...

Summary perekonomian indonesia - Perekonomian Indonesia

by nindyapurnamasari

on

Report

Category:

Education

Download: 4

Comment: 0

1,197

views

Comments

Description

 
Download Summary perekonomian indonesia - Perekonomian Indonesia

Transcript

SUMMARY PEREKONOMIAN INDONESIA DESENTRALISASI FISKAL DALAM PEREKONOMIAN SEDANG BERKEMBANG OLEH : 1. Ni Komang Erawati ( 08 ) 2. Ida Bagus Raka AK (09 ) PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2011 DESENTRALISASI FISKAL DALAM PEREKONOMIAN YANG SEDANG BERKEMBANG Bersumber dari berbagai paradigma, selama setengah abad terakhir, Pusat Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Transisi (DTEs) sebagian besar mengikuti jalur sentralisasi. Perkembangan terakhir, seperti yang akan diuraikan berikut adalah hal-hal yang mendorong DTEs untuk memeriksa kembali peran masing-masing tingkat pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil sebagai mitra dalam pembangunan. Alasan untuk meninjau kembali pentingnya pengaturan fiskal yang bermacam-macam dari tiap negara, yaitu mencakup beberapa faktor : (i) runtuhnya kontrol ekonomi dengan kepemilikan kolektif , (ii) keinginan untuk memisahkan diri dari sisa-sisa kolonialisme dan perselisihan etnis seperti di Afrika; (iii) kegagalan pemerintah pusat dalam mengamankan tujuan nasional; (iv) federalisme kebijakan pemerintah sub-nasional; (v) pernyataan hak-hak dasar warga negara oleh pengadilan; (vi) globalisasi kegiatan ekonomi, dan (vii) demonstrasi efek dari Uni Eropa dan Amerika Latin. Kebijakan Uni Eropa dan prinsip - prinsip harmonisasi fiscal juga memiliki efek nyata terehadap kebijakan DTEs. Demikian pula keberhasilan desentralisasi dalam meningkatkan partisipasi publik, efisiensi dan ekuitas penyediaan layanan publik dan akuntabilitas sektor publik di beberapa Negara Amerika Latin terutama Brasil, Chili dan Kolombia telah mengilhami Negara lainnya untuk memiliki reviu pengaturan fiskal tersendiri. Akhirnya, keinginan untuk memperbaharui manajemen publik dan prinsip – prinsip serta praktek federalisme menjadi dasar yang kuat untuk merestrukturisasi dan re-orientasi sector publik. Perubahan struktur pemerintahan yang terjadi antara abad ke 20 dan 21 telah mendorong timbulnya devolusi dan lokalisasi dengan memberdayakan masyarakat politik dan menerapkan desentalisasi dalam pengambilan keputusan. Lokalisasi telah ditempuh melalui kombinasi berbagai inisiatif desentalisasi politik, administratif dan fiskal. Desentalisasi demokratis berarti pemerintah daerah dipilih secara langsung sehingga pejabat yang dipilih nantinya diharapkan mampu bertanggungjawab kepada warga yang telah memilihnya. Desentalisasi fiskal memastikan bahwa semua pejabat yang dipilih mempertimbangkan secara cermat kemungkinan adanya peningkatan pendapatan terutama dari pajak. Sedangkan lokalisasi dianggap baik sebagai solusi untuk masalah seperti disfungsional sektor publik dan sumber masalah baru seperti ditangkap oleh elit lokal dan kejengkelan pengelolaan ekonomi makro akibat kurangnya disiplin fiskal dan perilaku fiskal buruk oleh unit sub-nasional. Berbagai tingkat pemerintahan akan memiliki fokus lebih besar pada tujuan sosial jika mereka dan warga tahu dengan jelas peran masing-masing dalam penyediaan pelayanan publik. Olson (1969) mengusulkan "kesetaraan fiskal" sebagai kriteria untuk desain yurisdiksi. Menurut yurisdiksi, prinsip politik dan manfaat daerah untuk pelayanan publik harus tumpang tindih untuk memastikan bahwa manfaat marjinal sama dengan ketentuan biaya marjinal. Dalam menerapkan prinsip-prinsip desain yurisdiksi, literatur federalisme fiskal berpendapat bahwa untuk pertanggungjawaban belanja harus mendahului atau setidaknya harus dilakukan di waktu yang sama sebagai tanggung jawab untuk menetapkan pajak. Ini membantu memastikan pencocokan yang lebih baik antara pajak dan pengeluaran sebagai wujud akuntabilitas yang lebih baik dan menghindari over-ketergantungan pada transfer dalam pembiayaan pengeluaran sendiri. Empat prinsip-prinsip umum yang memerlukan pertimbangan dalam menentukan kekuatan pemerintah. (i) Pertama, pajak pada faktor-faktor seluler dan barang-barang yang diperdagangkan memiliki bantalan pada efisiensi pasar umum internal harus dialokasikan ke pusat. Sub-nasional penugasan pajak pada faktor-faktor seluler dapat memfasilitasi penggunaan kebijakan sosial untuk menarik sumber daya ke daerah-daerah sendiri. (ii) Kedua,pertimbangan keadilan nasional menjamin bahwa pajak redistributif progresif harus ditugaskan ke pusat. Hal ini membatasi kemungkinan pemerintah regional dan lokal berikut redistribusi kebijakan menggunakan pajak dan transfer untuk menarik orang-orang berpendapatan tinggi dan mengusir orang-orang berpenghasilan rendah. (iii) Ketiga, pajak harus ditugaskan ke yurisdiksi dengan kemampuan terbaik untuk memantau penilaian yang relevan. Ini meminimalkan biaya administrasi serta potensi penggelapan pajak. Misalnya untuk properti dan tanah pajak adalah kandidat yang baik untuk menilai nilai pasar dari properti tersebut. (iv) Keempat, untuk memastikan akuntabilitas, pendapatan(kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dari sumber sendiri) harus dicocokkan sesuai dengan kebutuhan belanja Prinsip-prinsip di atas menunjukkan bahwa kasus untuk desentralisasi kekuasaan pajak tidak sekuat untuk desentralisasi pelayanan publik. Hal ini karena tingkat pajak lebih rendah dapat memperkenalkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya di seluruh federasi dan menyebabkan ketidakadilan antara orang-orang dari yurisdiksi yang berbeda. Selain itu, pengumpulan dan biaya kepatuhan dapat meningkat secara signifikan. Masalah-masalah ini lebih parah untuk beberapa jenis pajak tertentu, sehingga seleksi pajak untuk mendesentralisasikan harus dilakukan dengan hati-hati dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan untuk mencapai akuntabilitas fiskal dan politik pada tingkat pemerintah yang lebih rendah. Trade-off antara akuntabilitas meningkat dan biaya ekonomi meningkat dari desentralisasi merupakan tanggung jawab berat yang dapat diatasi dengan pengaturan fiskal yang memungkinkan sendi pendudukan dan harmonisasi pajak, untuk mengatasi fragmentasi dan mengurangi inefisiensi fiskal serta ketidakadilan yang muncul dari fiskal yang berbeda kapasitas antar pemerintah regional dan lokal. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa desentralisasi kekuasaan pajak tidak dapat sepenuhnya cocok sebagai desentralisasi pengeluaran dan fungsi regulasi. Namun, dalam perkembangan dan transisi sentralisasi ekonomi, tanggung jawab pajak jauh lebih jelas daripada didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Di negara-negara berkembang, peran pajak dalam pembiayaan pemerintah sub-nasional adalah signifikansi lebih rendah sebagai pembagian pendapatan umum Terdapat enam tujuan yang dapat diidentifikasi secara luas untuk transfer fiskal nasional yang mungkin berlaku untuk berbagai tingkat di negara-negara yang berbeda. (i) Untuk menjembatani kesenjangan fiskal (ii) Untuk memperbaiki ketidakadilan fiskal dan inefisiensi fiskal yang timbul dari perbedaan di daerah. (iii) Untuk mengimbangi manfaat limbah (iv) Menetapkan standar minimum nasional untuk melestarikan pasar umum internal dan mencapai ekuitas tujuan nasional (v) Untuk mempengaruhi prioritas lokal di daerah (vi) Untuk menciptakan stabilitas makroekonomi di daerah depresi Menu pilihan yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk proyek-proyek pembiayaan modal sangat terbatas, dan alternatif yang tersedia tidak kondusif untuk mengembangkan lingkungan kelembagaan yang berkelanjutan untuk pembiayaan tersebut. Ketidakstabilan ini timbul karena makroekonomi dan kurangnya disiplin fiskal dan rezim peraturan yang tepat telah menghambat pengembangan pasar keuangan dan modal. Selain itu, kapasitas pendapatan di tingkat lokal berada pada level terbatas karena sentralisasi pajak. Sebuah langkah sementara untuk memberikan kredit akses pasar terbatas kepada pemerintah daerah untuk membentuk perusahaan pembiayaan yang menerapkan prinsip-prinsip komersial dan untuk mendorong pengembangan lembaga untuk membantu dalam pinjaman tersebut. Desentralisasi Pajak juga penting untuk membangun kepercayaan sektor swasta dalam memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah dan berbagi dalam risiko dan imbalan dari pinjaman tersebut. REFERENSI : Anwar Shah, Fiscal Decentralization in Developing and TransitionEconomies, Progress, Problems, and the Promise,World Bank Washington, DC USA
Fly UP