KEADAAN INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN (1945) HINGGA 1950 DILIHAT DARI SISI EKONOMI,

SOSIAL-BUDAYA, POLITIK, dan MILITER

Disusun Oleh: R. Mochammad Ridwan

XI IPA 3 14923

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BALIKPAPAN

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KEADAAN EKONOMI INDONESIA PADA MASA AWAL KEERDEKAAN (1945) HINGGA 1950

A. KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :

Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.

Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.

Tingalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.

Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.

Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.

Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdeaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut . 1. Terjadi Inflasi yang sangat tinggi

Inflasi tersebut dapat terjadi disebabakan karena :

Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).

Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar.

Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Inflasi terjadi karena di satu sisi tidak terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang di sisi lain ketersediaan barang menipis bahkan langka di beberapa daerah. Kelangkaan ini terjadi akibat adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Uang Jepang yang beredarsangat tinggi sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut masih sanat rendah. Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab pada masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata

uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah. Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:

Mata uang De Javasche Bank

Mata uang pemerintah Hindia Belanda

Mata uang pendudukan Jepang Keadaan tersebut diperparah dengan diberlakukannya uang NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Upaya sekutu tersebut merupakan salah satu bentuk pelangaran kesepakatan yaitu bahwa selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, maka tidak ada mata uang baru. Karena tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesiapun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI)sebagai pengganti uang Jepang.

2. Adanya Blokade ekonomi dari Belanda

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

Dengan adanya blokade tersebut menyebabakan:

Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.

Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.

Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.

Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah. Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah:

Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan

Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.

Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.

3. Kekosongan kas Negara Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya

bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

B. UPAYA MENGATASI BLOKADE EKONOMI BELANDA (NICA)

Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut. 1. Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India

Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar negeri sehingga pemerintah berani memperkirakan bahwa pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton. Sebagai imbalannya pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Saat itu Indonesia tidak memikirkan harga karena yang penting adalah dukungan dari negara lain yang sangat diperlukan dalam perjuangan diplomatik dalam forum internasional. Adapun keuntungan politis yang diperoleh Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional.

2. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain :

Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.

Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan laut RI serta pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.

Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang

memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga berperan sebagai perantara dengan pedagang Singapura dan mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang diperlukan.

Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI EKONOMI INDONESIA Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan sejak Februari 1946, adalah sebagai berikut. 1) Konferensi Ekonomi Februari 1946

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

Masalah produksi dan distribusi makanan Tercapai kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapukan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

Masalah sandang Disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan Kementrian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara itu tujuan dibentuk Bulog (Februari 1946) untuk melarang pengiriman bahan makanan antar karisidenan

Status dan Administrasi perkebunan-perkebunan Keputusannya adalah semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah kementrian Kemakmuran. Sehingga diharapkan pendapatan negara dapat bertambah secara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu.

Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

2) Pinjaman Nasional Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan (Surachman) dengan persetujuan BP-KNIP. Untuk mendukung program tersebut maka dibuat Bank Tabungan Pos, bank ini berguna untuk penyaluran pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah RI. Rakyat dapat meminjam jika rakyat mau menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Usaha ini mendapat respon yang besar dari rakyat terbukti dengan besar pinjaman yang ditawarkan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 , pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Kesuksesan yang dicapai menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.

3) Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Rencana Pembangunan 10 tahun tersebut adalah sebagai berikut.

Semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara, yang baru terlaksana tahun 1957.

Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi

Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI.

Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda.

Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional. Pendanaan untuk Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Inti rencana ini adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri. Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah membuka diri terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional, melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung dana tersebut dibentuk Bank Pembangunan. Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri sementara itu tanah partikelir dihapuskan. Perkembangannya April 1947 badan ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka

melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Rencana tersebut belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan, yaitu Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda dan yang tersisa sebagian besar tergolong sebagai daerah miskin dan berpenduduk padat (Sumatera dan Jawa). Hal tersebut ditambah dengan adanya Pemberontakan PKI dan Agresi mIliter Belanda II yang mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

4) Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi dan meningkatkan effisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh kementrian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan.

5) Rencana Kasimo (Kasimo Plan) Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah :

Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA

Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul

Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.

Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit

Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun.

6) Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

Organisasi yang dipimpin B.R Motik ini bertujuan untuk :

Menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta, agar pengusaha swasta memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional.

Menggalang dan Melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.

Meskipun usaha PTE didukung pemerintah dan melibatkan dukungan dari pemerintah daerah namun perkembangannya PTE tidak dapat berjalan baik dan hanya mampu didirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000,00. Kegiatan ini semakin mengalami kemunduran akibat Agresi Militer Belanda.

Selain PTE, perdagangan swasta lainnya juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan). Mengaktifkan kembali Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting, Pusat Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia.

7) Oeang Republik Indonesia (ORI)

Melarang digunakan mata uang NICA dan yang lainnya serta hanya boleh menggunakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 17 tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Mengenai pertukaran uang Rupiah Jepang diatur berdasarkan UU No. 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946. Tanggal 25 Oktober selanjutnya dijadikan sebagai hari keuangan. Adapun kebijakan penyetaraan mata uang adalah sebagai berikut.

Di Jawa, Lima puluh rupiah (Rp. 50,00) uang Jepang disamakan dengan satu ruapiah (Rp. 100,00) ORI dengan perbandingan 1:5.

Di Luar Jawa dan Madura, Seratus rupiah (Rp. 100,00) uang Jepang sama dengan satu rupiah(Rp. 1,00) ORI dengan perbandingan 1:10.

Setiap sepuluh rupiah (Rp. 10,00) ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram.

Mengenai pengaturan nilai tukar uang ORI dengan valuta asing (nilai kurs mata uang ORI di pasar valuta asing) sebenarnya dipegang oleh Bank Negara yang sebelumnya telah dirintis bentuk prototipenya yaitu dengan pembentukan Bank Rakyat Indonesia (Shomin Ginko). Namun tugas tersebut pada akhirnya dijalankan oleh Bank Negara Indonesia (Bank Negara Indonesia 1946) yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank ini merupakan bank umum milik pemerintah yang tujuan awal didirikannya adalah untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. BNI didirikan pada 1 November 1946. Meskipun begitu usaha pemerintah untuk menjadikan ORI sebagai satu-satunya mata uang nasional tidak tercapai karena terpecah-pecahnya wilayah RI akibat perundingan Indonesia- Belanda. Sehingga di beberapa daerah mengeluarkan mata uang sendiri, yang berbeda dengan ORI, seperti URIPS (Uang Republik Propinsi Sumatera) di Sumatera, URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) di Aceh, URIDAB (Uang Republik Indonesia Banten) di Banten dan Palembang.

Upaya-upaya pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia meskipun Belanda masih belum pergi dari Indonesia.

KEADAAN SOSIAL-BUDAYA INDONESIA PADA

MASA AWAL KEMERDEKAAN (1945) HINGGA 1950

Setelah Republik ini berdiri, ternyata ada sebagian dari rakyat Indonesia yang

memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Hal ini membuktikan bahwa masih ada konflik

sosial pada awal kemerdekaan.

Beberapa pemberontakan pada awal kemerdekaan :

Pemberontakan PKI 1948 : 18 September 1945 di Madiun diumumkan berdirinya Negara

Soviet Republik Indonesia. Tujuannya untuk menghancurkan RI yang berdasarkan

Pancasila menjadi Komunis. Untuk menumpas pemberontakan ini, dikerahkan Divisi II

Jateng bagian timur ( Dipimpin oleh Kol. Gatot Subroto ) dan Divisi Jatim ( Dipimpin

oleh Kol. Sungkono ). 30 September 1948, Kota Madiun berhasil dikuasai. Dalam

pelariannya, Musso dan Amir Syarifuddin tewas ditembak.

Pemberontakan DI/TII Jawa Barat : S.M. Kartosuwiryo dan pengikutnya mengungumkan

pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong bahwa telah berdiri Negara Islam

Indonesia. Untuk menumpas pemberontakan ini digelar Operasi Pagar Betis dan

Operasi Bharatayudha oleh gabungan Divisi Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya.

Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah : Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fatah

dengan menghimpun laskar sabilillah dan hisbullah. Untuk mewujudkan cita-cita

mereka, mereka menyerang pos-pos APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia

Serikat). Untuk menumpas pemberontakan ini, dilancarkan Operasi Militer yang

disebut Gerakan Benteng Negara ( GBN ). Akhirnya Amir Fatah menyerah pada tanggal

23 Desember 1950.

Pemberontakan DI/TII Aceh : Dipimpin oleh Daud Beureuh karena tidak terima oleh

pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Sumatera Timur, Tapanuli,

dan Aceh. Sebelumnya Aceh merupakan daerah yang setingkat Provinsi. Hal ini

mengakibatkan penurunan status Daud Beureuh. Akhirnya, Daud Beureuh

memproklamirkan DI/TII Aceh. Untuk menumpas pemberontakan ini, diselenggarakan

Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atas prakarsa Kolonel M. Yasin.

Pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan : Dipimpin oleh Ibnu Hajar atau Haderi Bin

Umar. Alasannya adalah ia merasa tidak puas atas pelaksanaan demobilisasi tentara.

Ibnu Hajar menyatakan dirinya dan pasukannya yang bernama KRJT ( Kesatuan Rakjat

Jang Tertindas ) bergabung dengan DI/TII S.M Kartosuwiryo dan diangkat menjadi

Panglima TII wilayah Kalimantan. Pada tahun 1959, pemerintah berhasil menumpas

pemberontakan ini.

Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan : Kahar Muzakar menuntut agar anggota

Komando Gerilya Sulawesi Selatan dijadikan Brigade yang bernama Brigade

Hasanuddin tanpa seleksi. Pemerintah menolak, karena yang lulus saja yang dapat

diterima. Sedangkan yang tidak lulus dimasukkan ke dalam CTN ( Corps Tjadangan

Nasional ). Kahar Muzakar menyatakan dirinya adalah bagian DI/TII. Akhirnya

pemberontakan ini berhasil dilenyapkan setelah Kahar Muzakar ditembak mati.

Pemberontakan RMS : 25 April, Dr. Soumoukil memproklamirkan berdirinya RMS (

Republik Maluku Selatan ). Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah

mengirim pasukan yang dipimpin Kolonel Kawilarang. RMS berhasil dilenyapkan, akan

tetapi Letkol Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran merebut Benteng Nieuw.

Pemberontakan APRA: APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) adalah pasukan yang dibentuk

Kapten Westerling. Pasukan ini memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat

untuk mengakui APRA sebagai Tentara Negara Pasundan. Pemerintah tidak

menghiraukan dan APRA melancarkan serangan ke Kota Bandung. Dalam serangan ini

gugurlah Letkol Lembong. Pemerintah mengirim pasukan gabungan TNI dan Polisi

untuk menumpas pemberontakan ini.

KEADAAN POLITIK INDONESIA PADA

MASA AWAL KEMERDEKAAN (1945) HINGGA 1950

Dalam waktu lima tahun, antara 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1950, Republik

Indonesia banyak mengalami pergolakan. Salah satunya pergolakan dalam bidang politik.

Beberapa peristiwa pergolakan politik :

Pembentukan Partai Nasional sebagai partai tunggal : Dalam perkembangannya,

Partai Nasional yang merupakan partai negara ( Staatpartij ), selain dianggap

melampaui keperluan dan menyaingi KNIP, juga dinilai sebagai simbol Fasis ( Tidak

demokratis/otoriter) sehingga dibubarkan pada tanggal 1 September 1945.

29 November 1945 : KNIP ( yang waktu itu sebagai badan legislatif ) melampaui

kebijakan presiden. Yaitu, dengan mengangkat menteri.

Sosialis x Nasionalis : Dari awal sampai kabinet Djuanda, terjadi konflik antara Partai

Nasionalis ( PNI ) dengan Partai Sosialis ( PKI,FDR, dll )

Persaingan antara kabinet Syahrir I dengan PP ( Persatuan Perjuangan ) : Tan Malaka

yang waktu itu sebagai pimpinan PP telah memperingatkan Perdana Menteri waktu

itu, Sutan Syahrir agar tidak mengikuti Perundingan Linggarjati. Tetapi Sutan Syahrir

tetap mengikuti Perundingan Linggarjati. Hasilnya mengecewakan bagi NKRI.

Akibatnya, terjadi perselisihan antara PP dengan Kabinet Syahrir I. Akhirnya, Syahrir

mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Konflik di Kabinet Syahrir II : Karena masa jabatan Sutan Syahrir kurang dari masa

jabatan 5 tahun, Presiden mengangkat Sutan Syahrir sebagai perdana menteri lagi

dengan Kabinet Syahrir II. Akan tetapi, dalam Kabinet Syahrir II meletus

pemberontakan DI TII, RMS, APRA, dll. Sutan Syahrir menyangka PP ( Persatuan

Perjuangan ) sebagai dalangnya. Akhirnya datang perintah untuk melaksanakan

penangkapan besar-besaran terhadap tokoh-tokoh PP, seperti Tan Malaka, Chaerul

Saleh, dll. PP dibubarkan pada tanggal 4 Juni 1946 dan diganti dengan Konsentrasi

Nasional.

Pembentukan Konsentrasi Nasional : Berdasarkan Peraturan Presiden no. 6 tahun

1946, dibentuklah Konsentrasi Nasional. Tujuannya, menambah suara yang pro atau

yang mendukung hasil dari perundingan Linggarjati. Akan tetapi, Konsentrasi

Nasional gagal dan Kabinet Syahrir III diganti dengan Kabinet Amir Syarifuddin.

Perundingan Renville : Amir Syarifuddin yang diangkat menjadi perdana menteri

menggantikan Sutan Syahrir telah melakukan beberapa langkah untuk

mempersiapkan Perundingan Renville yaitu dengan mencapai kesepakatan antara

partai oposisi dengan partai di kabinetnya. Akan tetapi hasil dari Perundingan

Renville malah lebih mengecewakan dari perundingan Linggarjati. Pihak oposisi

keluar dari koalisi Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin mengembalikan mandatnya

kepada Presiden.

Pembentukan FDR : Setelah Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada

Presiden, Amir Syarifuddin menjadi oposisi. Ia menyusun kekuatan dalam FDR (

Front Demokrasi Rakyat ) yang mempersatukan golongan sosialis kiri dan komunis.

Mereka mengadakan pengancaman ekonomi dengan cara menghasut para buruh.

Pada saat itu, tampillah Muso, seorang tokoh PKI sebelum perang dunia II. 2 tokoh

ini bergabung dan akhirnya meletus pemberontakan PKI Madiun 1948.

KEADAAN MILITER INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN (1945) HINGGA 1950

Pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk dihadapankan pada

tantangan dengan kedatangan para tentara Sekutu yang dibonceng Belanda. Belanda yang ingin kembali ke Indonesia berhadapan dengan bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Oleh karena itu, terjadilah konflik Indonesi-Belanda dan berbagai upaya diplomasi untuk menuju penyelesaian akhir dari konflik tersebut.

A. Pertempuran-pertempuran Mempertahankan Kemerdekaan

Dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia melakukan perjuangan bersenjata dan diplomasi. Adapun pertempuran-pertempuran yang terjadi di Indonesia antara lain : ·Insiden Bendera Peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 september 1945 di Surabaya pada Hotel Yamato, dimana beberapa orang Belanda mengibarkan bendera mera-putih-biru. Hal ini dianggap para pemuda sebagai sebuah penghinaan dan para pemuda menyerbu hotel tersebut dan merobek bendera Belanda pada bagian warna biru sementara bagian merah-putihnya dinaikkan kembali. · Pertempuran Semarang Pertempuran ini terjadi dari tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 di semarang dan lebih dikenal dengan pertempuran lima hari di Semarang. Insiden terjadi ketika tawanan tentara Jepang yang berasal dari penjara Cipinang, Jakarta hendak dipindahkan ke Semarang untuk dipekerjakan merubah pabrik gula menjadi pabrik senjata sehingga para pemuda memberontak kepada polisi yang memindahkan tawanan tersebut. Sebanyak 2000 rakyat Indonesia dan 100 orang Jepang tewas dalam pertempuran ini. · Pertempuran Surabaya Pertempuran Surabaya merupakan suatu rangkaian peristiwa dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu usaha bangsa Indonesia mengusir penjajah Jepang yang masih tetap bercokol dan memiliki senjata lengkap. Perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang tersebut dimulai sejak September 1945. Pada 25 Oktober 1945, Brigade 49, pimpinan Jenderal D.C. Hawthorn, bagian dari Divisi India ke-23 tentara Sekutu (Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNEI) mendarat di kota Surabaya, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby. Tugasnya adalah melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran Sekutu yang berada di Indonesia. Kedatangan mereka diterima dengan enggan oleh Gubernur R.M.T.A. Soeryo. Akhirnya, diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan Brigadir Jenderal Mallaby. Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain, 1) Sekutu berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda;

2) Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan; 3) Akan segera dibentuk Kontrak Biro agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya; 4) Sekutu hanya akan melucuti senjata Jepang. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak RI merasa tidak curiga atas kedatangan mereka. Oleh karena itu, pasukan Sekutu diperbolehkan memasuki kota oleh pihak RI, dengan syarat hanya objek-objek yang sesuai dengan tugasnya yang boleh diduduki seperti kamp-kamp tawanan. Ternyata sikap baik Sekutu yang terlihat dari hasil perundingan tersebut hanya merupakan taktik imperialis untuk menguasai kembali bekas jajahannya. Setelah itu, pihak Sekutu mengingkari janjinya, pada 26 Oktober 1945, malam hari, satu peleton dari Field Security Section dibawah pimpinan Kapten Shaw, melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan seorang kolonel Angkatan Laut Belanda yang bernama Kolonel Huiyer bersama tawanan-tawanan lainnya. Kemudian, keesokan harinya pasukan Sekutu yang sebagian besar terdiri dari tentara Inggris melanjutkan penyerangannya dengan menduduki Pangkalan Udara, Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya di Surabaya. Tindakan pelanggaran lainnya yang dilakukan Sekutu, yaitu pada 27 Oktober 1945, mereka menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Kemudian pemerintah RI memerintahkan para pemudaSurabaya dan jawa Timur untuk siaga menghadapi segala kemungkinan. Tindakan tidak konsisten dari Sekutu semakin menjadi, pada 27 Oktober 1945 pukul 14.00, terjadi kontak senjata yang pertama antara pihak pemuda Surabaya dengan Sekutu. Kontak senjata ini kemudian meluas dan berlangsung selama dua hari. Pada 29 Oktober 1945, para pemuda dapat kembali merebut objek-objek vital di kota Surabaya. Pada 31 Oktober 1945 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta dan Amir Syarifudin datang ke Surabaya bersama dengan Jenderal D.C. Howthorn. Mereka kemudian berunding dengan Mallaby dan menghasilkan keputuskan menghentikan kontak senjata. Walaupun telah disepakati tidak akan ada lagi pertempuran, di beberapa tempat masih terjadi kontak senjata. Ketika Kontak Biro mengunjungiGedung Bank Internatio di jembatan Merah, di sana terjadi isiden, gerung ini masih diduduki oleh pasukan Inggris. Pemuda-pemuda yang terdiri dari TKR dan laskar menuntut agar pasukan Mallaby menyerah, tetapi tuntutan tersebut ditolah, kemudian segera terjadi kontak senjata yang lebih besar dan berakhir dengan terbunuhnya Mallaby. Selanjutnya, Inggris mengirimkan pasukan dalam jumlah besar dibawah pimpinan Mayor Jenderal E.C Manserg. Pada 7 November, Manserg megirimkan surat kepada Gubernur Soeryo yag berisi ancaman untuk menduduki kota Surabaya. Ultimatum tersebut ditolak oleh Gubernur Soeryo yang kemudian diikuti dengan meletusnya pertempuran baru yang sangat besar. Dalam pertempuran itu ribuan pejuang Indonesia gugur dan lainnya mengungsi ke kota lain.

Surabaya pada akhirnya berhasil dipertahankan oleh para pemuda yang bertahan selama tiga minggu, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Peristiwa yang terjadi pada 10 November 1945 ini sering diperingati sebagai Hari Pahlawan. · Pertempuran Ambarawa

Pertempuran ini terjadi pada 15 desember 1945 antara TKR dan laskar-laskar melawan pasukan Inggris pimpinan Brigadir Jenderal Bethel. Latar belakangnya adalah kedatangan tentara Inggris ke Indonesia untuk mengurus tawanan perang yang berada di Ambarawa dan Magelang, tetapi diboncengi oleh NICA (Netherland Indies Civil Administration). Kedaan ini menyebabkan pecahnya insiden di Magelang, pertempuran antara TKR dan Sekutu. Kemudian Presiden Soekarno dan Bethel melakukan perundingan di Surabaya dengan menghasilkan keputusan antara lain penempatan pasukan Sekutu di Magelang dan tidak diakuinya aktifitas NICA di kota tersebut. Tetapi, pihak Sekutu mengingkari janji, pasukan NICA yang masih berkeliaran di Magelang dibiarkan oleh Sekutu. Asukan TKR dibawah pimpinan Mayor Sumarto menyerang pasukan Sekutu di Ambarawa. Dilihat dari strategi militer, pertempuran di Ambarawa mempunyai arti penting. Dengan diusirnya pasukan Inggris dari daerah tersebut maka kedudukan TKR di kota Solo, Magelang, dan Yogyakarta dapat diamankan. Sementara dilihat dari segi revolusi kemerdekaan, pertempuran tersebut telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia ingin mempertahankan kedaulatannya dari penjajahan. · Pertempuran Medan Area Di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly, pasukan Sekutu yang diboncengi oleh NICA mendarat di kota Medan pada 9 Oktober 1945. Sehari setelah mendarat, Sekutu mendatangi kamp-kamp tawanan atas persetujuan Gubernur Sumatra Teuku Mohamad Hasan. Ketika melihat salah seorang bekas tawanan perang Jepang menginjak-injak lencana merah putih, rasa nasionalisme para pemuda semakin membara. Mereka mulai menyerang dan merusak sebuah hotel pada 13 Oktober 1945 yang kemudian memancing insiden-insiden lainnya. Para pemuda mulai menunjukan sikap ketidaksukaannya kepada pihak imperialis. Sejak saat itu Sekutu berusaha menguasai kota Medan dengan berbagai cara seperti melakukan aksi “pembersihan” tehadap unsur-unsur RI yang berada di kota Medan. Para pemuda TKR membalas aksi tersebut dengan menggagalkan pasukan Inggris dan NICA untuk menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Pasukan Sekutu dibawah pimpinan Kelly kembali mengancam pemuda agar menyerahkan senjata mereka, akhirnya para pemuda harus meninggalkan daerah Medan Area sejak 10 April 1945, beberapa kantor pemerintahan harus pindah ke Pematang Siantar. Pada 10 Agustus 1946 para pemuda mengadakan pertemuan di Tebing Tinggi untuk menyatukan komando-komando pasukan yang berjuang di medan Area. Di bawah “ Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area”, mereka meneruskan perjuangan di medan area. Peristiwa Medan Area telah menunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia dan pihak imperialis bahwa bangsa Indonesia yang telah memperoleh kedaulatan tidak ingin dijajah kembali oleh imperialis Barat. Kemerdekaan harus tetap dipertahankan. · Bandung Lautan Api Pada 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bndung begian utara selambat-lambatnya pada 29 November 1945 dikosongkan oleh pihak Indonesia dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Engan ultinatum

tersebut pihak Sekutu secara sepihak membagi kota Bndung menjadi dua dengan jalan kereta api yang membentang dari timur ke barat menjadi batasnya. Wilayah Bandung Utara hanya boleh dihuni oleh warga Belanda dan pasukan Sekutu, sedangkan Bandung Selatan untuk penduduk pribumi. Ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang Bandung. Sejak saat itu sering terjadi berbagai pertempuran yang memakan korban harta maupun jiwa dengan tentara Sekutu. Pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya para pejuang Bandung mundur sejauh 11 km dari batas rel kereta api. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar para pejuang menuruti ultimatum tersebut dan harus segera mengosongkan kota Bandung. Sementara itu, dari Markas Besar TRI di Yogyakarta turun perintah untuk tetap mempertahankan kota Bandung sampai titik darah penghabisan. Akhirnya, para pejuang Bandung mematuhi perintah dari Jakarta walaupun dengan berat hati. Sambil meninggalkan Bandung, para pejuang melancarkan serangan umum ke arah tempat kedudukan Sekutu dan membumi hangus tempat-tempat strategis di seluruh kota yang mungkin akan diduduki oleh NICA. Peristiwa ini juga diikuti dengan pengungsian warga Bandung ke daerah luar Bandung yang lebih aman. Peristiwa yang berlangsung pada 23 Maret 1946 tersebut dikenal sebagai “Bandung Lautan Api”. · Puputan Margarana Peristiwa Puputan Margarana diawali ketika Letkol I Gusti Ngurah Rai menolak bekerjasama dengan Belanda untuk mendukung pembentukan Negara Indonesia Timur yang mencakup Bali. Penolakan ini dinilai Belanda tidak beralasan karena Bali sudah dianggap wilayah Belanda sebagaimana hasil Perjanjian Linggajati. Ngurah Rai sendiri tetap menolak apapun alasannya, kemudian ia pergi ke Yogyakarta untuk mendapatkan petunjuk dari Pemimpin RI. Setelah mendapat penjelasan bahwa daerahnya termasuk kekuasaan Belanda, walaupun merasa kecewa, ia tetap pada pendiriannya semula, yakni tidak akan bekerja sama dengan pihak Belanda. Ketika merasa kekuatannya sudah cukup, I Gusti Ngurah Rai dan pasukan-pasukannya pada 18 November 1946 mulai menyerang Belanda. Tabanan digempur dan dia berhasil dengan menyerahnya satu detasemen polisi lengkap dengan senjatanya. Belanda kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di Bali dan Lombok lengkap dengan pesawat terbang untuk menghadapi pasukan I Gusti Ngurah Rai. Karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap, akhirnya pasukan I Gusti Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran puputan atau habis-habisan di Margarana, sebelah utara Tabanan. I gusti Ngurah Rai beserta seluruh pasukannya gugur.

· Agresi Militer Belanda I : Sutan Syahrir menolak gendermarie sebab akan

membahayakan keamanan RI. Pada tanggal 27 Juni 1947 ia meletakkan jabatan,

kemudian digantikan oleh Mr. Amir Syarifuddin. Ia pun menolak tuntutan Belanda

tentang pembentukan gendermarie bersama. Akhirnya, pada tanggal 21 Juli 1947,

Belanda melancarkan serangan terhadap RI dengan menyerang garis demarkasi yang

disepakati bersama. Peristiwa ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I. Pemerintah

India dan Australia mengajukan agar masalah Indonesia segera dimasukkan ke dalam

agenda Dewan Keamanan PBB.

B. Pemberontakan PKI Madiun

- Proses Pemberontakan Ditengah-tengah suasana kemelut yang berlarut-larut akibat perjanjian Renville dan blokade ekonomi yang dijalankan Belanda, PKI di bawah pimpinan Muso melancarkan pemberontakan di Madiun pada 18 September 1948. Kedudukan PKI Muso memang kuat karena didukung oleh Front Demokrasi Rakyat (FDR), pimpinan Amir Syarifudin (bekas perdana menteri), yang merupakan hasil gabungan beberapa partai, antara lai Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh, dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), sayap militer PSI yang memiliki persenataan cukup lengkap. Diawali di Solo, PKI mulai melancarkan aksi-aksinya. Insiden pertama mulai terjadi pada 13-16 September 1948, antara pasukan Siliwangi dengan Tentara Laut pimpinan Letkol Yadau yang terpengaruh komunis. Kemudian, pada 14 September 1948, Pesindo menyerang Barisan Banteng di Solo, karena Dr.Muwardi, komandan Barisan Banteng, menolak bergabung degan kekuatan komunis. Pada 18 September 1948, Kolonel Sumarsono yang berhaluan komunis memprolakmasikan berdirinya Negara Sovyet Republik Indonesia di Madiun. Ia mendapat dukungan dari Pasukan Brigade 29. Pemberontakan pada pukul 02.00 di hari tersebut dimulai dengan memusatkan sasaran pada markas CPM Siliwangi yang terletak di jalan Dr.Cipto, Madiun sehingga mengakibatkan gugurnya seorang Mayor CPM. - Upaya Penumpasan Dalam upaya menumpas PKI Madiun, pemerintah RI mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer untuk daerah Solo, Madiun, Pati, dan Semarang Angkatan Perang RI dikerahkan termasuk Divisi Siliwangi yang baru tiba hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah di bawah pimpinan Sadikin dan Kusno Utomo (Brigade Sadikin dan Brigade Kusno). Operasi tersebut dipimpin oleh kolonel Sungkono dan pelaksananya ditunjuk Mayor Yonosewoyo. Jalannya operasi dilakukan dari tiga jurusan: · Batalyon Sarbini Mokhtar dan Muyajin bergerak melalui Trenggalek menyerbu Ponorogo yang merupakan konsentrasi pasukan PKI Muso. · Batalyon gabungan dipimpin Mayor Baharudin bergerak melalui Sawahan, Dungus terus ke Madiun. · Batalyon Sudaryadi dibantu Brigade Mobil Polisi Jawa Timur bergerak melalui kota Wilangan, Saradan, Terus ke Madiun. Kemudian Batalyon A.Kosasih dan Batalyon Kemal Idris didatangkan dari Yogyakarta bergerak ke arah utara dengan sasaran Pati. Batalyon Daeng bergerak ke arah utara dengan target sasaran Cepu dan Blora. Batalyon Ahmad Wiranatakusumah bergerak ke selatan dengan sasaran Ponorogo dan Batalyon Darsono langsung bergerak ke Madiun. Batalyon Kusno Utomo bertugas khusus mengamankan daerah Solo, Pati, dan Semarang yang terdiri atas Batalyon Kemal Idris dan Batalyon A.Kosasih dibantu Batalyon Suryo

Sumpeno. Luasnya daerah pemberontakan dapat terlihat dari tempat-tempat basis PKI yang direbut kembali oleh pasukan Siliwangi, antara lain Sarangan dan Walikukun (25 September), Ngrambe dan Magetan (26 September), Parakan (27 September), Madiun dan Wonogiri (30 September), Dungus dan Ponorogo (2 Oktober), Cepu (8 Oktober), Pacitan (15 Oktober), dan Kudus (21 Oktober). Pada Desember 1948, gembong PKI, yaitu Amir Syarifudin, Suripno, Maruto Darusman, Haryono, Abdul Majid, beserta sejumlah pengikutnya menyerahkan diri pada pasukan Siliwangi, adapun Muso berhasil ditembak mati oleh TNI di Ponorogo pada 31 Oktober 1948. Setelah pemberontakan selesai, 35.000 orang pengikut Muso ditangkap, sementara diperkirakan sekitar 8.000 orang menjadi korban peristiwa tersebut. Beberapa tokoh PKI yang tertangkap lalu diajukan ke pengadilan. Sejumlah tokoh dijatuhi hukuman mati karena kejahatannya yang telah membantai rakyat diluar perikemanusiaan. Tidak sedikit pejabat TNI dan prajuritnya yang terlibat sehingga bisa diadudombakan dengan TNI yang setia kepada pemerintah.

C. Agresi Militer Belanda II Suasana perundingan melalui penengah KTN pada awal Desember 1948 mulai menemui jalan buntu. Pada tanggal 11 Desember 1948, Belanda mengatakan bahwa tidak mungkinlagi dicapai persetujuan antara kedua belah pihak. Empat hari kemudian Wakil Presiden Mohammad Hatta minta KTN untuk mengatur perundingan dengan Belanda, tetapi Belanda menjawab pada tanggal 18 Desember 1948, pukul 23:00 malam, bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville. Lewat tengah malam atau tanggal 19 Desember 1948 pagi, tentara Belanda diterjunkan di lapangan terbang Maguwo, yang dikenal dengan istilah Aksi Militer Belanda II (2nd Dutch Military Action). Reaksi internasional atas serangan Belanda terhadap Republik pada tanggal 19 Desember 1948 sangat keras. Negara-negara Asia, Timur Tengah dan Australia mengutuk serangan itu dan memboikot Belanda dengan cara menutu lapangan terbang mereka bagi pesawat Belanda. Dalam sidangnya pada tanggal 22 Desember 1948 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian tembak menembak kepada tentara Belanda dan Republik. Atas usul India dan Birma, Konferensi Asia mengenai Indonesia diadakan di New Delhi pada tanggal 20 Desember 1949. Amerika Serikat, Kuba, dan Norwegia mendesak Dewan Keamanan untuk membuat resolusi yang mengharuskan dilanjutkannya perundingan.