Hubungan Industrial di Indonesia

Hubungan Industrial di Indonesia

Ir. Aryana Satrya, M.M., Ph.D.

Seminar Nasional OECProgram Studi MTI Universitas Mercu Buana

6 Juni 2015Gedung Tedja Buana, Jakarta

2Aryana Satrya

Profil

Aryana Satrya memperoleh gelar PhD dari School of Political Science and International Studies, Univer-sity of Queensland, Australia. Disertasi PhD-nya membahas komponen strategi Serikat Pekerja di tingkat perusahaan di sektor jasa di Indonesia. Kini Aryana mengajar di Departemen Manajemen, Fakultas Eko-nomi, Universitas Indonesia. Gelar sarjananya diperoleh dalam bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan gelar master di bidang Magister Manajemen diperolehnya dari Universitas Indonesia (UI).

Beberapa karyanya telah dipublikasikan di beberapa jurnal internasional, termasuk Indian Journal of In-dustrial Relations, Employment Relations Records, Philippines Journal of Labor and Industrial Relations, Analisis Laboral (Peru), International Journal of Business and Society (Malaysia), dan Asian Profile. Diser-tasinya telah dibukukan oleh Lambert Academic Publishing (LAP), Germany.

Aryana memperoleh berbagai hibah internasional dari DAAD, Erasmus Mundus, ILO, ASEAN University Network, dan Hitachi Foundation, untuk melakukan penelitian di berbagai negara, termasuk di Malay-sia, Filipina, Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Belgia.

Selain itu, Aryana menjabat Wakil Ketua Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Presiden Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia (AHII) sejak 2010, dan menjadi anggota beberapa asosiasi lainnya seperti Associa-tion of Industrial Relations Academics of Australia and New Zealand (AIRAANZ) dan Asia Pacific Sociolo-gical Association (APSA).

Sebelum menjadi pengajar, Aryana bekerja di bidang telekomunikasi di bidang pengembangan usaha dan pemasaran. Dia juga merupakan periset di salah satu federasi serikat pekerja di Indonesia, serta anggota serikat pekerja di Australia.

Aryana Satrya

3Aryana Satrya

4

Konsep Hubungan Indus-trial

Aryana Satrya

5Aryana Satrya

Pengertian Hubungan Industrial

• Indonesia: Pengaturan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses produksi secara kolektif (Suwarto, 2003:2)

• Australia: The study of the behaviour and interaction of people at work. It is concerned with how individu-als, groups, organisations and institutions make de-cisions that shape the employment relationship between employers and employees (Deery, Plowman, Walsh, Brown, 2002: 6)

• Canada: The complex of market and institutional ar-rangements, private and public, which society per-mits, encourages or establishes to handle superior-subordinate relationships growing out of employment and related activities (Kehoe & Archer, 2004: 1)

6Aryana Satrya

Proses Pencapaian Tujuan• Interaksi yang positif komunikasi timbal balik yang in-

tensif antara pengusaha dan pekerja/ buruh saling pengertian dan kepercayaan industrial peace• Pekerja/ buruh mengetahui kondisi dan prospek perusahaan &

dapat menyampaikan pandangan untuk membantu men-ingkatkan kinerja perusahaan

• Pengusaha mengetahui ‘denyut nadi’ pekerja/ buruh sampai tingkat terbawah & dapat menyelesaikan persoalan secara dini

• Tanggung jawab membina kominikasi terletak pada semua pimpinan di semua tingkat dan bidang

• Produktivitas perusahaan mungkin terjadi kalau didukung kondisi pekerja/ buruh yang sejahtera, atau ada harapan nyata akan peningkatan kesejahteraan

• Kesejahteraan pekerja/ buruh hanya mungkin dipenuhi ap-abila didukung oleh tingkat produktivitas tertentu yang memadai

Suwarto (2003: 3-4)

7Aryana Satrya

Pendekatan Unitaris

Pengikut aliran unitaris: • Frederick Taylor (1911) dan aliran scientific management• Elton Mayo (1930) dan aliran human relations• McGregor (1960), Likert (1961), Herzberg (1968) dan aliran

neo-human relations

Deery et al. (2002: 8)

8Aryana Satrya

Pendekatan Pluralis

Pengikut aliran pluralis:• Alan Fox (1971), HA Clegg (1975)

Deery et al. (2002: 13)

9Aryana Satrya

Pendekatan Radikal (Marx-ist)

Pengikut aliran radikal:• Richard Hyman & R Fryer (1975), John Kelly (1975)

Deery et al. (2002: 16)

Sistem Hubungan Industrial

Kehoe & Archer (2002: vi)

11Aryana Satrya

Pola Hubungan Industrial di Asia

(Sumber : Sharma 1996)

12Aryana Satrya

Alasan Bergabung ke Serikat Pekerja

• Normatif: peraturan closed shop atau tekanan interpersonal • Instrumental: penilaian rasional atas manfaat dan biaya

keanggotaan • Ideologikal: komitmen terhadap nilai-nilai kolektif SP

(Deery, Plowman, Walsh, Brown 2002:209,220)

Peraturan Ketenagakerjaan (1)

UU Serikat Pekerja No. 21, 2000:• SP dapat dibentuk oleh minimal 10 pekerja• Tidak ada larangan bagi manajemen untuk menjadi anggota SP

UU Ketenagakerjaan No. 13, 2003:• Perusahaan dengan minimum 50 pekerja harus mendirikan Lem-

baga Kerja Sama (LKS) Bipartit• Pengaturan badan tripartit diformalisasikan

UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2, 2004:• Pemerintah mengalihkan perannya dalam PHI ke Pengadilan HI

(Serrano 2005: 5). • UU ditunda implementasinya s.d. 2006 (HukumOnline 2003). • UU No 2, 2004 dikritik oleh seluruh pihak terkait dan diminta un-

tuk direvisi biaya tinggi, kekurangan hakim, keterlambatan pembayaran gaji hakim, waktu-penyelesaian PHI yang tidak real-istis (Kompas 2007b).


Peraturan ketenagakerjaan di Indonesian re-latif ketat:

2006 World Bank’s Employment Laws index: Indone-sia: 57, East Asian: 45, OECD: 49 (BMI 2006).

2007 Labor Freedom Index: Indonesia 67.5%, Malaysia 89.5%, Singapore 99.3%, Thailand 90.4%, US 92.1%, UK 82.7%, Germany 54.6%, Europe 62.0%, World 62.3%) Indonesia men-erapkan kebijakan upah minimum & persyaratan ketat dalam rekrutmen & PHK (Kane, Holmes and O’Grady 2007).

Indonesia melindungi hak-hak dasar buruh (8 konvensi) yang belum tentu sudah diterapkan di negara-negara lain termasuk negara maju (Quinn 2003).


Pemerintah kini tidak dapat mengabaikan suara pekerja:• 2001: pemerintah membatalkan revisi besaran pesangon • 2006 : Gubernur DKI Jaya merevisi UMP setelah pekerja setiap hari

melakukan demonstrasi di depan kantor gubernur (Yunita 2006). • UMP di seluruh provinsi meningkat 18% per tahun selama periode

2000-2006 (Depnakertrans 2006).• Pemerintah mengangkat aktivis buruh ke dalam birokrasi (Menteri

Nakertrans tahun 2001, Kepala Badan Nasional Tenaga Kerja Indone-sia tahun 2007)

• 2008: 90 Federasi SP, 35 bergabung ke 3 konfederasi, 10.786 Unit Kerja tingat Perusahaan, anggota 3.405.615 orang

Pemerintah membatalkan rencana merevisi UU No. 13/ 2003:• Protes buruh selama perayaan hari buruh sedunia di bulan Mei 2006• Empat perguruan tinggi yang diminta mengevaluasi UU No. 13, 2003

merekomendasikan agar UU tidak direvisi, dan meminta pemerintah meningkatkan mutu infrastruktur, serta mengkaji peundangan men-genai investasi & perpajakan, serta mereformasi birokrasi (Jakarta Post 2006).

• Berusaha menyalurkan ide revisi UU melalui penetapan UU, misalnya RUU pesangon (Kompas 2007a).

16

Kerja Sama/ Partner-ship

Aryana Satrya

17Aryana Satrya

Pengertian Kerja Sama• Kerja sama (partnership): “Hubunan antara

pekerja dan pengusaha, atau antara serikat pekerja dan tim manajemen di tempat kerja” (Gol-lan and Patmore, 2002)

• Tema: legitimasi bersama, komitmen pada proses bekerja sama (cooperative), konsultasi (Haynes, 2001).

• Partnership dapat dimasukkan ke dalam bentuk partisipasi tidak langsung, bagian dari “partisi-pasi pekerja di tempat kerja”, yang terdiri atas : partisipasi finansial (kepemilikan saham), parti-sipasi langsung (misal: gugus kendali mutu), dan partisipasi tidak langsung (via serikat pekerja) (Markey, 2001).

18Aryana Satrya

Mengapa Perlu Kerja Sama • Masyarakat yang demokratis

• Keaktifan warga negara sangat penting dalam masyarakat yang demokratis. Pekerja harus aktif di tempat kerjanya agar menjadi warga negara yang aktif dan kuat

• Hubungan kekuasaan dalam organisasi• Pendistribusian ulang kekuasaan dari manajemen memungkinan

pekerja menyuarakan pendapatnya dalam keputusan yang memengaruhi mereka di temapt kerja

• Efisiensi• Partisipasi pekerja mempromosikan keharmonisan industri, ke-

puasan kerja, dan produktivitas kerja yang lebih tinggi

• Tiga Prinsip (Japan Productivity Center, 1955)• Meningkatkan lapangan kerja, Kerja sama antara pekerja dan

manajemen, distribusi yang adil dari peningkatan produktivitas

(Deery, Plowman, Walsh, Brown 2002:332)

19Aryana Satrya

Pandangan tentang Kerja Sama

• Menguntungkan serikat pekerja (SP): Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit merupakan bentuk partisipasi yang berarti (Marchington 1992), kesempatan bagi SP un-tuk memperkuat perannya dalam hubungan ketenagakerjaan (employment relations) (Ackers and Payne 1998), menciptakan lebih banyak peluang bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan (Boreham 2001).

• Merugikan SP: manajemen dapat memakai LKS Bi-partit untuk merendahkan pengaruh SP (Ramsay 1990) misalnya di Ingrris (Lucio and Stuart 2002), dan di India, Malaysia, Filipina (Verma, Kochan, & Lansbury 1995); LKS Bi-partit hanya sebagai “tukang stempel” untuk inisi-atif manajemen yang hanya membahas hal-hal yang remeh (Beardwell and Holden 2001).

• Memainkan peran yang berbeda di tiap organisasi, sehingga memberikan hasil yang berbeda pula (March-ington 1994, Hyman and Mason 1995).

20Aryana Satrya

Bentuk Partisipasi Pekerja

Contoh implementasi:• Joint Consultation Committee di Australia diadopsi di 25% tempat

kerja (survei ketenagakerjaan 1990 dalam Deery et al., 2001)• Aliansi delapan SP nasional di Aerika Serikat terlibat dalam

penyusunan kebijakan kepegawaian, keuangan, dan opera-sional (Mills, 2001)

• Kerja sama SP dan manajemen untuk menghindari penutupan suatu pabrik alat bantu kesehatan di AS (Carrell and Heavrin, 2004)

• Perwakilan buruh dalam Dewan Direksi di AS (Ewing, 2005)

In-forma-tion Sharing

e.g.. briefing ses-sion

, sugges-tion boxes

Di-rect par-tic-ipa-tion, e.g. sem

i-au-

tono-

mous

Joint

consulta-

tion

Ex-tended bargaining, e.g. col-lec-tive

Joint

de-ci-

sion making

Worker di-

rec-tors

Self manage-men

t

21Aryana Satrya

Kondisi di Indonesia• Pengenalan prinsip kerja sama dimulai sejak pengenalan

konsep Hubungan Industrial Pancasila:• Diperkenalkan oleh Agus Sudono tahun 1968, ketua Gasbiindo

(Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia)• Dinamai HIP sejak 1974 pada Seminar HIP• Menekankan pada keharmonisan kerja sama antara pekerja,

pengusahadan pemerintah • Menghindari pemogokan dan lock-out/ penuitupan pabrik

demi kepentingan nasional (Sudono 1978: 20)

• Pemerintah memromosikan kerja sama SP dengan mana-jemen:• UU No. 13 tahun 2003: LKS Bipartit wajib dibentuk di per-

usahaan yang mempekerjakan 50 orang• Penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan bipartit• Penyelenggaraan penghargaan LKS Bipartit

22Aryana Satrya

Keberhasilan Kerja Sama• Komitmen terhadap keberhasilan bisnis dan

keamanan bekerja, mengakui kepentingan bersama, berpusat pada mutu kesejahter-aan kerja, transparansidan nilai tambah (Lu-cio and Stuart 2002)

• Manajemen harus mengadopsi pandangan pluralis yang menyertakan SP dalam pengambilan keputusan (Kochan and Osterman 1994)

• SP tidak memakai pendekatan permusuhan (adversarial) dan meningkatkan daya tawar melalui dukungan kuat dari partisipasi dan solidaritas anggota (Heery 2002; Oxenbridge and Brown 2002)

23Aryana Satrya

Serikat Pekerja dan Produkt-ivitas

Freeman & Medoff 1984: 163

24Aryana Satrya

Pengaruh terhadap Produktiv-itas

• Perusahaan yang melakukan konsultasi dan kerja sama ek-stensif dengan pekerjanya secara signifikan mampu men-ingkatkan kinerja pro-duktivitas dan kualitas (survei ketenagakerjaan 1990 dalam Deery et al. 2001)

• Lokasi kerja dengan perbandingan delegasi SP terhadap pekerja memiliki tingkat turn-over (pengunduran diri) pekerja yang rendah dan meningkatkan jangka waktu bekerja (Drago & Wooden 1991 dan Miller dan Mulvey 1991 dalam Deery et al. 2001)

• Reduksi pada fleksibilitas akibat pengaruh SP hanya memi-liki efek yang rendah pada produktivitas (Freeman & Med-off 1984). Keberadaan SP dikaitkan dengan fleksibilitas numerik dan pendapatan yang lebih rendah, namun le-bih dikaitkan dengan fleksibilitas fungsional yang lebih tinggi, misal: penerapan desain ulang tim kerja dan gugus kendali mutu (Deery et al. 2001)

• Studi kuantitatif menunjukkan produktivitas umumnya le-bih tinggi di lokasi kerja yang memiliki SP dibandingkan non SP karena iklim hubungan industri yang lebih baik pada kompetisi yang ketat (Freeman & Medoff 1984:)

25Aryana Satrya

Contoh Kerja Sama (1)Beiersdorf, Inc. di Ohio pembuat berbagai piranti bantu kesehatan pada tahun 1996 diberitahukan bahwa pabrik akan segera ditutup karena biaya produksi terlalu tinggi. Manajer pabrik dan anggota UNITE meminta kesempatan un-tuk melakukan penurunan biaya produksi setara dengan penghematan akibat relokasi ke luar negeri dengan melak-ukan beberapa langkah:• Menerapkan proses produksi yang baru: Sistem kerja Toyota mengubah

menjadi kerja kelompok, yang mengurangi proses pemidndahan barang, penyimpanan

• Memotong gaji dari 1/3 pekerja dan mengurangi asuransi dan tunjangan lain

• Pemilik tanah setuju untuk megurangi sewa tanah sebanyak 1/3• Pemasok pabrik setuju menurunkan harga untuk 90% material

Hasil yang diperoleh:• Penurunan biaya melebihi target ($10 juta dibandingkan target $6 juta)• Produksi meningkat 50%• Meningkatkan ekspor dari 10% menjadi 25% dari penjualan• Perusahaan memperoleh untung, mengeluarkan 6 produk baru dan

memenangkan penghargaan inovasi Beiersdorf• Jumlah pekerja bertambah 60 orang

(Carrell and Heavrin 2004: 63)

26Aryana Satrya

Contoh Kerja Sama (2)• SP Hero Supermarket menjalankan program un-

tuk menekan kerugian perusahaan:• Menekan tingkat shrinkage • Mencegah pencurian, penggelapan, manipulasi data

• Suatu SP di industri penerbitan mengadakan seminar mengenai strategi memenangkan usaha untuk mendorong perusahaan agar men-ingkatkan daya saing

• SP Pos Indonesia menyusun kajian mengenai rencana bisnis perusahaan untuk memasarkan layanan pos melalui sistem waralaba (franchise)

(Satrya & Parasuraman 2007; Satrya, 2009)

27

Pengupahan

Aryana Satrya

No.

Year 100% Level (Min Wage = KHL)

90%-99%

80-89%

50%-79%

1. 2007 Sumut, Bengkulu, Lampung, NTB, Sulut, Papua (6)

12 9 5

2. 2008 Sumut, NTB, Kalsel, Sulut, Sultra (5)

15 7 5

3. 2009 Sumut, Sulut (2) 7 13 11

4. 2010 Sumut, Sulut, Kalsel, Kalteng (4)

10 10 10

Pencapaian Upah Minimum

28Aryana Satrya

(Hanartani, 2010)

30

Perbandingan Upah Mini-mum

Aryana Satrya

Wikipedia (2014)

Perbandingan Upah Rata-Rata Indonesian dan Negara Lain

(2014)

Produktivitas Tenaga Kerja di Asia(berdasarkan Purchasing Power Parities/

PPP)

33Aryana Satrya

Daftar ReferensiDeery, Plowman, Walsh, Brown. 2001. Industrial relations : a contemporary analysis. 2nd ed.

Sydney: McGraw-Hill.Carrell, M.R. and C. Heavrin. 2004. Labor Relations and Collecive Bargaining: Cases, Prac-

tice, and Law. 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.Hanartani , Myra M. 2010. Wage Condition in Indonesia Ewing, L. 2005. 'Ethical Practice in a Labor Union: The Uaw Case'. In The Ethics of Human

Resources and Industrial Relations, eds J.W. Budd and J.G. Scoville. Champaign, IL: Labor and Employment Relations Association: 251-272.

Freeman, R.B. and J.L. Medoff. 1984. What do unions do? New York: Basic Books.Hunter, L.W. 1998. 'Can Strategic Participation Be Institusionalised? Union Representation

on American Corporate Boards.' Industrial and Labor Relations Review 51(4): 557-578. Mills, N. 2001. 'New Strategies for Union Survival and Revival.' Journal of Labor Research

22(3): 599-613. Milkovich, G.T. and J.W. Boudreau. 1997. Human Resource Management. 8th ed. Chicago:

Irwin.Satrya, A. 2009. Union Strategy in Developing Countries: Lessons from Indonesian Enter-

prise Unions in the Services Sector. Thesis. Brisbane: University of Queensland.Satrya, A. and B. Parasuraman. 2007. 'Partnership as Union Strategy - Does it Work in Asia?

Case Studies in Indonesia and Malaysia.' Indian Journal of Industrial Relations 42:589-616.

Suwarto. 2003. Hubungan Industrial dalam Praktek. Jakarta: Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia.

Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan.

Recruiting & HR

Hubungan Industrial di Indonesia