Perencanaan Partisipatif

BAPPENAS

Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif

Drs. Dadang Solihin, MA

Diklat LPEM-FEUIDiklat LPEM-FEUILatihan Keuangan Daerah Angkatan XL, 9 Desember 2004

D d S lihi ’ P filD d S lihi ’ P filDadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado USA His previous post is Head Center for Research

Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s ProfileColorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Lumpur Malaysia (2003); Applied PolicyApplications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course Sapporo Japan (1999) HeDevelopment and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his

dadang-solihin.blogspot.com 2

g y g @y ymobile at +62812 932 2202

Materi

Apa Arti Perencanaan? Apa Arti Perencanaan? Apa yang terjadi dalam proses perencanaan?

P ti i i Partisipasi Tiga Pilar Good Governance Definisi Ulang Konsep Partisipasi Manfaat Partisipasip


Apa Arti Perencanaan?

Oxford Dictionary: y• Perencanaan adalah usaha/kegiatan untuk

mencapai tujuan secara terarahmencapai tujuan secara terarah• Perencanaan adalah arah pembangunan

Perencanaan adalah kegiatan untuk:• merealisasikan kondisi yang diinginkan,

li k d d• menganalisa keadaan, dan • menyelesaikan masalah.


menyelesaikan masalah.

Apa yang terjadi dalam prosesApa yang terjadi dalam proses perencanaan?perencanaan?

Proses berpikir rasional. Pembahasan dan perdebatan nilai (sosial, ekonomi,

politik, dsb).po t , dsb). Pengambilan keputusan yang rasional dan politis.

D l j l k Dalam menjalankan perannya, seorang perencana terlibat dalam proses politis sebagai pembela suatu k ti b ik i t h i i tkepentingan, baik pemerintah, organisasi atau kelompok lainnya dalam menentukan arah dan k di i d k di ikondisi masa depan yang akan dicapai.


Umumnya produk perencanaan bersifat unitary y p p y(seragam/satu kesatuan), yaitu perencanaan komprehensif yang disusun oleh satu lembagakomprehensif yang disusun oleh satu lembaga, umumnya oleh pemerintah.

Mengapa tidak plural? Beban (waktu, tenaga d bi ) t l l b t k dit l hdan biaya) terlalu besar untuk ditanggung oleh “perencana pemerintah.”p p

Akibatnya: Produk perencanaan bersifat tidak l k d id k d ilengkap dan tidak memadai.


Partisipasi

Sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan Sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Tiadanya partisipasi hanyakebutuhan masyarakat. Tiadanya partisipasi hanya menabur pemerintahan yang otoriter dan korup.

Memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk Memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokalmengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun kemandirian masyarakatkemandirian masyarakat.


Distorsi Makna Partisipasi1. Pemerintah cenderung menempatkan masyarakat

sebagai obyek kebijakan pemerintahsebagai obyek kebijakan pemerintah. 2. Partisipasi selalu dimaknai sebagai keikursertaan

k bil b i ( k ) kmasyarakat mengambil bagian (take part) untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan dan

di k i i hprogram-program yang diprakarsai pemerintah(mobilisasi).

3. Perencanaan pembangunan partisipatif di atas kertas selalu digunakan sebagai alat pembenar bagi g g p gpemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah melibatkan masyarakat.


y

Dalam Konteks Governance

1. Masyarakat bukanlah sebagai hamba (client)1. Masyarakat bukanlah sebagai hamba (client) melainkan sebagai warga (citizen).

2. Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah2. Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. p p g

3. Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat. g g y

4. Masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor j p , p gatau subyek yang aktif menentukan kebijakan.


Substansi Partisipasi1. Voice, yaitu hak dan tindakan warga masyarakat

menyampaikan aspirasi gagasan kebutuhanmenyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintahterdekatnya maupun kebijakan pemerintah.

2. Akses, yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance yaknimasuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang barang publikterlibat aktif mengelola barang-barang publik.

3. Kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan k i li ik k ikomunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah.


Tiga Pilar Good Governance

TRANSPARANSI

PARTISIPASI

AKUNTABILITASAKUNTABILITAS


Transparansi berarti terb kan a akses bagi sel r h Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan program-program pembangunan yang mencakupdengan program-program pembangunan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik.informasi publik.

Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan padauntuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga p p g p ggmasyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek belaka, melainkan sebagai

b ( b k)agen pembangunan (subyek). Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban

i t h k d blik t k b h ilpemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki


daya yang dimiliki.

Konsep Partisipasi

Stiefel dan Wolfe: “upaya terorganisasi untukPartisipasi Sosial Stiefel dan Wolfe: upaya terorganisasi untuk

meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan l b t d l k d i l t t t l hlembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu, oleh pelbagi kelompok dan gerakan yang selama ini dikesampingkan dari fungsi pengawasan tersebut”

Bank Dunia: “proses di mana para stakeholders Bank Dunia: proses di mana para stakeholdersmempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yangdan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka”.


Partisipasi Politik

Nie dan Verba: “kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mempengaruhilangsung ditujukan untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah dan/atau tindakan

kmereka”. Parry Moyser dan Day: “keikutsertaan Parry, Moyser dan Day: keikutsertaan

dalam proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah”.


Partisipasi Kewargaan

Lister: “hak berpartisipasi dalam mengambil Lister: hak berpartisipasi dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan poltik hendaknya dimasukkan dalam kaitandan poltik hendaknya dimasukkan dalam kaitan HAM”

Cuniil: “Partisipasi warga menunjuk pada partisipasi Cuniil: Partisipasi warga menunjuk pada partisipasi politik, namun hal ini berjarak setidaknya dalam dua cara: terpisah baik karena diperantarai oleh partaicara: terpisah baik karena diperantarai oleh partai politik, maupun karena partisipasi yang dilaksanakan oleh warga saat mereka memilih penguasa politik”oleh warga saat mereka memilih penguasa politik”


Definisi Ulang KonsepDefinisi Ulang Konsep PartisipasiPartisipasi

Konsep partisipasi beralih dari sekadar Konsep partisipasi beralih dari sekadar kepedulian terhadap “penerima derma” atau “kaum tersisih” menuju ke suatuatau “kaum tersisih” menuju ke suatu kepedulian dengan pelbagi bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di eb ja a da pe ga b a eputusa dberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan merekamempengaruhi kehidupan mereka.


Pergeseran dalam PartisipasiKebijakan

KeDari

WargaPenerima

Proyek Kebijakan

Pengambil KeputusanKonsultasi

PelaksanaPenilaian

MakroMikro


Prinsip PartisipasiPrinsip Partisipasi1. Cakupan - semua orang, atau wakil -wakil dari semua p g

kelompok yang terkena dampak dari hasil- hasil suatu keputusan atau proses - proyek pembangunan misalnya.

2 Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership) Pada2. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan p p y ggprakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihakstruktur masing-masing pihak.

3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan gkondusif sehingga menimbulkan dialog.

4. Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power/Equal P hi ) B b i ih k t lib t h d tPowership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.


g j y

5. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility).Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelasBerbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

6. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan terjadi suatu proses salingdalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain

7 Kerjasama Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang g g g y g , y y gberkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.


Manfaat Partisipasi1. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks

sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga hi k b t h k t I i i tk k bij kmemenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan

desentralisasi. 2 Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua

pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri b k i bberkesinambungan.

3. Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat dalam proses khususnya dalam hal pengambilan dandalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggungan jawab keputusan sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat (terberdayakan).

4. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat. T i ki t b k l b kib t b i f i5. Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi dan wewenang.

6 Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhandadang-solihin.blogspot.com 20

6. Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat.

Beberapa HambatanBeberapa Hambatan1. Kelembagaan. penerapan pendekatan partisipatif di g p p p p p

lembaga-lembaga pemerintah masih menemui berbagai kendala.

2. Perilaku. Sikap birokrat dan hubungan atasan dan bawahan.

3. Kebijakan. Harus ada SK dan Juklak.4. Sistem manajemen. Model Perencanaan . S ste a aje e . ode e e ca aa

Mekanistik, di mana "para ahli" di tingkat pusat menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh petugas lapangan.

5. SDM. Masih butuh waktu untuk memperkenalkan pagar konsep ini bisa diterima ditengah-tengah mereka.


M l i H bMenanggulangi Hambatan1. Tingkat Desa. Anggota masyarakat perlu memegang

tanggung jawab lebih besar dalam proyek ketimbang hanya di di k l h i hmenunggu apa yang disediakan oleh pemerintah atau

lembaga donor.2 Tingkat Lapangan Petugas lapangan semestinya bertindak2. Tingkat Lapangan. Petugas lapangan semestinya bertindak

sebagai 'pemungkin' (enabler) yang mendorong masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalah-

l h l d b k di k j bmasalah yang muncul, dan bukannya menyediakan jawaban atas semua masalah yang ada.

3 Tingkat Kabupaten/kota Lembaga pemerintah perlu3. Tingkat Kabupaten/kota. Lembaga pemerintah perlu membuat mekanisme penyusunan alokasi dana, manajemen, monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembaga-lembaga terkait.


Ti k t P i i K bij k i t d t f di ti k t4. Tingkat Propinsi. Kebijakan, sistem dan staf di tingkat propinsi perlu diubah sehingga mendukung penerapan pendekatan partisipatif Mekanisme pengalokasian sumberpendekatan partisipatif. Mekanisme pengalokasian sumber dana daerah menjadi lebih fleksibel, dan menjalin hubungan dengan lembaga tingkat propinsi lainnya, misalnya dengan g g g p p y , y gLSM yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pendekatan partisipatif.

5. Tingkat Nasional. Kebijakan, regulasi dan standar yang dikeluarkan lembaga tingkat nasional harus memberi j i t k d k l k d k t i i djaminan untuk mendukung pelaksanaan pendekataan ini dan menciptakan suasana kelembagaan yang kondusif. Pengkajian dan diskusi secara nasional tentang hasilPengkajian dan diskusi secara nasional tentang hasil penerapan model partisipatif diberbagai tempat bisa menjadi bahan informasi yang amat berguna bagi staf regional dan y g g g gbadan informasi nasional. Selain itu dibutuhkan lembaga-membaga pelatihan untuk memberikan pelatihan dan

di k i f i b i l b i l/ i idadang-solihin.blogspot.com 23

menyediakan informasi bagi lembaga regional/propinsi.

i ii iTerima KasihTerima Kasih


Technology

Perencanaan Partisipatif