ALIRAN KAS SEBAGAI INDIKATOR PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

HOTEL INNA GARUDA, SELASA, 15 MEI 2012Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Provinsi DIY

DPPKA Provinsi DIY

OLEH

Drs BAMBANG WISNU HANDOYO

Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)

Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD

(Juni)Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)

Pembahasan dan persetujuan Rancangan

APBD dgn DPRDOktober-November)

Penetapan Perda APBD(Desember)

Penetapan RKPD(Mei)

Musrenbang Kab/Kota(Maret)

Forum SKPDPenyusunan Renja

SKPD Kab/Kota (Maret)

Musrenbang Kecamatan(Februari)

Musrenbang Desa(Januari)

SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN

Penyusunan DPA SKPD(Desember)

1

2

3

4

56

7

8

9

11

12

10

13Pelaksanaan APBDJanuari thn berikutnya

Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan/ Pengendalian

Input Proses Output/Input

Proses Output/Input

Proses Output

Kebijakan Umum APBD

KegiatanAnggaran

APBD Penatausahan & Akuntansi Laporan

Pelaksanaan APBD

Evaluasi

Kinerja Hasil

Evaluasi

RPJMD/RKPDPenjaringan

AspirasiKinerja Masa

LaluAsumsi Dasar

Kebijakan

Pemerintah(RPJM/RKP/

Prioritas Pembangunan)

Prestasi Kerja

Perda APBD

Formulir/DokumenCatatan/Register

SemesteranTahunan

Prioritas & Plafon Anggaran Sementara

SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

RPJMD

RenstraSKPD

RenjaSKPD RKPD

KUA PPAS

PEDOMANPENYUSUNAN

RKA-SKPD

RAPERDAAPBD

TAPD

RKA-SKPD

Dibahas bersama

DPRD

5 tahun

5 tahun

1 tahun 1 tahun

RKP

RPJM

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

1 tahun 1 tahun

5 tahun

1 tahun

Deskripsi Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran, sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD. (Permendagri 13/2006 pasal 125 dan 126)

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Anggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol dan pengendalian.

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN KAS (Psl 125-126)

Kepala SKPD Berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD .

Rancangan Anggaran Kas SKPD disampaikan Kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD

Pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan Pembahasan DPA-SKPD

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah

PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

RKA -SKPD RAPERDA APBD

RAPER KDH TTG

PENJABARAN APBD

DPA-SKPD

ANGGARAN KAS

Menentukan batas atas (plafon) anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk SKPD bersangkutan. Plafon ini merupakan batas maksimal kas yang bisa dikeluarkan atau dibayarkan oleh SKPD. Dalam proses penyusunan anggaran menurut Permendagri 13/2006, setelah APBD disahkan SKPD diminta menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dilampiri dengan anggaran kas. Artinya, rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang sudah disetujui harus direncanakan lagi kapan pelaksanaan dan pencairan dananya.

Menyusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan adanya jadwal pelaksanaan kegiatan dapat ditentukan kapan pencairan akan dilakukan. Pelaksanaan kegiatan sangat tergantung pada kemampuan sumberdaya yang dimiliki SKPD berupa personil, peralatan, dokumen, dan masukan lainnya. Jika jumlah personil di SKPD tidak banyak, maka pelaksanaan beberapa kegiatan dalam waktu bersamaan mungkin sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.

Menentukan jumlah pencairan setiap bulan. Jumlah pencairan setiap bulan ditentukan oleh banyaknya kegiatan atau kontrak yang harus dipenuhi. Adakalanya dalam satu bulan dilaksanakan beberapa kegiatan sekaligus. Saat pencairan atau pembayaran mungkin berbeda untuk kegiatan yang sifatnya sikontrakkan kepada pihak ketiga dengan yang dilaksanakan sendiri, atau untuk kegiatan yang bersifat pengadaan (melalui pembelian atau membuat/membangun sendiri) dengan non pengadaan (seperti pelatihan, penelitian, penyuluhan, pemberian bantuan, dan studi banding).

Membuat tabel anggaran kas. Tabel anggaran kas dibuat untuk memberikan gambaran tentang jumlah dan waktu pencairan dana. Secara umum anggaran kas memuat sumber penerimaan kas atau aliran masuk kas dan penggunaan kas atau aliran keluar kas setiap bulan. Apabila penerimaan kas dari BUD dilakukan setiap tiga bulan (per triwulan), maka harus disesuaikan penggunaannya per bulan. Untuk bagian pengeluaran kas perlu dipisahkan antara pembayaran untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung (kegiatan).

Langkah-Langkah Umum

Langkah-Langkah Teknis 1. Penyusunan Rancangan Anggaran Kas oleh

Kepala SKPDSKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas dan diserahkan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.

2. Verifikasi RAK SKPDBUD melakukan kompilasi menjadi Rancangan Anggaran Kas Pemda. TAPD membahas RAK SKPD berkoordinasi dengan BUD untuk mencapai keseuaian dengan DPA SKPD.

3. Pengesahan RAK SKPDPPKD melakukan pengesahan atas Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk kemudian digunakan dalam proses pembuatan SPD.

Kode Rek Uraian Anggaran Tahun ini

Triwulan I Triwulam II Triwulan III Triwulan IV

Jan Feb Mrt Apr

Mei Jun

Jul Ags Sep

Okt Nop Des

1 2 3 4 5 6 7Saldo Awal KasPend Asli DaerahPajak daerah

Retribusi

Pembiayaan Pnr

Jumlah pendapatan & pembiayaan PnrJlh Alokasi Kas yg tersedia utk PenglAlokasi BTL dan Pembiayaa Penge

Belanja Tdk LangBelanja PegawaiBiaya Bunga

Pemby PengelranPem Pkok Utang

Jlh Alokasi BTL & Pemb Penge perbln

Jlh Alokasi BT & Pemb Peng Triwulan

Sisa Kas setelah dikurangi BTL Pembiayaa Pengeluaran Per Triwulan

Format Anggaran Kas Pemerintah daerah

Kode Rek Uraian Anggaran

Tahun ini

Triwulan I Triwulam II Triwulan III Triwulan IV

Jan

Feb Mrt Apr

Mei Jun

Jul Ags Sep

Okt Nop

Des

1 2 3 4 5 6 7Belanja Langsung

Belanja LangsungKegiatan …….Kegiatan …….

Jumlah Alokasi BL Per BulanJumlah Alokasi BL Per TriwulanSisa Kas Setelah dikurangi BL per triwulanJumlah Alokasi BTL & BL serta pembiayan PengeluaranSisa Kas setelah dikurangi BTL & BL serta pembiayan Pengeluaran

Lanjutan Format Anggaran Kas Pemerintah daerah

Format Anggaran Kas di SKPD

Skedul Bulan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah

Belanja tidak langsung x X x x x x x x x x x x xxxGaji x X x x x x x x x x x x xxx…

Belanja langsung x x x x x x x x x x x x Xxx1. Kegiatan A

2. Kegiatan B

3. Kegiatan C

4. Kegiatan D

5. Kegiatan E

6. Kegiatan F

7. Kegiatan …

xx

x xxx

x xxx

x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total belanja x x x x x x x x X x x x XxxKas yang dibutuhkan per bulan x x x x x x x x x x x x Xxx

Dari tabel di atas diharapkan:• Pelaksanaan kegiatan diasumsikan dapat dilakukan pada bulan Januari.• Dalam satu bulan dapat dilaksanakan satu atau lebih kegiatan, tergantung pada kemampuan personil dan

lama waktu pelaksanaan kegiatan.• Jumlah kas setiap bulan yang diterima SKPD tergantung pada kebutuhan untuk pembayaran pada bulan

bersangkutan.• Pencairan dana tidak mengalami hambatan. Bagi BUD sendiri diasumsikan pengiriman dana

perimbangan dari pemerintah pusat tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan Penyusunan Anggaran Penyusunan anggaran kas pada dasarnya dilakukan untuk

memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

1. Menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian.2. Memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh

pendapatan dari bunga, dari kelebihan kas yang dimiliki.3. Meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya

transaksi dengan melakukan sentralisasi.4. Mengurangi mitigasi bank.5. Meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas.6. Menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan

kewajiban jangka pendek.

PENTINGNYA MENGETAHUI ANGGARAN/ALIRAN KAS

1. Berfungsi sebagai MANAJEMEN KAS dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan tentang aliran kas. Salah satu alat pengendali bagi BUD agar pembayaran kepada SKPD dapat berjalan dengan baik.

2. Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan

1. MANAJEMEN KAS1. Mengontrol belanja secara keseluruhan; Pemahaman atas pengontrolan belanja dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembayaran belanja yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas dapat lebih optimal. Dengan demikian, penyusunan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan sangat berkaitan dengan penyediaan dana. Dalam konteks lebih luas, pengontrolan belanja yang baik melalui manajemen kas akan berdampak pada pencapaian kinerja (outcome) atas pelaksanaan anggaran yang lebih baik pula.

2. Mengimplementasikan anggaran secara efisien; Hal ini bermakna bahwa uang yang dikeluarkan haruslah memberikan hasil

seoptimal mungkin sehingga memberi manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

3. Meminimalkan biaya pinjaman pemerintah; dan Yang dimaksud dengan biaya pinjaman daerah adalah beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah ketika melakukan pinjaman atau berhutang kepada pihak ketiga sebagai akibat adanya kekurangan kas.

4. Memaksimalkan opportunity cost sumber daya.Biaya peluang (opportunity cost) berkaitan dengan adanya beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu. Kas merupakan sumberdaya yang sumber dan peruntukkannya sudah ditentukan dalam anggaran daerah (APBD). Akan tetapi, ketika anggaran utama tidak merinci lebih jauh jadwal pelaksanaan atau pembayaran kegiatan-kegiatan yang direncanakan, maka akan terjadi persaingan dalam pencairan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

PENGERTIAN

Metode untuk menilai penyerapan anggaran yang telah dicapai dibandingkan dengan Anggaran yang telah ditetapkan

- Tahunan.- Triwulanan.

Alat komunikasi Alat manajemen untuk perbaikan kinerja organisasi Alat manajemen untuk meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan dan akuntabilitas Alat menilai pencapaian tujuan dan sasaran

2. PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN

MetodeTahunan : Penyerapan anggaran SKPD dalam setahun dibandingkan anggarannya dalam satu tahun.Dengan memperbandingkan penyerapan anggaran dengan anggrannya dan capaian fisik dari masing-masing kegiatan, program yang ada.

Metode Triwulanan : Penyerapan Anggaran SKPD dalam setiap triwulan dibandingkan dengan target anggaran kas yang disusun SKPD untuk masing-masing triwulan.

- Dengan toleransi 10% pencapaian sesuai target anggaran kas yang dapat dicapai untuk masing masing Triwulan dapat dikatakan bagus kinerja keuangannya.

- Dengan tidak berulang melakukan perubahan anggaran kasnya.

PENGERTIAN -lanjutan

Perencanaan anggaran kas

Laporan Keuangan triwulan

Laporan Kinerja Keuangan

tahunan

Um

pan

Balik

Kin

erja

Kelayakan Anggaran Tahunan

Capaian Kinerja Keuangan

Perencanaan Kinerja Keuangan

Tahunan

Penetapan Kinerja keuangan tahunan

& triwulan

Permintaan Anggaran Tahunan

Rincian Anggaran Tahunan & Triwulan

Manfaat bagi SKPDBaik metode tahunan maupun triwulanan

1. Mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran

2. Meningkatkan akuntabilitas3. Identifikasi peluang perbaikan4. Meningkatkan Tanggungjawab SKPD dalam

Menyusun anggaran dan penyusunan alokasi anggaran kas masing-masing kegiatan.

5. Sebagai salah satu unsur penentuan (TPP)

Contoh Pengendalian SKPD Terhadap kinerja triwulananDPPKA untuk Sekretariat triwulan I

KODE REK PROGRAM / KEGIATAN

JUMLAH TRIWULAN ISP2D

REALISASI KEUANGAN PHISIK NILAI

ANGGARAN Januari Pebruari Maret JUMLAH SPJ % % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/3 11=9/8 12 13

SEKRETARIAT BELANJA LANGSUNG 2,901,028,620 96,322,740 160,149,490 188,850,165 445,322,395

20.05.01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 1,341,547,320 72,492,940 101,302,740 84,113,915 257,909,595

001 Penyediaan jasa surat menyurat 12,050,000 904,500 1,100,500 1,004,500 3,009,500

002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300,766,000 25,050,000 25,050,000 25,050,000 75,150,000

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional 16,658,500 1,057,500 - 2,023,500 3,081,000

007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 71,100,000 - - - -

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 171,500,000 12,141,000 18,593,000 12,141,000 42,875,000

010 Penyediaan alat tulis kantor 130,000,000 9,559,600 29,625,300 9,198,900 48,383,800

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 191,190,000 15,442,700 15,446,300 16,937,700 47,826,700

012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 18,490,500 - - 4,270,675 4,270,675

014 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,310,000 - - - -

015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 24,504,000 817,000 817,000 2,817,000 4,451,000

017 Penyediaan makanan dan minuman 72,000,000 3,150,000 6,300,000 6,300,000 15,750,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 274,960,000 - - - -

022 Penyediaan jasa keamanan kantor 56,018,320 4,370,640 4,370,640 4,370,640 13,111,920

20.05.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,289,940,300 23,829,800 58,846,750 99,966,250 182,642,800

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 173,690,000 - - 10,745,500 10,745,500

009 Pengadaan peralatan gedung kantor 235,000,000 - - 3,256,000 3,256,000

010 Pengadaan mebeleur 65,000,000 - - - -

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 91,500,000 - - 8,800,000 8,800,000

024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 447,978,800 23,829,800 29,619,750 36,265,750 89,715,300

026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 88,077,000 - 19,727,000 - 19,727,000

028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 48,698,000 - 9,500,000 - 9,500,000

031 Pemeliharaan Arsip Keuangan 139,996,500 - - 40,899,000 40,899,000

032 Pemeliharaan Jaringan sistem Informasi 38,265,000 - - - -

20.05.06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan 114,986,000 - - 3,870,000 3,870,000

Keuangan

016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 25,282,000 - - 450,000 450,000

018 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan

Informasi 62,496,000 - - 3,420,000 3,420,000

019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 27,208,000 - - - -

20.05.23 Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi 154,555,000 - - 900,000 900,000 001 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 45,000,000 - - - 002 Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi 109,555,000 - - 900,000 900,000

DPPKA Provinsi DIY

Contoh Pengendalian SKPD Terhadap kinerja bulananDPPKA untuk tahun 2012 per Bidang

KODE REK PROGRAM / KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN PER TRIWULAN (RP) / WAKTU PELAKSANAAN

ANGGARAN I II III IV

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus

September Oktober November Desember

REKAP BIDANG - BIDANG DPPKA INDUK

BELANJA LANGSUNG 14,940,400,465 438,744,690 1,331,727,440 1,157,725,015 1,036,012,710 2,179,485,165 1,042,720,655 1,406,072,965 703,161,965 1,679,460,390 1,177,976,040 1,301,054,165 1,191,259,265

SEKRETARIAT 3,234,293,620 118,722,740 204,949,490 188,850,165 422,357,190 540,405,590 151,730,405 249,050,890 230,919,365 268,579,490 242,885,090 175,411,365 145,431,840

BIDANG ASET

1,586,762,750 21,460,700 32,050,000 149,939,100 46,432,300 247,084,000 228,870,150 61,227,000 58,431,500 266,789,000 60,064,000 47,125,000 367,290,000

BIDANG KASDA 860,548,225 24,727,000 17,209,550 145,018,700 56,707,700 36,717,400 149,556,900 38,141,875 41,801,700 170,017,400 52,456,300 29,010,200 99,183,500

BIDANG AKUNTANSI 1,698,800,395 39,190,000 129,099,350 251,235,000 108,966,360 204,713,125 140,824,800 476,707,800 92,920,000 39,319,000 50,615,760 131,490,200 33,719,000

BIDANG ANGGARAN BELANJA

2,862,601,850 145,350,000 683,524,850 93,531,000 45,200,000 14,600,000 53,857,600 209,616,000 146,209,600 576,755,400 362,556,000 495,885,400 35,516,000

BIDANG BAKD

1,527,065,400 4,422,250 97,684,300 67,904,750 128,874,000 123,631,050 153,741,300 219,464,950 44,442,800 146,110,600 103,857,400 200,956,000 235,976,000

BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN

3,170,328,225 84,872,000 167,209,900 261,246,300 227,475,160 1,012,334,000 164,139,500 151,864,450 88,437,000 211,889,500 305,541,490 221,176,000 274,142,925

JUMLAH

DPPKA Provinsi DIY

Jenis Belanja Target RealisasiPersentase Pencapaian

targetKeterangan

1 2 3 7 7

Jumlah

Instansi :………………

Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun …….

No. Kegiatan Target triwulan I* Realisasi SPJ**Persentase Pencapaian

Target triwulan IKet.

1 2 3 4 5 6

Jumlah

Instansi :………………

Pengukuran Kinerja Keuangan Triwulan I s/d IV tahun .?.

• * Target triwulan I berasal dari anggaran kas dalam triwulan I • ** Realisasi SPJ triwulan I berdasarkan realisasi SPJ fungsional triwulan I

Cara penghitungan capaian kinerja keuangan tahunan

Makin tinggi realisasi makin makin baik capaian kinerja

Persentase Pencapaian realisasiAnggaran

=Realisasi anggaranSKPD dalam 1 tahun

Anggaran SKPD dalam1 tahun

x 100%

DPPKA Provinsi DIY

Cara penghitungan capaian kinerja keuangan triwulanan

Makin tinggi realisasi makin makin baik capaian kinerja

Persentase Pencapaian realisasiAnggaran triwulan I

= Realisasi anggaranSKPD dalam triwulan I

Anggaran kas SKPD dalam triwulan I

x 100%

DPPKA Provinsi DIY

HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN ANGKAS :

UMUM• Sumber penerimaan. Aliran kas masuk mencakup pendapatan asli daerah (PAD), dana

perimbangan, lain-lain pendapatan, dan penerimaan dalam pembiayaan (SILPA tahun lalu, pinjaman, penerimaan piutang/pinjaman yang pernah diberikan, hasil penjualan aset yang dipisahkan).

• Untuk BTL ataupun BL yang sifatnya relatif sama sepanjang tahun misalnya gaji, dan operasional kantor

• Untuk BTL ataupun BL yang tidak sama/belum tentu sama setiap tahun membutuhkan pertimbangan antara lain : (1) kedaruratan atau urgensi, merupakan kondisi di mana suatu kegiatan harus

diprioritaskan atau didahulukan pelaksanaannya dibanding kegiatan lain. (2) kemampuan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi kapasitas maupun kuantitas,

harus diperhitungkan oleh SKPD ketika merencanakan teknis pelaksanaan kegiatan. Seorang pegawai tentunya tidak mungkin melaksanakan dua kegiatan di tempat berbeda secara secara bersamaan.

(3) waktu, tidak mungkin semua kegiatan yang direncanakan dilaksanakan sekaligus dalam waktu bersamaan oleh SKPD. Untuk kegiatan tertentu bisa saja berhubungan dengan kondisi alam atau musim tertentu.

(4) kesesuaian dengan kegiatan atau program lain yang dilaksanakan bersamaan. Kesesuaian dengan kegiatan atau program lain menjadi pertimbangan penting ketika SKPD melaksanakan dua atau beberapa kegiatan berkelanjuran (berseri) dalam satu periode anggaran atau sebuah program dilaksanakan oleh beberapa SKPD. Penyesuaian jadwal pelaksanaan perlu dilakukan agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai.

HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN ANGKAS :

KHUSUS• Perhitungan yang cermat terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan

dan waktu yang tepat, misalnya :Penanaman dilakukan pada saat musim penghujan sehingga proses pengadaan bisa dimulai Trwl II sehingga bisa ditanam tepat waktu tidak membutuhkan lagi proses pemeliharaan dan ditanam tahun berikutnya yang dapat merubah konsep perencanaan dan pemborosan anggaran.

• Pelaksanaan pameran/promosi sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, baik sendiri maupun mengikuti program dari penyelenggara lainnya

• Mendahulukan pada triwulan awal kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat baik melalui bantuan sosial maupun pelatihan-pelatihan.

HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN (LANJUTAN) :• Mendahulukan pada triwulan awal kegiatan yang prioritas dan relatif sulit

daripada yang mudah pelaksanaannya.• Mendahulukan pada triwulan awal kegiatan-kegiatan proses pengadaan agar

dapat segera menggerakan roda perekonomian daerah.• Pengalokasian kegiatan fisik konstruksi yang melibatkan pihak ketiga pada

triwulan II dan III agar mempermudah evaluasi penganggaran kegiatan di tahun berjalan.

• Meletakkan hasil efisiensi pembahasan DPA pada Trwl IV, agar tidak mengganggu proses Penyediaan Dana dan dapat dipergunakan saat perubahan APBD Tahun 2012.

KEUNTUNGAN ANGKAS DIRENCANAKAN

1. Tidak ada atau sangat kecil jumlah kas yang menganggur atau dipegang oleh bendahara pengeluaran,

2. Kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal karena beban kerja tidak terlalu padat atau menumpuk pada periode-periode tertentu,

3. Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik,

4. Memperkecil kemungkinan penumpukan kas di BUD/kas daerah.5. Memperoleh kemungkinan pendapatan.6. Reward bagi SKPD semakin besar (apabila salah satu penentuan

TPP didasarkan angkas).

PELAKSANAAN APBD

BENDAHARA PENERIMAAN

BENDAHARA PENGELUARAN PPTK

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/

BARANGPPKD selaku

BUD/KUASA BUD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD Selaku BUD)

Mengirim SPM LS/SPM-UP/GU/TU kpd BUD/Kuasa

BUD

SPD

SAH

DPA-SKPD

SP2D

Menyusun draft SPD

SKPKD

Draft SPD

DPA-SKPD

SPM LS/SPM-UP/GU/TU

SPD

Verifikasi dokumen SPM-LS/SPM-UP/

GU/TU & menerbitkan SP2D

Anggaran Kas SKPD

SPP-LS/SPP-UP/GU/TU

YA

Membuat SPP-LS

SPD

SPD

SPD

SPP-UP/GU/TU

YA

Anggaran Kas SKPD

TIDAK

SPP-LS

SP2D

Membuat SPP-UP/GU/TU

TIDAK

Menerbitkan SPD

DPA-SKPD

Diterima oleh

Pihak III

Verifikasi dokumen SPP-LS/SPP-UP/GU/

TU & menerbitkan SPM yg ditandatangani oleh

PPA-SKPD (memverifikasi SPJ atas pengajuan SPP-GU/TU dan SPJ Pendapatan)

Anggaran Kas SKPD

SPM LS/SPM-UP/GU/TU

Anggaran Kas Pemda

SAH

SP2D

Draft SPD

SKPD

BANK

uang

Membayar sesuai peruntukan,

menatausahakan (mencatat di buku-buku dan membuat

SPJ)

Buku & Laporan (BKU, Buku

Pajak, Laporan SPJ dll)

Anggaran Kas SKPD

Menerima dan Menyetor Penerimaan (membuat STS & bukti

penerimaan lainnya

BANK

Buku & Laporan (BKU, Laporan

SPJ dll)

Menatausahakan (mencatat di buku-buku dan membuat SPJ Pendapatan)

DPA-SKPD

uangSurat Ketetapan

Retribusi

Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat Ketetapan Retribusi

Anggaran Kas SKPD

Membuat Surat Ketetapan Retribusi

Laporan Pengesahan

SPJ Pendapatan dan Belanja

33

TERIMA KASIH

DPPKA Provinsi DIY