BPJS Kesehatan: Peningkatan Jaminan Pe meliharaan Kesehatan Masyarakat

Shonafiri Janna Bidari

Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Darul ‘Ulum, Jombang E-mail: firiijb@gmail.com

ABSTRAK

BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Jaminan kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS Kesehatan mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensive; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Output BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengatasi masalah angka kesakitan di Indonesia, sehingga program ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. Permasalahan BPJS Kesehatan antara lain regulasi yang menghambat pelayanan rujukan ke RS, status kepesertaan yang tidak jelas, valisitas Data belum sempurna, kurangnya sosilasisasi kepada para stakeholders, pelayanan belum berjalan optimal sesuai mekanisme, kurangnya SDM. Saran yang dapat diberikan adalah perbaikan sistem BPJS Kesehatan, monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan tepat sistem dan tepat sasaran, serta perbaikan regulasi melalui revisi UU Mengenai SJSN

No. 40 Th. 2004 dan Memperbaiki implementasi UU SJSN.

Kata kunci: BPJS Kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Peningkatan

Derajat Kesehatan Mayarakat

PENDAHULUAN

BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan merupakan Badan

Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat

Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan

TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan

Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek)

merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan

mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS

Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang

dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun

2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan

sejak tanggal 1 Januari 2014

1. Tahun 1968 - Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara

jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima

Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk

Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan

Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh

Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan

sebagai cikal-bakal Asuransi Kesehatan Nasional.

2. Tahun 1984 - Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan

kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional,

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984

tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,Penerima

Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan

penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.

3. Tahun 1991 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991,

kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum

Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta

anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas

jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai

peserta sukarela.

4. Tahun 1992 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992

status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan

pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada

Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta

dan manajemen lebih mandiri.

5. Tahun 2005 - PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui

Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai

Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

(PJKMM/ASKESKIN).

6. Tahun 2014 - Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero)

berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang no.

24 tahun 2011 tentang BPJS.

Dasar Penyelenggaraan BPJS Kesehatan:

1. UUD 1945

2. UU No. 23/1992 tentang Kesehatan

3. UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor

56/MENKES/SK/I/2005.

Prinsip Penyelenggaraan mengacu pada :

1. Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong

royong sehingga terjadi subsidi silang.

2. Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial.

3. Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan secara

terstruktur dan berjenjang.

4. Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba.

5. Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta.

6. Adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan

prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas.

Ketentuan BPJS Kesehatan:

1. Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di

Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini

sesuai pasal 14 UU BPJS.

2. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS.

Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib

mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS

akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi

warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan

Iuran.

3. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun

juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS

Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran

sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

4. Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara

bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia

sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi

menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala

jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan

UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS

adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi

hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan

program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan jamianan sosial yang adekuat dan berkelanjutan merupakan

salah satu pilar Negara kesejahteraan, disamping pilar lainnya, yaitu pendidikan

bagi semua, lapangan pekerjaan yang terbuka luas dan pertumbuhan ekonomi

yang stabil dan berkeadilan.

Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program

jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS

memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS.

Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya

dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS

tersebut secara transparan.

Fungsi BPJS Kesehatan

UU BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan

program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip

ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4

program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan

pensiun, dan jaminan kematian.

Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara

nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar

peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai

apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit

akibat kerja.

Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional

berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk

menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun,

mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional

berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan

derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang

penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total

tetap.

Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.

Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional

berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan

kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Tugas BPJS Kesehatan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk:

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;

c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;

e. Mmengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;

f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai

dengan ketentuan program jaminan sosial; dan

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial

kepada peserta dan masyarakat.

Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan

data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan

iuran dari Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat

dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi

dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi.

Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti

menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta.

Wewenang BPJS Kesehatan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamaksud di atas BPJS

berwenang:

a. Menagih pembayaran Iuran;

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,

kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan

pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang

ditetapkan oleh Pemerintah;

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang

tidak memenuhi kewajibannya;

g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai

ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan

program jaminan sosial.

Kewenangan menagih pembayaran Iuran dalam arti meminta pembayaran dalam

hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran,

kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi

administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS

sebagai badan hukum publik.

Jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 200 Juta jiwa untuk

permasalahan kesehatan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh

pemerintah kepada warganya, belum meratanya penanganan kesehatan antara

simiskin dan sikaya yang menjadi polemik hingga saat ini. Saya sendiri merasa

miris mendengarnya kalau mau berobat ke rumah sakit bahkan masuk UGD

diharuskan adanya jaminan atau DP sebelum dirawat, belum lagi kalau harus

rawat inap tentunya uang menjadi prioritas utama untuk memesan kamar beserta

obat-obatnya, mending kalau kita sedang ada uang saat itu kalau tidak punya

siapa yang mau menanggung.

Untuk itulah dibuat program pemerintah yang sudah lama di diskusikan

berdasarkan Undang-Undang untuk mengatasi permasalahan di atas, yang

bernama Jaminan kesehatan Nasional (JKN) yang akan dinikmati oleh seluruh

masyarakat Indonesia, sebagai salah satu upaya menjamin hak setiap warga

negara untuk dapat hidup sehat dan produktif. Jaminan Kesehatan yang

dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial

nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi

kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Hal ini berdasarkan Undang-

Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak

PEMBAHASAN

Jaminan kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS Kesehatan mempunyai multi

manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara

komprehensive; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari

preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak

dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventi f yang

diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care).

Peserta BPJS Kesehatan

1. Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN

yang iurannya dibayar pemerintah sebagai peserta Jaminan Kesehatan yang

diatur melalui peraturan pemerintah

2. Orang yang cacat total tetap dan tidak mampu cacat fisik/mental sehingga

seseorang tidak mampu melakukan pekerjaan, yang penetapnnya dilakukakn

oleh dokter

Manfaat jaminan kesehatan, terdiri atas :

1. Manfaat medis; tidak terikat dengan besaran iuran

2. Manfaat non medis, meliputi: Manfaat akomodasi (dibedakan berdasarkan

skala besaran iuran) dan Manfaat ambulans, hanya diberikan ungtuk pasien

rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan

BPJS Kesehatan.

3. Manfaat pelayanan promotif dan preventif, meliputi: Penyuluhan kesehatan

perorangan (minimal Penyuluhan tentang pengelolaan faktor resiko. Risiko

penyakit dan PHBS); Imunisasi dasar (meliputi BCG, DPT-HB, Polio,

Campak); Keluarga Berencana (konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi,

tubektomi bekerjasama dengan lembaga KB); Skrining kesehatan

(mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan

Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah pelayanan

kesehatan tingkat pertama yaitu:

Pelayanan kesehatan Non Spesialistik:

1. Administrasi pelayanan

2. Pelayanan promotif dan preventif.

3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis

4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif

5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis.

7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.

8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan

Rawat Jalan

1. Administrasi pelayanan

2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis

dan subspesialis;

3. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis

4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

5. Pelayanan alat kesehatan implant

6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis

7. Rehabilitasi medis

8. Pelayanan darah

9. Pelayanan kedokteran forensik

10. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

Rawat Inap

1. Perawatan Inap non Intensif

2. Perawatan Inap di Ruang Intensif

3. Pelayanan kesehatan yang telah ditanggung dalam program pemerintah tidak

termasuk yang dijamin

4. Peserta berhak dapat pelayanan alat bantu kesehatan (jenis dan plafon

harga ditetapkan)

Kelas Rawat Inap yang ditanggung BPJS Kesehatan

Pelayanan yang tidak dijamin:

1. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana

diatur dalam peraturan yang berlaku;

2. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;

3. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan

kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan

kerja;

4. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;

5. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;

6. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;

7. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi);

8. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;

9. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat

melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;

10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur,

shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian

teknologi kesehatan (health technology assessment);

11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan

(eksperimen);

12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;

13. Perbekalan kesehatan rumah tangga;

14. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian

luar biasa/wabah;

15. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan

kesehatan yang diberikan.

Hal lain yang dijamin BPJS Kesehatan:

1. Pasien kecelakaan lalu lintas: BPJS kesehatan membayar selisih biaya

pengobatan yang telah dibayar oleh program Jaminan kecelakaan lalu lintas

sesuai dengan tarif BPJS kesehatan.

2. Peserta jaminan kesehatan yang menghendaki kelas perawatan yang lebih

tinggi, selisih biaya menjadi beban peserta dan atau asuransi swasta yang

diikuti peserta

3. Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan

tambahan, dimana BPJS Kesehatan dan penyelenggara asuransi tambahan

dpt berkoordinasi dlm memberi manfaat untuk peserta jaminan kesehatan

yang berhak atas perlindungan asuransi kesehatan tambahan.

Output Pelaksanaan BPJS Kesehatan

JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga

asing harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali

bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah.

Peserta yang terakhir ini disebut sebagai penerima bantuan iuran. Harapannya

semua penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN pada tahun 2019.

JKN akan dimulai per 1 Januari 2014. Jaminan kesehatan ini merupakan bentuk

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidupnya yang layak. JKN yang dikembangkan di Indonesia

merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan

dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib

(mandatory). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang

SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat

yang layak.

Ada 2 (dua) manfaat Jaminan Kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan

dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya

diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu

yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Paket manfaat yang diterima dalam program JKN ini adalah komprehensiv

sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian pelayanan yang diberikan bersifat

paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) tidak dipengaruhi oleh

besarnya biaya premi bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan dalam

konteks upaya kesehatan perorangan (personal care).

Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif namun masih

ada yang dibatasi, yaitu kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu

gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset). Sedangkan yang tidak dijamin

meliputi:

1. Tidak sesuai prosedur

2. Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS

3. Pelayanan bertujuan kosmetik

4. General check up, pengobatan alternatif

5. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi

6. Pelayanan Kesehatan Pada Saat Bencana

7. Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa

Diri Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba

Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip asuransi sosial sesuai

dengan amanat UU SJSN, yaitu; Nirlaba, wajib membayar iuran, gotong royong,

portabilitas, equalitas dan transparan akuntabel, effektif effisien serta dana yang

dikelola sepenuhnya digunakan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi peserta

JKN.

Kepesertaan bersifat wajib, artinya semua penduduk termasuk warga negara

asing yang bekerja dan tinggal lebih dari 6 (enam) bulan harus ikut menjadi

peserta JKN. Seluruh peserta harus membayar iuran dengan prosentase atau

nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Mereka

iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut sebagai

penerima bantuan iuran (PBI). Perubahan data PBI akan di upadte setiap 6

(enam) bulan sekali.

Untuk menjadi peserta JKN, masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui pemberi

kerja dan pekerjanya kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)

atau PT Askes terdekat. Sedangkan bagi peserta PBI, pendaftaran peserta

dilakukan oleh pemerintah.

JKN di Indonesia, penerapannya melalui mekanisme asuransi sosial dengan

prinsip kendali biaya dan mutu. Yakni integrasinya pelayanan kesehatan yang

bermutu dengan biaya yang terkendali. Keuntungan memiliki asuransi kesehatan

sosial selain premi yang terjangkau dengan manfaat komprehensif, kepastian

pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan (sustainabilitas) dan dapat

dilayani di seluruh wilayah Indonesia ( portabilitas).

Permasalahan BPJS Kesehatan

Dalam pelaksanaannya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat

melalui sistem jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan juga banyak mengalami

banyak masalah dan hambatan, antara lain:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit program Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hasilnya terlihat pada

data peserta dan obat yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Kemenkes

merevisi beberapa regulasi yang memang malah menghambat pelayanan

seperti merevisi aturan jenis penyakit yang bisa langsung ke RS.

2. Ketidakjelasan tentang status kepesertaan à Proses registrasi bagi peserta

yang terkesan sulit karena disetiap kabupaten tidak bisa bisa diakses

padahal sudah memiliki token. Proses mutasi dari peserta askes dan peserta

JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek) ke BPJS Kesehatan,

selama ini banyak permasalahan terkait peralihaan data. Peserta JPK

Jamsostek harus mendaftar ulang ke BPJS Kesehatan, padahal seharusnya

otomatis.Transformasi JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan meninggalkan

peserta JPK Pekerja Mandiri yang tidak otomatis menjadi peserta BPJS

Kesehatan. Padahal sesuai UU 24/2011 tentang BPJS sangat jelas

dinyatakan peserta JPK Jamsostek otomatis menjadi peserta BPJS

Kesehatan.

3. Validitas data kepesertaan masih belum sempurna. Kartu peserta belum

terdistribusikan seluruhnya. Status kepesertaan gelandangan, pengemis,

orang telantar, penderita kusta, penderita sakit jiwa, penghuni lembaga

pemasyarakatan dan calon tahanan yang tidak jelas

pertanggungjawabannya. BPJS juga belum punya lembaga yang mengurusi

kepuasan peserta dan respon pengaduan masyarakat. “Sistem teknologi

informasi BPJS belum berjalan dengan baik dan maksimal.

4. Kurangnya sosialisasi tentang regulasi. Sehingga para stakeholders belum

paham betul regulasi Jaminan Kesehatan Nasional. Pedoman

pelaksanaannya juga belum dijabarkan secara lengkap dan jelas.

5. Belum optimalnya pelayanan dan hasil evaluasi DJSN meliputi belum

berjalan secara baik mekanisme rujukan, rujukan berjenjang, rujukan parsial

dan rujukan balik, belum memadai kapasitas fasilitas kesehatan primer,

belum optimal pelayanan kepada peserta, dan belum lengkap e-katalog

2014. Bagi peserta sebagian besar merasakan kurang puas akan pelayanan,

seperti hak peserta askes dan jamsostek dikurangi terkait berbedanya obat

yang dapat diklaim dari jamsostek ke BPJS. Tidak berlakunya jampersal di

BPJS. Dalam hal manfaat, DJSN melihat Jaminan Sosial Kesehatan oleh

BPJS justru berimbas pada penurunan manfaat yang dirasakan oleh peserta

lama (seperti peserta Jamsostek dan Askes).

6. Kurangnya sumberdaya manusia (SDM) seperti tenaga medis, perekam

medis dengan coding INA-CBG’s, perekam medik dan dokter harus paham

benar mengenai apa itu International Statistical Classification of Diseases

and Related Health Problems 9 ( ICD 9) dan ICD 10. Para perekam medik

harus terampil dalam membuat klarifikasi penyakit dan tindakan sesuai

dengan ICD 9 dan ICD 10 sistem BPJS dengan cepat dan tepat.

7. Permasalahan masih didominasi ketidaksiapan pemerintah dan BPJS

Kesehatan –sebelumnya bernama PT Askes (Persero) dalam

menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat àKeterlambatan

pembuatan regulasi operasional seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri Kesehatan

berkontribusi, sehingga menimbulkan masalah di lapangan.

KESIMPULAN

BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan merupakan Badan

Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat

Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan

TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan

Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Jaminan kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS Kesehatan mempunyai multi

manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara

komprehensive; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari

preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. JKN menjangkau semua penduduk,

artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan

prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak

mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah

Penyelenggaraan jamianan sosial yang adekuat dan berkelanjutan merupakan

salah satu pilar Negara kesejahteraan, disamping pilar lainnya, yaitu pendidikan

bagi semua, lapangan pekerjaan yang terbuka luas dan pertumbuhan ekonomi

yang stabil dan berkeadilan.

BPJS Kesehatan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan

subsidi dari asuransi kesehatan bisa tepat sasaran. Dengan demikian,

kemudahan penerapan dan pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat menjadi salah

satu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui jaminan

kesehatan nasional.

SARAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi BPJS Kesehatan, saran yang dpat

diberikan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan

tujuan utama dilaksanakannya BPJS Kesehatan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan dapat tercapai yaitu:

1. Dibuat standar operasional pelayanan secara terperimci, misalnya mengenai

pendataan peserta , sistem rujukan dan pengaduan.

2. Pendaftaran BPJS Kesehatan dilakukan di Puskesmas atau Rumah Sakit

yang mudah diakses masyarakat.

3. Master file data kepesertaan harus segera dibuat, distribusi kartu peserta

dituntaskan dan segera berkoordinasi dengan Kemendagri dalam

penggunaan Nomor Induk Kependudukan untuk kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional.

4. Hal yang harus dibenahi bukan hanya aturan. Melainkan, masalah

pengawasan terhadap pelaksanaan program JKN karena berbagai aturan

program BPJS Kesehatan dibuat tergesa-gesa, sedangkan sosialisasi

terhadap peraturan dinilai kurang yang hanya mengejar target

pelaksanaan.Peraturan yang perlu ditambah hanya mekanisme pengawasan

saja. Misalnya, orang yang darurat itu harus diatasi serta peraturan

tanggungjawab Pemda dan pemerintah pusat yang sekarang pelayanan perlu

dimaksimalkan.

5. Penyelesaian petunjuk teknis, salah satunya penggunaan dana kapitasi.

Karena otoritas tanggungjawab Kemenkes adalah bagaimana penggunaan

hasil kapitasi dari puskesmas.

6. Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan agar segera melakukan

penyusunan pedoman pelayanan dan peninjauan ulang atas regulasi yang

disharmoni.

7. Dalam hal pelayanan, sebaiknya segera dilakukan penyusunan pedoman

rujukan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan, sekaligus melakukan

pembaharuan data fasilitas kesehatan. Kemudian yang terpenting adalah,

BPJS segera melakukan sosialisasi tentang adanya program

Jaminan Kesehatan Nasional kepada seluruh masyarakat Indonesia.

8. Hal yang perlu di evaluasi oleh pihak BPJS seperti; (a) tarif INA-CBGs yang

terlalu rendah pada beberapa bagian ilmu penyakit. (b) belum adanya

standar clinical pathway atau pedoman SOP dokter di rumah sakit. (c)

Masalah harga obat dan kepastian distribusi obat.

9. Revisi UU Mengenai SJSN No. 40 Th. 2004 dan Memperbaiki implementasi

UU SJSN.

DAFTAR PUSTAKA

_______2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

_______2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

_______2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tenatng Rumah Sakit

_______2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

_______2012, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

_______2013, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentan Jaminan Kesehatan Nasional, Republik Indonesia

_______2012, Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019, Republik Indonesia

Kemenkes. 2013, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Marthias T, 2013, Modul Pelatihan Jarak Jauh Equity dalam Kebijakan Sistem Kesehatan, PKMK FK UGM

JURNAL

BPJS Kesehatan: Peningkatan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Masyarakat

Disusun Untuk Melengkapi Tugas Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan

Dosen:

Prof. Dr. H. Agus Suman, SE., DEA.

Oleh:

Shonafiri Janna Bidari

NPM. 1360101020

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI

ANGKATAN XXIII

UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM JOMBANG