Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kewenangan merupakan salah satu faktor penyebab korupsi apabila tidak diatur dan dibatasi dengan jelas dan tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa sejak tahun 2004 hingga oktober 2103 tercatat 260 kasus yang ditangani KPK yang melibatkan pejabat publik, baik pejabat negara maupun pejabat administratif. Berdasarkan hasil kajian, maka perlu segera dilakukan, pertama : review dan pembenahan (kejelasan dan penegasan) ketentuan- ketentuan terkait batasan kewenangan, prosedur, dan materi substansinya sendiri; kedua, perlu ditegaskannya dan diperkuatnya kedudukan dan kewenangan inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal, baik secara kelembagaan, anggaran maupun sumber daya aparaturnya; dan ketiga, perlu dilakukannya sosialisasi secara intensif pada para pejabat publik terutama yang berkaitan dengan batasan kewenangan, prosedur, dan materi yang harus diketahui, serta sanksi yang akan dihadapi para pejabat publik apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.
Citation preview
RIE
POLICY BRIEF BEBERAPA BIDANG KEGIATAN PEMERINTAHAN
YANG HARUS DITATA ULANG KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PUBLIK-NYA1
Antun Nastri Sidik
Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara Deputi Kajian Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia, E-mail [email protected]
ABSTRAK
Kewenangan merupakan salah satu faktor penyebab korupsi apabila tidak diatur dan dibatasi dengan jelas dan tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa sejak tahun 2004 hingga oktober 2103 tercatat 260 kasus yang ditangani KPK yang melibatkan pejabat publik, baik pejabat negara maupun pejabat administratif. Berdasarkan hasil kajian, maka perlu segera dilakukan, pertama : review dan pembenahan (kejelasan dan penegasan) ketentuan-ketentuan terkait batasan kewenangan, prosedur, dan materi substansinya sendiri; kedua, perlu ditegaskannya dan diperkuatnya kedudukan dan kewenangan inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal, baik secara kelembagaan, anggaran maupun sumber daya aparaturnya; dan ketiga, perlu dilakukannya sosialisasi secara intensif pada para pejabat publik terutama yang berkaitan dengan batasan kewenangan, prosedur, dan materi yang harus diketahui, serta sanksi yang akan dihadapi para pejabat publik apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.
PERMASALAHAN
Kasus hukum di Indonesia merupakan hal serius yang perlu segera diatasi. Kasus hukum di Indonesia yang paling sering menjadi sorotan adalah beberapa kasus hukum yang melibatkan pejabat publik. Keterlibatan pejabat publik dalam beberapa kasus hukum di Indonesia tentu saja merupakan hal yang memprihatinkan dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, oleh karena pejabat publik merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara umum, keterlibatan pejabat publik dalam beberapa kasus hukum di Indonesia bukan hanya menunjukkan tumpulnya upaya
1 Berdasarkan hasil Kajian Kedudukan dan Kewenangan Pejabat Publik menurut Perpektif Hukum Administrasi Negara,
yang dilakukan oleh Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara – LAN Tahun 2013.
penegakan hukum di Indonesia tetapi juga menunjukkan rapuhnya sistem hukum di Indonesia. Berdasar data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, per 31 Oktober 2013, di tahun 2013 penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan kasus di lingkungan instansi Kementerian/Lembaga Pusat sebanyak 39 perkara, disusul dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 15 perkara, Pemerintah Provinsi sebanyak 3 perkara dan dari DPR sebanyak 2 perkara.
Tabulasi Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2013 (per 31 Oktober 2013)
Instansi 200
4 200
5 200
6 200
7 200
8 200
9 201
0 201
1 201
2 201
3 Jumla
h
DPR RI 0 0 0 0 7 10 7 2 6 2 34
Kementerian/Lembaga
1 5 10 12 13 13 16 23 18 39 150
BUMN/BUMD 0 4 0 0 2 5 7 3 1 0 22
Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 20
Pemerintah Provinsi 1 1 9 2 5 4 0 3 13 3 41
Pemkab/Pemkot 0 0 4 8 18 5 8 7 10 15 75
Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 59 342
Sumber : KPK, 2013. Dari sudut pelaku dari kalangan instansi publik tercatat bahwa dari 260 orang, sebagian besar dilakukan pejabat eselon I/II/III sebanyak 114 orang, disusul anggota DPR/DPRD, walikota/bupati dan wakil, kemudian Kepala Lembaga/Kementerian, Gubernur, dan hakim.
Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2013 (per 31 Oktober 2013)
Jabatan 200
4 200
5 200
6 200
7 200
8 200
9 201
0 201
1 201
2 201
3 Jumla
h
Anggota DPR dan DPRD
0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 73
Kepala Lembaga/Kementerian
0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 9
Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4
Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7
3
Jabatan 200
4 200
5 200
6 200
7 200
8 200
9 201
0 201
1 201
2 201
3 Jumla
h
Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 1 9
Walikota/Bupati dan Wakil
0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 35
Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 114
Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 9
Jumlah Keseluruhan
3 13 23 25 39 30 48 26 31 25 260
Sumber : KPK, 2013.
KERANGKA PIKIR ANALISIS
Berkaitan dengan korupsi di lingkungan pemerintahan tersebut, Robert Klitgaard, berpendapat bahwa penyebab terjadinya korupsi dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut:
C = M + D - A Keterangan: C=Corruption/Korupsi, M=Monopoly/Monopoli Kekuasaan, D=Discreation/Kewenangan, A=Accountability/pertanggungjawaban. Rumus ini menerangkan bahwa korupsi dapat terjadi jika adanya kekuasaan monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang dan orang tersebut memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Dari rumus tersebut tampak bahwa kewenangan merupakan faktor penting yang turut menentukan atau mempengaruhi seorang pejabat publik untuk melakukan tindakan korupsi. Ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, faktor yang turut menyebabkan munculnya kasus hukum di kalangan pejabat publik tersebut adalah karena keputusan dan tindakan yang dilakukan pejabat publik tidak sesuai dengan kedudukan dan batas-batas kewenangan yang melekat pada jabatan publik yang diduduki oleh para pejabat publik tersebut.
ANALISIS PENYEBAB PERMASALAHAN
Dari hasil kajian dan wawancara dengan lembaga pemeriksa dan/atau pengawas penyelenggaraan pemerintah dari lingkungan pemerintahan (BPK, BPKP, Inspektorat) maupun non pemerintahan, teridentifikasi beberapa bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang rawan terhadap adanya penyalahgunaan atau kekeliruan dalam penggunaan kewenangan oleh para pejabat publik. Bidang kegiatan pemerintahan tersebut antara lain :
pembentukan produk hukum pengelolaan keuangan negara/daerah pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah pengelolaan aset pengelolaan kepegawaian perijinan pemberian informasi penyelenggaraan kerjasama perencanaan anggaran pertanahan pengawasan pemberian bantuan.
Terjadinya tindakan penyalahgunaan atau kekeliruan dalam penggunaan kewenangan oleh pejabat publik tersebut, umumnya dikarenakan dua hal yaitu kesengajaan oleh pejabat publik, atau ketidaksengajaan oleh pejabat publik. Kesengajaan umumnya dilakukan oleh pejabat publik yang sebenarnya mengetahui persis batas kewenangannya, prosedur, maupun substansi bidang kegiatan tersebut. Sedangkan ketidaksengajaan umumnya dilakukan oleh pejabat publik yang tidak mengetahui persis batas kewenangannya, prosedur, maupun substansi bidang kegiatan tersebut. Meskipun demikian, baik sengaja maupun tidak sengaja, tindakan pejabat publik tersebut tetap merupakan tindakan yang dianggap melawan hukum. Dari hasil pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait bidang-bidang kegiatan pemerintahan tersebut yang kemudian dibandingkan dengan pengumpulan informasi dari para praktisi (pengawas/pemeriksa dan pemerhati penyelenggaraan pemerintahan), maka hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan penyalahgunaan maupun kekeliruan penggunaan kewenangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu
meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur kewenangan para pihak terkait, akan tetapi menurut para praktisi masih banyak terjadi multitafsir oleh para pejabat publik atas pernyataan batasan kewenangan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-udangan tersebut.
meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur yang harus dilakukan oleh para pihak terkait, akan tetapi menurut para praktisi prosedur tersebut masih bersifat umum dan tidak menjelaskan secara
5
teknis sehingga cenderung terlalu disederhanakan oleh para pejabat publik. Meskipun kemudian ada ketentuan atau peraturan teknisnya, seringkali ketentuan tersebut dibuat terpisah dari ketentuan/peraturan induknya sehingga menyulitkan para pejabat publik untuk memahami secara komprehensif prosedur yang seharusnya dilakukan.
meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah terdapat mengatur tentang materi tanggung jawab yang diemban dan sanksi yang harus dihadapi apabila pihak terkait melakukan pelanggaran, akan tetapi menurut para praktisi ketentuan tanggung jawab dan sanksi seringkali tidak terinformasikan dengan baik (well informed) sehingga seringkali tidak diperhatikan dan belum cukup menggetarkan para pihak terkait terutama oleh para pejabat publik karena mereka merasa dapat memainkan kewenangannya.
Dari sisi aparatur pemerintahan, yaitu : meskipun terdapat inspektorat sebagai aparatur pengawasan internal, akan tetapi
menurut praktisi seringkali aparatur pengawasan internal tersebut berada di bawah tekanan para pejabat publik, karena independensi kedudukan dan posisi aparaturnya dalam struktur pemerintahan sangat bergantung pada kekuasaaan para pejabat publik.
Meskipun terdapat BPK sebagai aparatur pengwasan ekternal, akan tetapi menurut praktisi seringkakali para pejabat publik kurang memperhatikan sarana tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sehingga permasalahan yang sama seringkali berulang kembali pada tahun-tahun berikutnya. Dalam hal ini seringkali inspektorat berada pada tekanan para pejabat publik, sehingga menghadapi dilema untuk menindaklanjuti LHP.
Dari sisi pejabat publik.
meskipun pejabat publik mengetahui batasan, prosedur, materi dan konsekuensi dari tindakan, akan tetapi menurut praktisi seringkali para pejabat publik tetap mengambil resiko dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksa jajaran aparatur birokrasinya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya.
Sedangkan untuk pejabat publik yang tidak mengetahui dengan benar batasan, prosedur, dan materinya, menurut para praktisi seringkali pejabat publik tersebut tidak mau mencari tahu, mempelajari maupun memeriksa dengan seksama apakah tindakan yang akan dilakukannya sudah benar atau belum. Hal inilah yang kemudian yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan, dengan memberikan penjelasan yang menyesatkan.
ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH
Berdasarkan informasi yang diperoleh, maka hal-hal harus segera dibenahi agar
permasalahan terkait tindakan penyalahgunaan atau kekeliruan penggunaan kewenangan tersebut tidak berulang terjadi adalah
Perlu segera dilakukan review dan pembenahan (kejelasan dan penegasan) ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan materi batasan kewenangan, prosedur, dan materi substansinya sendiri.
Perlu ditegaskannya dan diperkuatnya kedudukan dan kewenangan inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal, agar dapat mengambil posisi yang independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan lembaga yang diawasi atau diperiksa oleh inspektorat, baik secara kelembagaan, anggaran maupun sumber daya aparaturnya.
Perlu dilakukannya sosialisasi secara intensif pada para pejabat publik setiap ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan batasan kewenangan, prosedur, dan materi yang harus diketahui, serta sanksi yang akan dihadapi para pejabat publik apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.
PRIORITAS BIDANG KEGIATAN PEMERINTAH YANG HARUS DITATA ULANG KEWENANGAN PEJABAT PUBLIKNYA
Dalam rangka melakukan pembenahan terhadap penggunaan kewenangan pejabat publik,
ada dua kegiatan pemerintahan yang perlu menjadi prioritas utama untuk segera dibenahi. Prioritas pertama adalah pembenahan kedudukan dan kewenangan pejabat publik dalam
kegiatan perencanaan anggaran. Hal ini didasarkan pandangan dan pendapat sebagian besar praktisi bahwa kesalahan dalam tindakan pemerintah umumnya diawali dengan adanya penyalahgunaan penggunaan kedudukan dan kewenangan pada saat perencanaan anggaran.
Prioritas kedua adalah pembenahan kedudukan dan kewenangan pejabat publik dalam
kegiatan pengawasan. Hal ini didasarkan pada pandangan dan pendapat sebagian besar praktisi bahwa faktor pengawasan merupakan faktor penting yang diharapkan dapat mencegah dan mengendalikan penyalahgunaan kedudukan dan kewenangan pejabat publik. Kedua bidang kegiatan inilah yang dipandang akan mampu menjadi lokomotif perubahan menuju pemerintahan dan kepemerintahan yang baik, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahnya.
oOo Referensi Alkostar, Artidjo. 2009. Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di
Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya). Dalam Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009: 155 – 179.
7
Danil, Elwi. 2011. Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
http://makalahpaimin.blogspot.com http://www.kpk.go.id http://www.suaramerdeka.com Lembaga Administrasi Negara - Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. 2013. Kajian Kedudukan dan Kewenangan Pejabat Publik menurut Perpektif Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2010. Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara Buku I,
Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. Manan, Firman. 2013. Partai Politik Dan Korupsi Oleh Pejabat Publik. Bandung : FISIP
UNPAD. Solihah, Ratnia. 2013. Masalah Dan Solusi Yang Berkaitan Dengan Kedudukan Dan
Wewenang Pejabat Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Bandung : FISIP – Unpad.
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.21 Tahun 2001
