23
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (SMK3) PP 50 TAHUN 2012 By Johnnedy Gumanti, ST.,MSi

Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (SMK3) PP 50 TAHUN 2012

By Johnnedy Gumanti, ST.,MSi

Page 2: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN

1. K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak

2. Kecelakaan kerja yang terjadi relative masih tinggi

3. Pelaksanaan pengawasan K3 masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen

4. Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3

5. Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3

6. Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional

7. Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan

Page 3: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak:

8.Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program

9.Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi issue nasional baik secara politis maupun sosial

10.Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral

11.Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum dirtempatkan sebagai mitra usaha

12.Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil

Page 4: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

4

LATAR BELAKANGKita bekerja dalam industri dengan resiko tinggi dan insiden terus terjadi………

BP Texas City

Buncefield

Bitumen Depot

Explosion at Marine TerminalTrain Derailment, Major Spill

OklahomaTank Fire

Page 5: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

5

ESKALASI KORBAN INSIDEN ADALAH AKIBAT DARI BURUKNYA PERHATIAN TERHADAP TINDAKAN YANG UNSAFE DAN NEAR MISS

1Fatal

30Major

(LWCs dan RWCs)

300Recordable Injuries

3,000Near Misses or First aid

30,000 Hazards• Unsafe Acts

• Employee-Created Unsafe Conditions

Tragedi kebakaran Fin-Fan di FOC-1 Cilacap, 4 orang korban meninggal (semua pekerja pemeliharaan). Terjadi pada tanggal 9 Maret 2008

Tragedi kebakaran Wax Plant di UP.V, bulan Agustus 2006

Tragedi kebakaran 7 bh Tanki di UP.IV, bulan 24 Oktober 1995

Tangan terputus oleh sebuah Mincer

Crane terbalik di Teluk BPP

Kaki tersiram steam pada T/A 2006

Tangan terbakar terkena ledakan charger HP

Page 6: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

Sejarah Kebijakan SMK3

• Pelaksanaan K3 sesuai UU 1/1970 secara eksplisit merupakan pelaksanaan K3 secara sistem

• SMK3 dikeluarkan sejak 1996 melalui Permenaker No. 05/Men/1996

• Di Internasional perkembangan sistem manajemen K3 mulai berkembang melalui ILO Guidline Tahun 2001

• Ohsas dikembangkan pada tahun 2001

Page 7: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

• SMK3 ditegaskan kembali dalam UU 13 tahun 2003 pasal 87

• Dan mengamanatkan pedoman penerapan melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 (12 April 2012)

Page 8: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

Pengakuan Institusi Internasional

Source : www.irca.org

Page 9: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

Pasal 27 (2) UUD 1945

Undang-undang 13 Thn 2003

Pasal 86 Pasal 87

• UU No.1/1970 PP 50 Tahun 2012 ttg

Penerapan SMK3

Sanksi

DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3

Page 10: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatankerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

Pasal 87 UU

No.13/2003

Page 11: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

PP NO. 50 TAHUN 2012Tanggal 12 April 2012

• 22 Pasal• Lampiran 1 ttg Pedoman

Penerapan SMK3• Lampiran 2 ttg Pedoman Penilaian

Penerapan SMK3• Lampiran 3 ttg Laporan audit

SMK3

Page 12: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

PengertianPasal 1

• SMK3bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Page 13: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

PengertianPasal 1

• K3segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

Page 14: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

PengertianPasal 1

• Audit SMK3pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

Page 15: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

TUJUAN PENERAPAN SMK3 Pasal 2

a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta

c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Page 16: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

• Wajib bagi perusahaan: – mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100

(seratus) orang; atau – mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (high risk).

• Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Dalam menerapkan SMK3 memperhatikan peraturan perUU, konvensi atau standar internasional

Pasal 5

Page 17: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

Komitmen

Organisasi K3P2K3

Panitia Pembina K3

UU No.1/1970

Ketua(Pengurus/Pengusaha)

Sekretaris(Ahli K3 Umum)

Anggota(Perwakilan Pekerja)

Permenaker 04/MEN/1987

Permenaker 02/MEN/1992

DisnakerSetempat

Page 18: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

Penanggung Jawab K3

Ahli K3 UmumDokter

Perusahaan

Regu KebakaranOperator Pesawat

UapOperator PesawatAngkat & Angkut

Paramedis

Permenaker 02/MEN/1992

Permenaker 01/MEN/1976

Kepmenaker 186/MEN/1999

Permenaker 01/MEN/1988

Permenaker 01/MEN/1989

Permenaker 01/MEN/1979

Page 19: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

Sanksi AdministratifPasal 190 UU No 13

Tahun 2003(1) Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi

administratif(2) Sanksi administratif berupa :

a. teguran;b. peringatan tertulis;c. pembatasan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;e. pembatalan persetujuan;f. pembatalan pendaftaran;g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat

produksi;h. pencabutan ijin.

Page 20: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

MANFAAT

Manfaat dari Penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. • Bagi Perusahaan:

1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3

2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3

3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3

4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan5. Meningkatkan image perusahaan yang pada

akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan

Page 21: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3 yang juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan

7. Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan

8. Penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada diperusahaan

9. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan

10. Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan atas pelaksanaan SMK3

Page 22: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

• Bagi Pemerintah:1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi

hak tenaga kerja di bidang K32. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan

image bangsa di forum internasional3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang

sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja/nasional

4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan

Page 23: Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)