Dukungan Program Kefarmasian dan Alkes dalam Mendukung

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3)UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2)Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) PP No. 101/2012 ttg Penerima Bantuan Iuran (PBI) Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan dan Ketentuan lainnya

DASAR HUKUM

a. kegotong-royongan;b. nirlaba;c. keterbukaan;d. kehati-hatian;e. akuntabilitas;f. portabilitas;g. kepesertaan bersifat wajib; h. dan amanat , dan i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial

dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

PRINSIP-PRINSIP SJSN

Jaminan Kesehatan Nasional

Regulator

BPJS Kesehatan

Peserta Jaminan Kes

Fasilitas Kesehatan

Baya

r iura

n P

enan

gana

n kelu

han

Perjanjuian Kerjasama

Ajukan klaim

Pembayaran Klaim

Mencari Pelayanan

Memberi Pelayanan

Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll)

Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Obat, Alkes

Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,

Kend

ali B

iaya

& k

ualita

s Ya

nkes

Pemerintah

Sistem Rujukan

Single payer, regulated, equity

PETA JALAN KEPESERTAAN

20% 50% 75% 100%

20% 50% 75% 100%

10% 30% 50% 70% 100% 100%

`Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019

USAHA BESAR 20% 50% 75% 100% USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100% USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100% USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100%

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS

Kesehatan

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS

Kesehatan

Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPerluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur

Kepesertaan dan

Pengumpulan Iuran

Penyusunan Sisdur

Kepesertaan dan

Pengumpulan Iuran

Pemetaan Perusahaan

dan sosialisasi

Pemetaan Perusahaan

dan sosialisasi

Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan

Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS KesehatanIntegrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan

Pengalihan Kepesertaan

TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

Pengalihan Kepesertaan

TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan

Askes PNS/Sosial -- NIK

Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan

Askes PNS/Sosial -- NIK

Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwaPenduduk yang dijamin di

berbagai skema 148,2 jt jiwa

121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan

121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan

50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan

Lain

50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan

Lain

257,5 juta peserta (semua penduduk)

dikelola BPJS Keesehatan

257,5 juta peserta (semua penduduk)

dikelola BPJS Keesehatan

Tingkat Kepuasan Peserta 85%

Tingkat Kepuasan Peserta 85%

KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan

KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan

BSK

73,8 juta belum jadi peserta

73,8 juta belum jadi peserta

90,4juta belum jadi peserta90,4juta belum jadi peserta

Perpres Dukungan Operasional

Kesehatan bagi TNI Polri

Perpres Dukungan Operasional

Kesehatan bagi TNI Polri

96 juta PBI

96 juta PBI

13/04/23 5

1. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 adalah: PBI Jaminan Kesehatan, Peserta Askes, Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek, dan Peserta ASABRI

2. Tahap Kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019

Jaminan Kesehatan Nasional (1)

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 1

Perpres No.12/2013 ttg JKN Pasal 6

Kep

ese

rtaan

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan; dan2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan : Pekerja Penerima Upah, Pekerja

Bukan Penerima Upah, Bukan Pekerja dan anggota keluarganya

Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 2,3,4

PAKET MANFAAT DAN IURAN

Konsensus paket

manfaat

Konsensus paket

manfaat

Penyesuaian Perpres Jamkes

Penyesuaian Perpres Jamkes

Manfaat bervariasi belum komprehensif

sesuai kebutuhan medis

Manfaat bervariasi belum komprehensif

sesuai kebutuhan medis

- Manfaat standar-Komprehensif

sesuai keb medis-- Berbeda non

medis

- Manfaat standar-Komprehensif

sesuai keb medis-- Berbeda non

medis

Iuran :Masih berbeda PBI

dan Non PBI

Iuran :Masih berbeda PBI

dan Non PBI

Manfaat sama untuk semua

penduduk

Manfaat sama untuk semua

pendudukKEGIATAN-KEGIATANKEGIATAN-KEGIATAN

Iuran bervariasiIuran bervariasi

Penetapan paket

manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat

Penetapan paket

manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat

Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah

Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah

Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan

Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan

Penyesuaian Perpres Jamkes

Penyesuaian Perpres Jamkes

Iuran PBI Disepakati: Rp 22.200Non PBI:3% - 2%1% tambahan

Daftar dan harga obat serta BMHP yang dijamin BPJS ditetapkan pemerintah

Daftar harga obat & bahan medis habis pakai ditinjau setiap 2 tahun sekali

Jaminan Kesehatan Nasional (2)M

an

faat

Pelayanan dilakukan pada faskes pemerintah & swasta yang bekerjasama dgn BPJS

Dalam kondisi darurat pelayanan dapat dilakukan pada faskes yang tidak bekerjasama

Bila belum tersedia fasyankes wajib BPJS memberikan kompensasi diberikan

Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 34, 36, 40

Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan

Manfaat medis & non medis (akomodasi & ambulan) Pelayanan yang tdk dijamin ditetapkan pemerintah

Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 20, 25

Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 32

44

Self CareSelf Care

Primary CarePrimary Care

SecondarySecondary

TertiaryTertiary

Tertiary Care

Sec

onda

ry C

are

Primary

Care

Self C

are

Unstructur

ed

RESTRUKTURISASI PELAYANAN KESEHATAN

Sistem Kesehatan di Provinsi

Structured

Rujukan - Kewenangan

Dokter Pelayanan Kesehatan Primer

Pembenahan Sistem Rujukan

ASPEK PELAYANAN KESEHATAN

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES,

SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES,

SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR

Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian

Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian

Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi

Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi

• Distribusi belum merata

• Kualitas bervariasi• Sistem rujukan belum

optimal• Sistem Pembayaran

belum optimal

• Distribusi belum merata

• Kualitas bervariasi• Sistem rujukan belum

optimal• Sistem Pembayaran

belum optimal

-Perluasan dan Pengembangan

faskes dan nakes secara

komprehensif -Evaluasi dan

penetapan pembayaran

-Perluasan dan Pengembangan

faskes dan nakes secara

komprehensif -Evaluasi dan

penetapan pembayaran

•Jumlah mencukupi• Distribusi merata• Sistem rujukan

berfungsi optimal• Pembayaran

dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk

semua penduduk

•Jumlah mencukupi• Distribusi merata• Sistem rujukan

berfungsi optimal• Pembayaran

dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk

semua penduduk

KEGIATAN-KEGIATAN:KEGIATAN-KEGIATAN:

Implementasi Rencana Aksi: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya.

Implementasi Rencana Aksi: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya.

Penyusunan Standar,

prosedur dan pembayaran

faskes

Penyusunan Standar,

prosedur dan pembayaran

faskesImplementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian

besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomianImplementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian

besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

Mekanisme Pembayaran ke Fasyankes

1. Provider tingkat pertama (primer) dengan cara kapitasi

2. Provider tingkat lanjuta (sekunder & tertier) dengan cara INA-CBG’s

3. Besaran pembayaran berdasarkan kesepakatan Asosiasi Fasilitas kesehatan di wilayah tsbt (pasal 24 UU SJSN tahun 2004, pasal 37 Perpres No. 12 tahun 2013 ttg Jaminan kesehatan)

RENCANA AKSI STANDARISASI TARIF

-Penyesuaian terhadap Permenkes Jaminan Kesehatan

12

Peran Program Kefarmasian dan Alkes

Disini Peran Binfar dalam menyediakan Pedoman (tidak mengikat). Peran utama

pada obat-obat orphan dan atau obat yang kasusnya jarang

Pasal 321.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.2.Daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

04/13/23 Hasbullah Thabrany - pandangan pribadi 14

PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES

Pengendalian harga OG

Pengendalian harga OG

PORPOR

Rencana Kebutuhan Obat (RKO)

Rencana Kebutuhan Obat (RKO)

Implementasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM di fasyankesImplementasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM di fasyankes

Implementasi , monev utilisasi obatImplementasi , monev utilisasi obat

Pengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahunPengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahun

Drug Supply Management Drug Supply

Management

Kapasitas produksi IFKapasitas

produksi IF

Sistem Informasi

Obat & Alkes

Sistem Informasi

Obat & Alkes

Penyiapan NSPK dlm DSMPenyiapan NSPK dlm DSM Implementasi dan Monev NSPKImplementasi dan Monev NSPK

Obat PKD, buffer stock Nasional

Obat PKD, buffer stock Nasional

Obat ( termasuk orphan drug)dan Alkes

Obat ( termasuk orphan drug)dan Alkes

e-logistic, e-catalog, e-PBFe-logistic, e-catalog, e-PBFImplementasi, pemantauan dan evaluasi,

updatingImplementasi, pemantauan dan evaluasi,

updating

ASPEK PENGEMBANGAN

Pemantapan regulasi

Pemantapan regulasi

Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan

Pemantauan dan evaluasi ketersediaan & biaya obat dan alkes

Pemantauan dan evaluasi ketersediaan & biaya obat dan alkes

HTA obat dan AlkesHTA obat dan Alkes

Formularium Jamkesmas

Formularium Jamkesmas

Formularium Nasional

Formularium Nasional

Mutu yanfarMutu yanfar NSPK yanfar NSPK yanfar

Penggunaan Alkes Tepat

Guna

Penggunaan Alkes Tepat

GunaStandardisasi produk alkesStandardisasi produk alkes

Implementasi, monevImplementasi, monev

Implementasi dan monevImplementasi dan monevHTMHTM

Assesment fasilitas yanfar

Assesment fasilitas yanfar

15

PELAYANAN FARMASI DAN ALKES

1. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui :– Penyempurnaan standar dan pedoman:

• Formularium Nasional• Harga obat (group purchasing)• Standar pelayanan farmasi lainnya

– Akreditasi standar pengelolaan dan pelayanan sarana kefarmasian (instalasi farmasi)

– Pemenuhan jumlah SDM farmasi di fasyankes yang dilakukan secara bertahap

– Peningkatan kompetensi SDM farmasi– Penyempurnaan Manajemen Pengelolaan Obat

(dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pelayanan)

PELAYANAN FARMASI DAN ALKES

2. Penyusunan dan review regulasi yang dibutuhkan terkait dengan pelayanan kefarmasian dan alkes:– Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan

obat dan BMHP– Standarisasi alkes– Penggunaan Alkes yang tepat guna– Pengendalian dan pemantauan

penggunaan obat secara rasional

Permenkes turunan Perpres Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang:1. Tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining

kesehatan 2. Pelayanan Kesehatan Lain yang Dijamin Dalam Manfaat Jaminan Kesehatan 3. Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan 4. Jenis dan Plafon Harga Alat Bantu Kesehatan;5. Tata Cara Pembayaran Selisih Biaya (Koordinasi Manfaat)6. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 7. Daftar dan Harga Obat dan Bahan Medis Habis Pakai8. Pemberian Kompensasi oleh BPJS Kesehatan dlm Hal di Daerah Belum Tersedia Fasilitas

pelayanan kesehatan yg penuhi Syarat Guna Memenuhi Kebutuhan Medis Sejumlah Peserta 9. Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta yang

Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan 10.Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam

menyepakati besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan11.Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s);12.Standar Tarif Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Acuan Bagi Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan13.Kendali mutu dan biaya penyelenggaran Jaminan Kesehatan: pelaksanaan dan pengembangan

sistem kendali mutu pelayanan serta penjaminan kendali mutu dan kendali biaya

Pasal 261.Pengembangan penggunaan teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis sesuai hasil penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment).2.Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.3.Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hasil penilaian teknologi (health technology assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

04/13/23 Hasbullah Thabrany - pandangan pribadi 19

Alur yang Diharapkan Pada HTA

Teknologi dan Biaya

baru

Penilaian Ahli (efektif-biaya-

manfaat)

Tim Fungsional (Kemenkes ++)

Penetapan Menkes (masuk paket manfaat)

Lulus

BPJS menyusun prosedur

dan bernego

Fasilitas kesehata

n Melayani Peserta

Kompetensi Baru dan

Integritas Funsionaris

04/13/23 Hasbullah Thabrany 20

CONTOH KAPITASI

Puskesmas A = 30.000 pesertaRata-rata kunjungan= 12% orang / bulan = 3.600 orang / bulan = … obat?Apabila kapitasi Rp. 5.000,- = Rp. 150.000.000,-