Pedoman pelaksanaan pengembangan budidaya puyuh

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN

DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK2013

Wala

upun

ku

kecil

tapi

AKU

Telur

ANT

I KOR

UPSI

Informasi lebih lanjut hubungiDIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung C Lantai 9 Wing AJl. Harsono RM No. 3 Ps. Minggu - Jakarta Selatan

Telp./Fax. : 021 - 7815782 Website : http;//www.ditjennak.go.ide-mail : [email protected]

W KBKEMENTERIAN PERTANIAN

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN BUDIDAYA PUYUH

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN BUDIDAYA PUYUH

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Putuh i

KEMENTERIAN PERTANIANDIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN

PEDOMAN PELAKSANAANPENGEMBANGAN BUDIDAYA

PUYUH

DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK2013

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Putuh ii

KATA PENGANTAR

Ternak puyuh merupakan salah satu komoditas unggas sebagai penghasil telur dan daging. Keberadaanya dapat sebagai pendukung ketersediaan protein hewani yang murah dan mudah didapat. Usaha budidaya puyuh merupakan salah satu jenis usaha yang banyak diminati dan dikembangkan, karena ternak puyuh ini merupakan salah satu ternak yang dapat berproduksi dalam waktu cepat (6 – 7 minggu sudah bertelur) disamping itu usaha budidaya puyuh dapat dilakukan dengan modal yang relatif kecil dan tidak memerlukan lahan yang luas.Dalam rangka mendukung pengembangan usaha budidaya ternak puyuh maka perlu dilakukan penataan usaha budidayanya. Penataan budidaya puyuh ini dimaksudkan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas usaha disamping dapat menekan penyebaran virus Avian Influenza (AI), memudahkan pembinaan, pengawasan dan meningkatkan pendapatan peternak serta menghasilkan produk ternak puyuh yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Melalui penerapan tersebut perlu adanya sebuah Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Puyuh.Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Puyuh ini, diharapakan dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi para stakeholder, petugas dan peternak dalam melaksanakan pengembangan usaha budidaya puyuh yang dapat terlaksana secara efektif, efisien sehingga dapat mendukung peningkatam pendapatan dan kesejahteraan peternak puyuh.

Jakarta, Januari 2013Direktur Jenderal Peternakandan Kesehatan Hewan

Ir. Syukur Iwantoro MS, MBANIP. 19590530 198403 1 001

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Putuh iii

DAFTAR ISI

HalamanKATA PENGANTAR ................................................................................ iiDAFTAR ISI ............................................................................................ iiiDAFTAR TABEL ..................................................................................... vDAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. vi

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...................................................................... 1 B. Tujuan dan Sasaran .............................................................. 1 C. Ruang lingkup........................................................................ 2 D. Dasar Pelaksanaan Kegiatan ................................................ 2 E. Jadwal Pelaksanaan.............................................................. 2 F. Pengertian ............................................................................. 3 II. ORGANISASI PELAKSANA A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. ...... 4 B. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi ............... 4 C. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab./Kota ............ 5 D. Kelompok .............................................................................. 6 III. PELAKSANAAN A. Sosialisasi.............................................................................. 7 B. Seleksi ................................................................................... 7 1. Kriteria Lokasi .................................................................... 7 2. Kriteria Kelompok .............................................................. 7 3. Seleksi, Validasi dan Penetapan Kelompok ...................... 8 C. Pengembangan Budidaya Puyuh .......................................... 9 IV. PENGADAAN SARANA PRODUKSI

A. Sarana Produksi Pengembangan Puyuh .............................. 10 B. Proses Pengadaan. ............................................................... 10 C. SerahTerima/Distribusi Sapronak .......................................... 13 V. PEMBINAAN ................................................................................. 14

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Putuh iv

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN....................................................... 15 VII. MONITORING, EVALUASI SERTA PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi ........................................................ 17

B Pelaporan .............................................................................. 18

VIII. PENUTUP ..................................................................................... 19 IX. LAMPIRAN .................................................................................... 20

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Putuh v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Jadwal pelaksanaan kegiatan .............................................. 3

Tabel 2 Proporsi penggunaan dana Pengembangan Budidaya Puyuh………………………………………………… 10

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Putuh vi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Surat Perjanjian Kerjasama ............................................. 20Lampiran 2 Berita Acara Penitipan Barang ....................................... 24Lampiran 3 Berita Acara Serah Terima Barang .................................. 25Lampiran 4 Laporan Perkembangan Kegiatan ................................... 26

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Putuh 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari suatu totalitas kinerja agribisnis, khususnya subsistem usahatani ternak dengan keluaran berupa produksi primer ternak. Subsistem ini akan menjadi suatu kesatuan kinerja yang tidak terpisahkan dari subsistem agribisnis hulu (kegiatan ekonomi input, produksi peternakan, informasi, dan teknologi) dan subsistem agribisnis hilir (perdagangan, pengolahan, dan jasa agribisnis).Usaha agribisnis berbasis peternakan pada dasarnya secara operasional memerlukan keterkaitan lintas sub sektor maupun dengan sektor lainnya sehingga diperoleh sinergi yang proporsional antara pelaku agribisnis peternakan baik pada segmen hulu, tengah dan hilir.Dalam rangka mendukung program pengembangan agribisnis peternakan, komoditi puyuh khususnya dalam hal diversifikasi pemenuhan protein hewani mempunyai peran penting sebagai sumber penyediaan daging dan telur. Usaha budidaya ternak puyuh dapat meningkatkan pendapatan peternak karena puyuh merupakan ternak yang tumbuh dan berproduksi cepat serta meningkatkan nilai tambah dengan adanya pengolahan hasil, sehingga pada sisi lain dapat menyerap tenaga kerja yang membantu dan membina pengembangan wilayah di pedesaan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuana. Mengembangkan usaha budidaya puyuh, pada wilayah yang

berpotensi;b. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak

yang dikelola oleh peternak peternak secara berkelanjutan;c. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok.


2. Sasarana. Meningkatnya populasi dan produksi ternak puyuh;b. Meningkatnya kemampuan kelompok peternak secara

manajerial dan teknis peserta kegiatan dalam mengembangkan usaha kelompoknya;

c. Meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk pelaksanaan pengembangan budidaya unggas di pedesaan ini meliputi ; Pengorganisaan, Pelaksanaan kegiatan, Pengadaan sarana produksi, Pembinaan, Indikator keberhasilan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Penutup.

D. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

a. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 – 2014.

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2013.

E. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Puyuh Tahun 2013, sebagai berikut:

LENOVO

Highlight

halamannya nyatu dengan tabel, kalo tidak cukup dapat diturunkan ke halaman berikutnya.


Tabel -1: Jadwal pelaksanaan kegiatan

NO KEGIATAN BULANJ F M A M J J A S O N D

1 Persiapan

2 Koordinasi dan Sosialisai

3 Pelaksanaan CP/CL

4Penetapan Kelompok Terpilih

5 Pengadaan Barang

6 Monitoring dan Pembinaan

7 Pelaporan

F. Pengertian1. Penguatan sarana usaha adalah stimulasi untuk mengatasi kendala

keterbatasan usaha kelompok agar kelompok mampu meningkatkan usaha ternaknya secara mandiri.

2. Kelompok Sasaran adalah kelompok yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis dan/atau ketahanan pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan antara lain kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi yang bergerak di bidang pertanian.

3. Petani Sasaran sebagai penerima dana penguatan usaha adalah anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).


BAB IIORGANISASI PELAKSANA

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu difasilitasi dan diberdayakan kelompok dengan komoditi yang dikembangkan yaitu ternak puyuh, dengan membentuk Tim Pelaksana baik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian maupun di masing-masing Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi dan Kabupaten/Kota, dengan tugas dan peran masing-masing sebagai berikut:

A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tugas dan Peran sebagai berikut:1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan pengembangan budidaya puyuh;2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Propinsi

dan Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan;

3. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi;

4. Melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Dinas Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi

Tugas dan peran sebagai berikut:1. Pedoman Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Puyuh

apabila diperlukan dapat dijabarkan kedalam Petunjuk Pelaksanaan untuk mengakomodir aspek-aspek yang spesifik di daerah;

2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Melaksanakan verifikasi kelompok sasaran;


4. Menetapkan kelompok pelaksana kegiatan melalui SK Kepala Dinas;

5. Menetapkan kriteria/persyaratan teknis ;6. Membentuk tim pembina kegiatan, tim pegadaan dan tim penerima

barang;7. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta membantu

menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota;

8. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

C. Dinas Membidangi Peternakan Kabupaten/Kota

Tugas dan peran sebagai berikut :1. Memberikan rekomendasi terhadap usulan kelompok ternak calon

pelaksana kegiatan pengembangan budidaya budidaya puyuh; 2. Melakukan seleksi kelompok sasaran (CP/CL);3. Mengusulkan calon kelompok ternak pelaksana kegiatan budidaya

puyuh kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat Propinsi;

4. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok agar dapat menjalankan usaha agribisnis peternakan dengan mengacu pada Good Farming Practices (GFP);

5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan;

6. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak.


D. Kelompok

Tugas dan peran sebagai berikut:1. Mengajukan proposal permohonan kegiatan pengembangan

budidaya puyuh kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;

2. Melaksanakan kegiatan pengembagan budidaya puyuh sesuai dengan pedoman;

3. Mengelola dan memanfaatkan sarana produksi untuk pengembangan budidaya puyuh;

4. Melaksanakan usaha pengembangan budidaya puyuh dengan mengacu pada Good Farming Practices (GFP);

5. Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan kelompok melalui peningkatan populasi puyuh;

6. Menerima saran/rekomendasi teknis, kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping, Penyuluh Pertanian, Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten Kota, BPTP, Perguruan Tinggi dan pihak yang berkompeten lainnya;

7. Melakukan pencatatan perkembangan usaha budidaya puyuh;8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan budidaya puyuh

secara berkala kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.


BAB IIIPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Puyuh sebagai berikut :

A. Sosialisasi Sosialisasi kegiatan pengembangan budidaya puyuh dilakukan dengan

tujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas ternak puyuh sehingga meningkatkan minat dan motivasi kelompok dalam pengembangan usaha termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim pembina di tingkat Pusat dan Provinsi serta Tim Teknis Kabupaten/Kota.

B. Seleksi Kelompok Tani Ternak yang mengajukan proposal dan mendapat

rekomendasi dari kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota dan memenuhi persyaratan lokasi dan kelompok dapat diproses untuk mengikuti seleksi.

1. Kriteria Lokasi a. Kondisi agroekosistem, sesuai untuk pengembangan ternak

puyuh; b. Merupakan lokasi yang diarahkan untuk pengembangan

kawasan/sentra produksi ternak puyuh;c. Mempunyai potensi untuk dikembangkan, dilihat dari aspek

teknis, sosial dan ekonomi masyarakat setempat; d. Lokasi dan sekitarnya bukan daerah endemis.

2. Kriteria Kelompok a. Kelompok merupakan kelompok peternak puyuh yang sudah

menjalankan usaha budidaya puyuh atau kelompok baru yang memiliki sumber daya alam (SDA) maupun sumber


daya manusia (SDM) untuk pengembangan usaha budidaya ternak puyuh serta terdaftar pada dinas yang membidangi peternakan setempat. Khusus untuk kelompok baru harus sudah menyiapkan kandang secara swadaya;

b. Kelompok diprioritaskan pada kelompok peternak puyuh yang sudah menyampaikan proposal yang sesuai dengan tujuan kegiatan dan direkomendasikan oleh dinas setempat;

c. Mempunyai lahan/sarana untuk pengembangan usaha budidaya puyuh;

d. Mempunyai struktur organisasi yang jelas (Identitas kelompok, pengurus dan anggota);

e. Pengurus kelompok bukan berasal dari kerabat dekat terutama Ketua kelompok dan bendahara;

f. Pengurus dan anggota kelompok profesinya adalah petani peternak;

g. Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh Tim Teknis/Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota;

3. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Kelompok

a. Berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok ke Kabupaten/Kota selanjutnya dilakukan seleksi melalui CP/CL oleh tim teknis Kabupaten/Kota. Hasil seleksi CP/CL direkomendasikan oleh kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagai usulan calon kelompok pelaksana kegiatan pengembangan budidaya puyuh;

b. Berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota selanjutnya dinas provinsi melakukan penilaian dan dilakukan verifikasi;

c. Hasil verifikasi lapangan selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk ditetapkan sebagai kelompok pelaksana kegiatan;


d. Penetapan kelompok dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi sebagai kelompok pelaksana kegiatan pengembangan budidaya puyuh tahun 2013.

C. Pengembangan budidaya puyuh

Pengembangan budidaya puyuh yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok peternak diarahkan untuk menjadi unit usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak, disamping menumbuhkan dan memperkuat sentra-sentra peternak puyuh. Sejalan dengan tujuan kegiatan pengembangan budidaya puyuh dalam bentuk usaha budidaya yang produktif untuk menghasilkan produksi daging dan telur.

Untuk mengembangkan usaha budidaya produktif baik untuk menghasilkan daging dan telur fasilitasi yang di berikan dapat berupa pengadaan ternak puyuh, pakan ternak, vaksin dan obat-obatan, bahan dan peralatan biosekuriti.

Agar usaha budidaya puyuh yang dilaksanakan oleh kelompok dapat berjalan dengan lancar serta di dalam membangun dinamika kelompok perlu diatur proporsi usaha. Fasilitasi sarana produksi meliputi : Pengadaan ternak puyuh, peralatan kandang, pakan konsentrat, vaksin, obat-obatan, bahan dan peralatan biosekuriti. Rincian alokasi penggunaan dana dapat dilihat pada Tabel 2.


BAB IVPENGADAAN SARANA PRODUKSI

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan kegiatan melalui APBN untuk pengembangan budidaya puyuh melalui dana dekonsentrasi di dinas yang melaksanakan fungsi peternakan ditingkat Provinsi.

A. Sarana Produksi Pengembangan Puyuh Dalam rangka memperkuat pengembangan usaha budidaya puyuh

dilakukan melalui penguatan sarana usaha yang meliputi pengadaan puyuh, bantuan sarana perbaikan kandang, peralatan kandang, pengadaan pakan, vaksin dan obat-obatan, bahan dan alat biosekuriti.

Tabel – 2: Proporsi penggunaan dana pengembangan budidaya puyuh

No. Komponen Kegiatan Proporsi (%)

1 2 31 Pengadaan Ternak Puyuh 502 Pengadaan Peralatan Kandang 103 Pengadaan Pakan Konsentrat 254 Pengadaan Vaksin dan obat-obatan

155 Pengadaan Bahan dan Peralatan

Biosekuriti

B. Proses Pengadaan Proses pengadaan sarana produksi tersebut dilakukan melalui proses

lelang yang mengacu kepada Peraturan Presiden no. 70 tahun 2012. Tahapan proses pengadaan meliputi :

1. Persiapan Agar proses kegiatan berjalan dengan lancar,efektif dan efisien


pengadaan harus direncanakan dengan matang. Rencana pengadaan sarana produksi ini dituangkan dalam kerangka acuan kegiatan (KAK) yang di susun oleh tim teknis. Di dalam KAK di jelaskan tentang tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, sfesifikasi teknis Barang, besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

2. Pembentukan Tim Pengadaan Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 bahwa

pengadaan barang dilaksanakan oleh tim yang di bentuk oleh pimpinan unit organisasi (KPA). Dalam proses pengadaan barang yang harus dibentuk meliputi : tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan/barang.

a. Tim pengadaan. Pembentukkan tim pengadaan barang terdiri dari 3-5 orang

yang memenuhi persyaratan yaitu sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang;2) Menetapkan Dokumen pengadaan;3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang di

website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

5) Menilai kualifikasi penyedia barang melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.


b. Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pembentukkan tim disesuaikan dengan kebutuhan dan volume

pekerjaan dengan diutamakan petugas yang menangani penata usaha barang disamping unsur teknis.

Tugas tim penerima barang meliputi :1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan

barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;

2) Menerima hasil pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

3. Proses Pengadaan Proses pangadaan barang dilakukan melalui sistem pengadaan

secara elektronik (LPSE)/e-procurement. Tahapan pengadaan barang berdasarkan sistem LPSE sebagai

berikut:a. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)b. Pengumuman lelangc. Pemasukkan dokumen penawarand. Evaluasi dan penilaian dokumene. Penetapan dan pengumuman pemenang

Dalam proses pengadaan, khsususnya untuk pengadaan pakan konsentrat yang relatif mudah berubah kualitasnya jika disimpan terlalu lama, maka perlu direncanakan dengan baik jadwal waktu pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan agar tetap diperoleh kualitas pakan konsentrat yang tetap terjaga kualitasnya


C. Serah Terima/Distribusi Sapronak Pemberdayaan terhadap kelompok peternak terpilih dilakukan melalui

fasilitasi dalam bentuk natura (sarana produksi peternakan) yang diserahkan kepada kelompok untuk selanjutnya dikembangkan. Sarana produksi sebelum diserahkan kepada kelompok harus sudah diterima oleh tim penerima sesuai dengan spesifikasi yang dibuktikan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penyerahan barang dalam rangka pengembangan usaha unggas di pedesaan dilakukan oleh PPK atas nama pemerintah kepada kelompok peternak terpilih sebagai pelaksana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). Di dalam SPK di jelaskan tentang : para pihak yang melakukan perjanjian, waktu dan tempat, dasar pelaksanaan, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan, jumlah dan jenis barang, pengembangan usaha, sanksi, perselisihan, force major, dan lain-lain.

Setelah penyerahan barang/sarana produksi peternakan, dalam waktu sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 6 (enam) bukan sejak BAST harus dilakukan penghibahan dari Dinas Provinsi kepada kelompok penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


BAB VPEMBINAAN

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak puyuh. Pembinaan teknis meliputi pengembangan budidaya puyuh yang dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak puyuh yang dikelola oleh peternak peternak secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dapat dilakukan kerjasama dengan peternak maju, baik dalam hal pengadaan, tatalaksana, maupun pemasaran.

Pengembangan usaha budidaya puyuh di daerah akan berhasil secara optimal apabila pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pemerintah daerah harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat peternakan melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, saluran irigasi, pasar, listrik, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan. Disamping itu pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.


BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN

Evaluasi keberhasilan terhadap implementasi kegiatan perlu dilakukan sebagai umpan balik penyempurnaan kegiatan dan akuntabilitas publik. Penilaian kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

1. Aspek teknisa. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam sekitar lokasi

kelompok, seperti: bibit ternak, limbah tanaman untuk pakan ternak, bahan pakan lokal;

b. Rekayasa teknologi produksi yang diaplikasikan secara efektif dan efisien seperti: mesin tetas, obat-obatan, alat dan mesin dsb;

c. Perkembangan jumlah populasi dan kepemilikan ternak;d. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui peningkatan

populasi dan berkurangnya resiko kematian terhadap populasi ternak di kelompok tersebut.

2. Aspek Kelembagaana. Perkembangan jumlah anggota atau kelompok yang menerima

manfaat;b. Perkembangan partisipasi kelompok/anggota dalam pengambilan

keputusan;c. Mengakomodasi aspirasi anggota kelompok serta masyarakat

sekitarnya;d. Meningkatnya kerjasama dengan stakeholder, seperti dalam

pengadaan pakan dan lain-lain;e. Meningkatkan keterlibatan kelompok/anggota dalam menanggulangi

resiko usaha;f. Kelompok mampu melakukan analisa, merencanakan dan

memonitor sendiri kegiatan-kegiatan yang dilakukannya;g. Tidak ada lagi pendampingan secara rutin dari pemeritah (kelompok

mandiri);h. Mengukuhkan dan memperkuat sistem dan usaha kelompok.


3. Aspek Usahaa. Perkembangan permodalan kelompok, baik interal (dari usaha yang

dilakukan oleh kelompok itu sendiri); b. Kemampuan kelompok untuk mengakses sumber pembiayaan

modal usaha maupun dari sumber eksternal (perbankan, investasi masyarakat dan kemitraan, dll);

c. Meningkatnya kapasitas usaha dan peran masyarakat di sekitar kelompok dalam mengembangkan usaha, memanfaatkan peluang usaha, seperti usaha jasa, usaha pupuk kandang, usaha pembesaran pedet, usaha simpan pinjam, dsb;

d. Perkembangan peningkatan pendapatan anggota kelompok;e. Perkembangan usaha dan peningkatan skala usaha kepemilikan

ternak;f. Perkembangan usaha agribisnis masyarakat di sekitar kelompok

tersebut.


BAB VIIMONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya puyuh melalui penguatan sarana usaha, dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi fisik dan keuangan, serta perkembangan usaha dan kelembagaannya, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penguatan sarana usaha, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelompok.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi pada masing-masing jenjang (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelompok).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terkoordinasi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan. Sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang tersebut meliputi :

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.2. Permasalahan/potensi masalah yang dihadapi di tingkat kelompok,

kabupaten/kota dan provinsi.3. Memberikan solusi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan

kegiatan pengembangan budidaya puyuh.

Hasil monitoring dan evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan untuk perbaikan sistem pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok di masa yang akan datang.


B. Pelaporan Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui kemajuan pengembangan

kinerja usaha kelompok di lapangan. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme sistem pelaporan sebagai berikut :1. Kelompok wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

setiap bulan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

2. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari kelompok pelaksana kegiatan untuk disampaikan ke Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi setiap bulan dengan ditembuskan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak.

3. Dinas yang membidangi fungsi peternakan Propinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Kabupaten/Kota dan selanjutnya setiap triwulan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak.


BAB VIIIPENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan budidaya ternak merupakan pedoman yang bersifat umum dalam rangka mendukung keberhasilan operasionalisasi di daerah. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya puyuh ini disusun untuk dipedomani oleh pelaksana baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan. Pedoman pelaksanaan ini dapat di jabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan oleh dinas provinsi.

Diharapkan dengan adanya Pedoman pelaksanaan ini, semua pelaksana kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kelompok pelaksana serta stakeholder terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


Lampiran - 1

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : ....................................

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMENDINAS........ PROVINSI/KAB/KOTA

DENGAN

KELOMPOK TANI TERNAK ............................DESA ..............., KECAMATAN ..................., KABUPATEN ...............

PROVINSI .......................................................................

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDIDAYA PUYUH TAHUN 2013

Pada hari ini ............... tanggal ................. bulan ..................... tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kantor Dinas....Prov/Kab/Kota, Jalan ..........No. Prov...Kab/Kota...... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ...................... : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ......Prov/Kab/kota berdasarkan Keputusan No.................yang berkedudukan di Jalan ........... yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. ……………… : Ketua Kelompok Tani Ternak…..dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Ternak…….yang berkedudukan di Desa/Ke l…………………Kecamatan……………Kabupaten/ Kota… Provinsi……..….yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Pengembangan Budidaya Puyuh Tahun 2013 kepada Kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut :


Pasal 1DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 018-06.1.238776 tanggal 5 Desember 2013

3. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Puyuh tahun 20134. Keputusan Kepala Dinas….Prov/Kab/Kota Nomor…….tanggal…….

2013 tentang Penetapan Nama Kelompok dan lokasi Penerima Dana Pengembangan Budidaya Puyuh Tahun 2013.

Pasal 2LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan sarana produksi Pengembangan Budidaya Puyuh Tahun 2013 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan dan pengalamannya;

2. PIHAK PERTAMA berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya puyuh kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan;


4. Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA berkewajiban mengembangkan usahanya sesuai petunjuk pelaksanaan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan dan pemanfaatan sarana produksi pengembangan budidaya puyuh sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak mengalihkan sarana produksi yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal.

Pasal 5PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya Kepada Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 6FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas……Kab/Kota……Provinsi…….dalam waktu 4 X 24 jam;

2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah :


a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;

b. Peperangan;c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;

2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok

..........................................

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas.......Prop/Kab/Kota......

.........................................


Lampiran -2

BERITA ACARA PENITIPAN BARANG

Pada hari ini ………..tanggal ………..bulan ……… tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat ………………….. telah dilakukan penitipan barang ………………….. antara :

1. N a m a : ……………… (Pimpinan Perusahaan Penyedia Barang)Jabatan : ........................Alamat : ………………………………………………………

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. N a m a : ……………………….Jabatan : Ketua Kelompok………………….Alamat : ……………………………………………………

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sarana produksi .........................................(rincian terlampir) sesuai dengan SPK No. …………. tanggal ………………………….. kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA sarana produksi dimaksud dengan baik.

Demikian berita acara penitipan barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

………………………………(nama)Jabatan………………………….

PIHAK KEDUA

………………………………(nama).......................................(ketua klp)


Lampiran -3BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANGNomor : ………………………………………..

Pekerjaan : Pengadaan Sarana Produksi....................................

Pada hari ini ………..tanggal ………..bulan ……… tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat ………………….. telah dilakukan serah terima ………………….. antara :

1. N a m a : …………………… (Pimpinan Perusahaan Penyedia Barang)Jabatan : .............................Alamat : ………………………………………………………

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. N a m a : ……………….......… (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan)Jabatan : …………………Alamat : ……………………………………………………

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUADengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sarana produksi .........................................(rincian terlampir) sesuai dengan SPK No. …………. tanggal ………………………….. kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA sarana produksi dimaksud dengan baik.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

………………………………(nama).......................................(Jabatan)

PIHAK KEDUA

………………………………(nama)NIP.................................................


Nam

a K

elo

mp

ok

:K

ab/K

ota

, Pro

vin

si:

Lap

ora

n T

riw

ula

n

: I /

II /

III /

IV

No

.N

ama

An

ggo

ta

Kel

om

po

kA

wal

La

hir

Mat

iJu

alA

khir

Dit

etas

kan

Diju

al1

23

45

67

89

1011

LA

PO

RA

N K

EG

IAT

AN

PE

NG

EM

BA

NG

AN

BU

DID

AY

A P

UY

UH

P

erke

mb

anga

n T

ern

ak (

eko

r)P

rodu

ksi T

elur

(bu

tir)

Per

mas

alah

anK

eter

anga

n

2013

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

., tg

l……

……

……

……

……

……

…

Pem

bin

a Te

knis

Kel

om

po

kK

etu

a K

elo

mp

ok

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

..…

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

…

Em

ail

: b

ud

ida

yate

rna

kun

gg

as@

yah

oo

.co

.id

Lam

pira

n -4

Small Business & Entrepreneurship

Pedoman pelaksanaan pengembangan budidaya puyuh