20
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA Riza Sarasvita, PhD Subdit Napza Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kemenkes RI

Kebijakan penanggulangan napza

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan penanggulangan napza

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN

GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN

GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA

Riza Sarasvita, PhDSubdit Napza

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kemenkes RI

Page 2: Kebijakan penanggulangan napza

Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza

1971: Bakolak Inpres 6/71 didirikan Pemerintah untuk mengatasi Penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja & Pencucian Uang

1999: BKNN didirikan menggantikan Bakolak Inpres 2002: BKNN diubah menjadi BNN dengan jejaring

hingga provinsi / kabupaten / kota, dimana lembaga di tingkat daerah adalah milik Pemda

2009: UU 35/2009 memberi kewenangan BNN setingkat Menteri dengan jalur komando langsung thd BNN Provinsi / Kabupaten / Kota. Lembaga di tingkat daerah ini menjadi tanggungjawab BNN pusat

Page 3: Kebijakan penanggulangan napza

Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza (2)

UU 5/1997 tentang Narkotika mencakup Mariyuana, Opiat & Kokain

UU 22/1997 tentang Psikotropika mencakup benzodiazepine, ecstasy, dan ATS lainnya

UU 35/2009 tentang Narkotika mencakup hampir semua jenis zat termasuk ecstasy, bufrenorfin, dan shabu: Memberi kewenangan besar terhadap BNN untuk pengendalian

suplai dan prevensi Memberi kewenangan besar terhadap Kemenkes untuk terapi &

rehabilitasi, dibantu oleh Kemensos

Page 4: Kebijakan penanggulangan napza

Dokumen Kebijakan yang telah terbitKep Menkes No. 996/MENKES/SK/VIII/2002

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA

Kep Menkes No. 494/MENKES/SK/VII/2006 tentang Penetapan RS dan Satelit Uji Coba serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon

Kep Menkes No. 486/MENKES/SK/IV/2007 tentang Kebijakan & Rencana Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA

Page 5: Kebijakan penanggulangan napza

Dokumen kebijakan yang telah terbit (2)

• Kep Menkes No. 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif pada Gangguan Penggunaan Napza berbasis Rumah Sakit

• Kep Menkes No. 421/MENKES/SK/III/2010 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza

• Kep Menkes No. 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medis Gangguan Penggunaan Napza

Page 6: Kebijakan penanggulangan napza

Dokumen kebijakan yang masih dalamproses (3)

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika

Page 7: Kebijakan penanggulangan napza

Kebijakan PenanggulanganPenyalahgunaan NAPZA Kemenkes

1. Peningkatan kesehatan & pencegahan penyalahgunaan melalui upaya promotif & preventif

2. Komprehensif dan multi disiplin3. Pelayanan terapi terintegrasi pada sistem pelayanan

kesehatan yang ada: Akuntabilitas tindakan Keajegan program

Page 8: Kebijakan penanggulangan napza

Kebijakan Kemenkes (2)4. Mendukung upaya pemulihan oleh masyarakat dan ex-

users:• Agar dapat mendorong pengguna mampu melaksanakan

fungsi sosialnya5. Melindungi hak azasi manusia & keselamatan klien:

• Mengatasi timbulnya stigma & diskriminasi yg seringkali menjadi hambatan utama bagi para pengguna

Page 9: Kebijakan penanggulangan napza

Kebijakan Kemenkes (3)6. Pengurangan dampak buruk (harm reduction) pada

pengguna Napza suntik (penasun): 12 program7. Keseimbangan dan koordinasi lintas sektor:

• Perlu penyelenggaraan penanggulangan penggunaan Napza yang seimbang (3 pilar)

• Koordinasi yang sinergis antara pendekatan kesehatan & keamanan

Page 10: Kebijakan penanggulangan napza

12 Program Pengurangan DampakBuruk pada Penasun

1. KIE2. Kegiatan

penjangkauan3. Pendidikan sebaya4. Konseling

pengurangan risiko5. Voluntary counseling

& testing6. Pencegahan infeksi7. Program layanan

jarum suntik steril

8. Pembuangan alatsuntik bekas

9. Terapi substitusi oral (medicated assisted therapy)

10. Terapi ketergantunganNapza

11. Perawatanpengobatan dasar

12. Perawatan & pengobatan AIDS

Page 11: Kebijakan penanggulangan napza

Kebijakan Kemenkes (4)8. Pengembangan sistem informasi:

• Perlu sistem informasi & penelitian yg berdasar kebutuhan sehingga perencanaan & pengendalian penanggulangan dpt diselenggarakan berdasarkan bukti (evidence-based)

9. Legislasi & peraturan perundang-undangan

Page 12: Kebijakan penanggulangan napza

Petikan RPP Wajib Lapor• Wajib lapor pecandu Narkotika dilakukan di pusat

kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembagarehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor.

• Institusi penerima wajib lapor adalah institusi milikpemerintah yang memenuhi persyaratan ketenagaanyang memiliki keahlian dan kewenangan di bidangGangguan penggunaan Napza.

• Persyaratan ketenagaan sekurang-kurangnya meliputi:– 1 (satu) orang dokter sebagai penanggung jawab proses

wajib lapor; – 1 (satu) orang tenaga rekam medis atau pencatatan; dan – 1 (satu) orang perawat atau pekerja sosial.

Page 13: Kebijakan penanggulangan napza

Petikan RPP Wajib Lapor• Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

telah terlatih dalam hal :– Pengetahuan dasar Gangguan Penggunaan Napza;– Asesmen Gangguan Penggunaan Napza;– Konseling dasar Gangguan Penggunaan Napza; dan– Pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi

berdasarkan jenis Napza yang digunakan.• Petugas penerima wajib lapor berasal dari unsur

ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor.

Page 14: Kebijakan penanggulangan napza

Petikan RPP Wajib LaporWajib lapor dilaksanakan dengan mendatangi petugas

penerima wajib lapor pada institusi penerima wajib lapor. Petugas penerima wajib lapor wajib melakukan asesmen

terhadap pecandu untuk mengetahui kondisi pecandu Narkotika.

Asesmen meliputi wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik terhadap pecandu Narkotika

Page 15: Kebijakan penanggulangan napza

Petikan RPP Wajib Lapor• Wawancara meliputi riwayat kesehatan, riwayat

penggunaan Narkotika, riwayat perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial serta riwayat psikiatris, sebagaimana tercantum dalam formulir Wajib Lapor.

• Observasi meliputi observasi atas perilaku pecandu, baik verbal maupun non-verbal.

• Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan keadaan umum dan tanda-tanda vital.

Page 16: Kebijakan penanggulangan napza

Petikan Draft Permenkes Rehab Medis

• Rehabilitasi medis dilaksanakan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang telah teruji keberhasilannya dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan, dan tidak melanggar hak azasi manusia.

• Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan awal dan diagnosa kerja.

Page 17: Kebijakan penanggulangan napza

Petikan Draft Permenkes Rehab Medis

• Pelaksanaan rawat jalan meliputi – intervensi medis, antara lain detoksifikasi, terapi simtomatik,

dan/atau terapi rumatan metadon, buprenorfin dan terapi rumatan lainnya, serta bila dibutuhkan terapi atas penyakit komplikasi;

– intervensi psikososial, antara lain konseling, Cognitive Behavior Therapy;

• Pelaksanaan rawat inap meliputi– intervensi medis antara lain: detoksifikasi, terapi simtomatik, dan

terapi atas penyakit komplikasi;– intervensi psikososial antara lain konseling, dan vokasional.– Pendekatan therapeutic community, 12 langkah

• Intervensi dapat ditambah dengan intervensi spiritual, atau alternatif lainnya

Page 18: Kebijakan penanggulangan napza

Petikan Draft Permenkes Rehab Medis

• Fasilitas penyelenggara rehabilitasi medis pecandu Napza harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi:» seorang dokter yang memiliki izin praktek sebagai

penanggungjawab;» petugas rehabilitasi, meliputi:

• dokter;• perawat;• pekerja sosial;• psikolog; dan/atau• konselor yang bersertifikat

Page 19: Kebijakan penanggulangan napza

Petikan Draft Permenkes Rehab Medis

• Tenaga pada fasilitas penyelenggara rehabilitasi medis pecandu Napza harus memiliki pengetahuan/ kompetensi dan keterampilan penatalaksanaan medis khususnya dalam bidang adiksi narkotika dan pemulihan

• Sertifikat konselor diterbitkan oleh pusat pendidikan pelatihan dari lembaga yang berwenang atau institusi pendidikan lainnya

Page 20: Kebijakan penanggulangan napza

Road map Juni – Agustus 2011

Penetapan RS & Puskesmas Tempat Wajib Lapor & Penyelenggara Rehabilitasi Medis

Juni 2011Pelatihan TOT Asesmen & Rencana Terapi

(13 Provinsi)

Juli 2011Pelatihan Asesmen & Rencana Terapi bagi

Petugas Kesehatan(13 Provinsi @ min 7 lembaga)