebut ditolak karena

sudah kadaluarsa;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Dalam Pengajuan Kasasi ini, Pemohon Kasasi menilai bahwa Judex Facti/

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau

melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana dicantumkan didalam Pasal 30

ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung yang berbunyi Pasal 30 ayat 1: "Mahkamah Agung dalam tingkat

kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari

semua lingkungan peradilan karena:

a Sebab menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

b Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan";

Keberatan Kedua:

Dalam Pokok Perkara:

Judex Facti telah melakukan kekhilafan nyata karena pertimbangannya sangat singkat

dan tanpa alasan terkait, dan ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan atau kurang

saksama dipertimbangkan, sehingga patut kiranya putusan Judex Facti batal demi

hukum;

3 Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang

menyatakan sebagai berikut:

• "Menimbang, bahwa dalil Penggugat, merek Yoshimura ini selain telah

terdaftar diberbagai Negara seperti Perancis, Jerman, Thailand, Malaysia,

Italia, Korea, India, Singapura, Taiwan dan China (Bukti P-6, P-7, P-8, P-9,

P-10, P-ll, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16) juga secara terus-menerus dan luas

dipakai dan dipromosikan melalui berbagai media diantaranya katalog, brosur

dan majalah-majalah serta situs web;

• Diberbagai Negara (P-21a sampai dengan P-21.o);

Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang

menyatakan Bahwa: "Merek Yoshimura ini selain telah terdaftar diberbagai

Negara juga secara terus-menerus dan luas dipakai dan dipromosikan melalui

berbagai media diantara katalog, brosur, dan majalah-majalah serta situs web

diberbagai Negara (P-21a sampai dengan P-21o)". Hal ini dapat dijabarkan

sebagai berikut:

• Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan secara rinci merek Yoshimura

di luar negeri sudah terdaftar dan cukup terkenal, tidak disertai suatu surat

keterangan dari bersangkutan yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Republik Indonesia setempat di Negara Asing yang berkepentingan pada

merek itu, dan inilah yang memuat keterangan mengenai telah

berlangsungnya pendaftaran di negara-negara lain di bawah nomor dan

tanggal, bersangkutan serta diumumkan dalam pengumuman resmi merek-

merek bersangkutan (vide buku Prof.S Gautama, halaman 68, Undang-undang

Merek Baru Tahun 2001). Sehingga patut kiranya putusan Judex Facti

tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Keberatan Ketiga.

Pemohon Kasasi (dulu Tergugat I) menilai Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat salah dan keliru serta telah melakukan kekhilafan yang nyata karena

pertimbangannya sangat singkat, tidak cermat, dan tanpa alasan hukum terkait, ada hal-

hal yang tidak dipertimbangkan atau kurang seksama dipertimbangkan, sehingga patut

kiranya Putusan Judex Facti batal demi hukum. Pemohon Kasasi keberatan terhadap

pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan sebagai berikut:

4 "Menimbang, bahwa pokok sengketa yang diadilkan Penggugat adalah Pemilik

Merek Dagang Yoshimura yang terkenal di Indonesia maupun didunia

internasional oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai Merek

Dagang Yoshimura sedangkan Tergugat dengan itikad tidak baik telah

mendaftarkan merek Yoshimura yang memiliki persamaan pada pokoknya

dengan merek Yoshimura milik Penggugat;

"Menimbang bahwa akhirnya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat

membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sehingga harus dikabulkan";

Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang

menyatakan bahwa: "Merek Dagang Yoshimura yang terkenal di Indonesia maupun

di dunia internasional" karena Judex Facti salah dan keliru menafsirkan secara

sempit tentang kata merek terkenal, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

5 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan dalil-dalil Penggugat

yang menyatakan merek Yoshimura milik Penggugat sebagai merek terkenal,

karena hingga sekarang ini lembaga-lembaga seperti TRIPs, Konvensi Paris,

WIPO belum pernah memberikan defenisi dan kriteria tentang merek terkenal;

6 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan dalil dalil Penggugat

yang menyatakan merek Yoshimura milik Penggugat adalah merek terkenal

karena sudah terdaftar di beberapa Negara, bahwa pendaftaran merek di

beberapa Negara adalah tidak merupakan suatu jaminan hukum karena suatu

merek tersebut langsung terkenal, akan tetapi tidak lebih hanya merupakan suatu

upaya agar merek tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum di Negara



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


yang bersangkutan. Demikian pendaftaran merek Yoshimura atas nama

Penggugat di beberapa Negara tersebut adalah tidak merupakan jaminan suatu

merek tersebut dinyatakan terkenal. Bahwa sesuai letentuan Pasal 6 ayat (1)

huruf b dan ayat (2) jo. penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, suatu merek dapat dikategorikan sebagai

merek terkenal apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

• Promosi yang gencar dan besar-besaran, (tidak ditunjukkan, tidak dapat buktikan

di Indonesia melalui bukti surat-surat);

• Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, (tidak

ditunjukkan, tidak dapat dibuktikan juga investasi di Indonesia melalui bukti surat-

surat);

Vide Penjelasan Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Selain itu

saksi ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat di tingkat pertama Pengadilan

Niaga juga menerangkan sebagai berikut:

Saksi ahli Ahmad Rifadi,S.H.,M.Si. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

• Syarat-syarat suatu merek bisa dikatakan terkenal selain ada promosi harus ada

investasi dan pengetahuan umum masyarakat. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua

dan bersifat kumulatif, tidak bisa hanya salah satu saja;

• Saksi ahli menerangkan promosi dilakukan dalam media cetak, media elektronik,

tabloid, dan bulletin dalam waktu lama;

• Investasi dengan penunjukkan pemegang lisensi di suatu negara, bangunan

pabrik yang memproduksi barang-barang merek tersebut;

• Suatu perusahaan asing yang melakukan promosi melalui media-media di

Negara-negara yang didaftar namun di suatu Negara lain belum melakukan promosi

tidak bisa dikatakan merek terkenal;

• Suatu merek yang didaftar di lebih dari tiga Negara tidak cukup membuktikan

sebagai merek terkenal;

• Tanda pendaftaran merek dibeberapa Negara belumlah cukup untuk

membuktikan suatu merek adalah terkenal oleh karena itu indikatornya harus dipenuhi

secara kumulatif: selain ada promosi harus ada investasi dan pengetahuan umum

masyarakat. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua dan bersifat kumulatif, tidak bisa

hanya salah satu saja;

• Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan merek terkenal belum ada;

• Dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak ada pengertian

merek terkenal;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dari hal-hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/

Penggugat selama pembuktian, Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan,

membuktikan promosi yang gencar terus menerus melalui media cetak, elektronik

di Indonesia dalam waktu lama, investasi di Indonesia, pengetahuan umum

masyarakat di Indonesia, dengan demikian darimana Judex Facti bisa

menyimpulkan bahwa merek Termohon Kasasi adalah merek terkenal;

Mohon Judex Juris untuk benar-benar mecermati hal-hal di atas, dan bandingkan

dengan Putusan Nomor 26/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga Jkt.Pst.;

7 Bahwa fakta hukum yang terjadi saat ini Penggugat hanya dapat mendalilkan

keterkenalan mereknya karena terdaftar di beberapa Negara, namun berdasarkan

penjelasan ahli Ahmad Rifadi,S.H.,M.Si., dan dihubungkan dengan penjelasan

Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana

telah Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan di atas menunjukkan merek yang

disampaikan Termohon Kasasi/Penggugat adalah belum memenuhi unsur-unsur

untuk dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal;

8 Bahwa bagaimana merek Penggugat dapat dikatakan terkenal. Sementara

Penggugat sendiri baru mengajukan mereknya tanggal 17 April 2013 dengan

Nomor agenda D002013017472 untuk jenis barang kelas 07 dan merek tersebut

belum mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sesuai Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

9 Pemohon kasasi keberatan terhadp pertimbangan hukum Judex Facti yang

menjelaskan bahwa: "mempunyai hak tunggal untuk memakai Merek dagang

Yoshimura" karena Judex Facti salah dan keliru telah menafsirkan secara sempit

tentang kalimat mempunyai hak tunggal hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut;

Bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) telah mendaftarkan lebih dahulu merek

Yoshimura dan telah mendapatkan sertifikat mereknya tertanggal 13 Maret 2009

untuk jenis barang/jasa kelas 07 atas nama Sujadi Joandi (Pemohon Kasasi), dengan

demikian Tergugatlah pemegang hak tunggal atas merek Yoshimura sehingga

Tergugat I telah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 5 b jo. Pasal

6 ayat 1a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 b: "Merek tidak dapat didaftarkan apa bila merek tersebut mengandung

salah satu unsur di bawah ini:

a. .....

b. Tidak memiliki daya pembeda;

c. Dan seterusnya;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pasal 6 ayat 1a: "Permohonan harus ditolak oleh direktorat Jenderal apabila merek

tersebut:

a Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan

merek milik lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/

atau yang sejenis;

b .... dan seterusnya ......", sedangkan Termohon Kasasi baru

mendaftarkan Merek Yoshimura pada Direktorat jenderal HAKI,

Kementerian Hukum & HAM R.I. dengan Nomor Agenda

D002013017472 tanggal 17 April 2013, untuk jenis barang dalam

kelas 07, dengan status belum mendapatkan kepastian hukum dan

perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek dan prosesnya masih harus melalui tahapan

pemeriksaan substantif dan diumumkan dalam berita resmi merek

serta didaftarkan dalam daftar umum merek untuk mendapatkan

sertifikat merek. Dan dengan demikian Majelis Hakim tidak

membedakan antara Nomor Pendaftaran dengan Nomor Agenda

Merek;

Pemohon kasasi (Tergugat I) keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex

Facti yang menyatakan bahwa:

“..... Sedangkan Tergugat dengan itikad tidak baik telah mendaftarkan merek

Yoshimura". Karena Judex Facti salah dan keliru telah menafsirkan secara

sempit tentang kalimat Tergugat dengan itikad tidak baik, hal ini dapat

dijabarkan sebagai berikut:

10 Bahwa terdaftarnya merek Pemohon Kasasi/Tergugat telah sesuai dengan

peraturan peraturan undang-undangan dihidang merek tidak bertentangan dengan

kententuan hukum dan dapat dijabarkan sebagai berikut mengenai:

Pasal 4 tentang itikad tidak baik;

Pasal 5 tentang adanya unsur kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya

pembeda, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan yang berkaitan

dengan jasa yang dimintakan pendaftarannya; Dan

Pasal 6 tentang adanya persamaan dengan pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek yang sudah terdaftar atas nama orang lain;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

11 Bahwa dengan telah terdaftarnya merek Yoshimura milik Pemohon Kasasi/

Tergugat dalam Daftar Umum Merek, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan "Merek tidak

dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang

beritikad tidak baik", dengan demikian jelas bahwa telah selesai teruji itikad

baiknya dalam proses mekanisme hukum dibidang merek, dengan demikian

Pemohon Kasasi/Tergugat diberikan hak ekslusif oleh Negara Republik

Indonesia untuk menggunakan merek yang dimohonkan untuk didaftar;

Tentang persamaan pada pokoknya.

12 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan dalil-dalil Penggugat

yang menyatakan merek Yoshimura milik Pemohon Kasasi/ Tergugat

mempunyai persamaan dengan pokoknya keseluruhannya dengan merek

Yoshimura atas nama Termohon Kasasi/Penggugat, karena dalil-dalil tersebut

telah bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang merek;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek menyatakan: kantor merek akan menolak permohonan

permintaan pendaftaran merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan merek orang lain yang sudah lebih dahulu terdaftar di dalam Daftar Umum

Merek untuk barang sejenis;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat lebih dulu mendaftarkan mereknya di Direktorat

jenderal HAKI R.I. c.q. melalui Direktorat Merek;

Dengan demikian sesuai asas First To File atau First To Registered artinya merek

yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama/siapa yang

mendaftarkan terlebih dahulu maka dialah yang berhak untuk mendapatkan

perlindungan hukum. Dan sesuai dengan system Konstitutif dalam Pendaftaran

Merek yang dianut di Negara Republik Indonesia yaitu perlindungan merek

diberikan kepada Pendaftar Pertama, maka terbukti dan tidak dapat disangkal

bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat lah yang berhak memiliki Merek Yoshimura;

Bahwa sebagaimana juga disampaikan oleh Titon Slamet Kurnia,S.H.,M.H.

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian

TRIPs Penerbit PT.Alumni Bandung 2011 halaman 9 (bagian catatan kaki angka 9);

asas teritorial di sini ialah bahwa yang melahirkan HKI adalah Negara tertentu dan

tidak dikenal system perolehan HKI yang bersifat internasional (setidaknya sampai

saat ini). Sementara, yang dimaksud dengan system konstitutif dalam pendaftaran

merek ialah suatu merek itu ada, sehingga berhak atas perlindungan hukum karena

pendaftaran;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


13 Bahwa selanjutnya apabila merek-merek sudah terdaftar di dalam Daftar Umum

Merek, secara hukum merek-merek tersebut adalah tidak mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya, dengan

demikian pemilik merek-merek terdaftar lainnya, dengan demikian pemilik

merek-merek terdaftar secara hukum berhak menggunakan merek tersebut dalam

kegiatan produksi dan perdagangan dengan demikian Pemohon Kasasi (dahulu

Tergugat) memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung dalam tingkat

kasasi berkenan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena

tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap dalil-dalil

keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

14 Bahwa dengan demikian kiranya Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada

Judex Juris untuk mencermati dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung

berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara

saksama memori kasasi tertanggal 5 Februari 2014 dan kontra memori kasasi tertanggal

17 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan

hukum;

Bahwa merek Yoshimura milik Penggugat selain telah terdaftar diberbagai

Negara, diantaranya Perancis, Jerman, Thailand, Malaysia, Singapura, dan lain-lain,

juga secara terus menerus secara luas dipakai dan dipromosikan di berbagai media,

diantaranya katalog, brosur, majalah-majalah serta situs web;

Dan juga berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor 94/Merek/2011/PN.Niaga Jakarta Pusat, tanggal 1 Februari 2012, merek

Yoshimura milik Penggugat telah dinyatakan sebagai merek terkenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUJADI JOANDI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUJADI JOANDI, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 oleh H.MAHDI

SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.ABDURRAHMAN, S.H.,M.H., dan I

GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota, K e t u a,

TTD/ TTD/

Dr.H.ABDURRAHMAN,S.H.,M.H. H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum.

TTD/

I GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:1 Meterai : Rp 6.000,002 Redaksi : Rp 5.000,003 Administrasi

Kasasi : Rp 4.989.000,00 +Jumlah : Rp 5.000.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


RAHMI MULYATI, S.H., M.H. NIP.1959 1207 1985 12 2 002.



Automotive

307 k pdt.sus-hki_2014 knalpot yoshimura jepang asli menangkan kasus lawan yoshimura palsu jakarta utara, purbalingga bisa di sidang nih