Pengertian Good Governanceeditiosoftware.biz /pengertian-good-governance.html

angin1 bayu

Dewasa ini terdapat kecenderungan umum,khususnya di Indonesia tentang adanya distrust(rasa tidak percaya) rakyat terhadap pemerintah.Dalam berbagai literatur seperti yang ditulis olehPeter F. Drucker (1968) dalam bukunya The AgeOf Discontinuity, telah digambarkan kemungkinanbangkrutnya birokrasi. Di sisi lain, Barzelay dalambukunya, Breaking Through Bureaucracy (1982)menggambarkan bahwa rakyat telah bosan danmuak terhadap birokrasi pemerintah yang bersifatrakus dan lamban. Osborne dan Geabler dalambuku Reinventing Government (1992) berpendapatbahwa kegagalan utama pemerintahan saat iniadalah karena kelemahan manajemennya.Dikatakan, bahwa persoalannya tidak terletakpada apa yang dikerjakan karpet set pemerintah melainkan bagaimana caranya pemerintahmengerjakan. Kemudian di buku yang lain, Banishing Bureaucracy (1996) yang berkolaborasi denganPlastrikm Osborne menyarankan agar birokrasi dipangkas agar efektif dan efisien. Prinsipnya “Theleast government is the best government”

Seiring dengan perubahan paradigma di atas, muncul gerakan baru yang disebut “civil societymovement” atau masyarakat madani. Inti dari gerakan ini adalah membuat masyarakat menjadi lebihmampu dan mandiri untuk memenuhi sebagian besar kebutuhannya. Konsekuensi logis dariberkembangnya masyarakat sipil adalah birokrasi yang semakin ramping karena sebagian pekerjaanpemerintah dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat maupun melalui pola kemitraan dalam rangkaprivatisasi. Oleh karena itu tidaklah salah apabila Savas (1987) mengatakan bahwa privatisasimerupakan kunci menuju pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian ketergantungannya kepadainstitusi birokrasi pemerintah menjadi semakin berkurang, dalam arti tercipta ketidaktergantunganrelatif (independency relative) masyarakat terhadap pemerintah

Perubahan besar yang diharapkan terjadi dalam hubungan antara pemerintah dengan wargahttp://pengrajinkarpet.com negara ternyata tidak terjadi secara signifikan. Hal ini tidak terlepas dari sifatdan pengertian kata “pemerintahan” itu sendiri yang memang harus memerintah. Dengan memerintahterjadi hubungan yang bersifat hirarkis di mana pemerintah berada diatas sedangkan rakyat yangdiperintah berada di bawahnya. Pola pikir semacam itu telah diwariskan secara turun temurun secarasistematis dan berkelanjutan, yang dilakukan secara intensif pada masa penjajahan serta dilanjutkanpada masa pemerintahan represif

untuk mengubah posisi hubungan antara pemerintah dengan warga negara, dari yang semula bersifathirarkis menjadi heterarkis, diperlukan perubahan filosofi dan konsep berpikir, termasuk penciptaanistilah baru yang lebih tepat

Berkaitan dengan hal itu, World Bank dan UNDP mengembangkan istilah baru yaitu “governance”sebagai pendamping kata government. Istilah itu sudah sangat populer digunakan dikalanganakademis maupun masyarakat luas. Kata “governance”, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasaIndonesia dalam berbagai kata. Ada yang menerjemahkan menjadi “tata pemerintahan” ada pula yangmenerjemahkan sebagai “kepemerintahan”

Untuk mendekati pengertian kata governance yang sesungguhnya, perlu kami jelaskan latar belakangetimologi kata government. Kata government berasal dari kata Latin “Gubernare” yang artinyamengemudi. Kita kenal kata gubernur. Arti harafiah kata gubernur adalah driver atau pengemudi ataumualim. Juga berarti pemerintah atau pemimpin, penuntun, pengendali atau pembimbing. Katagubernare berasal dari kata Yunani kybernan yang artinya mengemudi. Dalam bahasa Belandadisebut besturen, dalam bahasa Inggris disebut steering yang artinya sama yaitu mengemudi.Sedangkan kata governance dekat dengan kata latin gubernatio atau gubernationis yang artinya halmengemudi atau cara mengemudi, tentang mengemudi atau bagaimana mengemudi.

Perubahan penggunaan istilah dengan pengertiannya akan mengubah secara mendasar praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan diseluruh dunia termasuk Indonesia. Perubahannyamencakup tiga dimensi yaitu; Dimensi Struktural, Dimensi Fungsional, dan Dimensi Kultural.

Dimensi Struktural

Perubahan dimensi struktural adalah menyangkut struktur hubungan pemerintah pusat denganpemerintah daerah, eksekutif dan legislatif pun struktur hubungan antara pemerintah dengan rakyat

Dimensi Fungsional

Perubahan fungsional menyangkut perubahan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah dan rakyat.

Dimensi Kultural

Perubahan kultural menyangkut perubahan tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intradan antar organisasi maupun ekstra organisasi