...

makalah peradilan

by asep-bunyamin

on

Report

Download: 1

Comment: 0

3,798

views

Comments

Description

peradilan adalah kebutuhan dalam rangka memelihara kelangsungan hidup manusia berhubungan dengan masalah keadilan
Download makalah peradilan

Transcript

  • 1. PERADILANMAKALAHDiajukan Untuk Memenuhi Salah Satu TugasMata Kuliah Hierarki IntensialDisusun Oleh:Nama : ROBIANTONPM : 10.2222.1Tk./Smt. : Syari’ah/ASFak. / Jur : III/VINSTITUT AGAMA ISLAM CIPASUNGSINGAPARNA TASIKMALAYA20121
  • 2. KATA PENGANTARBismillahirrahmanirrahim……Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah memberikannikmat yang tak terhingga, shalawat beserta salam marilah kita junjungkan kepadaNabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada kemenangan.Sehubungan dengan pembuatan makalah ini, kami ucapakan terima kasihkepada semua pihak yang mendukung terutama kepada dosen pembimbing kamiyang telah memberikan bimbingan dalam pembuatan makalah ini.Kami yakin dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan,karena masih dalam tahap pembelajaran, tapi meskipun demikian mudah-mudahanmakalah ini bisa bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagimasyarakat.Cipasung, Desember 2012Penyusun,i
  • 3. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR......................................................................................................................................................................................................................................................iDAFTAR ISI......................................................................................................................................................................................................................................................iiBAB I PENDAHULUAN..................................................................................................................................................................................................................1A. Latar Belakang Masalah......................................................................................................................................................................................................1B. Perumusan Masalah......................................................................................................................................................................................................3C. Tujuan Makalah......................................................................................................................................................................................................3BAB II PEMBAHASAN..................................................................................................................................................................................................................4A. Peradilan Negeri........................................................................................................................................................................................................41. Pengertian4ii
  • 4. 2. Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum43. Susunan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi5B. Peradilan Agama........................................................................................................................................................................................................71. Pengertian Peradilan Agama72. Kewenangan Peradilan Agama9C. Peradilan Tata Usaha Negara........................................................................................................................................................................................................121. Ihwal Peradilan Tata Usaha Negara122. Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara153. Azas-Azas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara15BAB III PENUTUP..................................................................................................................................................................................................................17iii
  • 5. A. Kesimpulan........................................................................................................................................................................................................17B. Saran........................................................................................................................................................................................................17DAFTAR PUSTAKAiv
  • 6. BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahNegara dan bangsa Indonesia pun menghendaki adanya tatananmasyarakat yang tertib, tenteram, damai dan seimbang, sehingga setiapkonflik, sengketa atau pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan ataudiselesaikan: hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secarakonsisten ditindak, dikenai sanksi. Kalau setiap pelanggaran hukum ditindaksecara konsisten maka akan timbul rasa aman dan damai, karena ada jaminankepastian hukum. Untuk itu diperlukan peradilan, yaitu pelaksanaan hukumdalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatubadan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruhapa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikatdan bertujuan mencegah " eigenrichting" (Sudikno Mertokusumo 1973).Sekalipun peradilan Indonesia dewasa ini dasar hukumnya terdapatdalam UU no.14 tahun 1970. pasal 24 dan 25 UUD namun pada hakekatnyamerupakan warisan dari zaman Hindia Belanda. Bagaimanakah sistemperadilan di Indonesia ini?Pasal 24 ayat 1 UUD berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan olehsebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang--undang", sedangkan ayat 2 berbunyi: "susunan dan kekuasaan badan-badankehakiman itu diatur dengan undang-undang ". Pasal 25 UUD berbunyi:"Syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkandengan undang-undang". Dua pasal UUD itu masih memerlukan peraturanorganik untuk melaksanakannya. Peraturan organik itu tertuang dalamUndang-undang no.14 tahun 1970. Mahkamah Agung merupakan pengadilannegara tertinggi, demikianlah bunyi pasal 10 ayat 2. Kemudian di dalam pasal11 ayat 1 Undang-undang no.14 tahun 1970 ditentukan bahwa organisatoris,administratif dan finansiil ada di bawah kekuasaan masing-masingDepartemen yang bersangkutan, sedangkan ayat duanya berbunyi bahwa1
  • 7. Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri.Kalau disimak maka UU no.14 tahun 1970 itu, kalau tidak boleh dikatakanbertentangan, tidak sinkhron dengan pasal 24 UUD.Kelembagaan peradilan dapat dibedakan antara susunan horizontal danvertikal. Susunan horizontal menyangkut berbagai lingkungan badan peradilan(peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usahanegara dan peradilan pajak). Selain itu ada juga badan peradilan khusus dalamlingkungan peradilan umum, dan Mahkamah Konstitusi. Khusus untuk daerahNanggroe Aceh Darussalam diadakan pula badan peradilan yaitu MahkamahSyariah dan Mahkamah Syari’ah Propinsi.Susunan vertikal adalah susunan tingkat pertama, banding dan kasasi.Terhadap susunan horizontal didapati pemikiran untuk mengadakanlingkungan baru baik yang mandiri maupun yang berada dalam lingkunganyang sudah ada.Lingkungan badan peradilan untuk perkara – perkara sederhanaberkaitan dengan sususan vertikal, yaitu kalaupun ada banding hanya kepengadilan negeri. Hal serupa untuk perkara – perkara sederhana ini sekaligusberkaitan dengan susunan vertikal yaitu kalaupun ada banding hanya kepengadilan negeri. Hal serupa untuk perkara – perkara di bidang kekeluargaanseperti perceraian, hak pemeliharaan anak, pembagian kekayaan bersama, atauwarisan. Untuk perkara perceraian dan hak pemeliharaan anak tidak perlusampai tingkat kasasi, cukup sampai pemeriksaan tingkat banding.Dengan begini, setidaknya ada dua hal yang dapat dicapai dari sistemini;· pertama, bagi pencari keadilan akan cepat sampai pada putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (kepastian hukum).· kedua, sebagai cara membatasi kasasi. Dengan cara ini dapat dihindaribertumpuk – tumpuknya permohonan kasasi.2
  • 8. B. Perumusan Masalah1. Apakah yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri?2. Apakah yang dimaksud dengan Pengadilan Agama?3. Apakah yang dimaksud dengan Pengadilan Tata Usaha Negara?C. Tujuan Makalah1. Ingin mengetahui pengertian Pengadilan Negeri2. Ingin mengetahui pengertian Pengadilan Agama3. Ingin mengetahui pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara3
  • 9. BAB IIPEMBAHASANA. Peradilan Negeri1. PengertianPengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengandaerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Negeri (biasadisingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan PeradilanUmum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. SebagaiPengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencarikeadilan pada umumnya. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan(Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, danJurusita. Pengadilan Negeri di masa kolonial Hindia Belanda disebutlandraad.2. Tempat Kedudukan dan Daerah HukumSedangkan kewenangan pengadilan Negeri dapat dilihat dalam pasal84 KUHAP yang isinya adalah sebagai berikut:a. Pengadilan berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidanayang dilakukan dalam daerah hukumnya.b. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempattinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanyaberwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediamansebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilannegeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.c. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalamdaerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeriitu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.d. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkutpautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai4
  • 10. pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri denganketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.3. Susunan Pengadilan Negeri dan Pengadilan TinggiDi dalam undang-undang nomor 8 tahun 2004 pasal 10 ayat (1)menyatakan bahwa susunan Pengadilan Negeri terdiri dari:a. Pimpinan Pengadilan Negeri.Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua PengadilanNegeri dan seorang Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Untuk dapat diangkatmenjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang bersangkutanharus berpengalaman sebagai atau menjadi hakim di Pengadilan Negeriminimal 10 tahun. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua danWakil Ketua Pengadilan Negeri adalah menjadi wewenang KetuaMahkamah Agung.b. Hakim Anggota Pengadilan NegeriHakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selakuKepala Negara atas usul dari Ketua Mahkamah Agung. Seseorang dapatdiangkat menjadi hakim Pengadilan Negeri apabila telah memenuhi syaratyang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut pasal 14 ayat (1)undang-undang nomor 8 tahun 2004 persyaratan yang dimaksud adalah :1) Warga Negara Indonesia.2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;4) Sarjana Hukum;5) Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;6) Sehat jasmani dan rohani;7) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakukan tidak tercela; dan8) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibatlangsung dalam Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia.5
  • 11. c. Panitera Pengadilan NegeriDalam pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan, tugaspanitera adalah menangani administrasi pengadilan khususnyaadministrasi yang bersifat teknis peradilan. Panitera ini dalam pelaksanaantugasnya dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang paniterapengganti serta beberapa juru sita.Apabila untuk jabatan hakim pengangkatan dan pemberhentiannyadilakukan oleh presiden atas usul dari Mahkamah Agung, untuk panitera,wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilandilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini dinyatakan dala pasal 37undang-undang nomor 8 tahun 2004.d. Sekretaris Pengadilan NegeriPada setiap pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yangdipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakilsekretaris. Di dalam pasal 45 undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentangPeradilan Umum dinyatakan bahwa panitera pengadilan merangkapsekretaris Pengadilan.Tugas dari pada sekretariat pengadilan adalah menanganiadministrasi umum di bidang kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatankantor, dan sebagainya. Untuk menjadi sekretaris pengadilan harusmemenuhi syarat yang sama dengan persyaratan untuk menjadi panitera.Seperti halnya panitera, wakil sekretaris pengadilan diangkat dandiberhentikan oleh Mahkamah Agung.e. Juru SitaSelain sekretaris, pada setiap Pengadilan Negeri juga ditetapkanadanya juru sita dan juru sita pengganti, Juru sita adalah seorang pejabatpengadilan yang ditugaskan melakukan panggilan-panggilan danperingatan-peringatan atau ancaman-ancaman secara resmi (terhadaporang yang berutang atau yang telah dikalahkan dalam suatu perkaraperdata dan juga melakukan penyitaan-penyitaan).6
  • 12. Persyaratan untuk menjadi juru sita tergolong lebih rendahdibanding persyaratan untuk menjadi Hakim, Panitera, dan Sekretaris.B. Peradilan Agama1. Pengertian Peradilan AgamaPeradilan Agama adalah terjemahan dari Godsdienstige Rechtspraak(Bahasa Belanda), berasal dari kata godsdienst yang berarti agama; ibadat;keagamaan dan kata rechtspraak berarti peradilan , yaitu daya upaya mencarikeadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurutperaturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakanbahwa yang dimaksud Peradilan Agama dalam undang-undang ini adalahperadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agamaadalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilanyang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalamundang-undang ini.Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PeradilanAgama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan ataumenyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragamaIslam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakankekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman diIndonesia. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang dilakukan olehMahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan olehsebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawahMahkamah Agung adalah badan peradilan dalam lingkungan Peradilan7
  • 13. Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer danlingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.Lingkungan Peradilan Agama meliputi:1) Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memilikitugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenanganPengadilan Agama dalam tingkat banding.Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenanguntuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenanganmengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undangdengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan PengadilanTinggi Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), HakimAnggota, Panitera, dan Sekretaris.2) Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembagaperadilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kotakabupaten atau kota.Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memilikitugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:o Perkawinano warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islamo wakaf dan shadaqaho ekonomi syari’ahPengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengandaerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan PengadilanAgama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), HakimAnggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.8
  • 14. 2. Kewenangan Peradilan Agamaa. Pengertian KewenanganKewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi, kompetensiberasal dari bahasa Latin competo, kewenangan yang diberikan undang-undangmengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas; wewenangmengadili. Kompetensi dalam bahasa Belanda disebut competentie,kekuasaan (akan) mengadili; kompetensi. Kompetensi disebut jugakekuasaan atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan perkarayang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhakmemeriksa perkara tersebut. Ada dua macam kompetensi ataukekuasaan/kewenangan mengadili, yaitu kewenangan relatif dankewenangan absolut.Sebelum membahas tentang kewenangan relatif dan kewenanganabsolut sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis perkara yangdiperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Perkara yangdiperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama ada dua macam,yaitu permohonan (voluntaire) dan gugatan (contentieus).b. Permohonan dan GugatanPemohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihaklain yang saling bersengketa. Gugatan adalah suatu perkara yangterdapat sengketa antara dua belah pihak. Perbedaan antara permohonandan gugatan adalah sebagai berikut.- Dalam permohonan hanya ada satu pihak saja sedangkan dalamgugatan terdapat dua pihak yang bersengketa.- Dalam permohonan tidak terdapat sengketa sedangkan perkara gugatanterdapat sengketa antara kedua belah pihak.- Dalam permohonan hakim hanya menjalankan fungsi executive poweratau administratif saja sehingga permohonan disebut jurisdictiovoluntaria atau peradilan yang bukan sebenarnya. Sedangkan dalamgugatan hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus9
  • 15. pihak yang benar dan yang tidak benar. Gugatan disebut jugaJurisdictio contentieus atau peradilan yang sesungguhnya.- Produk pengadilan dalam perkara permohonan berupa penetapan ataubeschikking, disebut juga putusan declaratoir yaitu putusan yangsifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau statustertentu. Produk pengadilan dalam perkara gugatan berupa putusanatau vonnis, yang putusan dapat berupa putusan condemnatoir yaituputusan yang bersifat menghukum kepada para pihak yangbersengketa.- Penetapan hanya mengikat pada pemohon saja sehingga tidakmempunyai kekuatan eksekutorial atau penetapan tidak dapatdilaksanakan/eksekusi. Sedangkan putusan gugatan mengikat kepadakedua belah pihak sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.c. Kewenangan Relatif Peradilan AgamaYang dimaksud dengan kekuasaan relatif (relative competentie)adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar PengadilanNegeri. Atau dengan kata lain Pengadilan Negeri mana yang berwenangmemeriksa dan memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatifadalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalamperbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dantingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dan PengadilanNegeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dengan PengadilanAgama Baturaja.Dari pengertian di atas maka pengertian kewenangan relatif adalahkekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalamlingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungandengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempatkediaman atau domisili pihak yang berperkara.1) Kewenangan Relatif Perkara GugatanPada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayahhukumnya meliputi:10
  • 16.  gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputiwilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempatkediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal; apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukankepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salahsatu kediaman tergugat; apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempattinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidakdiketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayahhukumnya meliputi tempat tinggal penggugat; apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapatdiajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak bendatidak bergerak. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatandiajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.Kewenangan relatif perkara gugatan pada Pengadilan Agamaterdapat beberapa pengecualian, yaitu: perkara cerai talak dan perkaragugat cerai,2) Kewenangan Relatif Perkara PermohonanUntuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalamperkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayahhukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agamatelah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkaratertentu, perkara-perkara tersebut adalah sebagai sebagai berikut. Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yangwilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yangbelum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutankepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediamanpemohon.11
  • 17.  Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agamayang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada PengadilanAgama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannyapernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.d. Kewenangan Absolut Peradilan AgamaKewenangan absolut (absolute competentie) adalah kekuasaanyang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaanpengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalahmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragamaIslam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah.C. Peradilan Tata Usaha Negara1. Ihwal Peradilan Tata Usaha NegaraPeradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnegara menegakkan hukum dan keadilan (J.T.C Simorangkir dalam S.FMarbun, 2003: 30). Menurut Muchsan, SH di dalam bukunya “Peradilan12
  • 18. Administrasi Negara” menyatakan bahwa : Peradilan Administrasi Negaraadalah suatu badan yang mengatur tata cara penyelesaian persengketaan antarasesama instansi administrasi Negara dan warga masyarakat, atau dapat puladirumuskan sebagai persengketaan intern administrasi dan persengketaanekstern Administrasi Negara.Secara normatif, Pasal 4 UU NO. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun2004, mengartikan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai salah satupelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketaTata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdatadengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU PTUN). Istilah Peradilan Tata UsahaNegara dapat disebut juga dengan Peradilan Administrasi Negara, hal inidapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 144 UU PTUN. Pengertian-Pengertian Dasar dalam UU PTUN (Pasal 1) Tata Usaha Negara adalahAdministrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakanurusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah; Badan atau Pejabat TataUsaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Lalu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata denganBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk13
  • 19. sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlakuGugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkanputusan. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.Pemahaman tehadap Peradilan Adminstrasi akan lebih mudah jika terlebihdahulu dimengerti unsur-unsur yang melengkapinya. Menurut S.F Marbun,setidaknya terdapat lima unsur dalam Peradilan Adminstrasi, yaitu :1. Adanya suatu instansi atau badan yang netral dan dibentuk berdasarkanperaturan perundangundangan, sehingga mempunyai kewenangan untukmemberikan putusan (S.F Marbun, 2003: 38). Dalam hal ini adalah adanyaPengadilan Tata Usaha Negara (dibentuk dengan Kepres), PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (dibentuk dengan UU.) dan Berpuncak padaMahkamah Agung yang diatur tersendiri Dalam UUMA.2. Terdapatnya suatu peristiwa hukum konkret yang memerlukan kepastianhukum. Peristiwa hukum konkret disini adalah adanya Sengketa TataUsaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara olehpejabat TUN.3. Terdapatnya suatu peristiwa hukum yang abstrak dan mengikat umum.Aturan hukum tersebut terletak di lingkungan Hukum AdministrasiNegara.4. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak (S.F. Marbun, 2003: 38). Sesuaidengan ketentuan hukum positif, yakni Pasal 1 angka 4 UU PTUN. duapihak disini adalah Badan atau Pejabat Buku Ajar Hukum Acara PTUN,Tata Usaha Negara yang selalu sebagai Tergugat dan rakyat pencarikeadilan (orang perorang atau badan hukum privat).5. Adanya hukum formal. Hukum formal disini adalah Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya.14
  • 20. 2. Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha NegaraDasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negaraa. Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakimandilakukan oleh pengadilan dalamb. lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer danPeradilan Tata Usaha Negara (UU No.14 Tahun 1970 diperbaharui denganUU No.4 Tahun 2004).c. TAP MPR Nomor : IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar HaluanNegara menjamind. eksistensi PTUN; o UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara diundangkan (UU No.5 Tahun 1986 diubah dengan UU No.9Tahun 2004);e. UU No.10 Tahun 1990 dan Kepres No.52 Tahun 1990 (tentangpembentukan pengadilan tinggi dan pengadilan tata usaha negara); o PPNo.7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU No.5 Tahun 1986.3. Azas-Azas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha NegaraAdapun ciri khas dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negaraterletak pada asas-asas yang melandasinya, yaitu :a. Asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid : presumptioiustea causa), asas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selaluharus dianggap rechtmatige sampai ada pembatalan. Dalam asas inigugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 ayat(1) UU No.5 tahun 1986);b. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Halini berbeda dengan ketentuan 1865 BW. Asas ini dianut oleh Pasal 101UU No.5 tahun 1986, hanya saja masih dibatasi ketentun Pasal 100;15
  • 21. c. Asas keaktifan hakim (dominus litis). Keaktifan hakim dimaksudkanuntuk mengimbangi kedudukan para pihak karena Tergugat adalah PejabatTata Usaha Negara sedangkan Penggugat adalah orang atau badan hukumperdata. Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 58,63, ayat (1) dan (2), Pasal 80 dan Pasal 85;d. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat “erga omnes”.Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusanpengadilan berlaku bagi siapa saja-tidak hanya bagi para pihak yangbersengketa. Dalam rangka ini kiranya ketentuan Pasal 83 tentangintervensi bertentangan dengan asas erga omnes.Selain empat asas yang tela tersebut di atas, Zairin Harahapmenambahkan asas-asas yang lainnya, yang menurut hemat penulis adalahasas yang juga berlaku di Peradilan lainnya. Berikut ini asas-asas tersebutsetelah penulis kurangi asas-asas yang dikemukakan Philipus M. Hadjon,sebagai berikut:a. “Asas para pihak harus didengar (audi et alteram partem)para pihakmempunyai kedudukan yang sama;b. “Asas kesatuan beracara” (dalam perkara yang sejenis);c. “Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas” (Pasal 24 UUD1945 Jo.Pasal 1 UU No. 4 2004);d. “Asas sidang terbuka untuk umum”~putusan mempunyai kekuatan hukumjika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 70 UUPTUN);e. ”Asas pengadilan berjenjang” (tingkat pertama (PTUN), banding (PTTUN), dan Kasasi (MA), dimungkinkan pula PK (MA);f. “Asas pengadilan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium)”, sengketasedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administrasi (musyawarahmufakat), jika belum puas, maka ditempuh upaya peradilan (Pasal 48 UUPTUN);g. “Asas obyektivitas”.h. “Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.16
  • 22. 17
  • 23. BAB IIIPENUTUPA. Kesimpulan1. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengandaerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Negeri (biasadisingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkunganPeradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.2. Kekuasaan Peradilan Agama setelah adanya Undang-Undang Nomor 3Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi semakin luastetapi masih terbatas dalam bidang hukum perdata Islam.3. Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata UsahaNegara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdatadengan Badan atau Pejabat Tata Usaha NegaraB. SaranAkhir dari rangkaian penyusunan makalah ini akan disampaikan saran-saranbahwa seorang praktisi hukum wajib menjalankan tugasnya harus sesuaidengan peraturan yang telah ditetapkan dalam kode etik profesi hukum.18
  • 24. DAFTAR PUSTAKAApeldoorn, L..J. Van. 1996. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.Friedrich, Carl Joachim. 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung:Nuansa dan Nusamedia.Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta:Kanisius.Indroharto. 1999. Peradilan Tata Usaha Negar. Jakarta:Sinar Harapan.Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma.Kansil, C. S. T. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka.Marbun, S. F. 1997. Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif diIndonesia. Yogyakarta: LibertyWahyudi, Abdullah Tri. 2012. Kekuasaan Peradilan Agama (Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun2009). http://advosolo.wordpress.comWiyono, R.. 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara..Jakarta: SinarGrafika.19
  • Fly UP