Manajemen aksi

MANAJEMEN AKSI

Email : [email protected]; twitter : @yogawpradhana; FB: yoga.widhia.pradhana

mailto:[email protected]

TAK KENAL MAKA TA’ARUF

Riwayat Organisasi :

Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro FTI ITS 2011/2012

Menteri Sosial-Poliitk BEM ITS 2012/2013


Konferensi terakhir:

Indonesia Student Global Conference, Singapore 2013

YOGA WIDHIA PRADHANA

MADIUN,18 APRIL 1991

PERUMAHAN BLURU PERMAI E-5 SIDOARJO

HIDUP ADALAH UNTUK BELAJAR, MEMAKNAI,

DAN MEMPERSIAPKAN KEMATIAN

ISLAM | SOSIAL-POLITIK | SASTRA

Penghargaan terakhir:

Mahasiswa Berprestasi 2 Teknik Elektro FTI ITS 2012



Riwayat Aksi dan Gerakan :

Aksi kenaikan BBM, BEM ITS, Surabaya, 2013

Evaluasi 9 tahun SBY, BEM SI, Jakarta 2013

Penggagas Petisi Buka Absen DPR, diundang dalam acara Mata Najwa episode : “Rapor Wakil Rakyat”, 2014


FRAGMENTASI

• Sejarah dan Definisi Aksi

• Manajemen Aksi



DISKUSI / KAJIAN TURUN KE JALAN HADIR DI MASYARAKAT

FRAGMEN 1 :

DEFINISI AKSI DAN SEJARAH



TURUN KE JALAN HADIR DI MASYARAKAT Email : [email protected]; twitter : @yogawpradhana; FB: yoga.widhia.pradhana

AKSI???


TURUN KE JALAN HADIR DI MASYARAKAT

AKSI???


Aksi massa adalah berhimpun

dan bergeraknya sebuah

komunitas sosial yang

disebabkan oleh adanya

persoalan publik untuk

menciptakan perubahan

sosial



MOMENTUM AKSI MASSA DI INDONESIA

1908

Lahirnya Budi Utomo

1928

Sumpah Pemuda

1945

Proklamasi

1978

NKK / BKK

1974

Malari

(Penolakan PMA)

1966

Orde Baru

1998

Reformasi

1998 - ….?



MOMENTUM AKSI MASSA DI LUAR

INDONESIA




MOMENTUM AKSI MASSA DI LUAR

INDONESIA



Bagaimana citra aksi

hari ini

???




NIR-

KEKERASAN KEKERASAN


KONSTITUSIONAL NIR-KEKERASAN


The Politics of Nonviolent Action (1980)

Terdapat sekitar 198 metode aksi nir-kekerasan

(tanpa kekerasan) yang berhasil dihimpun dari

sejarah gerakan politik dari berbagai belahan

dunia.

Dari ke-198 aksi itu kemungkinan bisa

berkembang lebih banyak tergantung kreativitas

manusia dalam mengembangkannya sesuai

dengan rezim politik yang dihadapinya.

(Gene Sharp)



METODE AKSI

KONTITUSIONAL NIR-KEKERASAN


Protes, demonstrasi, dan persuasi

Nonkooperasi ekonomi, sosial, politik

Intervensi tanpa kekerasan



• Mogok makan sampai jatuh korban

• Menduduki tempat strategis

• Blockade simbol kekuasaan / penindasan

• Membuka kedok agen rahasia

• Membebaskan tahanan politik

• Memojokkan posisi penguasa dari pergaulan internasional

• Dan sebagainya

• Pernyataan Publik

• Deklarasi

• Petisi

• Parade

• Upacara simbolik

• Pengiriman deputi perwakilan

• Dan sebagainya

• Boikot

• Keluar dari lembaga tertentu

• Hijrah

• Boikot ekonomi

• Dan sebagainya



APAKAH MAHASISWA

ADALAH

SATU-SATUNYA

KOMUNITAS SOSIAL

???



DISKUSI / KAJIAN TURUN KE JALAN HADIR DI MASYARAKAT

FRAGMEN 2 :

MANAJEMEN AKSI




SEBUAH SISTEM YANG DISUSUN SECARA

TERENCANA UNTUK MENCIPTAKAN AKSI

MASSA

“Kejahatan yang terorganisir

akan mengalahkan kebaikan

yang tidak terorganisir”

(Ali bin Abu Thalib r.a.)



AKSI MASSA

AKSI

PASCA AKSI

PRA-AKSI

STEERING COMMITTEE

STEERING COMMITTEE

INSTRUCTOR AND ORGANIZING COMMITTEE



PRA-

AKSI

Mempersiapkan dan mematangkan isu

Mengumpulkan massa (subyek aksi)

Mempersiapkan perangkat aksi pembagian peran

Membuat press release

Menghubungi media

Menghubungi pihak kepolisian untuk perizinan







Perihal Hukum Yang Perlu Diketahui


Undang-undang No. 9 tahun 1998

Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.

Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.

Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.

menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.





Pasal 9

(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan

a. unjuk rasa atau demonstrasi.

b. pawai.

c. rapat umum.

d. mimbar bebas.

(2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali :

a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer,

rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal

angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional.

b. pada hari besar nasional.

(3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat

membahayakan keselamatan umum.





Pasal 10

(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. 8

(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung

jawab kelompok.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-

lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan

dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan

keagamaan.

.





Pasal 11

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) memuat :

a. maksud dan tujuan; b. tempat, lokasi, dan rute; c. waktu dan

lama; d. bentuk; e. penanggung jawab; f. nama dan alamat

organisasi, kelompok atau perorangan; g. alat peraga yang

dipergunakan; dan atau h. jumlah peserta.





Pasal 13

(1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 Polri wajib :

a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan.

b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian

pendapat di muka umum.

c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan

menjadi tujuan penyampaian pendapat.

d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

(2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri

bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap

pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

(3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri

bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin

keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang

berlaku.





Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat

dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10,

dan Pasal 11. 10

Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka

umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat

dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.





Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka

umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku

ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Pasal 18

(1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan

pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan

Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

kejahatan



KOMANDAN LAPANGAN

(DANLAP)

AGITATOR BORDER TIM

MEDIA

TIM

LOGISTIK

TIM

EVAKUASI

KOORDINATOR LAPANGAN

(KORLAP)



KOORDINATOR LAPANGAN

Korlap bertanggung jawab dan

bertugas memimpin keseluruhan

aksi. Tidak perlu tampil ke publik

dan fokus memantau jalannya

aksi hingga tujuan tercapai

Korlap harus terus berkoordinasi

dengan seluruh kepanitiaan

teknis dilapangan

Korlap biasanya merangkap

sebagai negosiator. Akan tetapi

idealnya, dibuat struktur

negosiator tersendiri agar tugas

sebagai korlap tidak terganggu.



KOMANDAN LAPANGAN

Danlap bertugas memberikan

instruksi-instruksi ke peserta

aksi.

Peserta aksi harus patuh terkait

apapun yang diinstruksikan

Danlap

Danlap harus selalu

berkoordinasi dengan Korlap

untuk menjaga alur aksi.



AGITATOR

Agitator bertugas menjaga

dinamisasi aksi. Agitator

biasa identik dengan

pemegang megaphone

guna memimpin yel-yel

dan lagu-lagu perjuangan

untuk tetap membakar

semangat peserta aksi



BORDER

Bertugas membentuk barikade terluar sebagai penguat

barisan agar tetap solid (termasuk melindungi peserta

aksi perempuan) jika terdapat gesekan dari luar

barisan.

Biasanya dalam aksi yang besar, gesekan terjadi

dengan aparat keamanan.



TIM MEDIA

Bertugas membagikan press

release kepada masyarakat dan

wartawan. Biasanya tim ini juga

merangkap sebagai HUMAS.

Penting untuk menjadi catatan

bahwa yang berinteraksi dengan

wartawan maupun masyarakat

haruslah orang yang ditunjuk. Hal

ini untuk meminimalisir adanya

perbedaan penyampaian maksud

dan substansi aksi.

Tim ini juga bertugas untuk

mengabadikan setiap momen

yang barangkali jika terjadi

potensi pelanggaran pidana yang

dituduhkan kepada peserta aksi,

dokumentasi tersebut bisa

menjadi alat bukti



TIM LOGISTIK

Bertugas mempersiapkan logistik

aksi, baik yang merupakan alat-

alat penunjang aksi seperti

megaphone, kendaraan truk

beserta sound system, media

penanda peserta aksi (agar tidak

ada penyusup yang masuk),

maupun logistik makanan dan

minuman.

Biasanya, tim ini juga merangkap

sebagai tim kesehatan.



TIM EVAKUASI

Bertugas memimpin peserta aksi menuju titik aman jika terjadi

bentrokan dengan aparat.

Tim ini bekerja semenjak membaca sinyal ketika akan terjadi

bentrokan dengan berkoordinasi bersama Korlap.

Evakuasi pertama kali dikhususkan bagi peserta aksi perempuan

dan alat-alat vital penunjang aksi.



AKSI

Selalu diawali dengan berdoa dan luruskan niat

Jangan sampai muncul perasaan ‘sok’ dan selalu ingin tampil di publik

Saling percaya adalah kunci yang paling penting

Selalu melakukan apapun instruksi danlap

Bekerja sesuai dengan pembagian ranah

Akhiri dengan berdoa dan membersihkan kotoran sisa-sisa aksi



PASCA AKSI

Melakukan evaluasi. Apakah tujuan telah tercapai sehingga perubahan sosial yang diharapkan dapat terwujud

Melakukan follow up terhadap stake holder terkait hasil-hasil kesepakatan ketika aksi

Membuat rekomendasi dan merancang kembali aksi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan



"Saya putuskan bahwa

saya akan demonstrasi.

Karena mendiamkan

kesalahan adalah

kejahatan“

-Soe Hok Gie-



Leadership & Management

Manajemen aksi