Embed Size (px)
Citation preview
PERMENAKER NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN
USAHA RESTORAN DI HOTEL
ADRIANI, SE, MADIREKTUR PENGUPAHAN
DIREKTORAT PENGUPAHAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJAKEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Bali, April 2016
1
PENDAHULUAN• UU 13/2003 tidak mengatur secara khusus mengenai uang
servis, namun dalam ketentuan peralihannya diatur bahwa semua peraturan pelaksanaan mengenai ketenagakerjaan, termasuk Permenaker 02/1999 yang dahulu mengatur mengenai uang servis tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
• Saat ini ketentuan mengenai uang servis diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 13/2003, dan agar ketentuan mengenai uang servis dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan implementatif, Permenaker 02/1999 dicabut digantikan Permenaker No. 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel.
2
• Latar belakang pengaturan uang servis berdasarkan Permenaker 02/1999:
1. belum adanya keseragaman dalam pelaksanaan pembagian uang servis, sehingga menimbulkan permasalahan dalam bentuk berbagai tuntutan dan perselisihan hubungan industrial.
2. untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja dan pengusaha.
3
• Latar belakang perubahan Permenaker 02/1999:1. untuk memenuhi amanat Pasal 10 ayat (3) PP
78/2015;2. adanya perubahan ketentuan mengenai ruang
lingkup usaha;3. dalam implementasinya tidak ada pembedaan
uang servis berdasarkan klasifikasi hotel;4. tuntutan agar cara pembagian uang servis lebih
proporsional dan berkeadilan;5. perlu pengaturan mekanisme pengawasan yang
lebih efektif;6. adanya ketentuan mengenai sanksi administratif
dalam PP 78/2015.4
MATERI UANG SERVIS DALAM PP 78/2015
• Uang servis merupakan pendapatan non upah. (Pasal 6 ayat (2) huruf c)
• Ruang lingkup pengaturan uang servis dibatasi untuk usaha tertentu, yaitu usaha perhotelan dan usaha restoran di perhotelan.(Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf c)
• Pengumpulan dan pengelolaan uang servis dilakukan oleh Pengusaha.(Pasal 10 ayat (1)) 5
• Pengusaha wajib membagikan uang servis kepada pekerja/buruh setelah dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.(Pasal 10 ayat (2))
• Ketentuan lebih lanjut mengenai uang servis diatur dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.(Pasal 10 ayat (3))
• Bagi pengusaha yang tidak membagikan uang servis kepada pekerja/buruh, dikenakan sanksi administratif.(Pasal 59 ayat (1) huruf b) 6
PERMENAKER No. 7 TAHUN 2016
SISTEMATIKATerdiri dari 7 Bab dan 23 Pasal:
BAB I Ketentuan UmumBAB II Pengumpulan, Pengelolaan, dan
Pembagian Uang ServisBAB III PengawasanBAB IV Sanksi AdministratitfBAB V Ketentuan PeralihanBAB VI Ketentuan Lain-LainBAB VII Ketentuan Penutup
7
• Uang Servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel. Permenaker 02/1999:
Cakupan uang servis lebih luas, meliputi usaha perhotelan, restoran, dan usaha pariwisata lainnya (Pasal 1 butir 5).
8
BAB I KETENTUAN UMUM
• Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Mengacu Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.
9
• Usaha Restoran di Hotel adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di hotel dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Mengacu Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran.
10
• Pengusaha adalah:a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
• Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11
• Uang Servis merupakan pendapatan non upah. Sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf c PP 78/2015. Permenaker 02/1999:
Uang servis tidak termasuk sebagai komponen upah (Pasal 2 ayat (1)).
• Pengusaha yang menjalankan Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel dapat memberlakukan Uang Servis. Penegasan sesuai makna Pasal 6 ayat (2) PP
78/2015 bahwa pengadaan uang servis tidak wajib.
12
Bagian Kesatu : Umum• Uang Servis diberikan kepada Pekerja/Buruh
yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan PKWTT atau PKWT.
• Pekerja/Buruh dari perusahaan penerima sebagian pelaksanaan pekerjaan yang bekerja pada Pengusaha yang menjalankan Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel, berhak atas Uang Servis.
Mengacu Pasal 11 ayat (1) Permenaker 02/199913
BAB II PENGUMPULAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBAGIAN UANG SERVIS
14
PERMENAKER 02/1999
Pekerja/Buruh yang berhak:a. telah melewati masa
percobaan; b. terikat pada PKWT; c. sedang menjalani cuti
tahunan, cuti melahirkan atau gugur kandungan;
d. dengan ijin pengusaha sedang menjalankan tugas negara, kepramukaan, organisasi pekerja dan/atau ibadah keagamaan;
e. Pekerja lainnya sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
PERMENAKER No. 7 TAHUN 2016
Pekerja/Buruh PKWTT atau
PKWT
Pekerja/Buruh Outsourcing
• Ketentuan bagi Pekerja/Buruh yang PHK:
Pekerja/Buruh yang mengalami PHK sebelum pembagian Uang Servis, berhak mendapat Uang Servis yang besarnya diperhitungkan secara proporsional. Mengacu Pasal 11 ayat (2) Permenaker 02/1999
Dalam hal Pekerja/Buruh tersebut dipekerjakan kembali, berhak mendapat Uang Servis terhitung sejak bekerja kembali. Mengacu Pasal 12 Permenaker 02/1999
Uang Servis tersebut diberikan kepada Pekerja/Buruh secara proporsional pada bulan pertama. Ketentuan baru
15
• Ketentuan terkait Pajak: Pajak penghasilan atas Uang Servis yang
diterima secara individu oleh Pekerja/Buruh ditanggung oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
Pemotongan pajak penghasilan atas Uang Servis dilakukan oleh Pengusaha pada saat pembagian Uang Servis kepada Pekerja/Buruh.
Pengusaha memberikan bukti setoran pembayaran pajak ke Kas Negara kepada Pekerja/Buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengacu Pasal 2 Permenaker 02/199916
Bagian Kedua : Pengumpulan dan Pengelolan Uang Servis• Pengumpulan dan Pengelolaan Uang Servis
sebelum dibagi, dilakukan oleh Pengusaha. Mengacu Pasal 3 Permenaker 02/1999
• Pengelolaan Uang Servis dilakukan secara terpisah dari operasional perusahaan. Mengacu Pasal 4 Permenaker 02/1999
• Pengusaha mengumumkan hasil pengumpulan dan pengelolaan Uang Servis kepada Pekerja/Buruh. Pengumuman tersebut dibuat secara tertulis dan dilakukan setiap bulan sebelum Uang Servis dibagikan. Mengacu Pasal 5 Permenaker 02/1999
17
• Penggunaan Uang Servis:
a. 3% untuk penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan;
b. 2% untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
c. 95% untuk dibagikan kepada Pekerja/Buruh. Permenaker 02/1999:
Dibedakan antara hotel bintang 3 keatas dengan hotel bintang 2 ke bawah (Pasal 8 ayat (1)).
18
PERUNTUKAN
BESAR POTONGANHOTEL
BINTANG 3 KE ATAS
HOTEL BINTANG 2 KE BAWAH
1 Risiko kehilangan dan kerusakan 5% 8%
2 Pendayagunaan peningkatan kualitas SDM
2% 2%
3 Dibagi habis untuk para pekerja 93% 90%
19
Permenaker 02/1999:
• Dalam hal persentase penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan dan/atau persentase pendayagunaan peningkatan kualitas SDM tidak digunakan seluruhnya, Pengusaha dan Pekerja/Buruh dapat menentukan penggunaan sisa persentase, berdasarkan kesepakatan.(Catatan: Penggunaan sisa persentase tersebut hanya boleh digunakan untuk penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan; pendayagunaan peningkatan kualitas; atau dibagikan kepada Pekerja/Buruh)
Ketentuan baru
20
• Risiko kehilangan atau kerusakan merupakan kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat hilang atau rusaknya alat perlengkapan hotel dan restoran di hotel yang berhubungan dengan pelayanan kepada tamu. Mengacu Pasal 1 angka 6 Permenaker 02/1999
• Jenis alat perlengkapan hotel dan restoran di hotel tersebut ditetapkan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Ketentuan baru
• Jenis kegiatan pendayagunaan peningkatan kualitas SDM ditetapkan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Ketentuan baru
21
Bagian Ketiga: Pembagian Uang Servis• Uang Servis wajib dibagikan kepada
Pekerja/Buruh setelah dikurangi penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas SDM. Sesuai Pasal 10 ayat (2) PP 78/2015
22
• Hasil pengumpulan Uang Servis selama 1 (satu) bulan kalender setelah dikurangi penggunaan untuk penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas SDM, harus dibagikan kepada Pekerja/Buruh yang berhak, paling lambat 1 (satu) bulan kalender berikutnya. Pembagian dilakukan sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.
Mengacu Pasal 6 Permenaker 02/1999
23
• Cara pembagian Uang Servis ditetapkan oleh Pengusaha dengan ketentuan mempertimbangkan prinsip pemerataan dan pelayanan prima, yaitu 50% dibagi sama besar dan sisanya dibagi berdasarkan senioritas dan kinerja. Permenaker 2/1999:
Cara pembagian dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan asas senioritas, yaitu 50% dibagi sama besar dan sisanya berdasarkan senioritas atau point (Pasal 9 ayat (1))
• Uang Servis tersebut hanya dapat diperhitungkan setelah Uang Servis terkumpul. Mengacu Pasal 9 ayat (2) Permenaker 02/1999
24
• Pengawasan internal terhadap pengelolaan Uang Servis dilakukan oleh wakil Pengusaha dan wakil Pekerja/Buruh yang ditunjuk. Permenaker 02/1999:
Pengawasan internal dilakukan oleh LKS Bipartit (Pasal 10 ayat (2)). Ketentuan ini diubah karena tidak sesuai dengan fungsi LKS Bipartit.
• Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Mengacu Pasal 15 Permenaker 02/1999
25
BAB III PENGAWASAN
• Pengusaha yang tidak membagikan Uang Servis kepada Pekerja/Buruh, dikenai sanksi administratif.
• Sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai Pasal 59 ayat (1) huruf b PP 78/2015
26
BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF
• Pengusaha yang mengelola Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
• Bagi Perusahaan yang telah menerapkan Uang Servis lebih baik dari Peraturan Menteri ini, dapat tetap berlaku berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau SP/SB.
27
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
• Pengusaha yang telah menerapkan uang servis pada usaha pariwisata lainnya, tetap berlaku sepanjang telah diperjanjikan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
28
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
29
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Servis pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
