Triaji Rizqi Ramadhan

X – IIS4

Peran masyarakat sangat penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Tanpa partisipasi masyarakat dan dukungannya maka penegakan Hak Asasi

Manusia akan menjadi sia-sia. Peran dan partisipasi itu juga diatur di dalam UU

No. 39 tahun 1999 itu. Peran itu dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok,

organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau

lembaga kemasyarakatan lainnya. Semua elemen tersebut mempunyai hak untuk

berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia

(Pasal 100).

Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya

mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen

dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya penegakan hak asasi manusia

ini akan memberikan hasil yang maksimal manakala didukung oleh semua

pihak. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila

tidak ada dukungan dari masyarakat. Sebagai contoh, Komnas HAM telah

bertekad untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan

membuka kotak pengaduan dari masyarakat. Tekad dan usaha ini tidak

akan berhasil apabila masyarakat enggan atau memilih diam terhadap

berbagai praktik pelanggaran HAM. Oleh karena itu, partisipasi

masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan penegakan HAM sangat

dibutuhkan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan

melalui hal-hal berikut :

1. Menyampaikan laporan atau pengaduan atas terjadinya pelanggaran hak

asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga berwenang lainnya.

2. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bentuk usulan mengenai

perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada

Komnas HAM atau lembagaterkaitlainnya.

3. Masyarakat juga dapat bekerja sama dengan Komnas HAM untuk meneliti,

memberi pendidikan, dan meyebarluaskan informasi mengenai HAM pada

segenap lapisan masyarakat.

Peran masyarakat terhadap upaya penegakan HAM, misalnya muncul

berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Para

aktivis dapat mengontrol atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang

rawan terhadap pelanggaran HAM. Mereka juga dapat mendata kasus-

kasus pelanggaran HAM dan melakukan pembelaan atau pendampingan.

LSM tersebut bisa menangani berbagai masalah, misalnya masalah

kesehatan masyarakat, korupsi, demokrasi, pendidikan, kemiskinan,

lingkungan, penegakan hukum. Kehadiran LSM-LSM ini dapat menjadi

kekuatan penyeimbang sekaligus pengontrol langkah-langkah pemerintah

dalam pelaksanaan HAM di Indonesia.

Namun kiranya penegakan HAM juga harus mencermati kepentingan

nasional, artinya tidak sekedar menjadi alat kepentingan asing, sementara

disisi lain terdapat negara asing yang mensponsori berbagai Lembaga Non

Pemerintah (LSM) untuk menegakan HAM terhadap beberapa isu, tetapi

negara sponsor tersebut juga melakukan pelanggaran HAM terhadap negara

lainnya atau terhadap warga negaranya sendiri dengan menerapkan standar

ganda, untuk itu mari kita semua membangun iklim negara Indonesia yang

demokratis, yang menghormati HAM yang didasari oleh kepentingan

nasional kita dalam rangka mencapai Indonesia yang kita cita - citakan. Hak

asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi

manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup

sesuai dengan kemanusiaannya.

Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat,

hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan

pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana

tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Penghormatan

terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan

suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk

melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga

ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak

sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga

menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan,

pendidikan, kesehatan, hak memperoleh air dan udara yang bersih, rasa aman,

penghidupan yang layak, dan lain-lain.

Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga

seluruh warga masyarakat untuk memastikan bahwa hak tersebut

dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan. Penegakan

hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya

penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum

ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman,

tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun

ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian

masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Hal tersebutmenunjukkan adanya keterkaitan yang

erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek

keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Setiap orang bertanggung jawab untuk terlibat dalam penegakan HAM.

Walaupun secara formaltanggung jawab negara lebih besar, tetapi peran

masyarakat luas sebenarnya dampak yang sangat besar bagi terbangunnya

kesadarang untuk menghormati HAM. Tentu saja tanggung jawab itu

harus di awali dengan pemahaman akan pentingnya hak asasi manusia.

Tetapi orangharus memahami bahwa HAM seorang perlu mendapat

perlindungan demi martabatnyasebagai manusia. Jika seorang memahami

konsep sedasar ini , maka akan semakin mudahmenyebarluaskan

tanggungjawab masing-masingindividu untuk turut aktif dalam

penegakanupaya HAM. sikap positif dalam penegakan HAM dapat di

mulaikan dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah

dan masyarakat luas.

Di lingkungan masyarakat luas,sikap positif terhadap penegakan HAM

dapat di lakukan antara ain sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu ketertiban umum

2. Saling menjaga dan melingungi harkat dan martabat manusia

3. Menghormati keberadaan sendiri

4. Berkomunikas dengan baik dan sopan

5. Turut membantu terselenggaranya masyarakat madani, yakni hidup

berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan ras,

keturunan dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak

memaksakan kehendaknya kepada kelompok kecil dan sebaliknya

kelompok kecil menghormati kelompok besar.Setiap kita adalah pejuang

hak asasi manusia.

Penegakan hak asasi manusia dapat kita mulai dilingkungan yang paling

kecil, yaitu keluarga. Misalnya, jika kita berusaha untuk memahami bahwa

saudara kita yang perempuan mempunyai hak yang setara dengan saudara

laki-lakiuntuk mendapat pendidikan, maka kita sebenarnya telah memulai

suatu langkah kecil untuk menghormati hak asasi manusia. Tetapi langkah

kecil tersebut, jika dilakukan oleh semua orangakanmenjadi langkah besar.

Yang penting dalam hal ini adalah bahwa setiap orang menaati hak asasi

sesamanya. Maka, apa pun bentuk langkah yang di ambil oleh seorang untuk

menunjukan penghormatan kepada HAM.

Kita sebagai warga indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan

HAM yang di lakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM.

Adapun dukungan tersebut dapat di tunjukan antara lain dengan sikap

berikut :

1. Menghormati menghargai lembaga perlindungan HAM

2. Mendengar dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM

3. Aktif mensosialikan hukum dan HAM

4. Menghargai kaum hak-hak perempuan

5. Membantu terwujudnya perlindungan hak anak-anak.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan terperinci mengandung cita-cita luhur

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat Pancasila sebagai

Dasar Negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah

oleh siapa pun termasuk oleh lembaga MPR/DPR hasil pemilihan umum.

Jika Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 diubah maka berarti sama dengan melakukan pembubaran Negara.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan

sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan telah mewujudkan negara Republik Indonesia dari

Sabang sampai Merauke. Namun, negara yang diproklamirkan tersebut bukan

merupakan tujuan semata, melainkan hanyalah alat untuk mencapai cita-cita

bangsa dan tujuan nasional, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung arti

sebagai berikut :

1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.

3. Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.

4. Lahirnya tata hukum Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai warga negara, dalam rangka mewujudkan rasa syukur

atas proklamasi kemerdekaan dapat dilakukan melalui beberapa hal sebagai

berikut.

1. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan jalan mengisi kemerdekaan

sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing.

2. Menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan pejuang bangsa

dengan cara meneruskan amanat cita-cita perjuangan bangsa.

3. Memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan jalan

meningkatkan sikap toleran dan kerja sama antarwarga masyarakat.

4. Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dengan cara rela berkorban

demi kepentingan bangsa dan negara serta kesiapan dalam rangka bela

negara.

5. Meningkatkan kemandirian bangsa, dengan jalan memperkuat sendi-sendi

peri kehidupan bangsa di segala bidang “ipoleksosbudhankam”.