Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan DaerahDaerah

Drs H Dadang Solihin MADrs. H. Dadang Solihin, MA

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi NegaraJakarta, 8 Agustus 2006

SistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang holds a MA degree (Economics), University of

Dadang Solihin’s Profileg g ( ) y

Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his

dadang-solihin.blogspot.com 3

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

SistemPemda

Federalisme dan FederasiFederalisme dan Federasi

Desentralisasi dan OtonomiDesentralisasi dan Otonomi

Format Pemerintahan Negara F d li ikyang Federalistik

Memerlukan persyaratan tertentu untuk mewujudkannyaMemerlukan persyaratan tertentu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sebuah negara.Pada umumnya federalisme sangat rapuh di negara-negara

d b k b b hk f d li d tyang sedang berkembang, bahkan federalisme dapat menjurus kepada sentralisasi kekuasaan di pusat pemerintahan.

Sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut.

Negara yang sangat tinggi tingkat homogenitasnya tidak sulit Negara yang sangat tinggi tingkat homogenitasnya tidak sulit mempraktekkan federalisme, terutama yang menyangkut derajat pembilahan sosialnya.

F t litik d l b h j ik t t k Format politik dalam sebuah negara juga ikut menentukan terhadap pilihan atas bentuk negara, yaitu menyangkut derajat demokratisasi dari negara tersebut.


Definisi FederalismeDefinisi Federalisme

Merupakan satu bentuk asosiasi politik dan organisasi yang menyatukan unit-unit politik yang terpisah ke dalam suatu sistem politik yang lebih komprehensif, dan mengizinkan p y g p f, gmasing-masing unit politik tersebut untuk tetap memiliki atau menjaga integritas politiknya secara fundamental

Mekanisme berbagi kekuasaan secara konstitusional di mana gkombinasi dari "Berpemerintahan Sendiri"' dan "Berbagi Kekuasaan" dijamin dalam konstitusi tersebut

Unit-unit politik memiliki otonomi secara utuh, baik yang p , y gmenyangkut wewenang eksekutif, ataupun legislatif, dan bahkan juga menyangkut kekuasaan yudikatif

Menyangkut bagaimana menata keseimbangan yang sangat Menyangkut bagaimana menata keseimbangan yang sangat sulit antara pemerintah Negara Bagian dengan Pemerintah Federal dan antara Pemerintah Negara Bagian dengan Negara Bagian yang lainnya.


g y g y

Negara FederalisNegara Federalis

Struktur pemerintahan tidaklah bertingkat, hakikat otonomi antara Negara Bagian dengan Pemerintah Daerah pada dasarnya sama.

Gubernur Negara Bagian bukanlah atasan langsung dari Walikota di City, County, Township atau apa pun namanya sebagaimana t lih t di A ik S ik tterlihat di Amerika Serikat.

Kedaulatan diperoleh dari unit-unit politik yang t i h i h d k di k t b t kterpisah-pisah dan kemudian sepakat membentuk sebuah pemerintahan bersama


Kasus2 Federalisme yang B d D li iBertentangan dengan Desentralisasi

Di Kanada, pemerintah Federal dapat membatalkan Undang-Undang yang dibuat oleh

i t h i i d b hkpemerintah propinsi, dan bahkan menginstruksikan Letnan Gubernur untuk menundanya. y

Konstitusi di bekas negara Uni Soviet menentukan bahwa satu-satunya yang berhak

l k k d h d k i imelakukan amandemen terhadap konstitusi adalah Pemerintah Pusat. Bahkan kekuasaan Pemerintah Pusat sangat besar dibandingkanPemerintah Pusat sangat besar dibandingkan dengan yang dimiliki atau yang menjadi haknya pemerintah Negara Bagian di negara itu.


Alasan Pembentukan P i h F d li iPemerintahan yang Federalistis

Kehendak untuk menjaga atau memelihara negara, karena dengan federalisme maka negara tidak akan terpecah b l h b i kib t di k d i k tibelah sebagai akibat diakomodasinya kepentingan masyarakat lokal.

Mencegah terjadinya politik komunalisme. Misalnya diMencegah terjadinya politik komunalisme. Misalnya di India, adanya pengaturan melalui konstitusi negara dalam rangka menghadapi tingkat diversifikasi etnisitas yang b t ti dih d b h l k lbertumpang tindih dengan bahasa lokal.

Kehadiran musuh bersama (Kanada, Malaya, Singapura, Sabah, dan Serawak)Sabah, dan Serawak)

Motivasi penguatan ekonomi (Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa)


Contoh: Pembagian Kekuasaan dalamPembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan Amerika Serikat

Pemerintah Federal• Menarik pajak untuk keperluan Pemerintah Federal

M i j d P i h• Meminjam dana atas nama Pemerintah• Mengatur perdagangan antar Negara Bagian dan internasional • Mencetak uang • Melaksanakan politik luar negeri dan membuat perjanjian

internasional• Menyediakan Angkatan Bersenjata (Darat, Laut, dan Udara) y g j ( , , )• Menyediakan jasa pelayanan pos• Memberikan dan melindungi hak paten dan hak penerbitan • Mengatur sistem timbang dan berat (measures and weight)Mengatur sistem timbang dan berat (measures and weight)• Mengakui dan menerima Negara Bagian yang baru• Membuat Undang-Undang yang dianggap perlu untuk

melaksanakan roda pemerintah Amerika SerikatSistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 10

melaksanakan roda pemerintah Amerika Serikat.

Negara Bagian• Menarik pajak untuk keperluan Pemerintah Negara Bagian • Meminjam dana atas nama Pemerintah Negara Bagian• Mengatur perdagangan dalam negara bagianMengatur perdagangan dalam negara bagian• Membuat dan menegakkan hukum sipil dan hukum pidana

(Criminal law)• Membentuk dan membina kepolisianMembentuk dan membina kepolisian• Menyediakan pendidikan bagi masyarakat • Mengawasi Pemerintah Daerah• Mengatur sumbangan sosial dan amal (charity)• Mengatur sumbangan sosial dan amal (charity)• Mengatur dan menyelenggarakan Pemilihan Umum • Menyelenggarakan semua kewenangan yang tidak diserahkan

kepada Pemerintah Federal sesuai dengan ketentuan konstitusikepada Pemerintah Federal sesuai dengan ketentuan konstitusi, ataupun yang dilarang oleh untuk dilakukan, kecuali kewenangan yang menjadi haknya rakyat.


Enam Prinsip FederalismeEnam Prinsip Federalisme1. Prinsip "Noncentralization."

Di dalam federalisme tidak ada pusat kekuasaan yang mendominasi unit-unit politik yang lainnya karena antara unit politik dengan pusat kekuasaan mempunyaiunit politik dengan pusat kekuasaan mempunyai kedudukan atau status yang sama.

2. Prinsip derajat perwujudan demokrasi.p j p jFederalisme dan demokrasi merupakan dua hal yang sama sekali tidak terpisahkan.

3. Terwujudnya mekanisme checks and balances dalam sebuah demokrasi.Mekanisme ini adalah bagaimana mengatur hubungan diMekanisme ini adalah bagaimana mengatur hubungan di antara lembaga-negara negara, serta hubungan antara warga masyarakat dengan negara.


4 Prinsip "Open bargaining "4. Prinsip Open bargaining.Federalisme harus memungkinkan terjadinya rundingan secara terbuka di antara berbagai pihak.

5. Prinsip Constitualism.Konstitusi negara harus memuat secara lengkap dan terperinci mengenai mekanisme hubungan antaraterperinci mengenai mekanisme hubungan antara lembaga negara, kekuasaan serta kewenangan pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di daerah.

6 Unit pemerintahan yang sudah tetap (Fixed units)6. Unit pemerintahan yang sudah tetap (Fixed units).Garis pembatas antara satu lembaga, antara wilayah negara bagian, antara wilayah daerah sudah merupakan g g y psesuatu yang sangat jelas, sehingga tidak akan dengan mudah diutak-atik lagi demi kepentingan yang sesaat.


Argumentasi dalam Memilih D li iDesentralisasi

1 Efisiensi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan1. Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.Tidaklah mungkin mengelola negara yang kompleks dilakukan dengan cara yang sentralistik, karena akan g y g ,menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

2 P didik P li ik2. Pendidikan Politik.Pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi dalam(training ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara.

3. Pemerintahan Daerah sebagai persiapan untuk karier g p ppolitik lanjutan.


4. Stabilitas PolitikStabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal.

5 Kesetaraan Politik (Political Equality)5. Kesetaraan Politik (Political Equality).Masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi

i h k b k bij kpemerintahnya untuk membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka.

6. Akuntabilitas publik.pSi pemegang jabatan publik harus mampu mempertanggung-jawabkan segala bentuk pilihan kebijaksanaan dan politiknya kepada wargakebijaksanaan dan politiknya kepada warga masyarakat yang mempercayakan kepadanya jabatan politik tersebut.


Rasionalitas DesentralisasiRasionalitas Desentralisasi

1. Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogenheterogen.

2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.

3. Perumusan kebijaksanaan yang lebih realistik.4. “Penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi

Daerah-Daerah yang terpencil atau sangat jauh dariDaerah-Daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat.

5. Memungkinkan representasi yang lebih luas dari b b i k l k litik t i k di d lberbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan.


6 T b k l b i k t di D h t k6. Terbukanya peluang bagi masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.

7. Meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan g p gtidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah.

8. Menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat Daerah dan sejumlah NGOpejabat Daerah dan sejumlah NGO.

9. Melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.

10. Meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal.


11. Administrasi pemerintahan daerah menjadi lebih mudah p jdisesuaikan, inovatif, dan kreatif.

12. Memungkinkan pemimpin di Daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengahpelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dariimplementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di Pusat.

13. Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional d b ik l k d b b i k l kdengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan d iki k i k tk k ti k didemikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem politik.

14. Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal g p y g j gdengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada Daerah.


p

Otonomi NKRI dan Parlemen Daerah

Mengapa Otonomi NKRI?Mengapa Otonomi NKRI?

1. Indonesia masih belum memungkinkan menganut federasi. Harus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah

Negara Federasi IndonesiaH k k i "Ch k d Harus menetapkan mekanisme "Checks and Balances" antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang mencakup Pemerintah NasionalYudikatif yang mencakup Pemerintah Nasionalserta Propinsi atau Negara Bagian.

Setiap propinsi atau negara bagian harus memiliki " i i i "semacam "Konstitusi Negara Bagian ".

Dll.


2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state (negara bangsa).

Kembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di Daerah dengan memberikan kewenangan yang utuhDaerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal.

Berikan supervisi agar Daerah tidak melakukan p gtindakan yang menyimpang dari kepentingan nasional.

D h k di d l bDaerah yang kuat di dalam membangun masyarakatnya, mereka dengan sendirinya akan mendukung Negara Kesatuan dan tidak ada alasanmendukung Negara Kesatuan, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mendukung gerakan separatisme.


3. Sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi k i i i lkrisis nasional.

Pemerintah berhasil melakukan perubahan sosial-ekonomi secara fundamental dengan menggunakan

k i "C t d Sti k"mekanisme "Carrot and Stick". Seharusnya tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan

memikirkan masalah-masalah Daerah, diserahkan sajamemikirkan masalah masalah Daerah, diserahkan saja sepenuhnya kepada Daerah.

Sumber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh Presiden.

Akan tetapi, ketika terjadi krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 negara sama sekali tidak mampupada tahun 1997 negara sama sekali tidak mampu menghadapinya.


4. Untuk memantapkan kehidupan demokrasi4. Untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa-masa yang akan datang.

Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh.

P litik tid k h j di d i i di Politik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di Jakarta saja.

Lembaga Perwakilan Rakyat sudah sewajarnya mengadopsi g y j y g psistem "Dua Kamar" atau sistem "Bicameral".

Kamar pertama atau First Chamber harus memberikan tempat khusus kepada perwakilan kepentingan Daerah dengankhusus kepada perwakilan kepentingan Daerah dengan menjadikannya sebagai "Upper Chamber" atau "Upper House" .K k d "L H " "S d Ch b " Kamar kedua "Lower House" atau "Second Chamber" merupakan perwakilan rakyat secara langsung yang diberi nama "Dewan Perwakilan Rakyat“.


5. Aspek keadilan.5. Aspek keadilan.

Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang di iliki d l b hdimiliki dalam sebuah negara.

Atas nama negara, Pemerintah pada masa lalu dengan sekehendak hatinya mengambil alih tanah-tanahsekehendak hatinya mengambil alih tanah tanah masyarakat setempat yang merupakan hak milik mereka yang diwariskan secara turun-temurun.

Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerahdiberlakukan untuk menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengalienasikan kepentingan masyarakatkebijakan yang mengalienasikan kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam.


Pemisahan dan Pembagian gKekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan (separation of power) oleh Montesquieu.Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontal

melalui fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif.Konsep pembagian kekuasaan (distribution of

power atau division of power).K k dib ik ik l d lKekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan ‘atas-bawah’.

Biasa digunakan dalam mekanisme pembagianBiasa digunakan dalam mekanisme pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian.


Otonomi Daerah dalam KonstitusiOtonomi Daerah dalam Konstitusi

Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam UU dandaerah yang dituangkan dalam UU, dan bahkan dikukuhkan dalam UUD, maka

b i k k (di t ib ti tpembagian kekuasaan (distribution atau division of power) antara pusat dan daerah dewasa ini makin dipertegas.


Pasal 18 UUD1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, ) e e ta a dae a p ov s , dae a abupate ,dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

b tpembantuan. 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,

dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyatdan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.


4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing ) , p g gsebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

5) P i h d h j l k i l5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusanundang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan ) p pdaerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7) S d t t l7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.


Pasal 18A UUDPasal 18A UUD

1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan k t t t i i d k b t dkota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman p gdaerah.

2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, f b d l d bpemanfaatan sumber daya alam dan sumber

daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakanpemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.


Pasal 18B UUDPasal 18B UUD

1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak t di i l j ih hid dtradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiaprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.


Kewenangan dan Integrasi NasionalKewenangan dan Integrasi Nasional

Untuk menjamin agar proses integrasi nasional j g p gdapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Menyangkut pengalihan kewenangan dari atas keMenyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah

Atas dasar keprakarsaan dari bawah untukAtas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah itu sendiripemerintahan daerah itu sendiri.


Otonomi dan DemokratisasiOtonomi dan Demokratisasi

Esensi pokok dari kebijakan otonomi daerah itu dalam arti yang sesungguhnya adalah: pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Daerah, lih k d i i h k pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke

masyarakat.Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat diOtonomi daerah berarti otonomi masyarakat di

daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dantumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini.


Lembaga Legislatif di DaerahLembaga Legislatif di Daerah

• DPRD dibentuk di daerah propinsi, kabupaten dan kota. DPRD dibentuk di daerah propinsi, kabupaten dan kota. • Pada umumnya DPRD dipahami sebagai lembaga yang

menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerahdisebut dengan lembaga legislatif di daerah.

• Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah,

• Berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota.g g p p

• DPRD hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahansama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.


Kepala Desa dan Parlemen DesaKepala Desa dan Parlemen Desa

• Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang

i d b d b k b di Dsesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan

• Fungsi BPD sebagai lembaga pengaturan dalamFungsi BPD sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran P d t d B l j D d K t K lPendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

• Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yangDi desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.


Sejarah Pemerintahan Daerah di IndonesiaPemerintahan Daerah di Indonesia

Desentralisasi Pada Masa Pemerintahan Pra Kemerdekaan

Sistem Desentralisasi Masa Kerajaan Sistem Desentralisasi Masa Kerajaan Masa Kekuasaan Belanda Setelah Tahun

1914 Masa Kekuasaan Jepang Masa Kekuasaan Jepang


Desentralisasi Pada Masa Kerajaan

Kerajaan biasa dibagi menjadi lima menurut arah mata a a a a

Pusat pemerintahan ada di wilayah tengah, wilayah-wilayah lainnya dikuasai oleh parawilayah-wilayah lainnya dikuasai oleh para menteri khusus, kadang-kadang putra mahkota

Majapahit terdapat tiga pemegang f ngsi ait Majapahit terdapat tiga pemegang fungsi, yaitu eksekutif (raja), yudikatif (dharmadhyaksa), dan konsultatif (dewan penasihat)dan konsultatif (dewan penasihat)


Sistem Pemerintahan Masa Kerajaan jMajapahit

RAJA MAJAPAHIT

ADIPATI VADIPATI I ADIPATI II ADIPATI III ADIPATI IV

WILAYAH VWILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III WILAYAH IV


Pemerintahan Masa Kekuasaan BelandaPemerintahan Masa Kekuasaan Belanda

DDasar1. Konvensi London pada tahun 1814 Pemerintah

Inggris diwajibkan menyerahkan kembali kekuasaan di Jawa kepada pihak Belanda

2. Pada tahun 1848 di negeri Belanda terjadi pembaharuan hukum terhadap rakyat b i t ( I d i li)bumiputera (orang Indonesia asli)

3. Adanya etische politiek (politik balas budi) d i B l d di i (1899) Vdari orang-orang Belanda sendiri (1899) Van Deventer


Undang-undang DesentralisasiUndang-undang Desentralisasi

Undang-undang Desentralisasi tahun 1903 itu masih sangat sempit yaitu bukannyaitu masih sangat sempit, yaitu bukannya membentuk pemerintahan-pemerintahan d h t l i k hdaerah yang otonom, melainkan hanya pembentukan dewan-dewan daerah yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan uang yang telah diberikan p gg g y goleh Pemerintah Pusat


Pada tahun 1905 lahirlah Decentralisatie Besluit (keputusan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah ( epu usa ) ya g d e ua a o e e e aKerajaan Belanda, sebagai pelaksanaan Decentralisatie Wet 1903

Dalam Decentralisatie Besluit ini diatur pokok-pokok yang menyangkut tentang pembentukanpokok yang menyangkut tentang pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang Dewan dalam mengelola keuangan yang terpisah daridalam mengelola keuangan yang terpisah dari keuangan Pusat


Sistem Pemerintahan Daerah Pada Masa Belanda

Struktur organisasi Pemerintahan pada Struktur organisasi Pemerintahan pada Provinsi terdiri atas:1. Gouverneur sebagai Kepala Pemerintahan,2. College van Gedeputeerden (Dewan pemerintah), 3. Provinciale Raad (Dewan Perwakilan Provinsi)

Badan-badan Pemerintahan Kabupaten terdiri atas:terdiri atas:1. Regent (Bupati), sebagai kepala pemerintahan,

juga Ketua Raad sekaligus Ketua College.2. College van Gecommiteerden, 3. Regentschaps Raad.


Masa Pendudukan JepangMasa Pendudukan Jepang

Berdasarkan UU. No. 1 Pemerintah Balatentara Nippon

1. Daerah pemerintahan militer Jawa dan Madura yang pimpinannya berkedudukan di Batavia (Jakarta)(Jakarta) .

2. Daerah pemerintahan Sumatera dengan pusat pimpinannya di Bukittinggi.pimpinannya di Bukittinggi.

3. Daerah pemerintahan Kalimantan (Borneo), Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku serta Irian Barat ( G ) d i i b d(Nieuw Guinea) dengan pusat pimpinannya berada di Makasar.


Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah

Perubahan Jaman pendudukan Jepang, ditandai dengan ditetapkannya Undangditandai dengan ditetapkannya Undang Undang No. 27 yang berlaku secara efektif

l i t l 8 A t 1942mulai tanggal 8 Agustus 1942Terbagi atas Syuu (Karesidenan), Si g y ( ),

(Kota), Ken (Kabupaten), Gun (Kawedanan) Sen (Kecamatan) dan Ku(Kawedanan), Sen (Kecamatan) dan Ku (Desa)


Desentralisasi Jaman KemerdekaanDesentralisasi Jaman Kemerdekaan

Berdasarkan UUD 1945: Undang-undang No. 1 tahun 1945No. u 9 5

Masa Undang-undang No. 22 tahun 1948 Berdasarkan UUDS 1950 (Masa Undang Berdasarkan UUDS 1950 (Masa Undang-

undang No. 1 tahun 1957) Berdasarkan UUD 1945: Penetapan

Presiden 1959 No. 6 (Disempurnakan) Undang-Undang No. 18 tahun 1965


Desentralisasi Menurut UU 18/1965Desentralisasi Menurut UU 18/1965

Pembagian Negara Kesatuan RI dalam Daerah-Daerahe e

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah Kek asaan T gas dan Ke ajiban Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban

Pemerintah Daerah Pembagian Daerah Kekuasaan Pemerintah Daerah Peraturan Daerah


Desentralisasi Menurut UU 19/1965 jtentang Desapraja

Pasal 7 UU 19/1965, menetapkan bahwa alat-alat kelengkapanbahwa alat alat kelengkapan Desapraja, terdiri dari:1 Kepala Desapraja1. Kepala Desapraja2. Badan Musyawarah Desapraja3 Pamong Desapraja3. Pamong Desapraja4. Panitera Desapraja

P D j5. Petugas Desapraja6. Badan Pertimbangan Desapraja


Hubungan Pusat dan DaerahHubungan Pusat dan Daerah Masa Penjajahan Belanda / Dibentuknya

l k l (d h d h) dresort-resort lokal (daerah-daerah) dengan peraturan yang ada terdiri :

1 Ordonnantie Financieele Verhouding Java en1. Ordonnantie Financieele Verhouding Java enMadura Stbl. No. 170 tahun 1938 (Peraturantentang perimbangan Keuangan untuk Jawadan Madura)dan Madura)

2. Stbl No. 169 tahun 193$ untuk Buitengewestenserta untuk Stadsgemeente Buitengewesten Stbl:1939 61939 No. 67.

3. Peraturan tentang pengelolaan penetapanAnggaran Propinsi yaitu Staatsblad tahun 1936Anggaran Propinsi yaitu Staatsblad tahun 1936No. 432 dan petunjuk pelaksanaannya dalamBijblad No. 13678.


Hubungan Pusat dan Daerah MasaHubungan Pusat dan Daerah Masa kemerdekaan

Undang – Undang No. 1 Tahun 1945 Undang Undang No. 1 Tahun 1945 UU No. 22 tahun 1948 B d k UUDS 1950 UU N 1 t h Berdasarkan UUDS 1950: UU No. 1 tahun

1957


Hubungan Pusat dan Daerah Berdasar UUD 1945 1959 1966UUD 1945: 1959 - 1966

Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerahtentang Pemerintahan Daerah

UU No. 18 tahun 1965: Hubungan Wewenang dan Kekuasaan Daerah


Pembentukan Daerah dan Kawasan KhususPembentukan Daerah dan Kawasan Khusus

Ketentuan Umum tentang Pemerintahan DaerahKetentuan Umum tentang Pemerintahan Daerah

Pembentukan Daerah dan Kawasan KhususPembentukan Daerah dan Kawasan Khusus

Pembagian Urusan PemerintahanPembagian Urusan Pemerintahan

Ketentuan Umum tentang Ketentuan Umum tentang Pemerintahan Daerah

NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masingmasing mempunyai pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri r san pemerintahan men r t asas otonomi dan t gasurusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-j

luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya j y , p y , ysaing daerah.


Asas otonomi dan tugas pembantuan:Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan olehdaerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desadesa.

Daya saing daerah:Kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, k li k l b blik d h S dkualitas kelembagaan publik daerah, SDM, dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.


dan dengan pemerintahan daerah lainnya.

Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan

l i t h d hpenyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. p y gg g

Hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan di d h di l kdisusunnya daerah otonom yang diselenggarakan di wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negaradaerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat.


Pembentukan DaerahPembentukan Daerah

Tujuan:Tujuan: Meningkatkan pelayanan publik Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat p p j y j y Sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

F k i bFaktor pertimbangan: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah,

kependudukan, p , aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan

keamanan, t l i ki k d h it d t syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat

menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.


Kawasan KhususKawasan Khusus

Kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan dan keamanan.

Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan

i lnasional. Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita,

k d b b k i t i d t ikawasan perdagangan bebas, kegiatan industri,dan sebagainya.


Urusan PemerintahanUrusan Pemerintahan

1. Kewenangan Pemerintah1. Kewenangan Pemerintah Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Moneter Yustisi Yustisi Agama.

2. Kewenangan Pemerintah Daerahg Urusan wajib Urusan pilihan

3. Kewenangan yang Concurrent Dapat dilaksanakan bersama antara

Pemerintah dan Pemerintah DaerahSistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 57

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Kriteria Kewenangan yang Concurrent

Eksternalitas: Pertimbangan dampak/akibat yang ditimbulkan

Akuntabilitas: Pertimbangan tingkat pemerintahan yang lebih l / d k t d d k/ kib t d ilangsung/ dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani

Efisiensi: Efisiensi: Pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.


Urusan Wajib Pemda ProvinsiUrusan Wajib Pemda Provinsi

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata

ruangruang.3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat.4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.5. Penanganan bidang kesehatan.6 P l didik d l k i b d6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya

manusia potensial.7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.gg g p8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas

kabupaten/kota.


9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/ kota.

10 Pengendalian lingkungan hidup10. Pengendalian lingkungan hidup.11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.y p , p13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk

li t k b t /k tlintas kabupaten/kota.15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum

dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota.p p16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.


Urusan Wajib Pemda Kabupaten/Kota

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan

tata ruang.3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman mas arakatketenteraman masyarakat.4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.5 Penanganan bidang kesehatan5. Penanganan bidang kesehatan.6. Penyelenggaraan pendidikan.7 Penanggulangan masalah sosial7. Penanggulangan masalah sosial.8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.


9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

10. Pengendalian lingkungan hidup.11. Pelayanan pertanahan.12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.

l d i i i d l14. Pelayanan administrasi penanaman modal.15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

jib l i di k l h16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.


Hubungan antara Pemerintah dan Pemda

Bidang Keuangan1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadimenyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda.

2. Pengalokasian dana perimbangan kepada Pemda. 3 P b i i j d / hib h k d P d3. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada Pemda.

Bidang Pelayanan Umum1 Kewenangan tanggung jawab dan penentuan standar1. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar

pelayanan minimal.2. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang

j di k d hmenjadi kewenangan daerah.3. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan

daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.SistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 63

p y gg p y

Bidang Pemanfaatan SDA dan Sumber Daya Lainnyay y

1. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan p , p g p , y ,pelestarian.

2. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

3. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.


Hubungan antarpemerintahan g pDaerah

Bidang Keuangan1. Bagi hasil pajak dan nonpajak antara Pemda provinsi dan

Pemda kabupaten/kota.Pemda kabupaten/kota.2. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung

jawab bersama.3. Pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah.3. Pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah.4. Pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.

Bid P l U Bidang Pelayanan Umum1. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi

kewenangan daerah.2. Kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan

pelayanan umum.3. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.


Bidang Pemanfaatan SDA dan Sumber Daya Lainnyay y

1. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan y y y g j gdaerah.

2. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah.

3. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.


Kewenangan Daerah untuk Mengelola g gSumber Daya di Wilayah Laut

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan lautpengelolaan kekayaan laut.

2. Pengaturan administratif.3 Pengaturan tata ruang3. Pengaturan tata ruang.4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang

dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkandikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.

5 Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan5. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan6. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.


l i hl i h

Kepegawaian DaerahKepegawaian Daerah

Penyelenggaraan PemerintahanPenyelenggaraan Pemerintahan

p gp g

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Hak DaerahHak Daerah

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2. Memilih pimpinan daerah.3. Mengelola aparatur daerah.4 M l l k k d h4. Mengelola kekayaan daerah.5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.6 Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.p p p y g8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.


Kewajiban Daerah1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan

nasional, serta keutuhan NKRI.2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.g p y3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.5 Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.8 Mengembangkan sistem jaminan sosial8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.10.Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.11 M l t ik li k hid11.Melestarikan lingkungan hidup.12.Mengelola administrasi kependudukan.13.Melestarikan nilai sosial budaya.14.Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai

dengan kewenangannya.15.Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Tugas dan Wewenang KDH dan W kil KDHWakil KDH

1 Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

2. Mengajukan rancangan Perda.3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan

bersama DPRD.4 Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang

APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

5 Meng pa akan terlaksanan a ke ajiban daerah5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai p j ydengan peraturan perundang-undangan.

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan


peraturan perundang undangan.

Kewajiban KDH dan wakil KDHKewajiban KDH dan wakil KDH

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRITahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.6 M j tik d d l l i t h d h6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.9 Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

daerah.10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan

semua perangkat daerah.11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di

hadapan Rapat Paripurna DPRD


Larangan bagi KDH dan Wakil KDHKDH

1. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga kroni golongan tertentu atau kelompok politiknya yanganggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara / golongan masyarakat lain.

2. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun.

3. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yangsecara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan.

4. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang / jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannyadilakukannya.

5. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain “mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-y g p p gundangan”.

6. Menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya. 7. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD

sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan


sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian KDH / wakil KDHKDH

1. Diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan MA atas pendapat DPRD bahwa KDH / wakil KDH tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban / melanggar larangan.

2 P d t DPRD di t k l l i R t P i DPRD dih di i2. Pendapat DPRD diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

3. MA wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD itu diterima MA dan putusannya bersifat final.

4 Apabila MA memutuskan bahwa KDH / wakil KDH terbukti melanggar4. Apabila MA memutuskan bahwa KDH / wakil KDH terbukti melanggar sumpah/janji jabatan / tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadirpersetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian KDH / wakil KDH kepada Presiden.

5. Presiden wajib memproses usul pemberhentian KDH / wakil KDH tersebut paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.


Tugas Gubernur sebagai Wakil P i hPemerintah

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerahpenyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2 Koordinasi penyelenggaraan urusan2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/ kotakabupaten/ kota.

3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan l b dipenyelenggaraan tugas pembantuan di

daerah provinsi dan kabupaten/kota.SistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 75

Tugas dan Wewenang DPRDTugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk Perda yang dibahas dengan KDH untuk mendapat persetujuan bersama.

2 Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan KDH.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya peraturan KDH APBD kebijakanperundang undangan lainnya, peraturan KDH, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian KDH/wakil KDH g p g g pkepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.

5 M ilih kil KDH d l h l j di k k j b kil KDH5. Memilih wakil KDH dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil KDH.6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.


7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

8 Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban KDH dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Membentuk panitia pengawas pemilihan KDH.10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD

dalam penyelenggaraan pemilihan KDH.11 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.


Hak DPRDHak DPRD

1. Hak Interpelasi. Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada KDH mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah ddan negara.

2. Hak Angket. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu KDH yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupanyang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak menyatakan pendapat. Hak DPRD untuk menyatakan3. Hak menyatakan pendapat. Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan KDH atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak i t l i d h k k tinterpelasi dan hak angket.


Hak Anggota DPRDHak Anggota DPRD

1. Mengajukan rancangan Perda.2 Mengajukan pertanyaan2. Mengajukan pertanyaan.3. Menyampaikan usul dan pendapat.4. Memilih dan dipilih.5. Membela diri.5. Membela diri.6. Imunitas.7 P t k l7. Protokoler.8. Keuangan dan administratifSistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 79

Kewajiban Anggota DPRDKewajiban Anggota DPRD

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahdaerah.

3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.5. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat.6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,

d ldan golongan.7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota

DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.p y

8. Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.

9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang t k it


terkait.

Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah

Keuangan DaerahKeuangan Daerah


Kerja Sama dan Penyelesaian PerselisihanKerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan


1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP daerah) untuk jangka waktu 20 t h t i i i i d htahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional.

2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM daerah) untuk jangka waktu 5

h k j b d i i i i itahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program KDH yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah denganberpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.


3 RPJM d h t h k bij k k d h3. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja

k d h d k il h di iperangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

4. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD)merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangkawaktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh denganoleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.

5 RPJP daerah dan RJMD ditetapkan dengan Perda5. RPJP daerah dan RJMD ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.


Satuan Kerja Perangkat DaerahSatuan Kerja Perangkat Daerah

Menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD

Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinyafungsinya

Berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja j

satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupundilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Data dan informasi sebagai dasar perencanaan:

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah.2. Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah,

termasuk kecamatan, kelurahan, dan desa.3. KDH, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah.4 K d h4. Keuangan daerah.5. Potensi sumber daya daerah.6 Produk hukum daerah6. Produk hukum daerah.7. Kependudukan.8 Informasi dasar kewilayahan8. Informasi dasar kewilayahan.9. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan

pemerintahan daerah


Keuangan DaerahKeuangan Daerah

S b d t d h t di i d iSumber pendapatan daerah terdiri dari:1. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:

Hasil Pajak Daerah.j Hasil Retribusi Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, antara lain

bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketigag , j g p g Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar

pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK.

3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah.


Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajakterdiri dari:e d da :1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan,

perkotaan, perkebunan, pertambangan serta p , p , p gkehutanan.

2. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.


Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alamb l d iberasal dari:1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan

hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutanyang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yangeksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

3. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan p p g p g ppenerimaan pungutan hasil perikanan.

4. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

5. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

6. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari i b i P i h i d ipenerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran

produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.


Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum

• DAU dialokasikan berdasarkan persentase• DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBNditetapkan dalam APBN.

• DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan k it i t t t k k d kkriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan

l i t hpenyelenggaraan urusan pemerintahan • Formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan

sesuai Undang-Undang.


Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus

Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional.

Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Gubernur.

Penyusunan kegiatan khusus yang diusulkan daerah dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.


T i K ihT i K ihTerima KasihTerima Kasih


Education

Sistem Pemerintahan Daerah