SUMMARY PEREKONOMIAN INDONESIA

DESENTRALISASI FISKAL DALAM PEREKONOMIAN SEDANG BERKEMBANG

OLEH :

1. Ni Komang Erawati ( 08 )2. Ida Bagus Raka AK (09 )

PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER ILMU EKONOMI

UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR

2011

DESENTRALISASI FISKAL DALAM PEREKONOMIAN YANG SEDANG BERKEMBANG

Bersumber dari berbagai paradigma, selama setengah abad terakhir, Pusat

Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Transisi (DTEs) sebagian besar

mengikuti jalur sentralisasi. Perkembangan terakhir, seperti yang akan diuraikan berikut

adalah hal-hal yang mendorong DTEs untuk memeriksa kembali peran masing-masing

tingkat pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil sebagai mitra dalam pembangunan.

Alasan untuk meninjau kembali pentingnya pengaturan fiskal yang bermacam-

macam dari tiap negara, yaitu mencakup beberapa faktor :

(i) runtuhnya kontrol ekonomi dengan kepemilikan kolektif ,

(ii) keinginan untuk memisahkan diri dari sisa-sisa kolonialisme dan perselisihan etnis

seperti di Afrika;

(iii) kegagalan pemerintah pusat dalam mengamankan tujuan nasional;

(iv) federalisme kebijakan pemerintah sub-nasional;

(v) pernyataan hak-hak dasar warga negara oleh pengadilan;

(vi) globalisasi kegiatan ekonomi, dan

(vii) demonstrasi efek dari Uni Eropa dan Amerika Latin.

Kebijakan Uni Eropa dan prinsip - prinsip harmonisasi fiscal juga memiliki efek

nyata terehadap kebijakan DTEs. Demikian pula keberhasilan desentralisasi dalam

meningkatkan partisipasi publik, efisiensi dan ekuitas penyediaan layanan publik dan

akuntabilitas sektor publik di beberapa Negara Amerika Latin terutama Brasil, Chili dan

Kolombia telah mengilhami Negara lainnya untuk memiliki reviu pengaturan fiskal

tersendiri. Akhirnya, keinginan untuk memperbaharui manajemen publik dan prinsip –

prinsip serta praktek federalisme menjadi dasar yang kuat untuk merestrukturisasi dan re-

orientasi sector publik.

Perubahan struktur pemerintahan yang terjadi antara abad ke 20 dan 21 telah

mendorong timbulnya devolusi dan lokalisasi dengan memberdayakan masyarakat politik dan

menerapkan desentalisasi dalam pengambilan keputusan. Lokalisasi telah ditempuh melalui

kombinasi berbagai inisiatif desentalisasi politik, administratif dan fiskal. Desentalisasi

demokratis berarti pemerintah daerah dipilih secara langsung sehingga pejabat yang dipilih

nantinya diharapkan mampu bertanggungjawab kepada warga yang telah memilihnya.

Desentalisasi fiskal memastikan bahwa semua pejabat yang dipilih mempertimbangkan

secara cermat kemungkinan adanya peningkatan pendapatan terutama dari pajak. Sedangkan

lokalisasi dianggap baik sebagai solusi untuk masalah seperti disfungsional

sektor publik dan sumber masalah baru seperti ditangkap oleh elit lokal dan kejengkelan

pengelolaan ekonomi makro akibat kurangnya disiplin fiskal dan perilaku fiskal buruk oleh

unit sub-nasional.

Berbagai tingkat pemerintahan akan memiliki fokus lebih besar pada tujuan sosial jika

mereka dan warga tahu dengan jelas peran masing-masing dalam penyediaan pelayanan

publik. Olson (1969) mengusulkan "kesetaraan fiskal" sebagai kriteria

untuk desain yurisdiksi. Menurut yurisdiksi, prinsip politik dan manfaat

daerah untuk pelayanan publik harus tumpang tindih untuk memastikan bahwa manfaat

marjinal sama dengan ketentuan biaya marjinal. Dalam menerapkan prinsip-prinsip desain

yurisdiksi, literatur federalisme fiskal berpendapat bahwa untuk pertanggungjawaban belanja

harus mendahului atau setidaknya harus dilakukan di waktu yang sama sebagai tanggung

jawab untuk menetapkan pajak. Ini membantu memastikan pencocokan yang lebih baik

antara pajak dan pengeluaran sebagai wujud akuntabilitas yang lebih baik dan menghindari

over-ketergantungan pada transfer dalam pembiayaan pengeluaran sendiri.

Empat prinsip-prinsip umum yang memerlukan pertimbangan dalam menentukan kekuatan

pemerintah.

(i) Pertama, pajak pada faktor-faktor seluler dan barang-barang yang diperdagangkan

memiliki bantalan pada efisiensi pasar umum internal harus dialokasikan ke pusat.

Sub-nasional penugasan pajak pada faktor-faktor seluler dapat memfasilitasi penggunaan

kebijakan sosial untuk menarik sumber daya ke daerah-daerah sendiri.

(ii) Kedua,pertimbangan keadilan nasional menjamin bahwa pajak redistributif progresif

harus ditugaskan ke pusat. Hal ini membatasi kemungkinan pemerintah regional dan

lokal berikut redistribusi kebijakan menggunakan pajak dan transfer untuk menarik

orang-orang berpendapatan tinggi dan mengusir orang-orang berpenghasilan rendah.

(iii) Ketiga, pajak harus ditugaskan ke yurisdiksi dengan kemampuan terbaik untuk

memantau penilaian yang relevan. Ini meminimalkan biaya administrasi serta potensi

penggelapan pajak. Misalnya untuk properti dan tanah pajak adalah kandidat yang baik

untuk menilai nilai pasar dari properti tersebut.

(iv) Keempat, untuk memastikan akuntabilitas, pendapatan(kemampuan untuk meningkatkan

pendapatan dari sumber sendiri) harus dicocokkan sesuai dengan kebutuhan belanja

Prinsip-prinsip di atas menunjukkan bahwa kasus untuk desentralisasi kekuasaan

pajak tidak sekuat untuk desentralisasi pelayanan publik. Hal ini karena tingkat pajak lebih

rendah dapat memperkenalkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya di seluruh federasi

dan menyebabkan ketidakadilan antara orang-orang dari yurisdiksi yang berbeda. Selain itu,

pengumpulan dan biaya kepatuhan dapat meningkat secara signifikan. Masalah-masalah ini

lebih parah untuk beberapa jenis pajak tertentu, sehingga seleksi pajak untuk

mendesentralisasikan harus dilakukan dengan hati-hati dalam rangka menyeimbangkan

kebutuhan untuk mencapai akuntabilitas fiskal dan politik pada tingkat pemerintah yang lebih

rendah.

Trade-off antara akuntabilitas meningkat dan biaya ekonomi meningkat dari

desentralisasi merupakan tanggung jawab berat yang dapat diatasi dengan pengaturan fiskal

yang memungkinkan sendi pendudukan dan harmonisasi pajak, untuk mengatasi fragmentasi

dan mengurangi inefisiensi fiskal serta ketidakadilan yang muncul dari fiskal yang berbeda

kapasitas antar pemerintah regional dan lokal. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa

desentralisasi kekuasaan pajak tidak dapat sepenuhnya cocok sebagai desentralisasi

pengeluaran dan fungsi regulasi. Namun, dalam perkembangan dan transisi sentralisasi

ekonomi, tanggung jawab pajak jauh lebih jelas daripada didasarkan pada pertimbangan

ekonomi. Di negara-negara berkembang, peran pajak dalam pembiayaan pemerintah sub-

nasional adalah signifikansi lebih rendah sebagai pembagian pendapatan umum

Terdapat enam tujuan yang dapat diidentifikasi secara luas untuk transfer fiskal nasional yang

mungkin berlaku untuk berbagai tingkat di negara-negara yang berbeda.

(i) Untuk menjembatani kesenjangan fiskal

(ii) Untuk memperbaiki ketidakadilan fiskal dan inefisiensi fiskal yang timbul dari perbedaan

di daerah.

(iii) Untuk mengimbangi manfaat limbah

(iv) Menetapkan standar minimum nasional untuk melestarikan pasar umum internal dan

mencapai ekuitas tujuan nasional

(v) Untuk mempengaruhi prioritas lokal di daerah

(vi) Untuk menciptakan stabilitas makroekonomi di daerah depresi

Menu pilihan yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk proyek-proyek pembiayaan

modal sangat terbatas, dan alternatif yang tersedia tidak kondusif untuk mengembangkan

lingkungan kelembagaan yang berkelanjutan untuk pembiayaan tersebut. Ketidakstabilan ini

timbul karena makroekonomi dan kurangnya disiplin fiskal dan rezim peraturan yang tepat

telah menghambat pengembangan pasar keuangan dan modal. Selain itu, kapasitas

pendapatan di tingkat lokal berada pada level terbatas karena sentralisasi pajak. Sebuah

langkah sementara untuk memberikan kredit akses pasar terbatas kepada pemerintah daerah

untuk membentuk perusahaan pembiayaan yang menerapkan prinsip-prinsip komersial dan

untuk mendorong pengembangan lembaga untuk membantu dalam pinjaman tersebut.

Desentralisasi Pajak juga penting untuk membangun kepercayaan sektor swasta dalam

memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah dan berbagi dalam risiko dan imbalan dari

pinjaman tersebut.

REFERENSI :

Anwar Shah, Fiscal Decentralization in Developing and TransitionEconomies, Progress, Problems, and the Promise,World Bank Washington, DC USA