Tax Planning Atas Kredit Pajak

Tax Planning atas Kredit Tax Planning atas Kredit Pajak/Pajak Dibayar Pajak/Pajak Dibayar

DimukaDimuka

Christine,SE.Ak.M.Int.TaxChristine,SE.Ak.M.Int.Tax

Jenis-jenis Kredit PajakJenis-jenis Kredit Pajak

Kredit Pajak PPh Pasal 22.Kredit Pajak PPh Pasal 22. Kredit Pajak PPh Pasal 23.Kredit Pajak PPh Pasal 23. Kredit Pajak PPh Pasal 24.Kredit Pajak PPh Pasal 24. Kredit Pajak PPh Pasal 25.Kredit Pajak PPh Pasal 25. Pajak Dibayar Dimuka Lainnya Pajak Dibayar Dimuka Lainnya

PPh Ps. 22PPh Ps. 22

Dasar HukumDasar HukumPengertian PPh Ps. 22Pengertian PPh Ps. 22Tarif PPh Ps. 22Tarif PPh Ps. 22Tax Planning atas Kredit Tax Planning atas Kredit

Pajak PPh Ps. 22Pajak PPh Ps. 22

Dasar HukumDasar Hukum

UU No. 17 tahun 2000UU No. 17 tahun 2000 KMK No. 236/KMK.03/2003 sebagai KMK No. 236/KMK.03/2003 sebagai

perubahan KMK No. 254/KMK.03/2001perubahan KMK No. 254/KMK.03/2001

PengertianPengertian

PPh Pasal 22 adalah PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pajak yang dipungut oleh bendaharawan

pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga Negara lainnya lembaga Negara lainnya

berkenaan dengan pembayaran atas berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, penyerahan barang,

dan badan-badan tertentu baik badan dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainbidang lain

Tarif PajakTarif Pajak

Atas ImporAtas Impor::

1. 1. Ada APIAda API (Angka Pengenal (Angka Pengenal Impor)Impor) 2.5% x nilai impor (CIF 2.5% x nilai impor (CIF + BM)+ BM)

2. 2. Tdk ada APITdk ada API 7.5% x nilai 7.5% x nilai impor impor

3. 3. LelangLelang 7.5% x harga jual 7.5% x harga jual lelang lelang

Tarif Pajak Tarif Pajak (cont..)(cont..)

Atas pembelian barang yang Atas pembelian barang yang dipungut oleh Pemungut Pajakdipungut oleh Pemungut Pajak::

1.5% x harga pembelian1.5% x harga pembelian

Atas penjualan hasil produksi Atas penjualan hasil produksi atau pembelian yang dilakukan atau pembelian yang dilakukan oleh badan usaha yang oleh badan usaha yang bergerak di bidang tertentubergerak di bidang tertentu::


1.1. Di bidang industri rokokDi bidang industri rokok:: 0.15% x 0.15% x harga bandrol dan bersifat finalharga bandrol dan bersifat final

2.2. Yang wajib dipungut oleh Yang wajib dipungut oleh industri industri dan eksportir yang bergerak di dan eksportir yang bergerak di sektor perhutanan, perkebunan, sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang mereka dari pedagang pengumpulpengumpul: 0.5% x harga : 0.5% x harga pembelian (tdk termasuk PPN)pembelian (tdk termasuk PPN)


3.3. Di bidang industri semenDi bidang industri semen: 0.25% : 0.25% x DPP PPNx DPP PPN

4.4. Di bidang industri bajaDi bidang industri baja: 0.3% x : 0.3% x DPP PPNDPP PPN

5.5. Di bidang industri kertasDi bidang industri kertas: 0.1% x : 0.1% x DPP PPNDPP PPN

6.6. Atas penjualan semua jenis Atas penjualan semua jenis kendaraan bermotorkendaraan bermotor: 0.45% x : 0.45% x DPP PPNDPP PPN


7.7. Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan untuk Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan untuk Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyakbergerak di bidang bahan bakar minyak: :

SPBU SwastaSPBU Swasta SPBU PertaminaSPBU Pertamina

PremiumPremium 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan 0.3% x penjualan 0.25% x penjualanSolar 0.3% x penjualan 0.25% x penjualanSolar 0.3% x penjualan 0.25% x penjualanPremix/ 0.3% x penjualan 0.25% x penjualanPremix/ 0.3% x penjualan 0.25% x penjualanSuper TTSuper TTMinyak tanahMinyak tanah 0.3% x penjualan 0.3% x penjualan Gas LPG Gas LPG 0.3% x penjualan 0.3% x penjualan Pelumas Pelumas 0.3% x penjualan 0.3% x penjualan

Tax Planning atas Kredit Pajak PPh Tax Planning atas Kredit Pajak PPh Ps. 22Ps. 22

APIAPI Dokumentasi, e.g. PIB & SSPCPDokumentasi, e.g. PIB & SSPCP SSP SSP berkaitan transaksi dengan berkaitan transaksi dengan

bendaharawan pemerintah bendaharawan pemerintah harus di- harus di-follow up!follow up!

Cek keabsahan bukti potong Cek keabsahan bukti potong Minta SKBMinta SKB Tax Review dan tax reconciliationTax Review dan tax reconciliation


Pengertian PPh Ps. 23Pengertian PPh Ps. 23Tarif PPh Ps. 23Tarif PPh Ps. 23Tax Planning atas kredit Tax Planning atas kredit

pajak PPh Ps. 23pajak PPh Ps. 23

Dasar HukumDasar Hukum

UU No. 17 tahun 2000UU No. 17 tahun 2000 PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April

20072007 Aturan pelaksanaan lainnyaAturan pelaksanaan lainnya


PPh Pasal 23 adalah PPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas Pajak Penghasilan yang dipotong atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap Usaha Tetap

yang berasal dari: modal, penyerahan yang berasal dari: modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Ps. 21selain yang telah dipotong PPh Ps. 21

yang dibayarkan atau terutang oleh yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT.BUT.

Saat terutangnya pajakSaat terutangnya pajak

Terutang pada akhir bulan dilakukannya Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan, mana yang penghasilan bersangkutan, mana yang terjadi terlebih dulu.terjadi terlebih dulu.

Pemotong pajakPemotong pajak

Badan PemerintahBadan Pemerintah Subjek Pajak badan dalam negeriSubjek Pajak badan dalam negeri Penyelenggara kegiatanPenyelenggara kegiatan BUTBUT Orang pribadi sebagai WP dalam negeri Orang pribadi sebagai WP dalam negeri

tertentu (akuntan, arsitek, dokter, notaris, tertentu (akuntan, arsitek, dokter, notaris, orang pribadi yang menjalankan usaha orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa)pembayaran berupa sewa)

Tarif PajakTarif Pajak

15% dari jumlah 15% dari jumlah brutobruto atas atas dividen, bunga, royalti, hadiah dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh ps. 21telah dipotong PPh ps. 21 (yang (yang diperoleh oleh WP badan dalam diperoleh oleh WP badan dalam negeri berkenaan dengan suatu negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan)kegiatan yang diselenggarakan)


15% dari jumlah 15% dari jumlah brutobruto dan bersifat dan bersifat finalfinal atas bunga simpanan yang atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.dibayarkan oleh koperasi.

15% dari perkiraan penghasilan 15% dari perkiraan penghasilan netoneto atas: atas: a. sewa dan penghasilan lain a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah dan harta (kecuali sewa tanah dan bangunanbangunan final tax) final tax)


b. Imbalan sehubungan dengan b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dll jasa konsultan, dll please please refer to refer to PER-70/PJ./2007 PER-70/PJ./2007

Saat Penyetoran dan PelaporanSaat Penyetoran dan Pelaporan

PPh Ps. 23 harus disetorkan PPh Ps. 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak;terutangnya pajak;

dilaporkan selambat-lambatnya dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak 20 hari setelah masa pajak berakhir.berakhir.

Dikecualikan dari Pemungutan Dikecualikan dari Pemungutan PajakPajak

a.a. Penghasilan yang dibayar atau terutang Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bankkepada bank

b.b. Pembayaran sewa guna usaha dengan hak Pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsiopsi

c.c. Dividen tertentu (Pasal 4 ayat (3) huruf f)Dividen tertentu (Pasal 4 ayat (3) huruf f)d.d. Bunga obligasi yang diterima perusahaan Bunga obligasi yang diterima perusahaan

reksa dana selama 5 tahun pertama sejak reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau ijin usahapendirian perusahaan atau ijin usaha

e.e. Bagian laba yang diterima anggota dari CV Bagian laba yang diterima anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

f.f. SHU koperasi kepada anggotanyaSHU koperasi kepada anggotanyag.g. Bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi Bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi

Rp 240.000 sebulan.Rp 240.000 sebulan.

Tax Planning atas kredit pajak PPh Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 23Ps. 23

Follow up bukti potong setiap bulanFollow up bukti potong setiap bulan Cek keabsahan bukti potong, e.g. tanggal, Cek keabsahan bukti potong, e.g. tanggal,

tarif, DPP, identitas WP, jumlah pajak tarif, DPP, identitas WP, jumlah pajak yang dipotongyang dipotong

Dokumentasi: SSP, kontrakDokumentasi: SSP, kontrak Minta SKBMinta SKB Tax Review dan tax reconciliationTax Review dan tax reconciliation

QuestionQuestion

Bagaimana tax planning untuk mengatasi Bagaimana tax planning untuk mengatasi bukti potong supaya tidak beda tahun bukti potong supaya tidak beda tahun dengan pengakuan pendapatan?dengan pengakuan pendapatan?

Bagaimana kalau terjadi salah potong?Bagaimana kalau terjadi salah potong?


Pengertian PPh Ps. 24Pengertian PPh Ps. 24Tax Planning atas kredit Tax Planning atas kredit

pajak PPh Ps. 24pajak PPh Ps. 24


Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri

yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang

terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam

NegeriNegeri

Tax Planning atas kredit Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 24pajak PPh Ps. 24

Siapkan dokumen yang dibutuhkan:Siapkan dokumen yang dibutuhkan:1. Laporan keuangan dari penghasilan 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari LN;yang berasal dari LN;2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak 2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di LN; danyang disampaikan di LN; dan3. Dokumen pembayaran pajak di luar 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.negeri.

Tax Planning atas kredit Tax Planning atas kredit pajak PPh Ps. 25pajak PPh Ps. 25

Perhatikan cara perhitungan PPh Ps. 25 Perhatikan cara perhitungan PPh Ps. 25 yang tepatyang tepat jangan sampai lebih bayar jangan sampai lebih bayar

Dokumentasikan SSP PPh Ps. 25 dengan Dokumentasikan SSP PPh Ps. 25 dengan baikbaik

Perhatikan deadline pembayaran dan Perhatikan deadline pembayaran dan pelaporanpelaporan

Pajak Bayar Dimuka LainnyaPajak Bayar Dimuka Lainnya

Fiskal LN:Fiskal LN: Simpan bukti fiskal LNSimpan bukti fiskal LN Pastikan nama WP yang bersangkutan Pastikan nama WP yang bersangkutan

tercantum di dokumen tersebuttercantum di dokumen tersebut Pastikan tanggalnya relevan dengan tahun Pastikan tanggalnya relevan dengan tahun

pajak yang bersangkutanpajak yang bersangkutan STP (pokok pajak):STP (pokok pajak):

Simpan SSP bukti pembayaranSimpan SSP bukti pembayaran

Technology

Tax Planning Atas Kredit Pajak