Tutorial DRD di Surakarta 26 Juni 2008

RANGKUMAN “TUTORIAL”RANGKUMAN “TUTORIAL”PEMBENTUKAN DEWAN RISET PEMBENTUKAN DEWAN RISET

DAERAH (DRD) DAN PENYUSUNANDAERAH (DRD) DAN PENYUSUNANDOKUMEN STRATEGI INOVASI DOKUMEN STRATEGI INOVASI

DAERAHDAERAH

WorkshopWorkshop““Membangun Sistem Inovasi Daerah”Membangun Sistem Inovasi Daerah”

Surakarta, 26 Juni 2008Surakarta, 26 Juni 2008

Tatang A. Taufik

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

2

OUTLINE

INDIKATOR KEBERHASILAN

KERANGKA INSTRUMEN LEGAL

DRD & STRATEGI INOVASI DAERAH

LANGKAH PENTING

LANDASAN LEGAL

3

FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH(UU NO. 18/2002, Pasal 18 : Fungsi Pemerintah)

• UU No.18/2002 (Bab IV Fungsi dan Peran Pemerintah, Pasal 18):1) Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi,

memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.

2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Agar pelaksanaan fungsi pemerintah tersebut dapat direncanakan secara baik dan dapat dipahami oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang yang terlibat dalam pelaksanaannya, serta oleh semua pihak di lingkungan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga swasta yang berkepentingan, maka: arah, prioritas utama, dan kerangka pelaksanaan fungsi pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut perlu dituangkan secara tertulis ke dalam suatu kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

4

BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 20 : Fungsi

Pemerintah)

Butir Isu Esensi yang Perlu Diperhatikan

Ayat 1: Fungsi pemerintah daerah, yaitu menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian integral dari Sisnas P3Iptek.

Semangat otonomi atau kewenangan daerah dalam bertindak lokal selalu dalam kerangka nasional.

Ayat 2: Pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

Dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pembangunan menjadi agenda bersama para pihak di daerah

5

BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 20 : Fungsi

Pemerintah)


Ayat 3: Pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keterbukaan Pemda terhadap advisory dan advokasi dari unsur kelembagaan iptek.

Ayat 4: Pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

Instrumen ”kelembagaan” di daerah (DRD) dengan fungsi penyusunan kebijakan iptek di daerah, dukungan kepada Pemda dalam berkoordinasi, dan perwakilan dalam DRN.

6

BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN IPTEK DI DAERAH (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran

Pemerintah)


Ayat 1: Pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen kebijakan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).

Catatan : Instrumen kebijakan merupakan alat kebijakan yang digunakan agar kebijakan yang diambil dapat efektif mencapai tujuan.

Ayat 2: Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Catatan : Prinsip dasar bagi penetapan kebijakan beserta instrumennya adalah pemahaman atas ”isu kebijakan” yang hendak diatasi dan bagaimana instrumen kebijakan ditetapkan agar memenuhi kaidah/kriteria kebijakan yang baik.

7


Pemerintah)


Ayat 3: Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembentukan lembaga.

a. Dukungan sumber daya yang dimaksud dalam ayat ini dapat berbentuk dukungan keahlian dan kepakaran, dukungan informasi dan kekayaan intelektual, serta dukungan sarana dan prasarana.

b. Dukungan dana yang dimaksud dalam ayat ini dapat diberikan sebagai bantuan pembiayaan bagi perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sebagai bantuan pembiayaan bagi lembaga penunjang untuk memperkuat daya dukung serta meningkatkan aliran investasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pemberian insentif yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keringanan pajak, penanggulangan resiko, penghargaan dan pengakuan, maupun bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dari badan usaha dan masyarakat, serta meningkatkan alih teknologi dari badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

8


Pemerintah)


Ayat 3 d. Penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud dalam ayat ini diperlukan untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis serta menggali potensi nasional dan daerah.

e. Pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini adalah lembaga yang belum atau tidak dapat dikembangkan oleh masyarakat, namun diperlukan untuk memperkuat Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

9


Pemerintah)


Ayat 4: Lembaga yang dimaksud dalam ayat (3) dapat meliputi lembaga litbang dan lembaga penunjang, baik yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun sebagai unit kerja departemen atau pemerintah daerah tertentu.

Pada tingkat pusat, pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa:

a. Lembaga litbang departemen dan lembaga lain yang sejenis yang berada di bawah naungan departemen tertentu yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan sektor tertentu;

b. Lembaga litbang non departemen yang merupakan organisasi yang berdiri sendiri yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan lintas sektor. Pada saat undang-undang ini dibuat, yang termasuk dalam jenis lembaga ini, antara lain, adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

10

Beberapa Pokok Pikiran dalam Kerangka Kebijakan Iptek di Daerah (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah)


Ayat 4 c. Lembaga penunjang departemen dan lembaga lain yang sejenis berada di bawah naungan departemen tertentu yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan sektor tertentu;

d. Lembaga penunjang non departemen merupakan organisasi yang berdiri sendiri yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan lintas sektor. Pada saat undang-undang ini dibuat, yang termasuk dalam jenis lembaga ini, antara lain, adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Standardisasi Nasional.

Di daerah pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga litbang dan lembaga penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang diperlukan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan karakteristik daerah.

11

Beberapa Pokok Pikiran dalam Kerangka Kebijakan Iptek di Daerah (UU No. 18/2002, Pasal 21: Peran Pemerintah)


Ayat 5: Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Prinsip implementasi instrumen kebijakan menurut UU No. 18/2002 adalah

– Keadilan– Demokrasi– Transparansi– Akuntabilitas.

12

Pembentukan Tim

Pembentukan DRD

Pertemuan Awal

Penyiapan Instrumen

Legal

Penyusunan Dokumen Strategi

Selesai Tahap Awal

Penerbitan Instrumen

Legal

13

Administras/ Implementasi

Program

INNOVATION GOVERNANCE ~ KONSEP Arnold, dkk (2001 – 2004)

Desain / Penetapan Kebijakan

Desain Program

Manajemen Program

Tingkat 1Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi


Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian

Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian

Tingkat 3Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci

Tingkat 3Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci

Tingkat 4Pelaku riset dan inovasi

Tingkat 4Pelaku riset dan inovasi

Pemerintah Dewan kebijakan

Dewan Riset dan Akademi

Badan Teknologi dan

Inovasi

Badan-badan Program

Pendukung

Produsen:Perusahaan,Pertanian,

Rumah sakit, dsb.Perguruan

Tinggi

Lembaga Litbang

Kontraktor Program

Departemen/ Kementerian Industri, dll.

Departemen/ Kementerian

Riset dan Teknologi

Departemen/ Kementerian

Sektoral lainnya

14

FUNGSI APA YANG HARUS MENJADI BAGIAN DARI PENADBIRAN?

• Menetapkan arah (Setting directions)• Sebagai “wasit”• Koordinasi Horisontal• Mengkoordinasikan pengembangan pengetahuan• Strategic intelligence / bottleneck analysis• Menuntun berbagai aktor menuju sasaran yang

dikehendaki oleh masyarakat• Meningkatkan peran inovasi dan riset (opsional, tetapi

sangat penting)

Arnold & Boekholt (2004)

15

Issues for governance include …

• Systems-wide governance• De-integration, subsidiarity and self-organisation• Co-ordination and strategic direction-setting at Level 1• Institutional co-ordination at Level 3, to make it easier to

tackle horizontal problems• Placement of strategic intelligence / bottleneck analysis

within the system• Role of beneficiaries in governance

Arnold & Boekholt (2004)

16

High-level ‘policy councils’ for innovation

• Dimaksudkan untuk menjembatani “pendekatan yang luas atas inovasi”

• Strategic level : mis. tidak mengurusi day-to-day policy problems, tetapi menelaah isu-isu sistemik dengan perspektif yang lebih berjangka panjang

• Keanggotaan pemerintah yang mencakup lebih dari satu ‘policy domain’

• Keanggotaan yang terdiri dari ‘makers and shakers’ • Berbeda dari typical Research Councils, bertindak

sebagai penyokong dana bagi iptek• Berbeda dari external ‘Advisory Council’, walaupun

sangat tipis pada dewan tingkat tinggi.

17

POLA ORGANISASI (PENGORGANISASIAN) DALAM PENADBIRAN INOVASI

Multi-principal

UmbrellaMono-principalMono-programmeMulti-programme

Kementerian

Pelaku Riset dan Inovasi

Sumber : Arnold, et al., (2004, 2003).

18

VISI BERSAMA

• Proses membangun konsensus

• Peran penting bagi seluruh stakeholders

• Penentuan prioritas langkah-langkah selanjutnya

KEPEMIMPINANYANG BERKOMITMEN

TERHADAPVISI BERSAMA

• Partisipasi penuh komitmen dari para pemimpin swasta, intelektual, dan pemerintah

AGENDA PRAGMATISUNTUK

PEMBANGUNAN• Struktur kelembagaan

membantu memformalkan dan memfasilitasi:

– Perumusan agenda tindak

– Proses membangun konsensus

– Partisipasi para pemimpin

ORGANISASI DANORGANISASI DANPENGORGANISASIANPENGORGANISASIAN

KOLABORASIKOLABORASIUNTUKUNTUK

PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

KELEMBAGAAN : Membangun Kapasitas Untuk Bertindak

19

Keb

ijak

an,

Pro

gra

m,

Ke

gia

tan

dan

Org

anis

asi

ser

ta

Jari

ng

an d

i L

ua

r D

aera

h,

Na

sio

nal

& I

nte

rnas

ion

al

Keterangan:Instruksi, Sumber Daya

Saran (Advis) / Pelaporan

Hasil

Koordinasi dan Integrasi Horisontal (Kerjasama)

Instruksi, Sumber Daya, Saran/ Pelaporan, Hasil, Koordinasi dan Integrasi Horisontal & Vertikal (Kerjasama)

Tingkat 4Pelaku litbang/ inovasi

Tingkat 4Pelaku litbang/ inovasi



Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi Perangkat Daerah (Badan/Dinas/ Kantor, dll.)

Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi Perangkat Daerah (Badan/Dinas/ Kantor, dll.)

Tingkat 3Koordinasi Implementasi

Tingkat 3Koordinasi Implementasi

Gubernur/ Bupati/Walikota

DPDS

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Produsen

Perguruan Tinggi

Lembaga Litbang/

UPTD, dll.

Kontraktor Program

Badan/Dinas/ Kantor

Sektoral

Badan/Dinas/ Kantor Lintas

Sektor

Organisasi Perangkat

Daerah lainnya

DPRD

DRD Tim AhliTim/Gugus Tugas

Asisten, Ka. Bappeda &Ka. Perangkat Daerah tertentu

Konsumen

Litbang Swasta/Non-pemerintah

“STRUKTUR ORGANISASI” PENADBIRAN (GOVERNANCE) KEBIJAKAN DI DAERAH

20

ILUSTRASI STRUKTUR INTERVENSI INOVASI SECARA UMUM:Organisasi dalam Perancangan dan Implementasi Kebijakan

Pemerintah DaerahPemerintah DaerahBadan/Dewan

Penasihat. Mis.: DPDS

Badan/Dewan Penasihat. Mis.: DPDS

Dinas/ Kantor

Dinas/ Kantor

Dinas/ Kantor

Dinas/ Kantor BapedaBapeda

Instrumen Intervensi. Mis.: Program-program Litbang

Instrumen Intervensi. Mis.: Program-program Litbang

Pelaksana : Perguruan Tinggi, Perusahaan, Organisasi Riset, dsb.Pelaksana : Perguruan Tinggi, Perusahaan, Organisasi Riset, dsb.

Payung (Umbrella)

BalitbangdaBalitbangdaTim Klaster

Tim KlasterDRDDRD

DPRDDPRD

HorisontalHorisontal

DRNDRN

LemlitbangLemlitbang

Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi

Lembaga Non Pemerintah

Lain

Lembaga Non Pemerintah

Lain

VertikalVertikal

InstrumenInstrumen InsrumenInsrumen

DRDLain

DRDLain

21

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARANMenurut Perundangan yang Berlaku

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

RKP Daerah

Renstra KL

Renja - KL

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA - SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

PedomanDijabar

kan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

Pemerintah

PusatPem

erintah D

aerah

UU KN

Strategi Inovasi Daerah

22

PENYIAPAN DRD & DOKUMEN STRATEGI INOVASI PENYIAPAN DRD & DOKUMEN STRATEGI INOVASI DAERAHDAERAH

Bahan-bahan acuan

Bahan hasil diskusi awal

Template draf

Tim Fasilitator (Scouting Team):1. . . . .

2. . . . .

Pertemuan Tim Fasilitator berikutnya :

Proses “estafet” dari Tim Fasilitator ke Tim DRD

Tindak lanjut, Sasaran dan Jadwal

PIC:• Bappeda . . . • BPPT . . . .

23

CHECK-LIST CHECK-LIST PENYIAPAN DRD & DOKUMEN STRATEGI PENYIAPAN DRD & DOKUMEN STRATEGI INOVASI DAERAHINOVASI DAERAH

Draf SK Bupati tentang Pembentukan DRD

Bahan-bahan acuan : Buku, Draf Panduan, Contoh

Bahan hasil diskusi awal

Template draf

Tindak lanjut, Sasaran dan Jadwal

PIC:• Pemkab Sumedang (. . . . & . . . .)• BPPT ( & )

24

SKEMA PENYUSUNAN STRATEGI INOVASI DAERAH

Penetapan Kerangka dan Masukan Muatan Utama

Tim menyusunRancangan Awal


Masyarakat (DPDS) & Pemkab (SKPD) Menyampaikan Masukan

DRD Mengkomunikasikan Draf Strategi Inovasi Daerah kepada Pemkab, DPDS & DPRD

Penetapan Strategi Inovasi Daerah

Digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Kegiatan Tahunan,

Pemantauan dan Evaluasi

DRD Menyampaikan Dokumen Strategi Inovasi Daerah kepada Pemda

Pemda Melakukan Penyempurnaan Dokumen Strategi Inovasi Daerah

a) Visi,Misi & Arah Kebijakanb) Tujuan & Sasaran Strategisc) Program Utama

Program SKPD

d) Matriks Program SKPD

Penghimpunan Bahan & Pemutakhiran Data

Introduksi

Dokumen Acuan Lain yang Relevan

Jadwal

JadwalJadwal

Pembentukan Tim (Balon DRD)

DRD Terbentuk

4

5

6

7

8

9 10

1

2

3

25

CONTOH SKEMA PENYUSUNAN STRATEGI INOVASI DAERAH

Penetapan Kerangka dan Masukan Muatan Utama

Tim menyusunRancangan Awal


Masyarakat (DPDS) & Pemkab (SKPD) Menyampaikan Masukan

DRD Mengkomunikasikan Draf Strategi Inovasi Daerah kepada Pemkab, DPDS & DPRD

Penetapan Strategi Inovasi Daerah

Digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Kegiatan Tahunan,

Pemantauan dan Evaluasi

DRD Menyampaikan Dokumen Strategi Inovasi Daerah kepada Pemda

Pemda Melakukan Penyempurnaan Dokumen Strategi Inovasi Daerah

a) Visi,Misi & Arah Kebijakanb) Tujuan & Sasaran Strategisc) Program Utama

Program SKPD

d) Matriks Program SKPD

Penghimpunan Bahan & Pemutakhiran Data

Introduksi

Dokumen Acuan Lain yang Relevan

Jadwal

JadwalJadwal

Pembentukan Tim (Balon DRD)

DRD Terbentuk

1

2

3

4

5

6 7

Dal

am p

rose

s

26

CONTOH JADWAL AGENDA JANGKA PENDEK :Penyusunan Dokumen Strategi Inovasi Daerah

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3

ELEMEN AGENDA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Penyusunan Rancangan Awal

2. Ekspose Rancangan Awal kepada Pemkab

Revisi Rancangan Awal

3. Penyusunan Matriks Program

4. Ekspose Draf kepada Pemkab

4. Ekspose Draf kepada DPRD

Revisi Draf

5. Penyampaian Draf oleh DRD kepada Pemkab

6. Penyempurnaan Draf oleh Pemkab

7. Penetapan Strategi Inovasi Daerah oleh Bupati

27

KEBERHASILAN DRD

Ukuran Contoh Indikator

• Kemampuan “MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI” yang pokok ~ Functioning

Lihat landasan perundangan (UU No.18/2002: Pasal 20, Ayat 4 ~ Penjelasan)

• Kemampuan “MERESPON” isu penting/strategis (dan aktual) yang relevan ~ Responsive

1. Keterlibatan lembaga dan/atau anggota dalam merespon isu penting/strategis tertentu

2. Usulan/rekomendasi solusi atas isu yang berkembang

• Menjadi “KELOMPOK YANG BERPENGARUH” dalam kebijakan publik yang relevan dan dalam perbaikan kebijakan ~ Influencing

1. Keterlibatan lembaga/anggota dalam dialog atau proses kebijakan publik dan dalam agenda perbaikan kebijakan yang relevan.

2. Anggota sebagai nara sumber dalam proses kebijakan dan/atau dalam agenda perbaikan kebijakan yang relevan.

3. Hasil kajian menjadi rujukan dalam proses kebijakan dan/atau dalam agenda perbaikan kebijakan yang relevan.

• “KEPIONIRAN/ KEPRAKARSAAN” dalam perbaikan kebijakan ~ Pioneering; Leadership

1. Prakarsa dalam mengangkat wacana positif

2. Prakarsa perbaikan (reformasi) kebijakan

28

KEBERHASILAN DOKUMEN STRATEGI INOVASI DAERAH

Ukuran Contoh Indikator

• Rumusan tertulis yang “TEPAT WAKTU” ~ Timing

Ketersediaan sebagai salah satu acuan perencanaan pembangunan (program aksi para aktor)

• Rumusan tertulis yang “DITERIMA” oleh para pemangku kepentingan kunci ~ Acceptance

Pengakuan legalitas dokumen

• Dokumen “TERSOSIALISASIKAN” dengan baik ~ Diffused

1. Penyampaian (delivery) pada pemangku kepentingan kunci

2. Jangkauan sebaran (outreach) dokumen

• Pokok pikiran dan rekomendasi “DIADOPSI/ DIIMPLEMENTASIKAN” oleh, atau “MENJADI ACUAN” bagi aktor yang relevan ~ Operasionalized

1. Jangka Pendek : Program/kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan yang dirumuskan/ direkomendasikan

2. Jangka Menengah : Diadopsi dalam RPJMD

3. Jangka Panjang : Diadopsi dalam RPJPD

29

“Pengaruh” DRD dari Perspektif Kebijakan

A. Manajemen & Kebijakan Pembangunan : – RPJMD & Program– RPJPD– Reformasi kebijakan

B. Kemitraan

C. Intensitas Aktivitas Pengetahuan

D. “Petarencana” yang lebih baik ke depan.

30

Terimakasihhttp: //sisteminovasi.wordpress.com

Technology

Tutorial DRD di Surakarta 26 Juni 2008