PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, PENYARINGAN,PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BUPATI BANYUMAS,PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMASNOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BANYUMAS,

Menimbang a. bahwa Perangkat Desa merupakan unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga perludiatur pengisian dan keberadaannya;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makaPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desasudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentangPenjaringan, Penyaringan, Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Provinsi Jawa Tengah;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang perubahan kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMASdan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENJARINGAN.PENYARINGAN, PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Bupati adalah Bupati Banyumas.4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat

Daerah.5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang

wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal-sul, dan/atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

T

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyaiwewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakanrumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dariPemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD,adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkanketerwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalammenyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri darisekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakanlingkungan kerja pelaksana kewilayahan.

13. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokohpendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh PanitiaPenjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputikegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaranBakal Calon.

15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh PanitiaPenjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupapelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang BerhakMengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus danMemperoleh Nilai Tertinggi.

16. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yangselanjutnya disebut Panitia Penjaringan dan Penyaringan, adalahkepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untukmelaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringanbagi jabatan Perangkat Desa.

17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut BakalCalon, adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesiayang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Penjaringandan Penyaringan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonanPerangkat Desa.

18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah BakalCalon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratanadministrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan PerangkatDesa.

19. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnyadisebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yangditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian penyaringan.

20. Hari adalah hari kerja.21. Rotasi Jabatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut rotasi

adalah kewenangan yang diberikan kepada Panitia Seleksi yangdibentuk oleh Kepala Desa guna melakukan penilaian perangkatdesa untuk memindahkan antar jabatan perangkat desa selainjabatan Sekretaris Desa dan jabatan staf, dalam satu PemerintahDesa, dan untuk menaikkan jabatan perangkat desa dari jabatanKepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan untuk menjadiSekretaris Desa dan/atau staf untuk menjadi Kepala Seksi, KepalaDusun dan Kepala Urusan dalam satu Pemerintah Desa.

22. Panitia Seleksi Rotasi Perangkat Desa yang selanjutnya disebutPanitia Seleksi, adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desauntuk mengadakan mutasi dan promosi perangkat desa.

23. Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebutRekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagaisupervisi Camat dalam penjaringan, penyaringan pengangkatandan pemberhentian perangkat desa.

24. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yangdibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa PemerintahDesa dan masyarakat.

BAB IIRUANG LINGKUP

Pasal 2(1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui ujian penyaringan

dan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela.(2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melalui tahapan:a. penjaringan;b. penyaringan; ; danc. pengangkatan.

(3) Pengisian perangkat desa selain dilakukan melalui mekanismesebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapatdilakukan melalui Rotasi dengan mempertimbangkan PenilaianKinerja Perangkat Desa.

BAB IIIPENJARINGAN

Bagian KesatuPersyaratan

Pasal 3Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga NegaraRepublik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,serta memelihara dan mempertahankan keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yangsederajat;

d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluhdua) tahun;

e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desapaling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

f. bagi calon Kepala Dusun berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahunsebelum pendaftaran;

g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan SuratKeterangan Dokter pemerintah;

h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dariKepolisian;

T

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanakejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima)tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian KeduaPanitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 4(1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa

jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desamemproses pengisian Perangkat Desa.

(2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa dengan melalui tahapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Desamembentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan PerangkatDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal terdiri dari:a. unsur Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, paling banyak 2

(dua) orang;b. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling

banyak 3 (tiga) orang; danc. unsur tokoh masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.

(4) Jumlah anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringandisesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desasetempat.

(5) Penentuan susunan Panitia Penjaringan dan Penyaringandilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat oleh anggotaPanitia.

(6) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :a. Ketua;b. Wakil Ketua;c. Sekretaris;d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

(7) Penentuan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, danseksi-seksi dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh seluruhanggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan, dan apabilamelalui musyawarah tidak dicapai mufakat/ kesepakatan makadilakukan dengan pemungutan suara.

(8) Untuk keperluan administrasi, Panitia Penjaringan danPenyaringan dapat menggunakan Cap/Stempel PanitiaPenjaringan dan Penyaringan.

(9) Dalam hal pengisian Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakansesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka jabatanPerangkat Desa yang kosong dapat diisi paling lama 6 (enam)bulan setelah berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.

(10) Panitia Penjaringan dan Penyaringan dalam melaksanakantugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(ll)Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebelum melaksanakantugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya olehKepala Desa.

%

Pasal 5Panitia Penjaringan dan Penyaringan mempunyai tugas:a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya

pengisian Perangkat Desa;b. menyusun jadwal waktu dan ternpat proses pelaksanaan

pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desadan dikonsultasikan kepada Camat;

c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa,dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepadaCamat;

d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desadengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikankepada Camat;

e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (passinggrade);

f. menerima pendaftaran Bakal Calon;g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat

kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yangBerhak Mengikuti Ujian;

k. menyiapkan materi dan tempat ujian penyaringan;1. menyelenggarakan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak

Mengikuti Ujian;m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;n. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara

Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara UjianPenyaringan, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulusdan Memperoleh Nilai Tertinggi;

o. mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggikepada Kepala Desa; dan

p. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringanPerangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 6Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (2), mempunyai wewenang:a. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa

berdasarkan persyaratan yang ditentukan;b. menentukan rangking calon Perangkat Desa berdasarkan

akumulasi hasil;c. mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

Bagian KetigaPendaftaran Bakal Calon, Penetapan Calon dan

Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Paragraf 1Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 7(1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat

belas) hari.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktupendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.

(3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon,maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan palinglama pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awaldengan membuat Berita Acara.

(5) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon yangmendaftar maka Bakal Calon tersebut berhak melalui tahapanpenjaringan dan penyaringan selanjutnya, tanpa dilakukantahapan-tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) danayat (4).

(6) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkanlamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertassegel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui PanitiaPenjaringan dan Penyaringan, dengan melampirkan:a. Surat Pernyataan antara lain :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sertaPemerintah;

3. sanggup berbuat baik, jujur dan adil;4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman

badan atau hukuman percobaan;5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena

tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancamdengan pidana penjara;

6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana yangdiancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih;

8. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabiladiangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD danPerangkat Desa;

9. bertempat tinggal di wilayah desa setempat selamamenjabat sebagai perangkat desa;

10. berdomisili di wilayah kerjanya bagi calon kepala dusun;b. fotokopi/salinan ijazah paling rendah Sekolah Menengah

Umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;c. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal

Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;d. fotokopi /salinan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan

surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu)tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempatmelalui Rukun Tetangga/Rukun Warga;

e. fotokopi /salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabatberwenang;

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan olehKepolisian setempat;

g. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh DokterPemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutansehat jasmani dan rohani;

h. pas foto berwarna dengan ukuran 4 X 6 centimeter.

Paragraf 2Penetapan Calon

Pasal 8(1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melakukan

penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.(2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi

persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan danPenyaringan ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalamBerita Acara Penetapan Calon.

(3) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1(satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatanmasyarakat menilai masing-masing Calon.

Paragraf 3Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Pasal 9(1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh

Panitia Penjaringan dan Penyaringan, disampaikan kepadaPanitia Penjaringan dan Penyaringan dengan menyebutkanidentitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejakpenetapan Calon.

(2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita AcaraPenelitian Keberatan Masyarakat oleh Panitia Penjaringan danPenyaringan.

(3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan danmasukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yangBerhak Mengikuti Ujian.

(4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan.

Bagian KeempatPenetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 10(1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengusulkan Calon

kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara PenetapanCalon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakatuntuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

(2) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Penjaringan danPenyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkanCalon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkanBerita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara PenelitianKeberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan KeputusanKepala Desa.

T

(3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),disampaikan kepada Ketua Panitia Penjaringan danPenyaringan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaanujian penyaringan.

(4) Setelah Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan menerimaKeputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), padahari itu juga, Panitia Penjaringan dan Penyaringanmengumumkan nama-nama Calon yang Berhak MengikutiUjian.

BAB IVPENYARINGAN

Pasal 11(1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti seleksi

Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh PanitiaPenjaringan dan Penyaringan.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. ujian penyaringan secara tertulis dan uji kemampuan;b. penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela.

(3) Pada ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dinyatakan lulusapabila memenuhi nilai minimal ujian.

(4) Ketentuan mengenai ujian penyaringan dan nilai minimal ujiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebihlanjut dalam tata tertib Panitia.

(5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberiperingkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

(6) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Penyaringan olehPanitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sertadapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak MengikutiUjian.

(7) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperolehnilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calonyang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.

(8) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperolehnilai tertinggi oleh Panitia Penjaringan dan PenyaringanPerangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiriBerita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang BerhakMengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggisama, maka diadakan Ujian Penyaringan Lanjutan hanya bagiCalon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperolehnilai tertinggi sama.

(10) Ujian Penyaringan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat(9) tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.

(11) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Lanjutan yang memperolehnilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calonyang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi untuk selanjutnyadiajukan kepada Kepala Desa.

Pasal 12Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) yangtelah lolos tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10 dan Pasal 11 maka Bakal Calon dimaksud pada Pasal 7ayat (5) diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelahmelakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis daricamat.

BAB VPENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian KesatuRotasi Jabatan

Pasal 13(1) Dalam hal Kepala Desa akan melakukan Rotasi jabatan

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi dengan KeputusanKepala Desa;

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),keanggotaannya berjumlah gasal terdiri dari:a. unsur BPD, paling banyak 2 (dua) orang;b. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling

banyak 3 (tiga) orang; danc. unsur tokoh masyarakat paling banyak 2 (dua) orang;d. 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa membantu tugas -tugas

Panitia seleksi dan bukan termasuk anggota Panitia Seleksi;(3) Panitia seleksi bersama-sama dengan unsur pemerintah desa

membuat penilaian terhadap kinerja calon perangkat terseleksidengan indikator penilaian diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati.

(4) Anggota Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan disesuaikan dengankondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.

(5) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) terdiri dari :a. Ketua;b. Wakil Ketua;c. Sekretaris;d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

(7) Penentuan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, danseksi-seksi dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggotaPanitia Seleksi, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapaimufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutansuara.

Pasal 14(1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),

mempunyai tugas:a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya Rotasi

jabatan Perangkat Desa;b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan

Rotasi jabatan Perangkat Desa;c. menyusun rencana anggaran biaya Rotasi Jabatan Perangkat

Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikankepada Camat;

d. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan denganpelaksanaan Rotasi Perangkat Desa;

e. membuat Berita Acara Penetapan Perangkat Desa yang akandirotasi;

f. mengajukan Perangkat Desa yang akan dirotasi kepadaKepala Desa;

g. melaporkan hasil proses rotasi Perangkat Desa kepada KepalaDesa.

(2) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawabkepada Kepala Desa.

(3) Panitia Seleksi Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnyaterlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh KepalaDesa.

(4) Tata cara pelaksanaan rotasi dan Penilaian Kinerja PerangkatDesa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian KeduaRekomendasi Camat

Pasal 15(1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan/atau Panitia Seleksi

melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desadan/atau rotasi perangkat desa kepada Kepala Desa.

(2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan penjaringan danpenyaringan Perangkat Desa dan/atau rotasi perangkat desakepada Camat untuk mendapat rekomendasi.

(3) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal prosespenjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau rotasiperangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Berdasarkan identiflkasi Camat, apabila proses penjaringan danpenyaringan Perangkat Desa dan/atau rotasi perangkat desatidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camattidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepadaKepala Desa untuk melakukan proses penjaringan danpenyaringan dan/atau proses mutasi dan promosi perangkatdesa ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(5) Rekomendasi Camat atas proses penjaringan dan penyaringanPerangkat Desa menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatanCalon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi menjadiPerangkat Desa.

(6) Rekomendasi Camat atas proses rotasi jabatan perangkat desasebagai dasar bagi Kepala Desa untuk mengangkat PerangkatDesa ke jabatan yang baru.

Bagian KetigaPelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 16(1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima

rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,Kepala Desa harus sudah menerbitkan Keputusan tentangPenetapan/Pengangkatan Perangkat Desa.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejakditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan PerangkatDesa, Kepala Desa harus sudah melantik Perangkat Desa yangbersangkutan.

3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkansumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akanmemenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desadengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan danmempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; danBahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaikonstitusi negara serta segala peraturan perundang-undanganyang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalamBerita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatanganioleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi danrohaniwan.

(5) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat barudilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita AcaraSerah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah TerimaJabatan.

BAB VIBIAYA

Pasal 17(1) Biaya penjaringan, penyaringan, pengangkatan sampai dengan

pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Desa.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakanuntuk:a. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran,

pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainyayang berkaitan dengan proses penjaringan, penyaringan danpengangkatan perangkat desa;

b. penelitian syarat-syarat calon;c. honorarium Panitia, konsumsi dan rapat-rapat;d. penetapan dan pelantikan.

BAB VIIMASA JABATAN

Pasal 18Masa Jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yangbersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIIILARANGAN DAN SANKSI

Bagian KesatuLarangan

Pasal 19Perangkat Desa dilarang:a. merugikan kepentingan umum;b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau

kewaj ibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau

golongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,

barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-

turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapatdipertanggungj awabkan.

Bagian KeduaSanksi

Paragraf 1Teguran Tertulis

Pasal 20(1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1, dikenaisanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan palingbanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satudengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari danpaling lama 60 (enam puluh) hari.

(3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud padaayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkansikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementaraPerangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.

T

(4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana danperkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, rnakaKepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukanteguran tertulis.

Paragraf 2Pemberhentian Sementara

Pasal 21(1) Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/ataumenjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkarapidana, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desayang bersangkutan.

(2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara,sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa menunjukPerangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dankewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampaidengan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dikenai sanksipemberhentian sementara atau dilantiknya Perangkat Desa yangbaru.

Paragraf 3Rehabilitasi

Pasal 22

(1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 setelah melalui proses peradilanternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusanpengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yangbersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilankepada Kepala Desa.

(2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali PerangkatDesa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai denganakhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejakKepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetapdiperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.

(4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masajabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baikPerangkat Desa yang bersangkutan.

BAB IXPEMBERHENTIAN

Pasal 23

(1) Perangkat Desa berhenti karena:a. meninggal dunia;b. atas permintaan sendiri; atauc. diberhentikan.

T

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena:a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;b. berhalangan tetap;c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; ataud. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.(4) Kepala Desa menyampaikan usul rencana pemberhentian

Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.(5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses

pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

(6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentianPerangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.

(7) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalampemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentangPemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) harisejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

BABX

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESABERHALANGAN SEMENTARA ATAU BERHALANGAN TETAP ATAU

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU PEMBERHENTIAN

Pasal 24

(1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atauberhalangan tetap atau diberhentikan sementara ataudiberhentikan, Kepala Desa menetapkan salah satu KepalaUrusan sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan KeputusanKepala Desa.

(2) Dalam hal Kepala Urusan berhalangan sementara atauberhalangan tetap atau diberhentikan sementara ataudiberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atauKepala Urusan lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian denganKeputusan Kepala Desa.

(3) Dalam hal salah satu Kepala Seksi berhalangan sementara atauberhalangan tetap atau diberhentikan sementara ataudiberhentikan, Kepala Desa menetapkan Kepala Seksi lainnyasebagai Pelaksana Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Dalam hal Kadus berhalangan sementara atau berhalangan tetapatau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desamenetapkan perangkat desa lainnnya yang berdomisili atau yangberdekatan dengan dusun tersebut sebagai Pelaksana Hariandengan Keputusan Kepala Desa.

r

BAB XIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desayang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetapmelaksanakan tugasnya sarnpai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan DaerahKabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 SeriE) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenBanyumas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun2011 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokertopada tanggal

NLU Jabat^f: Pars.,.BUPATI BANYUMAS,

&ACHMAD HUSEIN

Dhmdangkan q» Purwokerto

AERfiHKlPada. Tanggal^- SEKREl'

Pemoina U tarna Mady^NIP 19640116 199003 I 009

LEMBASM DAERAH MBUP&ISM BAS^yMAS TAiiCKKOMOR...5. SERI ........1m....

NOMOR REGISTER PERATURXTl DA^ERAH'KABUPAfEN BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2015)


Pasal 25

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desayang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetapmelaksanakan tugasnya sarnpai usia 60 (enarn puluh) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP




Ditetapkan di Purwokertopada tanggal „

BUPATI BANYUMAS,

AS

SAPTQNQjMsi. Madp

- NIP 1964)116 199003 1 009LE1BARM 'DAEEAK mmm^ BASTTOKAS TNOMOR ,..,£ SEE! —

ACHMAD HUSEIN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PROVINSI JAWATENGAH : (10/2015)


Pasal 25

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desayang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetapmelaksanakan tugasnya sarnpai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP




Ditetapkan di Purwokertopada tanggal ^ g QQJ

BUPATI BANYUMAS,

Diimdangkaa cf PurwokertoPada Tanggal

SEKRETM

ACHMAD HUSEIN

. ivlady ?.116 ] 3 >D3 I 009

Kta&TEH s;LT/y&l3 T^ilUMNOMOS ..-...̂ 5.r... EEEI ....,.̂ ..,,..,

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2015)

PENJELASAN ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN2015TENTANG

PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalammenyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakanunsur sangat penting dalam peningkatan kelancaranpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehinggaperlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata carapengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sertakeberadaannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah KabupatenBanyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten BanyumasNomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehinggaperlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakatserta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lainpersyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi PerangkatDesa, pengisian Kadus melalui mekanisme ujian penyaringan,serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PerangkatDesa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup SekretarisDesa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. SekretarisDesa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankantugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukanpengisian melalui cara ujian penyaringan sebagaimana PerangkatDesa yang lain. Pengisian Kadus juga menggunakan cara ujianpenyaringan. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah inimengatur mengenai cara dan proses pengisian seluruh PerangkatDesa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Penjaringan, Penyaringan,Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Angka 1Cukup jelas.

Angka 2Cukup jelas.

Angka 3Cukup jelas.

Angka 4Cukup jelas.

Angka 5Cukup jelas.

Angka 6Cukup jelas.

Angka 7Cukup jelas.

Angka 8Cukup jelas.

Angka 9Cukup jelas.

Angka 10Cukup jelas.



Angka 13Tokoh masyarakat lainnya antara lain tokohperempuan, tokoh pemuda dan tokoh profesi.







Angka 20Hari kerja yaitu senin sampai dengan jumat.

Angka 21Cukup Jelas.


Angka 23Camat wajib mengikuti setiap tahapan pelaksanaanpengisian perangkat desa baik melalui penjaringandan penyaringan perangkat desa maupun rotasiyang dapat menjadi dasar dalam pemberianrekomendasi.

Angka 24Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain rukuntetangga, rukun warga, pemberdayaankesejahteraan keluarga, karang taruna, - pospelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaanmasyarakat.

Pasal 2Pengisian Perangkat Desa melalui cara ujianpenyaringan dan rotasi mencakup pengisian yaituSekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, danKadus.

Pasal 3Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Yang dimaksud "sederajat Sekolah MenengahUmum" adalah Sekolah Menengah Kejuruan,Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutansetingkat Sekolah Menengah Umum yangdiselenggarakan oleh Pemerintah atau diakuikeberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud terdaftar sebagai penduduk Desadan bertempat tinggal di Desa adalah nyata-nyatabertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dandibuktikan dengan kepemilikan KTP Desa setempat.Yang dimaksud "paling kurang 1 (satu) tahunterakhir" adalah tidak terdapat catatan mutasi ataukepindahan data kependudukan atas diri seseorangselama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikandengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gSurat Keterangan Dokter Pemerintah didasarkanatas hasil pemeriksaan kesehatan secaramenyeluruh untuk menilai yang bersangkutandapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajibansebagai Perangkat Desa.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilaksanakandengan cara menempelkan pengumuman di tempatterbuka dan/atau disampaikan di rapat/pertemuanyang dihadiri masyarakat.

Huruf bCukup jelas. \

Huruf c \p jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kMateri ujian penyaringan setingkat SLTA dandisesuaikan dengan formasi jabatan.

Huruf 1Cukup jelas.

Huruf mCukup jelas.

Huruf nCukup jelas.

Huruf oCukup jelas.

Huruf pCukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Cukup JelasAyat (4)

Cukup JelasAayt (5)

Cukup jelasAyat (6)

Huruf a angka 2Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernahterlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukangerakan secara inkonstitusional atau dengankekerasan untuk mengubah Dasar Negara sertatidak pernah melanggar Undang-undang Dasar1945. Yang dimaksud dengan setia kepadaPemerintah adalah yang mengakui pemerintahanyang sah menurut Undang- undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.Dinyatakan dengan surat pernyataan diatas kertassegel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Huruf c

Legalisir oleh Kepala SKPD Daerah yang menanganiPendidikan Menengah Umum atau yang sederajatbagi ijazah Sekolah Menengah Umum atau yangsederajat Swasta.Legalisir oleh Kepala Sekolah bagi ijazah SekolahMenengah Umum atau yang sederajat Negeri.

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Legalisir oleh Kepala SKPDmenerbitkan Akta Kelahiran.

Cukup Jelas

Legalisir oleh Kepala SKPDmenerbitkan Kartu Keluarga.

Daerah yang

Daerah yang

Huruf g

Huruf h

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud Kepolisian setempat adalah KepalaKepolisian Sektor yang wilayah kerjanya adalahdesa tempat perangkat desa tercatat sebagaipenduduk.

Yang dimaksud Dokter Pemerintah adalah Dokteryang berkompeten pada Rumah Sakit UmumDaerah.

iCukup Jelas

Cukup jelas.

Penyampaian keberatan dalam hal ini berasal dariunsur lembaga kemasyarakatan dan pendudukdesa setempat.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup Jelas

Cukup jelas

Ayat (3)Kata "sumpah" dan kata "Demi Allah"diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yangberagama Islam, sedang selain yang beragamaIslam menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan".Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiridengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya",untuk agama Budha diawali dengan ucapan "DemiSang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindudiawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17Cukup jelas.







Pasal 24Ayat(l)

Yang dimaksud "berhalangan sementara" adalahkarena alasan tertentu seperti sakit, ijin, cuti, tidakdapat melaksanakan tugas dan kewajiban secaraberturut-turut paling kurang selama 1 (satu) bulan,termasuk berhalangan sementara karenamelaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yangberkaitan dengan pemerintahan.Yang dimaksud "berhalangan tetap" adalah tidakdapat melaksanakan tugas dan kewajiban secaraberkelanjutan atau berhalangan tetap secaraberturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakitatau sebab lain tidak termasuk dalam rangkamelaksanakan tugas yang berkaitan denganpemerintahan.




Law

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, PENYARINGAN,PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA