Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PNBP MENGGUNAKAN SISTEM BILLING DALAM
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE
1
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN No 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
2
Desain Bangunan Sistem Informasi PNBP Online
Manajemen Billing
Manajemen Database Jenis dan Tarif PNBP
Manajemen Target dan Realisasi PNBP
Manajemen user
Manajemen Pelaporan
Manajemen Helpdesk
Manajemen Perekaman
MODUL UTAMA MODUL PENDUKUNG
DESAIN SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE
Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang meliputi:
sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.
Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara.
4
Perbedaan Existing (sebelum terintegrasi dalam Sistem MPN 2)
Sesudah terintegrasi dalam Sistem MPN 2
Kode Billing
Tidak membuat data tagihan dan kode billing. Penyetoran
langsung dilakukan di Bank/Pos Persepsi.
Menggunakan SSBP
Membuat data tagihan dan mendapatkan kode billing
sebelum melakukan penyetoran PNBP.
Input Data SetoranInput data setoran PNBP
dilakukan oleh teller di Bank/Pos Perspesi.
Input data setoran PNBP dilakukan oleh penyetor
(Bendahara Penerimaan/ Wajib Bayar) melalui SIMPONI.
Lokasi PenyetoranPenyetoran PNBP hanya dapat
dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi.
Penyetoran dapat dilakukan di mana saja. Selain melalui teller
Bank/Pos Persepsi juga melalui channel pembayaran
lain seperti ATM, e-Banking dll
PERBEDAAN SISTEM EXISTING DENGAN SISTEM BILLING
Notifikasi Pembayaran
Data setoran PNBP(realisasi) hanya tercatat di DJPB,
sehingga harus dilakukan kegiatan rekonsiliasi dengan
K/L penyetor PNBP
Wajib Bayar/Setor dan K/L mendapatkan notifikasi atas
setoran PNBP, sehingga terbentuk keseuaian data
realisasi PNBP antara Wajib Bayar/Setor, K/L maupun Kementerian Keuangan.
5
MANFAAT PENERAPAN SISTEM BILLING PNBP
Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran PNBP.
1
Menghindari atau meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran PNBP.
2
Memberikan kemudahan dan fleksibilitas melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran PNBP.
3
Memberikan akses kepada Wajib Bayar dan Wajib Setor PNBP untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dan penyetoran PNBP.
4
6
TIPE BILLING DALAM SIMPONI
BILLING MIGAS
BILLING BUMN
BILLING SDA NON MIGAS
BILLING K/LBILLING NON ANGGARAN
BILLING PNBP
7
TIPE BILLING DALAM SIMPONI
BILLING MIGAS
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP berupa Penerimaan Minyak Bumi, Penerimaan Gas Bumi, dan Penerimaan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
BILLING BUMN
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari dividen bagian Pemerintah yang meliputi Dividen Murni, Dividen Interim, Tunggakan Pokok Dividen, dan Tunggakan Denda Atas Kekurangan atau Keterlambatan Pembayaran Pokok Dividen
BILLING SDA NON MIGAS
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari SDA Pertambangan Mineral dan Batubara, SDA Kehutanan, SDA Perikanan, dan SDA Pertambangan Panas Bumi
8
TIPE BILLING DALAM SIMPONI
BILLING K/L
Digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran kelompok PNBP Fungsional maupun PNBP Umum yang terdapat pada masing-masing Kementerian/Lembaga
BILLING NON ANGGARAN
Digunakan untuk memfasilitasi penyetoran penerimaan negara dari Pengembalian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan, Sisa Hibah Langsung dalam bentuk uang, dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
9
KODE BILLING SIMPONI
Merupakan kode identifikasi dengan format numerik yang terdiri dari 15 digit.Diterbitkan oleh sistem billing dalam Simponi.Mewakili data rincian setoran penerimaan Negara dalam rangka melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara.Memiliki masa berlaku (valid) selama 3 hari sejak penerbitan kode billing.
8 2 0 1 4 0 1 2 8 0 0 0 0 2 3
Jenis Penerimaan
Negara
Tanggal Penerbitan Kode Billing(YYYY – MM – DD) Nomor Urut Billing
10
CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PNBP MENGGUNAKAN SISTEM BILLING PNBP
PENDAFTARAN/REGISTRASI
PEREKAMAN DATA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PNBP
PENERBITAN KODE BILLING
WAJIB BAYAR
WAJIB SETOR
TELLER/OVER THE COUNTER
ATM
E-BANKING
EDC/ELECTRONIC DATA CAPTURE
BUKTI SETOR DENGAN NTB/NTP DAN NTPN
BANK/POS PERSEPSI
11
Pendaftaran/Registrasi
• masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id,
• klik daftar
• klik daftar pengguna
Pendaftaran/Registrasi #3
Pendaftaran/Registrasi #2
Apabila pendaftaran
berhasil, maka akan muncul
notifitasi sebagaimana
gambar di sebelah ini,
kemudian klik tombol ‘Ok’
Pendaftaran/Registrasi #3
aktivasi melalui link yang diberikan system melalui email, yaitu dengan cara klik alamat yang bertulis warna biru sebagaimana gambar.
Catatan: Apabila Anda tidak dapat menemukan email aktivasi pada kotak masuk (inbox), kemungkinan di folder ‘SPAM’
Pembuatan Biling
• masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id,
• klik masuk
pilih tombol ‘Billing’Pilih menu sesuai dengan pendaftaran/ kebutuhan user
Pembuatan Biling #2• Tombol pembuatan
billing tersebut akan menampilkan form isian sebagaimana gambar berikut.
Gambar tertampil melebihi satu layar, sehingga tombol ‘Simpan’ terlihat di layar bagian bawah (harus di-scroll down). Isilah form isian billing, sesuai dengan kebutuhan pembayaran kewajiban, dan apabila selesai klik tombol ‘Simpan’.
Pembuatan Biling #3• Setelah data berhasil
disimpan, klik cetak untuk mencetakan Kode Biling,
• Kode Biling dapat digunakan sebagai dasar pembayaran setoran PNBP
PENGATURAN MASA TRANSISI
Dalam hal Wajib Bayar atau Wajib Setor belum dapat melakukan penyetoran menggunakan kode billing, penyetoran penerimaan negara dilaksanakan menggunakan surat setoran sebagaimana diatur dalam PMK tentang Modul Penerimaan Negara
Penyetoran PNBP menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).Penyetoran penerimaan non anggaran berupa pengembalian belanja dan pengembalian uang persediaan/tambahan uang persediaan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
19
PUSAT LAYANAN DITJEN ANGGARAN
Dalam rangka penyediaan informasi, bantuan, dan petunjuk teknis terkait penggunaan sistem billing, Direktorat Jenderal Anggaran menyediakan Pusat Layanan.Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran beroperasi setiap hari kerja, dan dapat dihubungi pada:
Alamat : Lobby Ged. Sutikno SlametJl. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat
Telepon : 021 – 34832511 (call center) 021 – 34832516 (customer service)
Faksimile : 021 – 34832515 Email :[email protected]
20
TERIMA KASIH
21
