PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

LIDYA SHERY MUIS

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

UPAH JAMINAN SOSIAL FASILITAS KERJA

1. UPAHA. PENGERTIAN UPAH

Menurut UU No.13 tahun 2003 tetang ketenagakerjaan, pasal 1 butir 30 menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

B. INTERVENSI PEMERINTAH DI BIDANG PENGUPAHAN

Pemerintah melakukan intervensi karena sangat berkepentingan untuk menyelaraskan antara upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pencapaian produktivitas kerja, yaitu dengan memperhatikan :

Kebutuhan hidup pekerja Kesenjang nsosial Prestasi kerja Nilai kemanusiaan dan harga diri.

Masalah pokok pengupahan meliputi : Rendahnya upah bagi pekerja bawah Kesenjangan upah terendah dan

tertinggi Bervariasinya komponen upah Tidak jelasnya hubungan antara upah

dan produktivitas.

C.SISTEM PENGUPAHAN DI TINGKAT PERUSAHAAN

Faktor yang mempengaruhi pemberian upah di tingkat peerusahaan, yaitu:

Pendidikan dan latihan Kondisi pasar kerja Proporsi biaya upah dengan biaya lain Penggunaan teknologi Kemampuan perusahaan Kemampuan organisasi pekerjaan Kebijakan dan intervensi pemerintah

harmonisasi hubungan industrial.

a.Kewajiban PengusahaMenurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 92 menjadi kewajiban pengusaha untuk memberikan kepastian pendapat dan penyesuaian dengan perkembangan tingkat kehidupan di masyarakat.Oleh karena itu pengusaha wajib :

Menyusun struktur dan skala upah berdasarkan golongan, jabatan,masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

Melakukan peninjaun upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

b. Asas “No Work, No Pay” Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 93 ayat (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

c. Komponen UpahMenurut UU No.13 Tahun 2003 pasal 94 Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

d. Daluwarsa Penuntutan Terhadap Upah

Menurut UU No.13 Tahun 2003 pasal 96 Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

2. JAMINAN SOSIALA. PENGERTIAN JAMINAN SOSIAL

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.

B. SISTEM JAMINAN SOSIAL

Beberapa konsep jaminan sosial yang dianggap cukup bermanfaat oleh ILO ialah asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan yang didanai oleh keuangan negara, tunjangan keluarga, dana cadangan tambahan yang diusahankan dan oleh pengusaha dan beberapa program penunjang serta program pelengkap yang berkembang disekitar jaminan sosial.

Macam-macam Sistem Jaminan Sosial: Sistem Asuransi Sosial Sistem Bantuan Sosial Sistem Dana Cadangan Sistem Kewajiban Pengusaha Sistem Kepesertaan Universal Sistem Pelayanan Sosial

C.JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA Diatur dalam UU NO.40 Tahun 2004.

Jaminan Sosial bagi PNS Jaminan Sosial Bagi ASABRI Jaminan Sosial bagi Umum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Swasta

3. FASILITAS KERJAA. Pengertian Fasilitas Kerja

Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/natura yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau lainnya); pemberian makan secara cuma-cuma; sarana ibadah; tempat penitipan bayi; koperasi; kantin dan lain-lain. Fasilitas kerja biasanya berupa keselamatan kerja

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja adalah upaya untuk pengendalian dan penanggulangan terhadap kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja yang biasanya disebabkan oleh perbuatan manusia yang berbahaya dan kondisi kerja yang berbahaya.

Keselamatan kerja dalam lingkungan kerja merupakan tanggung jawab dan kepentingan bersama antara pemerintah, pengusaha, maupun tenaga kerja itu sendiri karena manusia menginginkan keselamatan, keamanan, dan kesehatan yang menjadi faktor yang sangat penting. Lingkungan kerja yang aman dan sehat sangat diperlukan oleh setiap orang, karena tempat demikian seseorang dapat bekerja dengan tenang sehingga hasil kerjapun dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Program keselamatan kerja Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dalam undang-undang disebutkan sasaran dari program keselamatan kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja Manfaat Lingkungan Kerja Yang Aman dan

Sehat Sistem Manajemen Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) Strategi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

(K3)

SELESAI