18
www.lekslawyer .com Contoh Sengketa Kepemilikan Tanah y: Ivor Ignasio Pasaribu, S.H.

Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh Kasus Pertanahan

Citation preview

Page 1: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

www.lekslawyer.com

Contoh Sengketa Kepemilikan Tanah

By: Ivor Ignasio Pasaribu, S.H.

Page 2: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2012/Pn.Dumantara (i) M.Yunus D (Unusdang) melawan (ii) PT Pacific

Indopalm Industries

Page 3: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Materi Pembahasan

Kronologis

Alat Bukti

Dasar Hukum

Posita Penggugat & Jawaban Tergugat

Pertimbangan Majelis Hakim

Kesimpulan

Page 4: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

KRONOLOGIS

• Unusdang (“Penggugat”) mendalilkan bahwa PT Pacific Indopalm Industries (“Tergugat”)

melakukan penguasaan lahan atas tanah Penggugat (“Tanah Sengketa”) secara melawan hukum.

• Penggugat mendalilkan kepemilikannya atas Tanah Sengketa dengan dasar Surat Keterangan tanda

bukti penyerahan hak/ milik/ usaha/ ganti rugi sebidang tanah pada tanggal 29 Juli 1980 yang

diketahui oleh Penghulu Lubuk Gaung (“SKGR 1980”).

• Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai Tanah Sengketa secara melawan hukum

sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

• Tergugat mendalilkan bahwa kepemilikan Tanah Sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna

Bangunan (“SHGB”).

Back

Page 5: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Alat Bukti Penggugat Tergugat

1. Surat Keterangan tanda bukti penyerahan

hak/milik/usaha/ganti rugi sebidang tanah

yang diketahui penguhulu Lubuk Gaung

dengan No.38/1980.

2. Surat keterangan No.040/LBG/1981

tertanggal 12 Mei 1981;

3. Notulen Pertemuan di Kantor Poliisi Sektor

Sungai Sembilan;

4. Surat Pernyataan, tertanggal 15 Mei 2012;

5. Surat Pernyataan , tertanggal 4 Juni 2012.

1. Akta Jual Beli Tanah;

2. PPJB;

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan;

4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;

5. Putusan PN Dumai No.

48/Pdt.G/2010/PN.DUM;

6. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.

01/Pdt/2012/PTR.

Back

Page 6: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Dasar Hukum Dasar Hukum Tergugat

• Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”).

• Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”)

• Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah

• Pasal 38 ayat (1) UUPA

• Pasal 38 ayat (2) UUPA

• Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 10/1961”)

• Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibanya (“Permenag 10/1961”)

• Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta (“Permenag 11/1961”)

• Pasal 2 Permenag No.11/1961

Back Dasar Hukum

Page 7: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA

Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat

Pasal 1 angka (20) PP Pendaftaran Tanah

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah

wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang

masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Back Dasar Hukum

Page 8: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas

nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan

itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa

mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak

tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat

itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat

dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat

tersebut.

Back Dasar Hukum

Page 9: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Pasal 38 ayat (1) UUPA

Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap

peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan

yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.

Pasal 38 ayat (2) UUPA

Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai

hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal

hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Back Dasar Hukum

Page 10: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Pasal 19 PP 10/1961

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,

memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau

meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus

dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang

ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini

disebut pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Back Dasar Hukum

Page 11: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Pasal 3 ayat (1) Permenag 10/1961

Yang dapat ditunjuk sebagai pejabat adalah:a. Notaris;b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan departemen agraria yang

dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lainya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah;

c. Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat;d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh menteri

agraria.

Back Dasar Hukum

Page 12: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta (“Permenag 11/1961”)

Akta-akta yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10

tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No.

28) harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dengan mempergunakan

formulir-formulir (daftar-isian) yang contoh-contohnya terlampir pada

Peraturan ini.

Pasal 2 Permenag 11/1961

Pormulir-pormulir yang dimaksudkan dalam pasal 1 di atas merupakan

kertas yang berukuran : 2 x 210 x 295 mm (ukuran A3).

Back Dasar Hukum

Page 13: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Posita Penggugat Jawaban Tergugat

Penggugat menyatakan bahwa

Tergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum.

1. Tergugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas Tanah

Sengketa yang menjadi objek perkara a quo, berdasarkan akta jual-

beli yang kemudian atas hak tanah tersebut diturunkan dalam bentuk

hak guna bangunan dikarenakan Tergugat adalah suatu badan hukum.

2. Bahwa kepemilikan SHGB oleh Tergugat dilindungi secara hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang pada

pokoknya menjelaskan pendaftaran hak guna bangunan merupakan

alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan

serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu dihapus

karena jangka waktunya berakhir.

3. Bahwa SHGB atas nama tergugat adalah bukti otentik yang kuat dan

sah secara hukum berdasarkan asas kepastian hukum bahwa Tanah

Sengketa sebagaimana tersebut di dalam SHGB merupakan milik

Tergugat.

Back Posita 1 Posita 2 Posita 3

Page 14: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Posita Penggugat Jawaban Tergugat

Penggugat mendalilkan bahwa

sejak tahun 2004 tanah milik

Penggugat seluas 10 x 150 depa

atau 17 M x 250 M dikuasai

oleh Tergugat sehingga

berdirilah bangunan tangki

minyak sawit milik Tergugat

dan dipagari secara keseluruhan

oleh Tergugat sehingga

Penggugat tidak diperkenankan

masuk ke tanah milik

Penggugat sendiri.`

1. Bahwa berdasarkan SHGB yang dimiliki atas nama Tergugat

yang dikeluarkan oleh Badan Pertanagan Nasional (“BPN”) Kota

Dumai, jelas bahwa Tanah Sengketa yang dibeli oleh Tergugat

adalah sah menurut hukum dan tidak dalam sengketa dengan

pihak manapun juga;

2. Tergugat berhak untuk menggunakan dan mengelola Tanah

Sengketa bagi kepentingan usahanya, termasuk tetapi tidak

terbatas untuk membangun tangki, akses jalan, sarana dan

prasarana, gedung dan tindakan-tindakan lainya.

3. Bahwa BPN Kota Dumai telah menegaskan SHGB atas nama

Tergugat dalam SKPT yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei

2011.

Back Posita 1 Posita 2 Posita 3

Page 15: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Posita Penggugat Jawaban Tergugat

Penggugat mendalilkan

kepemilikannya atas Tanah

Sengketa berdasarkan SKGR

1980.

1. Oleh karena SKGR 1980 tersebut dimaksudkan untuk pengalihan

hak atas Tanah Sengketa, maka peraturan perundang-undangan

yang berlaku pada saat itu adalah (i) PP No.10/1961, (ii)

Permenag 10/1961 dan (iii) Permenag 11 Tahun 1961;

2. Namun SKGR 1980 bukanlah akta jual-beli sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) PP 10/1961;

3. SKGR tidak sesuai dengan standar formulir yang ditetapkan oleh

Pasal 1 dan Pasal 2 Permenag 11/1961;

4. SKGR 1980 bukanlah akta jual-beli yang sah menurut Pasal 25

PP 10/1961 dan tidak dikenal dalam peraturan perundang-

undangan di bidang pertanahan pada saat itu.

Back Posita 1 Posita 2 Posita 3

Page 16: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Pertimbangan Hakim

SKGR 1980 dan Surat

Keterangan No.040/LBG/1981

tertanggal 12 Mei 1981;

Menimbang bahwa SKGR 1980 tidak dipandang sebagai

bukti tulisan dalam bentuk akta begitupun di antara kedua

bukti tersebut.

Surat Pernyataan Surat Pernyataan bahwa Mahadar, Rahmat dan Alimin

mengetahui M.Yunus D memiliki Tanah Sengketa .

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. 3428

K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa surat bukti yang

hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan

tidak disamakan dengan kesaksian yang seharusnya

diberikan di bawah sumpah.

Back Pertimbangan Hakim 1 Pertimbangan Hakim 2

Page 17: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

SHGB Menerangkan bahwa SHGB tersebut telah menjelaskan

bahwa Tergugat adalah pemilik Tanah Sengketa

SKPT Majelis Hakim beranggapan bahwa SKPT tersebut telah

memperkuat SHGB yang dimiliki oleh Tergugat

Pembeli Beritikad Baik Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 3201 K/Pdt/1991

tanggal 30 Januari 1991, karena Tergugat dapat

membuktikan kepemilikannya maka haknya harus

dilindungi dan disebut sebagai pembeli yang beritikad

baik. 

Back Pertimbangan Hakim 1 Pertimbangan Hakim 2

Page 18: Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

1. Dalam penerapannya, Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah mengenai daluarsa pengajuan keberatan dan gugatan atas sertifikat tanah tidak menjadi acuan bagi pengadilan dalam memutus perkara;

2. Keberadaan sertifikat sangat penting, dikarenakan sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo. Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran Tanah;

3. Keberadaan SKPT mempertegas dan me-rekonfirmasi isi dari sertifikat untuk mendukung dalil-dalil dari pemilik sertifikat hak atas tanah sebagai pemilik yang sah atas tanah;

4. Pembeli beritikad baik dilindungi secara hukum, oleh karena itu pembelian tanah harus sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku.

KESIMPULAN

First Page