Jembatan Menuju Kesejahteraan

Aland Lucy Patitty

DASAR HUKUM

BPJS Kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan

TUJUAN BPJSMewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan agar terpenuhinya “kebutuhan dasar hidup” yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya

KEBUTUHAN DASAR HIDUPKebutuhan esential setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3

TUJUAN

AGAR TERCIPTA RASA AMAN PADA DIRI TENAGA KERJA SEHINGGA ADA

KETENANGAN DALAM MENJALANKAN TUGAS SEHARI-HARI

TENAGA KERJA HANYA BERPIKIRPADA PELAKSANAAN TUGAS SEMATA

PRODUKTIFITAS KERJA AKAN MENINGKAT DAN

SEKALIGUS JUGA AKAN MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI DIPERUSAHAAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

1. PP No 83/2013 : Modal Awal untuk BPJS Ketenagakerjaan

2. PP No 84/2013 : Perubahan kesembilan atas PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3. PP No 85/2013 : Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS

4. PP No 86/2013 : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran

5. PP No 88/2013 : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS

7. PerPres No 108/2013 : Bentuk dan isi Laporan Pengelolaan Program

8. PerPres No 109/2013 : Penahapan Kepesertaan Program Jamsos

9. PerPres No 110/2013 : Gaji, Manfaat dan Insentif bagi Dewas dan Direksi

6. PP No 99/2013 : Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan

UU 1945Pasal 34 ay. 2

Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

UU 3/1992Pasal 3 ay. 2

Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

UU 13/2003Pasal 99 ay. 1

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja

UU 32/2004Pasal 22 ay. h

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial

UU 40/2004Pasal 22 ay. h

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

UU 11/2009Pasal 22 ay. h

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi jaminan sosialPenyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial

Amanah UU mengenai Jaminan Sosial dan Kesejahteraan

Transformasi BPJS Ketenagakerjaan

PT Jamsostek (Persero) s.d 31 Desember 2013

BPJS Ketenagakerjaan1 Januari 2014

BERDIRI

BPJS KetenagakerjaanPaling lambat 1 Juli 2015Beroperasional Penuh

UU nomor 3 /1992

BUMN- Bertanggung Jawab pada Kementrian

- Profit Oriented

Kepesertaan :Wajib untuk pekerja formal

Program :JKK, JK, JHT, JPK

Keuangan :- JHT dan Non JHT- Pengawasan : Meneg

BUMN

UU 40/2004 & UU 24 /2011

Badan Hukum Publik- Bertanggung Jawab pada Presiden- Nirlaba

1. Kepesertaan : Wajib untuk pekerja - formal (Kec PNS, TNI, POLRI)- Tenaga Kerja Asing- Tenaga kerja informal2. BPJS Melakukan Inspeksi3. Penerapan Sanksi Administratif

Program :JKK, JK, JHT sesuai ketentuan uu 3/1992

Keuangan :- JHT dan Non JHT- Pengawasan : Meneg BUMN

1. Kepesertaan 1 Juli 2015 PNS, TNI, POLRI untuk program JKK dan JK2.Tahun 2029 PNS, TNI, POLRI untuk program JP.

Program :JP, JKK, JK, JHT sesuai ketentuan uu SJSN

Project Name - Topic – January 2014

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 5 TAHUN 2014TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Paragraf 14 Perlindungan PNSPemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:A Jaminan KesehatanB Jaminan Kecelakaan KerjaC Jaminan Kematian dan D Bantuan Hukum ( Pasal 92 ayat 1 )

Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.( Pasal 92 ayat 2 )

Project Name - Topic – January 2014

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 109 TAHUN 2013TENTANG PENTAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara meliputi :

A Calon Pegawai Negeri SipilB Pegawai Negeri SipilC Anggota TNID Anggota POLRIE Pejabat NegaraF Pegawai Pemerintah Non Pegawai NegeriG Prajurit Siswa TNI danH Peserta didik POLRI( Pasal 5 ayat 1 )

10

Prinsip Penyelenggaraan

SJSN

1.Kegotongroyongan

2.Nirlaba

3.Keterbukaan

4.Kehati-hatian

5.Akuntabilitas6.Portabilitas

7.Kepesertaan wajib

8.Dana amanat

9.Dana pengelolaan untuk pengembangan program & peserta

11

BPJS:1. Badan hukum publik untuk menyelenggarakan

program jaminan sosial2. Bertanggung jawab kepada Presiden

BPJS KetenagakerjaanProgram : JKK, JHT, JK, Pensiun

BPJS KesehatanProgram : Jaminan Kesehatan

Jaminan Sosial:• Bentuk perlindungan sosial• Menjamin seluruh rakyat• Memenuhi kebutuhan dasar hidup

Dana Jaminan Sosial:• Dana amanat milik

peserta• Himpunan iuran dan

hasil pengembangan• Dikelola oleh BPJS• Untuk:

pembayaran manfaat kepada peserta

biaya operasional BPJS

PESERTA BPJS

1. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan telah membayar iuran

2. Pekerja: setiap orang bekerja dan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain

3. Pemberi kerja:a. Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau

badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerjab. Penyelenggara negara yang mempekerjakan PNS

4. Pemerintah: penerima bantuan iuran

12

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)Pembantu presiden untuk sinkronisasi SJSN

2. Dewan PengawasOrgan BPJS yang bertugas mengawasi & memberi nasehat kepada Direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial

3. DireksiOrgan BPJS yang berwenang & bertanggung jawab:

• pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS• mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan

4. Pemerintah PusatPresiden RI sesuai UUD 45 tahun 1945

KelembagaanBPJS

SANKSI1. Pemberi kerja dan setiap orang yang melanggar dikenakan sanksi administratif2. Sanksi administratif berupa:

Teguran tertulisDenda; dan/atauTidak mendapatkan pelayanan publik tertentu: proses ijin usaha, IMB, bukti

kepemilikan atas tanah & bangunan3. Sanksi berupa teguran tertulis & denda oleh BPJS4. Sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS5. Diatur melalui Peraturan Pemerintah

14

Aland Lucy Patitty

Berapa Iuran keanggota BPJS Ketenagakerjaan

Iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan dihitung dari persentasi upah atau gaji dan dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja. Persentasenya adalah sbb ;

• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar mulai 0,24% s/d 1,27% dari upah, yang dibayar oleh pemberi kerja.

• Jaminan Kematian (JK) 0,3% dari upah, yang dibayar oleh pemberi kerja.

• Jaminan Hari Tua (JHT) 5,7% dari upah, dengan rincian 2% dari upah, yang dibayar oleh pekerja dan 3,7% dari pemberi kerja.

• PENSIUN, Peraturan Perundangan Program Pensiun masih dalam proses pengembangan dan akan di implementasikan pada bulan Juli 2015

Aland Lucy Patitty

Bangaimana Simulasi dari persentase tersebut….?

Jika tenaga kerja mempunyai upah Rp. 1,500,000,- maka ;

Iuran JKK : Rp. 1.500.000 x 0,24% = Rp. 3.600Iuran JK : Rp. 1.500.000 x 0,3% = Rp. 4.500Iuran JHT : pemberi kerja Rp. 1.500.000 x 3,7% = Rp. 55.500

pekerja Rp. 1.500.000 x 2% = Rp. 30.000

jumlah iuran 3 program perorang per bulan = Rp. 93.600

Apa saja manfaat yang diberikan kepada peserta BPJS

Ketenagakerjaan

Jaminan Kecelakaan Kerja : Memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Adapun Jaminan yang diberikan berupa :

Program – program BPJS Ketenagakerjaan

Manfaat yang diberikan oleh Jaminan Kecelakaan Kerja adalah;

• Biaya Transport maksimum darat Rp. 750.000,- Laut Rp. 1.000.000,- dan Udara Rp. 2.000.000,-

• Biaya pengobatan/perawatan maks. Rp. 20.000.000,- dan Penggantian gigi tiruan Rp. 2.000.000,-

• STMB 4 bln pertama 100% x upah sebulan, 4 bln kedua 75% x upah sebulan dan seterusnya 50% x upah sebulan

• Santunan cacat berupa kurang fungsi, cacat sebagian tetap dan cacat total tetap (56 x upah yang dilaporkan serta santunan berkala selama 2 tahun).

• Bila meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, diberikan santunan kematian sekaligus 60 % x 80 bulan upah atau 48 x Rp 1.500.000,- = Rp. 72.000.000,- dan santunan berkala Rp. 200.000,-

perbulan selama 24 bln serta biaya pemakaman Rp. 2.000.000,- Total Santunan Rp. 78.800.000,-

1.CACAT TOTAL TETAP

2.CACAT SEBAGIAN

3.CACAT FUNGSI

40

35

35

30

30

30 3535

32

28

1215

1.5

1.51.5

3.5

3

3 3 7 94 4

4

3028

4.52

2

2

25 25

532

22

2 2 23

5

Manfaat yang diberikan oleh Jaminan Kematian adalah;

• Jaminan KematianRp. 14.200.000,-

• Biaya PemakamanRp. 2.000.000,-

• Santunan Berkala Rp. 200.000,-

per bln selama 24 bulan Rp. 4.800.000,-

Jumlah……………………………….Rp. 21.000.000,-

Program – program BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Hari Tua:

Diselenggarakan dengan sistem Tabungan Hari Tua, yang iurannya di tanggung pengusaha dan tenaga kerja dimana kemanfaatannya sesuai dengan iuran terkumpul ditambah hasil pengembangannya.Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan apabila tenaga kerja :• Mencapai usia 55 tahun, meninggal dunia atau cacat total

tetap,• Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya

5 tahun 1 bulan.• Menjadi Warga Negara Asing dengan pergi keluar negeri tidak

kembali lagi, menjadi PNS / TNI / POLRI.

Untuk Pekerja yang memiliki upah Rp. 1.500.000 dengan iuran JHT Rp. 85.500,- perbulan, maka manfaat yang diberikan oleh Jaminan Hari tua adalah;

• Jika masa kepesertaaan mencapai 5 tahun, maka saldonya adalah Rp. 6.313.276,-

• Jika masa kepesertaaan mencapai 10 tahun, maka saldonya adalah Rp. 15.167.973,-

• Jika masa kepesertaaan mencapai 15 tahun, maka saldonya adalah Rp. 27.587,-

Asumsi Upah tetap, total iuran 5,7%, Hasil pengembangan 7% pertahun

Bukan pekerja yang mencari akses perlindungan kepada BPJS Ketenagakerjaan

tetapi

BPJS Ketenagakerjaan yang mendekatkan diri dan memperluas aksesnya kepada seluruh pekerja Indonesia

PERLINDUNGAN AKTIF KEPADA PEKERJA

DI SELURUH INDONESIA

32

Integrated Programs & Basic Welfare

JaminanHari Tua

Jaminan Kecelakaan

Kerja

Jaminan Pensiun

Jaminan Kematian +

Beasiswa

Perumahan

Rusunawa

Pinjaman

Implementasi “Eazyness Access”

512 OUTLET

KANTOR PELAYANAN

11 Kantor Wilayah121 Kantor Cabang 53 Kantor Cabang Pembantu

MOBIL KELILING

SMS & WEBSITE

2757

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Google Store

* dalam pengembangan ke platform IOS dan BB

KIOSK

ALIANSI dengan PEMDA

ALIANSI INDUSTRI RETAIL

Desk Service di Pemda tingkat Kabupaten/Kota

Terima Kasih

Gedung BPJS KetenagakerjaanJl. Jend. Gatot Subroto No. 79Jakarta Selatan – 12930T (021) 520 7797F (021) 520 2310www.jamsostek.co.id