Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadang-solihin.blogspot.com

MateriMateriMateriMateri• Siklus Manajemen Pembangunan• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation

Brand (PDB)Brand (PDB)• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal• Dokumen Perencanana Pembangunan Daerah RPJPD dan

RPJMD• Penganggaran Berbasis Kinerjag gg j




Positioning Differentiation Brand (PDB)Positioning Differentiation Brand (PDB)

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

BRANDBRANDBRANDBRAND


PDB Triangle: Provinsi GorontaloPDB Triangle: Provinsi Gorontalo

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity

Provinsi Jagung

POSITIONINGPOSITIONING

Agro Bisnis Jagung

DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

g g Jagung

BRANDBRAND

Visi Provinsi GorontaloGorontalo



PDB Triangle: Kabupaten LamonganPDB Triangle: Kabupaten Lamongan


Kabupaten dengan pemerintahan


Pelajaran Bahasa Mandarin di Sekolah


entrepreneurship dan Pesantren

BRANDBRAND

Visi Kabupaten LamonganLamongan



PDB Triangle: Kota SawahluntoPDB Triangle: Kota Sawahlunto


Kota Pariwisata Budaya


Lokasi Historis Kuno, DaerahPertambangan


Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami

BRANDBRAND

Visi Kota SawahluntoSawahlunto




Proses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanaPemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional g j y g gbertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)NASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

(RPJP Nasional) ( )

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Nasional(RPJM-Nasional)

(RPJM Daerah)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

Peraturan Pimpinan SKPD Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps 26 Ayat 2)Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)

16

(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

dadang-solihin.blogspot.com

Syarat Dokumen PerencanaanSyarat Dokumen PerencanaanS.M.A.R.TS.M.A.R.T

1.1. SpecificSpecific:: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;

2.2. MeasurableMeasurable:: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;

33 AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan3.3. AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengankapasitas dan sumber daya yang ada;

4.4. RelevantRelevant:: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;g p g p y g p

5.5. TimeTime BondBond:: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannyapengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7 Orang organisasi atau badan pelaksananya7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.p y


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

S b i h• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensiMinimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

k litpengawasan kualitas



Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih

Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels

of living) setiap orang baikarah kondisi yang lebih baik

melalui upaya yang

of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

dilakukan secara terencana.

kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang

memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiappercaya diri (self-esteem) setiap orang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000


How?How?How?How?1 M i di i k i b1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerah

Sarana dan Prasarana yang

d i d

• Mengurangi ketimpangan

memadai dan berkualitas

• Memberdayakan masyarakat

• Mengentaskan k i ki

Dunia usaha yg

kemiskinan.• Menambah lapangan

kerja.M j k l t i

Pemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

Dunia usaha yg kondusif

• Menjaga kelestarian SDA

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

berkualitas

stakeholders

Peningkatan kapasitas

23

Peningkatan kapasitasSDM

dadang-solihin.blogspot.com

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas

Pemerintahan Daerah

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkankemampuan yang andal dan

profesional dalam: lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan t t

y , Mengelola sumber daya

ekonomi daerah.

tenteram, Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya Good Governancey

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial ekonomi dan politik dan hukum yang

kondusif bagi unsur-unsur lain.

lapangan kerja dan pendapatan.

sosial, ekonomi dan politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: F G t t GF G t t GFrom Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceGovernment Governance Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal publik

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah civil society danpublik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara

iji k

pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.26dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: Paradigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , yyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat

NilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan G d

Pasar

Good.27dadang-solihin.blogspot.com

Model GovernanceModel GovernanceModel GovernanceModel Governance

Perusahaan Organisasi LSM

Sektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

TingkatTingkat Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

GOVERNANCEPerusahaan

NasionalOrmas/LSM

NasionalTingkatTingkat

NasionalNasional

Perusahaan Pemerintah LSM LokalTingkat Tingkat Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders

Executived

organized into:C it b d i ti

STATE CITIZENS

JudiciaryLegislature

Public service

Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsMilitary

Police

Religious groupsWomen’s groups

Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational Corporations

BUSINESS

Multinational CorporationsFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

MasyarakatMasyarakat, Bangsa, dan

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

yy

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahStakeholdersStakeholders

PEMDA


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahStakeholdersStakeholders

PEMDA



Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 1/41/4g gg g

informasinya kurang

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dik idikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak ggmungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


Kegagalan Perencanaan Kegagalan Perencanaan 2/42/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti

seharusnya. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti

seharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga

tidak mendukungnya.tidak mendukungnya.


Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 3/43/4

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai

g gg g

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yangpertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. D d iki Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.


Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 4/44/4

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total

g gg g

P di i i tid k b ik

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karenapenawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut b i i t t tsebagai sistem perencanaan terpusat

(centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil

Si t

Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukandilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.P l k t d l h• Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. j g p j

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalamsektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).



Apa itu RPJPDApa itu RPJPD1/1/33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPDRPJPD k d k i d h• RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD danpenting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.


Apa itu RPJPDApa itu RPJPD22//33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPDD k RPJPD k d k j di• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,

• Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi:li i k d d ktif d– analisis kecenderungan dan perspektif masa depan,

– pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, p ,

– kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan

k k k li d h dib h• akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.


Apa itu RPJPDApa itu RPJPD33//33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPDRPJPD j b i dRPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang

hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang; 2. bagaimana mencapainya dan; 3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.


Substansi RPJPDSubstansi RPJPDSubstansi RPJPDSubstansi RPJPDRPJMD k k i j hk• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH

• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunankedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.


Apa itu RPJMDApa itu RPJMD1/21/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD k d k i d h k• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untukmengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah DPRD dan masyarakat memberikan perhatianPemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.


Apa itu RPJMDApa itu RPJMD2/22/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD j b i dRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; p g;2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

t itercapai.


Substansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMDRPJMD k k i j hk• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH

• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunankedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.



Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran 1/21/2

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi: Melaksanakan rencana

pembangunan lima tahunan

Visi: Melaksanakan program kerja

Presiden/KDH terpilihpembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

Presiden/KDH terpilih

Misi: Misi: Penyelenggaraan pemerintahan

umum dan pembangunan Pelaksanaan kerangka regulasi,

kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di Penganggaran berdasarkan

pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran

pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D

Anggaran disusun berdasarkan pembangunan RKP/D dengan mempertimbang-

kan kemampuan keuangan negarag


Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran2/22/2

Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran

Paradigma Lama Paradigma Baru

Penganggaran Berbasis:Penganggaran dengan Pendekatan: Penganggaran Berbasis:

1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran

1. Penganggaran Berbasis Kinerja

2 Kerangka Penganggarane ge ua aPembangunan

2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah

3. Anggaran Terpadu


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkagesprestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);Tujuan penganggaran (operational efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjadalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability)(more flexibility and accountability).

Landasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

Landasan Konseptual

3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).

p


g ( y )

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih fi i ( ll ti ffi i )efisien (allocative efficiency)

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)

3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)

Tujuan

5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)

Landasan 1. Penerapan sistem rolling budgetLandasan Konseptual

1. Penerapan sistem rolling budget2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4 Penetapan Parameter

Landasan Konseptual 4. Penetapan Parameter

5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

Konseptual


54dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com

Education

Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah