Proposal mewujudkan kota bebas sampah

Mewujudkan Kota Bebas Sampah | 1

A. RANGKUMAN Sampah kini bukan lagi masalah pelik yang sulit diatasi. Membentuk satu kota terbebas dari tumpukan sampah, dalam arti sampah yang ada pada satu kota tertangani tuntas tanpa ada yang dibuang ke TPA atau tercecer di banyak tempat bukanlah harapan kosong yang tak bisa diwujudkan. Hasil penelitian dan pengembangan di lapangan selama hampir empat tahun, Jaringan Wirausahawan Sampah (JAWIS) merumuskan Sistem Penuntasan Sampah di Kawasan Penghasilnya (SPSKP) sebagai revisi terhadap sistem kumpul-angkut-buang yang terbukti gagal mengatasi timbulan sampah. Kandungannya : 1. Semua sampah yang dihasilkan warga suatu kawasan dituntaskan di kawasan

penghasilnya. Tidak ada yang tersisa untuk dibuang. 2. Sampah dikelola dengan pendekatan wirausaha untuk menghasilkan produk daur ulang

yang laku dan menguntungkan. Dikerjakan menggunakan teknik dan alat yang mudah dan murah dalam satu proses yang ringkas, mudah, murah dan ramah lingkungan. Bisa dijadikan usaha dengan modal dan investasi rendah. Tercipta sedikitnya empat jenis usaha baru

3. Menggunakan pendekatan yang memberikan manfaat bagi warga sekitar, sehingga mereka mau memilah sampah dan menyerahkannya untuk diolah

Upaya mewujudkan kota bebas sampah dimulai dari wilayah terkecil (RW atau kawasan) hingga RW terbebas dari tumpukan sampah, meluas sampai tingkat kelurahan, berkembang hingga kecamatan. Hingga sampah satu kota terselesaikan tuntas tanpa menyisakan msalah. Biaya yang dibutuhkan untuk membentuk RW bebas sampah total sebesar Rp 158.000.000. Dana bisa bersumber dari anggaran Pemda, swasta khususnya perusahaan penghasil sampah, dana CSR dan swadaya masyarakat. Sistem ini melahirkan sedikitnya empat jenis sumber pendapatan, diyakini program bisa berjalan dinamis, mandiri dan berkelanjutan. Selain terbentuk kota bebas sampah, SPSKP menghasilkan efek positif positif berantai : 1. Tercipta ribuan lapangan kerja baru 2. Pengurangan penggunaan barng-barang berbahan baku plastik dan kertas baru diganti

dengan produk hasil daur ulang sampah 3. Terpenuhinya kewajiban perusahaan penghasil sampah untuk mengelola sampahnya

sendiri 4. Mengurangi drastis beban kerja dan anggaran Pemda SPSKP merupakan solusi revolusioner namun mudah dan murah dikerjakan serta ramah lingkungan dalam menuntaskan masalah sampah. . Belum ada satu pun kota di dunia yang menangani masalah sampah sampai tuntas. Tidak ada yang dibuang.

PROPOSAL MEWUJUDKAN KOTA BEBAS SAMPAH MELALUI PENERAPAN SISTEM PENUNTASAN SEMUA SAMPAH

DI KAWASAN PENGHASILNYA (SPSKP)


B. SISTEM PENUNTASAN SAMPAH DI KAWASAN PENGHASILNYA B.1. Latar Belakang Masalah sampah berawal dari pola pikir bahwa sampah adalah benda kotor, jorok, bau, sumber masalah dan tidak berharga sehingga dibuang. Pemda menindaklanjutinya dengan melakukan sistem kumpul-angkut-buang. Sistem ini terbukti gagal dalam mengatasi masalah sampah. Pola pikir dan sistem penanganan sampah demikian perlu direvisi. Kenyataan menunjukkan, aktivitas penanganan sampah berbasis masyarakat akan berjalan dinamis, mandiri dan berkesinambungan jika para pengelolanya memperoleh pendapatan finansial secara memadai. Selain itu, masyarakat akan berpartisipasi memilah dan membuang sampah pada tempatnya jika ia merasakan secara nyata manfaat dari tindakannya itu. Belum ada solusi bagi perusahaan penghasil sampah dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengelola sampahnya sendiri. Akibatnya, puluhan miliar kantong kresek, bungkus, sachetan, styrofoam dan tetrapak setiap tahun berserakan di banyak tempat. Sampah jenis ini merupakan inti masalah sampah. Karena tidak berharga, tidk ada pabrik yang mau mendaurulangnya. Sulit diatasi, perlu waktu 100 – 400 untuk bisa terurai kembali. Berdasarkan penelitian dan pengembangan di lapangan dalam rangka menemukan konsep penuntasan masalah sampah, JAWIS merumuskan Sistem Penuntasan Sampah di Kawasan Penghasilnya (SPSKP), sebagai revisi sistem kumpul-angkut-buang dengan segala ikutannya yang terbukti gagal mengatasi masalah sampah B.1. Proses Kerja Proses kerja SPSKP nerlangsung sbb : 1. Warga memilah sampah rumahnya dalam dua kelompok : a. Sampah Organik (sampah basah) b. Sampah Anorganik (sampah kering) 2. Sampah organik diambil setiap hari, langsung dituntaskan menggunakan Insinerator

Multifungsi Ramah Lingkungan Tanpa Bhan Bakar. Semua sampah satu kawasan diusahakan tuntas pada hari yang sama. Sisa hasil pembakaran berupa 5% abu bisa digunakan sebagai bahan baku batako

3. Sampah Anorganik dutangani menurut tiga cara : a. Sampah bernilai (beling, dupleks, kaleng, kardus, kertas, logam dan plastik) dijual ke

bandar untuk didaur ulang sistem pabrikasi b. Sebagian sampah bungkus mi, kresek, sachetan, dicampur dengan sampah plastik PE

daun dan majun dengan menggunakan Teknik PADU diolah menjadi selembar plastik daur ulang yang solid dengan warna, motif dan ketebalan yang bisa dimodifikasi. Selanjutnya dengan dijahit atau disulam dibentuk menjadi ATK, dompet, sandal, tas, tikar dsb yang laku dan menguntungkan

c. Sampah plastik tak bernilai (bungkus mi, kresek kualitas rendah, sachetan, styrofoam dan tetrapak) dilelehkan menggunakan Tungku Pengolah Sampah Plastik Tak Bernilai menjadi cairan, selanjutnya dicetak kemudian dibentuk menjadi banyak jenis produk kreatif seperti alas meja, bangku taman, jam dinding, nisan, nomor rumh dsb


B.2. Usaha Tercipta Sistem Penuntasan Sampah di Kawasan Penghasilnya melahirkan sedikitnya empat jenis usaha : 1. Pengelolaan lapak sampah menjual sampah bernilai 2. Lembar plastik daur ulang Teknik PAFU 3. Produk jadi daur ulang sampah plastik Teknik PADU 4. Produk kreatif berbahan baku sampah plastik tak bernilai B.3. Efek Positif Berantai SPSKP memberikan efek positif berantai kepada beberapa aspek lainnya, yaitu B.3.1. Solusi EPR Setiap tahun, dihasilkan puluhan miliar bungkus mi, kantong kresek, sachetan (bungkus kopi, camilan dsb), styrofoam dan tetrapak. UU No 18/2008 dan PP No 81/2012 Tentang Sampah mewajibkan perusahaan penghasil sampah unuk mengelola sampah yang dihasilkannya, dikenal dengan istilah Extended Producer Responsibility (EPR). Nmun hingga kini belum ada solusi yang efektif dan efisien yang tidak berpengaruh kepada harga jual produk. Pelaksanaan kewajiban EPR berhadapan dengan berbagai kendala : 1. Sampah yang dihasilkan berupa sampah tidak bernilai. Tidak ada pabrik yang mau

mendaurulangnya. Menghasilkan dampak negatif berkepanjangan, sebab butuh waktu 100 – 400 untuk bis terurai kembali.

2. Tersebar di banyak tempat. Di kota, pesawahan, pantai, pegunungan. Memerlukan biaya besar untuk mengangkutnya. Setelah diangkut, akan diolah di mana ?

3. Jika dalam satu tempat sampah, terdpat sampah kemasan dari beberapa perusahaan. Siapa yang bertanggung jawab ? Apakah satu perusahaan hanya mengambil sampah produksinya sendiri ?.

Solusi mengatasi masalah sampah tidak bernilai ini sangat mudah dan murah dilakukan. Dengan alat berupa tungku pengolah sampah plastik tak bernilai. Sampah kemasan yang berada pada satu kawasan didaur ulang menjadi banyak jenis produk kreatif bernilai ekonomis seperti jam dinding, nomor rumah, alas meja, bata hiaas, nisan, bangku taman dsb. UU dan PP Persampahan membolehkan perusahaan penghasil sampah bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, kewajiban tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Pengelola Sampah Kawasan. Perusahaan tinggal memberikan alat pengolah sampah dan biaya operasional bulanan. Solusi ini mungkin hanya menghabiskan biaya Rp 2/kemasan B.3.2. Penegakkan Perda Sampah Semua kota di Indonesia telah mengeluarkan Perda Tentang Sampah yang mengatur peran dan fungsi Pemd serta masyarakat dalam mengatasi masalah sampah. Belum terlaksananya Perda ibi terletak pada sulitnya pengawasan dan penindakan juga disebabkan kurangnya fasilitan penanganan sampah (truk sampah, TPS, RPA dan yang lainnya)


Dua aspek penting Sistem Penuntasan Semua Sampah di Kawasan Peghasilnya adalah : 1. Semua sampah tertangani habis. Tak akan lagi ditemui ceceran sampah di banyak tempat

atau gunungan sampah di TPA 2. Menghasilkan banyak manfaat –khususnya finansial- bagi pengelola dan warga

penyumbang sampah Setelah dirasakan bahwa sampah ternyata bermanfaat, masyarakat akan mengelola sampah secara dinamis, mandiri dan berkesinambungan. Perda tentang Sampah akan terlaksana dengan sendirinya. B.3.3. Solusi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Aturan pengurangan penggunaan kantong plastik sulit terlaksana sebab belum ada alternatif pengganti kantong plastik. Tas belanja daur ulang sampah plastik hasil Teknik PADU adalah solusinya. Bisa dipakai berbelanja berpuluh kali. Uji pasar menunjukkan bahwa produk tersebut disukai konsumen dan menguntungkan. B.3.4. Titik Temu Kewajiban dan Harapan Semua Pihak Program Mewujudkan Kota Bebas Sampah bisa mempertemukan pelaksanaan kewajiban semua pemangku kepentingan terkait sampah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu : 1. Pemerintah Pusat dan Daerah. Kewajibannya akan lebih mudah terlaksana sebab beban

kerja akan terbagi ke banyak pihak. Harapan membentuk kota bebas sampah bukanlah impian kosong

2. Perusahaan Penghasil Sampah. Kini, hanya dengan mengeluarkan biaya Rp 2/kemasan, kewajiban perusahaan penghasil sampah untuk mengelola sampahnya bisa terlaksana. Aktivitasnya dilakukan oleh Pengelola Sampah di setiap kawasan dengan hail tambahan berupa banyak jenis produk kreatif bernilai ekonomis.

3. Pengelola Kawasan. Selama ini pengelola kawasan membayar jas pengangkut sampah untuk membuang sampahnya keluar kawasan. Tindakan ini hanya memindahkan masalah sampah ke tempat lain. Saatnya sistem ini diganti dengan menuntaskan sampah di kawasan penghasilnya. Sistem ini hanya membutuhkan biaya relatif kecil dan lahan tidak terlalu luas. Biaya operasional bisa ditutup dari hasil pengolahan sampah

4. Perusahaan Pemilik Dana CSR. Dapat menyalirkan dananyya kepada aktivitas penanganan sampah berbasis masyarakat yang efektif mengurangi timbulan sampah secara signifikan

bahkan menciptakan banyak lapangan kerja baru 5. Masyarakat. Kewajiban masyarakat sebagai produsen sampah dilaksanakan dengan

memiah sampah dan menyerahkannya untuk dikelola. Sistem yang memberikan banyak manfaat yang bisa langsung dirasakan semua warga ini akan memotivasi mereka untuk mau melakukannya.

6. Penciptaan Lapangan Kerja Baru. Jika pengelolaan sampah di satu kawasan (RW) melibatkan enam orang tenaga. Jawa Barat yang memiliki sekitar 50.000 RW, melalui sistem pemanfaatan sampah ini akan menciptakan lapangan kerja bagi 300.000 orang. Belum termasuk yang bergerak dalam pemasaran produk daur ulang, pemasok alat pengolah sampah dan bahan baku.


C. REALISASI MENUJU KOTA BEBAS SAMPAH C.1. Tujuan 1. Menangani semua sampah sampah yang dihasilkan warga satu kota sampai tingkat tuntas. Tak ada yang tersisa untuk dibuang 2. Memanfaatkan sampah untuk penciptan lapangan kerja baru 3. Memanfaatkan sampah untuk membentuk kas warga 4. Menjalin sinergi kerja sama semua pihak yang berkepentingan dengan masalah sam[ah 5. Mengurangi penggunaan barang-barang berbahan baku plastik dan kertas baru dengan barang-barang hasil daur ulang sampah C.2. Rukun Warga Bebas Sampah Upaya mewujudkan kota bebas sampah dimulai pada tingkat Rukun Warga (RW), meluas sampai wilayah kelurahan, berkembang sampai kecamatan hingga satu kota terbebas dari tumpukan sampah. Namun tak ada sampah yang dibuang ke TPA. C.3. Tahapan Operasional C.3.1. Pelatihan Materi : 1. Pembuatan lembar plastik daur ulang Teknik PADU 2. Pembuatan produk jadi daur ulangsampah plastik Teknik PADU 3. Pembuatan produk kreatif berbahan baku smpah plastik tak bernilai 4. Pengelolaan usaha lapak sampah 5. Paparan Bank Sampah Model Baru yang memiliki beberapa kelebihan dibanding bank

sampah yang selama ini berjalan. Bank sampah merupakan induk usaha pengolahan sampah. Digunakan Bank Sampah selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Juga keberadaan bank sampah menjadi salah satu kriteria memenangi Piala Adipura

C,3.2. Penyediaan Alat dan bahan produksi awal Berupa : . 1. Insinerator Multifugsi Ramah Lingkungan Tanpa Bahan Bakar 2. Tungku Pengolah Sampah Plastik Tak Bernilai 3. Lima jenis cetakan plastik 4. 2 buah sterika 350 watt berkualitas tinggi 5. 20 m kodaktris 6. 50 kg sampah plastik PE daun 7. 1 buah Kompresor mini 8. 1 buah tabung semprot 9. 1 buah alat gravir 10. 1 buah mesin pemotong plastik 11.. 500 buah kantong plastik untuk sampah anorganik 12.. 50 buah karung pemilah sampah bernilai 13. 1 buah timbangan gantung 14. 2 buah sekop 15. Dua buah gerobag 16. Bangunan 70 m2


C.3.3. Pembinaan Pembinaan dilakukan agar setelah pelatihan, program membentuk kawasan bebas sampah bisa berlanjut. Pembinaan dilakukan sampai tingkat : 1. Mampu membuat lembar plastik daur ulang sampah plastik 2. Mampu membuat produk jadi daur ulang sampah plastik 3. Mampu membuat produk kreatif berbahan baku sampah plastik tak bernilai 4. Menyusun rencana usaha 5. Mengelola usaha lapak sampah 6. Mendirikan Bank Sampah Model Baru C.4. Program Pendukung Agar upaya mewujudkn Jawa Barat bebas samph melalui penanganan berbasis mayarakat ini bisa bergerak secara dinamis, mandiri dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuannya, Pemda Provinsi Jawa Barat dan Pemd setiap kota perlu melakukan Program Pendukung berupa : 1. Pendirian Sentra Promosi Produk Dur Ulang 2. Bantuan permodaln 3. Bantuan pemasran 4. Even tahunan untuk pameran, promosi dan lomba C.5. Jaringan Wirausahawan Sampah Selanjutnya Para Pengelola Sampah Kawasan diajak untuk bergabung sebgai Mitra Jaringan Wirausaha Sampah. Mitra mendapatkan benefit : 1. Pelatihan berkelanjutan 2. Konsultasi teknis 3. Koordinasi produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar 4. Akses permodalan 5. Pemasaran bersama 6. Forum Komunikasi 7. Sistem Informasi Persampahan 8. Kerja sama dengan pemerintah dan swasta C.6. Aspek Keuangan C..6.1. Kebutuhan Dana 1. Pelatihan 1 kali pertemuan @ Rp 3.000.000/RW 2. Pembinaan 1 kali pertemuan @ Rp 3.000.000/RW 3. Penyediaan alat dan bahan baku produksi awal Rp 72.000.000 4. 2 buah gerobag sampah @ Rp 5.000.000 = Rp 10.000.000 5. Bangunan 70 m2 Rp 70.000.000 Total kebutuhan dana = Rp 158.000.000/RW


C.6.2. Sumber Dana 1. Anggaran Pemda Provinsi Jawa Barat 2. Perusahaan Penghasil sampah 3. Dana CSR lingkungan 4. Iuran warga C.6.3. Sumber Pendapatan 1. hasil usaha pengelolaan sampah 2. Dana insentif dari Pemda 3. Dana kompensasi dari perushaan penghasil sampah D. PENUTUP Melalui proses kerja berbasis masyarakat yang dilakukan secara ringkas, mudah, murah dan ramah lingkungan, sampah satu kota bisa ditangani tuntas tanpa memerlukan kehadiran TPA. Dengan imbas positif lahirnya ribuan lapangan kerja baru. Melalui proses ini, beban kerja dan anggaran Pemda berkurang drastis. Perusahaan penghasil sampah dan pengelola terlaksana kewajibannya secara mudah dan murah. Tangsel, Mei 2014 Jaringan Pengelola Sampah Koordinator, Asep K. Kusumah

JARINGAN WIRAUSAHAWAN SAMPAH (JAWIS) Komp. Sekretariat Negara Blok K No 17 – Pdk Kacang barat – Tangsel

Telp 021-7329379/081286265460/085846438070

Lampiran 1 : Lembar Plastik Daur Ulang Sampah Plastik Teknik PADU Tipis Polos Tipis Motif Tipis Variasi Tipis Majun

Sedang Polos Sedang Motif Sedang Variasi Sedang Majun

Tebal Polos Tebal Motif Tebal Variasi Tebal Majun

Dobel Tebal Super Tebal

Mewujudkan Kota Bebas Sampah |

Lampiran 1 : Lembar Plastik Daur Ulang Sampah Plastik Teknik PADU

Tipis Polos Tipis Motif Tipis Variasi Tipis Majun


Tebal Motif Tebal Variasi Tebal Majun

Dobel Tebal Super Tebal


Tipis Polos Tipis Motif Tipis Variasi Tipis Majun


Tebal Motif Tebal Variasi Tebal Majun


Lampiran 2 : Produk Jadi Daur Ulang Sampah Plastik Teknik PADU


Lampiran 3 : Produk Kreatif Berbahan Baku Sampah Plastik Tak Bernilai


Lampiran 4 : Diagram Teknik PADU


Lampiran 5 : Tungku Pengolah Sampah Plastik Tak Bernilai


Lampiran 6 : Insinerator Multifungsi Ramah Lingkungan Tanpa Bahan Bakar



Environment

Proposal mewujudkan kota bebas sampah