Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006

Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003,

dan Permendagri 13/2006dan Permendagri 13/2006

Drs. H. Dadang Solihin, MADrs. H. Dadang Solihin, MA

S i APBD M i d P b hSeminar APBD Murni dan PerubahannyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

Asrama Haji Bekasi, 31 Juli 2006s a a aj e as , 3 Ju 006

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA.

Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profile

His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific StudiesBeside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International Training He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003);Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published p g g , pp , p ( ) pmore than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202


at +62812 932 2202

M t i S iM t i S iMateri SeminarMateri Seminar Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Penyusunan Rancangan APBD

P b h APBD Perubahan APBD


SPPN adalah….

satu kesatuan tata cara perencanaan

untuk menghasilkan rencana‐rencana

yang dilaksanakan oleh unsur

pembangunan pembangunan dalam jangka panjang,

jangka menengah,

penyelenggara negara dan masyarakatj g g ,

dan tahunany

di ti k tdi tingkat Pusat dan Daerah


Tujuan SPPNj

Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasanpengawasan.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.Menjamin tercapainya penggunaan sumber dayaMenjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


berkelanjutan.

Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory ofpembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional g j y g gbertugas untuk itu.Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Alur Perencanaan dan Penganggaran

R t R j Ri i PedomanPedoman

20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Renstra KL

Renja -KL RKA-KL Rincian

APBN

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pemerin

Pusa

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional RAPBN APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

ntah t

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah RAPBD APBD

Diacu

PedomanPedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Diserasikan melalui Musrenbang

Pe

Renstra Renja - RKA - Rincian Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

emerintah

Daerah

SKPDj

SKPD SKPD APBD

UU SPPN

h

UU KN


UU SPPN UU KN

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

R P b UU R P b P d Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

(RPJM Nasional) ( )

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(P 19 A t 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (P 19 A t 4)(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)( y ) ( y )

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)


(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Penyusunan dan Penetapan RPJMD

Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih

(1)

Bappeda menyusunRancangan Awal

RPJMDSKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

(2)

(3)

Bappeda menyelenggarakan

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah (4) pp y gg

MUSRENBANG RPJMD) g

e) Program SKPD

Penetapan RPJMDBappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah

(5)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

) pb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)( )


) g

Penyusunan dan Penetapan RKPD(8)

Bappeda menyusunRancangan Awal RKPD

a) Prioritas Pembangunan Daerah

SKPD Menyusun Renja SKPDProgram SKPD

(8)(9)(10)

b) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah

Pagu Indikatifd) Program SKPD

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatand) Program SKPD

MUSRENBANG Kab/Kota

a Sinkronisasi Program SKPD

Maret(11.a)

(11.b)

Rancangan Akhir RKPD

a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah

a. Sinkronisasi Program SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP

MUSRENBANG Prov Sbg April

(12)

c) Kerangka Ekonomi Daerahd) Program SKPD

gWakil Pemerintah Pusat

a. Harmonisasi Dekon dan TP

Mei(13)

(15)

Penetapan RKPD

Sebagai pedoman penyusunanRancangan APBD

(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNAS

a. Sinkronisasi Program KL/SKPD

AprilMei

(14)


b. Harmonisasi Dekon dan TP

Penyusunan Penyusunan Rancangan APBDRancangan APBD


Azas Umum Penyusunan RAPBDy

No Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sumber Dana1 K D h APBD1 Kewenangan Daerah. APBD2 Kewenangan pemerintah di Daerah. APBN3 Pemerintahan Provinsi yang penugasannya APBD Provinsi3 Pemerintahan Provinsi yang penugasannya

dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa.APBD Provinsi

4 Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya dilimpahkan kepada Desa

APBD Kabupaten/Kotadilimpahkan kepada Desa. Kabupaten/Kota

5 Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

APBD

6 Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.


Hati‐hati…Ada Sanksi Pidana

Pasal 34 UU 17/2003

1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-j y g p gundang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentangundang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.


Alur Penyusunan RAPBD

Juni

Mi 1

Minggu 1Oktober

pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni

RKPDKUA

DPRDMeiRKUAMinggu 1

JuliRancanganKebijakan UmumAPBDKebijakan Umum

Minggu 2Juli

Rencana Kerja Pemda

jAPBD

PPASPedoman

PenyusunanRKA‐SKPD

Raperda

NotaKesepakatanKDH‐DPRD

SosialisasiAwalPrioritas dan Plafon

RKA‐SKPDPPA

pAPBD Raperda

Akhir Juli

AwalAgustus

Anggaran Sementara

SKPDPPARaperkadaPenjabaran

APBDPrioritas dan Plafon Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah


Rencana Kerja Pemerintah DaerahRKPD

• Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari j g ggRenja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP.

• Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahunDiselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas

kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran


Kebijakan Umum APBDKUA

1. Kepala daerah ‐dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda‐menyusun Rancangan KUA berdasarkan RKPD.

2 RKUA t2. RKUA memuat:1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program‐program yang akan dilaksanakan

oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,

2. Alokasi belanja daerah, 3. Sumber dan penggunaan pembiayaan, 4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok‐pokok kebijakan fiskal yang

ditetapkan oleh pemerintah).p p )5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola

keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.6. RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan

J i t h b j l t k dib h d l bi d h lJuni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu

pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.


Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPPAS gg

1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun y g p p yrancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;2. menentukan urutan program untuk masing‐masing urusan; dan3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing‐masing program.

2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalananggaran berjalan.

3. Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

4 Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA4. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

5. KUA serta PPA yang telah disepakati masing‐masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerahnota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.


Penyusunan RKA‐SKPDy

1 Berdasarkan nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat edaran1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA‐SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA‐SKPD, yang mencakup:a PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencanaa. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana

pendapatan dan pembiayaan;b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan

sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;b k kc. batas waktu penyampaian RKA‐SKPD kepada PPKD;

d. hal‐hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip‐prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; danpenyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan

e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA‐SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA‐SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.


Penyiapan Raperda APBD1. RKA‐SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk

dibahas lebih lanjut oleh TAPD.2 Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara2. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara

RKA‐SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis b l d h d l lbelanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

3. Apabila hasil pembahasan RKA‐SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaanSKPD melakukan penyempurnaan.

4. RKA‐SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBDRaperkada tentang penjabaran APBD.

5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

6 Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan6. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.


Penyampaian dan PembahasanRaperda tentang APBD

1 Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada1. Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.p j

2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD.

4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang telah

disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak

k j b d k l d h h dmenetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi‐tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan


keperluan setiap bulan.

lanjutan

7. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya p gg j p g ydiperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang undangdaerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang‐undang.

8. Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada.9. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari

Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kotaMendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.10. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling lama

15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.

11. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan Raperkada dimaksud menjadi Perkada.


Evaluasi Raperda tentang APBD danRaperkada tentang Penjabaran APBDRaperkada tentang Penjabaran APBD

Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi

1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih

Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi

ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi, yang disertai dengan:a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap

Raperda tentang APBD;Raperda tentang APBD;b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah

tentang APBD; dantentang APBD; dand. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar

nota keuangan pada sidang DPRD.


lanjutan

2 Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih i i d / d h l i di k l h i itinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan.

3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkaitpejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait.

4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.rancangan dimaksud.

5. Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan Rapergub sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang‐undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan p g g y g gg g p gdimaksud menjadi Perda dan Pergub.


lanjutan

6 Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan6. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang‐undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak p y p p g j g jditerimanya hasil evaluasi.

7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan

b d b lk d d b d k d k lPergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

8. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagritahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri.


Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota

1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasikepada gubernur untuk dievaluasi.

2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBDkepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.

3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.

4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejakkepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

5. Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang‐undangan yang lebihkepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Perkada.


6 A bil b t k h il l i R d d R k d

lanjutan

6. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang‐undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasilpenyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

8 P b t l P d d P k d d t b l k APBD8. Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur.

9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersamamemberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

10. Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.p p g

11. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.


Penetapan Perda tentang APBD danPerkada tentang Penjabaran APBD

1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk d dit t k l h j b t b l k j b t/ l kdan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada .

4. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerjaprovinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.


Perubahan APBDPerubahan APBD

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.


Dasar Perubahan APBD1 Asumsi KUA sudah • terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan

tidak sesuai lagij y p p p y p y p p

daerah dan alokasi belanja daerah, • sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam

KUA.

2 P t it i i t k i t t j i b l j t b k2 Pergeseran anggaran • antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja.

3 Saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya

• membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah;• melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;y

harus digunakan dalam tahun berjalan

melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;• mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS;• mendanai kegiatan lanjutan;• mendanai program dan kegiatan baru; dan• mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

• tidak diharapkan terjadi secara berulang;• berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan• memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

5 Keadaan luar biasa keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%


dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Alur Penyusunan RAPBD PerubahanAlur Penyusunan RAPBD Perubahan

RKUA

KUAPerubahan

RancanganKebijakan UmumAPBD

Perubahan

DPRD

NotaKesepakatan

Pedoman PenyusunanMinggu 1

DPRD KDH‐DPRDPenyusunanRKA‐SKPD

Agustus Minggu 2Agustus

Minggu 3Agustus

PPASPerubahan

PPAPerubahan

i i d l f

RKA‐SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah


Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Raperkada tentang

penjabaran

SesuaiRaperda tentang

perubahan APBD penjabaran

perubahan APBDAPBD

Satuan Kerja

SKPD PPKD TAPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tim Anggaran Pemda

• menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD,

• prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya

RKA‐SKPD

disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya, • capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis

belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

DPPA‐SKPD

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dokumen Pelaksanaan

Tidak SesuaiDisempurnakan lagi

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran


Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

1. Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak

l i b hmengalami perubahan.2. Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala

daerah.3 S b l di ik l h k l d h k d DPRD di i li ik3. Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan

kepada masyarakat.4. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan

kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaankewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

5. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekda.


Lampiran Raperda Lampiran Raperkada1. Ringkasan perubahan APBD;2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

1. Ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembahyaan;

4 Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan

belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan

2. Penjabaran perubahan4. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan

2. Penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, j i b k i ikeselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per

jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

jabatan;7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah

ditetapkan dengan peraturan daerah;

pe b ayaa

8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9 Daftar pinjaman daerah


9. Daftar pinjaman daerah.

Raperda Perubahan APBD

1 Penyampaian • Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD p p y ppaling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

• Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.

2 Pembahasan DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda2 Pembahasan DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda.

3 Penetapan • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD

t l h di k ti t k l d h dyang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.

• Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui R d t t b h APBD li l b t 3Raperda tentang perubahan APBD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.


Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan

Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Provinsi

1. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

d d l bih i i b b DPRDperundang‐undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligusPergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

3 P b t l P d d P b t t b l k APBD t h3. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Mendagri.


Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota

b l b k h l l d d k d1. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang‐undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukandimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

3. Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.


Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

1 PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD1. PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA‐SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.p

2. DPA‐SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA‐SKPD).

3. Dalam DPPA‐SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelahjumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

4. DPPA‐SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan SekdaPPKD berdasarkan persetujuan Sekda.


Harus Selalu IngatTujuan Pembangunan Daerah

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

daerahdaerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya

alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi d t (b k l j t )masa datang (berkelanjutan).


Modus Korupsi di APBD(Sebagai bahan penelisikan kejaksaan akan kasus‐kasus korupsi di DPRD)

• Menciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur dalam PP 110/2000 tentang

• Penipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos dalam PP 110/2000 tentang

Kedudukan Keuangan DPRD.• Mark up anggaran.

Maksudnya, tunjangan yang

mengambil pos anggaran lain dengan maksud ‘menyembunyikan’

sudah diatur dalam PP 110/2000 dilebih‐lebihkan demi kepentingan pribadi maupun berjamaah

nama pos yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada‐ada. maupun berjamaah.

• Menghilangkan pos

• Pengalokasian anggaran kembar dengan anggaran lain

• Menghilangkan pos anggaran

• Pengambilalihan anggaran yang seharusnya diberikan

dengan nama yang berbeda. • Membuat anggaran tanpa rincian.

yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi dalam bentuk uang cash


cash.

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

TERIMA KASIHTERIMA KASIH
