Perjalanan Demokrasi Perjalanan Demokrasi IndonesiaIndonesia

Sistem Politik dan Sistem Politik dan Pemerintahan IndonesiaPemerintahan Indonesia

Oleh: Dedy PrasetyoOleh: Dedy Prasetyo

Demokrasi Normatif dan Demokrasi Normatif dan EmpirisEmpiris

Demokrasi Normatif pada dasarnya adalah Demokrasi Normatif pada dasarnya adalah merupakan sesuatu yang idiil hendak merupakan sesuatu yang idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, sperti kita mengenal sebuah negara, sperti kita mengenal ungkapan”Pemerintahan dari rakyat, oleh ungkapan”Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”rakyat, dan untuk rakyat”Demokrasi normatif ini juga meletakkan Demokrasi normatif ini juga meletakkan bahwa individu harus dibebaskan dari rasa bahwa individu harus dibebaskan dari rasa takut, dan ketidakadilan, kemiskinan, takut, dan ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan.keterbelakangan.Rakyat harus memiliki kebebasan dalam Rakyat harus memiliki kebebasan dalam arti rakyat harus memiliki arena publik arti rakyat harus memiliki arena publik yang terbuka bagi semua orang yang terbuka bagi semua orang

Ungkapan normatif tersebut biasanya, Ungkapan normatif tersebut biasanya, diterjemahkan dalam konstitusi pada diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam masing-masing negara, misalnya dalam UUD 1945 bagi Pemerintahan Republik UUD 1945 bagi Pemerintahan Republik Indonesia. “Kemerdekaan berserikat dan Indonesia. “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan atau negara menjamin lisan dan tulisan atau negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk……..kemerdekaan tiap penduduk……..Demokrasi normatif belum tentu dapat Demokrasi normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari dalam suatu negarasehari-hari dalam suatu negara

Demokrasi EmpirisDemokrasi EmpirisDemokrasi empiris adalah demokrasi dalam Demokrasi empiris adalah demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktisperwujudannya dalam kehidupan politik praktisPemahaman demokrasi ini mengizinkan kita Pemahaman demokrasi ini mengizinkan kita untuk mengamati apakah dalam suatu sistem untuk mengamati apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak yang politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakatnya untuk cukup bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada.politik yang ada.Demokrasi ini juga untuk melihat apakah Demokrasi ini juga untuk melihat apakah kompetisi antara para pemimpin dilakukan secara kompetisi antara para pemimpin dilakukan secara teratur?teratur?

Indikator DemokrasiIndikator Demokrasi1.1. Akuntabilitas: penguasa yang dipilih oleh rakyat Akuntabilitas: penguasa yang dipilih oleh rakyat

harus mampu mempertanggungjawabkan harus mampu mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya termasuk di dalamnya ditempuhnya termasuk di dalamnya pempertanggungjawabkan ucapan atau kata-pempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanyakatanya

2.2. Rotasi Kekuasaan: peluang akan terjadinya Rotasi Kekuasaan: peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damaisecara teratur dan damai

3.3. Rekrutmen Politik yang Terbuka: setiap orang Rekrutmen Politik yang Terbuka: setiap orang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebutuntuk mengisi jabatan tersebut

4.4. Pemilihan Umum: pemilu dilaksanakan secara Pemilihan Umum: pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninyanuraninya

5.5. Menikmati hak-hak dasar: setiap warga negara Menikmati hak-hak dasar: setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (freedom of expression), menyatakan pendapat (freedom of expression), hak untuk berkumpul dan berserikat (freedom hak untuk berkumpul dan berserikat (freedom of assembly), dan hak untuk menikmati pers of assembly), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (freedom of the press)yang bebas (freedom of the press)

Dimensi dalam DemokrasiDimensi dalam DemokrasiLegitimasi dan kontrol VertikalLegitimasi dan kontrol Vertikal

a. 1. Dimensi Rezim Pemilihana. 1. Dimensi Rezim Pemilihan

i. pejabat yang dipilhi. pejabat yang dipilh

ii. Hak pilih yang inklusifii. Hak pilih yang inklusif

iii.hak Pencalonaniii.hak Pencalonan

b. Hak-hak Politikb. Hak-hak Politik

i. kebebasan persi. kebebasan pers

ii. Kebebasan berserikatii. Kebebasan berserikat

2.2. Dimensi Konstitusionalisme Liberal dan Kekuasaan HukumDimensi Konstitusionalisme Liberal dan Kekuasaan Hukum

a. Hak-hak sipila. Hak-hak sipil

i. kebebasan-kebebasan individu dari pelanggaran hak-i. kebebasan-kebebasan individu dari pelanggaran hak-haknya oleh negara atau agen swastahaknya oleh negara atau agen swasta

ii. Kesamaan hak di depan hukumii. Kesamaan hak di depan hukum

b.b. Pertanggungjawaban HorizontalPertanggungjawaban Horizontal

i. Pemisahan kekuasaan secara horizontali. Pemisahan kekuasaan secara horizontal

3. Dimensi Kontrol atas agenda yang efektif3. Dimensi Kontrol atas agenda yang efektif

a.a. Kekuasaan pemerintahan yang efektifKekuasaan pemerintahan yang efektif

i. pejabat yang terpilih dengan kekuasaan i. pejabat yang terpilih dengan kekuasaan pemerintahan yang efektifpemerintahan yang efektif

Demokrasi di IndonesiaDemokrasi di Indonesia(Masa Revolusi Kemerdekaan)(Masa Revolusi Kemerdekaan)

(1)(1)

Periode ini adalah masa peletakan dasar bagi demokrasi Periode ini adalah masa peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya. Periode ini di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya. Periode ini ditandai oleh beberapa hal:ditandai oleh beberapa hal:

1.1. Political franchise: semua warga negara yang sudah Political franchise: semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama, dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahansuku, dan kedaerahan

2.2. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan menjadi diktator, maka dibatasi oleh KNIP untuk menjadi diktator, maka dibatasi oleh KNIP untuk menggantikan parlemenmenggantikan parlemen

3.3. Dengan maklumat wakil presiden maka dimungkinkan Dengan maklumat wakil presiden maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di IndonesiaIndonesia

Demokrasi ParlementerDemokrasi ParlementerDemokrasi parlementer ini berlaku pada Demokrasi parlementer ini berlaku pada tahun 1950 sampai 1959 dengan tahun 1950 sampai 1959 dengan menggunakan UUDS sebagai landasan menggunakan UUDS sebagai landasan konstitusionalnyakonstitusionalnyaMasa demokrasi parlementer ini Masa demokrasi parlementer ini merupakan masa kejayaan demokrasi di merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik di perwujudannya dalam kehidupan politik di IndonesiaIndonesiaMasa kejayaan itu dapat digambarkan Masa kejayaan itu dapat digambarkan sebagai berikut:sebagai berikut:

1.1. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalanproses politik yang berjalan

2.2. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggiumumnya sangat tinggi

3.3. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang sebesarnya-besarnya untuk memperoleh peluang sebesarnya-besarnya untuk berkembang secara maksimalberkembang secara maksimal

4.4. Pemilihan umum dijalankan dengan prinsip-prinsip Pemilihan umum dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kompetisi diantara partai politik demokrasi. Kompetisi diantara partai politik berjalan sangat intensifberjalan sangat intensif

5.5. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya secara maksimalmemanfaatkannya secara maksimal

Demokrasi TerpimpinDemokrasi TerpimpinSejak berakhirnya pemilu 1955 Soekarno Sejak berakhirnya pemilu 1955 Soekarno menunjukan ketidaksenangannya pada partai-menunjukan ketidaksenangannya pada partai-partai politikpartai politikSoekarno juga juga melontarkan gagasan bahwa Soekarno juga juga melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai semangat gotong-royong dan kekeluargaansemangat gotong-royong dan kekeluargaanSoekarno juga menekankan bagaimana besarnya Soekarno juga menekankan bagaimana besarnya peranan pemimpin dalam proses politik yang peranan pemimpin dalam proses politik yang berjalanberjalanSoekarno mengusulkan agar terbentuk Soekarno mengusulkan agar terbentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk PKI yang pada saat itu tidak pernah termasuk PKI yang pada saat itu tidak pernah terlibat dalam koalisi.terlibat dalam koalisi.

Untuk mewujudkan itu soekarno kemudian Untuk mewujudkan itu soekarno kemudian mengajukan usulan yang dikenal sebagai “konsepsi mengajukan usulan yang dikenal sebagai “konsepsi presiden” lalu terbentuklah Dewan Nasionalpresiden” lalu terbentuklah Dewan NasionalPembentukan dewan ini mendapat tantangan keras Pembentukan dewan ini mendapat tantangan keras dari sejumlah partai politik, yaitu Masyumi dan PSI dari sejumlah partai politik, yaitu Masyumi dan PSI yang menganggap bahwa pembentukan Dewan yang menganggap bahwa pembentukan Dewan Nasional pelanggaran yang sangat mendasar Nasional pelanggaran yang sangat mendasar terhadap konstitusi karena lembaga tersebut tidak terhadap konstitusi karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusidikenal dalam konstitusiHubungan antara pemerintah pusat dengan Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah semakin memburuk. Muncul pemerintah daerah semakin memburuk. Muncul pemberontakan PRRI dan Permesta (Sulawesi). pemberontakan PRRI dan Permesta (Sulawesi). Disumatera sejumlah perwira angkatan darat Disumatera sejumlah perwira angkatan darat membentuk misalnya dewan Banteng, Dewan membentuk misalnya dewan Banteng, Dewan Gadjah, Dewan Garuda yang mengambil alih Gadjah, Dewan Garuda yang mengambil alih kepemimpinan sipilkepemimpinan sipil

Dewan konstituante ternyata mengalami jalan buntu Dewan konstituante ternyata mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan guna merumuskan untuk mencapai kesepakatan guna merumuskan ideologi nasional karena tidak tercapainya titik temu ideologi nasional karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negaradasar negaraVoting dilakukan ternyata suara mayoritas yang Voting dilakukan ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak dapat tercapai.diperlukan tidak dapat tercapai.Banyak anggota badan konstituante yang tidak Banyak anggota badan konstituante yang tidak menghadiri sidang-sidang lagi maka demi persatuan menghadiri sidang-sidang lagi maka demi persatuan dan kesatuan nasional dengan pertimbangan demi dan kesatuan nasional dengan pertimbangan demi negara maka pada tanggal 5 Juli 1959 Soekarno negara maka pada tanggal 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang membubabrkan mengeluarkan dekrit presiden yang membubabrkan konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 194konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 194

Dengan keluarnya dekrit presiden tersebut Dengan keluarnya dekrit presiden tersebut maka di Indonesia mulai dimasuki apa yang maka di Indonesia mulai dimasuki apa yang oleh Soekarno disebut dengan Demokrasi oleh Soekarno disebut dengan Demokrasi Terpimpin.Terpimpin.Sebagai presiden kemudian Soekarno Sebagai presiden kemudian Soekarno menunjuk seorang “warga negara Soekarno” menunjuk seorang “warga negara Soekarno” untuk membentuk kabinet yang Perdana untuk membentuk kabinet yang Perdana menterinya adalah Presiden sendiri.menterinya adalah Presiden sendiri.Demokrasi terpimpin memungkinkan Soekarno Demokrasi terpimpin memungkinkan Soekarno menjadi salah satu agenda setter politik menjadi salah satu agenda setter politik Indonesia yang akhirnya menghantarkan Indonesia yang akhirnya menghantarkan Soekarno menjadi seorang DiktatorSoekarno menjadi seorang Diktator

Karakteristik Demokrasi TerpimpinKarakteristik Demokrasi Terpimpin1.1. Mengaburnya sistem kepartaian. Partai sebagai Mengaburnya sistem kepartaian. Partai sebagai

elemen penopang tarik tambang antara elemen penopang tarik tambang antara presiden,ABRI dan PKIpresiden,ABRI dan PKI

2.2. Dengan terbentuknya DPRGR, peranan lembaga Dengan terbentuknya DPRGR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemahsedemikian lemah

3.3. Basic human right menjadi sangat lemahBasic human right menjadi sangat lemah4.4. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak

semangat anti kebebasan perssemangat anti kebebasan pers5.5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam

proses hubungan antara pemerintah pusat proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah-daerah dengan pemerintah daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatasmemiliki otonomi yang sangat terbatas

Pemerintahan Orde BaruPemerintahan Orde BaruPemebrontakan G-30-S/PKI merupakan titik Pemebrontakan G-30-S/PKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang antara Soekarno, AD dan PKIantara Soekarno, AD dan PKIPKI yang gagal melakukan kudeta tersingkir dari PKI yang gagal melakukan kudeta tersingkir dari arena perpolitikan Indonesiaarena perpolitikan IndonesiaDemikian juga Soekarno yang begitu besar Demikian juga Soekarno yang begitu besar kekuasaannya pada masa demokrasi terpimpin kekuasaannya pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965) sedikit demi sedikit kekuasaannya (1959-1965) sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi bahkan Soekarno tersingkir dari politik dikurangi bahkan Soekarno tersingkir dari politik nasional sampai meninggal tahun 1971.nasional sampai meninggal tahun 1971.AD muncul sebagai kekuatan politik yang sangat AD muncul sebagai kekuatan politik yang sangat menentukan dalam proses selanjutnya dengan menentukan dalam proses selanjutnya dengan dwi fungsi ABRIdwi fungsi ABRI

Melalui transisi yang singkat antara tahun Melalui transisi yang singkat antara tahun 1965 sampai Soeharto dipilih menjadi 1965 sampai Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Era yang Presiden Republik Indonesia, Era yang kemudian dikenal dengan era orde barukemudian dikenal dengan era orde baruPada tahun 1971 Indonesia mengadakan Pada tahun 1971 Indonesia mengadakan pemilu untuk yang kedua kalinya yang pemilu untuk yang kedua kalinya yang diikuti oleh 10 partai politikdiikuti oleh 10 partai politikSoeharto dengan didukung oleh militer Soeharto dengan didukung oleh militer menjadi tokoh sentral dalam menggerakan menjadi tokoh sentral dalam menggerakan mesin politiknyamesin politiknya

Karakteristik Orde baruKarakteristik Orde baru

1.1. Kekuasaan kepresidenan merupakan pusat dari seluruh Kekuasaan kepresidenan merupakan pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di Indonesiaproses politik yang berjalan di Indonesia

2.2. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali yang terdapat pada jajaran yang pernah terjadi. Kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih rendah seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Camat lebih rendah seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan kepala desadan kepala desa

3.3. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik lebih bersifat tertutuplebih bersifat tertutup

4.4. Kualitas pemilu dapat dikatakan masih jauh dari semangat Kualitas pemilu dapat dikatakan masih jauh dari semangat demokrasidemokrasi

5.5. Campur tangan birokrasi sangat kuat dalam menjamin Campur tangan birokrasi sangat kuat dalam menjamin kebebasan pers.kebebasan pers.

6.6. Rendahnya kebebasan menyatakan pendapat, berserikat Rendahnya kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dalam artinya rendahnya basic human rightsdalam artinya rendahnya basic human rights

7.7. Diterapkannya depolitisasi pada masyarakatDiterapkannya depolitisasi pada masyarakat