1. Penerapan Good Governance dalampPemberdayaan Komite Sekolah Drs. H. Dadang Solihin, MA Pertemuan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Sumedang, 2 A Sd Agustus 2007 t

2. dadang-solihin.blogspot.com 2 3. Dadang Solihins Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active asAssociate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe,Training Programme of Information Technology Management, at KarlstadCity, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaManagers,Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,Canada (2002); Local Government Administration Training Course,Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training osa, Japa (2001); and eg o a e e op e and ag agCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five booksregarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by hismobile at +62812 932 2202dadang-solihin.blogspot.com3 4. Materi Diskusi Pergeseran Paradigma: From Government toGovernance Apa itu Governance? Good Governance Stakeholders Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, DuniaUsaha Swasta dan Masyarakat Swasta, Proses Perencanaan Komite Sekolah sebagai Stakeholders Tugas Pokok KS Fungsi KS Manfaat Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance Bagaimana Mewujudkan Good Governance? dadang-solihin.blogspot.com 4 5. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance GovernmentGovernance Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publiknegara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersamappublik, ppemerintah, civil society dany sementara aktor di luarnya, dunia usaha sebagai tiga aktorhanya dapat disertakan sejauh utama.negara mengijinkannya.ggjy dadang-solihin.blogspot.com 5 6. Apa itu Governance?p Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakatyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga KerjaKontrol KontrolDunia UsahaSwasta Pemerintah MasyarakatNilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akanGood.Gooddadang-solihin.blogspot.com6 7. Good Governance Mengandung makna t t kepemerintahan yang b ikM d k tata ki t hbaik,pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraanppemerintahan y g baik, p y yang, penyelenggaraan negara y ggg gyangbaik ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, danakuntabilitas di k i sebagai l d k t bilit diakui b i landasan awal b il bagiterwujudnya tata kepemerintahan yang baik secarau uumum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubunganantara pemerintah, dunia usaha swasta, danmasyarakat. k tdadang-solihin.blogspot.com7 8. StakeholdersSTATECITIZENSExecutive organized into:Judiciary dCommunity-based organizationsC it b di ti LegislatureNon-governmental organizations Professional AssociationsPublic service Religious groups MilitaryWomens groupsPolice MediaBUSINESS Small / medium / large enterprisesMultinational CorporationsFinancial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 8 9. Troika:Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia Pemerintah, Usaha Swasta, dan MasyarakatMasyarakat,Bangsa, danNegarag Masyarakat VISI PemerintahGood GovernanceDunia Usahadadang-solihin.blogspot.com 9 10. Proses PerencanaanPendekatan Politik:Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanapembangunan hasil proses politik (public choice theory ofplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamRPJM/D.Proses Teknokratik:Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiaholeh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsionalg j yang gbertugas untuk itu.Partisipatif:Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,antara lain melalui Musrenbang.Proses top-down dan bottom-up:Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.dadang-solihin.blogspot.com 10 11. Komite Sekolah sebagai Stakeholders Mewadahi dan meningkatkan partisipasipara stakeholders pendidikan padatingkat sekolah untuk turut sertamerumuskan, menetapkan,k t kmelaksanakan dan memonitorpelaksanaan kebijakan sekolah danpertanggungjawaban yang terfokuspada kualitas pelayanan terhadappeserta didik secara proporsional danterbuka Mewadahi partisipasi pada stakeholdersuntuk turut serta dalam manajemensekolah sesuai dengan peran danfungsinya, b kfi berkenaan d denganperencanaan, pelaksanaan danevaluasi program sekolah secaraproporsional.proporsionaldadang-solihin.blogspot.com 11 12. Tugas Pokok KS Menyelenggarakan rapat rapat komite sesuai programrapat-rapatyang ditetapkan Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan pvisi dan misi, menyusun standar pembelajaran,menyusun rencana strategis pengembangan sekolah,menyusun dan menetapkan rencana p g y pprogam tahunan,,serta mengembangkan potensi kearah prestasiunggulan. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahankesejahteraan Menghimpun, menggali dan mengelola sumber danadan kontribusi lainnya b ik materil maupun non-materiald k t ib i l i baik t ilt i ldari masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 12 13. Fungsi KS Mengevaluasi program sekolah secara proporsionalMl ik l h il Mengidentifikasi masalah serta mencari solusinya Memberikan respon terhadap kurikulum yangdikembangkan baik berstandar nasional maupun lokal Memberikan motivasi dan penghargaan, serta otonomiprofesional kepada staf pengajar Memantau kualitas pelayanan dan hasil pendidikan disekolah k l h Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaanprogram Menyampaikan usul/rekomendasi kepada pemda untukmeningkatkan kualitas p y gpelayanan ppendidikandadang-solihin.blogspot.com 13 14. Manfaat Good Governance1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional d akuntabel.f il dan k t b l3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok negara, kelompok, atau golongan masyarakat.4. Meningkatnya p g y partisipasi masyarakat dalamp y pengambilan kebijakan publik.5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan per ndang ndangan perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p satpusat maupun daerah. dadang-solihin.blogspot.com 14 15. Prinsip-Prinsip-prinsip Good Governance1. Wawasan ke Depan 9. Keefisienan & Keefektifan (Visionary)(Efficiency & Effectiveness)2. Keterbukaan & Transparansi 10. Desentralisasi (Openness &Transparency) (Decentralization)3.3 Partisipasi Masyarakat11.11 Kemitraan dengan Dunia (Participation)Usaha Swasta dan4. Tanggung Gugat Masyarakat (Private Sector & (Accountability) Civil Society Partnership)y p)5. Supremasi Hukum (Rule of 12. Komitmen pada Pengurangan Law) Kesenjangan (Commitment to6.6 Demokrasi (Democracy) Reduce Inequality)7. Profesionalisme & Kompetensi 13. Komitmen pada Perlindungan (Profesionalism &Lingkungan Hidupp Competency)y)(Commitment toEnvironmental Protection)8. Daya Tanggap 14. Komitmen pada Pasar yang (Responsiveness) Fair (Commitment to FairMarket )dadang-solihin.blogspot.com 15 16. Prinsip- Prinsip-prinsipGood Governancedadang-solihin.blogspot.com 16 17. 1. Wawasan ke Depan (Visionary)Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator gg- Memiliki perencanaan ke depan- Perangkat/kebijakan yangyang berisi visi dan strategi; memberikan kekuatan hukum pada- Adanya kejelasan setiap tujuan perencanaan yang berisi visi dankebijakan dan program; strategi (dalam bentuk Keputusan- Adanya dukungan dari pelakuMenteri/Pimpinan, Keputusanuntuk mewujudkan visi.t kj dk ii Pimpinan Daerah, P t Pi i D h Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah - Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur; - Proses penentuan visi dan strategi p g secara partisipatif. dadang-solihin.blogspot.com 17 18. 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency)Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Tersedianya informasi yang - Peraturan yang menjamin hakmemadai pada setia prosesuntuk mendapatkan informasi;penyusunan dan implementasi- Pusat/balai informasi;kebijakan publik;- Website (e-government, e-- Adanya akses py pada informasi y g yangp procurement, dsb);, );siap, mudah dijangkau, bebas - Iklan layanan masyarakat;diperoleh, dan tepat waktu.- Media cetak dan elektronik; - Papan pengumuman; - Pameran pembangunan.dadang-solihin.blogspot.com 18 19. 3.3 Partisipasi Masyarakat (Participation)Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Adanya pemahaman y p - Pedoman pelaksanaan ppprosespenyelenggara negara tentang partisipatif;proses/metode partisipatif;- Mekanisme/peraturan untuk- Adanya pengambilan keputusan mengakomodasi kepentingan yangyang didasarkan konsensusberagambersama. - Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; - Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.l i i k tdadang-solihin.blogspot.com19 20. 4. Tanggung Gugat (Accountability)gg gg ( y)Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator gg- Adanya kesesuaian antara - Adanya Standard Operatingpelaksanaan dengan standar Procedure (SOP) dalamprosedur pelaksanaan;penyelenggaraan urusan- Adanya sanksi yang ditetapkanpemerintahan atau dalamatas kesalahan atau kelalaianpenyelenggaraan kewenangan/dalam l kd l pelaksanaan kegiatan;k i tpelaksanaan kebijakan; l k k bij k- Adanya output dan outcome yang - Mekanisme pertanggungjawaban;terukur. - Laporan tahunan; - Laporan pertanggungjawaban; - Sistem pemantauan kinerja p y penyelenggara negara; gg g - Sistem pengawasan; - Mekanisme reward dan punishment.dadang-solihin.blogspot.com20 21. 5. Supremasi Hukum (Rule of Law)Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Adanya peraturan perundang-- Peraturan perundang-undangan;undangan yang tegas dan- Sistem peradilan pidana yangkonsisten; terpadu/terintegrasi (kepolisian(kepolisian,- Adanya penegakan hukum yangkejaksaan, pengadilan);adil dan tidak diskriminatif;- Reward and punishment yang jelas- Adanya penindakan terhadapAd i d kh dbagi b i aparat penegak hukumkh ksetiap pelanggar hukum;(kepolisian, kehakiman, kejaksaan);- Adanya kesadaran dan kepatuhan - Sistem pemantauan dankepada hukum.pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan y , p, mudah diakses publik; - Sosialisasi peraturan perundang- undangan.dadang-solihin.blogspot.com 21 22. 6. Demokrasi (Democracy)Indikator Minimaldiki i l Perangkat Pendukung Indikator kd kdik- Adanya hak-hak dasar rakyat seperti - Peraturan yang menjamin adanyahak berkumpul, berserikat, danp , , hak dna kewajiban ysang sama bagi jy ggmengeluarkan pendapat;anggota masyarakat untuk turut serta- Adanya kesamaan di depan hukum; dalam pengambilan keputusan- Adanya kesempatan yang sama kebijakan publik.untuk turut serta dalampengambilan keputusan kebijakanpublik;- Adanya kesempatan yang samauntuk memperoleh berbagaiinformasi publik;i fi blik- Adanya kesempatan yang samauntuk berusaha dan berprestasi;- Adanya kesempatan yang samauntuk berinovasi, berkreasi danberproduktifitas.p dadang-solihin.blogspot.com22 23. 7. Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalisme & Competency)Indikator MinimalPerangkat Pendukung Indikator- Berkinerja tinggi;- Standar kompetensi yang sesuai- Taat asas;dengan fungsinya;- Kreatif dan inovatif; - Kode etik profesi;- Memiliki k lifik i bidM iliki kualifikasi di bidangnya. - SistemSi t reward and punishment yang d d ihtjelas; -Sistem pengembangan sumber dayamanusia (SDM); -Standar dan indikator kinerja.dadang-solihin.blogspot.com 23 24. 8.8 Daya Tanggap (Responsiveness) Indikator MinimalPerangkat Pendukung Indikator- Tersedianya layanan pengaduan, pengaduan- Standar pelayanan minimal;baik berupa crisis center, Unit - Prosedur dan layanan pengaduanPelayanan Masyarakat (UPM), hotline;kotakk t k saran, dan surat pembaca dt b - F ilit akses informasi yang bebasFasilitas k i f i b byang mudah diakses masyarakat;biaya.- Adanya standar dan prosedurdalam menindaklanjuti laporan danpengaduan.dadang-solihin.blogspot.com 24 25. 9.9 Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness)Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Terlaksananya administrasi - Standar dan indikator kinerja untukpenyelenggaraan negara yanglmenilai efisiensi dan efektivitasil i fi i i d f ki iberkualitas dan tepat sasaran dengan penyelenggaraan pemerintahan;penggunaan sumberdaya yang - Survei-survei kepuasan stakeholders;optimal; - Peraturan organisasi dan tata laksana- Melakukan monitoring dan evaluasipenyelenggaraan negara yang efektifuntuk perbaikan;p; dan efisien;;- Berkurangnya tumpang tindih- Program kerja yang tidak tumpangpenyelenggaraan fungsi tindih.organisasi/unit kerjakerja.dadang-solihin.blogspot.com25 26. 10. Desentralisasi (Decentralization) Indikator MinimalPerangkat Pendukung Indikator- Adanya kejelasan pembagian tugas dan - Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenaiwewenang antar tingkat pg g pemerintahan dan Pemerintahan Daerah;;antar tingkatan jabatan di daerah sesuai - Undang-udnang No. 33 Tahun 2004 mengenaidengan PP Pembagian Urusan PemerintahPerimbangan Keuangan Antara Pemerintahsebagai revisi PP No. 25 tahun 2000; Pusat dan Daerah;- Adanya kejelasan standar dalam pemberian - Rancangan PP tentang Pembagian Urusandukungan terhadap pelayanan masyarakat Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah(Standar Pelayanan Minimal). Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP Nomorp g 24 Tahun 2000; - Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai dengan revisi PP No. 8 Tahun 2003; No - Perda mengenai Urusan wajib Pemerintah Daerah; - Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah; g g - Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada.adadadang-solihin.blogspot.com 26 27. 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta &Masyarakat (Private Sector & Civil SocietyPartnership)Indikator MinimalPerangkat Pendukung Indikator- Adanya pemahaman aparat pemerintah - Peraturan-peraturan dan pedoman yangtentang pola-pola kemitraan;pola pola mendorong kemitraan pemerintah-duniapemerintah dunia- Adanya lingkungan yang kondusif usaha swasta-masyarakat;bagi masyarakat kurang mampu- Peraturan-peraturan yang berpihak pada(powerless) untuk berkarya; masyarakat kurang mampu;- Terbukanya kesempatan bai - Program-program pemberdayaan.masyarakat/dunia usaha swasta untukturut berperan dalam penyediaanpelayanan umum;- Adanya pemberdayaan institusiekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan, ,menengah. dadang-solihin.blogspot.com 27 28. 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan(Commitment to Reduce Inequality)Indikator MinimalPerangkat Pendukung Indikatorgg- Adanya kebijakan yang berorientasi- Peraturan-peraturan yang berpihak padapada pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengurangan kesenjangan secara regional,masyarakat secara seimbang ( y g (subsidi ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai, jgsilang, affirmative action);penanggulangan kemiskinan,- Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-pemberdayaan gender, masyarakat kurangfasilitas khusus bagi masyarakat tidakmampu, dan kewasan tertinggal;mampu;- Program-program kebijakan moneter dan- Adanya kesetaraan dan keadilanfiskal, sistem hukum yang transparan,gender; pembangunan regional, pemberdayaan- Adanya pemberdayaan kawasan gender, masyarakat kurang mampu, dantertinggal. kewasan tertinggal;- Pelaksanaan sistem pemantauan danevaluasi yang mendukug pelaksanaanl id kl kstrategi dan kebijakan yang terkait denganpengurangan kesenjangan dan berbagaibidang pembangunan.bidb dadang-solihin.blogspot.com 28 29. 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment toEnvirontment Protection) Indikator MinimalPerangkat Pendukung Indikator- MMenurunnya tingkat pencemaran i k - P Peraturan d k bij k yang dan kebijakandan kerusakan lingkungan;menjamin perlindungan dan- Adanya keikutsertaan masyarakatpelestarian sumberdaya alam dandalam melestarikan lingkunganlingkungan hidup;hidup. - Forum kegiatan peduli lingkungan; - Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup. hidupdadang-solihin.blogspot.com 29 30. 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment toFair Market) Indikator MinimalPerangkat Pendukung Indikator- Berkembangnya ekonomiBerbagai peraturan dan kebijakanmasyarakat;mengenai persaingan usaha yang:- Terjaminnya iklim kompetisi yang - Menjamin iklim kompetisi yangsehat. sehat; - Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempata berusaha; k bh - Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.dadang-solihin.blogspot.com30 31. Bagaimana Mewujudkan Good Governance? Membutuhkan komitmen kuat daya tahan dan waktukuat,yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilaikepemerintahan yang b ik pada seluruh stakeholder.ki t h baik d l h t k h ld Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistiky g ggyang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa pgkepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demimencapai masa depan bangsa dan negara yang lebihbabaik. dadang-solihin.blogspot.com31 32. Terima K ihT iKasihdadang-solihin.blogspot.com 32