Kegiatan Pelaksanaan Proyek

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGAWASAN PELAKSAAN PEKERJAAN

DIBUAT OLEH :

1. FRENGKI RONSUMBRE NIM. 21010113420056

2. MUJI SISWATI NIM. 21010113420058

3. RAYMOND BENARDUS MUNTHE NIM. 21010113420049

4. WAHYUDIN NIM. 21010113420054

TUGAS

MANAJEMEN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Ir. Irawan Wisnu W., MS

PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER MANAJEMEN REKAYASA INFRASTRUKTUR

TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2014

Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS

MMRI 2014 UNDIP 1

1. ACUAN

a) Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

b) Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

c) Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

d) Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

f) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

g) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi;

h) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi;

i) Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan

Jasa Konstruksi;

j) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

k) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001 Pedoman Pemberian

Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; l) Keputusan Menteri Kimpraswil No.

339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

oleh Instansi Pemerintah;

m) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar Dan

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;

n) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem

Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

o) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No. 02/SE/M/2001 tentang Tata Cara

Penilaian Hasil Evaluasi serta Sanggahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa


MMRI 2014 UNDIP 2

diatas Lima Puluh Milyar rupiah;

p) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No.IK0106-Mn/66 Sertifikasi Badan Usaha

Jasa Konstruksi Dalam Rangka Pengadaan yang dilaksanakan Instansi

Pemerintah Tahun Anggaran 2002.

2. DEFINISI PROYEK

Proyek adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor

produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh

keuntungan dalam suatu periode tertentu (Bappenas TA-SRRP, 2003).

Sedangkan arti kata manjemen yaitu pengelolaan, hal ini menunjukkan bahwa

manajemen proyek adalah merupakan tata cara/dan atau pengelolaan proyek yang

terdiri dari kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi atausumber

daya (manusia, material, peralatan, keuangan, metode/teknologi) untukmenghasilkan

barang/jasa yaitu berupa konstruksi jalan dan jembatan, yangdiharapkan ada

keuntungan yang didapat dari pemanfaataan jalan dan jembatan sebagai sarana

perhubungan darat atau transportasi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat

tinggi dalam periode tertentu yaitu selama umur rencana / efektif konstruksi jalan dan

jembatan.

Maka dalam pelaksanaan proyek, bagi para penyelenggara proyek terutama

pelaksana/pemborong hendaknya dapat melaksanakan tugas secara professional

dalam menyediakan seluruh faktor-faktor produksi atau sumber daya yang diperlukan

oleh suatu proyek, untuk memenuhi maksud dan tujuan proyek secara sukses yaitu

dicapainya standar mutu yang disyaratkan, biaya dan waktu yang telah ditetapkan.

Proyek dalam pelaksanaannya sering terjadi masalah baik teknis maupun administrasi

yang pada akhirnya proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan dalam kontrak. Salah satu penyebab umum dari kesulitan dalam


MMRI 2014 UNDIP 3

melaksanakan proyek adalah kurang dipahaminya proyek itu sendiri secara benar

sehingga tidak dapat memperhitungkan secara teliti dan tepat semua faktor-faktor

produksi/sumber daya proyek yang diperlukan untuk menentukan secara pasti waktu

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, dalam hal ini proyek adalah

pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan.

Di Indonesia yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim

penghujan akan sangat mempengaruhi waktu pelaksanaan konstruksi yang harus

diperhitungkan, terutama pekerjaan jalan dan jembatan yang sangat rawan

dilaksanakan pada musim hujan. Hal ini akan menuntun kearah situasi yang tidak

menguntungkan apabila ternyata musim hujan tidak sesuai yang diperkirakan maka

waktu penyelesaian proyek dapat terganggu. Apapun alasannya perpanjangan waktu

pelaksanaan konstruksi harus dihindarkan, kecuali memenuhi alasan yang dapat

diterima sesuai dengan kontrak (pekerjaan tambah, perubahan desain, keadaan diluar

kehendak seperti bencana alam, dan sebagainya).

Pada suatu penyelenggaraan proyek, untuk mencapai tujuan proyek dilakukan

pendekatan yang disebut manajemen proyek, yaitu penentuan cakupan dan tahapan-

tahapan kegiatan proyek serta peranan/tugas penyelenggara proyek menyangkut hak

dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Penerima hak kontrak jasa pelaksanaan konstruksi sebagai penyedia jasa akan

melakukan koordinasi menyiapkan kebutuhan sumber daya konstruksi meliputi

keuangan/dana, manusia/tenaga kerja/ahli, material, peralatan dan menyusun metoda

kerja.

Umumnya pimpinan pelaksana yang ditugaskan dilapangan telah

berpengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi, tetapi tidak berarti bahwa sudah

menguasai manajemen proyek secara menyeluruh dan mendetail, menganalisa secara

teliti setiap kegiatan dan kesulitan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan.


MMRI 2014 UNDIP 4

Adapun hubungan antara masing-masing kegiatan dan fungsi dapat

digambarkan merupakan suatu hubungan siklus manajemen proyek sebagai berikut:

Gambar 1.0 Hubungan siklus manajemen proyek/konstruksi

Keterangan gambar:

P = planning; perencanaan/rencana kerja

O = organizing; organisasi kerja

A = actuating; pelaksanaan pekerjaan

C = controlling; kontrol/pengendalian kerja


MMRI 2014 UNDIP 5

3. URUTAN PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN

a) biasanya dalam kontrak mensyaratkan bahwa kegiatan pelaksanaan proyek harus

diselesaikan secara berurutan sesuai dengan tahapan kegiatan dalam mencapai

sasaran proyeK seperti contoh spesifikasi dibawah ini:

b) lingkup dan urutan kegiatan pekerjaan dapat dijelaskan secara diagram seperti

gambar di bawah ini:

survei lapangan termasuk peralatan pengujian yang diperlukan dan penyerahan laporan oleh kontraktor.

30 hari setelah pengambilalihan lapangan oleh kontraktor

peninjauan kembali rancangan oleh Direksi Pekerjaan selesai

60 hari setelah pengambilalihan lapangan oleh kontraktor, walau keluarnya detail pelaksanaan dapat bertahap setelah tanggal ini.

pekerjaan pengembalian kondisi perkerasan dan bahu jalan selesai.


pekerjaan minor pada selokan, saluran air, galian dan timbunan, pemasangan perlengkapan jalan dan pekerjaan pengembalian kondisi jembatan.


Pekerjaan drainase selesai.

Sebelum dilaksanakan kegiatan overlay


MMRI 2014 UNDIP 6

Gambar 1.1 Lingkup dan urutan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan


MMRI 2014 UNDIP 7

Gambar 1.2 Bagan Alir Pelaksanaan Konstruksi Jalan


MMRI 2014 UNDIP 8

Gambar 1.3 Bagan Alir Pelaksanaan Konstruksi Jembatan


MMRI 2014 UNDIP 9

4. SUMBER DAYA MANUSIA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN

Sumber daya manusia untuk pekerjaan konstruksi dibutuhkan kemampuan

profesi keterampilan dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi, menurut

disiplin keilmuan dan atau keterampilan (untuk tenaga terampil) dan atau kefungsian

dan atau keahlian (untuk tenaga ahli) tertentu. Oleh karena itu tenaga kerja untuk

pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan perlu dilakukan sertifikasi keterampilan

kerja dan sertifikasi keahlian kerja, seperti ahli pengawas dan ahli pelaksana konstruksi

jalan dan jembatan.

Tenaga kerja yang dianggap mampu bekerja setelah dilakukan klasifikasi dan

kualifikasi bidang konstruksi jalan dan jembatan akan diberikan tanda bukti pengakuan

berupa sertifikat atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan

keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan

dan atau keterampilan dibidang pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan. Sertifikat

klasifikasi dan sertifikat kualifikasi akan secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh

lembaga yang deserahi wewenang melakukan sertifikasi.

Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan

usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau

badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama (PP No. 28/2000 pasal 11

ayat 2). Selengkapnya ketentuan Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Sertifikasi

Keahlian Kerja tenaga kerja konstruksi sesuai dengan PP No. 28/2000 pasal 15 sebagai

berikut:

a) tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau

sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh lembaga, yang dinyatakan

dengan sertifikat;

b) sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah

memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan


MMRI 2014 UNDIP 10

tertentu;

c) sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah

memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungsian

dan atau keahlian tertentu;

d) sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja secara berkala

diteliti/dinilai kembali oleh lembaga;

e) pelaksanaan sertifikasi dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi

pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga.

Tenaga terampil/ahli yang perlu dilengkapi dengan sertifikat

keterampilan/keahlian dan disyaratkan pada kontrak konstruksi jalan dan jembatan,

antara lain:

a) Jabatan personil pekerjaan jalan:

1. General Superintendent

2. Highway Engineer

3. Material Engineer

Pekerjaan jembatan :

1) General Superintendent

2) Bridge Engineer

b) Persyaratan pendidikan personil:

Persyaratan minimum pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada

beberapa kontrak diberlakukan syarat minimum pendidikan sarjana muda atau

yang sederajat didang teknik sipil.

c) Persyaratan pengalaman kerja personil:

1) pekerjaan konstruksi jalan :

persyaratan minimum pengalaman kerja pada jabatan yang sama

(similar position) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pada


MMRI 2014 UNDIP 11

beberapa kontrak diberlakukan syarat minimum, sebagai berikut:

1) 3 tahun untuk General Superintendent

2) 2 tahun untuk Highway Engineer

3) 2 tahun untuk Material Engineer

persyaratan minimum pengalaman kerja pada pekerjaan yang

sama(similar work) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pada



2) 5 tahun Highway Engineer

3) 5 tahun Material Engineer

2) Pekerjaan konstruksi jembatan

persyaratan minimum pengalaman kerja pada jabatan yang sama

(similar position) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pada



2) 2 tahun untuk Bridge Engineer

persyaratan minimum pengalaman kerja pada pekerjaan yang sama

(similar work) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pada beberapa

kontrak diberlakukan syarat minimum, sebagai berikut:


2) 5 tahun Bridge Engineer

Adapun secara umum tenaga kerja terampil untuk pekerjaan Jalan dan

Jembatan dapat dikelompokan biasanya antara lain :

a) tenaga yang langsung bekerja dalam konstruksi

1) kepala pelaksanan;

2) pelaksana dan pekerja pekerjaan jalan;


MMRI 2014 UNDIP 12

3) pelaksana dan pekerja pekerjaan jembatan;

4) pelaksana dan pekerja pekerjaan tanah;

5) pelaksana dan pekerja pekerjaan struktur beton dan jembatan;

6) pelaksana dan pekerja base camp;

7) kepala mekanik dan pekerja operator alat-alat berat dan sopir, dll.

b) tenaga yang membantu pada kegiatan pengujian kualitas pekerjaan:

1) kepala dan pekerja survey/pengukuran;

2) kepala dan pekerja pengujian/laboratorium;

3) bagian supervisi/inspeksi intern manajemen.

c) tenaga yang membantu pada kegiatan umum dan administrasi, pengadaan dan

keuangan proyek :

1) kepala dan staf administrasi personalia;

2) kepala bagian keuangan/akuntan dan staf administrasi keuangan;

3) kepala bagian dan staf hukum/hubungan masyarakat;

4) kepala bagian dan staf logistik;

5) kepala bagian dan personil pengamanan;

6) kepala bagian dan staf kesehatan/keselamatan kerja.

d) Sedangkan tenaga kerja konstruksi yang dimasukan dalam diperhitungan harga

satuan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, biasanya antara lain:

1) pekerja;

2) tukang;

3) mandor;

4) operator;

5) pembantu operator;

6) sopir;

7) pembantu sopir;


MMRI 2014 UNDIP 13

8) mekanik;

9) pembantu mekanik;

10) kepala tukang.


MMRI 2014 UNDIP 14

5. TAHAP AWAL PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK

5.1. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

1. Ruang Lingkup

Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pengiriman dan penarikan kembali semua

sumber daya, tenaga kerja, bahan, peralatan, perlengkapan dan lain-lain untuk

mendukung kegiatan pelaksanaan pekerjaan.

2. Mobilisasi

2.1 Mobilisasi terdiri dari pekerjaan persiapan dan pelaksanaan, termasuk

tapi tidak terbatas pada kebutuhan-kebutuhan untuk mobilisasi personil,

peralatan, pemasokan dan suplemen lainnya yang diperlukan ke lokasi

proyek, untuk pembangunan kantor, gudang dan fasilitas lainnya yang

diperlukan untuk bekerjaa di proyek, dan untuk seluruh pekerjaan dan

operasi lainnya yang harus dilakukan atau biaya yang diperlukan sebelum

mulai berbagai item pekerjaan kontrak di lokasi proyek.

2.2 Mobilisasi adalah pengiriman ke lokasi pekerjaan sumber daya yang

dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.

2.3 Mobilisasi selesai bila kontraktor dapat melaksanakan dan diterima oleh

Konsultan mengenai kebutuhan masing-masing persyaratan yang terkait

yang disebutkan dalam kontrak.

3. Demobilisasi

3.1 Demobilisasi mencakup penyiapan pengajuan yang diperlukan sebelum

pengakhiran pekerjaan. Demobilisasi adalah penarikan kembali dari

lokasi pekerjaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

pekerjaan.

3.2 Demobilisasi akan dianggap selesai jika seluruh peralatan, bahan,

personil, atau lainnya milik kontraktor telah dikeluarkan dari lokasi


MMRI 2014 UNDIP 15

proyek, dan persyaratan-persyaratan pekerjaan sebagaimana diatur dalam

kontrak telah dipenuhi.

5.2. SURVEI

1. Ruang Lingkup

Pekerjaan ini meliputi survei penelitian hasil desain konstruksi, survei

topografi, survei utilitas, penyelidikan tanah, survei hidrologi dan hidrolika dan

lain-lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.

2. Survei Penelitian Hasil Desain Konstruksi

2.1 Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor wajib melakukan penelitian

terhadap desain konstruksi yang terdapat dalam kontrak.

2.2 Bila terdapat hal-hal yang meragukan dalam desain konstruksi,

Kontraktor harus berkoordinasi dengan Konsultan Perencana, Konsultan

dan PPK.

2.3 Perbaikan terhadap desain (review desain) diusulkan oleh Kontraktor

oleh PPK untuk mendapat persetujuan.

3. Survei Topografi

3.1 Kontraktor harus mengadakan pengukuran-pengukuran serta pemasangan

patok-patok yang diperlukan untuk pekerjaan pembangunan dan

bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan ketepatan pengukuran

tersebut sehingga dapat dijadikan benchmark sebagai titik acuan elevasi

dan posisi bangunan. Patok-patok serta tanda harus dijaga sedemikian

rupa sehingga kedudukannya tetap serta tidak terganggu selama

pekerjaan berlangsung.

3.2 Kesalahan-kesalahan terjadi sebagai akibat kelalaian didalam

menentukan ukuran selama pelaksanaan menjadi tanggung jawab


MMRI 2014 UNDIP 16

Kontraktor sepenuhnya. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan dimulai

kontraktor diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap

gambar-gambar dan ketentuan yang ada.

4. Survei Utilitas

4.1 Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan harus melakukan survei

utilitas yang berada dilokasi pekerjaan.

4.2 Kontraktor sebelum mengadakan pekerjaan harus berkoordinasi dengan

tim direksi/PPK untuk mengetahui kondisi utilitas yang ada dilokasi

pekerjaan.

4.3 Hasil survey harus dibuat dokumentasi yang baik sebagai alat kerja.

5. Penyelidikan Tanah

5.1 Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan harus melakukan penelitian

terhadap hasil penyelidikan tanah yang digunakan dalam proses desain.

5.2 Jika terdapat hal – hal yang belum diperhitungkan atau meragukan,

Kontraktor dapat melakukan penyelidikan tanah tambahan.

5.3 Dalam melakukan penyelidikan tanah, Kontraktor harus mendapat

persetujuan dari Konsultan dan PPK.

6. Survei Hidrologi dan Hidrolika

Kontraktor harus melakukan survei hidrologi dan Hidrolika untuk memastikan

bahwa akibat yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan

dampak negative seperti banjir, penyumbatan dan lain-lain.


MMRI 2014 UNDIP 17

5.3 RUANG KERJA

1. Ruang Kerja (Right Of Way)

1.1 Ruang kerja akan menjadi lahan sementara atau permanen untuk

melaksanakan pekerjaan. Konsultan harus menentukan lebar efektif dan

batas-batas ruang kerja.

1.2 Kontraktor harus memperhatikan ruang kerja sebagaimana ditetapkan

oleh Konsultan.

1.3 Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan ruang kerja tambahan

yang diperlukan untuk penyimpanan material, peralatan dan lain – lain

atas biaya sendiri.

2. Perijinan

2.1 Setiap perijinan yang dibutuhkan untuk memindahkan material dan

peralatan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

2.2 Kontraktor akan melakukan survey untuk mengetahui kondisi – kondisi

dan kesulitan yang mungkin ditemui dalam pengangkutan material,

pengangkutan peralatan, dan lain – lain.

3. Pembersihan Lokasi Kerja

3.1 Wilayah kerja harus dipelihara secara tertib dan bebas dari hambatan

untuk memberikan kondisi terbaik yang mungkin untuk berbagi operasi

dan instansi yang diperlukan.

3.2 Limbah dan puing – puing harus dihilangkan dari lokasi kerja.

5.4 DIREKSI KEET DAN GUDANG

1. Ruang Lingkup

Pekerjaan ini meliputi pembuatan direksi keet dan gudang yang digunakan

untuk tempat pertemuan dan penyimpanan barang sementara di lapangan.


MMRI 2014 UNDIP 18

2. Persyaratan Teknis

2.1 Material

1) Direksi keet dibuat dengan rangka kayu kelas III, dengan triplek

tebal lebih besar/sama dengan 4 mm, atap seng gelombang BJLS

25, lantai plesteran dengan campuran 1 PC : 5 PC, tebal = 10 cm,

kaca nako, daun pintu dari triplek, dicat.

2) Di direksikeet harus dilengkapi dengan :

No Item Volume

1 Papan Nama 1 bh

2 Meja 1 bh

3 Kursi 4 bh

4 Kalender 1 bh

5 Kotak Obat 1 set

6 Papan Tulis/ White board 1 bh

7 Papan Informasi 1 bh

8 Papan untuk menempel Gambar kerja 1 bh

3) Setelah pekerjaan selesai, lokasi yang digunakan sebagai

direksikeet dan gudang harus dibongkar dan dibersihkan.

5.5 FASILITAS OPERASIONAL

1. Ruang Lingkup

Fasilitas operasional kerja perlu dilengkapi oleh Kontraktor antara lain seperti

alat komunikasi, operasional kantor kontraktor, listrik/penerangan, dan lain –

lain sesuai kebutuhan di lapangan.


MMRI 2014 UNDIP 19

2. Alat Komunikasi

2.1 Kontraktor harus menyediakan peralatan komunikasi berupa HT

dilengkapi dengan RIG (bila perlu) yang diperlukan untuk komunikasi.

2.2 Jika penguat/booster diperlukan, antenna booster harus disediakan untuk

menjamin komunikasi yang baik/lancer antara alat komunikasi didalam

seluruh area pekerjaan, termasuk ke stasiun terdekat.

3. Listrik dan Penerangan

3.1 Menyediakan dan memelihara semua penerangan sementara dan tenaga

listrik sementara yang diperlukan untuk konstruksi.

3.2 Menyediakan koneksi ke semua peralatan konstruksi yang memerlukan

tenaga listrik.

3.3 Menyediakan dan memelihara tenaga listrik sementara untuk peralatan

mekanik permanen memerlukan layanan tenaga listrik sampai tenaga

listrik tetap dapat digunakan.

3.4 Menyediakan penerangan lapangan sementara untuk keamanan sesuai

dengan arahan PPK/Konsultan.

3.5 Menyediakan grounding untuk semua perangkat sesuai standar yang

berlaku.

3.6 Menyediakan semua item yang diperlukan untuk penerangan.

3.7 Menyediakan dan menjaga semua peralatan layanan sementara sampai

kerja permanen terinstal dan diaktifkan.

3.8 Kesalahan-kesalahan yang terjadi sebagai akibat kelalaian di dalam

penyediaan, penggunaan dan perawatan peralatan akibat dari tenaga

listrik selama proses pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab

kontraktor sepenuhnya. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan dimulai


MMRI 2014 UNDIP 20

kontraktor diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap

syarat dan ketentuan yang ada.

6 Telepon Sementara

Kontraktor akan menyediakan layanan telepon sementara selama konstruksi

untuk kelancaran komunikasi.

7 Petunjuk Panggilan Darurat

Kontraktor harus menyediakan daftar lokasi terdekat dan bekerja sama dengan

instansi terkait seperti polisi, rumah sakit atau pelayanan kesehatan di Direksi

keet, untuk mengantisipasi apabila terjadi keadaan darurat.

5.6 PEMBERSIHAN LOKASI PEKERJAAN

1. Selama proyek berlangsung, Kontraktor harus menjaga kebersihan dan

mengatur lokasi bahan bangunan dan alat kerja serta daerah kerja sehingga

kelancaran pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat karenanya.

2. Pembersihan tumbuh-tumbuhan yang ada pada lokasi peruntukan kerja sesuai

petunjuk Gambar Kerja dan Pengawas Lapangan.

3. Sesudah proyek selesai dan sebelum melakukan penyerahan pekerjaan kepada

pemilik proyek, kontraktor harus membersihkan seluruh daerah kerja dari

segala macam peralatan tersebut, sisa-sisa bahan bangunan, bekas bongkaran

dan bangunan – bangunan sementara, termasuk pengangkutnya tanpa tambahan

biaya.

5.7 KESELAMATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

1. Ruang Lingkup

Bagian ini mengatur mengenai pelaksanaan program Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan pekerjaan.


MMRI 2014 UNDIP 21

2. Pedoman dan Standar

2.1 Undang – undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

2.2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Kep. 1135/MEN/1987 tentang

bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Kep 245?MEN/1990 tentang

Hari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional.

2.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.05/MEN/1996 tentang

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Keselamatan Kerja

3.1 Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa

pemeliharaan, Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan dan

keamanan pekerja, material dan peralatan teknis serta konstruksi.

3.2 Kontraktor wajib menjaga Keselamatan kerja di ruang kerja dengan

melengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja seperti safety line,

rambu-rambu, papan promosi keselamatan, dan lain-lain.

3.3 Kontraktor wajib menjamin keselamatan tenaga kerja yang terlibat dalam

pelaksanaan pekerjaan dari segala kemungkinan yang terjadi dengan

memenuhi aturan dan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja yang

berlaku (Jamsostek).

3.4 Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan, menurut syarat-syarat

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam

keadaan siap digunakan dilapangan, untuk mengatasi segala

kemungkinan musibah bagi semua petugas dari pekerja lapangan.

3.5 Setiap pekerja diwajibkan menggunakan sepatu pada waktu bekerja dan

di lokasi harus disediakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa safety belt,


MMRI 2014 UNDIP 22

safety helmet, masker/kedok las terutama untuk dipakai pada pekerjaan

pemasangan kuda-kuda baja dan pekerjaan yang beresiko tertimpa benda

keras.

3.6 Kontraktor wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang

layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja. Membuat tempat

penginapan di lapangan pekerjaan untuk para pekerja tidak

diperkenankan, kecuali atas ijin PPK.

3.7 Apabila terjadi kecelakaan, Kontraktor segera mungkin memberitahu

kepada Konsultan dan mengambil tindakan yang baru untuk keselamatan

korban-korban kecelakaan itu.

4. Prosedur Operasi Standar (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

4.1 Kontraktor harus membuat SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

4.2 SOP diajukan kepada Konsultan untuk dievaluasi.

4.3 Kontraktor harus menyampaikan laporan pelaksanaan SOP kepada PPK,

Tim Direksi, dan Konsultan.

5.8 DAMPAK LINGKUNGAN

1. Pertimbangan Lingkungan

1.1 Kontraktor akan membangun fasilitas, sehingga tidak satupun pekerjaan

mempunyai dampak merugikan pada lingkungan, komunitas serta

fasilitas lalu lintas lainnya.

1.2 Pertimbangan harus dilakukan sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada :

1). Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk meminimalkan

emisi polusi udara

2). Pengendalian sulfur dioksida dan polutan udara lainnya

3). Pemisahan air limbah industri dan kota


MMRI 2014 UNDIP 23

4). Reklamasi air limbah

5). Pemulihan dan daur ulang bahan – bahan yang sesuai

6) Pengendalian kebisingan kendaraan

7) pengendalian kebisingan dari industry dan fasilitas komersial

8) Batasan getaran

9) Pelestarian tanah alam sedapat mungkin

10) Pelestarian situs arkeologi

2. Perlindungan Lingkungan

2.1 Kontraktor harus menyadari dan mengikuti praktek-praktek perlindungan

lingkungan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh otoritas dan

instansi terkait yang relevan.

2.2 Lanau dan lumpur yang diklarifikasikan sebagai limbah bahan tidak

boleh dibuang langsung ke perairan dekat pantai. Bahan ini akan dibuang

di TPA yang disetujui.

2.3 Limbah / sisa material dengan klasifikasi bahan kimia berbahaya atau

tidak berbahaya akan dibuang dan/atau disimpan di TPA yang disetujui.

2.4 Tidak ada pembayaran terpisah akan dibuat untuk perlindungan

lingkungan hidup tetapi semua biaya yang daripadanya akan dimasukan

dalam harga kontrak dibayarkan item.

3. Pengendalian Dampak Lingkungan

3.1 Kontraktor wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam usaha pelaksanaan

pengendalian lingkungan.

3.2 Dampak lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain :

Banjir

Longsor

Debu


MMRI 2014 UNDIP 24

Suara

5.9 JAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU

1. Ruang Lingkup

Bagian ini mencakup persyaratan untuk jaminan dan pengendalian mutu

produk, hasil kerja dan penyiapan sertifikat pemenuhan persyaratan.

2. Persyaratan Umum

2.1 Material dan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi

persyaratan yang berlaku dalam hal ukuran, pembuatan, jenis dan kualitas

yang ditentukan, kecuali secara spesifik ditentukan bebas dari

persyaratan.

2.2 Konsultan dan PPK mempunyai hak untuk menolak material atau cara

dan hasil kerja yang tidah sesuai dengan persyaratan, pada setiap saat.

2.3 Kontraktor harus membongkar pekerjaan yang tidak diterima atau ditolak

oleh Konsultan dan PPK dan mengerjakan kembali sesuai persyaratan

kontrak dan/atau petunjuk dari konsultan tanpa tambahan biaya.

2.4 Jika kontraktor menolak atau membongkar atau mengganti, PPK akan

melakukan pembongkaran atas biaya dari kontraktor.

2.5 Pekerjaan yang dihasilkan harus sesuai dengan sasaran dan gambar

desain yang telah ditetapkan.

5.10 SUBMITTAL

1. Ruang Lingkup

Bagian ini mencakup persyaratan dan prosedur pengajuan dokumen yang

diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan berupa jadwal pelaksanaan pekerjaan,

ijin pelaksanaan pekerjaan, material, sub kontraktor, gambar kerja (Shop


MMRI 2014 UNDIP 25

Drawing), metode pelaksanaan pekerjaan, usulan review desain, perubahan

pelaksanaan pekerjaan (variation order) dan gambar pelaksanaan hasil

pekerjaan (as built drawing).

2. Persyaratan Umum

2.1 Pengajuan submittal harus disertai surat penyampaian, yang berisi :

1) Nomor dan tanggal penyampaian / revisi penyampaian

2) Nama proyek, paket dan bagian pekerjaan

3) Nama kontraktor, sub kontraktor dan pemasok / supplier

4) Indentifikasi dan spesifikasi produk dan material

5) Hal – hal yang diperlukan untuk indentifikasi dan konfirmasi yang

terkait pengajuan.

2.2 Dalam setiap pengajuan submittal, Kontraktor dianggap sudah

mempelajari, mengetahui dan memeriksa dokumen kontrak.

2.3 Pengajuan yang tidak disetujui akan diberikan catatan dan dikembalikan

kepada Kontraktor, Kontraktor harus melakukan perbaikan dan diajukan

kembali.

3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

3.1 Kontraktor harus menyampaikan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang

berisi antara lain uraian item pekerjaan, urutan dan keterkaitan antar

bagian pekerjaan, bobot pekerjaan, bobot rencana mingguan dan bulanan

serta mencantumkan grafik kurva-S.

3.2 Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui akan dijadikan paduan dalam

melakukan evaluasi secara periodik.

4. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan

4.1 Kontraktor harus mengajukan ijin pelaksanaan pekerjaan kepada

Konsultan sesui format yang disediakan Konsultan.


MMRI 2014 UNDIP 26

4.2 Konsultan akan melakukan pengecekan di lapangan sesuai ijin

pelaksanaan yang diajukan.

4.3 Pada pekerjaan yang bersifat khusus, Kontraktor harus mengajukan

metode kerja dan mempresentasikan kepada PPK dan Konsultan.

5. Material

5.1 Kontraktor harus menyampaikan contoh material/peralatan atau brosur

material yang akan digunakan untuk pekerjaan sesuai dengan gambar dan

spesifikasi teknis dan mendapat persetujuan dari PPK.

5.2 Contoh material harus dalam ukuran dan kuantitas yang cukup untuk

dilihat secara visual, termasuk data lokasi dan teknis produksi dari

pemasok.

5.3 PPK dapat meminta pengujian tambahan dan/atau pemeriksaan

laboratorium atas bahan, material dan/atau produk oleh pihak

independen, bila diperlukan.

5.4 Kontraktor tidak boleh memesan bahan atau memulai pembuatan suatu

produk sebelum pengajuan disetujui dan ditanda tangani oleh PPK

dengan rekomendasi Konsultan.

6. Sub Kontraktor

6.1 Perusahaan Sub Kontraktor harus disetujui oleh PPK

6.2 Kontraktor harus mengajukan usulan Sub Kontraktor kepada PPK.

6.3 PPK dibantu Konsultan mengadakan pemeriksaan terhadap kemampuan

yang dimiliki Sub Kontraktor sesuai ketentuan dalam peraturan yang

berlaku.

6.4 Pengajuan usulan harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi

cpmpany profil, daftar pengalaman, jenis pekerjaan dan hal-hal lain yang

dianggap perlu untuk penilaian.


MMRI 2014 UNDIP 27

7. Gambar Kerja (Shop Drawing)

7.1 Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor harus mengajukan Gambar

Kerja (Shop Drawing).

7.2 Gambar Kerja (Shop Drawing) harus disetujui oleh Kontraktor,

Konsultan dan PPK.

7.3 Pengajuan Gambar Kerja Harus mengacu kepada gambar rancangan

(desain) dan spesifikasi teknis yang sudah disetujui oleh Kementerian

Pekerjaan Umum.

7.4 Dalam melakukan pembuatan gambar kerja, Kontraktor harus melakukan

penelitian terhadap gambar rancangan (desain) yang sudah ditetapkan.

Apabila terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dan gambar rancangan

(desain) maka kontraktor dapat mengajukan usulan perubahan / review

desain.

7.5 Kontraktor dalam melakukan penelitian desain (spesifikasi teknis dan

gambar rancangan) harus berkoordinasi dengan Konsultan Perencana.

7.6 Untuk mendapatkan hasil kerja yang Optimal, Kontraktor diminta selalu

berkoordinasi dengan Konsultan dan pihak terkait.

7.7 Perhitungan volume untuk semua item pekerjaan mengacu kepada shop

drawing yang telah disetujui.

7.8 Gambar Kerja dibuat dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy (dalam

bentuk CAD dan PDF File).

8. Metoda Pelaksanaan Pekerjaan

Kontraktor harus mengajukan metode kerja dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

8.1 Lokasi dan aksesibilitas tempat berlangsungnya pekerjaan.


MMRI 2014 UNDIP 28

8.2 Gambar kerja dan persyaratan teknis serta alokasi waktu untuk pekerjaan

yang bersangkutan.

8.3 Jumlah dan kapasitas sumberdaya yang diperlukan untuk pekerjaan yang

bersangkutan.

8.4 Uraian detail aktifitas pekerjaan dengan mempertimbangkan kepada

kondisi yang ada selama pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk gambar

skematik, bagan alir bagian pekerjaan lain dengan menggunakan software

seperti Microsoft project, Primavera dan lain – lain.

8.5 Uraian dan perhitungan struktur pengaman sementara yang diperlukan.

8.6 Aspek lingkungan dan social disekitar lokasi kerja.

8.7 Pengamanan utilitas dan/atau infrastruktur yang ada disekitar, baik

dibawah atau diatas lokasi kerja.

8.8 Pengamanan/Rambu-rambu lalu lintas.

9. Usulan Perubahan Desain (Review Desain)

Perubahan gambar rancangan (desain) dan spesifikasi teknis harus mendapat

persetujuan Konsultan dan PPK untuk perubahan kecil (minor), Jika perubahan

yang harus dilakukan besar (major) maka harus mendapat persetujuan

Kementerian Pekerjaan Umum.

10. Perubahan Pekerjaan (Variation Order)

10.1 Jika ada perubahan Pekerjaan Kontraktor harus mengajukan secara

tertulis.

10.2 Pengajuan dilengkapi dengan gambar awal dan gambar perubahan secara

detail.

10.3 Jika ada perubahan biaya dan waktu pelaksanaan yang ditimbulkan akibat

perubahan tersebut, maka perlu dibahas lebih lanjut dengan PPK untuk

memperoleh persetujuan dengan rekomendasi Konsultan.


MMRI 2014 UNDIP 29

11. Gambar Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (As Built Drawing)

11.1 Kontraktor harus menyampaikan gambar “as-built” pada akhir

pelaksanaan konstruksi untuk mendapat persetujuan dari konsultan dan

PPK.

11.2 As Built Drawing di sampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari

setelah serah terima akhir.

11.3 Kontraktor harus menyampaikan gambar “as built drawing” yang telah

disetujui sebanyak :

1) 1 (satu) set asli

2) 5 (lima) set copy dijilid

3) Rekaman soft copy dalam CD atau jenis lainnya dalam bentuk

CAD dan PDF file.

5.11 PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

1. Ketentuan Umum

1.1 Pengujian sample di laboratorium harus dilakukan di laboratorium

independent yang telah disetujui oleh PPK/Konsultan.

1.2 Kontraktor harus melakukan pengujian yang diperlukan untuk menjamin

kualitas yang ditetapkan sesuai arahan Konsultan / PPK.

1.3 Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian

ditanggung oleh Kontraktor.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian

2.1 Kontraktor wajib memfasilitasi Konsultan dan PPK dalam pelaksanaan

pengujian.

2.2 Konsultan dan PPK dapat meminta tambahan pengujian jika perlu

2.3 Hasil pemeriksaan dan pengujian harus didokumentasi


MMRI 2014 UNDIP 30

2.4 Kontraktor harus menyiapkan personil untuk menyaksikan proses

pemeriksaan dan pengujian

2.5 Kontraktor harus menyiapkan alat uji yang diperlukan.

5.12 RAPAT PROYEK

1. Ruang Lingkup

Bagian ini mencakup persyaratan untuk pertemuan pra-konstruksi, koordinasi

rutin pertemuan dan kemajuan dan distribusi menit dan informasi terkait.

2. Persyaratan Umum

2.1 Konsultan harus mengadakan rapat Pra-Konstruksi, Rapat Berkala, dan

Rapat khusus selama pelaksanaan pekerjaan.

2.2 Perwakilan kontraktor, subkontraktor dan pemasok harus menghadiri

rapat yang diselenggarakan oleh Konsultan dan PPK.

2.3 Konsultan adalah pemimpin rapat dan membuat risalah rapat untuk

semua proses yang dijalankan.

2.4 Hasil rapat harus didistribusikan kepada seluruh stakeholder.

3. Rapat Pra-Konstruksi Dengan Agenda

Dalam rapat pra-konstruksi dibahas hal-hal sekurang – kurangnya :

3.1 Organisasi Kerja

3.2 Program Kerja

3.3 Jadwal Pelaksanaan

3.4 Program Mutu

3.5 Prosedur pelaksanaan pekerjaan seperti pengajuan submittal, rencana

perubahan ruang lingkup, dan lain-lain.

3.6 Pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

3.7 Pelaksanaan Program pengendalian Dampak Lingkungan


MMRI 2014 UNDIP 31

3.8 Rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.

4. Rapat Kemajuan Pekerjaan

4.1 Jadwal rutin, dan pertemuan untuk kemajuan pekerjaan.

4.2 Agenda rapat :

1) Review dan persetujuan risalah rapat sebelumnya.

2) Observasi lapangan, kendala selama pekerjaan.

3) Masalah yang menghambat kemajuan pekerjaan

4) Pninjauan ke pabrik dan jadwal pengiriman.

5) Tindakan korektif dan prosedur yang diperlukan untuk

mempertahankan target yang ditetapkan.

6) Jadwal pekerjaan yang akan dating

7) Jadwal shop drawing dan tanggal persetujuan

8) Proposal perubahan untuk penyelesaian pekerjaan

9) Dan lain – lain yang diperlukan.

5.13 PELAPORAN

1. Laporan Harian

Kontraktor harus membuat laporan Harian yang menggambarkan peristiwa –

peristiwa penting yang berkaitan dengan pekerjaan, jam kerja, jumlah buruh

yang diperkerjakan, waktu operasi peralatan, jam lembur, keterlambatan beserta

penyebabnya, kondisi mateorologi, bahan atau peralatan, kemajuan yang dibuat

dan petunjuk, pemberitahuan dan rekomendasi yang dibuat oleh Konsultan

Pengawas. Laporan Harian harus diajukan dan distujui oleh Konsultan

Pengawas.


MMRI 2014 UNDIP 32

2. Laporan Mingguan

Kontraktor harus menyampaikan laporan Mingguan kepada Konsultan pada

hari Selasa setiap minggu. Laporan Mingguan ini menggambarkan peristiwa –

peristiwa berkaitan dengan keterlambatan beserta penyebabnya, kemajuan kerja

yang dibuat, jadwal/target satu minggu ke depan beserta perencanaan sumber

daya yang akan digunakan (tenaga, material dan peralatan ).

3. Laporan Bulanan

3.1 Kontraktor harus memberikan Laporan Kemajuan Bulanan kepada

Konsultan paling lambat tanggal 2 setiap bulannya. Laporan bulanan ini

menggambarkan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan keterlambatan

beserta penyebabnya, kemajuan kerja yang dibuat, kondisi mateorologi,

jadwal/target satu bulan ke depan beserta perencanaan sumber daya yang

akan digunakan (tenaga, material dan peralatan).

3.2 Kontraktor harus menyampaikan Laporan Kemajuan Bulanan yang sudah

disetujui oleh Konsultan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya kepada

PPK.

5.14 SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Persiapan Serah Terima hasil Pekerjaan

Kontraktor harus melakukan persiapan pelaksanaan serah terima hasil

pekerjaan, antara lain :

1.1 Melakukan pembersihan lapangan.

1.2 Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan.

1.3 Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.

1.4 Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan

pengujian.


MMRI 2014 UNDIP 33

1.5 Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.

1.6 Menyiapkan dokumen – dokumen untuk proses serah terima hasil

pekerjaan.

2 Ketentuan Pelaksanaan serah Terima Hasil Pekerjaan

Ketentuan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan adalah sebagai berikut :

2.1 Menyampaikan surat permohonan kepada PPK untuk pelaksanaan serah

terima hasil pekerjaan.

2.2 Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian hasil pelaksanaan pekerjaan

dengan konsultan dan tim PPK.

2.3 Menyampaikan pedoman pemeliharaan (maintenance manual)

2.4 Menyerahkan pekerjaan terakhir hanya dapat dilaksanakan apabila

seluruh pekerjaan telah dapat berfungsi secara baik dan dapat diterima

oleh PPK.

5.15 MASA PEMELIHARAAN

1. Ruang Lingkup

Masa pemeliharaan adalah masa tanggung jawab perbaikan atas cacat atau

rusak hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam periode pemeliharaan

yang telah ditetapkan.

2. Masa Pemeliharaan

2.1 Masa pemeliharaan adalah sesuai yang tercantum dalam dokumen

kontrak mulai dari tanggal Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan (ST 1)/

PHO.

2.2 Sebelum akhir masa pemeliharaan berakhir Kontraktor harus mengajukan

surat permohonan pemeriksaan lapangan kepada PPK (Pejabat Pembuat

Komitmen).


MMRI 2014 UNDIP 34

2.3 Setelah dilakukan evaluasi dan disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dalam

kondisi baik maka PPK akan mengeluarkan Sertifikat Serah Terima

Kedua (ST 2)/ FHO.

3. Ketentuan Pelaksanaan Pemeliharaan

3.1 Kontraktor harus melakukan pemeriksaan secara ruin untuk menjaga

kondisi hasil pekerjaan tetap baik selama masa pemeliharaan.

3.2 Kontraktor harus membuat laporan bulanan hasil pemeriksaan rutin

selama masa pemeliharaan.

3.3 Setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan dalam rangka perbaikan hasil

pekerjaan harus diinformasikan kepada PPK.

3.4 Kontraktor harus memperbaiki hasil pekerjaan yang mengalami cacat

atau rusak selama masa pemeliharaan.

3.5 Biaya timbul akibat pelaksanaan perbaikan menjadi tanggung jawab

kontraktor.

6. PEKERJAAN FISIK BANGUNAN PELENGKAP

6.1 PEKERJAAN PEMBONGKARAN

1. Ruang Lingkup

Pekerjaan ini meliputi pembuangan material yang tidak diperkenankan di lokasi

seperti pasangan batu dari bangunan, pagar, struktur atau bangunan lainnya.

Pekerjaan ini juga mencakup pemindahan material tertentu karena masih

digunakan atau memerlukan proses untuk penghapusan.

2. Pedoman Standar

Spesifikasi Teknis Tahun 2010 Revisi II Bidang Bina Marga

3. Jaminan dan Pengendalian Mutu

Sesuai dengan ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu”


MMRI 2014 UNDIP 35

4. Submital

Sesuai dalam ketentuan dalam “Submital”


5.1 Material

Tidak ada

5.2 Peralatan

Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan disesuaikan

dengan kebutuhan lapangan minimal :

1) Jack Hammer atau palu mekanis

2) Excavator

5.3 Pelaksanaan

1) Seluruh jenis material yang masih dapat dipergunakan harus

dicatat, disimpan dan dijaga di tempat yang telah ditentukan oleh

konsultan. Sedangkan material yang tidak dapat digunakan harus

dibuang keluar lokasi pekerjaan.

2) Sebelum memulai setiap penggalian atau pembongkaran pekerjaan,

Kontraktor harus melakukan survey pekerjaan yang ada dan

memeriksa gambar Spesifikasi untuk menentukan sejauhmana

pekerjaan tersebut dilakukan.

3) Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan pembongkaran sesuai

ruang yang ditentukan sebagai lokasi kerja, seperti terlihat dalam

gambar atau arahan Konsultan.

4) Struktur drainase yang digunakan tidak boleh dipindahkan sebelum

mendapat ijin dari konsultan.

5) Kontraktor harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait

sebelum dan selama melaksanakan pembongkaran.


MMRI 2014 UNDIP 36

6) Semua material yang dapat dipakai lagi harus dipindahkan tanpa

kerusakan, dalam bentuk potongan-potongan atau serpihan yang

diangkut dan harus disimpan oleh Kontraktor pada tempat yang

ditentukan. Tempat penyimpanan harus aman dan tidak boleh

mengganggu pelaksanaan konstruksi pengaspalan dan bangunan

pelengkap lainnya.

7). Kontraktor harus mengamankan dan merapihkan lokasi bekas

bongkaran struktur agar tidak membahayakan lingkungan sesuai

arahan Konsultan.

8) Setiap kerusakan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan

pembongkaran harus diperbaiki atau diganti tanpa biaya tambahan

kepada PPK.

9) Debu/Kotoran/polusi akibat pembongkaran dan atau pemberihan

tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar.

10) Kontraktor harus melakukan antisipasi terkait proses pelaksanaan

pekerjaan yang dapat menghasilkan kerusakan/gangguan

lingkungan.

6.2 PEMBERSIHAN LAHAN

1. Ruang Lingkup

Pembersihan lahan adalah pekerjaan pembersihan lahan dari semua pohon-

pohon, sisa-sisa bangunan, vegetasi, sampah, material-material yang tidak

diinginkan termasuk pembuangan tunggul, akar-akaran dan material-material

buangan yang dihasilkan dari pengupasan baik di daerah timbunan maupun

galian termasuk pengupasan humus, Semua material hasil pembersihan lahan

haurs dibuang ke lokasi yang ditunjuk oleh Konsultan.


MMRI 2014 UNDIP 37

2. Pedoman Standar


3. Jaminan dan Pengendalian Mutu

Sesuai dengan ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu”

4. Submital



5.1 Material

Tidak ada

5.2 Peralatan

Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan ini minimal :

1). Buldozer/Motor Grader/Ecavator

Peralatan selain diatas dapat digunakan namun sebelumnya harus

diajukan dan mendapat persetujuan dari konsultan.

5.3 Pelaksanaan

1) Melakukan survey batas wilayah yang akan dikerjakan dan benda

yang akan dibersihkan seperti pohon, semak, tanaman dan lain-

lain.

2) Menjaga benda-benda yang menghalangi konstruksi harus

dibersihkan/dibuang.

3) Semua benda-benda yang menghalangi konstruksi harus

dibersihkan/dibuang.

4) Pengupasan tanah dilakukan dengan kedalaman maksimum 50 cm

dari permukaan tanah asli.


MMRI 2014 UNDIP 38

5) Hasil survey rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan

pengukuran setelah kegiatan dilaksanakan harus disetujui oleh

Konsultan.

6.3 GALIAN UNTUK BANGUNAN STRUKTUR

1. Ruang Lingkup

Pekerjaan ini meliputi pekerjaan penggalian sesuai dengan gambar kerja,

pengangkutan material dari lokasi galian ke lokasi pembuangan yang ditunjuk,

pembuatan konstruksi pengaman jika diperlukan, dan pembuatan fasilitas lain

yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan ini.

2. Pedoman Standar

1) Peraturan yang berlaku di Indonesia


3. Jaminan Dan Pengendalian Mutu

Sesuai dengan ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu” dan yang

diatur di bagian ini.

4. Submittal



5.1 Material

Dalam pekerjaan ini tidak diperlukan material kecuali jika terjadi

kelebihan penggalian, maka material yang digunakan harus sesuai dengan

persyaratan yang tercantum dalam pekerjaan timbunan atau disetujui oleh

Konsultan.

5.2 Peralatan

Peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan ini minimal :


MMRI 2014 UNDIP 39

1) Excavator/Backhoe

2) Alat pemecah batu (jack hammer, palu dan lain-lain)

Peralatan lain diatas dapat digunakan namun sebelumnya harus diajukan

dan mendapat persetujuan dari Konsultan.

5.3 Pelaksanaan

1) Survei Lapangan

Kontraktor melakukan survey sesuai gambar yang telah disetujui.

Apabila terjadi perbedaan gambar dengan lapangan atau

diindentifikasi perlu adanya perubahan, maka kontraktor harus

mengajukan perubahannya kepada Konsultan.

2) Stabilitas Lereng

a. Kontraktor harus menjamin kestabilan lereng batuan, selama

periode pelaksanaan. Jika diperlukan Kontraktor harus

membuat pengamanan sementara.

b. Konstruksi pengamanan sementara dan metode kerja harus

diajukan kepada Konsultan untuk mendapat persetujuan.

3) Kelebihan Penggalian

Kelebihan penggalian harus ditimbun kembali oleh Kontraktor

dengan material yang disetujui oleh Konsultan. Biaya yang terjadi

akibat pelaksanaan pekerjaan penimbunan kembali akibat

kelebihan penggalian menjadi tanggung jawab kontraktor.

4). Pembersihan Lokasi

Semua material seperti batu bata, batu, sisa beton atau pasangan

batu, barang yang dapat merusak struktur, sampah, barang-barang

buangan, atau pecahan bekas jalan aspal yang menjadi penghalang


MMRI 2014 UNDIP 40

pelaksanaan pekerjaan harus dibuang ke tempat yang disetujui oleh

Konsultan.

5) Aliran Air

a. Kontraktor harus membuang drainase atau memindahkan

aliran air yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan termasuk

pekerjaan pemompaan air dari lokasi galian.

b. Kontraktor harus memperhitungkan kondisi volume aliran air

yang akan terjadi seperti pada saat hujan.

c. Kontraktor harus mengantisipasi banjir ke wilayah sekitar

akibat dari pelaksanaan pekerjaan.

d. Kontraktor harus menjamin kelancaran aliran air dengan

melakukan pemeliharaan dan pembersihan saluran air yang

melewati lokasi pekerjaan sehingga tidak mengganggu

pelaksanaan pekerjaan.

6) Material Hasil Galian

a. Semua material galian prinsipnya harus dibuang.

b. Jika material galian dinilai dapat digunakan, maka material

tersebut harus diuji terlebih dahulu.

c. Penggunaan kembali material galian harus mendapat

persetujuan Konsultan.

7) Lokasi Pembuangan

a. Kontraktor mengajukan usulan lokasi pembuangan kepada

Konsultan untuk mendapat persetujuan yang dilengkapi ijin

pembuangan dari pemilik.

b. Lokasi pembuangan mengacu kepada ketentuan mengenai

lingkungan.


MMRI 2014 UNDIP 41

6.4 TIMBUNAN DENGAN MATERIAL TANAH PILIHAN

1. Ruang Lingkup

Pekerjaan ini meliputi pekerjaan material tanah pilihan, angkutan tanah ke

lokasi, penghamparan dan pemadatan tanah untuk pembuatan timbunan tanah

atau penimbunan kembali kelebihan galian sesuai gambar yang telah disetujui.


2.1 Peraturan di Indonesia


2.2 ASTM Standar

ASTM C 136 Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine

and Coarse Agregates

ASTM C 142 Standard Test Method for Clay Lumps and

Friable Particles in Agregates

ASTM C 235 Method of Test for Scratch Hardness of Coarse

Agregate Particles

ASTM D 421 Standard Particles for Dry Preparation of Soil

Samples for Particle-Size Analysis and

Determination of Soil Constants

ASTM D 422 Standard Test Method for Particle-Size Analysis

of Soils

ASTM D 698 Test Method for Laboratory Compaction

Characteristics of Soil Using Standard Effort (

12 400 ft-lb/lt3 (600 kN-m/m3))

ASTM D 854 Standard Test Methods for Spesific Gravity of

Soil Solids by Water Pycnometer


MMRI 2014 UNDIP 42

ASTM D 1196 Standard Test Method fo Nonrepetitive, Static

Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement

Components, for use in Evaluation and Design

of Airport and Higway Pavements

ASTM D 1556 Standard Test Method for Density and unit

Weight of Soil in Place by the Sand-Cone

Method

ASTM D 1883 Standard Test Method for CBR (California

Bearing Ratio) of Water (Moisture) of

laboratory-Compected Soils

ASTM D 2216 Standard Test Method for laboratory

Determination of Water (Moisture) Content of

Soil and Rock by Mass

ASTM D 2937 Density of Soil in Place by the Drive Cylinder

Method

ASTM D 4318 Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic

Limit, and Plasticity Index of Soils

ASTM D 4429 Standard Test method for CBR (California

Bearing Ratio) of Soils in Place.

ASTM D 7380 Standard Test Method for Soil Compaction

Determination at Shallow Depths Using 5-lb (2,3

kg) Dynamic Cone Penetrometer.


Sesuai ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu” dan yang diatur di

bagian ini.


MMRI 2014 UNDIP 43

4. Submittal

Sesuai dengan ketentuan dalan “Submittal” dan yang diminta di bagian ini.


5.1 Material

1). Karakteristik Material Tanah

a. Material tanah pilihan tidak boleh mengandung bahan –

bahan berbahaya, sampah, kotoran – kotoran dan material

asing.

b. Material yang diklasifikasikan oleh Unifield Classification

System sebagai OL, OH, atau Pt tidak boleh digunakan

sebagai material pilihan.

c. Material pilihan harus memiliki batas cair maksimal 80% dan

batas plastis maksimum 50% dengan indeks plastisitas

(plasticity index) tidak lebih dari 30% sesuai ASTM D 4318.

d. Nilai CBR laboratorium material timbunan (ASTM D 1883)

tidak kurang dari 6% pada contoh tanah terendam (soaked)

yang dipadatkan hingga 95% dari kepadatan kering

maksimum sesuai ASTM D 698.

e. Material tanah pilihan (borrow material) untuk timbunan

tidak boleh mengandung Montmorillonite, Konsultan berhak

untuk melakukan uji analisis mineral.

f. Pengambilan contoh material tanah pilihan (borrow material)

dilakukan oleh Konsultan dan unsure-unsur Ditjen

Perkeretaapian untuk diuji dilaboratorium dalam rangka

persetujuan untuk dapat digunakan sebagai material

timbunan.


MMRI 2014 UNDIP 44

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengambilan contoh

material menjadi tanggung jawab kontraktor.

Kontraktor juga menyiapkan tenaga kerja dan alat yang

diperlukan dalam rangka melakukan penyelidikan dan

pengambilan contoh.

Rencana waktu pelaksanaan pengambilan contoh dan

pengujian harus diajukan sebelumnya kepada Konsultan.

g. Hanya material yang disetujui oleh Konsultan yang dapat

digunakan sebagai material timbunan. Jika material yang

dikirim ke lokasi pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah

disetujui, Konsultan dapat menolak material tersebut dan

Kontraktor wajib membuangnya/membersihkan dari lokasi

pekerjaan atas biaya sendiri.

h. Pengambilan contoh material tanah pilihan (borrow pit) tidak

boleh digali sebelum disetujui oleh Konsultan.

i. Borrow pit harus dalam kondisi kering pada saat dilakukan

pengambilan material. Pada saat pengambilan harus selalu

memperhatikan stabilitas tanah untuk mencegah longsor

akibat penggalian dan ketentuan mengenai lingkungan serta

keselamatan kerja.

5.2 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

1). Vibro roller/sheep foot roller

2). Buldozer/Motor Grader

3). Excavator

4). Truck tangki air


MMRI 2014 UNDIP 45

5.3 Pelaksanaan

1) Survei Lapangan



diindentifikasi perlu adanya perubahan, maka Kontraktor harus


2) Pelaksanaan Penimbunan

a. Tanah dasar / asli harus mempunyai daya dukung yang

cukup untuk memikul beban dan tidak akan menyebabkan

timbulnya penurunan yang berlebihan.

Sesudah dilakukan pengupasan tanah asli, sebelum dilakukan

penghamparan tanah timbunan, Kontraktor harus

memastikan tanah dasar timbunan memiliki nilai kepadatan

setara dengan CBR 6 % menggunakan uji DCP (Dynamic

Cone Penetrometer) ASTM D 6951 atau alat lain yang setara.

b. Jika tanah dasar / asli memiliki nilai kepadatan setara dengan

CBR kurang dari 6 % menggunakan uji DCP atau alat lain

yang setara, maka harus dilaksanakan pekerjaan perbaikan

tanah dasar ASTM D 6951.

c. Metode perbaikan tanah dasar harus diusulkan dan disetujui

oleh Konsultan dan PPK.

d. Setelah dipastikan kondisi tanah dasar baik sesuai kaidah –

kaidah rekayasa teknik sipil, pekerjaan timbunan dapat

dilaksanakan.

e. Pemadatan harus dilakukan secara merata diseluruh lebar

timbunan untuk mendapatkan hasil pemadatan yang merata.


MMRI 2014 UNDIP 46

f. Bongkahan tanah yang berukuran lebih dari 20 cm harus

dihancurkan terlebih dahulu sebelum pemadatan.

g. Pada lokasi timbunan dilereng, permukaan lereng dibuat

bertangga dengan tinggi maksimum 30 cm.

h. Pemadatan dilakukan lapis demi lapis dengan ketebalan

hamparan masing-masing lapisan tidak boleh lebih dari 30

cm sebelum pemadatan dan setiap lapis dilakukan

pengukuran elevasi.

i. Uji coba pemadatan (trial embankment) terhadap material

timbunan harus dilakukan pada saat awal untuk mengetahui

ketebalan lapisan dan jumlah minimum lintasan yang

diperlukan untuk mencapai hasil yang disyaratkan dengan

panjang lintasan 50 m. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) test

kepadatan (density test) harus dilakukan untuk meyakinkan

hasil test ini.

j. Uji coba pemadatan (trial embankment) harus dilakukan

kembali jika terjadi perubahan terhadap material timbunan

dan alat yang digunakan.

k. Pemadatan harus dilakukan untuk mendapatkan kepadatan

kering (dry density) minimal 95% dari maksimum Kepadatan

Kering yang didapat dari hasil pengujian ASTM D 698.

l. Material yang disetujui sebagai material timbunan harus

memiliki kadar air mendekati kadar air optimum pemdatan.

Kontraktor harus menambahkan air kepada material

timbunan untuk mendapatkan kadar air material timbunan

yang cukup untuk pemadatan. Jika kadar air material


MMRI 2014 UNDIP 47

timbunan dirasa melebihi kadar air optimum, maka

kontraktor harus menunggu hingga kadar air mendekati

optimum.

m. Material timbunan harus dilindungi untuk menjaga kadar air.

3). Pengujian Hasil Pemadatan

a. Pengujian terhadap hasil pemadatan per lapis dapat

menggunakan metode sesuai ASTM D 1556 Standard Test

method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the

Sand-Cone Method atau ASTM D 7380 Standard Test

Method for Soil Compectioan Determination at Shallow

Depth Using 5-lb (2,3 kg) Dynamic Cone Penetrometer atau

ASTM D 4429 Standard Test Method for CBR (California

Bearing Ratio) of Soils in Place kecuali lapis terakhir.

b. Hasil pengujian di atas harus dipadatkan minimum hingga

95% dari kepadatan kering maksimum sesuai ASMT D 698

atau minimum setara nilai CBR sebesar 6% dari contoh

material terendam kecuali lapis terakhir.

c. Pengujian hasil pemadatan lapis terakhir dengan ketebalan

30 cm (subgrade) dilakukan sesuai dengan ASTM D 1196

Standard Test Method for Nonrepetitive Static Plate Load

Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for use in

Evaluation and Design of Airport and Highway Pevement

dengan nilai minimum yang harus dipenuhi sebesar 110

MN/m3 (11 kg/cm3).

d. Pengujian hasil pemadatan harus dilakukan setiap 500 m2

untuk setiap lapisan tanah yang dipadatkan.


MMRI 2014 UNDIP 48

6.5 TIMBUNAN AGREGAT SEBAGAI PONDASI JALAN

1. Ruang Lingkup

Pekerjaan ini meliputi pekerjaan penghamparan dan pemadatan material pilihan

pada bangunan struktur


2.1 Peraturan Indonesia


2.2 ASTM Standard

ASTM D 136 Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine

and Coarse Aggregates

ASTM D 142 Standard Test Method for Clay Lumps and

Friable Particles in Aggregates

ASTM D 235 Method of test for Scratch Hardness of Coarse

Aggregate Particles

ASTM D 698 Test Method for Laboratory Compaction

Characteristics of Soil Using Standard Effort (

12 400 ft-lb/lt3 (600 kN-m/m3))

ASTM D 1196 Standard Test Method fo Nonrepetitive, Static

Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement

Components, for use in Evaluation and Design

of Airport and Higway Pavements

ASTM D 4318 Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic

Limit, and Plasticity Index of Soils



bagian ini.


MMRI 2014 UNDIP 49

4. Submittal



5.1 Material

1). Karakteristik Material Berbutir

a. Batu kali atau batu gunung berkualitas baik, kers, tidak poros

dan tidak boleh berukuran lebih dari 25 cm.

b. Berbentuk pecah/bulat, pasir, atau kombinasinya.

c. Material berbutir tidak boleh mengandung lumpur dan bahan

organic sebagai berikut :

Lumpur (ASTM C 235) > 5 %

Bahan Organik (ASTM C 142) > 5 %

d. Gradasi material berbutir (ASTM C 136)

Ukuran maksimum 40 mm

Material lolos saringan 4,75 mm 25% - 90%

Material lolos saringan 0,075 mm 0% - 10%

2) Karakteristik Material Tanah

Pekerjaan Timbunan yang diperlukan dengan menggunakan

material tanah pilihan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang

tercantum dalam pekerjaan “Timbunan Dengan Material Tanah

Pilihan”

5.2 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1) Vibro roller

2) Stamper


MMRI 2014 UNDIP 50

Peralatan selain di atas dapat digunakan namun sebelumnya harus

diajukan dan mendapat persetujuan dari Konsultan.

5.3 Pelaksanaan

1) Survei Lapangan





2) Pelaksanaan Penimbunan

a. Pekerjaan Timbunan yang diperlukan dengan menggunakan

material tanah pilihan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi

yang tercantum dalam pekerjaan “Timbunan Dengan

Material Tanah Pilihan”

b. Pekerjaan timbunan yang menggunakan tanah berbutir

dilakukan sesuai dengan ketentuan dibawah ini :

Pemadatan harus dilakukan secara merata diseluruh

lebar timbunan dengan ketebalan tidak lebih dari 15

cm setiap lapisan.

Pada lokasi timbunan di lereng, permukaan lereng

dibuat bertangga dengan tinggi maksimum 15 cm.

Pemadatan harus dilakukan untuk mendapatkan

Kepadatan kering (Dry Density) 100 % dari kepadatan

kering maksimum yang didapat dari hasil pengujian

ASTM D 698.

Peraltan pemadatan yang digunakan tidak boleh

menyebabkan kerusakan atau pergeseran struktur.


MMRI 2014 UNDIP 51

Pekerjaan timbunan di belakang/di atas struktur beton

tidak boleh dilaksanakan sebelum usia beton mencapai

kekuatan tekannya (compressive strength) atau

sebelum 28 hari, kondisi mana yang tercapai terlebih

dahulu.

3) Pengujian Hasil Pemadatan

Pengujian hasil pemadatan pekerjaan timbunan dengan

menggunakan material berbutir adalah sebagai berikut :

a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, material yang akan

digunakan sebagai material timbunan harus diuji terlebih

dahulu dengan menggunakan metoda uji sesuai dengan

ASTM D 698 dengan kepadatan kering maksimum

(Maximum Dry Density) sebesar 100%.

b. Pengujian hasil pemadatan lapisan terakhir dengan ketebalan

30 cm (subgrade) dilakukan sesuai dengan ASTM D 1196

Standard Test Method for nenrepetitive Static Plate Load

Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for Use in

Evaluation and Design of Airport and Highway Pevement

dengan nilai minimum yang harus dipenuhi sebesar 110

MN/m3.

6.6 DINDING PENAHAN TANAH DENGAN PASANGAN BATU KALI

1. Ruang Lingkup

1) Bagian ini mencakup penyediaan bahan dan pelaksanaan konstruksi

perlindungan talud tubuh jalan pada pangkal / abutment jembatan pada

lokasi, batas dan ukuran seperti ditunjuk dalam gambar.


MMRI 2014 UNDIP 52

2) Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk

menyelesaikan pekerjaan ini.


1) Standar Industri Indonesia (SII)

2) Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI – 1982)

3) American Association of State Highway and Transportation Officials

(AASHTO).

4) American Society for Testing and Materials (ASTM)

5) Spesifikasi Teknis Tahun 2010 Revisi II Bidang Bina Marga



bagian ini.

4. Submittal



5.1 Material

1). Batu belah

Batu harus menyerupai kubus, keras dan kuat dengan ukuran antara

15 sampai 30 cm, atau ukuran lain yang disetujui oleh Konsultan.

Batu harus relative rata dan bersudut. Permukaan dasar tidak

kurang dari 1/16 dari permukaan depan dan lebar terkecil dari

permukaan dasar harus lebih dari 1/10 dari panjang terbesar.

2). Pipa Drainase

Pipa untuk drainase adalah pipa PVC kelas D dengan diameter 2”.


MMRI 2014 UNDIP 53

3). Mortar / Adukan

Campuran mortar : 1 semen : 4 pasir, Persyaratan material semen

dan pasir sesuai pada “Bagian Beton”.

5.2 Pelaksanaan

1) Survei lapangan





2) Pembuatan Dinding Penahan tanah Dari Pasangan batu

a. Setelah elevasi dasar tercapai, dilakukan penghamparan pasir

urug dan dipadatkan untuk mendapatkan daya dukung yang

seragam.

b. Batu harus dalam kondisi bersih sebelum dipasang. Alas

mortar harus dihampar disisi batu yang berdekatan sebelum

pemasangan batu berikutnya.

c. Ketebalan mortar minimum harus mencukupi sehingga tidak

terjadi kontak langsung antara batuan. Batu harus ditekan

pada tempatnya dan batu yang mempunyai muka berbeda

lebih dari 20 mm dari muka pasangan atau lebih dari 30 mm

dari muka batu yang berdekatan harus segera diperbaiki

dengan menggeser dan memasang kembali.

d. pada dinding pasangan batu harus dibuat saluran

pembuangan air (weepholes) pada setiap 1 m persegi dan

terbuat dari pipa PVC dengan diameter minimal 2 “. Pada

sisi dalam weepholes dibungkus dengan potongan geotekstile


MMRI 2014 UNDIP 54

atau injuk untuk menghindari masuknya tanah/pasir kedalam

pipa yang mengakibatkan penyumbatan.

e. Dinding bagian atas dibuat kepalaan dan diratakan halus

dengan mortar.

f. Pasangan batu harus terlindungi dari matahari dan harus

dipertahankan basah selama minimal 3 hari setelah selesai

dibuat.

3) Pembuatan Siaran Pasangan Batu

a. Siar pada permukaan dinding harus dibuat timbul.

b. Siar dibuat mengikuti alur nut antara batu yang dipasang.

c. Lebar siar minimum 20 mm

d. Tebal siar antara 15-20 mm dibentuk seragam prismatic.

e. Siar dibuat dengan campuran 1 : 4 (semen : pasir).

6.7 DINDING PENAHAN TANAH DENGAN BETON BERTULANG

1. Ruang Lingkup

1) Bagian ini mencakup penyediaan bahan dan pelaksanaan konstruksi

perlindungan talud tubuh jalan pada pangkal / abutment jembatan pada

lokasi, batas dan ukuran seperti ditunjuk dalam gambar.

2) Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk

menyelesaikan pekerjaan ini.





(AASHTO).


MMRI 2014 UNDIP 55





bagian ini.

4. Submittal



5.1 Material

1). Beton

Sebelum penempatan beton, pasir urug hrus dipasang dan

dipadatkan dengan peralatan untuk mendapatkan daya dukung

yang seragam pada pondasi beton.

Pondasi beton harus dibuat dalam bentuk dan ukuran seperti

tercantum dalam gambar, Pekerjaan beon harus sesui pesyaratan

pada “bagian beton”.

2). Pipa Drainase

Pipa untuk drainase adalah pipa PVC kelas D dengan diameter 2”.

3) Baja Tulangan

Baja penahan untuk dinding penahan tanah menggunakan D ≥ 13

baja U-39 dan D ≤ 13 baja U-24. Persyaratan baja tulangan sesuai

pada “Bagian Beton”.

5.2 Pelaksanaan

1) Survei lapangan




MMRI 2014 UNDIP 56



2) Pembuatan Dinding Penahan Tanah Dari Beton Bertulang

a. Dinding penahan pasangan beton bertulang harus dipasang

pada permukaan yang telah disiapkan sebelum pada batas

dan dengan kemiringan yang sesuai gambar.

b. Penggalian tanah dasar yang akan digunakan untuk pondasi

beton untuk dinding penahan tanah harus dilakukan sesuai

dengan potongan melintang, kemiringan dan batas yang

tercantum dalam gambar.

c. Pada dinding beton bertulang harus dibuat saluran

pembuangan air (weephole), pada setiap 1 m2 dan terbuat

dari pipa PVC dengan diameter 2”. Pada sisi dalam weephole

dibungkus dengan potongan geotekstile/injuk untuk

menghindari masuknya tanah/pasir kedalam pipa yang

mengakibatkan penyumbatan.

3) Pemasangan Lubang Sulingan dan Dilatasi

a. Dinding dari pasangan batu harus dilengkapi dengan lubang

sulingan. Lubang sulingan harus ditempatkan dengan jarak

antara tidak lebih dari 2 m dari sumbu ke sumbu lainnya dan

harus berdiameter minimal 50 mm.

b. Pada struktur panjang yang menerus seperti dinding penahan

tanah, maka dilatasi harus dibentuk untuk panjang struktur

tidak lebih dari 20 m, Dilatasi harus 30 mm lebarnya dan

harus diteruskan sampai keseluruhan tinggi dinding. Batu

yang digunakan untuk pembentukan sambungan harus dipilih


MMRI 2014 UNDIP 57

sedemikian rupa sehingga membentuk sambungan tegak

yang bersih dengan dimensi yang disyaratkan di atas.

c. Timbunan dibelakang dilatasi haruslah dari bahan Drainase

Porous berbutir kasar dengan gradasi menerus yang dipilih

sedemikian hingga tanah yang ditahan tidak dapat hanyut

jika melewatinya, juga bahan drainase porous tidak hanyut

melewati sambungan.

6.8 PASANGAN BATU

1. Ruang Lingkup

Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pasangan batu kali untuk saluran.





(AASHTO).





bagian ini.

4. Submittal



MMRI 2014 UNDIP 58


5.1 Material

1). Material Batu

a. Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak

dan harus dari jenis yang diketahui awet. Bila perlu, batu

harus dibentuk untuk menghilangkan bagian yang tipis atau

lemah.

b. Batu harus rata, lancip atau lonjong bentuknya dan dapat

ditempatkan saling mengisi bila dipasang bersama-sama.

c. Batu berpori digunakan untuk bagian dilatasi.

2). Adukan

a. Mortar atau adukan untuk pasangan batu kali harus terdiri

dari campuran 1 bagian Portland cement dan 4 bagian pasir

berdasarkan perbandingan berat.

b. Bahan untuk membentuk landasan, lubang sulingan atau

kantung penyaring untuk pekerjaan pasangan batu harus

memenuhi kebutuhan.

5.2 Pelaksanaan

1) Survei lapangan





2) Pekerjaan Galian

a. galian harus dibuat lurus, sesuai dengan potongan melintang

yang terdapat pada gambar kerja.


MMRI 2014 UNDIP 59

b. Setelah galian tanah sudah mencapai level yang disetujui,

kemudian dipadatkan dengan alat pemadat stamper.

3) Pemasangan Batu

a. Pada lapisan pertama agar digunakan batu besar, pemilihan

sudut batu agar dilakukan untuk membentuk penguncian

antar batu.

b. Btu harus dipasang dengan muka terpanjang mendatar.

c. peralatan yang cocok harus disediakan untuk memasang batu

yang lebih besar dari ukuran yang dapat ditangani oleh dua

orang.

d. Sebelum pemasangan, batu harus dibersihkan dan dibasahi

sampai merata dan dalam waktu yang cukup sehingga untuk

memungkinkan penyerapan air mendekati titik jenuh.

Landasan yang akan menerima setiap batu juga harus

dibasahi dan selanjutnya landasan dari adukan harus disebar

pada sisi batu yang bersebelahan dengan batu yang akan

dipasang.

e. Tebal dari landasan adukan harus pada rentang antara 3 cm

sampai 5 cm dan merupakan kebutuhan minimum untuk

menjamin bahwa seluruh rongga antar batu yang dipasang

terisi penuh.

f. Banyaknya adukan untuk landasan yang ditempatkan pada

suatu waktu haruslah dibatasi sehingga batu hanya dipasang

pada adukan baru yang belum mengeras. Bilamana batu

menjadi longgar atau lepas setelah adukan mencapai

pengerasan awal, maka batu tersebut harus dibongkar dan


MMRI 2014 UNDIP 60

adukannya dibersihkan dan batu tersebut dipasang lagi

dengan adukan yang baru.

g. Sambungan antar batu pada permukaan harus dikerjakan

hamper rata dengan permukaan pekerjaan, tetapi tidak

sampai menutup batu, sebagai mana pekerjaan dilaksanakan.

h. Terkecuali disyaratkan lain, permukaan horizontal dari

seluruh pasangan batu harus dikerjakan dengan tambahan

adukan tahan cuaca setebal 3 – 5 cm, dan dikerjakan sampai

permukaan tersebut rata, mempunyai lereng melintang yang

dapat menjamin pengaliran air hujan, dan sudut yang

dibulatkan. Lapisan tahan cuaca tersebut harus dimasukan

kedalam dimensi struktur yang disyaratkan.

i. Segera setelah batu ditempatkan, dan sewaktu adukan masih

baru, seluruh permukaan batu harus dibersihkan dari bekas

adukan.

j. Permukaan yang telah selesai harus dirawat.

k. Bilamana pekerjaan pasangan batu yang dihasilkan cukup

kuat, dan dalam waktu yang tidak lebih dini dari 7 hari,

setelah pekerjaan pasangan selesai dikerjakan, penimbunan

kembali dapat dilaksanakan sesuai petunjuk konsultan.

4). Pemasangan Lubang Sulingan dan Dilatasi

a. Dinding dari pasangan batu harus dilengkapi dengan lubang

sulingan. Lubang sulingan harus ditempatkan dengan jarak

antara tidak lebih dari 2 m dari sumbu ke sumbu lainnya dan

harus berdiameter minimal 50 mm.


MMRI 2014 UNDIP 61

b. Pada struktur panjang yang menerus seperti dinding penahan

tanah, maka dilatasi harus dibentuk untuk panjang struktur

tidak lebih dari 20 m, Dilatasi harus 30 mm lebarnya dan

harus diteruskan sampai keseluruhan tinggi dinding. Batu

yang digunakan untuk pembentukan sambungan harus dipilih

sedemikian rupa sehingga membentuk sambungan tegak

yang bersih dengan dimensi yang disyaratkan di atas.

c. Timbunan dibelakang dilatasi haruslah dari bahan Drainase

Porous berbutir kasar dengan gradasi menerus yang dipilih

sedemikian hingga tanah yang ditahan tidak dapat hanyut

jika melewatinya, juga bahan drainase porous tidak hanyut

melewati sambungan.

6.9 PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG

1. Ruang Lingkup

1). Pekerjaan ini harus mencakup penyediaan baik batu yang diisikan

kedalam bronjong kawat (gabion) maupun pasangan batu kosong pada

landasan yang disetujui sesuai dengan detail yang ditunjuk dalam pada

gambar dan memenuhi spesifikasi ini.

2) Pemasangan harus dilakukan pada tebing sungai, lereng timbunan, lereng

galian dan permukaan lain yang terdiri dari bahan yang mudah tererosi

dimana perlindungan terhadap erosi dikehendaki.

2. Pedoman Dan Standar

1) Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 03-2417-1991 Metode Pengujian Keausan Agregat Dengan

Mesin Abrasi Los Angeles.


MMRI 2014 UNDIP 62

2) AASHTO Standard

AASHTO M279 – 89 Zinc Coated Wire Fencing

3) ASTM Standard

ASTM A 239 Uniformity of Coating, Dreece Test

ASTM B 117 Salt Spray Exposure Test




bagian ini.

4. Submittal



5.1 Material

1). Kawat Bronjong

Spesifikasi kawat bronjong ssuai dengan SNI 03-0090-1999.

Ukuran anyamannnya 80 mm x 100 mm dengan dia kawat

anyaman 3,00 mm, kawat sisi dia 4,00 mm, kawat pengikat dia 2

mm. Toleransi ukuran kotak (panjang, lebar, tinggi) sebesar 5%.

2. Batu.

a. Batu untuk pasangan batu kosong dan bronjong harus terdiri

dari batu yang keras dan awet.

b. Batu untuk pasangan batu kosong haruslah bersudut tajam,

memiliki dimensi 15 – 30 cm. Konsultan dapat

memerintahkan batu yang ukurannya lebih besar jika aliran

sungai cukup tinggi.


MMRI 2014 UNDIP 63

5.2 Pelaksanaan

1). Survei Lapangan

Kontraktor harus melakukan survey lapangan sesuai gambar yang

telah disetujui. Apabila terjadi perbedaan gambar dengan lapangan

atau diindentifikasi perlu adanya perubahan, maka Kontraktor

harus mengajukan perubahannya kepada konsultan.

2). Pemasangan Konstruksi Bronjong.

a. Keranjang bronjong harus dibentangkan dengan kuat untuk

memperoleh bentuk serta posisi yang benar dengan

menggunakan batang penarik atau ulir penak kecil sebelum

pengisian batu kedalam kawat bronjong. Sambungan antara

kawat bronjong haruslah sekuat seperti anyaman itu sendiri.

Setiap segi enam harus menerima paling sedikit dua lilitan

kawat pengikat dan kerangka bronjong antara segi enam tepi

paling sedikit satu lilitan. Paling sedikit 15 cm kawat

pengikat harus ditinggalkan sesudah pengikat terakhir dan

dibengkokkan kedalam keranjang.

b. Batu harus dimasukan satu demi satu sehingga diperoleh

kepadatan maksimum dan rongga seminimal mungkin.

Bilamana tiap bronjong telah diisi setengah dari tingginya,

dua kawat pengaku horizontal dari muka kebelakang harus

dipasang. Keranjang selanjutnya diisi sedikit berlebihan agar

terjadi penurunan (settlement). Sisi luar batu yang

berhadapan dengan kawat haruslah mempunyai permukaan

yang rata dan bertumpu pada anyaman.


MMRI 2014 UNDIP 64

c. Setelah pengisian, tepi dari penutup haruslah dibentangkan

dengan batang penarik atau ulir penarik pada permukaan

atasnya dan diikat.

d. Bilamana keranjang dipasang satu diatas yang lainya,

sambungan vertical harus dibuat berselang seling.

e. Terkecuali diletakan untuk membentuk lantai (apron)

mendatar, pasangan batu kosong harus dimulai dengan

penempatan lapis pertama dari batu yang paling besar dalam

galian parit ditumit lerang. Batu harus ditempatkan dengan

mobil Derek (crane) atau dengan tangan sesuai dengan

panjang, tebal dan kedalaman yang diperlukan. Selanjutnya

batu harus ditempatkan pada lereng sedemikian hingga

dimensi yang paling besar tegak lurus terhadap permukaan

lereng, jika tidak maka dimensi yang demikian akan lebih

besar dari dinding yang disyaratkan. Pembentukan batu tidak

diperlukan bilamana batu-batu tersebut telah bersudut, tetapi

pemasangan harus menjamin bahwa struktur dibuat sepadat

mungkin dan batu terbesar berada dibawah permukaan air

tertinggi. Batu yang lebih besar harus juga ditempatkan pada

bagian luar dari permukaan pasangan batu kosong yang telah

selesai.

3). Pemasangan Batu Kosong

a. Seluruh permukaan batu kosong harus dibersihkan dan

dibasahi sampai jenuh sebelum ditempatkan. Beton harus

diletakan di atas batu yang telah dipasang sebelumnya

selanjutnya batu yang baru akan diletakkan diatasnya. Batu


MMRI 2014 UNDIP 65

harus ditanam secara kokoh pada lereng dan dipadatkan

sehingga bersinggungan dengan batu-batu yang berdekatan

sampai membentuk ketebalan pasangan batu kosong.

b. Celah-celah antar batu dapat diisi sebagian dengan batu baji

atau batu-batu kecil, sedemikian sehingga sisa dari rongga-

rongga tersebut harus diisi dengan beton sampai padat dan

rapi dengan ketebalan tidak lebih dari 10 mm dari permukaan

batu-batu tersebut.

c. Pekerjaan ini harus dilengkapi peneduh dan dilembabi

selama tidak kurang dari 3 hari setelah selesai dikerjakan.

7. PEKERJAAN JEMBATAN

7.1 BETON STRUKTUR

1. Ruang Lingkup

1.1 Uraian

Pekerjaan yang disyaratkan dalam bagian ini mencakup seluruh

pelaksanaan struktur beton, termasuk penulangan beton, material beton,

pekerja terampil dalam pelaksanaan pengecoran beton untuk pekerjaan

yang berhubungan dengan pekerjaan Civil, jembatan, bangunan gedung

lainnya yang terkait sebagaimana ditunjukan dalam gambar.

Pekerjaan ini harus meliputi pula penyiapan tempat kerja untuk

pengecoran beton, pemompaan air (kecuali pondasi tiang bor),

pembuatan lantai kerja, pembesian, pemasangan bekisting, pembesian

bagian yang akan di cor beton, pengecoran, pemadatan beton, sampling

untuk uji beton, finishing permukaan dan pemeliharaan beton.


MMRI 2014 UNDIP 66

Mutu beton yang digunakan harus sesuai dengan kontrak kerja

sebagaimana ditunjukan dalam gambar atau bagian lain yang

berhubungan dengan spesifikasi ini, atau sebagaimana diperintahkan oleh

Konsultan.

1.2. Persyaratan beton dari SNI 03-2847-2002 dan PBI 1971 harus diterapkan

sepenuhnya pada semua pekerjaan beton yang dilaksanakan dalam

kontrak ini, bila terdapat pertentangan dalam Spesifikasi ini, maka yang

harus digunakan adalah ketentuan spesifikasi ini.

1.3. Penerbitan Detail Pelaksanaan

Detail pelaksanaan untuk pekerjaan beton yang tidak disertakan dalam

Dokumen Kontrak pada saat lelang akan diterbitkan oleh Konsultan

setelah peninjauan rancangan awal telah selesai dilaksanakan sesuai

dengan Bagian dari Spesifikasi ini.

2. Pedoman Dan Standar

2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) :

SNI 15-2049-2004 Semen Portland

PBI 1971 Peraturan Beton Bertulang Indonesia NI-2

SNI 03-2847-2002 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton

Untuk Bangunan Gedung.

SNI 03-4142-1996 Metode Pengujian Jumlah bahan Dalam

(AASHTO T11 – 90) Agregat yang lolos Saringan No.200

(0,075mm).

SNI 03-2816-1992 Metode Pengujian kandungan Organik

(AASHTO T12 – 87) Dalam Pasir untuk Campuran Mortar dan

Beton.


MMRI 2014 UNDIP 67

SNI 03-1974-1990 Metode Pengujian Kuat Tekan Beton.

(AASHTO T22 – 90)

Pd M-16-1996-03 Metode Pembuatan dan Perawatan Benda

(AASHTO T23 – 90) Uji Beton di Lapangan.

SNI 03-1968-1990 Metode Pengujian tentang Analisa

(AASHTO T27 – 88) Saringan Agregat Halus dan Kasar.

SNI 2417 – 2008 Metode Pengujian Keausan Agregat

(AASHTO T96 – 87) dengan Mesin Los Angeles.

SNI 3407 – 2008 Metode Pengujian Sifat Kekekalan Bentuk

(AASHTO T104 – 86) Agregat Terhadap Larutan Natrium Sulfat

dan magnesium Sulfat.

SK SNI M-01-1994-03 Metode Pengujian Gumpalan Lempung

(AASHTO T112 – 87) dan Butir-butir Mudah Pecah Dalam

Agregat.

SNI 2493-2011 Metode Pembuatan dan Perawatan Benda

(AASHTO T126 – 90) uji Beton di Laboratorium.

SNI 2458-2008 Metode Pengambilan contoh untuk

(AASHTO T141 – 84) campuran beton segar.

2.2 AASHTO :

AASHTO T26 – 79 Quality Of Water to be used in Concrete.


MMRI 2014 UNDIP 68


Mutu bahan dari campuran yang dihasilkan dan cara kerja serta hasil akhir

harus dipantau dan dikendalikan seperti yang disyaratkan dalam bagian

“jaminan Dan Pengendalian Mutu”.

4. Toleransi

4.1. Toleransi Dimensi :

1) Panjang keseluruhan sampai dengan 6 m : + 5 mm

2) Panjang keseluruhan lebih dari 6 m : + 15 mm

3) panjang balok, pelat dek, kolom dinding, atau : -0 &+10 mm

antara kepala jembatan.

4.2 Toleransi Bentuk :

1) Persegi (selisih dalam panjang diagonal) : 10 mm

2) Kelurusan atau lengkungan (penyimpangan dari : 12 mm

Garis yg dimaksud) untuk panjang s/d 3 m.

3) Kelurusan atau lengkungan untuk panjang 3m-6m: 15 mm

4) Kelurusan atau lengkungan untuk panjang > 6 m : 20 mm

4.3. Toleransi Kedudukan (dari titik patokan) :

1) Kedudukan kolom pracetak dari rencana : ± 10 mm

2) Kedudukan permukaan horizontal dari rencana : ± 10 mm

3) Kedudukan permukaan vertical dari rencana : ± 20 mm

4.4. Toleransi Alinyemen Vertikal :

Penyimpangan ketegakan kolom dan dinding : ± 10 mm

4.5. Toleransi Ketinggian (elevasi) :

1) Puncak lantai kerja dibawah pondasi : ± 10 mm

2) Puncak lantai kerja dibawah plat injak : ± 10 mm

3) Puncak kolom, tembok kepala, balok melintang : ± 10 mm


MMRI 2014 UNDIP 69

4.6. Toleransi Alinyemen Horisontal : 10 mm dalam 4 m pj mendatar.

4.7. Toleransi untuk Penutup / Selimut Beton bertulang :

1) Selimut beton sampai 3 cm : 0 & + 5mm

2) Selimut beton 3 cm – 5 cm : 0 & +10mm

3) Selimut beton 5 cm – 10 cm : ± 10 mm.

5. Submittal.

5.1 Pengajuan Kesiapan Kerja

1) Kontraktor harus mengirimkan contoh seluruh bahan yang hendak

digunakan lengkap dengan data pengujian yang memenuhi seluruh

sifat bahan yang disyaratkan dari spefikasi ini, untuk diperiksa,

diinpeksi ke lokasi, di uji dilaboratorium independen dan di setujui

Konsultan.

2) Kontraktor harus mengirimkan rancangan campuran masing-

masing mutu beton (trial mix) yang diusulkan untuk digunakan.

Pengiriman rancangan campuran tersebut paling lambat 30 hari

sebelum pekerjaan pengecoran beton dimulai. Kontraktor harus

mengadakan trial mix untuk setiap mutu beton yang digunakan dan

diuji betonnya, untuk mendapat persetujuan Konsultan.

3) Kontraktor harus segera menyerahkan secara tertulis hasil seluruh

pengujian pengendalian mutu yang disyaratkan, sehingga data

tersebut selalu tersedia bila diperlukan oleh Konsultan.

4) Pengujian kuat tekan beton yang harus dilaksanakan minimum

meliputi pengujian kuat tekan beton yang berumur 3 hari, 7 hari, 14

hari dan 28 hari setelah tanggal pencampuran.

5) Kontraktor harus mengirim program kerja (workplan) termasuk

metoda kerja, schedule, peralatan, personil kerja dan gambar kerja


MMRI 2014 UNDIP 70

yang akan digunakan, untuk memperoleh persetujuan dari

konsultan sebelum pekerjaan beton dimulai.

6) Konsultan harus memberitahu Konsultan secara tertulis paling

sedikit 24 jam sebelum tanggal dilakukannya pengecoran beton.


6.1. Material

1). Semen

a. Semen yang digunakan untuk pekerjaan beton haruslah jenis

semen Portland yang memenuhi AASHTO M85-45 kecuali

jenis IA, IIA, IIIA dan IV. Terkecuali diperkenankan oleh

Konsultan, bahan tambahan (additive) yang dapat

menghasilkan gelembung udara dalam campuran tidak boleh

digunakan.

b. Semen yang digunakan hanya satu merk dari jenis semen

Portland, terkecuali dipekenankan oleh Konsultan.

c. Penyimpanan dan Perlindungan Bahan

Bahan semen harus disimpan untuk mencegah

kerusakan, atau intrusi bahan yang mengganggu.

Untuk menyimpan semen, Kontraktor harus

menyediakan tempat yang tahan cuaca, kedap udara

dan mempunyai lantai kayu.

Lantai tempat penyimpanan harus lebih tinggi dari

tanah disekitarnya dan ditutup dengan lembar

polyethylene (plastic). Tumpukan karung semen harus

selalu ditutup dengan lembar plastik.


MMRI 2014 UNDIP 71

Setiap bahan yang telah terganggu atau terkontaminasi

tidak boleh digunakan untuk pembuatan beton.

2). Air

Air yang digunakan dalam campuran, dalam perawatan atau

pemakaian lainnya harus lah bersih, dan bebas dari bahan yang

merugikan seperti : minyak, garam, asam, basa, gula atau material

organik.

Air yang diuji harus memenuhi ketentuan dalam AASHTO T26,

Air yang diketahui dapat diminum dapat digunakan tanpa

pengujian. Apabila terjadi keragu-raguan atas mutu air yang

diusulkan dapat pengujian air seperti di atas tidak dapat dilakukan,

maka harus dilakukan perbandingan pengujian kuat tekan mortar

semen + pasir dengan menggunakan air yang diusulkan dan

memakai air suling atau minum.

Air yang diusulkan dapat digunakan bilamana kuat tekan mortar

dengan air tersebut pada umur 7 hari dan 28 hari minimum 90%

kuat tekan mortar dengan air suling atau minum pada periode

perawatan yang sama.

3) Agregat

a. Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan

yang diberikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Gradasi Agregat

Ukuran Ayakan Persen Berat Yang lolos untuk agregat ASTM (mm) Halus Kasar

2” 50,8 - 100 - - - 1 ½” 38,1 - 95-100 100 - -

1” 25,4 - - 95-100 100 - ¾” 19 - 35-70 - 90-100 100


MMRI 2014 UNDIP 72

½” 12,7 - - 25-60 - 90-100 3/8” 9,5 100 10-30 - 20-55 40-70 No.4 4,75 95-100 0-5 0-10 0-10 0-15 No.8 2,36 - - 0-5 0-5 0-5 No.16 1,18 45-80 - - - - No.50 0,300 10-30 - - - -

No.100 0,150 2-10 - - - - b. Agregat kasar harus dipilih hingga ukuran partikel terbesar

tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh lima) dari jarak minimum antara baja tulangan atau antara baja tulangan dengan acuan, atau celah-celah lainnya di mana beton harus di cor.

c. Agregat untuk pekerjaan beton harus terdiri dari partikel

yang bersih, keras, kuat yang diperoleh dengan pemecahan batu (rock) dan pasir sungai.

d. Agregat harus bebas dari bahan organic seperti yang

ditunjukan oleh pengujian SNI 03-2816-1992 dan harus memenuhi sifat-sifat lainnya yang diberikan dalam Tabel 1.2.

Tabel. 1.2 Sifat Agregat

Sifat-Sifat Metode Pengujian

Batas maksimum yang diijinkan untuk agregat

Halus Kasar

Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles

SNI 2417:2008 - 40 %

Kekekalan Bentuk Batu terhadap larutan Natrium Sulfat atau Magne-sium Sulfat

SNI 3407:2008 10% - natium

15% - magnesium

12%-natrium 18%-

magnesium

Gumpalan Lempung dan Partikel yang Mudah Pecah

SNI 03-4141-1996

3 % 2 %

Bahan yang Lolos Ayakan No.200 SNI 03-4142-

1996

5% untuk kondisi umum,

3% untuk kondisi

permukaan terabrasi

1 %


MMRI 2014 UNDIP 73

4) Batu Untuk beton Siklop

Batu untuk beton siklop harus terdiri dari batu andesit, keras, awet,

bebas dari retak dan rongga, tidak rusak oleh pengaruh cuaca,

bersudut runcing, bebas dari kotoran, minyak dan bahan-bahan lain

yang mempengaruhi ikatannya dengan beton.

6.2. Pencampuran dan Penakaran

1) Rancangan Campuran

Proporsi bahan dan berat penakaran harus ditentukan dengan

menggunakan metode yang disyaratkan dalam SNI 03-2834-2000

dan sesuai dengan batas-batas yang diberikan dalam Table 1.3.

Tabel 1.3 Batas Proporsi Takaran Campuran

Mutu Beton

Ukuran Agregat Maks.(mm)

Rasio Air/Semen Maks. (terhadap berat)

Kadar Semen Min (kg/m3)

K 600 - - - K 500 - 0,375 450

K 400 37 25 19

0,45 0,45 0,45

356 370 400

K 350 37 25 19

0,45 0,45 0,45

315 335 365

K 300 37 25 19

0,45 0,45 0,45

300 320 350

K 250 37 25 19

0,50 0,50 0,50

290 310 340

K 225 37 25 19

0,55 0,55 0,55

390 310 340

K 175 - 0,57 300

2) Campuran Percobaan

Kontraktor harus menentukan proporsi campuran serta bahan yang

diusulkan dengan membuat dan menguji campuran (trial mix).


MMRI 2014 UNDIP 74

Pengujian disaksikan oleh Konsultan dengan menggunakan jenis

fasilitas dan peralatan yang sama seperti digunakan untuk

pekerjaan beton dikemudian hari.

Campuran percobaan tersebut dapat diterima bila memenuhi

ketentuan sifat-sifat campuran yang disyaratkan dalam Table 1.3.

Dalam kondisi beton segar, adukan beton harus memenuhi syarat

kelecakan (nilai slump) yang telah ditentukan.

3) Ketentuan Sifat-sifat Campuran

a. Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus

memenuhi kuat tekan dan “slump” yang dibutuhkan seperti

yang disyaratkan dalam Tabel 1.4. atau yang disetujui oleh

Konsultan, bila pengambilan contoh, perawatan dan

pengujian sesuai dengan SNI 03-1974-1990 (AASHTO T22),

Pd M-16 1996-03 (AASHTO T23), SNI 03-2493-1991

(AASHTO T126), SNI 03-2458-1991 (AASHTO T141).

Penggunaan mutu beton harus disesuaikan dengan gambar

kerja.

Tabel 1.4 Sifat Mutu Beton

No Elemen Struktur

Tegangan Karakteristik Uji Silinder (fc) (Mpa)

Tegangan Karakteristik

Uji Kubus (ϭk ) (kg/cm2)

Slump (cm)

1 Beton Prategang (I-Girder, U-Grider, Tiang pancang)

45 500 8 ± 2

2 Bor/Bore pile 30 350 18 ± 2

3 Kepala Tiang/Pile cap, Pilar/Pier, Balok melintang/

25 300 10 ± 2


MMRI 2014 UNDIP 75

Cross Beam, Kepala Pilar/Pier Head, Pelat beton bertulang/RC plate, Pelat Lantai, Diafragma, Box culvert

4 Abutmen, pelat Injak, Parapet, Dinding Penahan tanah

21 250 10 ± 2

5 Saluran pra-cetak 18 225 10 ± 2

6 Lantai kerja 15 175 10 ± 2 Catatan : kecuali ditentukan lain dalam gambar

b. Beton yang tidak memenuhi ketentuan “slump” tidak boleh

digunakan pada pekerjaan, terkecuali bila konsultan

menyetujuinya dalam kuantitas kecil untuk bagian tertentu

khususnya konstruksi ringan/sekunder. Kelecakan dan

tekstur campuran harus dibuat sedemikian rupa sehingga

beton dapat dicor pda pekerjaan tanpa membentuk rongga,

celah, dan gelembng udara. Saat pembongkaran acuan

diperoleh beton dengan permukaan yang rata, halus dan

padat.

c. Bilamana pengujin beton berumur 7 hari menghasilkan kuat

beton dibawah kwkuatan yang disyaratkan dalam table 1.4.

maka kontraktor tidak diperkenankan mengecor beton lebih

lanjut sampai penyebab dari hasil yang rendah tersebut dapat

diketahui dengan pasti dan sampai telah diambil tindakan

yang menjamim bahwa produksi beton memenuhi ketentuan

yang disyaratkan dalam spesifikasi. Kuat tekan beton

berumur 28 hari yang tidk memenuhi ketentuan yang


MMRI 2014 UNDIP 76

disyaratkan, harus dilakukan perbaikan (pembongkaran dan

penggantian). Kekuatan beton dianggap lebih kecil dari yang

disyaratkan bilamana hasil pengujian serangkaian benda uji

pada suatu bagian pekerjaan yang dipertanyakan lebih kecil

dari kuat tekan karakteristik yang diperoleh dari rumus yang

diuraikan dalam rumus kuat tekan karakteristik.

d. Konsultan dapat pula menghentikan pekerjaan dan/atau

memerinyahkan kontraktor mengambil tindakan perbaikan

untuk meningkatkan mutu campuran atas dasar hasil

pengujian kuat tekan beton berumur 3 hari. Dalam keadaan

demikian, kontraktor harus segera menghentikan pengecoran

beton yang dipertanyu sampai hasil pengujian kuat tekan

beton berumur 7 hari diperoleh, sebelum menerapkan

tindakan perbaikan, pada waktu tersebut Konsultan akan

menelaah kedua hasil pengujian yang berumur 3 hari dan 7

hari , dan dapat segera memerintahkan tindakan perbaikan

yang dipandang perlu.

e. Perbaikan pekerjaan beton yang tidak memenuhi persyaratan

dapat mencakup pembongkaran dan penggantian seluruh

beton. Pembongkaran dan penggantian tersebut tidak boleh

didasarkan pada hasil pengujian kuat tekan beton berumur 3

hari saja, terkecuali bila kontraktor dan konsultan keduanya

sepakat dengan perbaikan tersebut.


MMRI 2014 UNDIP 77

4) Penyesuaian Campuran

a. Penyesuaian Sifat Kelecakan (Workability)

Bilamana sulit untuk memperoleh sifat kelecakan beton

dengan proporsi yang semula dirancang oleh Konsultan,

maka Kontraktor akan melakukan perubahan pada berat

agregat sesuai keperluan. Perubahan tersebut dapat dilakukan

dengan tidak merubah kadar semen rancangan dan rasio air

semen yang telah ditentukan berdasarkan pengujian kuat

tekan yang disyaratkan.

Pengadukan kembali beton yang telah dicampur dengan cara

menambah air atau oleh cara lain tidak diperkenankan.

Penambahan (aditif) untuk meningkatkan sifat kelecakan

hanya diijinkan bila secara khusus telah disetujui oleh

Konsultan dan berdasarkan pengalamam tidak berdampak

pada penurunan kuat tekan beton.

b. Penyesuaian Kekuatan

Bilamana beton tidak mencapai kekuatan yang disyaratkan,

kadar semen harus ditingkatkan sebagaimana diperintahkan

oleh Konsultan.

c. Penyesuaian untuk bahan-bahan baru

Perubahan sumber bahan atau karakteristik bahan tidak boleh

dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis kepada Konsultan.

Bahan baru tersebut tidak boleh digunakan sebelum

Konsultan menyetujui secara tertulis dan menetapkan

proporsi baru berdasarkan atas hasil pengujian campuran

percobaan baru yang dilakukan oleh Kontraktor.


MMRI 2014 UNDIP 78

5) Penakaran Agregat

a. Seluruh komponen beton harus ditakar menurut beratnya.

Bila digunakan semen kemasan dalam zak, kuantitas

penakaran harus sedemikian sehingga kuantitas semen yang

digunakan adalah setara dengan satu satuan dari jumlah zak

semen. Agregat harus diukur beratnya secara terpisah.

Ukuran setiap penakaran tidak boleh melebihi kapasitas alat

pencampur.

b. Sebelum dilakukan penakaran, agregat harus dibasahi dengan

penyemprotan sampai kondisi jenuh dan dipertahankan tetap

lembab pada kadar yang mendekati keadaan jenuh kering

permukaan. Pada saat penakaran, agregat telah dibasahi

paling sedikit 12 jam sebelumnya untuk menjamin

pengaliran yang merata dari tumpukan agregat.

6) Pencampuran

a. Beton harus dicampur dalam mesin yang dijalankan secara

mekanis dari jenis dan ukuran yang disetujui sehingga dapat

menjamin distribusi yang merata dari seluruh bahan.

b. Pencampuran harus dilengkapi dengan tangki air yang

memadai dan alat ukur yang akurat untuk mengukur dan

mengendalikan jumlah air yang digunakan dalam setiap

penakaran.

c. Pertama-tama alat pencampur harus diisi dengan agregat dan

semen yang telah ditakar, dan selanjutnya alat pencampur

dijalankan sebelum air ditambahkan.


MMRI 2014 UNDIP 79

d. Waktu pencampuran harus diukur pada saat air mulai

dimasukan kedalam campuran bahan kering. Seluruh air

yang diperlukan harus dimasukan sebelum waktu

pencampuran telah berlangsung seperempat bagian. Waktu

pencampuran untuk mesin berkapasitas ¾ m3 atau kurang

haruslah 1,5 menit untuk mesin yang lebih besar waktu harus

ditingkatkan 15 detik untuk tiap penambahan 0,5 m3.

e. Bila tidak memungkinkan penggunaan mesin pencampur,

Konsultan dapat menyetujui pencampuran beton dengan cara

manual, sedekat mungkin dengan tempat pengecoran.

Penggunaan pencampuran beton dengan cara manual harus

dibatasi pada beton non-struktural.

6.3 Pelaksanaan Pencampuran

1) Penyiapan Tempat Kerja

a. Kontraktor harus membongkar struktur lama yang akan

diganti dengan beton baru sampai kondisi yang dapat

memungkinkan pelaksanaan pekerjaan beton yang baru.

b. Kontraktor harus menggali/menimbun kembali pondasi atau

formasi untuk pekejaan beton sesuai dengan garis yang

ditujukkan dalam gambar atau sebagaimana yang

diperintahkan oleh Konsultan.

c. Seluruh lokasi telapak pondasi, pondasi dan galian untuk

pekerjaan beton harus dijaga agar senantiasa kering serta

beton tidak boleh dicor diatas tanah yang berlumpur,

bersampah dan tergenang air. Atas persetujuan Konsultan

beton dapat dicor didalam air dengan metode kerja dan


MMRI 2014 UNDIP 80

peralatan khusus untuk menutup kebocoran seperti pada

dasar sumuran atau cofferdam. Kontraktor wajib mengajukan

metode kerja pengecoran di dalam air kepada konsultan.

d. Sebelum pengecoran beton dimulai, seluruh acuan, tuangan

dan benda lain yang harus dimasukkan ke dalam beton

(seperti pipa atau selongsong, acuan untuk membuat

lubang/coakan pada bagian beton/blockout untuk

stopper/jangkar, dudukan andas dan lain lain) harus sudah

dipasang dan diikat kuat sehingga tidak bergeser pada saat

pengecoran.

e. Bila disyaratkan atau diperlukan oleh Konsultan, bahan

landasan untuk pekerjaan beton harus dihampar sesuai

dengan ketentuan.

f. Konsultan harus memeriksa seluruh galian yang disiapkan

untuk pondasi sebelum menyetujui pemasangan acuan, baja

tulangan atau pengecoran beton. Konsultan dapat meminta

kontraktor untuk melaksanakan pengujian penetrasi kedalam

tanah keras, pengujian kepadatan atau penyelidikan lainnya

untuk memastikan cukup tidaknya daya dukung dari tanah di

bawah pondasi.

Bilamana dijumpai kondisi tanah dasar pondasi yang tidak

memenuhi ketentuan, Kontraktor dapat diperintahkan untuk

mengubah dimensi atau kedalam dari pondasi dan/ atau

menggali dan mengganti bahan ditempat yang lunak,

memadatkan tanah pondasi atau melakukan tindakan


MMRI 2014 UNDIP 81

stabilitas lainnya sebagaimana yang diperintahkan oleh

Konsultan.

2) Bekisting / Acuan

a. Bekisting/Acuan dan perancah (penompang bekisting/acuan)

beton harus mampu/cukup kuat, tidak melendut/bergerak saat

menahan beban cairan beton selama pelaksanaan pekerjaan

dan menjamin ukuran yang dicapai sesuai ketentuan

sebagaimana tercantum dalam spesifikasi ini. Kontraktor

harus membuat perhitungan dan gambar kerja untuk

mendapat persetujuan dahulu dari Konsultan, sebelum

dikonstruksi dilapangan.

b. Acuan dari tanah, bilamana disetujui oleh Konsultan, harus

dibentuk dari galian, dan sisi-sisi samping serta dasarnya

harus dipotong secara manual sesuai dimensi yang

diperlukan. Seluruh kotoran tanah harus dibuang dan seluruh

bidang/sisi acuan tanah yang akan kontak dengan coran

beton harus diberi adukkan beton K-175 (beton tumbuk)

setebal 10 cm agar kedap air sehingga cairan dalam beton

tidak meresap kedalam tanah.

c. Acuat dari kayu atau baja dengan sambungan yang kedap

dan kaku untuk mempertahankan posisi yang diperlukan

selama pengecoran, pemadatan dan perawatan.

d. Jenis bekisting kayu yang digunakan :

Untuk memperoleh finishing yang sangat bagus,

seperti bagian sudut, beton ekspose dan tidak

memerlukan perbaikan. Pekerjaan ini diantaranya :


MMRI 2014 UNDIP 82

pengecoran pilar, abutmen, parapet dan lain-lain.

Cetakan yang digunakan tipe multiplek polyfilm tebal

18 mm.

Untuk beton yang masih perlu finishing cat, cetakan

yang digunakan adalah multiplek tebal 12 mm.

Untuk beton yang masih perlu finishing plesteran dan

acian. Cetakan yang digunakan adalah multiplek tebal

9 mm.

Untuk beton yang tidak perlu finising seperti pondasi,

sloof. Cetakan yang digunakan adalah multiplek tebal

9 mm.

e. Perancah untuk menyokong bekisting/acuan harus digunakan

jenis macaferri dan tidak diperkenankan menggunakan jenis

kayu glugu kelapa dan bamboo. Perancah harus kuat, kaku,

tidak bergerak saat menahan tekanan cairan beton.

f. Bekisting/Acuan harus dibuat sedemikian rupa sehingga

dapat dibongkar tanpa merusak beton.

3) Pengecoran

a. Kontraktor harus memberitahukan Konsultan secara tertulis

paling sedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton,

atau meneruskan pengecoran beton bilamana pengecoran

beton telah ditunda lebih dari 24 jam. Pemberitahuan harus

meliputi lokasi, kondisi pekerjaan, mutu beton dan tanggal

seta waktu pencampuran beton.

b. Konsultan akan member tanda terima atas pemberitahuan

tersebut. Konsultan akan memeriksa acuan dan posisi


MMRI 2014 UNDIP 83

tulangan serta dapat mengeluarkan persetujuan atau

penolakan tertulis untuk memulai pelaksanaan pekerjaan.

Kontraktor tidak boleh melaksanakan pengecoran beton

tanpa persetujuan tertulis dari Konsultan.

c. Pengecoran beton tidak boleh dilaksanakan bilamana

Konsultan tidak hadir untuk menyaksikan operasi

pencampuran dan pengecoran beton secara keseluruhan.

d. Penggunaan minyak / oli pada sisi dalam acuan tidak

diperkenankan.

e. Campuran beton tidak boleh digunakan apabila beton tidak

dicor sampai posisi akhir dalam cetakan waktu 1 (satu) jam

setelah pencampuarn atau dalam waktu pendek sebagaimana

yang diinstruksikan oleh konsultan.

Engineering

Kegiatan Pelaksanaan Proyek