Dukungan Sekwan bagi Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance

Dukungan SekwanDukungan SekwanDukungan Sekwan Dukungan Sekwan bagi Penerapan Prinsipbagi Penerapan Prinsip--prinsip prinsip

G d GG d GGood GovernanceGood Governance

Drs. H. Dadang Solihin, MADrs. H. Dadang Solihin, MA

Working Meeting Peran Sekwan Dalam Mendukung Kerja DPRD Working Meeting Peran Sekwan Dalam Mendukung Kerja DPRD Program Penguatan Legislatif LGSPProgram Penguatan Legislatif LGSP--USAID USAID

Hotel Atlet Century Park, Jakarta 25Hotel Atlet Century Park, Jakarta 25--26 Juli 200626 Juli 2006

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 22

Dadang holds a MA degree (Economics), University of

Dadang Solihin’s Profileg g ( ) y

Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by hisdadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 33

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

M t i P tM t i P tMateri PertemuanMateri Pertemuan

CiriCiri--ciri Negaraciri Negara--negara yang Akan Sulit untuk Maju negara yang Akan Sulit untuk Maju Apa itu Good Governance?Apa itu Good Governance? Apa itu Good Governance?Apa itu Good Governance? Siapa saja Stakeholders?Siapa saja Stakeholders? Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia

U h S d M kU h S d M kUsaha Swasta, dan MasyarakatUsaha Swasta, dan Masyarakat Tujuan Pembangunan DaerahTujuan Pembangunan Daerah Posisi Strategis SekwanPosisi Strategis Sekwan Posisi Strategis SekwanPosisi Strategis Sekwan MModus odus KKorupsi di APBDorupsi di APBD Manfaat Good GovernanceManfaat Good Governance 14 Prinsip14 Prinsip--prinsip Good Governanceprinsip Good Governance Bagaimana Mewujudkan Good Governance?Bagaimana Mewujudkan Good Governance?


AWASAWAS……!!!!NegaraNegara--negara ini Akan Sulit untuk Majunegara ini Akan Sulit untuk MajuNegaraNegara--negara ini Akan Sulit untuk Majunegara ini Akan Sulit untuk Maju

Y h j di j j h (T l d1. Yang pernah menjadi negara jajahan (Taylor danHudson, 1972).Y k d SDA (S h d W 1995)2. Yang kaya dengan SDA (Sachs dan Warner, 1995).

3. Yang memiliki banyak etnis (Mauro, 1995).4. Yang tengah mengalami masa transisi dari

pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi (P t i k Gl St h J K b i d M ipasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises

Naim, 1999).Y b l k i di kit i K t li ti (T d5. Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa (Todaro, 2002).


A iA i G d G ?G d G ?Apa ituApa itu Good Governance?Good Governance?

SSuatu konsepsi tentang uatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. bersih, demokratis, dan efektif. , ,, ,

SSuatu gagasan dan nilai untuk uatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antaramengatur pola hubungan antaramengatur pola hubungan antara mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. masyarakat.


StakeholdersStakeholders

Executive organized into:

STATE CITIZENSExecutiveJudiciary

LegislaturePublic service

gCommunity-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsR li i

Public serviceMilitaryPolice

Religious groupsWomen’s groups

Media

Small / medium / large enterprises

BUSINESS

Multinational CorporationsFinancial institutions

Stock exchange


Troika: Troika: Pola Hubungan Pola Hubungan aantara Pemerintah, ntara Pemerintah,

Dunia Usaha Swasta, Dunia Usaha Swasta, ddan Masyarakatan Masyarakat,, yy

MasyarakatMasyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Pemerintah

D i U hVVISIISI

Dunia Usaha


T j P b D hT j P b D hTujuan Pembangunan DaerahTujuan Pembangunan Daerah

1.1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah pembangunan antar daerah dan antar sub daerah p gp gserta antar warga masyarakat (pemerataan dan serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).keadilan).

22 Memberdayakan masyarakat dan mengentaskanMemberdayakan masyarakat dan mengentaskan2.2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.kemiskinan.

3.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat daerah.masyarakat daerah.55 Mempertahankan atau menjaga kelestarianMempertahankan atau menjaga kelestarian5.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian Mempertahankan atau menjaga kelestarian

sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)(berkelanjutan)


(berkelanjutan).(berkelanjutan).

Posisi Strategis SekwanPosisi Strategis Sekwan(UU(UU 2222//20032003 PP 24/2004)PP 24/2004)(UU(UU 2222//20032003, PP 24/2004), PP 24/2004)

Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin

Unsur Pendukung DPRD Daerah yang memimpin

Sekretariat DPRD(secara administrasi dibina oleh Bupati

DPRD (bertanggung jawab kepada

pimpinan DPRD) dibina oleh Bupati melalui Sekda)

p p )

• Mempersiapkan data, informasi, dan materi dalam rapat d / t id DPRD

• Menyiapkan RASK.dan/atau sidang DPRD.

• Mengolah aspirasi masyarakat.• Mengatur hubungan dengan

Media (konferensi pers).

Menyiapkan RASK.• Meningkatkan peran struktur

fungsional dalam mendukung Tupoksi DPRD.


Media (konferensi pers).

MModus odus KKorupsi di APBDorupsi di APBD(S b i b h li ik k j k k k(S b i b h li ik k j k k k kk(Sebagai bahan penelisikan kejaksaan akan kasus(Sebagai bahan penelisikan kejaksaan akan kasus--kasus kasus

korupsi di DPRD)korupsi di DPRD)

1.1. PPenipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos enipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos anggaran lain dengan maksud ‘menyembunyikan’ nama pos anggaran lain dengan maksud ‘menyembunyikan’ nama pos yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengadayang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada--ada.ada.y g g gg p gy g g gg p g

2.2. MMenciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur enciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur dalam PP 110/2000dalam PP 110/2000 ttentangentang Kedudukan Keuangan Kedudukan Keuangan DPRD.DPRD.

3.3. MMark up anggaran. Maksudnya, tunjangan yang sudah diatur ark up anggaran. Maksudnya, tunjangan yang sudah diatur p gg y , j g y gp gg y , j g y gdalam PP 110/2000 dilebihdalam PP 110/2000 dilebih--lebihkan demi kepentingan pribadi lebihkan demi kepentingan pribadi maupun berjamaah. maupun berjamaah.

4.4. PPengalokasian anggaran kembar dengan anggaran lain engalokasian anggaran kembar dengan anggaran lain d b b dd b b ddengan nama yang berbeda. dengan nama yang berbeda.

5.5. MMembuat anggaran tanpa rincian, embuat anggaran tanpa rincian, 6.6. MMenghilangkan pos anggaran enghilangkan pos anggaran 7.7. PPengambilalihan anggaran yang seharusnya diberikan dalam engambilalihan anggaran yang seharusnya diberikan dalam

bentuk jaminan asuransi dalam bentuk uang cash.bentuk jaminan asuransi dalam bentuk uang cash.

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1111

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

ManfaatManfaat Good GovernanceGood GovernanceManfaat Manfaat Good GovernanceGood Governance

1.1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasiBerkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi..2.2. Terciptanya sistem kelembagaan dan Terciptanya sistem kelembagaan dan

k l k h b h fk l k h b h fketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabelefektif, transparan, profesional dan akuntabel..

33 Terhapusnya peraturan perTerhapusnya peraturan perUUUU--an dan tindakan yangan dan tindakan yang3.3. Terhapusnya peraturan perTerhapusnya peraturan perUUUU--an dan tindakan yang an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.kelompok, atau golongan masyarakat.

4.4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikpengambilan kebijakan publik..T j i k i t i d k ti h kT j i k i t i d k ti h k5.5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundangseluruh peraturan perundang--undangan, baik di undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.tingkat pusat maupun daerah.


g p pg p p

PrinsipPrinsip--prinsipprinsipPrinsipPrinsip prinsip prinsip Good GovernanceGood Governance

1.1. Wawasan ke Depan (Wawasan ke Depan (VisionaryVisionary))K t b k & T i (K t b k & T i (OO2.2. Keterbukaan & Transparansi (Keterbukaan & Transparansi (Openness Openness &Transparency&Transparency))P ti i i M k t (P ti i i M k t (P ti i tiP ti i ti ))3.3. Partisipasi Masyarakat (Partisipasi Masyarakat (ParticipationParticipation))

4.4. Tanggung Gugat Tanggung Gugat ((AccountabilityAccountability))5.5. Supremasi Hukum (Supremasi Hukum (Rule of LawRule of Law))6.6. Demokrasi (Demokrasi (DemocracyDemocracy))7.7. Profesionalisme & Kompetensi Profesionalisme & Kompetensi

((Profesionalism & CompetencyProfesionalism & Competency))dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1313

PrinsipPrinsip--prinsip Good Governanceprinsip Good Governance……

8.8. Daya Tanggap (Daya Tanggap (ResponsivenessResponsiveness))9.9. Keefisienan & Keefektifan (Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Efficiency &

Eff tiEff ti ))EffectivenessEffectiveness))10.10. Desentralisasi (Desentralisasi (DecentralizationDecentralization))1111 Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta danKemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan11.11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan

Masyarakat (Masyarakat (Private Sector & Civil Society Private Sector & Civil Society PartnershipPartnership))Komitmen pada Pengurangan KesenjanganKomitmen pada Pengurangan Kesenjangan12.12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ((Commitment to Reduce InequalityCommitment to Reduce Inequality))

13.13. Komitmen pada Lingkungan HidupKomitmen pada Lingkungan Hidup ((Commitment to Commitment to p g g pp g g p ((Environmental ProtectionEnvironmental Protection))

14.14. Komitmen pada Pasar yang Komitmen pada Pasar yang Fair Fair ((Commitment to Commitment to Fair MarketFair Market ))


Fair MarketFair Market ))

11.. Wawasan ke Depan (Wawasan ke Depan (VisionaryVisionary))INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya visi dan strategi yang Adanya visi dan strategi yang y g y gy g y g

jelas dan mapan dengan jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum;menjaga kepastian hukum;

Adanya kejelasan setiap tujuan Adanya kejelasan setiap tujuan k bij k dk bij k dkebijakan dan program;kebijakan dan program;

Adanya dukungan dari pelaku Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.untuk mewujudkan visi.

PERANGKAT PENDUKUNG PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:INDIKATOR:

Peraturan/kebijakan yang Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada memberikan kekuatan hukum pada visi dan strategi;visi dan strategi;visi dan strategi;visi dan strategi;

Proses penentuan visi dan strategi Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.secara partisipatif.


22.. Keterbukaan & Transparansi Keterbukaan & Transparansi ((O &O & TT ))((Openness &Openness & TransparencyTransparency))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses

penyusunan dan implementasi kebijakan publik;penyusunan dan implementasi kebijakan publik; Adanya akses pada informasi yang siap, mudah Adanya akses pada informasi yang siap, mudah

dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;

Pusat/balai informasi;Pusat/balai informasi; Pusat/balai informasi;Pusat/balai informasi; WebsiteWebsite ((ee--governmentgovernment, , ee--procurementprocurement, dsb);, dsb); Iklan layanan masyarakat;Iklan layanan masyarakat; Media cetak;Media cetak; Media cetak;Media cetak; Papan pengumuman.Papan pengumuman.


33.. Partisipasi MasyarakatPartisipasi Masyarakat33. . Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat ((ParticipationParticipation))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman penyelenggara negara tentangAdanya pemahaman penyelenggara negara tentang Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang

proses/metode partisipatif;proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas

konsensus bersamakonsensus bersamakonsensus bersama.konsensus bersama.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum

stakeholdersstakeholders;; Media massa nasional maupun media lokal sebagai saranaMedia massa nasional maupun media lokal sebagai sarana Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana

penyaluran aspirasi masyarakat;penyaluran aspirasi masyarakat; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan

bbdadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1717

yang beragam.yang beragam.

44 Tanggung Gugat (Tanggung Gugat (AccountabilityAccountability))44. . Tanggung Gugat (Tanggung Gugat (AccountabilityAccountability))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar y p gy p g

prosedur pelaksanaan;prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian

dalam pelaksanaan kegiatan.dalam pelaksanaan kegiatan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Mekanisme pertanggungjawaban;Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban;Laporan pertanggungjawaban;p p gg gj ;p p gg gj ; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; Sistem pengawasan;Sistem pengawasan; MekanismeMekanisme reward and punishmentreward and punishment..


Mekanisme Mekanisme reward and punishmentreward and punishment. .

55. . Supremasi Hukum Supremasi Hukum ((R l f LR l f L ))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL:

((Rule of LawRule of Law))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kepastian dan penegakan hukum; Adanya kepastian dan penegakan hukum; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan.hukum dan peraturan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan perundangPeraturan perundang--undangan;undangan;p gp g g ;g ; Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan);Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan); Reward and punishmentReward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum

(kepolisian,kehakiman, kejaksaan);(kepolisian,kehakiman, kejaksaan);( p , , j );( p , , j ); Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, independen, dan Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, independen, dan

mudah diakses publik (mudah diakses publik (ombudsmanombudsman);); Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.


66.. Demokrasi (Demokrasi (DemocracyDemocracy))66.. Demokrasi (Demokrasi (DemocracyDemocracy))

INDIKATOR MINIMALINDIKATOR MINIMALINDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan

berorganisasi;berorganisasi;berorganisasi;berorganisasi; Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat

untuk memilih dan membangun konsensus dalam untuk memilih dan membangun konsensus dalam ggpengambilan keputusan kebijakan publik.pengambilan keputusan kebijakan publik.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi

anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publikkebijakan publikkebijakan publik.kebijakan publik.


77. . Profesionalisme & Kompetensi Profesionalisme & Kompetensi ((P f i li & C tP f i li & C t ))((Profesionalism & CompetencyProfesionalism & Competency))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Berkinerja tinggi;Berkinerja tinggi; Taat asas;Taat asas; Kreatif dan inovatif;Kreatif dan inovatif; Memiliki kualifikasi di bidangnya.Memiliki kualifikasi di bidangnya.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya;Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etik profesi;Kode etik profesi; Sistem Sistem reward and punishment reward and punishment yang jelas;yang jelas; Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);

St d d i dik t ki jSt d d i dik t ki j Standar dan indikator kinerja.Standar dan indikator kinerja.


88. . Daya Tanggap (Daya Tanggap (ResponsivenessResponsiveness))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL:T di l d d d d h di h iT di l d d d d h di h i Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat;oleh masyarakat;

Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar pelayanan publik; Standar pelayanan publik; Prosedur dan layanan pengaduan, Prosedur dan layanan pengaduan, hotlinehotline;; Fasilitas komunikasi.Fasilitas komunikasi.


9.9. Keefisienan & Keefektifan (Keefisienan & Keefektifan (EfficiencyEfficiency9. 9. Keefisienan & Keefektifan (Keefisienan & Keefektifan (Efficiency Efficiency & Effectiveness& Effectiveness))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yangTerlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang

berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal;sumberdaya yang optimal;

Adanya perbaikan berkelanjutan;Adanya perbaikan berkelanjutan; Adanya perbaikan berkelanjutan;Adanya perbaikan berkelanjutan; Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi

organisasi/unit kerja.organisasi/unit kerja.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan

f kti it lf kti it lefektivitas pelayanan;efektivitas pelayanan; SurveiSurvei--survei kepuasan survei kepuasan stakeholdersstakeholders..


1010. . Desentralisasi (Desentralisasi (DecentralizationDecentralization))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagaiAdanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagaiAdanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai

tingkatan jabatan.tingkatan jabatan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:Peraturan perundangan mengenai:Peraturan perundangan mengenai: Struktur organisasi yang tepat dan jelas;Struktur organisasi yang tepat dan jelas;

Job desc iptionJob desc iption ( aian t gas) ang jelas( aian t gas) ang jelas Job descriptionJob description (uraian tugas) yang jelas.(uraian tugas) yang jelas.


1111. . Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan M k t (M k t (P i t S t & Ci il S i tP i t S t & Ci il S i tMasyarakat (Masyarakat (Private Sector & Civil Society Private Sector & Civil Society PartnershipPartnership))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang polaAdanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola--pola kemitraan;pola kemitraan; Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu y g g y g g y g py g g y g g y g p

((powerlesspowerless) untuk berkarya;) untuk berkarya; Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk

turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum;turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum; Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil,Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil,Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil, Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah.dan Menengah.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan--peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan

pemerintahpemerintah--dunia usaha swastadunia usaha swasta--masyarakat;masyarakat; PeraturanPeraturan--peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu;peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu;p y g p p y g p ;p y g p p y g p ; ProgramProgram--program pemberdayaan.program pemberdayaan.


1212. . Komitmen pada Pengurangan Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Kesenjangan (Commitment to ReduceCommitment to ReduceKesenjangan (Kesenjangan (Commitment to Reduce Commitment to Reduce InequalityInequality))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya langkahAdanya langkah--langkah atau kebijakan yang berorientasi pada langkah atau kebijakan yang berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu ( b idi il( b idi il ffi ti tiffi ti ti d b)d b)(subsidi silang, (subsidi silang, affirmative actionaffirmative action, dsb);, dsb);

Tersedianya layananTersedianya layanan--layanan/fasilitaslayanan/fasilitas--fasilitas khusus bagi fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu;masyarakat tidak mampu;Ad k t d k dil dAd k t d k dil d Adanya kesataraan dan keadilan gender;Adanya kesataraan dan keadilan gender;

Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan--peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender, peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender,

masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal;masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal;masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal;masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal; ProgramProgram--program pemberdayaan gender, masyarakat kurang program pemberdayaan gender, masyarakat kurang

mampu, dan kawasan tertinggal.mampu, dan kawasan tertinggal.


1313.. Komitmen pada Lingkungan Hidup Komitmen pada Lingkungan Hidup p g g pp g g p((Commitment to Environmental ProtectionCommitment to Environmental Protection))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan

perlindungan/konservasinya;perlindungan/konservasinya;perlindungan/konservasinya;perlindungan/konservasinya; Penegakan prinsipPenegakan prinsip--prinsip pembangunan berkelanjutan;prinsip pembangunan berkelanjutan; Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan; Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkunganRendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan

pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; Forum kegiatan peduli lingkungan;Forum kegiatan peduli lingkungan; Reward and punishmentReward and punishment dalam pemanfaatan sumber daya alam dan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan

perlindungan lingkungan hidup.perlindungan lingkungan hidup.


1414.. Komitmen pada Pasar yangKomitmen pada Pasar yang FairFair1414.. Komitmen pada Pasar yang Komitmen pada Pasar yang Fair Fair ((Commitment to Fair MarketCommitment to Fair Market ))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Tidak ada monopoli;Tidak ada monopoli; Tidak ada monopoli;Tidak ada monopoli; Berkembangnya ekonomi masyarakat;Berkembangnya ekonomi masyarakat; Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.j gj g

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan--peraturan mengenai persaingan usaha yang peraturan mengenai persaingan usaha yang

menjamin iklim kompetisi yang sehat.menjamin iklim kompetisi yang sehat.


Bagaimana MewujudkanBagaimana MewujudkanBagaimana Mewujudkan Bagaimana Mewujudkan Good Governance?Good Governance?

Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat diperlukandan waktu yang tidak singkat diperlukandan waktu yang tidak singkat, diperlukan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman,pembelajaran,pemahaman, serta serta implementasi nilaiimplementasi nilai--nilai kepemerintahan nilai kepemerintahan

b ik d l h t k h ldb ik d l h t k h ldyang baik pada seluruh stakeholder.yang baik pada seluruh stakeholder. Perlu adanya kesepakatan bersama serta Perlu adanya kesepakatan bersama serta

rasa optimistik yang tinggi dari seluruhrasa optimistik yang tinggi dari seluruhrasa optimistik yang tinggi dari seluruh rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai yang baik dapat diwujudkan demi mencapai y g p j py g p j pmasa depan bangsa dan negara yang lebih masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. baik.


TERIMA KASIHTERIMA KASIH
